IDENTIFIKASI FAKTOR PRIORITAS PENYEBAB KETIDAKEFEKTIFAN TERTIB ADMINISTRASI PENGELOLAANASETTANAHDANBANGUNAN PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TESIS Karya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Institut Teknologi Bandung
Oleh
AHMAD RUSTANDI NIM : 25404001 Program Studi Perencanaan Wilayab dan Kota
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2005
IDENTIFIKA SI FAKTOR PRIORITAS PENYEBAB KETIDAKEF EKTIFAN TERTffi ADMINISTRASI PENGELOLA ANASETTAN AHDANBAN GUNAN PADA PEMERINTA H KOTA BANDUNG
Pembimbing
Jr. DIAH UTAMI MUHAMMAD, MT NIP : 132 129 942
2005
IDENTIFIKASI FAKTOR PRIORITAS PENYEBAB KETIDAKEFEKTIFAN TERTIB ADMINISTRASI PENGELOLAANASETTANAHDANBA NGUNAN PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Oleh AHMAD RUSTANDI NIM : 25404001
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung
Menyetujui/Mengetahui Pembimbing
.--
Ir. DIAH UTAMI MUHAMMAD, MT NIP : 132 129 942
2005
..~.. .Jial.a,/fJ""'tE~ ~eula-~ltanW~~~~~IelaJ.., tE~~~I«un4·~tE~ 1/0#If/'~~faF~aJ~N
(1JU
.41~32)
..~.~~~~~~~elan,-~
~~~ilmw~~~~Qn/~~ ~~~/tam,w~N (1JU.Jt~-N)
..'"/}J~~~ilweula-~~~/tam,w
lelaJ..,~(~~~~~~~ (~~~~luutp~5~ ~/tam,w~N
(1JU ~.N~6-8)
1(y.persem6aliKan Karya tufis ini KUJad"a : .ft.yaliatufa (atm) tfan I6utufa tercinta Istrikjl tercinta e:l R.!tfua ana{{u tersayatr{J (/fnnisa.ft.fijia Na6ifali tS{, ~uli. Wa.fi.ft.(falimi) 'l(fzR.!zi.;R.!zR.!z~ adi{-adi{kjl tfan R.!ponaR.!zn-R.!ponaR.!znkjl tercinta
ABSTRAK IDENTIFIKASI FAKTOR PRIORITAS PENYEBAB K.ETIDAK.EFEKTIFAN TERTIB ADMINISTRASI PENGELOLAAN ASET TANAH DAN BANGUNAN PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG Oleh
Ahmad Rustandi * NIM : 25404001 Implikasi dari pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah meningkatnya kewenangan daerah dalam mengelola asetlkekayaan yang dimilikinya. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah seringkali menghadapi masalah-masalah yang menyebabkan ketidakefektifan tertib administrasi pengelolaan asetlkekayaan yang dimilikinya tersebut tennasuk aset tanah dan bangunan. Berdasarkan hal tersebut. penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor prioritas penyebab sebagai upaya mengurangi ketidakefektifan tertib administrasi dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda kualitatif. Penelitian ini dibatasi pada aspek yang terkait dengan tertib administrasi pengelolaan aset tanah dan bangunan yang meliputi aspek kelembagaan, inventarisasi, pengamanan, penilaian, dan penggunaan sistem infonnasi manajemen aset/barang daerah. Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan didasarkan kepada kajian teori dan peraturan yang berlaku serta dengan melihat keterkaitan antar masalah yang terjadi dan keterkaitan antar faktor penyebab ketidakefektifan pada setiap aspek, dapat diidentifikasi bahwa aspek kelembagaan dan aspek inventarisasi merupakan aspek yang paling penting dalam menentukan faktorfaktor yang menjadi prioritas sebagai upaya untuk mengurangi ketidakefektifan tersebut. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan aspek kelembagaan, yang menjadi faktor prioritas penyebab ketidakefektifan tertib administrasi pengelolaan asset tanah dan bangunan pada Pemkot Bandung adalah adanya tumpang tindih (overlapping) tugas dan kewenangan unit pengelola aset. lemahnya koordinasi, unit pengelola aset daerah yang ada kapasitasnya hanya setingkat subbagian, panjangnya jalur birokrasi, struktur organisasi dan nomenkelatur Dinas Perumahan tidak mencenninkan sebagai unit pengelola aset tanah. Sedangkan berdasarkan aspek inventarisasi, yang menjadi faktor prioritas penyebab adalah belum dilakukannya penilaian terhadap aset tanah dan bangunan secara menyeluruh, masih banyaknya aset tanah dan bangunan yang belum mempunyai sertifikat serta asal-usulnya tidak jelas, kapasitas sumber daya manusia kurang mendukung, alokasi dana untuk inventarisasi masih rendah, fasilitas sarana dan prasarana yang juga kurang mendukung, bel urn optimalnya penggunaan sistem infonnasi manajemen asetlbarang daerah, dan tidak tertibnya pelaporan dari dinas/unit kerja yang merupakan input data utama bagi sistem infonnasi manajemen aset/barang daerah. Berdasarkan faktor-faktor tersebut kemudian dirumuskan beberapa solusi sebagai upaya untuk mengurangi ketidakefektifan tertib administrasi pengelolaan aset tanah dan bangunan pada Pemkot Bandung.
Kata kunci: Tertib Administrasi, Pengelolaan Aset • Alamat: Jalan SMPN 2 Bayongbong No. 574 Bayongbong- Garut. email:
[email protected]
ABSTRACT IDENTIFYING THE PRIORITY FACTORS CAUSING INEFFECTIVENESS OF LAND AND BUILDING ASSETS ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF BANDUNG CITY GOVERNMENT By Ahmad Rustandi • NIM: 25404001 The implication of the regional autonomy implementation, among other is to increase the regional authority in managing the assets and properties of each region. In its implementation the regional government frequently faces some problems causing ineffectiveness of administrative management in managing their assets and the properties including land and building assets. Considering this problem, this research is aimed at identifYing the causing priority factors as an effort to minimize the ineffectiveness of administrative management in managing the land and building assets owned by and/or under the authority of Bandung city government. The approach used in conducting this research was qualitative method. The research was limited to the aspects relating to the administrative management in managing land and building assets covering the aspects of institution, inventory, security, valuation, and the use of regional assets/properties management information system. The result of the analysis basing on the review towards the theory and effective regulation as well as the review towards the relation among the problems found and the relation among the factors causing ineffectiveness on every aspect, showed that the institutional aspect and the inventory aspect are the most significant aspects in determining the priority factors as an effort to minimize the ineffectiveness. From the above discussion it can be concluded that, based on the institutional aspect, the priority factors causing ineffectiveness of administrative management in managing land and building of Bandung city government are the overlapping jobs of the asset management unit authority, the lack of coordination, the existing regional asset management units having the capacity which are limited to the sub-division levels, the bureaucracy line which is very long, the organization and nomenclature of the Housing Department which do not reflect itself as the land managing unit. While based on the inventory aspect, the causing priority factors are the evaluation towards the land and building asset which have not comprehensively implemented, the large number of land and building without certificates and clear historical backgrounds, the unsupportive Human Resource capacity, low fund allocated for inventory, insufficient instrument and tool facilities, the use of regional asset and property management information system which is not optimal, not well-managed report of the work unit/agency which is actually the main data input for the management information system of the regional asset/property. Considering the above factors the solutions to minimize the ineffectiveness of administrative management in managing the land and building of Bandung city government have been then formulated. Key words: Administrative Management, Asset and Property Management
• Address: Jalan SMPN 2 Bayongbong No. 574, Bayongbong- Garut, email:
[email protected] ii
PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS
Tesis S2 yang tidak dipublikasikan terdaftar dan tersedia di Perpustakaan Institut Teknologi Bandung, dan terbuka untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta
ada pada pengarang dengan mengikuti aturan HaKI yang berlaku di lnstitut Teknologi Bandung. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau peringkasan hanya dapat dilakukan seizin pengarang dan harus disertai dengan kebiasaan ilmiah untuk menyebutkan sumbemya.
Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh tesis haruslah seizin Direktur Program Pascasarjana, Institut Teknologi Bandung.
lll
KATAPENGANTAR
Penulis panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya serta ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "Identifikasi Faktor Prioritas Penyebab Ketidakefektifan Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan pada Pemerintah Kota Bandung". Penulis merasa sangat berutang budi kepada semua pihak yang telah ikut membantu, membimbing, dan mendorong penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada: 1. Jr. Diah Utami Muhammad, MT selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran membimbing dan memberikan masukan dan araban yang sangat berarti dalam membentuk kerangka berpikir dan perspektif yang lebih luas, terstruktur dan sistematis; 2. Jr. Mochtarram Karyoedi, M.Sc. dan Jr. Andi Oetomo, MPI, selaku dosen pembahas dan penguji yang' telah memberikan koreksi dan masukan yang sangat berarti guna perbaikan tesis ini; 3. Jr. Roos Akbar, M.Sc., Ph.D selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ITB; 4. Jr. Zafir M.A. Pontoh, MA selaku dosen wali akademis;
5. Seluruh staf pengajar pada Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota ITB yang telah memberikan wawasan keilmuan yang sangat berarti; 6. Seluruh staf Tata Usaha dan Perpustakaan yang telah membantu dalam kelancaran proses pendidikan; 7. Pihak Bagian Perlengkapan Setda Kota Bandung dan Dinas Perumahan Kota Bandung yang telah memberikan ijin dan kesediaannya memberikan data dan informasi kepada penulis; 8. Pihak Pusbindiklatren Bappenas yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan; 9. Bapak Dirjen Angg~ Bapak Sekretaris Ditjen Anggaran dan Bapak Direktur Pembinaan Kekayaan Negara yang telah memberikan ijin dan dukungan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan; 10. Bapak Kepala Kanwil DJA Pekanbaru dan Bapak Kepala KPKN Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti ujian S2;
IV
11. Seluruh rekan kerja penulis pada Dit. PKN, Kanwil DJA Pekanbaru dan KPKN Pekanbaru; 12. Ayahanda (aim) yang selama masa hidupnya telah susah payah dan penuh kesabaran mendidik dan membesarkan penulis, dan Ibunda tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan do'a dan motivasi kepada penulis. Teh Nung, Teh Im, Jang A wan, Jang Ade, dan seluruh keluarga besar di Garut dan Riau yang telah memberikan do' a dan dukungannya; 13. Istri dan kedua anakku tercinta yang dengan penuh kesabaran dan ketabahan telah memberikan do'a dan dorongan semangat bagi penulis; 14. Teman-teman MPWK angkatan 2004, spesial teman-teman 'seperjuangan' Studio Mankot 2004: Pak Wildan, Bang Zaid, Mas Budhi, Mas Amrul, Mas Bambang, Kang Renda, Kang Dedy, Kang Boy, Mbak Era, Teh Enni, Mbak Yanti, atas kerjasama dan kebersamaanya selama masa pendidikan. Kenangan yang tak pernah terlupakan saat-saat bersama melewati hari-hari panjang perkuliahan dan 'ngalembur' di Studio yang sangat melelahkan, entah kapan kita dapat berkumpul kembali... Sukses selalu untuk kawan-kawan terbaikku ... terus bina tali silaturahmi diantara kita. .. ; 15. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama mengikuti pendidikan. Semoga segala amal kebaikan, bapak, ibu, dan rekan-rekan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amien. Dengan segala kerendahan hati, tak lupa penulis memohon maaf kepada semua pihak terkait atas segala kekhilafan dan kekurangan penulis selama ini. Pepatah mengatakan bahwa "tiada gading yang tak retak", begitu juga dalam penyusunan tesis ini penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan. Terkahir, penulis berharap agar tesis yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan menyertai kita semua dalam setiap langkah menuju kesuksesan. Amien. Wassalam Bandung, Penulis
v
September 2005
DAFI'ARISI
Halaman ABSTRAK ................................................................................... ... ..................
1
ABSTRACT ......................................................................................................
11
PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS ...............................................................
111
K.ATA PENGANTAR .......................................................................................
IV
DAFTAR lSI .................. ................................................................ ...................
VI
DAFTAR TABEL .............................................................................................
VIn
DAFTAR GAMBAR ... ... ... ..... .. ...... ... ............. ... .. .. ....... ....... .. ......... ... .. ..... .........
IX
DAFTAR LAMPIRAN .....................................................................................
X
DAFTAR SINGK.ATAN ...................................................................................
XI
Bab I
Bab II
Pendahuluan ............... .. ...... ... .......................... .. ... ..... .. ... ............. .. .. .
1
1.1
Latar Belakang .............. ........ ...... ............... .. ................... .......
1
1.2
Rumusan Perso3.lan ... ... .......... ... .............................................
3
1.3
Tuj~
Sasaran dan Manfaat Penelitian ... ............. ....... .. .......
5
I. 4
Lingkup Studi .........................................................................
6
1.5
Metodologi Penelitian .... ........ .. ....... ................... .. .......... .. ......
7
1.6
Kerangka Pemikiran ...............................................................
12
I. 7 Sistematika Pembahasan .................. .. ............ ............ ............ . . . . ManaJemen . At Pnns1p-pnns1p se ...................................................... .
15 16
II.1
Pengertian dan Klasiflkasi Aset ......................................... .
16
II.2
Pengelolaan/Manajemen Aset .............................................. .
20
11.3
Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah Berdasarkan Kepmendagri No. 152 Tahun 2004 ....................................... .
34
Metoda Pendekatan ................................................................
40
Gambaran Umum Wilayah Studi.......................................................
44
III.1
Kondisi Geografis Kota Bandung ......... .......... ...... .................
44
III.2
Gambaran Umum Aset Daerah Kota Bandung .... .......... .... ....
45
11.4 Bah III
vi
111.3
Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan pada Pemerintah Kota Bandung .... ............................................................ .. ......
Bab IV
49
Analisis Ketidakefektifan Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan pada Pemerintah Kota Bandung ................ IV .1
Identifikasi Tahapan-tahapan dalam Pengelolaan/ Manajemen Aset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................
IV.2
58
Identifikasi Pihak-pihak yang Terkait dengan Pengelolaan Aset ........................... .................... ................. ......... .... ...........
IV .3
58
70
Identifikasi Masalah-masalah dalam Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan yang Dimiliki/Dikuasai Pemerintah Kota Bandung .. .. ........... ....... .... ..... .............. ....... .......... ..........
IV.4
77
Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Ketidakefektifan Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan yang Dimiliki/Dikuasai Pemkot Bandung ...... .. .. ... ..... .. .... .... ..........
89
Kesimpulan dan Rekomendasi ..... ......................... .. .... ........... ...........
96
V .1
Kesimpulan ......... ............. .. ... .. ... .. ................... .. ........... ..........
96
V .2
Rekomendasi .. .•. ...... .. .................... .......... .......... .. ......... ... .......
98
V .3
Keterbatasan Penelitian ... ......... ............ ........ .... ........ .... ... ... .. ..
99
V.4
Rekomendasi Studi Lebih Lanjut ............................... ........ ....
100
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................
101
LAMPIRAN ..... ......... ..... ... ... ... ............ .. .... ............. .... .. .......... .. .... .. ........ ... ... .....
103
Bab V
Vll
DAFfAR TABEL
Halaman Tabel 1.1
Batasan Aspek-aspek Kajian ........................ ........ ...... ... .........
9
Tabell.2
Metodologi dan Pendekatan Studi . .......... .......... .. ... .......... ... ...
11
Tabel 111.1
Rekapitulasi Jumlah Barang Hasil Sensus Barang Tahun 2003 ................................ ..... .. ... .. ........................ .. ....... .. .. .......
47
Tabel 111.2
Daftar Aset Tanah dan Bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kota Bandung Tahun 2003 .................................. 48
Tabel 111.3
Jumlah Dinas!Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung ....... .. .......... ... ........ .. ............. .................. .. ......... .. ......
57
Tabel IV.1
Tahapan-tahapan Pengelolaan/Manajemen Aset ....................
69
Tabel IV.2
Kewenangan Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan ............
78
Tabel IV.3
Kelengkapan Informasi KIB Tanah dan Bangunan Hasil Sensus Barang Daerah Tahun 2003 ........................................
82
Kelengkapan lnformasi Daftar Inventaris Tanah pada Dinas Perumahan ........._................. ;...................................................
83
Luas Tanah yang Dimiliki/Dikuasai Pemkot Bandung yang Telah Tersertifikat Berdasarkan KIB Tahun per April2005 ..
85
Jumlah Tanah dan Bangunan yang Telah Tersertifikat Berdasarkan KIB Hasil Sensus Barang Daerah Tahun 2003 ..
85
Tabel IV.4 Tabel IV.5 Tabel IV.6 Tabel IV.7
Jumlah Aset Tanah dan Bangunan yang Telah Dilakukan Penilaian ....... ... ........... .. .. .............. .... .............. ........ .. ......... .. ... 87
Tabel IV.8
Permasalahan dan Faktor-faktor Penyebab Ketidakefektifan Tertib Administrasi dalam Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan .............................. ............................ .......... ............ 93
Vlll
DAFTAR GAMBAR
Halaman Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran ...... ..................... .. .... ............... .............
14
Gambar 11.1
Jenis Harta Kekayaan Negara ...............................................
19
Gambarll.2
Perkembangan Manajemen Aset ............ ............... ...............
28
Gambar 11.3
Alur Manajemen Aset ...........................................................
30
Gambar 111.1
Peta Administratif Kota Bandung ..... ............. ......................
46
Gambar 111.2
Proporsi Nilai Aset Pemkot Bandung Tahun 2003 ..............
47
IX
DAFTAR LAMPIRAN
Lampi.ran 1
Halarnan Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Bagian Perlengkapan dan Dinas Perumahan ......... .... .................. .... 103
Larnpi.ran 2
Contoh Kartu Inventaris Barang Tanah dan Bangunan ......
107
Larnpiran 3
Contoh Daftar Inventaris Tanah Pemerintah Kota Bandung ..............................................................................
109
Keputusan Walikota Bandung No. 325 Tahun 2001 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung (Bagian Perlengkapan) ......................................................................
110
Keputusan Walikota Bandung No. 327 Tahun 2001 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Dinas Perumahan) ... ..... ... ....... .. .... ................ .................. ... .. ... ... .....
113
Larnpiran 6
Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung .......
121
Lampiran 7
Bagan Struktur Organisasi Bagian Perlengkapan ..... ..........
122
Larnpi.ran 8
Bagan Struktur Organisasi Sub Bagian Pengelolaan Aset Daerah ............... :....................... ,.........................................
123
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kota Bandung .. ....................... ............ .... ............. ......... ........ .. .....
124
Lampi.ran4
Larnpi.ran 5
Larnpi.ran 9
X
DAFfAR SINGKATAN
Pemakaian pertama kali pada halaman
APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ......................
25
APBN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ......................
I7
BII
Buku Induk Inventaris ......................................................
35
BUMD
Badan Usaha Milik Daerah ................................. ........ .. ...
I7
BUMN
Badan Usaha Milik Negara ..............................................
I7
DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ...................................
24
Kepmendagri
Keputusan Menteri Dalam Negeri ....................................
7
KIB
Kartu Inventaris Barang ...................................................
35
KIR
Kartu Inventaris Ruangan ........................... ......................
36
NJOP
Nilai Jual Objek Pajak ......................................................
8I
PAD
Pendapatan Asli Daerah ...................................................
32
Pemda
Pemerintah Daerah ...... ..... ....... ............................ ........ .. ...
I
Pemkot
Pemerintah Kota ............ ...................................................
4
Perda
Peraturan Daerah ..................................... .........................
54
SIMA
Sistem Informasi Manajemen Aset ..................................
2
SIMBADA
Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah .................
7
Tupoksi
Tugas Pokok dan Fungsi ..................................................
25
uu
Undang-undang ................................................................
I
XI
Babl Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total di seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia (Mardiasmo, 2002:3). Seiring dengan bergulirnya era reformasi, muncul paradigma baru dalam sistem pemerintahan yang semula bersifat sentralistis
menjadi desentralistis. Hal ini diperkuat dengan lahirnya Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang kemudian keduanya direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004.
Implikasi dari diterapkannya UU otonomi . daerah tersebut diantaranya adalah adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk mengelola daerahnya sendiri secara lebih leluasa. Dalam hal pelimpahan
keweoangan
mi,
termasuk
pelimpahan/pengalihan
Barang
Milik/Kekayaan Negara (aset) kepada pemda. Sehingga kewenangan pemda dalam mengelola aset yang dimiliki/dikuasainya menjadi semakin besar. Perubahan tersebut
meliputi
terjadinya
kenaikan jumlah
maupun
nilai
asetlkekayaan negara yang dikuasai pemda yang tadinya dimilikildikuasai pemerintah pusat/provinsi.
Menurut G. Shabbir Cheema (1993:7), bahwa salah satu permasalahan (issue) yang umum dihadapi dalam manajemen perkotaan adalah meningkatkan struktur dan manajemen keuangan. Oleh karena itu, pengelolaan aset/kekayaan daerah yang baik diharapkan dapat menunjang terhadap manajemen keuangan daerah yang baik pula karena asetlkekayaan negara/daerah merupakan salah satu unsur dari keuangan negara/daerah.
1
2. Mardiasmo (2002:23 7) menyatakan bahwa ''terkait dengan semakin besamya kewenangan daerah untuk melakukan manajemen aset negara atau secara spesifik. adalah manajemen aset daerah, maka pemerintah daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan manajemen aset daerah secara profesional, transparan,
akuntabel,
efisien,
dan
efektif
mulai
dari
perencanaan,
pengelolaan/pemanfaatan, serta pengawasannya". Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan aset daerah, menurut Mardiasmo (2002:241), antara lain meliputi: (1) terwujudnya ketertiban administrasi mengenaJ. kekayaan daerah, menyangkut: inventarisasi tanah dan bangunan, sertifik.asi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar menukar, hibah, dan ruislag; (2) terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah; (3) pengamanan aset daerah; dan (4) tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.
Manajemen (pengelolaan) aset menurut Siregar (2004:518) dapat dibagi dalam lima tahapan kerja yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan sistem. informasi manajemen aset (SIMA). Kelima
tahapan ini sating berhubungan dan terintegrasi. Sementara itu, menurut World Bank (2000), bahwa untuk mencapai perbaikan pengelolaan aset di negara-negara sedang berkembang dibutuhkan waktu yang panjang, dimana pencapaiannya perlu dibagi dalam tahapan-tahapan jangka pendek. Fokus utama dalam perbaikan pengelolaan aset di negara-negara sedang berkembang menurut World Bank adalah: inventarisasi aset, pendokumentasian proses perbaikan dan operasi aset, pengembangan sistem informasi aset, penyiapan rencana manajemen aset, serta pengembangan kecakapan (skill) dan kesadaran dalam pengelolaan aset.
Salah satu masalah utama dalam pengelolaan barang (aset) daerah adalah ketidaktertiban dalam pengelolaan data barang (aset). Hal ini menyebabkan pemerintah daerah kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasai/dikelolanya, sehingga aset-aset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya, serta di sisi lain pemerintah
3.
daerah akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan pemanfaatan aset pada
masa yang akan datang (Siregar, 2004:561 ). Utomo (2003: 18) menyatakan bahwa beberapa masalah yang dihadapi dalam manajemen aset (properti) pada tingkat kabupatenlkota di Indonesia meliputi: inventarisasi belum memberikan informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan aset properti, informasi keuangan aset properti yang belum memadai, pemda belum memiliki badan/dinas yang secara integrasi mengelola semua aset properti dan kurangnya koordinasi dari dinas/unit yang beroperasi, serta transfer properti
dari
pemerintah
pusat/provinsi
ke
pemerintah
kabupatenlkota,
masalahnya adalah sertifikat masih atas nama pemilik lama. Sementara itu, Hendrawan (2003:12) menyatakan bahwa ''pengelolaan aset di daerah termasuk di Kota Bandung, masih bersifat administratif atau pencatatan saja. Itu pun belum begitu bagus karena banyak aset yang tidak jelas statusnya. Hal ini merupakan fenomena di negara berkembang yang memang masih buruk. dalam pengelolaan asetnya".
Masalah-masalah tersebut merupakan fenomena yang tetjadi dalam pengelolaan aset pada pemerintah daerah, yang pada umumnya terkait dengan belum efektifnya pengelolaan aset yang dimiliki/dikuasainya. Dengan pengelolaan aset yang baik, diharapkan pemanfaatan aset menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga pada gilirannya keberadaan aset bagi pemerintah daerah dapat memberikan nilai kemanfaatan yang terbaik bagi program pembangunan di daerah (Siregar, 2004:562).
1.2 Rumusan Penoalan Terwujudnya
ketertiban
administrasi
kekayaan/aset
daerah,
khususnya
menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar menukar, hi~
dan ruislag; terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah;
pengamanan aset daerah; dan tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah, merupakan sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam
4. pengelolaan aset daerah (Mardiasmo, 2002:241 ). Sementara itu,
manaJemen
(pengelolaan) aset menurut Siregar (2004:518) dapat dibagi dalam lima tahapan kerja yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi pemanfaatan aset dan pengembangan sistem infonnasi manajemen aset (SIMA). Kelima tahapan ini saling berhubungan dan terintegrasi. Kedua hal ini diperkuat oleh pemyataan World Bank (2000) bahwa ''fokus utama dalam perbaikan pengelolaan aset di negara-negara sedang berkembang mencakup: inventarisasi aset, pendokumentasian proses perbaikan dan operasi aset, pengembangan sistem infonnasi aset, penyiapan rencana manajemen aset, serta pengembangan kecakapan (skill) dan kesadaran dalam pengelolaan aset.
Secara umum masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan aset tennasuk aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung adalah 1: 1. Masih luasnya persentase tanah yang belum terinventarisasi; 2. Adanya bukti kepemilikan atas tanah yang belum diserahkan ke Bagian Perlengkapan (dari Dinas Perumahan); 3. Masih banyaknya aset tanah dan bangunan yang belum mempunyai bukti hukum yang jelas; 4. Adanya pemakaian tanah milik Pemkot Bandung secara ilegal (penyerobotan);
5. Masih adanya aset eks instansi vertikal yang belum diserahkan secara utuh baik fisik maupun dokumen;
6. Belum efektifuya sistem pelaporan dari unit kerja tentang aset-aset daerah.
Adanya masalah-masalah tersebut memberikan gambaran bahwa pengelolaan aset daerah, khususnya tanah dan bangunan pada Pemkot Bandung belum sesuai dengan sasaran-sasaran yang telah ditentukan dalam manajemen aset. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset tanah dan bangunan pada Pemkot Bandung masih belum efektif terutama ditinjau dari aspek tertib administrasinya .
.,----~,Penge/o/aan
Aset Daerah Pemerintah Kola Bandung, Bagian Perlengkapan
Sekretariat Daerah Kota Bandung, 2005
5 Apabila permasalahan tersebut dibiarkan berlanjut, maka akan berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan sebagai berikut: 1. Adanya gugatan dan pemanfaatan aset tanahlbangunan tanpa hak oleh pihak lain; 2. Pemerintah kota akan mengalami kesulitan dalam mengetahui secara pasti aset yang dimiJiki/dikuasainya, sehingga aset yang dikelolanya cenderung tidak optimal dalam penggunaannya; 3. Pemerintah
kota
akan
mengalami
kesulitan
dalam
mengembangkan
pemanfaatan aset yang dimiJiki/dikuasainya; 4. Tidak akuratnya data dan informasi aset yang dihasilkan sehingga akan berpengaruh terhadap keakuratan neraca kekayaan daerah; 5. Tidak mendukung terwujudnya manajemen keuangan daerah yang baik; 6. Tidak diperolehnya nilai kemanfaatan yang seimbang dengan nilai intrinsik dan potensi yang terkandung dalam aset itu sendiri.
Berdasarkan persoalan di atas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya ketidakefektifan dalam tertib administrasi pengelolaan aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung? Bagaimana upaya untuk mengurangi ketidakefektifan tertib administrasi pengelolaan aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung?
1.3 Tujuan, Sasaran dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Berdasarkan rumusan persoalan dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor prioritas penyebab sebagai upaya mengurangi ketidakefektifan tertib administrasi dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kota Bandung.
6.
1.3.2 Sasaran Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran dari penelitian ini adalah: 1) Teridentifikasinya tahapan-tahapan dalam pengelolaan/manajemen aset; 2) Teridentiflkasinya pihak-pihak. yang terlibat dengan pengelolaan aset tanah dan bangunan beserta tugas pokok dan fungsinya; 3) Teridentifikasinya masalah-masalah yang terjadi dalam tertib administrasi pengelolaan aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung; 4) Teridentifikasinya faktor-faktor penyebab ketidakefektifan tertib administrasi pengelolaan aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasa.i Pemkot Bandung.
1.3.3 Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini antara lain: I) Terhadap disiplin ilmu perencanaan wilayah dan kota khususnya bidang manajemen
perko~
basil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pengetahuan mengenai tertib administrasi dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan yang mencakup pennasalahan dan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifannya. Terciptanya keefektifan tertib administrasi kekayaan daerah akan sangat mendukung terwujudnya manajemen keuangan daerah yang baik, sehingga pada akhirnya akan mendukung terwujudnya
manajemen perkotaan yang baik. Di samping itu, terciptanya ketertiban administrasi aset tanah dan bangunan akan mendukung terhadap pemanfaatan tata ruang perkotaan; 2) Terhadap Pemkot Bandung, diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi
yang
berkaitan dengan upaya-upaya untuk mengurangi
ketidakefektifan dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan sehingga dapat meminimaJisasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan.
1.4 Lingkup Studi Sesuai dengan persoalan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka ruang lingkup kajian dalam penelitian ini meliputi lingkup materi yang berkaitan dengan
7 pengelolaan/manajemen aset daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 152 Tahun 2004, yang dimaksud dengan pengelolaan barang daerah adalah ''rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang
dan
pengendalian,
harga,
pengadaan,
peme~
penyimpanan,
penyaluran,
inventarisasi,
pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum
serta penatausahaannya". Sementara itu, manajemen (pengelolaan) aset menurut Siregar (2004:518) dapat dibagi dalam lima tahapan kerja yaitu inventarisasi aset,
legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan sistem informasi manajemen aset (SIMA). Kelima tahapan ini saling berhubungan dan terintegrasi. Selanjutnya, Siregar (2004:561) menyatakan bahwa "salah satu masalah utama dalam pengelolaan barang (aset) daerah adalah ketidaktertiban dalam pengelolaan
data barang (aset).
