KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DALAM KERANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PENATAAN RUANG
Oleh : Ir. DIAH INDRAJATI, M.Sc Plt. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri Pada Acara: Rapat Kerja Regional Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Tahun 2016
Hotel Plaza Ambarukmo, Yogyakarta 7 September 2016
1.
• Arah Kebijakan dan Strategi Kemendagri • Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
2. 3. 4.
- Kebijakan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah - Evaluasi Raperda tentang RTR Daerah sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2016
• Koordinasi Penataan Ruang Daerah
• Upaya-upaya yang dilakukan Kemendagri
I
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENDAGRI
1 Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila
8
2 Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan
9 Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database kependudukan nasional
3 Meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah 4 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif 5 Meningkatkan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional 6
Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah
7 Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah
10
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah Mendorong harmonisasi, keselarasan, dan sinergitas pembangunan antar Daerah serta antara Pusat dan Daerah Percepatan penyelesaian dan fasilitasi penyusunan regulasi terkait SPM Itergrasi SPM ke dalam Dok Perencanaan Daerah dan Penerapan indikator utama SPM di daerah Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mencakup 6 urusan wajib dasar, 18 urusan wajib non dasar, dan 8 urusan pilihan Penyelesaian perselisihan antar daerah terkait dengan urusan pemerintahan
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG DISELENGGARAKAN DAERAH
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
18 URUSAN
6 URUSAN: • pendidikan • kesehatan • pekerjaan umum dan
Penataan Ruang
• perumahan rakyat dan kawasan permukiman • ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan • Masyarakat • sosial.
• tenaga kerja • pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak • pangan • pertanahan • lingkungan hidup • administrasi dukcapil • pemberdayaan masy dan Desa • pengendalian penduduk dan KB • perhubungan; • komunikasi & informatika • koperasi, usaha kecil, dan menengah • penanaman modal • kepemudaan dan olah raga • statistik • persandian • kebudayaan; • perpustakaan; • kearsipan.
Urusan Pemerintahan Pilihan
8 URUSAN: • kelautan dan perikanan • pariwisata • pertanian • kehutanan; • energi dan sumber daya mineral; • perdagangan; • perindustrian; dan • transmigrasi.
PERAN DITJEN BINA BANGDA DALAM UU 23/2014
Pasal 18 Perpres 11/2015
1
2
Pasal 258 (1)
Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan
Pembangunan daerah bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah
Pasal 19 Perpres 11/2015
a
Pembinaan SPM dan NSPK
b
Pemetaan Urusan Pemerintahan
c
Penyelesaian perselisihan Pasal 370 penyelenggaraan urusan pemerintahan
Pasal 24
Pembangunan merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional Pasal 258 (2)
Pembinaan pembangunan daerah
a Pembinaan percepatan pembangunan
e Evaluasi perda tata ruang daerah
b Sinkronisasi dan harmonisasi
f
provinsi berciri kepulauan
Pasal 29
pembangunan pusat dan daerah, antar wilayah dan antar daerah Pasal 258 dan 259
c
Perencanaan pembangunan daerah Pasal 260-274
pembangunan daerah
Pembinaan Pemda dalam mendorong partisipasi masyarakat Pasal 354
g Binwas umum pembangunan daerah
Pasal 275-277
Pasal 374
h Pembinaan pemda dalam penguatan informasi daerah
d Pengendalian dan evaluasi
Pasal 400
Pasal 391-394
Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar Disusun Standar Pelayanan Minimal Ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal
Saat ini Kementerian Dalam Negeri sedang disusun RPP tentang Standar Pelayanan Minimal
Penetapan SPM berdasarkan enam prinsip yaitu: 1) merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu secara universal; 2) pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi sendiri oleh warga negara atau oleh pemerintah daerah; 3) merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah provinsi maupun kabupatan/kota; 4) merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah provinsi maupun kabutapan/kota untuk menjamin setiap warga negara memeroleh kebutuhan dasarnya; 5) jumlah pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap individu dapat distandarkan; dan 6) berlaku secara nasional.
