KOORDINASI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KOORDINASI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG

Oleh : MENTERI DALAM NEGERI

Pada Acara: Rapat Kerja Nasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (RAKERNAS BKPRN) TAHUN 2015 Hotel Borobudur, Jakarta 5 November 2015

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TUJUAN NEGARA (A L I N E A I V P E M B U K A A N U U D 1 9 4 5 )

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

1

REPUBLIK INDONESIA


TUJUAN P E M E R I N TA H A N D A E R A H

Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan: 1. 2. 3. 4.

Pelayanan publik Pemberdayaan masyarakat Peran serta masyarakat Daya saing daerah 2


REPUBLIK INDONESIA

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. 2. 3. 4. 5.

1. PENDIDIKAN 2. KESEHATAN 3. PU DAN PENATAAN RUANG 4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAW PERMUKIMAN 5. TRAMTIBUM & LINMAS 6. SOSIAL

KONKUREN

Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi

WAJIB (24)

YAN DASAR

(6)

PILIHAN (8)

NON YAN DASAR (18)

SPM

NSPK Dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas kuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.

3

KEMENTERIAN DALAM 26 NEGERI REPUBLIK INDONESIA

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG DISELENGGARAKAN DAERAH Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Pilihan

18 URUSAN 6 URUSAN: • pendidikan • kesehatan • pekerjaan umum dan

Penataan Ruang

• perumahan rakyat dan kawasan permukiman • ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan • Masyarakat • sosial.

• tenaga kerja • pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak • pangan • pertanahan • lingkungan hidup • administrasi dukcapil • pemberdayaan masy dan Desa • pengendalian penduduk dan KB • perhubungan; • komunikasi & informatika • koperasi, usaha kecil, dan menengah • penanaman modal • kepemudaan dan olah raga • statistik • persandian • kebudayaan; • perpustakaan; • kearsipan.

8 URUSAN: • kelautan dan perikanan • pariwisata • pertanian • kehutanan; • energi dan sumber daya mineral; • perdagangan; • perindustrian; dan • transmigrasi.

5


6

KEMENTERIAN DALAM 26 NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH HASIL PEMETAAN

Didasarkan Pada

K/L + PEMDA Dilakukan untuk Urusan Wajib dan Urusan Pilihan

WAJIB

INTENSITAS URUSAN

PILIHAN

PENYELENGGARAAN URUSAN PILIHAN

Data Umum Data Urusan

PEMETAAN URUSAN DIKOORDINASIKAN OLEH KEMENDAGRI C.Q. DITJEN BINA BANGDA Digunakan oleh K/L sebagai dasar untuk pembinaan kepada daerah

Pasal 24

Ditetapkan dengan Peraturan menteri terkait setelah mendapat rekomendasi MDN

Digunakan daerah dalam : • Penetapan kelembagaan • Perencanaan • Penganggaran 7


TUJUAN PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Untuk memperoleh gambaran yang utuh dari kondisi pemerintahan yang ada saat ini dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 2. Untuk menentukan bentuk pemerintahan yang paling efektif dan efisien dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (prinsip efisien adalah struktur harus sederhana dan ramping, namun mampu mengemban banyak fungsi). 3. Memperkuat

sinkronisasi

pelaksanaan

urusan

pemerintahan

daerah pada aspek kelembagaan, perencanaan dan penganggaran 8


9


PENATAAN RUANG MERUPAKAN SALAH SATU URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR Disusun

Standar Pelayanan Minimal Ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal Wajib Pelayanan Dasar

UU No. 23/2014 NSPK ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah

10


KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG DAERAH Pasal 18 ayat (1)

Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang !

Pasal 217 Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Dinas Penataan Ruang ?

Disesuaikan dengan beban kerja yg penentuannya didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah

Dinas tipe A ? Dinas tipe B ? Dinas tipe C ? 11


12


PEMBANGUNAN DAERAH 





Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Kementerian atau LPNK berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

13


KOORDINASI TEKNIS PEMBANGUNAN

Kementerian / Lembaga

Dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Bangda

Koordinasi Teknis Pembangunan

Didasarkan pada hasil pemetaan urusan Ditujukan untuk pencapaian target pembangunan nasional Dilakukan dalam bentuk koordinasi teknis pembangunan

Daerah

UU No. 23/2014 Pasal 258 dan 259

ketentuan

Dikoordinasikan dengan MenPPN

14


SINKRONISASI DAN HARMONISASI U R U S A N P E M E R I N TA H A N B I D A N G P E N AT A A N R U A N G UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 245

 Rancangan Perda kab/kota yg mengatur tentang rencana tata ruang harus mendapat evaluasi Gubernur sbg wkl pemerintah pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota

 Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang rencana tata ruang harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur

Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi /kab/kota tentang rencana tata ruang dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan kepentingan umum dan/atau ketentutan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 15


Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur menetapkan Rancangan Perda Provinsi tentang tata ruang menjadi Perda, Menteri membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda Provinsi dimaksud

EVALUASI RAPERDA TENTANG TATA RUANG Pasal 400 jo 324

Ditetapkan menjadi Perda Raperda Tata Ruang Provinsi

Evaluasi oleh MDN

Sudah Sesuai 15 hari

Kesesuaiannya dgn aturan perundangundangan dan kepentingan umum

Pasal 400 Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi rancangan Perda tentang tata ruang daerah diatur dalam Peraturan Menteri

Hasil Evaluasi disampaikan pada Gubernur

Belum sesuai

Perbaikan 7 hari 16


17

REPUBLIK INDONESIA


ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN BIDANG PENATAAN RUANG (PERPRES NOMOR 2 TAHUN 2015 TTG RPJMN 2015 -2019)

1

2

Belum Efektifnya Kelembagaan Penataan Ruang

Belum Efektifnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang

3

RTRW belum dijadikan sbg acuan pembangunan sektor

18

REPUBLIK INDONESIA


KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG DAERAH

Isu -1

Secara umum unit kerja daerah yg memiliki tugas terkait dg penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang adalah unit kerja setingkat Eselon III kebawah

Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang masih relatif lemah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah : Untuk melaksanakan urusan pemerintahan yg menjadi kewenangan daerah dibentuk Dinas (Pasal 217)

19


PEMBENTUKAN BKPRD Maksud

BKPRD

Tujuan

Kedudukan Permendagri 50/2009Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Memantapkan koordinasi dan pengelolaan kegiatan penataan ruang di Daerah.

Membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi Penataan Ruang di Daerah

Badan yang bersifat ad Hoc

20


LANGKAH-LANGKAH PENGUATAN BKPRD KONDISI SEKARANG

TUGAS BKPRD SESUAI PERMENDAGRI 50/2009

KONDISI BKPRD KEDEPAN

MENINGKATNYA FUNGSI DAN PERAN BKPRD DALAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAERAH

 Pengembangan dan penguatan data dan informasi  Membangun mekanisme kerja yang efektif  Menyusun SOP Kesekretariatan BKPRD;  Optimalisasi peran dan tugas sekretariat & kelompok kerja (pokja);  Konsistensi daerah untuk menyediakan anggaran dalam APBD untuk koordinasi penyelenggaraan penataan ruang. 21


PENGUATAN HUBUNGAN ANTARA BKPRD DENGAN BKPRN

Rakor BKPRD Kab/Kota

Rakor BKPRD Provinsi

Rakornas BKPRD

Rakernas BKPRN

Isu Strategis Tindak Lanjut Kementerian/ Lembaga Program Kerja

22

REPUBLIK INDONESIA


Isu 2 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

Menegakkan Perda dan Perkada

(UU No. 26/2007 dan UU No. 23 /2014 psl 257)

(UU No. 23/2014 psl 255)

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

NSPK PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 23


REPUBLIK INDONESIA

Isu 3 BELUM DIINTEGRASIKANNYA KEBIJAKAN STRATEGI DAN PROGRAM DALAM DOKUMEN RTRW KEDALAM DOKUMEN RPJMD

? Dengan tidak terintegrasikannya kebijakan, strategi dan program keruangan/kewilayahan dalam RTRW ke dalam dokumen RPJMD  kebijakan, strategi dan program keruangan/kewilayahan tidak dapat dioperasionalkan sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan bagi seluruh sektor di 24 daerah.


REPUBLIK INDONESIA

PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2015

KESINAMBUNGAN PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG KDH TERPILIH

+

DPRD

Tanggung jawab

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (24 UW, 8 UP) KONDISI SAAT INI

Th. 1

Perencanaan

Th. 2

Th. 3

Th. 4

Th. 5

KONDISI YG DIINGINKAN

RPJPD dan

RTRW

Visi dan Misi

RPJMD (Ditetapkan 6 bln setelah KDH dilantik)

25


UPAYA – UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH KEMENDAGRI C.Q. DITJEN BINA BANGDA DALAM MEWUJUDKAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG  



Penyelesaian RPP tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Konkuren yang akan mengatur terkait pelaksanaan kewenangan pemerintahan di daerah Penyelesaian RPP tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang akan mengatur pembuatan dan pelaksanaan SPM yang kedepannya harus segera dilakukan revisi 6 (enam) SPM yang ada saat ini oleh K/L terkait  Urusan Penataan Ruang sebagai urusan Wajib Pelayanan Dasar yang perlu disusun SPM Penyelesaian Rapermendagri tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Mandatoris Pasal 400 UU No. 23/2014)  Revisi Permendagri No. 28 Tahun 2008

26


TERIMA KASIH RAKERNAS BKPRN TAHUN 2015

27

KOORDINASI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG

Recommend Documents