Berdasarkan uraian eli atas maka lingkup materi dalam penelitian ini dibatasi pada aspek-aspek yang terkait dengan tertib administrasi dalam pengelolaan aset tanah
dan bangunan yang dimiJiki/dikuasai Pemkot Bandung yang meliputi aspek kelembagaan, aspek inventarisasi, aspek pengamanan, aspek penilaian, serta aspek dalam
penggunaan
sistem
informasi
manaJemen
asetlbarang
daerah
(SIMA/SIMBADA).
I.S Metodologi Penelitian
1.5.1 Pendekatan Studi Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah metodologi penelitian
kualitatif. Miles dan Huberman (1994:1) menyatakan bahwa "analisis kualitatif yaitu analisis data dengan mendeskripsikan data/informasi yang bersumber dari pengalaman dan penjelasan secara mendalam dan detail dari suatu fakta". Suatu penelitian kualitatif berangkat dari kejadian nyata yang dideskripsikan melalui interpretasi si peneliti dengan memperhatikan konsepsi atau teori suatu objek kajian tertentu (Moleong (1997:3).
8 . Dalam rangka mencapai tujuan studi, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah: 1) Mengidentifikasi
tahapan-tahapan
dalam
pengelolaanlmanajemen
aset.
Langkah ini dilakukan dengan analisis kualitatif dan kajian literatur, yaitu dengan
mempelajari
tahapan-tahapan
pengelolaan/manajemen
aset
berdasarkan Kepmendagri No. 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah dan berdasarkan teori/pendapat beberapa ahli yang relevan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan/manajemen aset ini digunakan sebagai dasar bagi penentuan beberapa aspek yang akan dikaji lebih lanjut;
2) Mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan beserta tugas pokok dan fungsinya. Langkah ini dilakukan dengan analisis kualitatif dan kajian literatur, yaitu dengan mempelajari Kepmendagri No. 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah dan
berdasarkan tugas pokok dan fungsi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan aset tanah dan bangunan pada Pemkot Bandung. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui batasan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing pihak yang terkait;
3) Mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan yang dimilikildikuasai Pemkot Bandung. Langkah ini dilakukan dengan analisis kualitatif dengan mendeskripsikan infonnasi yang diperoleh
berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan aset tanah dan bangunan yaitu pejabat yang berwenang pada Bagian Perlengkapan dan Dinas Perumahan. Sesuai dengan lingkup materi yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka masalah-masalah yang akan diidentifikasi dibatasi pada masalah-masalah dalam aspek kelembagaan, inventarisasi, pengamanan, penilaian, dan penggunaan sistem informasi manajemen aset/barang daerah. Aspek-aspek tersebut ditentukan berdasarkan tahapan-tahapan dalam pengelolaan/ manajemen aset seperti dapat dijelaskan
pada Tabel 1.1; 4) Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakefektifan dalam tertib administrasi pengelolaan aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung. Langkah ini dilakukan dengan analisis
9
kualitatif dengan mendeskripsikan informasi yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan aset tanah dan bangunan yaitu pejabat yang berwenang pada Bagian Perlengkapan dan Dinas Perumahan; 5) Mengidentifikasi faktor-faktor prioritas penyebab ketidakefektifan sebagai upaya mengurangi ketidakefektifan tertib administrasi dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung. Faktor-faktor prioritas tersebut ditentukan berdasarkan aspek-aspek yang dianggap paling penting dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan. Penentuan aspek-aspek ini didasarkan kepada kajian teori dan peraturan serta keterkaitan masalahmasalah dan faktor-faktor penyebab yang teJ.jadi pada aspek kelembagaan, inventarisasi, pengamanan, penilaian, dan aspek dalam penggunaan sistem informasi manajemen asetlbarang daerah; 6) Merumuskan administrasi
upaya-upaya dalam
untuk
pengelolaan
mengurangJ.
ketidakefektifan
tertib
aset
dan
yang
tanah
bangunan
dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung. Langkah ini dilakukan berdasarkan faktorfaktor prioritas penyebab teJ.jadinya ketidakefektifan dalam pengelolaan aset
tanah dan bangunan pada Pemkot Bandung seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Tabel 1.1 Batasan Aspek-aspek Kajian Aspek 1) Kelembagaan
2) lnventarisasi
Dasar-dasar Penentuan Aspek Kajian Perlu ada unit pengelola kekayaan daerah yang profesional agar tidak teijadi overlapping tugas dan kewenangan dalam mengelola kekayaan daerah (Mardiasmo, 2002:239). - Fungsi Inventarisasi merupakan informasi penunjang terhadap kegiatan lainnya dalam pengelolaan barang daerah (Kepmendagri No. 152/2004); - Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan aset daerah diantaranya terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut: inventarisasi tanah dan bangunan (Mardiasmo, 2002:241) - Strategi optimalisasi pengelolaan kekayaan (aset) daerah diantaranya: Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah (Mardiasmo, 2002:241) - Tahapan keija daJam pengelolaanlmanajemen aset diantaranya: lnventarisasi aset (Siregar, 2004:518); - Fokus utama dalam perbaikan pengelolaan aset di negara-negara sedang berkembang diantaranya: lnventarisasi aset (World Bank, 2000); - Kerangka keija dalam manajemen aset properti sektor publik diantaranya meliputi: Inventarisasi (K828Dova, et.all., 1999: 11)
10 .
Aspek 3) Pengamanan
4) Penilaian
5) Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aset/Barang Daerah
Dasar-dasar Penentuan Aspek Kajian - Pengamanan merupakan kegiatan tindakan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum (Kepmendagri No. 152 Tahun 2004); - Pengamanan dititikberatkan pada penertiban/pengamanan secara fisik dan dapat tersebut daerah barang sehingga administratif: dipergunakanldimanfilatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan/pengambilalihan atau klaim dari pihak lain. Pengamanan terbadap kekayaan daerah harus dilakukan secara memadai baik pengamanan fisik maupun melalui sistem akuntansi (sistem pengendalian intern) (Mardiasmo, 2002:239); - Salah satu sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan aset daerah diantaranya: pengamanan aset daerah (Mardiasmo, 2002:241 ). - Hasil penilaian barang daerah digunakan untuk keperluan menyusun neraca daerah untuk pertama kalinya, dan dapat dipergunakan untuk keperluan lain seperti pinjaman daerah, asuransi, perubahan status hukum, pemanfaatan barang daerah, dan lain sebagainya (Kepmendagri No.12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah). - Di antara sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan aset daerah diantaranya: Pelibatan berbagai profesi atau keah.lian yang terkait seperti auditor internal dan appraisal (penilai) aset (Mardiasmo, 2002:241) dan tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah - Salah satu tahapan kerja dalam pengelolaanlmanajemen aset: penilaian aset daerah (Siregar, 2004:518). - Strategi optimalisasi pengelolaan kekayaan (aset) daerah diantaranya meliputi: adanya sistem informasi manajemen aset daerah (Mardiasmo, 2002:241); - Salah satu tahapan kerja dalam pengelolaan/manajemen aset: pengawasan dan pengendalian dengan SIMA (Siregar, 2004:518); - Fokus utama dalam perbaikan pengelolaan aset di negara-negara sedang berkembang diantaranya: pengembangan sistem informasi aset (World Bank, 2000);
Sumber: Kompi/asi dari berbagai sumber
Secara lebih rinci, metodologi dan pendekatan studi yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabell.2 berikut ini:
Tabel 1.2 Metodologi dan Pendekatan Studi Tujuan
Sasaran
Data yang Diperlukan • Kepmendagri No. 152/2004 • Kajian Teori
Mengidentiflkasi 1) Teridentifikasinya faktor prioritas tahapan-tahapan dalam penyebab sebagai pengelolaan/manajemen upaya mengurangi aset ketidakefektifan tertib administrasi dalam pengelolaan aset tanah dan 2) Teridentifikasinya pihak- • Kepmendagri No. bangunan yang pihak yang terlibat dalam 152/2004 dimiliki/dikuasai pengelolaan aset tanah dan • Tupoksi pihakPemkot Bandung bangunan beserta tugas pihak yang terkait pokok dan fungsinya dengan pengel. aset tanah dan bangunan • Informasi basil wawancara 3) Teridentifikasinya • Informasi basil masalah-masalah yang wawancara terjadi dalam tertib • Data inventarisasi administrasi pengelolaan • Data pengamanan (sertifikasi) aset aset tanah dan bangunan • Data Penilaian aset yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung !4) Teridentifikasinya faktor- • Informasi basil faktor penyebab wawancara ketidakefektifan tertib administrasi pengelolaan aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung
SumberData •Bagian Perlengkapan, •Buku, •literatur lain yang terkait
Teknlk Pengumpulan Data Kajian literatur (data sekunder)
•Bagian •Kajian literatur (data Perlengkapan, sekunder) • Dinas Perumahan, •Wawancara dengan • Bagian Organisasi Pejabat pada Bagian Perlengkapan dan Dinas Perumahan
Peadekataa & O.tpat Tekaik Aaallsls Kualitatif Rumusan tahapan dan prosedur pengelolaan aset sebagai dasar untuk menentukan aspekaspek yang akan diteliti Kualitatif Rumusan Tupoksi dan kewenangan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan aset tanah dan bangunan
•Bagian Perlengkapan • Dinas Perumahan
•Kajian literatur (data sekunder) •Wawancara dengan Pejabat pada Bagian Perlengkapan dan Dinas Perumahan
Kualitatif (Deskriptit)
Rumusan permasalahan yang terjadinya ketidakefektifan dalam pengelolaan tanah dan bangunan
•Bagian Perlengkapan • Dinas Perumahan
•Wawancara dengan Pejabat pada Bagian Perlengkapan dan Dinas Perumahan
Kualitatif (Deskriptit)
Rumusan faktorfaktor penyebab ketidakefektifan tertib administrasi pengelolaan tanah dan bangunan
--
12
1.5.2 Data dan Informasi Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer.
1) Data sekunder, diperoleh dengan cara mempelajari literatur-literatur yang berhubungan
dengan
pengelolaan
pengelolaan aset pemerintah
~
aset,
peraturan-peraturan
mengenai
serta peraturan-peraturan tentang tugas
pokok dan fungsi lembaga yang terkait dengan pengelolaan aset tanah dan bangunan; 2) Data primer, diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan pihak yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan aset pada Pemkot Bandung, yaitu Kepala Subbagian Pengelolaan Aset pada Bagian
Perlengk~
dan Kepala
Subdinas Pengelolaan dan Kepala Subdinas Mutasi dan Tanah pada Dinas Perumahan Kota Bandung.
1.6 Kerangka Pemikiran Berdasarkan latar belakang, rumusan persoalan serta metodologi seperti telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut: 1. lmplikasi dari diterapkannya UU otonomi daerah yaitu bertambahnya kewenangan daerah dalam mengelola wilayahnya, termasuk dalam mengelola kekayaan/aset yang dimilikinya; 2. Namun demikian,
dalam prakteknya ditemui
beberapa permasalahan
sehubungan dengan pengelolaan aset tanah dan bangunan termasuk di Kota Bandung. Hal ini menunjukan bahwa pengelolaan aset di Kota Bandung belum efektif termasuk dalam tertib administrasinya; 3. Berdasarkan
hal-hal
tersebut,
maka
penelitian
ini
bertujuan
untuk
mengidentiftkasi faktor prioritas penyebab sebagai upaya mengurangi ketidakefektifan tertib administrasi dalam pengelolaan aset tanah dan
bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kota Bandung; 4. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: (1) mengidentiflkasi tahapan-tahapan dalam pengelolaan aset berdasarkan peraturan tentang pedoman pengelolaan barang daerah (Kepmendagri No. 152 Tahun 2004) dan teori menurut pendapat beberapa
13. ahli; (2) mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan berdasarkan Kepmendagri No. 152 Tahun 2004 dan berdasarkan kondisi eksisting pada Pemkot Bandung; (3) mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam tertib administrasi pengelolaan aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung, untuk mengetahui ketidakefektifan yang terjadi ditinjau dari aspek kelembagaan, inventarisasi, pengamanan, penilaian, dan penggunaan sistem infonnasi manajemen asetlbarang
daerah;
(4)
mengidentifikasi
faktor-faktor
penyebab
ketidakefektifan tertib administrasi pengelolaan aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung;
5. Berdasarkan
masalah-masalah
dan
faktor-faktor
penyebab
terjadinya
ketidakefektifan tersebut, kemudian ditentukan faktor-faktor yang menjadi prioritas berdasarkan keterkaitan masalah-masalah dan faktor-faktor penyebab yang terjadi pada setiap aspek; 6. Berdasarkan faktor-faktor prioritas tersebut, kemudian dirumuskan upayaupaya
untuk
mengurangi
ketidakefektifan
tertib
administrasi
dalam
pengelolaan aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung.
Selengkapnya, kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan seperti pada Gambar 1.1 berikut ini:
14. .····-----·-------·-··.. lmplikasi Otonomi Daerah
sEi~o
[
j
···-·················----·············--·-···············
Kewenangan dan Tanggung Jawab Daerah dalam Mengelola Aset Meningkat
----------------------;----------- --=-=-=-=-=-=-·=--:PERSOALAN -~ i.....................................................J
f
Adanya Masalah-masalah dalam Pengelolaan Aset Tanah & Bangunan
Pengelolaan Aset pada Pemkot Bandtmg Belum Efektif
----------------------t-------------------m~~~~~=~~=~~~ bangunan
C~.-~·.:·.:~.~-~~~-·=·.J
pengelolaan aset tanah dan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kota Bandung
----------------------;--------------------
:-----
(I) Mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam pengelolaanlmanajemen aset
~~-----
I I
~ 1
:
Kepmendagri No.l52/2004
LJ
Eksisting
r
r--------~--------
I SIMA/SIMBADA ~------------~1I
'
r-------------------,: Tertib Administrasi
:
I
1
I I
Pengelolaan Aset
~----------
I
1------ ______ 2 ~
Inventarisasi Pengamanan Penilaian Penggunaan
I
I I
f-11- - . . J
• • • •
(2) Mengidentifikasi pihakpihak yang terlibat dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan beserta tugas pokok dan fungsinya
:
~~----~·~----~ (4) Mengidentifikasi
----------I
,, _.. • Kelembagaan
(3) Mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam penge\o\aan aset tanah dan bangunan pada Pemkot Bandung
f-
faktor-faktor penyebab ketidakefektifan tertib adm. pengelolaan aset tanah & bangunan pada Pemkot
--------.-------Faktor prioritas penyebab ketidakefektifan
. ---------------------t-------------------(······································•·oo·-··...............\
Rumusan upaya untuk mengurangi ketidakefektifan tertib administrasi pengelolaan aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung
Gambar Ll Kenmgka Pem.ikinm
!
l~
KESIMPULAN & REKOMENDASI
i
l
..................................................................=
ISI. 7 Sistematika Pembahasan Secara garis besar, sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut: Bab I
Pada bab satu ini akan dibahas mengenai latar belakang penelitian; rumusan persoalan;
tuj~
sasaran dan man:faat penelitian; lingkup
studi dalam penelitian; metodologi yang digunakan; serta kerangka pem.ikiran penelitian. Bab II
Pada bab dua akan diuraikan tinjauan teori yang terdiri dari pengertian aset,
pengelolaan/manajemen aset, kebijakan dalam pengelolaan
asetlbarang
~
serta pendekatan yang digunakan dalam melakukan
identifikasi masalah-masalah yang terjadi dan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan. Bah III
Pada bah tiga akan diuraikan gambaran umum wilayah studi yang terdiri dari gambaran umum Kota Bandung, gambaran mengenai aset-aset yang dim.iliki/dikuasai Pemerintah Kota Bandung, serta lembagalembaga yang terkait dalam pengelolaan aset pada Pemerintah Kota Bandung.
Bab IV
Pada bab empat akan dilakukan analisis yang terdiri dari empat bagian. Pada bagian pertama akan dilakukan identifikasi tahapan-tahapan dalam pengelolaan/manajemen aset berdasarkan Kepmendagri No. 152 Tahun 2004 dan kajian literatur; pada bagian kedua akan dilakukan identifikasi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan/manajemen aset tanah dan bangunan; dan pada bagian ketiga akan dilakukan identifikasi masalahmasalah yang terjadi dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung; dan pada bagian keempat akan diidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan tertib administrasi dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung.
Bah V
Bah
lima merupakan
penutup
yang
terdiri
dari
kesimpulan,
rekomendasi, keterbatasan studi dan rekomendasi studi lebih lanjut.
Babll Prinsip-prinsip Manajemen Aset
Pada bagian ini akan diuraikan mengenai prinsip-prinsip dalam pengelolaan aset yang terdiri dari pengertian dan klasifikasi aset, pengelolaan/manajemen aset, kebijakan dalam pengelolaan asetlbarang daerah, serta metoda pendekatan yang digunakan dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang teijadi dan faktor-faktor penyebab serta merumuskan upaya-upaya untuk mengurangi ketidakefektifan dalam tertib administrasi pengelolaan aset tanah dan bangunan.
11.1 Pengertian dan Klasif"lkasi Aset Aset berdasarkan perspektif pembangunan berkelanjutan meliputi tiga aspek pokok, yaitu: sumber daya alam, sumber daya manusia dan infrastruktur (Siregar, 2004:58). Uraian pengertian ketiga aspek tersebut adalah: 1. Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang dapat digunakan dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia; 2. Sumber daya manusia adalah semua potensi yang terdapat pada manusia seperti akal
p~
seni, keterampilan, dan sebagainya yang dapat digunakan
untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau masyarakat pada umumnya; 3. lnfrastruktur adalah sesuatu buatan manusia yang dapat digunakan sebagai sarana untuk
kehidupan
manusia dan
sebagai
sarana
untuk
dapat
memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan semaksimalnya, baik untuk saat ini maupun keberlanjutannya di masa yang akan datang.
Secara umum pengertian aset adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomis (economic value), nilai komersial (commercial
value) atau nilai tukar (exchange value) yang dimiliki badan usaha, instansi atau individu (perorangan) (Siregar, 2004: 178). Aset adalah barang yang dalam
16
17. pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Barang yang dimaksud termasuk barang tidak bergerak (tanah dan atau bangunan) dan barang bergerak, baik yang berwujud (tangible) maupun yang tidak. berwujud (intangible), yang tercak.up dalam ak.tiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, institusi atau individu perorangan. Dan dalam. pengertian aset negara atau harta kekayaan negara juga terdiri dari barang-barang atau benda-benda yang disebutkan di atas (Siregar, 2004: 178). Secara lengkap pengertian aset negara adalah bagian dari kekayaan negara atau harta kekayaan negara yang terdiri dari barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai oleh instansi pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari perolehan yang sah, tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan (dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN)) dan kekayaan pemerintah daerah (Siregar, 2004:179).
Sementara itu, menurut Halim (2002), aset adalah sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah dan dapat diukur dalam satuan uang. Aset terdiri dari aset lancar, investasi permanen, aset tetap, dan aset lainnya. Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipak.ai habis dalam satu periode laporan keuangan. Aset
lancar antara lain meliputi kas di kas daerah, kas di pemegang kas, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/ Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) atau pemerintah pusat/daerah dan lembaga intemasional, bagian lancar TGR, piutang pajak., piutang lain-lain, dan persediaan. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang diadak.an dengan mak.sud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dalam. jangka wak.tu lebih dari satu periode laporan keuangan.
Jnvestasi permanen antara lain meliputi penyertaan modal
pemerintah daerah, pinjaman kepada BUMN/BUMD/pemerintah pusat/daerah dan lembaga intemasional, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, investasi permanen lainnya. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode laporan keuangan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap meliputi tanah,
18. peralatan dan
mes~
gedung dan
ban~
jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap
lainnya, konstruksi dalam pengerjaan. Aset lainnya terdiri dari tagihan penjualan angsuran, built operating transfer, dana cadangan, dan lain-lain aset.
Apabila ditinjau dari aspek Keuangan Negara menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengertian aset negara adalah sangat luas yang
meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara. Hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU tersebut yang berbunyi sebagai berikut (Siregar, 2004:180): "Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut". Pada bagian penjelasan UU No. 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa " ... dari segi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kewajiban dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut...". Dengan demikian, dalam pengertian keuangan negara tersebut, tennasuk juga pengertian kekayaan negara.
Dilihat dari aspek hukum, pengertian harta kekayaan setara dengan property.
Property dapat diartikan sebagai "segala benda yang dapat dimiliki" atau "anything which is ownetf' (Siregar, 2004:184). Sedangkan secara umum, dalam kerangka hukum Indonesia, pengertian harta kekayaan meliputi (Siregar, 2004:184):
1. Benda tak bergerak (real property), berupa tanah dan bangunan yang melekat diatasnya, serta hak-hak yang terkait dan juga potensi kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
19. 2. Benda bergerak (personal property), yang berupa benda berwujud (k.endaraan, mesin, perhiasan, dan lain-lain) dan benda tak berwujud (hak cipta, merk,
goodwill, dan lain-lain).
Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian asetlharta kekayaan negara adalah segala benda, baik bergerak maupun tak bergerak, yang dimiliki/dikuasai negara. Pengertian dimiliki/dikuasai negara di sini dapat berupa penguasaan secara langsung oleh badan-badan hukum negara seperti departemen atau lembaga-lembaga pemerintah, atau penguasaan secara tidak langsung, yaitu melalui BUMN dan pemerintah daerah (Siregar, 2004:185).
Secara gratis, jenis-jenis harta kekayaan negara dapat digambarkan sebagai berikut:
D Gambar ll.l Jenis Barta Kekayaan Negara Sumber: Doli D. Siregar, hal. 185
Senada dengan pengertian-pengertian aset di atas, pengertian aset daerah atau secara lebih spesifik disebut barang daerah berdasarkan Kepmendagri No. 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, adalah "semua kekayaan daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang tennasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat
20.
berharga lainnya". Berdasarkan lampiran Kepmendagri No.152 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah pada bagian inventarisasi, disebutkan bahwa barang daerah dikelompokkan/diklasifikasikan menjadi 19 (sembilan belas) bidang yaitu: 1. Untuk barang tidak bergerak meliputi 7 (tujuh) bidang yang terdiri dari: 1) Bidang Tanah; 2) Bidang Jalan dan Jembatan; 3) Bidang Bangunan Air; 4) Bidang Instalasi; 5) Bidang Jaringan; 6) Bidang Bangunan Gedung; 7) Bidang Monumen. 2. Untuk barang bergerakmeliputi 12 (dua belas) bidang yang terdiri dari: 1) Bidang Alat-alat Besar; 2) Bidang Alat-alat Angkutan; 3) Bidang Alat Bengkel; 4) Bidang Alat-alat Pertan:ian;. 5) Bidang Alat Kantor dan Rumah Tangga; 6) Bidang Alat Studio; 7) Bidang Alat Kedokteran; 8) Bidang Alat Laboratorium; 9) Bidang Buku!Perpustakaan; 10) Bidang Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan; 11) Bidang Hewanffemak dan Tumbuhan-tumbuhan; 12)Bidang Alat Keamanan.
ll.2 Pengelolaan/Manajemen Aset Pengertian dari istilah manajemen aset, secara substansi sangat bervariasi ketika digunakan dalam konteks manajemen properti sektor publik atau manajemen secara umum. Hal ini tergantung sudut pandang para profesiona/ dan kelembagaan pada suatu negara (Kaganova, et. al., 1999: 10). Selanjutnya dikatakan bahwa salah satu pendekatan untuk menganalisis atau meneliti
21 manajemen aset properti adalah dengan membandingkannya dengan manajemen aset sektor swasta. Dengan kata
1~
menggunakan pengalaman sektor swasta
sebagai sumber gagasan dan teknik untuk manajemen aset sektor publik (Kaganova, et. al., 1999: 10).
Dalam manajemen aset properti sektor swasta menurut Kaganova, et. al., (1999:11) terdiri dari tiga fungsi, yaitu: 1. lnventarisasi, yaitu pendataan seluruh aset yang dimiliki perusahaan. Tidak ada standar yang sama dalam inventarisasi ini, namun secara umum fokus dari inventarisasi ini adalah karakteristik dari setiap aset baik secara fisik maupun legal. 2. ManajemenlAkuntasnsi Property, menyediakan seluruh infonnasi aset seperti penyewaan, pemilikan, pengeluaran dan penerimaan. Akuntasi juga menaksir setiap nilai aset, penyusutan, dan kewajiban. 3. Manajemen aset (strategi mengenai kepemilikan properti). Manajemen aset berhubungan dengan penilaian kinerja keuangan dari setiap aset dalam konteks keseluruhan aset. Manajemen aset menyediakan suatu dasar pemikiran untuk memperoleh, memiliki, atau menghapuskan kekayaan individu, mempertimbangkan karakteristik keuangan dari tiap properti dan komposisi optimal dari setiap aset.
Sedangkan kerangka kerja dalam manajemen aset properti sektor publik, terdiri dari empat komponen, yaitu: 1. lnventarisasi, 1) Mengembangkan dan mendata secara komprehensif (dengan sistem komputerisasi) seluruh aset yang dimiliki pemerintah. Karakteristik dari inventarisasi bervariasi tergantung pada klasifikasi dari setiap properti. Akan tetapi, secara umum inventarisasi harus mencakup: indentifikasi aset, karakteristik ukuran, penggunaan, batasan penggunaan, potensi penggunaan, pengendalian/pengawasan. 2) Alasan-alasan yang mendukung perlunya inventarisasi aset pemerintah adalah: (1) inventarisasi aset dapat membatu pemerintah daerah dalam
22 meningkatkan akuntabilitasnya; (2) membantu dalam mengklasifikasikan aset; (3) adanya standardisasi dalam format inventarisasi akan mengurangi
biaya dalam inventarisasi. 2. ManajemenlAkuntansi Properti, I) Mengembangkan dan memelihara sistem manajemenlakuntasi properti secara komprehensif (dengan komputerisasi). Sistem ini dapat digunakan untuk memonitor: pemanfaatan aset properti, kepemilikan, data mengenai penyewaan
Oika ada), seluruh penerimaan dan pengeluaran investasi aset
properti. 2) Memasukkan nilai setiap properti dan hak gadai keuangan tiap properti dalam data base akuntansi.
Macam-macam nilai properti seharusnya
didefinisikan secara jelas dan dibuat secara eksplisit. Penilaian properti publik merupakan yang paling menantang secara metodologis dan konseptual dan topik yang menjadi perdebatan dalam manajemen aset. Beberapa permasalahan dalam penilaian properti adalah sebagai berikut : a. Tidak semua properti publik mempunyai nilai yang kemungkinan besar dapat diperjualbelikan atau dapat diperbandingkan dengan sektor swasta;
b. Banyak aset yang memiliki nilai sosial yang sulit untuk dikuantifikasi; c. Nilai properti publik tergantung pada klasifikasi dan pembatasanpembatasan yang ditentukan oleh instansi-instansi pemerintah dan tidak selalu diketahui; d. Standar-standar bagi penilaian properti publik sulit untuk diintrodusir dan didukung; e. Penilaian merupakan proses yang mahal, oleh karena itu biaya juga merupakan suatu permasalahan. 3) Menggunakan pendekatan manajemen properti sektor privat/swasta dalam memperbaiki manajemen properti sektor publik.
Manajemen properti
telah dikembangkan secara baik di dunia industri dan dapat diterapkan disektor publik.
23 3. Manajemen Aset, I) Merumuskan peran strategis dalam mencapai tujuan pemerintah kota. Merumuskan tujuan dapat digunakan sebagai dasar bagi pengembangan kebijakan praktis. Sebagai contoh, di Kota Denver dalam manajemen aset dirumuskan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan jangka panjang dari aset properti. Sementara di Kota Los Angeles ada empat tujuan yang dirumuskan, salah satunya yaitu menyediakan tingkat pelayanan terhadap masyarakat secara lebih efisien dengan adanya jaminan bahwa aset daerah telah dimanfaatkan secara baik. Tujuan lainnya yang dirumuskan pemerintah kota LA yaitu menghapuskan aset properti yang tidak diperlukan lagi bagi operasional daerah. 2) Mengembangkan klasifikasi properti dan menerapkannya dalam proses inventarisasi. Sistem pengklasifikasian ini harus diidentifikasi ke dalam beberapa kategori yang didasarkan pada tujuan finansial. 3) Mengembangkan dan menggunakan peralatan finansial yang spesifik dan standar-standar kineija dalam mengevaluasi kineija finansial tiap properti. 4) Untuk kemungkinan yang lebih maksimum, menerapkan pendekatan manajemen portfolio untuk surplus properti dan portfolio investasi aset yang lebih besar. Elemen ini hanya mungkin digunakan setelah elemenelemen lainnya dari manajemen aset telah beroperasi dan cukup tersedia informasi yang dapat diandalkan tentang kineija finansial dari properti investasi publik dalam portfolio, dengan demikian elemen ini bukan merupakan prioritas yang utama. 5) Mengembangkan dan mengimplementasikan arahan kebijakan dalam rasionalisasi permintaan dan konsumsi properti oleh instansi-instansi pemerintahan yang meliputi elemen-elemen seperti penetapan standarstandar penggunaan ruang, penggunaan kantor dengan kualitas sederhana, pengelompokan departemen-departemen yang berbeda ke dalam satu properti, pertimbangan pilihan untuk menyewakan aset di samping pembangunan dan perolehan baru, serta pertimbangan pilihan untuk menjual atau menyewakan kembali.