Konsep SPM pada UU 32 Tahun 2004 terdiri atas 15 urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, maka pada UU 23 Tahun 2014 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar hanya terdiri atas enam bidang yaitu pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial
II IMPLEMENTASI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 A. SINKRONISASI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN DAERAH
Kementerian / Lembaga
Dikoordinasikan oleh Kemendagri c.q Ditjen Bina Bangda
Sinkronisasi harmonisasi
ketentuan Didasarkan pada hasil pemetaan urusan Ditujukan untuk pencapaian target pembangunan nasional Dilakukan dalam bentuk koordinasi teknis pembangunan
Daerah
Pasal 258 dan 259
Dikoordinasikan oleh Mendagri dan MenPPN
B. PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN Kebijakan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah
PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah diundangkan pada tanggal 19 Juni 2016 dan berlaku sejak tanggal di tetapkan. Organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Perda paling lambat 6 bulan setelah PP diundangkan (19 Desember 2016). Dalam penetapan OPD harus mendasarkan pada hasil pemetaan intensitas dan beban kerja yang telah dilaksanakan oleh Daerah dan Kementerian serta difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, yang hasil kesepakatannya diwujudkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Validasi pemetaan urusan pemerintahan daerah. Hasil pemetaan tersebut dijadikan pertimbangan dalam penentuan Tipologi Perangkat Daerah. Kementerian/Lembaga atas dasar rekomendasi Mendagri, menetapkan hasil pemetaan intesitas dan beban kerja untuk kepentingan pembinaan perencanaan, penganggaran, dan kelembagaan.
… Lanjutan HASIL PEMETAAN
Didasarkan Pada
K/L + PEMDA Dilakukan untuk Urusan Wajib Non Dasar dan Urusan Pilihan
WAJIB NON DASAR PILIHAN
INTENSITAS URUSAN
Data Umum PENYELENGGARAAN URUSAN PILIHAN
Data Urusan
PEMETAAN URUSAN DIKOORDINASIKAN OLEH DITJEN BINA BANGDA Digunakan oleh K/L sebagai dasar untuk pembinaan kepada daerah
Pasal 24
Ditetapkan dengan Peraturan menteri terkait setelah mendapat rekomendasi MDN
Digunakan sebagai acuan dalam : •Perencanaan •Kelembagaan,dan •Penganggaran
KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG DAERAH Pasal 18 ayat (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang !
Pasal 217 Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Disesuaikan dengan beban kerja yg penentuannya didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ?
Dinas tipe A ? Dinas tipe B ? Dinas tipe C ?
Hasil Validasi Data Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No
HASIL VALIDASI URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PER PROVINSI
INTENSITAS URUSAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DKI Jakarta (896) Bali (742)
Jabar (982)
Jateng (968)
Jatim (988)
Kalbar (902)
Kalsel (957)
Kaltim (946)
1
BESAR (SKOR > 800)
Aceh (810)
Sumut (1065)
Sumbar (975)
Riau (900)
Sumsel (1065)
Kep Babel (997)
Lampung (900)
2
SEDANG (SKOR 600 – 800) KECIL (400 – 600) TIDAK TERPETAKAN
Kep. Riau (790)
Jambi (620)
Bengkulu (766)
Banten (755)
Kalteng (664)
Sulbar (636)
Sultra (770)
Gorontalo (568) DI. Yogyakarta
Maluku Utara
Papua
3 4
Lanjutan … No
INTENSITAS URUSAN
HASIL VALIDASI URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PER PROVINSI 15
16
17
18
19
20
21
22
Kaltara (829)
Sulut (1142)
Sulteng (827)
Sulsel (1012)
NTB (1019)
NTT (1070)
Maluku (918)
Papua Barat (1095)
TOTAL
1
BESAR (SKOR > 800)
2
SEDANG (SKOR 600 – 800)
8
3
KECIL (400 – 600) TIDAK TERPETAKAN
1
4
22
3
SEBARAN LOKASI HASIL VALIDASI DATA PEMETAAN URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
LEGENDA PETA URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TINDAK LANJUT Sebagai Rekomendasi MENDAGRI Bagi K/L dalam menetapkan peraturan tentang hasil pemetaan
Hasil Validasi Data Pemetaan Rekomendasi Mendagri
Peraturan K/L Persetujuan Menteri atau gubernur sebagaui wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan
PERDA SOTK Daerah
Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari menteri
TINDAK LANJUT UU 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
AMANAT UU NO. 23 TAHUN 2014 DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
JENIS DAN JUMLAH PRODUK HUKUM YANG DIAMANATKAN
28 PP LINGKUP KEMENDAGRI
3 PERPRES 10 PERMENDAGRI
Permendagri No. 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Raperda Tentang RTR Daerah sebagai pengganti Permendagri No. 28 Tahun 2008
Pasal 400 ayat (2) Perlu disusun EVALUASI RAPERDA TENTANG RTR DAERAH
PENGATURAN SUBSTANSI BARU DALAM PERMENDAGRI NO. 13/2016 PENGGANTI PERMENDAGRI NO. 28/2008 Pengaturan mengenai mekanisme evaluasi Raperda tentang RZWP3K Pengaturan mengenai Konsultasi Provinsi pada saat pelaksanaan evaluasi Raperda RTR Kabupaten/Kota perubahan terminologi/definisi konsultasi
Pengaturan Pemberian Nomor Register
Pengaturan mengenai mekanisme peninjauan kembali
Mekanisme Evaluasi Raperda tentang RTR Daerah
Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang rencana tata ruang harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur Rancangan Perda kab/kota yg mengatur tentang rencana tata ruang harus mendapat evaluasi Gubernur sbg wkl pemerintah pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota
Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi /kab/kota tentang rencana tata ruang dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan kepentingan umum dan/atau ketentutan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
C. Evaluasi Raperda tentang RTR Daerah
8 – 18 bulan
Penyusunan
Perdoman Permendagri; Permen ATR/BPN, Permen LHK; Permen Kelautan dan Perikanan; dll. Bertujuan untuk penentuan arah pengembangan, identifikasi potensi dan masalah, perumusan konsepsi rencana (struktur dan pola ruang).