24
4. Penerapan Manajemen Aset, l) Pada tingkatan pemerintah daerah, memberikan wewenang terpusat untuk melakukan pengendalian langsung atas manajemen aset properti. Lembaga ini harus bertanggung jawab pada pengambilan keputusan atau memberikan saran atas keputusan perolehan/penanganan/penjualan dan pengembangan laban. 2) Memikirkan kebijakan tertulis dan peran pengambilan keputusan atas perolehan/penanganan/penjualan dan pengembangan properti. 3) Mengembangkan keahlian dalam memperoleh pengembalian finansial yang maksimum dan rasionalisasi properti yang digunakan oleh lembagalembaga pemerintah. 4) Mengatur sistem insentif untuk manajemen aset properti yang lebih baik
pada tingkat pemerintah daerah. Insentif ini untuk mendorong manajemen aset yang lebih baik dan meningkatkan kerjasama antar lembaga-lembaga pemerintahan.
Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah harus melakukan perubahan mendasar dalam mengelola daerahnya, termasuk dalam mengelola asetlkekayaan yang dimilikinya (Siregar, 2004:514). Selanjutnya, pelaksanaan otonomi daerah telah menimbulkan konsekuensi yaitu bertambahnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola aset yang dimiliki/dikuasainya yang semula ditangani pemerintah pusat (Mardiasmo, 2002:23 7). Dengan demikian, pemerintah daerah harus lebih profesional dalam melakukan pengelolaan/manajemen aset daerahnya.
Menurut Mardiasmo (2002:237), "manajemen aset daerah meliputi beberapa tahap yaitu
perencanaan
kebutuhan,
penganggaran,
peng~
pendistribusian
(termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)". Oleh karena
i~
aset daerah yang pada
dasarnya merupakan bagian dari aset negara harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas
25 publik. Prinsip dasar pengelolaan kekayaan (aset) daerah meliputi tiga hal utama, yaitu: (l) adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan (3) pengawasan (monitoring). Ketiga jenis prinsip dasar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Mardiasmo, 2002:238-241):
Perencanaan Untuk melaksanakan apa yang menjadi kewenangan wajibnya I tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pemerintah daerah memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Untuk itu, pemerintah daerah membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan/dimiliki. Berdasarkan rencana
tersebut,
pemerintah
daerah
kemudian
mengusulkan
anggaran
pengadaannya. Pengadaan barang atau kekayaan daerah harus dilakukan berdasarkan sistem tender (compulsory competitive tendering contract). Hal tersebut supaya pemerintah daerah dan masyarakat tidak dirugikan. Selain itu, DPRD dituntut untuk lebih tegas dan cermat dalam mengawasi proses perencanaan pengadaan kekayaan daerah.
Pada dasarnya, kekayaan daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:
I. Kekayaan yang sudah ada (eksis) sejak adanya daerah tersebut. Kekayaan jenis ini meliputi seluruh kekayaan alam dan geografis kewilayahannya. Contohnya adalah tanah, hutan, tambang, gunung, danau, pantai dan laut, sungai, dan peninggalan bersejarah. 2. Kekayaan yang akan dimiliki baik yang berasal dari pembelian maupun yamg
akan dibangun sendiri. Kekayaan jenis ini berasal dari aktivitas pemerintah daerah yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kegiatan perekonomian daerah lainnya. Contohnya adalah jalan, jembatan, ken~ dan barang modallainnya
Pemerintah daerah harus membuat perencanaan yang tepat terhadap dua jenis kekayaan tersebut. Perencanaan juga meliputi perencanaan terhadap aset yang belum termanfaatkan atau masih berupa aset potensial.
26 Pelaksanaan
Dalam tahap pelaksanaan, kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan
memperhatikan
prinsip
efisiensi,
efektivitas,
transparansi,
dan
akuntabilitas publik. Pengelolaan aset daerah juga menyangkut pendistribusian, pengamanan, dan perawatan. Oleh karena itu, perlu ada unit pengelola kekayaan daerah yang profesional agar tidak tetjadi overlapping tugas dan kewenangan
dalam mengelola kekayaan daerah. Pengamanan terhadap kekayaan daerah harus dilakuk.an secara memadai baik pengamanan fisik maupun melalui sistem akuntansi (sistem pengendalian intern).
Pengelolaan kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik yang harus dipenuhi paling tidak meliputi: a
Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity
and legality). Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan
(abuse ofpower) oleh pejabat dalam penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan kekayaan publik. Akuntabilitas hukum juga dapat diartikan bahwa kekayaan daerah harus memiliki status hukum yang jelas, agar pihak tertentu tidak dapat menyalahgunakan atau mengklaim kekayaan daerah tersebut. b. Akuntabilitas proses (process accountability). Akuntabilitas proses terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah, termasuk didalamnya dilakukan compulsory competitive tendering contract. Untuk itu perlu
kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. c. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability). Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD dan masyarakat luas atas kebijakan-kebijakan penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah.
27 Pengawasan Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah. Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting.
Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan aset daerah, menurut Mardiasmo (2002:241), antara lain meliputi: (1) terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut: inventarisasi
tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar menukar, hibah, dan ruislag; (2) terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah; (3) pengamanan aset daerah; dan (4) tersedianya data/informasi
yang akurat mengenai jumlah
kekayaan daerah. Strategi optimalisasi pengelolaan kekayaan (aset) daerah, masih menurut Mardiasmo (2002:241), meliputi: (1) identiftkasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah; (2) adanya sistem informasi manajemen aset daerah; (3) pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset; dan (4) pelibatan berbagai profesi atau keahlian yang terkait seperti auditor internal dan appraisal (penilaian).
Siregar (2004:517) menyatakan bahwa ''manajemen aset berkembang cukup pesat. Bermula dengan orientasi yang statis, kemudian berkembang menjadi dinamis, inisiatif, dan strategis". Secara lebih jelas, perkembangan manajemen aset ini dapat dilihat pada Gambar 11.2 berikut ini:
28
Post War-Static Mgmt
II
Dynamic Mgmt - Proactive management - Nilai asset - Akuntabilitas pengelolaan asset - Landaudit - Property review/survey - Aplikasi IT dalam pengelolaan
- Kontrol biaya - Kontrol property yang tak digunakan
II:===S=tn=at=e=gz=·c=Ml=gm=t===l - Economic, ejjicient & effective management - Monitoring operasionalisasi aset - Monitoring kerja operasional dan investasi - Corporation or privatisastion
- Optirnalisasi pemanfaatan aset
Gambar D.2 Perkembangan Manajemen Aset Sumber: Mark Deakin, The Development ofLocal Authority Property Management, RJCS, 1998, dalam Siregar, Manajemen Aset, 2004, hal. 517
Gambaran tersebut memberikan penjelasan proses transformasi manajemen aset dalam perspektif substansial. Setelah perang dunia II, manajemen aset memiliki ruang lingkup utama untuk mengontrol biaya pemanfaatan ataupun penggunaan aset dalam mendukung operasionalisasi pemerintah daerah. Selain
i~
ada pula
upaya untuk melakukan inventarisasi aset-aset pemda yang tidak digunakan. Namun, dalam perkembangan ke depan ruang lingkup manajemen aset lebih berkembang dengan memasukkan aspek nilai aset, akuntabilitas pengelolaan aset,
land audit yaitu audit atas pemanfaatan tanah, property survey dalam kaitan memonitor perkembangan pasar properti, aplikasi sistem informasi dalam pengelolaan aset dan optimalisasi pemanfaatan aset. Perkembangan yang terbaru, manajemen aset bertambah ruang lingkupnya hingga mampu memantau kinerja operasionalisasi
aset
dan juga
strategi investasi untuk optimalisasi aset
(Siregar, 2004:518).
Manajemen (pengelolaan) aset menurut Siregar (2004:518) dapat dibagi dalam lima tahapan kerja yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan sistem informasi manajemen aset (SIMA). Kelima tahapan ini saling berhubungan dan terintegrasi. Hal ini secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Inventarisasi aset, terdiri dari dua aspek yaitu inventartisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah,
29 jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguas~ masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Prosesnya meliputi pendataan, kodifikasi, pengelompokan dan pembukuan/administrasi; 2. Legal audit, merupakan satu lingkup keija manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset. Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor, dan lain-lain; 3. Penilaian aset, merupakan suatu proses keija untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikeijakan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual; 4. Optimalisasi aset, merupakan proses keija dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlahlvolume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut; 5. Pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan satu permasalahan yang sering menjadi hujatan kepada Pemerintah daerah saat
ini. Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kineija aspek ini adalah pengembangan SIMA.
Secara gratis, alur manajemen aset dapat dilihat pada Gambar 11.3 berikut ini.
30
Gam bar ll.3 Alur Manajemen Aset Sumber: Siregar (2004: 518), Manajemen Aset
Menurut Siregar (2004:561) bahwa "salah satu masalah utama dalam pengelolaan barang (aset) daerah adalah ketidaktertiban dalam pengelolaan data barang (aset). Hal ini menyebabkan pemerintah daerah kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasai/dikelolanya, sehingga aset-aset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya, serta di sisi lain pemerintah daerah akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan pemanfaatan aset pada masa yang akan datang".
Implikasi dari pemanfaatan dan pengelolaan aset yang tidak optimal adalah tidak diperolehnya nilai kemanfaatan yang seimbang dengan nilai intrinsik dan potensi yang terkandung dalam aset itu sendiri. Misalnya dari aspek ekonomis adalah tidak diperolehnya revenue yang sepadan dengan besaran nilai aset yang dimiliki, yang merupakan salah satu sumber pendapatan potensial buat pemerintah daerah (Siregar, 2004:561).
Dengan persebaran aset secara geografis serta penanganan masing-masing aset yang spesifik (misalnya diakibatkan oleh perbedaan dalam hal pemanfaatan, peruntukan yang beragam, serta pola/model penggunausahaan aset kepada pihak ketiga yang beragam pula), maka pengelolaan aset mesti dilakukan dalam suatu program yang dapat dipertanggungjawabkan. Program ini mesti menggambarkan
31 komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan apa yang dalam wacana demokrasi saat ini disebut sebagai good corporate governance, dengan mengacu pada
asas-asas
keterbukaan
(transparency),
keadilan
(fairness),
dapat
dipertanggungjawabkan (accountable) serta tidak mengorbankan kepentingan publik (public sphere). Ini semua akan mendorong pemerintah daerah untuk benar-benar mengembangkan strategi pembangunan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki sendiri (Siregar, 2004:561).
Manajemen aset, menurut Siregar (2004:561) akan melibatkan rangkaian kegiatan penting sebagai berikut: 1. Perencanaan, pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Identifik.asi dan inventarisasi aset; b. Legal audit; c. Valuation (penilaian); d. Studi potensi ekonomi dan optimalisasi aset. 2.
Pemanfaatan a. Digunakan untuk kepentingan langsung operasional pemda; b. Dikerjasamakan (digunausahakan) dengan pihak ketiga;
3. Evaluasi dan monitoring, meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Penilaian kinerja aset berdasarkan kemanfaatan ekonomis aset; b. Pembaruan (up date) data aset; c. Penambahan atau penjualan aset; d. Perawatan (perbaikan) aset; e. Penyelesaian seluruh kewajiban yang berhubungan dengan keberadaan aset.
Sehubungan dengan pengelolaan aset, World Bank (2000) menyatakan bahwa "fokus utama dalam perbaikan pengelolaan aset di negara-negara sedang berkembang mencakup: inventarisasi aset, pendokumentasian proses perbaikan dan operasi aset, pengembangan sistem informasi aset, penyiapan rencana manajemen aset, serta pengembangan kecakapan (skill) dan kesadaran dalam pengelolaan aset".
32 Dengan adanya otonomi
~
setiap pemerintah daerah juga dituntut untuk
menggali potensi dan sumber dana yang dimilikinya guna membiayai pembangunannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mempunyai kiat-kiat dalam meningkatkan pendapatan daerah tanpa harus berhadap-hadapan dengan pemerintah pusat, diantaranya adalah dengan mengelola aset properti dengan baik (Utomo, 2003: 17). Aset properti yang dimaksud adalah tanah, bangunan dan infrastruktur milik pemda.
Pengertian dari "manajemen aset properh.,, adalah proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan mengenai aset properti yang mencakup perolehan, penggunaan, dan pelepasan aset properti tersebut. Contoh dari keputusan manajemen aset properti adalah menyewakan gedung perkantoran yang penggunaannya kurang optimal. Sedangkan pengertian "manajemen propertz"" biasanya terbatas pada pengelolaaan dan pengoperasian, seperti: pembersihan, pemeliharaan, perbaikan kecil, pertamanan, pengaturan kembali pertamanan (Utomo, 2003:17). Terdapat tiga alasan mengapa manajemen aset properti dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Utomo, 2003:17-18): Pertama, pemda pada umumnya memiliki lebih banyak kebebasan dalam mengelola asetnya sendiri dibandingkan dengan pengelolaan pendapatan. Kedua, kebijakan aset properti biasanya memiliki efek jangka panjang dan mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Ketiga, porsi aset properti di dalam neraca keuangan daerah biasanya sangat signifikan.
Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan aset properti yang lebih profesional meliputi tiga aspek, yakni: aspek finansial, aspek operasional & ekonomis, dan aspek politis (Utomo, 2003: 18). 1. Aspek Finansial Potensi keuntungan finansial ini meliputi: a) peningkatan pendapatan, seperti menyewakan
tanah/bangunan
mendapatkan
harga
melalui
pasar/tertinggi;
proses b)
yang
kompetitif untuk
penghematan
biaya,
seperti
penggabungan aktivitas yang serupa di tempat yang sama dan penyelarasan antara ketersediaan dengan penggunaan sehingga mengurangi kebutuhan
33 modal investasi dan menurunkan biaya pemeliharaan; c) peningkatan nilai
aset, seperti menggunakan dan memelihara dengan baik; dan d) perbaikan kelayakan kredit, yang disebabkan oleh posisi keuangan pemda yang lebih baik dan kegiatan operasional yang lebih efektif dan efisien. 2. Aspek Operasional & Ekonomis Penggabungan aktifitas yang serupa di tempat yang sama dan penyewaan bangunan yang kosong/utilitasnya rendah, maka pemda akan memiliki lebih banyak sumber daya (keuangan dan stat) untuk berkonsentrasi pada kegiatan inti pemda. 3. Aspek Politis Manajemen aset properti yang baik akan mengangkat citra pemda sebagai institusi yang bisa lebih dipercaya.
Adapun yang menjadi permasalahan manaJemen aset properti pada tingkat kabupatenlkota menurut Utomo (2003: 18-19) adalah: I. Inventarisasi belum cukup memuat infonnasi yang relevan bagi pengambilan keputusan aset properti. Buku inventaris yang ada hanya mencantumkan nama properti, alamat dan nilai perolehan dan belum sampai
kepada infonnasi
pencatatan yang lebih luas seperti: luas tanah, luas bangunan, sertifikasi, pemakai dan hubungan kontraknya. 2. Infonnasi keuangan aset properti yang belum memadai sehingga sulit untuk mengetahui kinerja keuangan dari aset tersebut. Contohnya, adalah penilaian sendiri aset properti berdasarkan perkiraan staf Pemda yang tidak memiliki latar belakang penilai. 3. Masalah manajemen aset properti, seperti Pemda belum memiliki badan/dinas yang secara integrasi mengelola semua aset properti dan kurangnya koordinasi dari dinas/unit yang beroperasi. 4. Menyangkut transfer properti dari pemerintah pusat/propinsi ke pemerintah daerah (kabupaten/kota), seperti sertifikat masih atas nama pemilik lama, aset properti dihuni secara ilegal.
34 Dengan pengelolaan aset yang
dan
efisie~
b~
diharapkan pemanfaatan aset menjadi efektif
sehingga pada gilirannya keberadaan aset bagi pemerintah daerah
memberikan nilai kemanfaatan yang terbaik bagi program pembangunan di daerah (Siregar, 2004:562).
11.3 Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah Berdasarkan Kepmendagri No. 152 Tahun 2004 Berdasarkan Kepmendagri No. 152 Tahun 2004, yang dimaksud dengan pengelolaan barang daerah adalah "rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi
barang
dan
harga,
pengadaan,
penyimpanan,
penyaluran,
inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya". 1. Perencanaan dan Pengadaan Perencanaan, penentuan kebutuhan, pemeliharaan dan pengadaan bukanlah suatu kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan barang daerah. Fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan adalah menetapkan pedoman dan sasaran dalam pemenuhan penyediaan barang yang dibutuhkan. 2. Penyimpanan dan Penyaluran Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan
dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang/ruang penyimpanan. Fungsi penyimpanan adalah menyelenggarakan pengurusan barang persediaan agar setiap waktu diperlukan dapat dilayani dengan cepat dan tepat. Penyaluran adalah kegiatan untuk melakukan pengiriman barang dari gudang ke unit pemakai, dan berfungsi untuk menyelenggarakan pengurusan pembagianlpelayanan barang secara tepat, cepat dan teratur sesuai dengan kebutuhan. 3. Pemeliharaan Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam
35 pemakai~
tanpa
merub~
menambah atau mengurangi bentuk maupun
kondisi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi pemakaian maupun dari segi keindahan. 4. Inventarisasi Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitung~ pen~
penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan
barang dalam pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris (BI) yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebend~ baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data yang meliputi lokasi, jenis/merk type, juml~
ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan
sebagainya. Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam rangka: 1)
Pengendali~
2) Usaha untuk
pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang;
menggunak~
memanfaatkan setiap barang secara maksimal
sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing; 3) Menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan. Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimilikildikuasai oleh pemerintah daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam Buku Inventaris. Agar Buku Inventaris dimaksud dapat digunakan sesuai fungsi dan peranannya maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat bagi perencanaan, penentuan kebutuhan,
penganggar~
pengad~
penytmpanan
dan
penyaluran,
pemeliharaan, perubahan status hukum, pengendalian, pemanfaatan, dan pengamanan. Pelaksanaan inventarisasi dapat dibagi dalam dua kegiatan, yaitu: a. Kegiatan atau pelaksanaan pencatatan b. Kegiatan atau pelaksanaan pelaporan Dalam pencatatan dimaksud dipergunakan Buku Inventaris, Buku Induk Inventaris (BII), Kartu Inventaris Barang (KIB), dan Kartu Inventaris Ruangan
36
(KIR). Sedangkan dalam pelaksanaan pelaporan dipergunakan Daftar Rekapitulasi dan Daftar Mutasi Barang.
Buku Induk Inventaris (BD), merupakan gabungan/kompilasi buku inventaris sedangkan buku inventaris adalah himpunan catatan data teknis dan administratif yang diperoleh dari catatan kartu-kartu inventaris barang sebagai hasil sensus di tiap-tiap unit/satuan kerja yang dilaksanakan secara serempak pada waktu tertentu. Prosedur pengisian Buku lnduk Inventaris adalah sebagai berikut: a) Masing-masing unit melaksanakan inventarisasi barang yang dicatat di dalam KlB dan KIR secara kolektif atau secara tersendiri per jenis barang; · b) Kepala unit/satuan kerja selaku penyelenggara Pembantu Kuasa Barang bertanggung jawab dan menghimpun KlB dan KIR dan mencatatnya dalam Buku Inventaris; c) Pembantu Kuasa Barang mengkompilasi Buku Inventaris menjadi Buku Induk Inventaris; d) Buku Induk Inventaris berlaku untuk 5 (lima) tahun.
Kartu Inventaris Barang (KIB), merupakan kartu untuk mencatat barangbarang inventaris secara tersendiri atau kumpulan /kolektip dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan. KIB terdiri dari: 1) Kartu Inventaris Tanah; 2) Kartu Inventaris Gedung; 3) Kartu Inventaris Kendaraan; dan 4) Kartu Inventaris Lainnya.
Kartu Inventaris Ruangan (KIR), merupakan kartu untuk mencatat barangbarang inventaris yang ada dalam ruangan kerja. KIR ini harus dipasang di setiap ruangan kerja. Pemasangan maupun pencatatan inventaris ruangan menjadi tanggung jawab pengurus barang di setiap unit/satuan kerja.
Daftar Rekapitulasi Inventaris, disusun oleh Kepala Daerah selaku pemegang Kuasa Barang dengan mempergunakan bahan yang berasal dari rekapitulasi Inventaris Barang yang disusun oleh Pengurus Barang Unit.
37
Daftar Mutasi Barang, memuat data barang yang berkurang dan atau yang bertambah dalamjangka waktu tertentu (1 semester dan 1 tahun). Untuk
mendapatkan
data
barang
yang
benar
dan
dapat
dipertanggungjwabakan serta akurat (up to date) maka harus dilakukan Sensus Barang Daerah.
Semua unit/satuan
kerja pemerintah daerah,
baik
provmst
maupun
kabupatenlkota, melaksanakan Sensus Barang Daerah dengan tahapan sebagai berikut: 1) Dimulai dari satuan kerja/sub unit terkecil, yaitu kelurahan/desa; kecamatan, sekolah negeri, cabang dinas kabupatenlkota unit pelaksana teknis
kabupaten/kota/puskesmas,
unit-unit
daerah
kabupatenlkota,
sekretariat daerah kabupaten kota cq. bagian perlengkapan; 2) Masing-masing unit/satuan kerja/sub unit terkecil tersebut mengisi KIB,
KIR, Formulir Inventaris, dan Buku Inventaris; 3) Selanjutnya
pemerintah
kabupatenlkota
cq.
Bagian
Perlengkapan
menerima Buku Inventaris dari dinas/unit-unit/satuan kerja dalam rangkap 2 (dua), dan menerima Buku Inventaris dari Unit Setda Kabupaten!Kota (termasuk satker/sub unitnya) dalam rangkap 2 (dua); 4) Bagian Perlengkapan, sebagai pusat inventarisasi, mengkompilasi Bukubuku Invetaris tersebut menjadi Buku Induk Inventaris; 5) Berdasarkan Buku Induk Inventaris tersebut dibuat Daftar Rekapitulasi Induk untuk menggambarkan jumlah kekayaan kabupaten/kota tersebut. 5. Perubahan Status Hukum. Perubahan status hukum barang daerah meliputi penghapusan barang, penjualan barang, dan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan. 6. Pemanfaatan. Barang daerah yang belum dimanfaatkan perlu didayagunakan secara optimal sehingga tidak membebani Anggaran Belanja Daerah khususnya biaya pemeliharaan dan kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Pemanfaatan barang daerah yang optimal akan menciptakan sumber pendapatan asli daerah.
38 Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik/dikuasai daerah oleh suatu instansi dan atau pihak ketiga dalam bentuk pinjam pakai,
penyew~
dan
penggunausahaan tanpa merubah status kepemilikan. 1) Pinjam pakai, adalah penyerahan penggunaan barang daerah kepada suatu instansi pemerintah atau pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan untuk jangka waktu tertentu, tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir, barang daerah tersebut diserahkan kembali kepada pemiliknya 2) Penye~ adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang daerah kepada pihak ketiga dalam hubungannya sewa-menyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk masa jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala 3) Penggunausahaan, adalah pendayagunaan barang daerah oleh pihak ketiga dilakukan dalam bentuk Build Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO), Build Transfer (BT), Kerja Sarna Operasi (KSO) atau bentuk lainnya. Penggunausahaan barang daerah tidak termasuk perubahan status hukum barang daerah, oleh karena itu tidak bisa dihapuskan dari Daftar/Buku Inventaris, pencatatan barang daerah yang demikian harus dibuatkan Daftar/Buku Inventaris tersendiri. 4) Swadana Unit swadana derah adalab satuan kerja daerah tertentu yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya untuk keperluan operasionalnya sendiri secara langsung. Barang daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat dikelola secara
swadana yang ada pada unit swadana daerah. Dengan demikian hasilnya tidak perlu disetorkan ke kas daerah. 7. Pengamanan, merupakan kegiatan tindakan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum. Pengamanan dititikberatkan pada penertiban/pengamanan secara fisik dan
administratif,
sehingga
barang
daerah
tersebut
dapat
39 dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan/ pengambilalihan atau klaim dari pihak lain.
1) Pengamanan fisik Pengamanan terhadap barang-barang bergerak dilakukan dengan cara: a. Pemanfaatan sesuai tujuan; b. Penggudangan/penyimpanan baik tertutup maupun terbuka; c. Pemasangan tanda kepemilikan. Pengamanan terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara: a. Pemagaran; b. Pemasangan plang tanda kepemilikan; c. Penjagaan.
2) Pengamanan administratif Pengamanan administratif terhadap barang bergerak dilakukan dengan cara: a. Pencatatan/inventarisasi; b. Perlengkapan bukti kepemilikan; c. Pemasangan label kode barang, stiker. Pengamanan administratif terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara: a. Pencatatan secara tertib; b. Penyelesaian bukti kepemilikan seperti 1MB, berita acara serah terima, surat peijanjian, akte jual beli dan dokumen pendukung lainnya. 3) Tindakan hukum Pengamanan melalui upaya hukum terhadap barang inventaris yang
bermasalah dipihak lain dilakukan dengan cara: a. Negosiasi (musyawarah) untuk mencari penyelesaian;
b. Law enforcement c. Melalui pengadilan Pengamanan pada prinsipnya dilaksanakan oleh aparat pelaksana pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
40 8. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang daerah secara berdayaguna dan berhasilguna, maka fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan sangat penting untuk menjamin keserasian
dalam
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah disemua unit pemerintah daerah. Pembinaan adalah segala usaha atau kegiatan untuk jangkauan jangka
panjang melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, araban supervisi; Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan
mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau basil yang dikehendaki sesuai pula dengan segala ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku; Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai
kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan atau kegiatan,
apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.
Berdasarkan prinsip-prinsip manajemen aset serta kebijakan pengelolaan aset/barang daerah seperti telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus lebih profesional dalam mengelola kekayaan/aset yang dimiliki/dikuasainya terutama aset properti seperti tanah dan bangunan yang mempunyai efek jangka panjang dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pengelolaan aset properti (tanah dan bangunan) ini, pemerintah daerah juga harus lebih transparan dengan
memperhatikan
pnns1p
akuntabilitas
publik
dan
keefektifan
dalam
pengelolaannya. Dengan pengelolaan aset yang profesional diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatannya, yang pada akhimya akan mendukung dalam pelaksanaan program pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
11.4 Metoda Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif. Metodologi kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam Moleong
41 (1997:3) didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (1986:9) dalam Moleong (1997:3) mendefinisikan bahwa "penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya".
Miles dan Huberman (1994:1) menyatakan bahwa "analisis kualitatif yaitu analisis data dengan mendeskripsikan data/informasi yang bersumber dari pengalaman dan penjelasan secara mendalam dan detail dari suatu fakta". Suatu penelitian kualitatif berangkat dari kejadian nyata yang dideskripsikan melalui interpretasi si peneliti dengan memperhatikan konsepsi atau teori suatu objek kajian tertentu (Moleong (1997:3).
Penelitian kualitatif dapat dibagi ke dalam empat tahap, yaitu tahap sebelum ke lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data, dan penulisan laporan. (Moleong, 1997:109). Pertama, tahap sebelum ke lapangan meliputi beberapa kegiatan yang
harus dilakukan oleh peneliti, yaitu: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan persoalan etika penelitian (Moleong, 1997:85-91). Kedua, tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian, yaitu memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, dan berperanserta sambil mengumpulkan data (Moleong, 1997:94). Ketiga, tahap analisis data yang meliputi tiga pokok persoalan, yaitu konsep dasar analisis data, menemukan tema dan merumuskan hipotesis, dan bekerja dengan hipotesis (Moleong, 1997:103). Keempat, penulisan laporan hasil penelitian. Pada tahap ini tidak terlepas dari keseluruhan tahapan kegiatan dan unsur-unsur penelitian (Moleong, 1997 :215).
Untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka ditetapkan sasaran studi sebagai berikut:
42 a. Teridentifikasinya tahapan-tahapan dalam penge1o1aan/manajemen aset; b. Teridentifikasinya pihak-pihak yang terlibat dengan penge1o1aan aset tanah
dan bangunan beserta tugas pokok dan fungsinya; c. Teridentifikasinya masalah-masalah yang terjadi dalam tertib administrasi penge1o1aan aset tanah dan bangunan yang dimi1iki/dikuasai Pemkot Bandung; d. Teridentifikasinya faktor-faktor penyebab ketidakefektifan tertib administrasi penge1o1aan aset tanah dan bangunan yang dimi1iki/dikuasai Pemkot Bandung.
Berdasarkan tahapan-taha~ sasaran dan strategi dalam penge1olaan/manajemen aset,
maka
dapat
mengidentifikasi
ditentukan
faktor-faktor
beberapa yang
aspek
yang
digunakan
dalam
menyebabkan ketidakefektifan
dalam
penge1o1aan aset tanah dan bangunan pada Pemkot Bandung sebagai upaya untuk mengurangi kedidakefektifan dalam tertib administrasi pengelolaannya yang terdiri dari aspek kelembagaan, inventarisasi, pengamanan, penilaian, dan penggunaan sistem informasi manajemen asetlbarang daerah.
Cara pengambilan data dari suatu studi atau penelitian, secara umum dibagi dua, yaitu survey primer dan survey sekunder. Survey primer merupakan survey yang dilakukan oleh peneliti secara langsung kepada obyek penelitian di lapangan, sedangkan survey sekunder dilakukan peneliti terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek studi (Singarimbun, 1989 dalam Suni, 1999:65). Survey primer dapat berbentuk observasi, pengamatan visual, kuesioner, diskusi perke1ompok dan wawancara (interview). Pemakaian salah satu metoda akan mempunyai kelemahan dan keunggulan dibandingkan dengan metoda yang lain. Pengumpulan data yang di1akukan pada survey sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan data
lapo~
dokumen dan bentuk-bentuk data yang lain dari
suatu organisasi (Denzin, 1994 dalam Suni, 1999:65).
Se1anjutnya, Denzin (1994) seperti dikutip Suni (1999:65), membedakan wawancara atas tiga kelompok, yaitu terstruktur, tidak terstruktur dan semi struktur baik wawancara tertutup maupun wawancara terbuka. Wawancara dapat
43 dilakukan dengan cara tatap muka, secara perorangan atau
kelompo~
kuesioner
dan melalui telepon.
Wawancara tipe
terstruktur
membawa
pewawancara pada
situasi
yang
menentukan arab pembicaraan responden. Bentuk pertanyaan pada tipe ini biasanya terbuka yang memberi peluang kepada responden untuk mengutarakan pendapatnya. Pada tipe ini, pewawancara juga dapat mengontrol responden dari tatap muka karena dilakukan secara langsung.
Wawancara tipe tidak terstruktur merupakan tipe wawancara yang dilakukan tanpa struktur baku. Dalam kondisi ini, pewawancara menanyakan suatu permasalahan kepada responden tanpa ada batasan. Tipe ini biasanya dilakukan untuk mencari fenomena dan penjelasan suatu keadaan (eksplanatory).
Wawancara semi struktur merupakan tipe wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara seperti ini lebih bertujuan untuk mencari fenomena yang terjadi. Pewawancara mempunyai standar untuk pertanyaan dan dapat berubah pada saat terjadinya wawancara. Tipe wawancara ini biasanya dilakukan secara langsung dan lebih melihat keadaan yang ada di lapangan.
Bila dikaitkan dengan tujuan penelitian ini, maka uraian di atas menunjukan bahwa penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dalam menentukan faktor prioritas penyebab sebagai upaya mengurangi ketidakefektifan tertib administrasi pengelolaan aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data sekunder, diperoleh dengan cara mempelajari literatur, konsep dan peraturan mengenai pengelolaan aset pemerintah daerah. Data primer, diperoleh dengan cara wawancara semi terstruktur dengan pihak yang terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset pada Pemkot Bandung, yaitu Kepala Subbagian Pengelolaan Aset pada Bagian Perlengkapan, dan Kepala Subdinas Pengelolaan dan Kepala Subdinas Mutasi Rumah dan Tanah pada Dinas Pemmahan Kota Bandung.
Babill Gambaran Umum Wilayah Studi
111.1 Kondisi Geografis Kota Bandung Kedudukan Kota Bandung sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat secara geografis memiliki posisi strategis, baik dilihat dari segi komunikasi, sosial, perekonomian dan kepentingan pertahanan dan keamanan. Hal tersebut dikarenakan oleh: I) Kota Bandung yang terletak pada pertemuan poros jalan raya:
a Barat-Timur yang memudahkan hubungan dengan DKI Jakarta sebagai ibukota negara; b. Utara-Selatan yang memudahkan lalu lintas daerah perkebunan besar (Subang dan Pangalengan). 2) Letak yang memudahkan dalam komunikasi dan pergerakan aktivitas kota untuk bergerak ke setiap arah yang mempengaruhi wilayah disekitarnya.
Secara topografi, Bandung terletak pada ketinggian 791 meter di atas permukaan laut rata-rata. Kota Bandung berada di tengah-tengah perbukitan yang mengelilinginya di bagian barat, timur, utara dan selatan. Di bagian selatan kota permukaan tanah relatif datar sedangkan di wilayah kota bagian utara berbukitbukit yang menjadikan daya tarik tersendiri bagi Kota Bandung. Iklim Kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk dengan temperatur rata-rata 23,6 °C, curah hujan rata-rata 188,6 mm, dan jumlah hari hujan rata-rata 15 hari perbulannya (Data tahun 2002).
Dalam konteks nasional, Kota Bandung mempunyai kedudukan dan peran yang strategis. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kota Bandung ditetapkan sebagai salah satu pusat kegiatan nasional. Selain itu dalam Rencana Tata Ruang tersebut, Kota Bandung dan sebagian wilayah Kabupaten Bandung ditetapkan sebagai kawasan andalan cekungan Bandung dan sekitarnya dengan sektor unggulan industri, pertanian
44
45 tanaman pangan, pariwisata, dan perkebunan. Secara gratis, peta administratif wilayah Kota Bandung dapat dilihat pada Gambar lll.1.
111.2 Gambaran Umum Aset Daerah Kota Bandung Secara umum asetlbarang daerah merupakan semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuhtumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya, yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban APBD serta perolehan lainnya yang sah.
Nilai aset Pemkot Bandung berdasarkan hasil sensus barang daerah yang dilaksanakan pada tahun 2003 secara keseluruhan adalah Rp 11,74 trilyun. Dari nilai tersebut, nilai aset paling besar adalah tanah sebesar Rp 9,36 trilyun, jalan dan jembatan sebesar Rp 1,26 trilyun, bangunan gedung sebesar Rp 875,96 milyar, dan sisanya sebesar Rp 244,04 milyar terdiri dari aset berupa alat-alat besar, alat-alat kantor dan rumah tangga, serta jenis aset lainnya. Nilai-nilai tersebut temyata belum mencerminkan nilai keseluruhan aset Pemkot Bandung, karena sampai saat ini masih ada sebagian aset limpahan dari instansi vertikal yang belum diserahkan secara utuh baik fisik maupun dokumennya. Di samping itu, masih ada aset tanah yang belum terinventarisasi sehingga belum dapat diketahui nilainya Selengkapnya, rekapitulasi dan proporsi data asetlbarang berdasarkan hasil sensus barang daerah yang dilaksanakan pada tahun 2003 dapat dilihat pada Tabel 111.1 dan Gambar 111.2.
,\.tt.li
.-
_ .....,..,..,,...... .... ... ... - .uw .. .,.
__ - ---·
...,.,.i~
~~
k.a~
Pat\.,..lllf::
- - ·· ltk ...... .'fl.
-
~
:!t, · - -
~
K.Ae O.UDJtl!:;
~e,
BNIOJ'IO
Gambar lll.l Peta Administratif Kota Bandung Sumber: RTRW Kota Bandung 2004-2013
47 Tebel m.1 Rekapitulasi Jumlah Barang HasH Sensus Barang Tahun 2003 Kode Nama Bidang Barang Bidang Baran2 01 Tanah 02 Jalan dan Jembatan Bangunan Air 03 Instalasi 04 Jaringan 05 06 Bangunan Gedung 07 Monumen 08 Alat-Alat Besar Alat Angkutan 09 Alat Bengkel 10 Alat Pertanian 11 Alat Kantor dan Rumah Tangga 12 Alat-Aiat Studio 13 14 Alat-Aiat Kedokteran Alat-Aiat Laboratorium 15 Buku/ Perpustakaan 16 Barang Bercorak Kesenian dan 17 Kebudayaan Hewan Temak Serta Tanaman 18 Peralatan Keamanan 19
Jumlah
Nilai (Rp)
10.930.018 m 2 13.388.266 m 6.998 Titik 13.068 Titik 36 Unit 766 unitf743.020 m1 21 Buah 131 Unit 1.364 Unit 2.356Buah 3.538 Buah 309.875 Buah 1.501 Buah 4.565 Buah 54.565 Buah 1.381.677 Eks 11 .524 Buah
9.363.460.014.616 1.258.482.022.376 1.286.360.560 26.045.704.250 7.696.647.787 875.957.002.973 4.696.065.400 3.903.794.000 65.155.468.500 1.131.777.700 745.878.750 101.475.621.847. 9.598.890.200 9.714.106.480 1.543.894.673 8.415.911.739 974.134.800
5220 Ekor
153.737.325 29.725.000 11.740.466.758.976
Total Sumber: Bagian Perlengkapan Selda Kola Bandung
Bangunan; 7,46%
A set
Tanah ; 79,75%
Gambar m2 Proponi Nilai Aset Pemkot Bandung Tahun 2003 Sumber: Dio/ah dari Tabel Ill 1
48 Dari gambaran tersebut, terlihat bahwa aset Pemkot Bandung secara umum didominasi oleh aset properti, yang terdiri dari tanah, infrastruktur (jalan dan jembatan), dan bangunan. Aset yang menjadi fokus dalam studi ini dibatasi pada aset tanah dan bangunan.
Aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung saat ini berupa kantor kecamatan, kantor kel~ puskesmas, Balai Pengobatan Gigi, kantor dinas, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, sekolah lainnya, pasar,
terminal, taman, masjid, gedung olah raga, tanah kosong, rumah dinas, pemakaman dan lain-lain (Suplemen Bujet, Edisi 4/Maret 2003:2).
Selengkapnya data dan informasi mengenai aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung dapat dilihat pada Tabel 111.2 berikut ini.
Tabel m.2 Daftar Aset Tanah dan Bangunan Yang Dimiliki/Dikuasai Pemerintah Kota Bandung Tahun 2003
NAMAASET
No. I 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kecamatan Kelurahan Puskesmas Balai Pengobatan Gigi (BPG) Kantor Dinas Sekolah Dasar Negeri (SON) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SL TPN) Sekolah Menengah Umum Negeri (SMW'l) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Sekolah lainnya Pasar Terminal Taman Masjid Gelanggang dan Sarana Olah Raga (GORISOR) Tanah Kosong RumahDinas Pemakaman Lain-lain
TOTAL
Tanab
Bangunan
(ml)
(m2)
34.840 77.974 38.876 176 143.577 488.924 234.120 219.113 235.600 12.376 162.801 73.547 425.901 32.809 197.986 140.716 27.597 1.499.309 227.662 4.273.904
9.608 30.403 14.129 999 56.151 189.317 81.572 67.113 76.516 3.093 49.553 3.482 1.333 3.948 11.896 1.167 6.952 1.152 8.131 616.514
Luas Lantai (ml) 10.672 31.971 15.305 999 76.041 211.679 94.943 75.561 97.205 3.093 74.171 4.658 1.841 7.104 12.914 1.167 7.337 1.168 10.378 738.205
Sumber: Bagian Perlenglcapan (dalam suplemen Bujet, Edisi 4/Maret 2003)
Keterangan: Data ini merupakan data aset tanah dan bangunan yang telah diinventarisasi sampai dengan bulan Maret 2003
49
ID.J Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan pada Pemerintah Kota Bandung Pengelolaan aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung, secara administratif merupakan kewenangan Bagian Perlengkapan. Sedangkan secara teknis, untuk aset tanah dan perumahan yang dimiliki dan dikuasai Pemkot Bandung merupakan kewenangan dari unit kerja terkait dalam hal ini Dinas Perumahan, sedangkan untuk bangunan lainnya seperti bangunan perkantoran merupakan tanggung jawab dari setiap dinas/unit kerja. Dinas/unit kerja lainnya merupakan unit penggunalpemakai barang yang berkewajiban untuk memelihara
tanah dan bangunan yang digunakannya.
111.3.1 Bagian Perlengkapan c.q. Subbagian Pengelolaan Aset Daerah Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam pengelolaan aset, Bagian Perlengkapan dibantu oleh Subbagian Pengelolaan Aset Daerah bersama-sama dengan Subbagian lnventarisasi dan Analisa Kebutuhan, Subbagian Administrasi Pengadaan dan Subbagian Penyimpanan dan Distribusi. Tugas pokok dan fungsi Subbagian Pengelolaan Aset Daerah, sebagaimana diatur dengan Keputusan Walikota Bandung No. 325 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung, adalah: 1. Subbagian Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Perlengkapan di bidang administrasi pengelolaan aset daerah. 2. Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Subbagian Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi: 1) Pelaksanaan dan penytapan bahan penyusunan rencana administrasi pengelolaan aset; 2) Pelaksanaan perumusan kebijakan administrasi pengelolaan aset; 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan perumusan kebijakan pengelolaan aset.
50 Sementara itu, berdasarkan Keputusan Walikota Bandung No. 330 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Kota Bandung, Kepala Subbagian Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas: 1. Menyusun rencana kerja Subbagian Pengelolaan Aset Daerah berdasarkan program kerja Bagian Perlengkapan; 2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk peJaksanaan tugas kepada bawahan; 3. Memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan; 4. Mengevaluasi hasil kerja bawahan;
5. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dalam rangka penyusunan dan perumusan pengadministrasian pengelolaan aset daerah; 6. Menyiapakan
kebijaksanaan,
bahan
pedoman
petunjuk
dan
teknis
pengadministrasian pengelolaan aset daerah; 7. Melaksanakan
kegiatan
pengkoordinasian
teknis
pengadministrasian
pengelolaan aset daerah; berkaitan
yang
permasalahan
8. Menginventarisasi
dengan
pelaksanaan
pengadministrasian pengelolaan aset daerah; 9. Menyiapkan
bahan
perumusan kebijakan dalam
rangka pelaksanaan
pengadministrasian pengelolaan aset daerah; 10. Melaksanakan pengkoordinasian tugas pengadministrasian pengelolaan aset daerah; 11. Menyiapkan bahan petunjuk teknis dalam rangka pengadministrasian pengelolaan aset daerah; 12. Melaksanakan
pemantauan
dan
evaluasi
hasil
pelakasanaan
pengadministrasian pengelolaan aset daerah; 13. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Pengelolaan Aset Daerah; 14. Mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan Subbagian Pengelolaan Aset Daerah; 15. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Pengelolaan Aset Daerah; 16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas perintah atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
51 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Subbagian Pengelolaan Aset Daerah dibantu oleh empat orang pengelola urusan dengan tugas masing-masing sebagai berikut: 1. Pengelola Urusan Administrasi Kepemilikan Aset Daerah mempunyai tugas:
a. Membantu Kepala Subbagian Pengelolaan Aset Daerah di bidang tugasnya; b. Menyusun rencana kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya; c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pengadministrasian kepemilikan aset daerah; d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengadministrasian kepemilikan aset daerah; e. Atas petunjuk pimpinan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pengadministrasian kepemilikan aset daerah;
f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan seswu dengan bidang tugasnya. 2. Pengelola Urusan Penilaian Aset Daerah mempunyai tugas:
a. Membantu Kepala Subbagian Pengelolaan Aset Daerah di bidang tugasnya; b. Menyusun rencana kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya; c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengadministrasian penilaian aset daerah; d. Atas petunjuk pimpinan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pengadministrasian penilaian aset daerah; e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan seswu dengan bidang tugasnya. 3. Pengelola Urusan Penghapusan Aset Daerah mempunyai tugas: a. Membantu Kepala Subbagian Pengelolaan Aset Daerah di bidang tugasnya; b. Menyusun rencana kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya; c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pengadministrasian penghapusan aset daerah;
52
d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengadministrasian penghapusan aset daerah; e. Atas petunjuk pimpinan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalarn rangka pengadministrasian penghapusan aset daerah; f.
Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan seswu bidang tugasnya.
4. Pengelola Urusan Inventarisasi Aset Daerah mempunyai tugas: a. Membantu Kepala Subbagian Pengelolaan Aset Daerah di bidang
tugasnya; b. Menyusun rencana kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya; c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pengadministrasian inventarisasi aset daerah; d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengadministrasian inventarisasi aset daerah; e. Atas petunjuk pimpinan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pengadministrasian inventarisasi aset daerah;
f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
Untuk kelancaran dalarn melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Subbagian Pengelolaan Aset Daerah menetapkan program operasional rutin, diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Melakukan kegiatan pengendalian barang daerah melalui mekanisme inventarisasi seluruh aset daerah; 2. Menyelenggarakan penilaian seluruh aset daerah dalam rangka perhitungan neraca daerah; 3. Melakukan penataan, penempatan lokasilruangan gedung kantor di lingkungan Pemkot Bandung; 4. Menyelenggarakan penertiban penyampaian dan distribusi barang daerah;
5. Menyelenggarakan penertiban administrasi aset eks instansi vertikal;
53 6. Melaksanakan pengambilalihan/menghimpun dokwnen-dokwnen aset daerah baik yang berasal dari pelimpahan eks instansi vertikal maupun yang
merupakan basil belanjalhibah ke daerah; 7. Menyelenggarakan proses balik nama kepemilikan aset-aset daerah eks instansi vertikal; 8. Melakukan monitoring terhadap pemanfaatan/penggunaan barang daerah; 9. Menyelenggarakan penilaian aset eks instansi vertikal; 10. Menyelenggarakan penilaian aset daerah yang berasal dari belanjalhibah ke daerah; 11. Menyelenggarakan penghapusan terhadap barang daerah yang menurut ketentuan harus dihapuskan; 12. Menyusun dan menata kode lokasi dan kode barang daerah; 13. Menyusun aplikasi sistem informasi barang daerah/sistem perlengkapan; 14. Menyelenggarakan penomoran/pengkodean barang daerah; 15. Menyusun standar manual pengelolaan barang daerah beserta rancangan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan barang danjasa; 16. Membentuk database perlengkapan yang terpadu dan terintegrasi.
111.3.2 Dinas Perumahan Berdasarkan Rencana Strategik Dinas Perumahan Kota Bandung Tahun 20012004, secara teknis operasional pengaturan lahan dan perumahan di Kota Bandung merupakan kewenangan Dinas Perumahan. Kewenangan-kewenangan tersebut antara lain dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan: 1. Penyelenggaraan administrasi dan ketatalaksanaan di bidang perumahan dan pertanahan; 2. Melakukan pendaftaran dan memberikan penunjukan serta penetapan peruntukan penggunaan tanah milik/dikuasai pemda; 3. Menetapkan harga sewa tanah dan rumah milik pemda; 4. Mengatur penghunian perumahan yang masih dikuasai oleh kepala daerah dalam ruang lingkup tugas: a. Menentukan penggunaannya; b. Penunjukan penghuni;
54 c. Memberi izin untuk penghunian;
d. Menerbitkan SIM/SIP; e. Mengawasi penggunaannya sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan; 5. Merumuskan, menyusun program proyek pembangunan, serta menghimpun dan menyajikan laporan tentang perkembangan perumahan dan pertanahan; 6. Melaksanakan administrasi pengelolaan rumah dan tanah; 7. Menghimpun data tanah dan rumah untuk dilepas, dihapus, ditukar, serta menyelenggarakan proses pelepasan-penghapusan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku serta mengurus tukar-menukar tanah sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan perencanaan kota; 8. Memberikan penyuluhan di bidang penggunaan rumah dan tanah dan informasi
kepada
penghuni
yang
akan
kena
pengosongan
serta
mengendalikanlmengamankan rumah dan tanah yang dimiliki/dikuasai oleh pemda; 9. Menghimpun data, mengendalikan dan mengamankan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang telah diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemda.
Tugas pokok Dinas Perumahan Kota Bandung sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung No. 05 Tahun 2001
tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum. Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Dinas Perumahan mempunyai fungsi: 1. Merumuskan kebijakan teknis bidang perumahanlpermukiman dan teknik penyehatan; 2. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang perumahan dan teknik penyehatan, pengelolaan, mutasi rumah dan tanah; 3. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum, administrasi keuangan serta administrasi kepegawaian dinas.
Sementara itu, berdasarkan Keputusan Walikota Bandung No. 327 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan
55 Pemkot Bandung, Dinas Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang perumahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Dinas Perumahan dibantu oleh: 1. Bagian Tata
Us~
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Dinas Perumahan di bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana pengelolaan kegiatan ketatausahaan; b. Pelaksanaan
pengelolaan
kegiatan
ketatausahaan
yang
meliputi
administrasi umum dan perlengkapan, kepegawaian, serta administrasi keuangan; c. Pelaksanaan pengkoordinasian unit-unit kerja di lingkungan dinas; d. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pengendalian kegiatan ketatausahaan dinas. 2. Subdinas Perencanaan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perencanaan perumahan/permukiman dan teknik penyehatan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya · tersebut, Subdinas Perencanaan mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan perumahan dan teknik penyehatan; b. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan aset tanah pemkot; c. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis survey, pengukuran dan pemetaan. 3. Subdinas Teknik Penyehatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang teknik penyehatan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Subdinas Teknik Penyehatan mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan penyusunan rencana teknik penyehatan; b. Pelaksanaan teknik penyehatan yang meliputi jaringan air bersih/air kotor, penyehatan lingkungan permukiman, dan pemninaan teknik penyehatan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknik penyehatan; d. Pelaksanaan persewaan dan pengendalian kegiatan teknik penyehatan.
56 4. Subdinas
Pengelol~
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
dinas dibidang pengelolaan laban dan perumaban serta fasilitas lainnya yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Subdinas Pengelolaan mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan laban dan perumahan serta fasilitas lainnya yang dimiliki/dikuasai oleh pemkot;
b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan yang meliputi kegiatan perizinan, penyelesaian sengketa dan penghunian serta persewaan laban dan perumaban serta fasilitas lainnya yang dimilikildikuasai oleh pemkot; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan laban dan perumaban serta fasilitas lainnya yang dimiliki/dikuasai oleh pemkot; d. Pelaksanaan pengendalian kegiatan pengelolaan laban dan perumaban serta faslilitas lainnya yang dimiliki/dikuasai oleh pemkot. 5. Subdinas Mutasi Rumah dan Tanah, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang mutasi rumab dan tanab. Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Subdinas Mutasi Rumab dan Tanah mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan mutasi rumah dan tanah; b. Pelaksanaan kegiatan mutasi rumab dan tanab yang meliputi kegiatan pelepasan tukar menukar tanah, pengelolaan fasilitas umum dan sosial serta informasi, publikasi dan penyuluhan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan mutasi rumab dan tanab; d. Pelaksanaan pengendalian kegiatan mutasi rumab dan tanab.
ID.3.3 Dinas/Unit Kerja lainnya Dinas/unit kerja lainnya, selain Bagian Perlengkapan dan Dinas Perumaban, merupakan unit pemakailpengguna barang tennasuk tanab dan bangunan. Sedangkan pengelolaan atas bangunan yang digunakan untuk kegiatan operasional dari setiap dinas/unit kerja dilakukan oleh setiap dinas/unit kerja yang
bersangkutan. Setiap dinas/unit kerja mencatat setiap aset tanah dan bangunan
dalam Kartu Inventaris Barang dan melaporkannya ke Bagian Perlengkapan.
57 Selengkapnya, jumlah dinas/unit kerja di lingkungan Pemkot Bandung dapat dilihat pada Tabel ill.3 dan Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung sebagaimana terlampir pada Lampiran 6. Tabel m.J Jumlah Dioas/Uoit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
No.
Dasar Pembeotukan
Jumlah Dinas/Unit Kerja
1.
Perda Kota Bandung No. 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung
20 Dinas
2.
Perda Kota Bandung No. 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung
4 Badan, 7 Kantor, 2 Unit Pelaksana Daerah
3.
Perda Kota Bandung No. 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
26 Kecamatan
4.
Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
139 Kelurahan
Sumber: Himpunan Lembar Daerah Kota Bandung tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom Pembentulcan dan Susunan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
BabiV Analisis Ketidakefektifan Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan pada Pemerintah Kota Bandung
Pada bah ini pembahasan dibagi dalam empat bagian. Pada bagian pertama akan dilakukan identifikasi tahapan-tahapan dalam pengelolaan/manajemen aset
berdasarkan Kepmendagri No. 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah dan pendapat beberapa ahli. Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui tahapan-tahapan dan prosedur dalam pengelolaan aset/barang daerah. Pada bagian kedua akan dilakukan identiftkasi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan/manajemen aset untuk mengetahui batasan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pihak. Pada tahap ketiga akan dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan berdasarkan aspek kelembagaan, inventarisasi, pengamanan, penilaian, dan penggunaan sistem informasi manajemen asetlbarang daerah. Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui ketidakefektifan dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan pada Pemkot Bandung. Pada bagian keempat akan dilakukan identiflkasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan pada Pemkot Bandung.
IV.l ldentif'lkasi Tahapan-tahapan dalam Pengelolaan/Manajemen Aset Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan aset daerah, menurut Mardiasmo (2002: 241), antara lain meliputi: (1) terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut: inventarisasi
tanah dan bangunan, sertiflkasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar menukar, hibah, dan ruislag; (2) terciptanya eflsiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah; (3) pengamanan aset daerah; dan (4) tersedianya data/informasi
yang akurat mengenai jumlah
kekayaan daerah. Strategi optimalisasi pengelolaan kekayaan (aset) daerah, masih
58
59 menurut Mardiasmo (2002: 241), meliputi: (1) identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah; (2) adanya sistem informasi manajemen aset daerah; (3) pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset; dan (4) pelibatan berbagai profesi atau keahlian yang terkait seperti auditor internal dan appraisal (penilaian).
Di samping sasaran dan strategi dalam pengelolaan/manajemen aset tersebut, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam pengelolaan/manajemen aset. Dalam mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam pengelolaan/manajemen aset tersebut didasarkan kepada peraturan dan beberapa literatur yang terkait dengan pengelolaan/manajemen aset.
IV.1.1 Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 152 Tahun 2004 Berdasarkan Kepmendagri No. 152 Tahun 2004, yang dimaksud dengan pengelolaan barang daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standardisasi
barang
dan
harga,
pengadaan,
penyimpanan,
penyaluran,
inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya. Secara lebih rinci, tahapan-tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Perencanaan dan Pengadaan 1) Perencanaan a. Kepala Biro/Bagian Perlengkapan dibantu unit kerja terkait menyusun standardisasi sarana dan prasarana pemerintah daerah dan standardisasi harga. Standardisasi tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk dijadikan rujukan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit; b. Rencana
Kebutuhan
Barang
Unit
dan
Rencana
Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Unit dianggarkan dalam Rencana Anggaran masing-masing Satuan Kerja!Unit;
60 c. Setiap satuan kerja/unit menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit, kemudian disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Biro/Bagian Perlengkapan;
d
Kepala Biro/Bagian Perlengkapan meneliti setiap Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit untuk menyusun Rencana Daftar Kebutuhan Barang Daerah dan Rencana Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah;
e. Setiap satuan kerja/unit menyampaikan Daftar Kebutuhan Barang Unit dan daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit kepada Kepala Daerah melalui Biro/Bagian Perlengkapan setelah APBD disahkan; f.
Kepala Biro/Bagian Perlengkapan meneliti setiap Daftar Kebutuhan Barang Unit dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit untuk menyusun Daftar Kebutuhan Barang Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah;
g. Daftar Kebutuhan Barang Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 2) Pengadaan a. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah; b. Kepala Daerah dapat menetapkan kebijakan tentang Pengadaan Pekerjaan Unit melalui Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala Biro/Bagian Perlengkapan; c. Kepala Unit membwit menyampaikan
kepada
laporan hasil Kepala
pengadaan barang dan
Daerah
melalui
Biro/Bagian
Perlengkapan setiap 6 (enam) bulan; d. Kepala Biro/Bagian Perlengkapan mengkompilasi laporan hasil pengadaan barang daerah untuk dijadikan lampiran perhitungan APBD tahun bersangkutan;
61 e. Kepala Unit melaporkan penerimaan barang yang berasal dari pihak ketiga berupa hibah, bantuan dan sumbangan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Biro/Bagian Perlengkapan dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima;
f. Penerimaan barang dari pihak ketiga dilakukan berdasarkan perjanjian dan perijinan dilakukan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Biro/Bagian Perlengkapan disertai dokumen yang lengkap dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima; g. Kepala Biro/Bagian Perlengkapan melaksanakan penagihan terhadap kewajiban pihak ketiga.
2. Penerimaan dan Pengeluaran 1) Penerimaan
a. Untuk barang
berge~
penerimaan barang dilalrukan oleh Pemegang
Barang atau Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Unit Keija; b. Pemegang Barang atau pegawai tersebut berkewajiban melaksanakan tugas administrasi perbendaharaan barang daerah; c. Kepala Unit selaku atasan Pemegang Barang bertanggung jawab atas ter)aksananya tertib administrasi barang; d. Barang yang telah diterima disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan; e. Untuk barang tidak
berg~
penerimaan dilakukan oleh Kepala Unit
atau pejabat yang ditunjuk, kemudian dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Biro/Bagian Perlengkapan;
f.
Setiap penerimaan barang daerah dilakukan setelah diperiksa oleh panitia pemeriksa barang yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
g. Panitia pemeriksa barang bertugas menguji, meneliti, dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Keija atau Kontrak dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.
62 2) Pengeluaran. Pengeluaran barang oleh pemegang barang dilaksanakan atas
dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang dari Kepala Biro/Bagian Perlengkapan atau Kepala Unit Kerja.
3. Pemeliharaan 1) Kepala Biro/Bagian Perlengkapan atau Kepala Unit Kerja mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pemeliharaan barang daerah; 2) Pemeliharaan barang daerah berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah; 3) Kepala Biro/Bagian Perlengkapan atau Kepala Unit Kerja membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang dan melaporkan kepada Kepala Daerah setiap 6 (enam) bulan; 4) Kepala Biro/Bagian Perlengkapan meneliti laporan dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam l (satu) tahun anggaran sebagai lampiran perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan.
4. Inventarisasi 1) Biro/Bagian Perlengkapan sebagai pusat inventarisasi barang dan pusat informasi menghimpun basil inventarisasi barang dan menyimpan dokumen kepemilikan; 2) Kepala Unit Kerja menginventarisasi barang inventaris yang ada di lingkungan tanggung jawabnya; 3) Dafta.r Inventaris tersebut disampaikan kepada Kepala Biro/Bagian Perlengkapan setiap 6 (enam) bulan; 4) Untuk menyusun buku inventaris yang baru dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang pemerintah daerah melaksanakan sensus barang daerah setiap 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; 5) Biro/Bagian Perlengkapan sebagai pusat inventarisasi barang daerah atau pusat informasi barang daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang daerah; 6) Kepala Unit sebagai penyelenggara pembantu kuasa barang wajib mendukung pelaksanaan Sensus Barang Daerah;
63 7) Kepala Biro/Bagian Perlengkapan bertanggung jawab untuk menyusun
dan menghimpun seluruh laporan mutasi barang secara periodik dan daftar mutasi barang setiap tahun anggaran dari semua unit kerja pemerintah daerah sesuai dengan kepemilikannya; 8) Kepala Biro/Bagian Perlengkapan membuat rekapitulasi barang daerah sebagai bahan penyusunan neraca daerah; 9) Hasil kegiatan pengadaan barang yang dibiayai dari APBD maupun dana lainnya yang merupakan milik daerah harus dilaporkan kepada Kepala Biro/Bagian Perlengkapan disertai dokumen kepemilikan yang dituangkan dalam berita acara.
5. Perubahan Status Hukum Perubahan status hukum barang daerah meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: I) Penghapusan barang,
a. Barang daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dapat dihapus dari daftar inventaris, dan dilaksanakan oleh panitia Penghapusan Barang Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; b. Penghapusan barang daerah meliputi: a) Barang bergerak berupa kendaraan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya cukup ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; b) Barang tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan DPRD; c) Bangunan dan gedung yang akan dibangun kembali (rehab total) sesuat
peruntukannya
serta
yang
sifatnya
mendesak
atau
membahayakan, penghapusannya cukup ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. c. Barang-barang daerah yang dihapuskan dilaksanakan melalui: pelelangan umum/terbatas, disumbangkan atau hibah kepada pihak lain, dan pemusnahan; d. Hasil pelelangan umum/terbatas harus disetorkan sepenuhnya pada Kas Daerah.