Persetujuan Substansi
Dilaksanakan oleh Kemen ATR/BPN dengan melibatkan BKPRN dengan output Surat Persetujuan Substansi. Untuk Kab/Kota dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari GUBERNUR.
Persetujuan Bersama DPRD
Dilakukan setelah memperbaiki hasil Persub. Paripurna dengan DPRD dengan output Surat Persetujan Bersama
6 bulan 15 hari
Evaluasi
Dilakukan oleh Mendagri, dalam rangka pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kepentingan umum, dan Perda lainnya. Dilaksanakan dengan melibatkan Kemenko Perekonomian, Kemen ATR/BPN, Kemen PPN/Bappenas, Kemen LHK, dan BIG.
Dilakukan oleh Gubernur dengan berkonsultasi kepada Mendagri Klarifikasi kebijakan-kebijakan baru setelah dikeluarkannya Persub. Finding/Temuan hasil pengkajian dan penelitian oleh Pemerintah Provinsi pengambilan keputusan yang belum clear.
Penetapan Perda
III
KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kualitas keorganisasian BKPRD sebagai lembaga ad hoc di bidang penataan ruang diperlukan “SOP” untuk memperbaiki ketatalaksanaan BKPRD
BKPRD
Permendagri Nomor 50 Tahun 2009
Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah Adanya Peran strategis BKRD
Rakornas BKPRD 2013 dan 2015
“Masing-masing daerah perlu segera menyusun mekanisme dan tata kerja BKPRD sebagai panduan pelaksanaan tugas-tugas BKPRD.”
Rakernas BKPRN 2013
“Penyusunan petunjuk teknis tentang Mekanisme dan Tata Kerja BKPRD dengan berpedoman pada Pedoman Tata Kerja Sekretariat BKPRN”
Telah disusun pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesekretariatan BKPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota No. 061/7083/SJ tgl 30 Desember 2015 sebagai acuan bagi daerah dalam pengaturan tata kerja BKPRD, khususnya terkait dengan fungsi administrasi dan pelaksanaan tugastugas kesekretariatan BKPRD.
SOP Kesekretariatan BKPRD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
PERAN BKPRD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA BKPRD Koordinatif
REKOMENDASI
KEPUTUSAN
EKSEKUSI
Atas Permasalahan Penataan Ruang
PERANGKAT DAERAH
TUGAS
Sumber: Permendagri 50/2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah Dalam BAB III Pasal 4
IV. UPAYA – UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH KEMENDAGRI C.Q. DITJEN BINA BANGDA DALAM MEWUJUDKAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG
Telah disusun hasil validasi data urusan pemerintahan yang telah dituangka dalam surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Non Kementerian Nomor 100/2948/SJ tanggal 8 Agustus 2016 tentang Rekomendasi Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Konkuren di Daerah. Telah dilakukan evaluasi terhadap Raperda tentang RTRW Provinsi sebanyak 30 Provinsi dan evaluasi terhadap rencana rinci tata ruang provinsi yaitu RTR KSP Bergasmalang Provinsi Jawa Tengah serta RDTR dan PZ Provinsi DKI Jakarta serta. Telah dilakukan fasilitasi konsultasi provinsi dalam rangka evaluasi terhadap 14 (empat belas) RTRW Kabupaten/Kota dan 2 (dua) RDTR Kabupaten.