64 2) Penjualan barang, penjualan barang yang diatur dalam keputusan ini meliputi penjualan kendaraan dinas dan penjualan rumah dinas. 3) Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan, a. Setiap perubahan status hukum barang daerah yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh ~ dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah yang bersangkutan dengan cara: a) Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual); b) Pelepasan dengan tukar menukar atau ruilslag atau tukar guling. b. Pelepasan hak atas tanah pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD; c. Perhitungan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan nilai jual objek pajak dan atau harga umum setempat sesuai peraturan perundang-undangan; d. Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan nilai atau harga taksiran yang dilakukan oleh panitia penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah atau dapat dilakukan oleh lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian aset; e. Proses pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan dilakukan melalui pelelangan atau tender.
6. Pemanfaatan 1) Pinjam pakai Untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, barang Daerah baik
barang
bergerak
maupun
barang
tidak
bergerak
dapat
dipinjampakaikan. Pelaksanaan pinjam pakai tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; 2) Penyewaan Barang milik atau dikuasai pemerintah daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat disewakan atau dipungut retribusi
daerah sepanjang menguntungkan daerah.
Pelaksanaan penyewaan
tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Sedangkan
65
penetapan jenis dan besaran retribusi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 3) Penggunausahaan Barang daerah yang digunausahakan dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga ditetapkan oleh Kepala Daerah. Barang daerah yang digunausahakan dibuat dalam daftar inventaris tersendiri. 4) Swadana Barang daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat dikelola secara swadana, dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
7. Pengamanan 1) Upaya pengamanan barang daerah agar dalam pemanfaatannya terhindar dari penyerobo~ pengambilalihan atau klaim dari pihak lain dilakukan
dengan cara: a. Pengamanan administratif, yaitu dengan cara melengkapi sertifikat dan kelengkapan bukti-bukti kepemilikan; b. Pengamanan fisik, yaitu dengan pemagaran dan pemasangan tanda kepemilikan barang; c. Tindakan hukum, yaitu dengan cara melakukan upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak atau tindak pidana. 2) Pelaksanaan pengamanan barang daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
8. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan Pembinaan pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Pengendalian pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Kepala Daerah. Sedangkan pengawasan terhadap pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah.
IV.l.l Berdasarkan Pendapat Ahli Menurut Mardiasmo (2002: 237), "manajemen aset daerah meliputi beberapa tahap yaitu perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian
66 (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Prinsip
dasar pengelolaan kekayaan (aset) daerah meliputi tiga hal utama, yaitu: (1) adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien
dan efektif, dan (3) pengawasan (monitoring). Ketiga jenis prinsip dasar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Mardiasmo, 2002: 238-241 ):
1) Perencanaan Untuk melaksanakan apa yang menjadi kewenangan wajibnya (Tupoksi) pemerintah daerah memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Untuk itu, pemerintah daerah membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan/dimiliki.
2) Pelaksanaan Dalam tahap pelaksanaan, kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan
memperbatikan
prinsip
efisiensi,
efektivitas,
transparansi,
dan
akuntabilitas publik. Pengelolaan aset daerah juga menyangkut pendistribusian, pengamanan, dan perawatan. Pengamanan terhadap kekayaan daerah harus dilakukan secara memadai baik pengamanan fisik maupun melalui sistem akuntansi (sistem pengendaljan intern). Pengelolaan kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik yang meliputi akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity and legality), akuntabilitas proses
(process accountability), dan akuntabilitas kebijakan (policy accountability).
3) Pengawasan Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah.
Sedangkan kerangka kerja dalam manajemen aset properti sektor publik menurut Kaganova, et. al., (1999:11) terdiri dari empat komponen, yaitu: 1. lnventarisasi 1) Mengembangkan dan mendata secara komprehensif (dengan sistem komputerisasi) seluruh aset yang dimiliki pemerintah. 2) Alasan-alasan yang mendukung perlunya inventarisasi aset pemerintah adalah: (1) inventarisasi aset dapat membatu pemerintah daerah dalam
67 meningkatkan akuntabilitasnya; (2) membantu dalam mengklasifikasikan aset; (3) adanya standardisasi dalam format inventarisasi akan mengurangi biaya dalam inventarisasi. 2. Manajemen/Akuntansi Properti 1) Mengembangkan dan memelihara sistem manajemen/akuntasi properti secara komprehensif (dengan komputerisasi). Sistem ini dapat digunakan untuk memonitor: pemanfaatan aset properti, kepemilikan, data mengenai penyewaan Gika ada), seluruh penerimaan dan pengeluaran investasi aset properti. 2) Memasukkan nilai setiap properti dan hak gadai keuangan tiap properti dalam data base akuntansi. 3) Menggunakan pendekatan manajemen properti sektor privat/swasta dalam memperbaiki manajemen properti sektor publik.
Manajemen properti
telah dikembangkan secara baik di dunia industri dan dapat diterapkan disektor publik. 3. Manajemen Aset 1) Merumuskan peran strategis dalam mencapai tujuan pemerintah kota. Merumuskan tujuan dapat digunakan sebagai dasar bagi mengembangkan kebijakan praktis. 2) Mengembangkan klasifikasi properti dan menerapkannya dalam proses inventarisasi. 3) Mengembangkan dan menggunakan peralatan finansial yang spesifik dan standar-standar kinerja dalam mengevaluasi kinerja finansial tiap properti. 4) Untuk kemungkinan yang lebih maksimum, menerapkan pendekatan manajemen portfolio untuk surplus properti dan portfolio investasi aset yang lebih besar. 5) Mengembangkan dan mengimplementasikan araban kebijakan dalam rasionalisasi permintaan dan konsumsi properti oleh instansi-instansi pemerintahan yang meliputi elemen-elemen seperti penetapan standardstandard penggunaan ruang,
penggunaan kantor dengan
kualitas
sederhana, pengelompokan departemen-departemen yang berbeda ke dalam satu properti, pertimbangan pilihan untuk menyewakan aset di
68 samping pembangunan dan perolehan bam, serta pertimbangan pilihan untuk menjual atau menyewakan kembali. 4. Penerapan Manajemen Aset 1) Pada tingkatan pemerintah daerah, memberikan wewenang terpusat untuk melakukan pengendalian langsung atas manajemen aset properti. 2) Memikirkan kebijakan tertulis dan peran pengambilan keputusan atas perolehan/penanganan/penjualan dan pengembangan properti. 3) Mengembangkan keahlian dalam memperoleh pengembalian finansial yang maksimum dan rasionalisasi properti yang digunakan oleh lembagalembaga pemerintah. 4) Mengatur sistem insentif untuk manajemen aset properti yang lebih baik pada tingkat pemerintah daerah.
Manajemen (pengelolaan) aset menurut Siregar (2004: 518) dapat dibagi dalam
lima tahapan kerja yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan sistem infonnasi manajemen aset (SIMA). Manajemen aset, menurut Siregar (2004: 561) akan melibatkan rangkaian kegiatan penting sebagai berikut: 1. Perencanaan, pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Identifikasi dan inventarisasi aset;
b. Legal audit; c. Valuation (penilaian); d. Studi potensi ekonomi dan optimalisasi aset. 2.
Pemanfaatan a. Digunakan untuk kepentingan langsung operasional pemda; b. Dikerjasamakan (digunausahakan) dengan pihak ketiga;
3. Evaluasi dan monitoring, meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Penilaian kinerja aset berdasarkan kemanfaatan ekonomis aset; b. Pembaruan (up date) data aset; c. Penambahan atau penjualan aset; d. Perawatan (perbaikan) aset; e. Penyelesaian seluruh kewajiban yang berhubungan dengan keberadaan aset.
69 Sehubungan dengan pengelolaan aset, World Bank (2000) menyatakan bahwa "fokus utama dalam perbaikan pengelolaan aset di negara-negara sedang berkembang mencakup: inventarisasi aset, pendokumentasian proses perbaikan dan operasi aset, pengembangan sistem informasi aset, penyiapan rencana manajemen aset, serta pengembangan kecakapan (skill) dan kesadaran dalam pengelolaan aset".
Berdasarkan Kepmendagri No. 152 Tahun 2004 dan pendapat beberapa ahli seperti telah dikemukakan di atas, tahapan-tahapan dalam pengelolaan/manajemen aset ini dapat dirangkum pada Tabel IV.l berikut ini: Tabel IV.l Tahapan-tahapan Pengelolaan/Manajemen Aset No.
Tabapan-tahapan Pengelolaan/Manajemen Aset
Sumber
1.
Kepmendagri No. 152 Tahun2004
2.
Mardiasmo (2002:237)
3.
Siregar (2004:518)
4.
World Bank (2000)
5.
.Kaganova, et. al. (1999:11)
Perencanaan dan pengadaan, penerimaan dan pengeluaran, pemeliharaan, inventarisasi, perubahan status hukum, pemanfaatan, pengamanan, - _dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan - Perencanaan kebutuhan, - penganggaran, - pengadaan, - pendistribusian (termasuk penyimpanan), -penggunaan, - pemeliharaan, .L -dan usan - Inventarisasi aset, - legal audit, - penilaian aset, - optimalisasi aset, - ~awasan dan ~n~ndalian dengan SIMA. - Inventarisasiaset, - pendokumentasian proses perbaikan dan operasi aset, - pengembangan sistem informasi aset, - penyiapan rencana manajemen aset, - pengemban_gan kecakaj)!ID_(skilll dalam~elolaan aset. - lnventarisasi; - Manajemen/Akuntansi Properti; - Manajemen Aset; - Penerapan Manajemen Aset. -
Sumber: Kompilasi dari beberapa sumber
70
Dalam penelitian ini, pembahasan dibatasi pada tahapan-tahapan yang dianggap berkaitan dengan tertib administrasi dalam pengelolaan aset yang meliputi aspek inventarisasi, manajemen
pengamanan, aset/barang
penilaian,
daerah.
Di
dan
penggunaan sistem informasi
samping
itu,
sehubungan
dengan
pengelolaanlmanajemen aset, Mardiasmo (2002:239) menyatakan perlu adanya unit pengelola kekayaan daerah yang profesional agar tidak terjadi overlapping tugas dan kewenangan dalam mengelola kekayaan daerah. Oleh karena itu, aspek kelembagaan juga merupakan hal yang perlu untuk dikaji dalam penelitian ini karena dengan adanya lembaga/unit pengelola aset yang profesional akan sangat menunJang dalam mewujudkan tertib administrasi pengelolaan aset/barang. daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, pada pembahasan berikutnya akan dilakukan identifikasi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan aset. Pembahasan didasarkan kepada Kepmendagri No. 152 Tahun 2004 dan kondisi eksisting lembaga/unit yang terkait dengan pengelolaan aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung.
IV.2 ldentif"lkasi Pihak-pihak yang Terkait dengan Pengelolaan Aset IV.2.1 Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 152 Tahun 2004 Dalam Kepmendagri No. 152 Tahun 2004, diatur mengenai wewenang, tugas dan fungsi dalam pengelolaan barang daerah. Pada pasal 2 dinyatakan bahwa "pengelolaan barang daerah, sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah, dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang pemerintah". Selanjutnya
pada pasal 3 diatur sebagai berikut: (1) Kepala Daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang daerah. (2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1) Kepala Daerah bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Barang Daerah.
71
(3) Pengelolaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan oleh Kepala Daerah yang dibantu oleh:
a. Sekretaris Daerah; b. Kepala Biro atau Bagian Perlengkapan; c. Kepala Unit Kerja; d. Pemegang Barang; e. Pengurus Barang. (4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagai Pembantu
Pemegang
Kuasa
Barang
bertanggung
jawab
atas
terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antar pejabat atau unsur pembantu pemegang kuasa barang daerah. (5) Kepala Biro/K.epala Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagai Pembantu Kuasa Barang bertanggung jawab
mengkoordinir penyelenggaraan barang daerah. (6) Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sebagai
Penyelenggara Pembantu Kuasa Barang, berwenang dan bertanggung jawab atas tertib administrasi barang daerah di lingkungan unit kerja masingmasmg. (7) Pemegang barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang daerah yang ada dalam pengurusannya atas perintah Penyelenggara Pembantu Kuasa Barang. (8) Pengurus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e bertugas mengurus pemakaian barang daerah dalam lingkungan unit kerja. Sementara itu, pada pasal 4 dinyatakan bahwa "Kepala Biro/Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b sebagai anggota Panitia Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah". Berdasarkan wewenang, tugas dan fungsi seperti telah diatur dalam pasal2, 3, dan 4 Kepmendagri No. 152 Tahun 2004 tersebut, yang kemudian dijelaskan pada bagian lampirannya tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah, dapat diidentifikasi bahwa pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan barang daerah adalah sebagai berikut:
72 1. Menteri
Dalam
Negeri,
mempunyai
tugas
dan
fungsi
melakukan
pembinaan/fasilitasi terhadap pengelolaan barang daerah; 2. Kepala Daerah, sebagai Pemegang Kekuasaan Barang Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan serta tertib administrasi barang daerah; 3. Pemegang Kelmasaan Barang, 1) Pemegang Kekuasaan Barang Daerah adalah: a. Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengeluaran barang daerah. b. Pejabat yang berwenang menguji, mengendalikan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan barang daerah. 2) Pemegang Kekuasaan Barang Daerah mempunyai tugas: a
Menetapkan kebijaksanaan pembinaan pengelolaan barang daerah.
b. Menetapkan kebijaksanaan penerimaan dan pengeluaran barang daerah. c. Menyelenggarakan tertib administrasi pengelolaan barang daerah. d. Mencukupi kebutuhan barang persediaan dalam gudang. e. Memberi petunjuk:/arahan kepada Panitia mengenai tugas dan tanggungjawabnya. f.
Mengesahkan Berita Acara yang dibuat oleh Panitia-Panitia.
g. Menyelesaikan/mengusut tindakan yang dianggap merugikan daerah yang dilakukan oleh pengelola atau pemakai barang. h. Mengupayakan agar Pemegang Barang dan Pengurus
Barang
menyampaikan pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. 3) Pemegang
Kekuasaan
Barang
Daerah
melimpahkan/menyerahkan
kewenangan kepada: a. Pejabat/pegawai dalam pengelolaan barang daerah. b. Pelimpahan atau penyerahan dimaksud dilakukan dengan: a) Pelimpahan kewenangan, dilakukan dengan memberi tugas atau memberi
kuasa
dan
pelimpahan
memindahkan tanggung jawab;
kewenangan
1m
tidak
73
b) Penyerahan
kewenang~
dilakukan dengan memberi tugas atau
memberi kuasa dan memindahkan tanggang jawab. c. Pejabat yang diserahi kewenangan sebagaimana disebut pada huruf a adalah Kepala Biro/Bagian Perlengkapan dan Kepala Unit bertugas melakukan pemeriksaan yang teliti, dan menyesuaikan tindakantindakan Pemegang Barang dan Pengurus Barang sesuai ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku. d. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan untuk penyimpanan barang milik pemerintah daerah. 4) Pemegang Kekuasaan Barang Daerah dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh: a. Sekretaris Daerah; b. Kepala Biro/Bagian Perlengkapan; c. Kepala Unit/Satuan Kerja; d. Pemegang Barang; e. Pengurus Barang.
IV.2.2 Pihak-pihak yang Terkait dengan Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan pada Pemerintah Kota Bandung Pengelolaan aset tanah dan bangunan pada Pemkot Bandung, secara administratif merupakan kewenangan Bagian Perlengkapan. Sedangkan secara teknis, untuk aset tanah dan perumahan yang dimiliki dan dikuasai Pemkot Bandung
merupakan kewenangan dari unit kerja terkait dalam hal ini Dinas Perumahan. Sementara itu, dinas/unit kerja lainnya merupakan unit pengguna!pemakai dan sebagai penyelenggara pembantu kuasa barang yang bertugas dan bertanggung jawab atas perencanaan, penyim~
peng~
pemeliharaan, perbaikan, penggunaan,
inventarisasi, mutasi, pengamanan dan pengawasan dalam
lingkungan wewenangnya.
IV.2.2.1 Bagian Perlengkapan c.q. Subbagian Pengelolaan Aset Daerah Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam pengelolaan aset, Bagian Perlengkapan dibantu oleh Subbagian Pengelolaan Aset Daerah
74 bersama-sama dengan Subbagian Inventarisasi dan Analisa Kebutuhan, Subbagian Administrasi Pengadaan dan Subbagian Penyimpanan dan Distribusi. Tugas pokok Subbagian Pengelolaan Aset Daerah berdasarkan Keputusan Walikota Bandung No. 325 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung adalah melaksanakan sebagian tugas Bagian Perlengkapan di bidang administrasi pengelolaan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Subbagian Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi: l) Pelaksanaan
dan
penytapan bahan
penyusunan
rencana administrasi
pengelolaan aset; 2) Pelaksanaan perumusan kebijakan administrasi pengelolaan aset; 3) Pelaksanaan
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan
perumusan
kebijakan
pengelolaan aset.
Sementara itu, berdasarkan Keputusan Walikota Bandung No. 330 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Kota Bandung, Kepala Subbagian Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Menyusun rencana kerja Subbagian Pengelolaan Aset Daerah berdasarkan program kerja Bagian Perlengkapan; 2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 3. Memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan; 4. Mengevaluasi basil kerja bawahan; 5. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dalam rangka penyusunan dan perumusan pengadministrasian pengelolaan aset daerah; 6. Menyiapkan
bahan
kebijaksanaan,
pedoman
dan
petunjuk
teknis
pengadministrasian pengelolaan aset daerah; 7. Melaksanakan
pengkoordinasian
kegiatan
teknis
pengadministrasian
pengelolaan aset daerah; 8. Menginventarisasi
permasalahan
yang
berkaitan
dengan
pelaksanaan
pengadministrasian pengelolaan aset daerah; 9. Menyiapkan
bahan
perumusan kebijakan
pengadministrasian pengelolaan aset daerah;
dalam
rangka pelaksanaan
75 10. Melaksanakan pengkoordinasian tugas pengadministrasian pengelolaan aset daerah; 11. Menyiapkan bahan petunjuk teknis dalam rangka pengadministrasian pengelolaan aset daerah; 12. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan pengadministrasian pengelolaan aset daerah; 13. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Pengelolaan Aset Daerah; 14. Mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan Subbagian Pengelolaan Aset Daerah; 15. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Pengelolaan Aset Daerah; 16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas perintah atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
IV.2.2.2 Dinas Perumahan Tugas pokok Dinas Perumahan Kota Bandung berdasarkan Perda Kota Bandung No. OS Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum. Sedangkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung No. 327 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, tugas pokok Dinas Perumahan Kota Bandung adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang perumahan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Dinas Perumahan mempunyai fungsi: 1. Merumuskan kebijakan teknis bidang perumahan/permukiman dan teknik penyehatan; 2. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang perumahan dan teknik penyehatan, pengelolaan, mutasi rumah dan tanah; 3. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum, administrasi keuangan serta administrasi kepegawaian dinas.
76 Berdasarkan Rencana Strategik Dinas Perumahan Kota Bandung Tahun 20012004, bahwa secara teknis operasional, pengaturan laban dan perumahan di Kota Bandung merupakan wewenang Dinas Perumahan Kota Bandung. Kewenangankewenangan Dinas Perumahan dapat dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan berikut: 1. Penyelenggaraan administrasi dan ketatalaksanaan di bidang perumahan dan pertanahan; 2. Melakukan pendaftaran dan memberikan penunjukan serta penetapan peruntukan penggunaan tanah milik/dikuasai pemerintah daerah; 3. Menetapkan harga sewa tanah dan rumah milik pemerintah daerah; 4. Mengatur penghunian perumahan yang masih dikuasai oleh kepala daerah dalam ruang lingkup tugas: 1) Menentukan penggunaannya; 2) Penunjukan penghuni; 3) Memberi izin untuk penghunian; 4) Menerbitkan SIM/SIP; 5) Mengawasi penggunaannya sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan;
5. Merumuskan, menyusun program proyek pembangunan, serta menghimpun dan menyajikan laporan tentang perkembangan perumahan dan pertanahan; 6. Melaksanakan administrasi pengelolaan rumah dan tanah; 7. Menghimpun data tanah dan rumah untuk dilepas, dihapus, ditukar, serta menyelenggarakan proses pelepasan-penghapusan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku serta mengurus tukar-menukar tanah sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan perencanaan kota; 8. Memberikan penyuluhan di bidang penggunaan rumah dan tanah dan informasi
kepada
penghuni
yang
akan
kena
pengosongan
serta
mengendalikan/mengamankan rumah dan tanah yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah; 9. Menghimpun data, mengendalikan, mengamankan fasilitas sosial, fasilitas umum, yang telah diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah.
77 IV.2.2.3 Dinas/Unit Kerja lainnya Dinas/unit kerja selain Bagian Perlengkapan dan Dinas Perumahan, merupakan unit pemakai/pengguna barang tennasuk tanah dan bangunan. Setiap dinas/unit kerja sebagai pemakai!pengguna barang daerah termasuk tanah dan bangunan mencatat setiap barang yang digunakannya dalam Kartu Inventaris Barang dan melaporkan ke Bagian Perlengkapan. Di dalam Lampiran Kepmendagri No. 152 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kepala Unit Kerja sebagai penyelenggara pembantu kuasa barang bertugas dan bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan,
pemel~
perbaikan, penggunaan, penyimpanan, inventarisasi,
mutasi, pengamanan dan pengawasan dalam lingkungan wewenangnya.
IV.3 Identiflkasi Masalah-masalah dalam Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan yang Dimiliki/Dikuasai Pemerintah Kota Bandung Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa pennasalahan yang akan diteliti dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan pada Pemkot Bandung didasarkan pada beberapa aspek yang meliputi aspek kelembagaan, inventarisasi, pengamanan, penilaian, dan penggunaan sistem infonnasi manajemen aset/barang daerah.
IV.3.1 Aspek Kelembagaan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pihak/lembaga yang terkait dengan pengelolaan aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung seperti telah diuraikan di atas, secara administratifmerupakan kewenangan Bagian Perlengkapan c.q. Subbagian Pengelolaan Aset Daerah. Namun, dalam pelaksanaannya pengelolaan aset tanah dan bangunan (perumahan) yang dimiliki/dikuasai Pemkot, secara administrasi, juga dikelola oleh Dinas Perumahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Pengelolaan Aset Daerah, bahwa "seluruh aset daerah tennasuk
tanah dan bangunan secara administrasi dikelola oleh Bagian Perlengkapan. Namun, dalam pelaksanaannya dinas perumahan juga mempunyai wewenang untuk mengelola aset tanah dan perumahan". Dengan demikian, terjadi tumpang tindih (overlapping) kewenangan antara Bagian Perlengkapan dengan Dinas Perumahan. Hal ini juga dapat dilihat dari tugas pokok Subbagian Pengelolaan
78 Aset Daerah dan kewenangan yang dimiliki Dinas Perumahan seperti telah diuraikan di atas.
Selengkapnya, kewenangan masing-masing pihak/lembaga yang terkait dengan pengelolaan aset tanah dan bangunan dapat dilihat pada Tabel N.2 berikut ini. Tabel IV.l Kewenangan Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan No.
Dinas/Unit Kerja
Kewenangan
1.
Bagian Perlengkapan c.q. Subbagian Pengelolaan AsetDaerah
Secara administrasi seluruh aset termasuk tanah dan bangunan merupakan kewenangan Bagian Perlengkapan c.q. Subbagian Pengelolaan Aset Daerah, yang meliputi inventarisasi, bukti kepemilikan, penilaian, dan penghapusan;
2.
Dinas Perumahan
Secara teknis, pengelolaannya merupakan kewenangan Dinas Perumahan. Namun, dalam pelaksanaannya Dinas Perumahan juga melaksanakan kewenangan dalam administrasi pertanahan.
3.
Dinas/Unit Kerja lainnya
Kepala Unit Kerja sebagai penyelenggara pembantu kuasa barang bertugas dan bertanggung jawab atas perencanaan, perbaikan, penggunaan, pemeliharaan, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, mutasi, pengamanan dan pengawasan dalam lingkungan wewenangnya.
..
Sumber: Has1l ana/ISIS
Sebagai implikasi dari adanya tumpang tindih tugas pokok dan kewenangan dalam pengadministrasian aset tanah dan bangunan (perumahan) tersebut diantaranya adalah tidak tertibnya administrasi aset khususnya aset tanah dan bangunan (perumahan) pada Bagian Perlengkapan. Hal ini sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Kepala Subbagian Pengelolaan Aset Daerah pada Bagian Perlengkapan yang menyatakan bahwa masih adanya sertifikat yang belum dikirim dari Dinas Perumahan ke Bagian Perlengkapan. Sedangkan berdasarkan Kepmendagri No. 152 Tahun 2004 disebutkan bahwa Biro/Bagian Perlengkapan sebagai pusat inventarisasi barang dan pusat informasi menghimpun hasil inventarisasi barang dan menyimpan dokumen kepemilikan. Di samping itu, dinyatakan juga bahwa setiap pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan barang harus disampaikan kepada Kepala Daerah melalui
Kepala
Perlengkapan untuk tertib administrasi penggunaan anggaran barang.
Biro/Bagian
79 Di samping adanya tumpang tindih (overlapping) tugas pokok dan kewenangan, hal lain yang menjadi penyebab ketidakefektifan dalam aspek kelembagaan ini
adalah lemahnya koordinasi antara Dinas/Unit Kerja dengan Bagian Perlengkapan c.q. Subbagian Pengelolaan Aset Daerah. Hal ini dapat terlihat dari tidak tertibnya pengiriman laporan-laporan seperti laporan mutasi barang dari setiap dinas/unit kerja yang seharusnya dikirim setiap 6 (enam) bulan sekali ke Bagian Perlengkapan. Berdasarkan informasi dari wawancara dengan Kepala Subbagian Pengelolaan Aset Daerah pada Bagian Perlengkapan, bahwa laporan mutasi barang dari dinaslunit kerja tidak pernah dikirim sesuai dengan ketentuan. Akibatnya, data inventarisasi aset yang terdapat pada Bagian Perlengkapan tidak akurat. Lemahnya koordinasi ini disebabkan banyaknya dinas/unit kerja sebagai unit pengguna/pemakai barang yang harus dikoordinasikan dan dilayani, sementara unit pengelola aset daerah yang ada kapasitasnya hanya setingkat subbagian denganjumlah personil saat ini 10 (sepuluh) orang pegawai terdiri dari 1 (satu) orang kepala subbagian, 4 (empat) orang pengelola urusan, 5 (lima) orang pelaksana, walaupun secara struktural berada di bawah Sekretaris Daerah yang mempunyai level setingkat Kepala Dinas. Panjangnya jalur birokrasi yang harus dilalui juga merupakan penyebab lemahnya koordinasi yang dilakukan. Hubungan koordinasi antar organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dapat dilihat dalam Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung sebagaimana terlampir pada Lampiran 6. Sementara itu, jumlah dinaslunit kerja di lingkungan Pemkot Bandung dapat dilihat pada Tabel 111.3 bah tiga.
Di samping hal-hal seperti telah dikemukakan di atas, Dinas Perumahan baik dilihat dari nomenkelatur maupun struktur organisasinya tidak mencerminkan sebagai unit pengelola aset tanah. Dengan demikian, ada ketidaksesuaian antara Tupoksi dan kewenangan yang dimilikinya dengan struktur organisasi yang ada. Selengkapnya, Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dapat dilihat pada Lampiran 9.
80
IV.3.2 Aspek Inventarisasi Berdasarkan Kepmendagri No. 152 Tahun 2004, inventarisasi merupakan kegiatan
atau
tindakan
untuk
melakukan
perhitungan,
pengurusan,
penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang dalam pemakaian.
Dari
kegiatan
inventarisasi
disusun
Buku
Inventaris
yang
menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
Buku inventaris tersebut memuat data yang meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya. Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam rangka: 1. Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang; 2. Usaha untuk menggunakan, memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing; 3. Menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan.
Agar Buku Inventaris dimaksud dapat digunakan sesuai fungsi dan peranannya maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat bagi kegiatan lainnya seperti perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, perubahan status hukum, pengendalian, pemanfaatan, dan pengamanan. Pelaksanaan inventarisasi dapat dibagi dalam dua kegiatan, yaitu kegiatan atau pelaksanaan pencatatan dan kegiatan atau pelaksanaan pelaporan.
Dalam kegiatan pencatatan dipergunakan Buku Inventaris, Buku Induk Inventaris, Kartu Inventaris Barang, dan Kartu Inventaris Ruangan. Sedangkan dalam kegiatan pelaporan dipergunakan Daftar Rekapitulasi dan Daftar Mutasi Barang. Prosedur pengisian Buku lnduk Inventaris adalah sebagai berikut: 1) Masing-masing unit melaksanakan inventarisasi barang yang dicatat di dalam KIB dan KIR secara kolektif atau secara tersendiri per jenis barang;
81 2) Kepala unit/satuan kerja selaku Penyelenggara Pembantu Kuasa Barang bertanggung jawab menghimpun KIB dan KIR serta mencatatnya dalam Buku Inventaris; 3) Pembantu Kuasa Barang mengkompilasi Buku Inventaris menjadi Buku Induk Inventaris; 4) Buku Induk Inventaris berlaku untuk 5 (lima) tahun.
Proses inventarisasi tanah dan bangunan pada Pemkot Bandung telah dilaksanakan melalui sensus barang daerah pada tahun 2003. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap KIB tanah dan
ban~
dapat ditemui
bebe~pa
masalah
yang terjadi pada aspek inventarisasi, yang pada umumnya terkait dengan kelengkapan dan keakuratan data hasil inventarisasi tersebut.
Pada KIB tanah dan bangunan hasil sensus barang daerah tersebut, masih terdapat beberapa kelemahan seperti tidak akuratnya informasi yang diberikan terutama mengenai jumlah harga. Masih terdapat tanah dan bangunan yang tidak dicantumkan harganya/nilainya, baik harga perolehan maupun harga umum tanah/bangunan atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setempat.
Sementara itu, berdasarkan ketentuan dalam Kepmendagri No. 152 Tahun 2004, bahwa harga tanah dan bangunan atau barang lainnya harus dicantumkan karena menggambarkan besarnya aset/kekayaan yang ada pada unit/satuan kerja, dan menggambarkan
seluruh
asetlkekayaan
masing-masing
daerah
provinsilkabupaten!kota. Di samping harga/nilai aset, informasi lain yang juga tidak akurat berkaitan dengan alamat, status, serta asal usul aset tanah dan bangunan. Tidak dicantumkannya alamat yang lengkap dan jelas, serta status dan
asa1 usul aset tanah dan bangunan tersebut, dapat dilihat pada contoh KIB tanah dan bangunan sebagaimana terlampir pada Lampiran 2.
Berdasrkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa hasil inventarisasi aset tanah dan bangunan yang dilakukan pada Pemkot Bandung belum cukup memuat informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan aset properti.
82 Selain dilakukan melalui sensus barang daerah yang dikoordinasikan oleh Subbagian Pengelolaan Aset
Dae~
proses inventarisasi aset tanah yang
dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung juga dilakukan oleh Dinas Perumahan. Daftar basil inventaris tanah yang dilakukan oleh Dinas Perumahan ini hanya memuat informasi mengenai lokasi
dan status.
~
luas, dasar perolehan, penggunaan/peruntukan,
Sementara itu, informasi mengenai harga/nilai tanah tidak
dicantwnkan. Padahal, seperti telah dikemukakan di atas bahwa informasi mengenai harga/nilai barang inventaris termasuk tanah sangat penting untuk diketahui. Di samping itu, daftar inventaris tanah berdasarkan basil inventarisasi yang dilakukan Dinas Perumahan ini menunjukkan masih adanya informasi yang tidak lengkap seperti informasi mengenai alamatllokasi aset tanah hanya mencantumkan nama kelurahan dan kecamatan saja (alamat lengkap tidak ada)
dan informasi mengenai status kepemilikannya masih banyak yang kosong. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada contoh daftar inventaris tanah sepereti terlampir pada Lampiran 3.
Selengkapnya, kelengkapan _data/informasi yang dimuat dalam KIB tanah dan bangunan berdasarkan sensus barang daerahtahun 2003 dan daftar inventaris tanah Pemkot Bandung tahun 2005 yang diperoleh dari Dinas Perumahan, dapat dilihat pada Tabel IV.3 dan Tabel N.4 berikut ini.
Tabel IV.3 Keleagkapaa Iaformasi KID Taaah daa Bangunan Basil Sensus Barang Daerah Tahun 2003 No.
lnformasi yaag Barus Dimuat berdasarkan Kep. Mendagri No.152 Tahun2004
Informasi berdasarkan KIDTanah
lnformasi berdasarkan KID Bangunan
1.
Jenis Barang
Lengkap
Lengkap
2. 3.
Luas
Lengkap
Lengkap
Letak/Alamat
Tidak Lengkap
Tidak Lengkap
Status Tanah/Bangunan (hak, tanggal & nomor sertifikat)
Tidak Lengkap
Tidak Lengkap
Asal usul
Tidak Lengkap
Lengkap
Harga
Tidak Lengkap
Tidak Lengkap
4. 5. 6.
Sumber: Hasil ana/isis
83 Tabel IV.4 Kelengkapan Infonnasi Daftar Inventaris Tanah pada Dinas Perumahan No.
lnfonnasi yang Harus Dimuat Berdasarkan Kep. Mendagri No.l52 Tahun2004
Infonnasi berdasarkan Daftar Inventaris Tanah
1.
Jenis Barang
Ada
2.
Luas
Ada
3.
Letak/Alamat
Ada (Tidak Lengkap)
4.
Status Tanah/Bangunan (hak, tanggal & nomor sertifikat)
Ada (Tidak Lengkap)
5.
Asal usul
6.
Harga
Ada TidakAda
Sumber: Basil ana/isis
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa inventarisasi aset tanah dan bangunan pada Pemkot Bandung masih belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kepmendagri No. 152 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam rangka pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang, sebagai usaha untuk menggunakan, memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing, serta dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Sementara itu, Mardiasmo (2002:241) menyatakan bahwa salah satu sasaran dari manajemen aset daerah adalah terciptanya ketertiban dalam inventarisasi aset
tanah dan bangunan.
IV.3.3 Aspek Pengamanan Berdasarkan Kepmendagri No. 152 Tahun 2004, pengamanan merupakan kegiatan tindakan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang daerah
secara
tis~
administratif
dan
tindakan
hukum.
Pengamanan
dititikberatkan pada penertiban/pengamanan secara fisik dan administratif, sehingga barang daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotanlpengambilalihan atau klaim dari pihak lain.
84 Sementara itu, Mardiasmo (2002:239) menyatakan bahwa pengamanan terhadap kekayaan daerah barus dilakukan secara memadai baik pengamanan fisik maupun melalui sistem akuntansi (sistem pengendalian intern).
Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari Kepala Seksi Perencanaan Subdinas Perencanaan pada Dinas Pemmahan, secara fisik pengamanan terhadap aset tanah yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung telah dilakukan yaitu dengan pemberian plang sebagai bukti kepemilikan dan/atau dengan pematokan dan pemagaran. Pengamanan secara fisik dilakukan secara bertahap dengan prioritas terhadap tanah yang paling rawan terhadap penyerobotan pihak ketiga. Walaupun telah dilakukan pengamanan, namun kasus-kasus seperti terjadinya penyerobotan terhadap tanah milik Pemkot Bandung masih terjadi. Sebagai contoh adalah adanya penyerobotan terhadap aset Pemkot Bandung berupa tanah seluas 5 hektare di Desa Cikareo, Kec. Lembang, Kab. Bandung, yang diserobot warga untuk tempat tinggal dan bangunan SD Negeri Cibogo. Padahal, tanah tersebut telah
dikuasai
pemkot
sejak
1942
tahun
(http://www.pikiran-
rakyat.com/cetak/1204116/0305.htm). Contoh tersebut hanyalah salah satu dari kasus-kasus serupa yang terjadi terhadap aset milik Pemkot Bandung.
Secara administratif, pengamanan terhadap aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya aset tanah dan bangunan milik Pemkot Bandung yang belum memiliki ~ukti
hukum/sertifikat yang jelas. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas
Perumahan, dari seluruh tanah yang dimiliki dengan luas keseluruhan 11.913.660 m 2, hanya 1.666.529 m2 atau sekitar 13,99 persen yang telah mempunyai bukti kepemilikan.
Sedangkan
berdasarkan
data
yang
diperoleh
dari
Bagian
Perlengkapan, berdasarkan hasil sensus barang daerah tahun 2003, dari seluruh luas tanah sekitar 10.930.018 m 2 atau sekitar 1.279 unit, hanya 159 unit yang tercatat mempunyai sertifikat (12,43 %). Sedangkan untuk bangunan, berdasarkan sensus barang daerah tahun 2003, dari sekitar 766 unit bangunan gedung hanya sekitar 88 unit yang mempunyai sertifikat (11,490/o).
85 Selengkapnya,
statuslbukti
kepemilikan
tanah
dan
bangunan
yang
dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung dapat dilihat pada Tabel IV .5 dan Tabel IV .6 berikut ini. Tabel IV.5 Luas Tanah yang Dimiliki/Dikuasai Pemkot Bandung yang Telah Tenertifikat Berdasarkan KIB per April2005 Wilayah
No. 1.
Bojonegara
2.
Luas Keseluruhan (m2)
Luas Tenertifikat (m2)
Cibeunying
2.514.716 2.799.565
147.985 296.916
3. 4.
Karees TegalLega
1.457.173 510.273
433.866 199.272
5. 6.
Ujung Berung Gede Bage
1.834.714 242.663
262.851 61.359
7. 8.
Kab. Bandung
1.692.242 862.314
118.790 145.490
11.913.660
1.666.529
TPU
Total
Penentase (%) 5,88 10,61 29,77 39,05. 14,33 25,29 7,02 16,87 13,99
Sumber: Dinas Perumahan Kota Bandung
Tabel IV.6 Jumlah Tanah dan Bangunan yang Telah Tenertifikat Berdasarkan KIB Basil Sensus Barang Daerah Tahun 2003 Jenis
No. 1.
Tanah
2.
Bangunan
Jumlah Keseluruhan (unit)
Jumlah Tersertifikat (unit)
Persentase
(%)
1.279
159
12,43
766
88
11,49
Sumber: Bagian Perlengkapan Setda Kota Bandung
Masih banyaknya aset tanah dan bangunan yang belum memiliki bukti kepemilikan (sertifikat) yang jelas tersebut, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seringnya terjadi gugatan atau klaim dari pihak ketiga. Sebagai contoh kasus adalah adanya tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga terhadap tanah yang digunakan SD A wi Gombong dan SD Pelita. Kedua tuntutan ini terjadi karena Pemkot Bandung tidak memiliki bukti kepemilikan, sedangkan pihak penggugat/pemohon justru memiliki Sertifikat Hak Milik. Kedua tuntutan ini sudah diselesaikan dengan adanya pemberian ganti rugi (Buletin Bujet, Maret 2003).
86
IV.3.4 Aspek Penilaian Ketentuan mengenai penilaian barang daerah diatur dengan Kepmendagri No. 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, yang dimaksud dengan penilaian adalah proses peketjaan seorang penilai dalam memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis pada saat tertentu terhadap barang daerah sesuai standar penilaian yang diakui pemerintah.
Kriteria yang digunakan dalam penilaian barang daerah ditentukan sebagai berikut:
a. Penilaian tanah menggunakan harga pasar dan NJOP; b. Penilaian bangunan dengan menggunakan umur ekonomis, faktor fisik, bahan material, konstruksi dan karakteristik bangunan; c. Penilaian kendaraan dan mesin-mesin menggunakan faktor fisik, umur ekonomis, merk, jenis, tipe, tahun pembuatan, dan spesifikasi teknis dan harga pasar; d. Penilaian perlengkapan alat kantor dan rumah tangga menggunakan faktor fisik, manfaat, kondisi peralatan dan umur ekonomis; e. Penilaian hewan dan tanaman menggunakan faktor fisik, jenis, umur, manfaat, dan harga pasar.
Selanjutnya, berdasarkan ketentuan tersebut dinyatakan juga bahwa penilaian barang daerah dilaksanakan oleh lembaga independen yang bersertifikat di bidang peketjaan penilaian barang, sesuai peraturan perundangan, dan ditunjuk oleh kepala daerah. Hasil penilaian barang daerah digunakan untuk keperluan menyusun neraca daerah untuk pertama kalinya, dan dapat dipergunakan untuk keperluan lain seperti pinjaman daerah, asuransi, perubahan status hukum, pemanfaatan barang daerah, dan lain sebagainya. Di samping itu, hasil penilaian barang daerah juga berisikan estimasi suatu nilai barang daerah yang cukup datanya, berpedoman kepada suatu tanggal tertentu yang mengandung hasil analisis perhitungan yang relevan, sebagai penunjang dalam kegiatan penilaian.
87 Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari Bagian Perlengkapan, bahwa penilaian terhadap aset tanah beserta bangunan diatasnya baru dilakukan terhadap 65 unit bangunan dari seluruh bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung
yaitu sekitar 766 unit (8,49 persen) atau sekitar 159.192,5 m2 dari luas bangunan keseluruhan seluas 1.598.279 m 2 (9,96 persen), sedangkan untuk aset tanah baru sekitar 796.431,4 m 2 dari luas tanah keseluruhan seluas 10.930.018 m 2 (7,29 persen).
Selengkapny~
data aset tanah dan bangunan yang telah dilakukan penilaian dapat
dilihat pada Tabel N. 7 berikut ini. Tabel IV. 7 Jumlah Aset Tanah dan Bangunan yang Telah Dilakukan Penilaian
No.
Objek
Luas Keseluruban (mz)*)
Luas(m1)
Penentase
(%)
1.
Tanah
10.930.018 m2
796.431,4
7,29
2.
Bangunan
796.431,4 m2
159.192,5
9,96
Sumber: Bagian Perlenglcapan Setda Kota Bandung
*) Luas keseluruhan tanah dan bcingunan berdasarkan basil sensus talmn 2003 Dilihat dari pentingnya tujuan penilaian terhadap barang daerah ini, sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka masih kecilnya jumlah persentase penilaian yang telah dilakukan terhadap tanah dan bangunan pada Pemkot Bandung akan mempengaruhi terhadap keakuratan nilai asetlkekayaan secara keseluruhan.
IV.3.5 Aspek Penggunaan Sistem lnformasi Manajemen Aset/Barang Daerah Berdasarkan Kepmendagri No. 49 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) adalah suatu sistem aplikasi dalam rangka pengelolaan, inventarisasi barang-barang milik daerah dengan menampilkan bentuk dan format-format laporan standar yang telah dibakukan serta mudah dilaksanakan.
Selanjutny~
dinyatakan pula bahwa maksud penerapan
sistem informasi manajemen barang daerah yaitu untuk mempercepat perolehan
88 infonnasi
mengenai
inventarisasi
barang
daerah
dengan
tujuan
untuk
mendapatkan data barang daerah yang benar dan akurat.
Adanya sistem informasi manajemen aset daerah merupakan salah satu strategi dalam optimalisasi pengelolaan kekayaan (aset) daerah (Mardiasmo, 2002: 241), dan juga merupakan salah satu tahapan dari manajemen (pengelolaan) aset (Siregar, 2004: 518). Pemyataan ini diperkuat oleh World Bank (2000) yang menyatakan bahwa salah satu fokus utama dalam perbaikan pengelolaan aset di negara-negara sedang berkembang adalah pengembangan sistem informasi aset.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, bahwa penggunaan Sistem lnformasi Manajemen Barang Daerah pada Bagian Perlengkapan belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum akuratnya data inventarisasi yang dihasilkan. Hal ini terkait dengan laporan mutasi barang dari dinas/unit kerja di lingkungan Pemkot Bandung sebagai unit pemakai barang yang seharusnya setiap 6 (enam) bulan sekali mengirimkan laporan mutasi barang ke Bagian Perlengkapan. Namun, dalam prakteknya berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Subbagian Pengelolaan Aset Bagian Perlengkapan, setiap dinas/unit kerja tidak melaporkan laporan mutasi barang dimaksud. Padahallaporan tersebut merupakan input bagi Sistem lnformasi Manajemen Barang Daerah. Akibatnya maksud dari diterapkannya SIMBADA ini, yaitu untuk mempercepat perolehan informasi
mengenai
inventarisasi
barang
daerah
dengan
tujuan
untuk
mendapatkan data barang daerah yang benar dan akurat, belum tercapai.
Di samping itu, masalah lain yang ditemui dalam penggunaan sistem informasi ini adalah penggunaannya belum terintegrasi secara on line dengan dinas/unit kerja sebagai unit pemakai barang. Apabila hal ini dapat
diterap~
maka selain data
dan infonnasi yang dihasilkannya dapat lebih akurat, juga dapat tersedianya
database mengenai aset yang dimilik:i/dikuasai pemerintah daerah, yang dapat mendukung dalam pengambilan keputusan aset. Di samping itu, juga dapat berfungsi sebagai alat untuk memonitor jumlah keseluruhan aset yang
89 dimiliki/dikuasai pemerintah daerah, sehingga dapat lebih optimal dalam pemanfaatan dan penatausahaannya.
Berdasarkan infonnasi yang diperoleh dari Kepala Subdinas Mutasi Rumah dan Tanah, dalam pengelolaan aset perlu adanya suatu Sistem Informasi Manajemen Aset yang terintegrasi (online) antar seluruh dinas/unit kerja di lingkungan Pemkot Bandung. Hal ini dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan monitoring
keberadaan
aset,
khususnya
aset
tanah,
sehingga
dalam
pengelolaannya dapat lebih transparan dan dapat mengurangi terjadinya kasuskasus seperti hilangnya aset tanah atau bukti kepemilikannya
IV.4
ldentiflkasi Faktor-faktor Penyebab Ketidakefektifan Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan yang Dimiliki/Dikuasai Pemkot Bandung
Dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya masalahmasalah dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan pada Pemkot Bandung, seperti telah dijelaskan di atas, dilakukan berdasarkan aspek kelembagaan, inventarisasi,
pengamanan,
penilaian,
dan
penggunaan
sistem
infonnasi
manajemen asetlbarang daerah. Pengidentifikasian faktor-faktor ini dilakukan berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh.
IV.4.1 Aspek Kelembagaan Berdasarkan data dan infonnasi yang diperoleh, dapat diidentifikasi bahwa faktorfaktor penyebab terjadinya masalah-masalahlketidakefektifan dalam aspek kelembagaan adalah: 1. Adanya tumpang tindih (overlapping) tugas pokok dan kewenangan antara Subbagian Pengelolaan Aset Daerah pada Bagian Perlengkapan dengan Dinas Pemmahan misalnya dalam pengurusan administrasi bukti kepemilikan (sertifikat) aset tanah; 2. Lemahnya koordinasi antara Dinas/Unit Kerja dengan Subbagian Pengelolaan Aset Daerah pada Bagian Perlengkapan. Hal ini dapat terlihat dari tidak tertibnya pengiriman laporan-laporan dari dinas/unit kerja;
90 3. Kapasitas unit pengelola aset daerah yang ada (dalam hal ini Subbagian Pengelolaaan Aset Daerah) hanya setingkat subbagian denganjumlah personil saat ini 10 (sepuluh) orang pegawai terdiri dari 1 (satu) orang kepala subbagian, 4 (empat) orang pengelola urusan, 5 (lima) orang pelaksana, walaupun secara struktural berada di bawah Sekretaris Daerah yang mempunyai level yang setingkat Kepala Dinas. Sementara dinas/unit kerja sebagai unit pengguna/pemakai barang yang harus dikoordinasikan dan dilayani jumlahnya cukup banyak. Hal ini menyebabkan lemahnya koordinasi antar unit pengelola aset dengan unit kerja lainnya; 4. Panjangnya jalur birokrasi yang harus dilalui baik dalam koordinasi maupuil dalam pelaporan. Hal ini juga menyebabkan lemahnya koordinasi yang harus dilakukan; 5. Dinas Perumahan sebagai unit pengelola aset tanah yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung, dilihat dari nomenkelatur dan struktur organisasinya tidak mencerminkan sebagai unit yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengelola aset tanah. Dengan kata lain, adanya ketidaksesuaian antara Tupoksi dan kewenang3:11 yang dimilikitiya dengan struktur organisasi yang dimilikinya.
IV.4.2 Aspek Inventarisasi Faktor-faktor
penyebab
terjadinya
masalah-masalah/k.etidakefektifan
tertib
administrasi dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan ditinjau dari aspek inventarisasi, berdasarkan informasi yang
diperole~
dapat dijelaskan bahwa
berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Pengelolaan Aset Daerah pada Bagian Perlengkapan, yang menjadi penyebab tidak lengkapnya data nilailharga perolehan berdasarkan hasil sensus barang daerah adalah: (1) adanya kesulitan-kesulitan dari setiap dinas/unit kerja sebagai unit pemakai/pengguna barang
karena
dokumen perolehan/asal-usul
tanah
dan bangunan yang
digunakannya sulit untuk dicari, terutama untuk tanah dan bangunan yang perolehannya sudah sangat lama; (2) Sementara
i~
untuk nilailharga saat
dilakukan sensus, datanya masih banyak yang kosong karena memang belum dilakukan penilaian terhadap aset tanah dan bangunan tersebut.
91 Berdasarkan informasi dari basil wawancara dengan Kepala Subdinas Mutasi Rumah dan
T~
Dinas Perumahan bahwa yang menjadi kendala dalam proses
inventarisasi tanah adalah: (1) masih banyak aset tanah yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung yang belum mempunyai sertifikat; (2) masih banyak aset tanah yang asal-usulnya tidak jelas. Kedua hal ini terjadi terutama pada tanah yang merupakan pelimpahan dari Kabupaten Bandung, pada saat terjadinya perluasan Kota Bandung (pada saat itu masih Kotamadya).
Berdasarkan informasi dari mantan Kepala Seksi Inventarisasi (menjabat sejak 1986-2002) pada Subdinas Mutasi Rumah dan Tanah yang sampai saat ini masih diperbantukan pada Dinas Perumahan, bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam inventarisasi tanah yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung diantaranya: (1) tenaga kerja/sumber daya manusia masih kuranglterbatas; (2) alokasi dana untuk inventarisasi masih sangat rendah (informan tidak menyebutkan alokasi dana yang dianggarkan); (3) fasilitas/sarana dan prasarana kurang mendukung, misalnya belum ada sistem informasi yang khusus, kondisi gedung dan ruangan kerja pada Dinas Pen•mahan kurang mendukung sehingga kesulitan dalam menempatkan arsip-arsip seperti peta-peta lokasi dan buku inventaris.
Sementara itu, berdasarkan wawancara yang dilakukan majalah Bujet edisi 4/Maret 2003 1 dengan Kepala Subbagian Pengelolaan Aset Daerah, Bagian Perlengkapan yang menjabat saat itu, bahwa yang menjadi kendala sehubungan dengan upaya inventarisasi tanah yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung adalah ( 1) masih banyaknya bukti hukum atau sertifikat tanah yang belum jelas termasuk tanah setelah perluaslJ,Il wilayah Kota Bandung; (2) dana untuk inventarisasi masih rendah.
IV.4.3 Aspek Pengamanan Faktor-faktor
penyebab
terjadinya
masalah-masalah/ketidakefektifan
tertib
administrasi dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan ditinjau dari aspek
1 Buletin
Bujet edisi 4 I Maret 2003, hal. 14
92
pengamanan, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Seksi Perencanaan Sub Dinas Perencanaan pada Dinas Perumahan, yang menjadi kendala dalam pengamanan aset tanah/bangunan adalah: (1) terbatasnya
dana pemerintah, sehingga pelaksanaannya diprioritaskan untuk aset tanah yang paling rawan terhadap penyerobotan. Dinyatakan juga bahwa walaupun telah dilakukan pengamanan, namun penyerobotan tetap saja ada; (2) di samping terbatasnya dana, lokasi tanah yang tersebar juga merupakan kendala. Hal ini akan menyulitkan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aset tanah yang dimiliki/dikuasai Pemkot.
IV.4.4 Aspek Penilaian
Faktor-faktor
penyebab
terjadinya
masalah-masalah/ketidakefektifan
tertib
administrasi dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan ditinjau dari aspek penilaian, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan informasi dari Kepala Subbagian Pengelolaan Aset Daerah Bagian Perlengkapan, kendala yang dihadapi adalah mahalnya biaya penilaian sementara dana pemerintah terbatas. Berdasarkan Kepmendagri No. 12 Tahun 2003 penilaian barang daerah harus dilakukan oleh lembaga independen yang bersertifikat sehingga memerlukan dana yang cukup besar.
IV.4.S Aspek Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aset/Barang Daerah
Faktor-faktor
penyebab
terjadinya
masalah-masalahlketidakefektifan
tertib
administrasi dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan ditinjau dari aspek dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aset/Barang Daerah, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Subbagian Pengelolaan Aset Daerah pada Bagian Perlengkapan, yang menjadi kendala dalam penggunaan Sistem
Informasi
Manajemen
Aset!Barang
Daerah
adalah:
(1)
belum
sempumanya program aplikasi yang ada, sebagai contoh ada menu pada program tersebut yang tidak dapat dioperasikan, tidak terdapat menu untuk mem-back up data;
(2) tidak tertibnya pelaporan dari dinas/unit kerja sebagai unit
pemakai/pengguna barang yang semestinya secara periodik setiap 6 (enam) bulan
93 dikirim ke Bagian Perlengkapan. Padahal laporan tersebut, termasuk laporan mutasi barang, merupakan input data yang utama bagi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah; (3) sehubungan dengan belum adanya sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi, yang menjadi kendala adalah besarnya biaya yang diperlukan untuk membangun sistem informasi tersebut.
Sementara itu, menurut Kasubdin Mutasi Rumah dan Tanah, yang menjadi kendala dalam pengembangan sistem informasi manajemen ini adalah: (I) besamya dana yang dibutuhkan; (2) perlu adanya pelatihan bagi pegawai untuk menguasai sistem informasi manajemen tersebut.
Berdasarkan
identiflkasi
masalah-masalah
dan
faktor-faktor
penyebab
ketidakefektifan tertib administrasi dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung di atas, secara lebih rinci dapat dirangkum dalam Tabel IV.8 berikut ini. Tabel IV.8 Permasalahan dan Faktor-faktor Penyebab Ketidakefektifan Tertib Administrasi dalam Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan No
Aspek
1.
Kelembagaan
Permasalahan
Faktor-faktor Penyebab Ketldakefektifan
- Tidak tertibnya administrasi - Adanya tumpang tindih (overlapping) tugas pokok dan aset tanah dan bangunan pada Bagian perlengkapan, seperti kewenangan antara Bagian Perlengkapan dengan Dinas administrasi dalam Perumahan; kelengkapan dokumen kepemilikan aset; - Lemahnya koordinasi antara Dinas/Unit Kerja dengan Bagian - Tidak tertibnya pengiriman Perlengkapan c.q. Subbagian laporan dari dinas/unit kerja sebagai pemakailpengguna Pengelolaan Aset Daerah; barang. - Kapasitas unit pengelola aset daerah hanya setingkat subbagian dengan jumlah personil saat ini 10 (sepuluh); - Panjangnya jalur birokrasi yang harus dilalui baik dalam koordinasi maupun dalam pelaporan; - Dinas Perumahan sebagai unit pengelola aset tanah yang dimilikildikuasai Pemkot Bandung, dilihat dari nomenlce/atur dan struktur organisasinya tidak mencerminkan sebagai unit yang
94
No
Permasalaban
Aspek
2.
Inventarisasi
3.
Pengamanan
4.
Penilaian
5.
Penggunaan SIMA/ SIMBADA
Faktor-faktor Penyebab Ketidakefektifan
mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengelola aset tanah. KIB dan Daftar Inventaris Tanah - Belum dilakukan penilaian terhadap semua aset tanah dan bangunan; dan Bangunan sebagai dokumen basil inventarisasi tidak - Masih banyak aset tanah yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung memberikan informasi yang akurat, seperti informasi yang belum mempunyai sertifikat; mengenai jumlah harga/nilai - Banyaknya aset tanah yang asalusulnya tidak jelas; aset, alamat/lokasi aset, status aset, dan asal usul aset. dana pemerintah, Masih terjadinya penyerobotan - Terbatasnya sehingga pelaksanaannya dan klaim terhadap aset yang diprioritaskan untuk aset tanah yang dimilikildikuasai Pemkot paling rawan terhadap Bandung. penyerobotan; - Secara administratif, masih banyak aset tanah yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung yang belum mempunyai sertifikat; - Lokasi aset yang tersebar. Hal ini akan menyulitkan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aset tanah yang dimilikildikuasai Pemkot. Masih kecilnya persentase aset Mahalnya biaya penilaian sementara tanah dan bangunan yang telah dana pemerintah terbatas. dilalrukan penilaian. sempumanya program - Sistem Informasi Manajemen - Belum Barang Daerah pada Bagian aplikasi yang ada; Perlengkapan belum - Tidak tertibnya pelaporan dari dinas/unit kerja sebagai unit dilaksanakan secara optimal. pemakai/pengguna barang; Hal ini dapat dilihat dari belum akuratnya data inventarisasi - Besarnya biaya yang diperlukan yang dihasilkan; untuk membangun sistem informasi yang terintegrasilonline; - Penggunaannya belum terintegrasi secara on line - Perlu adanya pelatihan bagi pegawai dengan dinas/unit kerja lainnya untuk menguasai sistem informasi manajemen tersebut. sebagai unit pemakai barang, sehingga belum berfungsi sebagai alat monitoring aset.
Sumber: Hasil ana/isis
Pada Tabel IV.8 di atas, dapat dilihat bahwa pennasalahan dan faktor-faktor penyebab ketidakefektifan yang terjadi pada aspek inventarisasi, aspek penilaian, aspek
pengam~
dan aspek dalam penggunaan sistem infonnasi manajemen
asetlbarang daerah mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hal ini dapat dilihat, misalnya dari faktor-faktor penyebab ketidakefektifan pada aspek inventarisasi yaitu belum dilakukan penilaian terhadap semua aset tanah dan bangunan, masih
95 banyak aset tanah yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung yang belum mempunyai sertifikat, dan banyaknya aset tanah yang asal-usulnya tidak jelas. Faktor-faktor terse but terkait dengan aspek penilaian dan aspek pengamanan. Di samping itu, aspek inventarisasi juga mempunyai kaitan dengan aspek dalam penggunaan sistem informasi manajemen asetlbarang daerah, yaitu penggunaan sistem informasi yang belum optimal sangat berpengaruh terhadap keakuratan dan kelengkapan data inventarisasi. Sementara itu, aspek kelembagaan sangat mendukung dalam terciptanya ketertiban administrasi dalam pengelolaan aset
tanah dan bangunan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aspek inventarisasi merupakan aspek yang paling penting untuk diperhatikan dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan, di samping aspek kelembagaan. Hal ini didukung oleh pemyataan bahwa fungsi inventarisasi merupakan informasi yang menunjang terhadap kegiatan lainnya dalam pengelolaan barang daerah (Kepmendagri No. 152 Tahun 2004). Di samping itu, Kaganova, et.al. (1999: 11) menyatakan bahwa alasanalasan yang mendukung perlunya inventarisasi aset pemerintah adalah: ( 1) inventarisasi aset dapat membatu pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitasnya; (2) membantu dalam mengklasift.kasikan aset; (3) adanya standardisasi dalam format inventarisasi akan mengurangi biaya dalam inventarisasi. Sementara itu, World Bank (2000) menyatakan bahwa salah satu fokus utama dalam perbaikan pengelolaan aset di negara-negara sedang berkembang adalah inventarisasi aset. Pentingnya aspek kelembagaan didukung oleh pemyataan bahwa dalam pengelolaan aset daerah perlu ada unit pengelola kekayaan daerah yang profesional agar tidak terjadi overlapping tugas dan kewenangan dalam mengelola kekayaan daerah (Mardiasmo, 2002:239).
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka aspek kelembagaan dan aspek inventarisasi merupakan aspek yang paling penting dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi prioritas dalam upaya mengurangi ketidakefektifan tertib administrasi dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan yang dimilikildikuasai Pemkot Bandung.
BabV Kesimpulan dan Rekomendasi
Pada bah lima ini akan diuraikan beberapa temuan berupa kesimpulan dan rekomendasi sebagai upaya mengurangi ketidakefektifan tertib administrasi pengelolaan aset tanah dan bangunan pada Pemkot Bandung. Di samping itu, akan diuraikan juga keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini dan rekomendasi untuk penelitian lanjutan.
V.I. Kesimpulan Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bah empat, yang menjadi temuan dalam penelitian ini adalah bahwa dari aspek-aspek yang telah ditentukan sebelumnya yaitu aspek kelembagaan, aspek inventarisasi, aspek pengamanan, aspek penilaian, dan aspek penggunaan sistem informasi manajemen aset/barang
daerah dapat ditentukan bahwa aspek yang paling penting untuk diperhatikan dalam mengidentifikasi faktor-faktor prioritas sebagai upaya mengurangi ketidakefektifan tertib administrasi dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan yang dimilikildikuasai Pemkot Bandung.adalah aspek kelembagaan dan aspek inventarisasi. Hal ini didasarkan kepada keterkaitan antar masalah-masalah dan antar faktor-faktor yang menjadi penyebabnya seperti telah diuraikan pada bah empat. Di samping itu, secara normatif dapat dijelaskan bahwa fungsi inventarisasi merupakan informasi yang menunjang terhadap kegiatan lainnya dalam pengelolaan barang daerah (Kepmendagri No.
152 Tahun 2004).
Kaganova, et.al. (1999: 11) menyatakan bahwa alasan-alasan yang mendukung perlunya inventarisasi aset pemerintah adalah: ( 1) inventarisasi aset dapat membatu pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitasnya; (2) membantu dalam
mengklasifikasikan
aset;
(3)
adanya
standardisasi
dalam
format
inventarisasi akan mengurangi biaya dalam inventarisasi. Sementara itu, World Bank (2000) menyatakan bahwa salah satu fokus utama dalam perbaikan pengelolaan aset di negara-negara sedang berkembang adalah inventarisasi aset.
96
97 Untuk mengurangi ketidakefektifan tertib administrasi pengelolaan aset tanah dan bangunan perlu didukung oleh lembaga pengelola yang profesional. Oleh karena itu, aspek kelembagaan juga merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Pentingnya aspek kelembagaan ini didukung oleh pemyataan bahwa dalam pengelolaan aset daerah perlu ada unit pengelola kekayaan daerah yang profesional agar tidak terjadi overlapping tugas dan kewenangan dalam mengelola kekayaan daerah (Mardiasmo, 2002:239).
Berdasarkan temuan tersebut, dapat diidentifikasi faktor-faktor prioritas penyebab ketidakefektifan tertib administrasi dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan yang dimilikildikuasai Pemkot Bandung sebagai berikut: 1. Pada aspek kelembagaan: 1) Adanya tumpang tindih (overlapping) antara tugas pokok Subbagian Pengelolaan Aset Daerah Bagian Perlengkapan dengan kewenangan yang dimiliki Dinas Perumahan dalam mengelola administrasi aset tanah; 2) Lemahnya koordinasi antar dinas/unit kerja dengan Bagian Perlengkapan c.q. Subbagian Pen~elolaan Aset Daerah yang disebabkan banyaknya dinas/unit kerja di lingkungan Pemkot Bandung yang hams dikoordinasikan; 3) Unit pengelola aset daerah yang ada kapasitasnya hanya setingkat subbagian dengan jumlah personil saat ini 10 (sepuluh) orang pegawai terdiri dari 1 (satu) orang kepala subbagian, 4 (empat) orang pengelola urusan, 5 (lima) orang pelaksana, walaupun secara struktural berada di bawah Sekretaris Daerah yang mempunyai levcl yang setingkat dengan Kepala Dinas; 4) Panjangnyajalur birokrasi yang harus dilalui; 5) Adanya ketidaksesuaian antara Tupoksi dan kewenangan yang dimiliki Dinas Perumahan (sebagai unit pengelola aset tanah milik/dikuasai Pemkot Bandung) dengan struktur organisasi dan nomenkelatur yang dimilikinya, sehingga tidak mencerminkan sebagai unit yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengelola aset tanah.; 2. Pada aspek inventarisasi: 1) Belum dilakukan penilaian terhadap seluruh aset tanah dan bangunan sehingga masih banyak data hargalnilai aset yang kosong;
98 2) Masih banyak aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung yang belum mempunyai sertifikat; 3) Masih banyak aset tanah yang asal-usulnya tidak jelas, misalnya aset yang perolehannya sudah sangat lama; 4) Tenaga kerja/sumber daya manusia masih kurang/terbatas; 5) Alokasi dana untuk inventarisasi masih rendah; 6) Fasilitas/sarana dan prasarana kurang mendukung; 7) Belum optimalnya penggunaan sistem infonnasi manajemen aset/barang daerah; 8) Tidak tertibnya pelaporan dari dinas/unit kerja yang merupakan input data yang utama bagi sistem infonnasi manajemen barang daerah.
V.2 Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan di atas, maka rekomendasi yang dapat diberikan sebagai upaya untuk mengurangi ketidakefektifan tertib administrasi dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan pada Pemkot Bandung adalah: 1. Pada aspek kelembagaan, upaya yang perlu dilakukan adalah: 1) Memperjelas kewenangan unit pengelola aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung sehingga tidak terjadi tumpang tindih
(overlapping); 2) Meningkatkan koordinasi antar unit kerja yang terkait dengan pengelolaan aset tanah dan bangunan; 3) Memberikan kewenangan penuh kepada unit pengelola aset, sehingga dapat mengurangi panjangnya jalur birokrasi; 4) Menyesuaikan antara Tupoksi dengan nomenlcelatur dan struktur organisasi unit pengelola aset tanah dan bangunan yang ada; 2. Pada aspek inventarisasi. Untuk mendapatkan data inventarisasi yang lengkap
dan akurat perlu didukung oleh aspek-aspek lainnya seperti pengamanan (sertifikasi), penilaian, dan sistem infonnasi yang optimal dan terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya yang perlu dilakukan adalah:
99 1) Memperjelas
status
kepemilikan
aset
tanah
dan
bangunan
yang
dimiliki/dikuasai Pemkot. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional untuk menelusuri asal-usul aset tanah dan bangunan yang belumjelas; 2) Melakukan penilaian terhadap seluruh aset tanah dan bangunan yang dimilikildikuasai Pemkot sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kepmendagri No. 12 Tahun 2003; 3) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia yang terkait dengan pengelolaan aset, misalnya melalui pelatihan-pelatihan; 4) Meningkatkan fasilitas berupa sarana/prasarana yang mendukung dalam proses pengelolaan aset tanah dan bangunan; 5) Menyempurnakan sistem informasi manajemen asetlbarang daerah yang ada, sehingga dapat digunakan secara optimal; 6) Membangun sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi dan dapat
online dengan seluruh unit kerja Hal ini sangat penting dilakukan, karena selain dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh informasi dan data aset yang akurat, juga dapat digunakan sebagai alat untuk monitoring dalam rangka pengendalian dan pengawasan aset pada Pemkot Bandung; 7) Untuk meningkatkan keefektifan pengelolaan aset tanah dan bangunan ini perlu dipertimbangkan adanya tambahan alokasi dana. Apabila administrasi aset tanah dan bangunan ini sudah bagus, maka secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan bagi pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Utomo (2003: 18) menyatakan bahwa salah satu keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan aset properti (termasuk tanah dan bangunan,penulis) yang lebih profesional adalah keuntungan dalam aspek finansial yang meliputi: peningkatan pendapatan, penghematan biaya, peningkatan nilai aset, dan perbaikan kelayakan kredit.
V.3 Keterbatasan Penelitian Karena keterbatasan waktu, dalam penelitian keterbatasan, diantaranya yaitu:
1Il1
terdapat keterbatasan-
100 1. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini hanya berupa hasil wawancara dengan pejabat yang berwenang pada Bagian Perlengkapan dan Dinas Perumahan, tidak sampai kepada pejabat yang berwenang pada dinasdinas/unit kerja-unit kerja lainnya; 2. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini hanya berupa hasil wawancara
semi
terstruktur
dengan
pejabat-pejabat
tertentu,
tidak
menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada pegawai yang dijadikan sampel pada Bagian Perlengkapan, Dinas Perumahan dan dinas-dinas/unit kerja-unit kerja lainnya; 3. Metodologi
yang
digunakan
dalam
menentukan
faktor-faktor
yang
menyebabkan ketidakefektifan tertib administrasi pengelolaan aset tanah dan bangunan dalam penelitian ini hanya dilakukan dengan analisis kualitatif berdasarkan basil wawancara, tidak menggunakan analisis faktor; 4. Karena keterbatasan literatur, aspek-aspek yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup lima aspek. Kemungkinan ada aspek lain yang terkait dengan tertib administrasi pengelolaan aset yang belum diteliti.
V.4 Rekomendasi Studi Lebih Lanjut Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan dalam studi ini, rekomendasi yang dapat diberikan untuk studi lebih lanjut yaitu: 1. Studi yang menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan kuesioner yang dilakukan pada Bagian Perlengkapan, Dinas Perumahan dan dinasdinas/unit kerja-unit kerja lainnya di lingkungan Pemkot Bandung, sehingga informasi yang diperoleh lebih lengkap dan akurat; 2. Studi yang menggunakan analisis faktor dalam menentukan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan tertib administrasi pengelolaan aset tanah dan bangunan. 3. Studi yang membahas evaluasi keefektifan dalam aspek pemanfaatan aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung; 4. Studi
yang
membahas
tertib
administrasi
pengelolaan
menggunakan aspek-aspek lainnya yang belum diteliti.
aset
dengan
DAFfAR PUSTAKA
Booth, Wayne C., et. al. (1995), The Craft of Research, The University of Chicago Press, Chicago & London
Cheema, G. Shabbir, dan E. Ward, Sandra (1993), Urban Management: Policies and Innovations in Develoving Countries, Greenwood Publishing Group, Inc. USA Halim, Abdul (2002), Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, Hendrawan, Sanerya (2003), Pelayanan Buruk Karena Ada yang Salah dengan Pengelolaan Aset, Bujet, Edisi 4/Maret, BIGS, Bandung Kaganova, Olga, et. all. ( 1999), Municipal Real Property Asset Management: An Overview of World Experience, Issues, Financial Implications, and Housing, The Urban Institute, available at www.urban.org, Washington DC Lukmansyah (1999), Evaluasi Keefoktifan Forum Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) II untuk Pemanfaatan Rencana Tata Ruang di Daerah, Tesis Magister, MPWK ITB, Bandung Mardiasmo (2002), Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael (1994), Qualitatif Data Analysis, second edition, Sage Publication, London Moleong, Lexy J. (1997), Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung Siregar, Doli D. (2004), Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi & Otonomi Daerah, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Suni, Nikolaus (1999), Evaluasi Keefektifan Penerapan Unit Daerah Kerja Pembanganan (UDKP): Studi Kasus Kecamatan Meomaffo Timur, Tesis Magister, MPWK ITB, Bandung Utomo, Arintoko (2003), Kiat Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Perbaikan Pengelolaan Aset Properti, Bujet, Edisi 4/Maret, BIGS, Bandung World
Bank (2000), Strategic International, Ltd.
Municipal Asset Management,
Worley
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
101
102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
_ _ _ _ _..J
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Jnformasi Barang Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah _ _ _ _ __, Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung _ _ _ _ __, Peraturan Daerah Kota Bandung No. 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung _ _ _ _ _:, Keputusan Walikota Bandung No. 325 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung _ _ _ ___, Keputusan Walikota Bandung No. 327 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung _ _ _ ___, Keputusan Walikota Bandung No. 330 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Kota Bandung _ _ _ _ __, Buletin Anggaran Bujet Edisi 4 I Maret 2003, Aset-Aset Pemkot Bandung: Esa Hilang Dua Melayang, BIGS, Bandung, 2003 _ _ _ _ _ _, Pengeloaan Aset Daerah Pemerintah Kota Bandung, Bagian Perlengkap~ Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bandung, 2005 _ _ _ _ __, Dada Rosada: "Amankan Seluruh Aset Tanah" Pemkot Lengah, Tanah Diserobot, http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1204/16/0305 .htm
LAMPIRAN
Lampiran 1
Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Bagian Perlengkapan dan Dinas Perumahan
Lampiran2
Contoh Kartu Inventaris Barang Tanah dan Bangunan .
Lampiran 3
Contoh Daftar Inventaris Tanah Pemerintah Kota Bandung
Lampiran4
Keputusan Walikota Bandung No. 325 Tahun 2001 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung (Bagian Perlengkapan)
Lampiran 5
Keputusan Walikota Bandung No. 327 Tahun 2001 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Dinas Perumahan)
Lampiran6
Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung
Lampiran 7
Bagan Struktur Organisasi Bagian Perlengkapan
Lampiran 8
Bagan Struktur Organisasi Sub Bagian Pengelolaan Aset Daerah
Lampiran 9
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kota Bandung
Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Bagian Perlengkapan dan Dinas Perumahan
Daftar Pertanyaan WawanQra Dalam Rangka Penyusunan Tesis pada Program Magister Perencanaan Wilayab dan Kota Program Pascasarjana Institut Teknologi Bandung Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerab Kota Bandung
IDENTITAS: 1. Nama
2. Jabatan
PERTANYAAN: 1. Pada Pemkot Bandung, Bagian Perlengkapan merupakan pusat yang mengkoordinasikan pengelolaan seluruh aset daerah termasuk tanah dan bangunan. Bagaimana batas kewenangan dengan instansi lainnya seperti Dinas Perumahan, yang juga mengelola aset tanah dan rumah yang disewakan? 2. Sejauh mana tanggung jawab Bagian Perlengkapan terhadap aset tanah dan bangunan yang dikelofa instansi lain tersebut? Apakah sepenuhnya menjadi tanggung jawab dinas/instansi lain? 3. Apakah instansi-instansi pcngelola aset di luar Bagian Perlengkapan selalu mengirimkan laporan ke Bagian Perlengkapan setiap enam bulan? 4. Apakah kendala yang dihadapi dalam koordinasi dengan instansi lain? 5. Apakah Sensus Barang Daerah sudah selesai dilakukan? 6. Kendala apa yang dihadapi Bagian Perlengkapan dalam pelaksanaan sensus barang daerah tersebut? 7. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan k:hususnya dalam proses inventarisasi? 8. Laporan inventaris barang termasuk tanah dan bangunan dari seluruh dinas/unit kerja dikompilasildigabungkan menjadi Buku Induk Inventaris Barang. Apakah hal ini sudah dilakukan? Kendala apa yang dihadapi dalam pengumpulan data tersebut? 9. Sehubungan dengan sering terjadinya kasus penyerobotan atau klaim atas tanah/bangunan milik/dikuasai Pemkot, bagaimana upaya pengamanan yang
103
104 dilakukan? Kendala apa yang tanahlbangunan Pemkot tersebut?
dihadapi
dalam
pengamanan
aset
10. Dalam pengelolaan aset daerah, ada tahap penilaian aset. Bagaimana penilaian aset (tanah dan bangunan) dilakukan? Apakah kendala-kendala dalam penilaian aset tanah dan bangunan tersebut? 11. Dalam pengelolaan aset dikenal SIMBADA, sesuai dengan Kepmendagri No. 49 Tahun 2001. Apakah SIMBADA yang ada sudah cukup efektif digunakan? Kendala apa yang dihadapi dalam penggunaan SIMBADA ini? 12. Dengan kapasitas Bagian Perlengkapan yang ada saat ini, apakah sudah cukup efektif dalam mengelola seluruh aset daerah tennasuk tanah dan bangunan? 13. Apakah menurut Bapak, penge1o1aan aset, khususnya tanah dan bangunan ini perlu dilakukan secara terintegrasi? 14. Bagaimana upaya yang sebaiknya dilakukan agar pengelolaan aset di kota Bandung ini dapat dilakukan secara terintegrasi?
Daftar Pertanyaan Wawancara Dalam Rangka Penyusunan Tesis pada Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Institut Teknologi Bandung Dinas Perumahan
IDENfiTAS: I. Nama
2. Jabatan
PERTANYAAN: 1. Dalam pengelolaan aset tanah pada Pemkot Bandung lembaga/instansi mana saja yang berwenang/terkait dengan pengelolaan aset tanah selain Dinas Perumahan? 2. Apakah seluruh tanah yang dimiliki/dikuasai Pemkot Bandung menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dalam pengelolaannya? 3. Untuk ketertiban adniinistrasi dan keamanan aset tanah, perlu dilakukan inventarisasi dan sertifikasi aset tanah. Bagaimana proses inventarisasi dan sertifikasi tersebut dilakukan? Sampai saat ini, apakah proses inventarisasi dan sertifikasi aset tanah sudah selesai dilakukan? 4. Berdasarkan informasi dari Majalah Bujet edisi 4 I Maret 2003, bahwa inventarisasi aset tanah baru mencapai sekitar 40%, apakah saat ini sudah selesai dilakukan?
5. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan aset tanah khususnya dalam proses inventarisasi dan sertifikasi tersebut? 6. Berdasarkan Kepmendagri No. 152 Tahun 2003, bahwa di sampmg pengamanan secara administratif, yaitu dengan melengkapi sertifikat tanah, pengamanan juga dilakukan secara fisik. Bagaimana upaya pengamanan terhadap aset tanah milik Pemkot dilakukan? Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pengamanan aset tanah ini? 7. Dalam pengelolaan aset daerah, ada tahap penilaian aset. Bagaimana penilaian aset (tanah dan bangunan) dilakukan? Apakah kendala-kendala dalam penilaian aset tanah dan bangunan tersebut?
105
106 8. Apakah dalam pengelolaan tanah pada Dinas Perumahan telah menggunakan sistem infonnasi manajemen aset? Kendala apa yang dihadapi dalam penggunaan sistem infonnasi tersebut? 9. Apakah menurut Bapak, pengelolaan aset, khususnya tanah dan bangunan ini perlu dilakukan secara terintegrasi? 10. Bagaimana upaya yang sebaiknya dilakukan agar pengelolaan aset di kota Bandung ini dapat dilakukan secara terintegrasi? 11. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Pemkot, dalam hal ini Dinas Perumahan, dalam meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset tanah milik Pemkot?
Lampiran2 Contoh Kartu Inventaris Barang Tanah dan Bangunan
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A. TA.NAH ,
~~~!1Pii'ol!--:l
1f...t11ifl.
!.;..~: ~
-:.A:-:;:-.~ l f'I~;!,C1 A
:: ~..:i ;..\
~-.,~.i~~ IlliG:
_____!____ ·--- ··. f.(.c!Jt•
_:arz~:;
I
~-~
.-·
-,·----~----~-----
~~;··_ ·~-1ra: (:
J
i
:.::-~...:.
----:~~~=----;~~~~7;.:
;:t!:~ ·.
i
!
. _____
.
:
'3-'t"it:d:kat
-~-----
-------·~""'-B.,!:: __ --~ -~·-·__i · - _____ :·~··:_ _______l___ ~~:_ -'-~~~~~-~~-d~= ·-r~vr:-tH_ _1__ 1 ----- --·-- _ _! __ -I . _:_ _____.:_______ ,l __~_· __j b ' ., 01.11.04.01 llanah Be,gunen K~ntcr Pemcrir.!ah .,.·•: " ~egerlcalo~g Olrang IHak P•kal I I Eo~n~•Jnan Ke•llor Peme~nleh
01.11.04.01
Timan
01.11.04.02
Tanan BengU/oan Pe~ldikan (Sekoleh)
460,0IIIJ1. Gegerlcalong Olrilll!l
Hak Pakal
-892,08 JI.Serszn Sodlt
Hak Pakal
01.11.04.1:!
Tanah Bangunan Puskesmas.f' osyandu
01.11.05.05
Tanah Yg SUdah Dlperuntukan
2.703,ii8 Sersan Bajurt
360,91 JI.Sersan BIJ••r1
Hak Pakal
01.11.05.05
Tenah Yg SUdah Dlperuntuken
1.70I,ot GegerkalonJ 11rang
01.13.0S.05
Tmeh Unluk Bangunan Pengembangan
!
I
_j
t ,;,~.Usu!
Tanah Urluk Bangunan Pangembangan
01.13.08.05
Tanah lJmJk B111gunan P·lll!l••~bangen
~,,,.,,..,..,
-
0 ....:I
r\~o~t ~--.•
!Calam
I
;·_,·If:~:·:~ .. ·
P.·~plu;"',:
I
h
Pembelian
I
I
1(1
9
2~.448.()0.,; • •nah Kanto.
"""""I'"'' !•n'•
Kant~t
l'olu•ah•n lsui;
Pembeliar.
128.340.000 ITanah
PembP.IIan
2~.220.000 SON Clrateun 1~1
Pembellan
128.173.430 IPuskesmu LPdeng 1.14 7.923.600 Tanah Pervmalun 475.974.000 ITaneh Jalan/Fasos/Fasum
I
nt,ot Jl. Senan BaJ~
382.2SO.tecl Tanah PDAM/Swnber Mala Air
)8.0441,01 Balok Cltalag'
1.086MO .... Tanah PDAM!Sumber M•ta Air
&arn•n Air T~tn"h
~rrmh•r Alrn•" Air T111n11h
01.13.08.05
'''" t
_j____ .... - - - - · - - ....-----
!C:Ir,..,.., Alrn.tn Air TAnah
01.13.08.05
. ----
I
3SO,ot Jl. Setabudi
223.650.000 Tanah PDAM'Sun'lluot Mat• 1\lr
·
2.541t,OI Jl. SetlabudUCialaga
Tllllh Unluk bangunan Penger.lbangan
400.110.001 Tanah PDAN!Samber Mata Air
~tnfttuarAtrO•n a&rT~mlth
u1.11.01.01
Tanah Bangul•en Rumllh Negaa Goll
145,25 JI.Oegar1u'lorrg HUir No.2
HakPakal
01.11.01.01
Tanah Bengunan Rumah Negara Goll
319,71 JI.Oeg&riiRIOnll-lftlr No.1 57
Hak
01.11.04.01
Tanah Bangunen Kanlor PerMrlnlah
P~kal
I
I
I
12.4M,Ot Jl. Gegerlcalor:g Hillr :.~. 155 401,01 Jl. Bapak Er1n
...... Kanlor PemeT!Iah
I
Rumah Dines BPLH
IPamballan Pemballan
!
ti.44>.o•o.ooo,iranah Kantor Kecam~t•n S::h~i
01.11.04.01
Tll1eh B
01.11.04.02
Taneh Bengunen Pendld.r.an (Sekoleh)
U20,ot Jl. SeUabudl
01.11.04.02
Tanah Bengunan Pendldlt:en (Sekoleh)
uoo,oe
01.11.04.02
Tanah Rangunan PendldiKen (S>koleh)
2.t11,42 JI.Pat. Oatot IV
01.11.04.02
T anah Bangunen Penui~lkan (Sekolah)
1.24l,ot Jl. G~gerllalong Glrang
01.11.04.02
Taneh Bangunan Pendldlkan (Sekotah)
732,112 Jl.llhnunggal Gertong
·'1.11.04.02
Taneh Bengunen Pendldlkan (Sakclllh)
701,01 Jl. Gegerlca1or.g Hilir 82
~ 1'11.04.02
Tenah Bengunan Pendldlklln (~koleh)
31.11.04.02
Tanah Bangunan Pendldlkan (Sekoleh)
01.11.04.09
Tenah Bangunan
01.11.04.12
Tanah Bangtn~n PuskesmasJPusyandu
585,41 JI.Gegarkalong Hllr 157
HakPakal
Lain-lain
01.11.04.19
Tanah Bangunen-bangunan Pambll~an
3st,Ot JI.Dr.Sellbudl
HakP:akal
Pembellan
7U.OOIIRPH GJgerkalang
01.11.05.01
Tenah Kosong Tlde!o: DluSIIhelan
1.59t,Ot JI.GegerkalonJ
lllak Pakal
Pembellan
630.111 Tanah Kosong
u1.13.os.:~
.. :neh Lm:~·\ aengunen :'ange" t,angan
:..182,01 "'· Slnd11ngsln:a
TamanM'ISBI~ekreasl
HakPakal
0113.U8.05
~umhar
Haiaman: 1 of 47
A If" n•n Air Tll,Ah
I
Hak Pakai
Hak Pakai
I
11.128,011Cipede•
'Sl.TPN12
I
Pembellan
2.047.327.000 SON
Pemballan
417.410.801 SON
I 21110119921 00020
Pembellan Pembellan 1 r"ttmbe!!:.n
2.954,01 Jl. Slndangslma No. 40
Geg~ng
.
38e.310.000 SON Gegerlcalang Glrang I & II Harap:v~ lsol~
I &I
SON KPAD (Mill< l(odam)
Pembellan I
Hak Pakai
157.610.000 Tanah Kantor Kelur.llun
I
I
15.161,01 Jl. Geg!"'1<3lonp G 1!ang/JI.Setla Budl
Air, .an Air Tan111h
Tanah Unluk Benguuan Pengerr.bangan
2810211995 00012
Pembellan PembeHan
112.4tO.ooe SON !;ukaras 2 I ~ 11
I
SLTPN29
2R.10t.4f? f\011 IK"' (liP•:
1.374.5e4.M71Puskes,..·~ Kanng Setra
110/1112000 19
I
~1rnhar
Pembellan
Jl. Geger An.u~
4.22S,Ot Jl. ~eger Arur,, tlo. 11
I
12410712000 rno11.,
Hak Pakal
314.35t.lill Puskesmas Sl.b'a::a
1 904.836.~ 1Tar•h.PDAI.ils.tmer Mala Air
i
4.34a.lf6.000! Tanah
I
PDAM:~er
Mala P.lr
..... ·
KARTU INVENT f.lJ~.iS B.ARANG (KIB) BAi,IGUNl~.!\i
B. J:\V.IA :., .A.Ri i
P~"'"''JSI
·< (} ":
.... ~-~:· ·.,· --:-~1\lfYr" ·- ;:.
i
iillQ
=· (~ ~-~[.: ~j; c. .
·-- -----.• Jcr,r:;
': t\udr .
•.
.w. .o Be
1-l
---·-...---;--~---
~ .:z.n~-'
~:a;o,~
,
l· arar>n "
r.
1.-.. aH-Iegard Gol.:ngar. 1
o~ 01.01
00
-- .. .,. .......... __ ___ ........
i-.... ~~~~~ J.,~,
I ~<.ld~.
...
B
Tldak
B
Tingkal
B
Tlngkat
i 1 --~--+-
---~-- .
-~ __ _j _______ _
If.o~ton
I Beton Relol'l
B
T1dall
I
5. 06.01.01.01 Bangt6111n Gedung Kantor f'trmanen
8
Tldak
1 E eton
6. 06.:;1.01.01 Bang":1an Geelung Kantoo PerTna'len
RR
Tldak
7.,06.01.01.01 Bangw.an Gedung Kantor Permenan
8
IT1dllk
8. 06.01.01.01 Bangunan Gedung Kantor PerTna'len
8
T1dal!:
9. 06.01.01.01j Bangww~ GeGmg l(antor Permenen
8
T1dllk
l:let.,n
Leton
I
- ...
-- ···-- -·. -·--·- .. __ .. 1
•
•···
·-···· ..
;--·- Uo~~~-:~;~,~t:oung __J_~ ;.~-.-~~ S.-.r,~w~~I • . ~-~ ai: _ Lud~ i ~~~tu:-. ; u~ I i oangQal 1 tbmc-r iM:') 1 ·, a:1a~o 1 · u
.
Letak .1\odrnal
I
~-I
-----~---·-····-~.---
,
--- .. .....,-I -_ ... --j, L-,. 11 ..,; ,; ~ ~ 1 RR'?.E~ .....- ,a:; 1· -:etCJ:1.' 1 •~, • ... , 1o •• . 1 Tid~• I ... '>k ,. ·' :
-'· 06.01.01.01 f>engunen Ged1~9 Klonto1 Permanen
·-----·
:-
I
497.~-' IJI. •tartanegzra
: lO.(IO.uOuL
1~u.(IO.(IOO~
639,07 Jl. Soekarno Harta
1 ~Q.(IO.(IOOC
72,00 Jl. Batununggal 592,33 Jl. tAuararajen
1
1
~ -~
421,441JI. Bantcng
I
~~
11
I I ·
~O.(IO.(IOOC
I)0.(10.(100Ci
67C,C~
;2·
I
210.121 551,01 72,00 592,33
1 I JO.(IG-OOOC
191,50
82,40 Jl. NadeSit
!0.(10-0800
12,4t
91.1S Jl. Clsaranten Kulon
IO.(IO.fDOO
11,15 Kelela
Templlllbacran Pennanen
8
T1d-'t
Eeton
78,22 IJl. Anyer No.23
90.(IO.eooo
71,22
8
T1dllk
E~ton
144.10 IJI. Leuw! Anyar
~0.(10-000C
144,18
B~~ng~.nBn
Barg~n~~~
Tempat lb 1Cill!1 Permanen ·
ji
Eoeton E eton
199,SO Jl. Palasarl No. 12
104,85 Komplel!: Holls lndah C5f78
'O.(IO.fOOO
104,U
i
i
·--- r - - - ..
, _
..,d, g<
tOhl"l R!!!:.v·n~
I
!
:..·erNailt;.:.~>
i;
'!'""" ___ -;s -+------ - · - - Rurna:. :;,n_. Wlkll KHl.:! OPF
IP~mbe!IRI IPflmbetlal IPembellal IP"mbella1
11. 06.01.08.01 Bangunan Tempat lbiiCiah Pe""'"en
E >ton
1
,
..:. l_i )M. ---~
:--~ -!- ---·14 I Pembetla•i
IPemtuollal IHadlah IPembelial IPembelial IPembelial Ifambelial
12. 06.01.08.01
0
Typ~ A Permane
00.01 01.01 B.or·g•JI'Ieoo God Jng •<ar.io: f ·ermanen
10. 06.01.08.01
-
· "Jpn~;:e Go!ong11r11 Type A Perrnano.
i .lo6.02.01 01i
2. 106
Ii t(o ndi~ !j·
±=' "
.--~-~--j·--: l.... _!_ ___ - - - - - - - ~-
GEDUf\iG
Rum•h Dlnas Wakil KPt-.'' KUA a.lura.onggal Kantor PKK KUA L.etlgttong KUA Bojongloa Kale1 KUA Alumanlk KUA Banclllng Kulon Mer:jld 8alu:.alam Mesjld KINyllullslao ..
8
T1dllk
Beton
158,50 Jl. Batununggal
10.00-00011
151,58
Pembellal
Mesjld Batununggal
13. 06.01.08.01 BMguNn Templlllblelal1 o>ermanen
8
T1ngkat
Beton
235}8IJI. Pilar Kane ana No. 84
~0.(10-0000
235,71
Pembellal
Mesjid A.llkhun
14. OS.01.08.01 Bangu:wn Templlllbaelah ;>erm1111en
B
T1ngkat
B..ton
tO.OO..OOOC
37.258,01
Pembel'al
15. 06.01.11.011 Geoung Olllh Raga Tertub.op Pemo-n
B
T1ngkat
B~n
~o..oo.e!)O(
C5.04t,OI
Pemballao
16. 06.01.11.01. Ge(.ung Olah Rage Tertutup Peuuanen
B
Tingkat
S..ton
17. 06.01.11.011 GediA'Ig otah Raga Tert.r!1~ Parrnanen
R8
T1dak
B>ton
RR
T1dak
Beton
Permanen
B
T1dllk
Bnton
20. 06.01.11.04 Bango..nan Olah Raga Terbuka Permanen
B
Tldak
Boton
18. 06.01.11.01
Ge~ung
Olah Raga·rertutl.'fl Perm-n
19. 06.01.11.04 Bangu'*l Olah Raga 21. 06.01.11.04 Bangu'llln Olah
Rag~
Tern~ka
2.863,00 Jl. Wastukencana .,•U2Ci.ll0 Jl. t~.mle~ .. 2.177,115 Jl . .1.11-:ana No. 18 13 ..(56,011 Jl. Paeljajaran 1.552,50 Jl. Lodaya 368,721 Flok 1t •·; "'.lmn:s sarljaell 1.056,25,JI. Sarin>.uJIIIII Slok 13
30.(1(;.QOO'
2.223,01 Kelola
Pem~~.;al
Kelola
Pembelial
I 2.893,08
10.(10-IOOf
Me sjid AI Ukhuwah I
Oelanggang Generasl :-....
I
GOR Banclu:-og
OOR PadJaj3ran
1tO.(IQ.G00( )0.(10-000C
1.552,51
Pembellao
36S,72
Pembetlat
Lapang5t Olah Raga
t0.(10..000C
1.056,25
Pembellal
Gelanggang Taruna Bojoae;.!: Lapangan renls Car1ngln
I I
GORLocby;
Terbuka Perrrenen
B
T1Ciak
&.tltn
296,80 Jl. Carlngln no 177 A
IO.(ICI-IOO(
211,81
Pembellal
Olah Raga Terb olea Permanen
B
T1dak
81-ton
261,381.11. Clkutra
10.00.0000
261,31
Pembellll
Lapang111 Kokl Clkvtra
RR
T1dak
Beton
56.(,50,JI. Ahmad Yanl
'0.(10-000C
564,51 Kelol.;
r ... obelial
Lapangan Persib
24. 06.01.1 i .04 Bangtnan Olah Raga Tel'bttka Perrnanen
B
Tldak
a.-ton
878,60 Jl. Lodaya
90.(IO.OOOC
25. 06.01.11 04 Bangunan O!ah Raga Ttrbuka Ptrmenen
8
T1d1k
8•-ton
8
T1dall
Beton
22. 06.01.11.04
Bang~n~~n
23. 06.01.11.04 Bllng&nllt Olah Raga Teftuka Pennanen
.26. 0...02.01.01 Rumat. t•gara Golongan I Type A Permene
4.105,11liJ1. Moch. Tuho~
1 128,14 Jl. Dr.Susllo No.6
978,601 4.·n<.,Q 128,14 1
)0.00-~00C iO.(I0-000~
.
.....
1Pembeli•o.
IPcmbellall
i 1 ~inbella11
""Jonah Dina.s Mantan S•l:o
8
Tlnllket
Bo-t".,
~3,
.. " .,_,
,(1.(1" :~!J~
8
T1dlk
Bmn
103,68 Jl. Nyo•nd No.11 A
'0.(111..000(
2.008,0f
IPembellal
~~-
8
·•. :lgklt
&.'1.0:1
392.05 Jl. Tam~ .. Sari
lu.(IO..OOOC
2.300,00
l'"embellao ·
. 30. 06.01.02.01 Bengonen Guelang Tcrl~'lur Permenen
B
T1ngkat
Bolon
31. 06.01.01.01 Bang
zr. Geelung Kantor Perrnanen
B
T1ngkat
Beton
32. 06.01.01.01 Bangtr.ar. Geelung Kantor Permanen
8
Tl~@_kat
Beton
06.02.(11 .01 Kulnatl Noo~·e Golongan I Type A Permane
Halaman : 1 of 114
424,eO Jl. S.aelang Serang 4.009,88 Jl. Wastukencana 589,99 Jl. Aceh
.,
10.(10..000~
•o..oo-oooc 10.(10-000(
;,,
237,80 Mlllk
3
S4.o(60,0t Kelola . 640,01
Kolam Renang Tlrtalega Rumah Dinas Mantan PAo
21. 06.02.01.01 RUIMil Negara Gl''ongan I TY:'t A Pennant
·:. :'··.s"~no
lapangan Soft Ball
!Pemballal
28.,06.02.01.01 Ru1uah Negere uolongen I Type A Pennant
.. .t 1
~?f
Kant~· Dekranas~a
Rumah
~Jim~
Sekd:
Rumllh Dinu Katua CPRC
IPembellal IPembellat
Gudang Pertengkapan
I Pambelial
Ka,\or Sn.ol PP
Kantor Bz!lll
Lampiran3 Contoh Daftar Inventaris Tanah Pemerintah Kota Bandung
YANG
EERLORASI I1i WIL1HAH 0J0Nti8ERUN&
UJUNGBERUNG I. KEC. CIBIRU 1. KEL. CISURUPAN Cile ngkrang 1 Cisurupan Cisurupan Jl.Cilengkrang I No.l07
14 .305 75 9.435 685
I
surupan s urupan C!sl!rupan
......
0 \0
Cisurupan Cisurupan
I
Cisurupan
I
Cisurupan Cisurupan
:
Pasirbiru Pasirbiru Pas irbiru Jl. Raya Cibiru No.4 7 JJ. Kornp.Panyileukan )1. Yc<:a:-va Pasirl:>!ru Jumlah
I
t
Pe mbc lian tahun 1992/1993/APBD II Perluasan Wilayah PP 16/1 987 Hasil Pembeli;m tahun 95/96 /APBD II Perluasan Wilayah PP 16/1987
4.200 IPerluasan Wilayah PP 1G/1 987 560 Pembelian dari a.n Agus Jaya tgl.ll-12- 2000 i':o.54/SPPH/2000 74 3 Pembelian dari a.n Hj. Siti Halimah tgl.ll-12-2000 No.49/SPPH/2000 668 Pembelian dari a.n Hj. Siti Halimah tgl.ll-12-2000 No.48/SPPH/2000 2.267 h~mbelian dari a.n Hj. S iti Halimah ' ~1.16 - 11-2000 No.ZI/SPPH/2000 1.556 lrembelian dari a.n Hj. Siti Halimah tgi.16- Il-2000 No.ZO/SPPH/2000 531 Pembelian dari a.n C:tJkandi tgl. I 6-1 I -2000 No.19/SPPH/2000 4.225 Pembelian dari a.n H.Ano l<arno tgl.l j -12-2000 No.53/SPPH/2000 315 jPembelian tahun 199b/1997 1.000 Perluasan Wilayah PP 16/H1 57 14 .580 Ruislag tahun 1991 140 Perluasan Wilayah PP 16/1987 346 Perluasan Wilayah PP 16/1987 2.520 Pt>rl~asan Wi!:yah FP J6.'1!"187 58.151 I ~·
Sumter Cadangan Mata Air Puskesmas Perumahan Kantor KP.Iurahan Cis urupan SD
Perumah::m Perumahan Perumahan
I Ruma}]
Dinas Camat Cibiru Kantor K~lurahan Kolam Bibit Dinas Pe rikan
J SD/S\ ~P I
ISHP.l\o.1/Kci.Cisurupan tanggal 11-12-2001
Lampiran 4 Keputusan Walikota Bandung No. 325 Tahun 2001 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung (Bagian Perlengkapan)
Bagian Keempatbelas LEMBARA N DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN
..
2001
I
I
Bagian Perlengkapan TAHUN- :
Pasal 52
2001
(1)
Perlengkapan mempunyai tugas pokok Bagian melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi di bidang peruinusan kebijakan administrasi perlengkapan.
(2)
U ntuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat ( 1) Pasal ini, Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi:
~
~ CI... . . . . . - - . . - : ;• .,::S::
NOM OR
..
S ERI
14
..
D
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
-
NOMOR: 325 TAHUN200 1
0
TENTANG
RINCIAN TUGAS POi
Menimbang
a.
Organisasi Susunan bahwa Pembentukan dan dengan ditetapKan Bandung Sekretariat Daerah Kota Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembeotukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung, maka perlu ditindaklanjuti dengan rincian tugas po1cok dan fungsi masing-masing satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah tersebut;
b. bahwa sehubungan dengan maksnd tersebut pada huruf a diatas, maka rincian tugas pokok dan fungsi satuan
2. 1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana perumusan kebijakan _administratif perlengkapan; 2.2. Pelaksanaan perumuS
perumusan
dan evaluasi, monitoring 2.4. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kegiatan perumusan perlengkapan Daerah. Paragraf I
• • Sub Bagian Inventarisa5i dan Analisa Kebutuhan Pasal53
( 1)
(2)
Sub Bagian lnventarisasi dan Anahsa Kebutuhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Perlengkapan di bidang inventarisasi dan
Pelaksanaan perumusan kebijakan pengadaan asset;
2.3
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perumusan kebijakan pengadaan asset.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian lnventarisasi dan Analisa Kebutuhan mempunyai fungsi : 2.1 ~-2
2.3
administrasi
2.2
kegiatan
Paragraf 3
Pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan rencana inventarisasi dan analisa kebutuhan asset;
Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi Pasal55
Pelaksanaan inventarisasi dan analisa kebutuhan asset Daerah;
'.
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan (I) inventarisasi dan analisa kebutuhan asset Daerah.
..
, ..
Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas · pokok melaksanakan sebagiail tugas Bagian Perlengkapan di : bidang ·administrasi penyimpanan dan distribusi asset Daerah.
Paragraf 2 (2)
Sub Bagian Administrasi Pengadaan Pasal54 ( 1)
(2)
Sub Bagian Administrasi Pengadaan mempunyai tugas Bagian tugas sebagian melaksanakan pokok asset pengadaan Perlengkapan di bidang administrasi Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (I) Pasal ini, Sub Bagian Administrasi Pengadaan mempunyai fungsi : 2.1
Pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan rencana adm!nistrasi pengadaan asset;
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (I) Pasal ini, Sub Bagian Penyimpanan
2.1
\
.-
-:.~·!.·
4:-.. :ri!)L~.-:~·:.;_:
~·:
2.2· · , Pelaksanaan · perumusan kebijakan :.:.~ penyimpanan dan distribusi asset; , 2.3
administrasi
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan perumusan kebijakan · penyimpanan dan distribusi asset.· ·"
--
Paragraf 4 Sub Bagian Pengelolaan Asset Daerah Pasal 56 ( 1)
Sub Bagian Pengelolaan Asset Daerah mempunyai tugas melahanakan sebagian tugas Bagian pokok Perlengkapan di bidang administrasi pengelolaan asset Daerah. ·
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal in4 Sub Bagian Pengelolaan Asset Daerah meinpunyai fungsf :
N
•
2.1
Pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan rencana administrasi pengelolaan asset;
2.2
Pelaksanaan perurnusan kebijakan pengelolaan asset;
2.3
Pelaksanaan evalua.Si dan pelaporan perumu58? kebijakan pengelolaan asset.
administrasi kegiatan
Lampiran 5 Keputusan Walikota Bandung No. 327 Tahun 2001 Tentang Togas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Dinas Perumahan)
-
~--------
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN
2001
TAHUN
Paragraf 19
2001
Seksi Pengusutan dan Pembongkaran Bangunan
~
Pasal 58
u;-
NOMOR
SERI
NOMOR : 327 T AHUN 200 I TENTANG
w
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI DINAS DAERAH Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG W ALIKOT A BANDUNG
Menimbang
a.
h.....
Seksi Pengusutan dan Pernbongkaran Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagi<:.n tugas Sub Dinas Pengawasan dan Pen~rtiban Bangunan di bidang pengusutan dan oembongkaran bangunan.
(2)
Jntuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (I) Pasal ini, Seksi Pengusutan dan Pembongkaran Bang'Jnan mempunyai fimgsi :
D
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
-
( 1)
bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 dan dalam rangka pelaksanaannya maka perlu ditindaklanjuti dengan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi masing - masing satuan organisas! di lir.gkungan Dir.as Daerah tersebut. buh\:a • :;ehubung
2.1
Pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan rencana pengusutan dan pembongkaran bangunan;
2.2
Pclaksanaan kcgiatan pembongkaran bangunan;
2.3
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengusutan dan pembongkaran bangunan.
pcng.usutan
dan
Bagian keempat Dinas Perumahan Paragraf I Pasal 59 Dinas Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Da~rah dihidang perumahan.
(2)
Paragraf2 Bagian Tata Usaha Pasal 60 (1)
(2)
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok Perumahan di melaksanakan sebagian tugas Dinas ke<.~angan. dan kepegaw:!iar. umum, administrasi bidang
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat ( 1) Pasal ini, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi : 2. 1
Pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan rencana · pengelolaan administrasi umurn dan perlengkapan;
2.2
Pelaksanaan pengelolaan arlministrasi umurn yang meliputi pengagendaan dan penggandaan naskah dinas, kearsipan, kerumahtanggaan, kepustak~an ., dan administrasi pcrjalanan Dinas;
Untuk melaksan<~.kan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat ( 1) Pasal ini, Bagian Tata Usaha. mempunyai fungsi : 2.1
rencana Penyusunan ketatausahaan;
2.2
Pelaksanaan pengelolaan kegiatan ketatausahaan dan umum administrasi meliputi yang administrasi serta perlengkapan, kepegawaian, keuangan;
pengelolaan
2.3
kegiatan
2.3
Pelaksanaan pengkoordinasian unit-unit keija di lingkungan Dinas;
2.4
Pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pengendalian kegiatan ketatausahaan Dinas. Paragraf3
Umum mempanyai t!.!g~s p~kak melaksanakan sebagian tugas Bagian Tata Usaha di bidang administrasi .umum dan perlengkapan.
(!) Sub1 Bagian
administrasi invcntaris(l.si, pengaturan
~
2.4
Pelaksanaan evaluasi dan· pelaporan administrasi umum dan perlengkapan.
kegiatan
Paragraf4 Sub Bagian Keuangan Pasal62 ( 1)
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Tata Usaha di bidang administrasi keuangan.
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud aya! (I) Pasal i11i. Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
Sub Bagian Umum Pasal61
pengelolaan Pelaksanaan mcliputi yang pcrlcngkapan ·dan pemeliharaan pengadaan, penggunaan perlengkapan Dinas;
2.1 i Pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan;
2.2
2.3
Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyiapan bahan penyusunan anggaran r ..nin Dinas, perbendaharaan dan pembukuan ;-enerimaan dan pengeluaran anggaran rutin Dinas: Pelaksanaan evaluasi administrasi :.: ~uangan.
dan
pelaporan
Pasal 64 (1)
Sub Dinas Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang dan perencanaan · perumahu.n/pemukiman teknik penyehatan.
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat ( 1) Pasal ini, S!.!b Din as Perencanaan mempunyai fungsi:
kegiatan
Paragraf 5 ~ -'h
Bagian Kcrcgawaian
2.1
Pelaksanaan penyusunan rcncana pcmbangunan perumahan dan teknik penyehatan;
2.2
Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan asset tanah Pemerintah Kota;
Pasal63 (1)
Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sc:bag~an tugas Bagian Tata Usaha di bidang administrasi kepegawaian.
..,., .....
Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis survey, pengukuran dan pcmetaan.
.)
(..,, ... ) Untuk
melaksa.-.akan tugas pokak sebagaimana dimaksud ayat ( t 1 Pasal ini, Sub BagiaP. Kepegawaian mempunyai fungs : 2.1
Paragraf7 Seksi Perencanaan
Pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusui&an rencana pengelolaan administrasi kepegawaian;
2.2
Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian (I) yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin dan pengembangan pegawai;
2.3
Pelaksanaan evaluasi dan administrasi ~ept;ga wa;an.
pelaporan
Paragraf 6 Sub Dinas Perencanaan
kegiatan ( 2)
Pasal65 pokok tugas mempunyai Perencanaan Seksi melaksanakan sebagian tugas Sub Dinas Perencanaan di bidang pendataan, survey dan gambar. Untuk melaksanakan dimaksud ayat (I) mempunyai fungsi : 2.1
1
tugas pokok sebagaimana ~asiil ini. Seksi Perencanaan
Pengumpulan dan pengolahan serta pengevaluasian data survey, pengukuran dan pemetaan;
VI
2.2
Penyiapan bahan daii petunjuk teknis percncanaan pemukiman serta teknik perumahan dan penyehatan. Paragraf8
(2)
Seksi Pengendalian dan Pembangunan Peru mahan
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat ( 1) Pasal ini, Seksi Pengolahan Data mempunyai fungsi : 2.1
Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan;
2.2
Penyimpanan· dokumentasi .
(2)
serta
data
Seksi Pcngcndalian dan Pcmhangunan Pcrumah
(1)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat ( 1) Pasal ini, Seksi Pengendalian dan Pembangunan Perumahan mempunyai fungsi :
Sub Dinas Teknik Penyehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas _di bidang teknik penyehatan.
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Teknik Penyehatan mempunyai fungsi:
2. 1 Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis Persewaan dan pengendalian rencana pengelolaan pemeriksaan teknik bangur.an; _ 2.2
2.3
Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data hasil Persewaan dan pengendalian; Penyiapan bahan dan petunjuk teknis kegiatan Persewaan dan pengendalian. Paragraf9
Sub Dinas Teknik Penyehatan Pasal68
2.1
Pasal67 pokok tugas mempunyai Pengolahan Seksi melaksanakan sebagian tugas Sub Dinas Perencanaan di bidang pengolahan data.
Pelaksanaan penyehatan;
penyusunan
rencc;.na
tcknik
Pelaksanaan teknik penyehatan yang meliputi jaringan air bcrsih /air kotor, penyehatan -- ;lingkungan pemukiman, dan pembinaan teknik penyehatan;
2.2
dan
pelaporan
kegiatan
2.3
Pelaksanaan evaluasi teknik penyehatan;
2.4
Pelaksanaan Persewaan dan pengendalian kegiatan tekn!k penyehatan.
Seksi Pengolahan Oata
( 1)
penyaJtan
10 Paranraf 0
Pasal 66 (I)
dan
Paragraf J 1 Seksi Teknik Jaringan Air Bersihl Air Kotor
.... .... 0'1
2.2
Pelaksanaan kegiatan perur;.~han pemukiman;
2.3
Pelaksanaan evduasi dan pe!aporan kcgiatan penychatan iingkun.:;dn perumahan pemukiman.
Pasal 69 (I)
Seksi Teknik Jaringan Air Bersih/Air Kotor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sub Dinas Teknik Penyehatan di bidang teknis sistcm pengelolaan air bersih/air kotor.
Seksi Bina Teknik
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dim·aksud ayat ( 1) Pasal ini, S~ksi T cknik jaringan Air Bersih/Air Kotor mempunyai fungsi : Pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan ·(I) rencana pengclo1aan air bcrsih/air kotor: 2.2 Pelaksanaan kegiatan sistem pengelolaan atr bcrsih/air kotor: 2.3 Pelaksanaan evaluasi ·dan pelaporan kegiatan , 1 (2) sistem pengelolaa:-~ air bersih/air kotor. Pc:ngraf 12
hngkungan
Paragraf 13
(2) _ Untuk
2.1
penyehatan
Pasa1 71
Scksi 13ina Teknik mempunyat tugas pokok mclaksanakan sebagian tugas Sub Dinas Tcknik: Pcnyehatan di bidaug pcmbinaan tcknik pcnychatan lingkungan perumahan pemukiman. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (I) Pa.,al mt, SeKsi Bina Teknik mempunyai fungsi :
•
Seksi Penyehatan Lingk:.:~gan Pemukiman
2.1
Pasa170 (1)
(2)
Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman mempunyai : tugas pokok melaksanakan sd>agian tugas Sub Dina~ : teknis penyehatan · Teknik Penyehatan di bidang lingkungan perumahan pemukiman. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (I) Pasal ini. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman mempunyai fungsi : 2.1
Pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan rencana penyehatan lingkungan perumahan pemukiman:
Pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan pembinaan teknik · · penyehatan lingkungan perumahan pemukiman;
2.2 Pelaksanaan . kegiatan pembinaan teknik i penyehatan lingkungan perumahan pemukiman: 2.3
Pelaksanaan evaluasi da.'1 pelaporan kegiatan: penyehatan liugkungan· pembinaan teknik perumahan pemukiman. Paragraf 14 Sub Dinas Pengelolaan Pasal 72
-~
(1)
(2)
Sub Dinas Pengelolaan mempunyai tugas-~pok:-ok melaksanakan sebagian tugas .)inas di bidang peugelolaan Iahan dan perwnahan se11a f~silitas lainnya yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah.
bidang perizinan perumc.han. lahan dan fasilitas lainnya yang dimiiiki/dikuasa1 oieh Pemerintah. (2 )
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di1uaksud ayat ( 1) Pasal ini, Sub Dinas Pengelolaan mempunyai fungsi:
Untuk melak~anakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pa~ai !ui. Seksi Perizinan mempunyai fungsi : 2. 1 Pelaksanaan dan penyiapan bahan penyust.J~an rencana perizinan perumahan dan lahan;
2. 1 Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan laban dan perumahan serta fasilitas lainnya yang dimilikildikuasai olch i>cmcrintah
2.2
Pelaksanaan kcgiatan perizinan perumahan dan Iahan~
2.3
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perizinan perumahan dan lahan.
Kota~
2.2
Pelaksanaan kegiatan pengelolaan yang meliputi kegiatan perizinan, penyelesaian sengketa dan penghunian serta ·Persewaan lahan dan peru mahan serta fasilitas lailUtya yang dimilikildikoasai ol~h Pemerintah Kota; •
2.3
Paragraf 16 Seksi Penyelesaian Sengketa
I
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kegiatan pengelolaan laban dan perumahan serta i fasilitas lainnya yang dimiliki/dikuasai oleh ! ( 1) Pemerintah Kota;
,
2.4
Pelaksana'an pengendalian kegi~tan pengelolaan j laban dan perumahan serta fasilitas lainnya yang ; (2) dimilikildikuasai oleh Pemerintah Kota. ; I
Paragraf15
Pasal74 Seksi Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sub Dinas Pengelolaan di bidang penye1esaian sengke-ta persewaan dan perizinan penghunian pen1mahan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebaga~mana dimaksud ayat ( 1) Pasal ini, Seksi Penyelesaian Sengketa mempunyai fungsi : 2.1
Seksi Perijinan Pasa173 ( 1)
Seksi Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebasrian tugas Sub Dinas Pengelolaan di
Pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan rencana dalam penyelesaian sengkt:i.a penghunian dan persewaan laban dan perumahan serta bantuan hukum penyelesa;an sengketa; ·
00
2.2 Pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa penghunian dan persewaan lahan dan pcrumahan serta bantuan hukum penyelesaian sengketa; 2.3
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelesaian sengketa penghunian dan persewaan lahan dan perumahan serta bantuan hukum penyelesaian sengketa.
Pasal 76 (1)
Sub Dinas Mutasi Rumah dan Tanah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang mutasi rumah dan tanah.
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (I) Pasal ini. Sub Dinas Mutasi Ru!J!ah dan Tanah mempunyai fungsi:
Paragraf 17 Seksi Penghunian dan Pengawasan
2.1
Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan muta.si rumah dan tanah ;
2.2
Pelaksanaan kegiatan mutasi rumah dan tanah yang meliputi kegiatan pelepasan tukar menukar tanah, pengelolaan fasilistas umum dan sosial serta informasi, publikasi dan penyuluhar. ;
Pasal 75 ( 1)
Seksi Penghunian dan Persewaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sub Dinas Pengelolaan di bidang pengaturan penghunian dan Persewaan lahan. 2.3
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat ( 1) · Pasal ini. Seksi Penghunian dan Persewaan mempunyai fungsi : 2.1
Pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan rencana pengaturan penghunian dan persewaan lahan;
Peiaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengaturan penghunian dan persewaan lahan. Paragraf 18 Sub Dinas Mutasi Rumah dan Tanah
keg!atan
2. 4 Pelaksanaan pengendalian kegiatan mutasi rumah dan tanah. Paragraf 19 Seksi Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah
2.2 Pelaksanaan kegiatan pengaturan penghunian dan persewaan lahan; 2.3
Pe!aksanaan evahJasi dar. · pe1aporan kegiatan mutasi rumah dan tanah ;
Pasal 77 (1)
Seksi Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sub Dinas Mutac;i Rumah dan Tanah di bidang pelepasan dan tukar menukar tanah dan rumah · serta fasilitas lainnya yang dimilikildikuasai oleh Pemerintah Kota.
\0
z-:-~TeiaKsana.an
(2)
2.2
2.3
kcgiatari Pclaksanaan cvaluasi dan pelaporan pclcpasan dan lukar mcnukar l<mah dan rumah serta fasilitas lainnya _yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kota.
Pasal 78 (1)
(2)
Seksi lnformasi, Publikasi dan Penyuluhan
Pelaksanaan kegiatan pelepasan dan tu!~ar menukar tanah dan rumah serta fasilitas lainnya yang (I) dimiiiki/dikuasai oleh Pemerintah Kota;
Seksi Fasil!tas Sosial dan Fasilitas Umum
Seksi Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagia.1 tugas Sub Dinas Mutasi Rumah dan Tanah di bidang pengadministrasian dan pengamanan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat ( 1) Pasal ini, Seksi Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum mempunyai fungsi : 2. 1 Pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan rencana administrasi dan pengamanan fasilitas sosial dan fasilitas umum~
uilu
2. 3 Pelaksanaan evduasi dan pelaporan administrasi dan pengamanan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Paragraf21
Pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan rencana pelepasan dan tukar menukar tanah dan rumah serta fasilitas lainnya yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kota ;
Paragraf20
aorrnm:)1.&<1~•
pengamanan fasilitas sosial dan fasilitas umum ;
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat ( 1) Pasal ini, Seksi Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah mempunyai fungsi : 2.1
Kt::gluo:an
(2)
Pasal 79 Seksi lnformasi, Publikasi dan Pcnyuluhan mcmpunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sub Dinas Mutasi Rumah dan Tanah di bidang penyimpanan, pemeliharaan data rumah dan tanah asset Pemerintah Kota · serta pemberian informasi, publikasi dan penyuluhan rumah dan tanah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Scksi lnformasi, Publikasi dan Penyuluhan mempunyai fungsi : 2. 1 Pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan pengamanan rumah dan rencana administrasi tanah asset Pemerintah Kota serta pemberian infom1asi, publikasi dan penyuluhan rumah dan tanah; 2.2 Pelaksanaan kcgiatan administrasi pengamanan rumah dan tanah asset Pemerintah Kota serta pemberian informasi, publikasi dan penyuluhan rumah dan tanah; 2.3
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan adminsitrasi pengamanan nimah dan tanah · asset ?emerintah Kota serta pemberian informasi, publikasi dan penyuluhan rumah dan tanah.
-
N 0
Lampiran 6 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung
Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung WALIKOTA WAKIL WALIKOTA
1. DANDIM 2. KEJARI 3. KAPOLWILTABES
t---· .·-··-··-··-··-··
DPRD
I
I I
.... ____ _
. . . . . . . ,r. . . . , ,':'. . . . .,. , , . . . . . ,. .f ......... :-----~··•••••••••
: I
--~,-----i
I
Lemb. Teknis
BUMD
--
l.PDAM
1. Bappeda
2. PD Kebersihan
2. Badan Pengawasan
3.PDBPR
N
.................... Intansi Vertikal I. Kandepag 2.BKKBN
3.BPS
Daerah 3. Bapedalda 4. Kantor Litbang
5. Kantor Diklat 6. Kantor Pengolaban Data Elektronik 7. Badan Pemberdayaan Masyarakat 8. Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah 9. SatpoiPP 10. Penanaman Modal Daerah 11. Kantor Sosial 12. Pel. Kes. Gigi & Mulut 13. RSB Astana Anyar 14. RSUD 15. Unit Pel. Satu Atap 16. Perparkiran
I I
:••••u•• ........... , ....... , .....
t::··.... •••:•"t 2 ''''"'''''""'''.''' d '''''"''''"'''''"''''" , ·i
--~,--~---p--~ i
..................................,
SEKRETARIAT DAERAH
I
I
-----~ I
Asisten Tata Praja
Dinas Daerah I. TataKota 2. Bina Marga 3. Bangunan 4. Perumahao 5. Pengairan 6. Pertamanan dan Pemakanan 7. Penc. Penangg. Kebakaran 8. Pengelolaan Pasar 9. Kesehatan 10. Pendidikan 11. Pariwisata 12. Pertanian 13. Perhubungan 14. Perindustrian & Perdagangan 15. Pertanahan 16. Koperasi 17. TenagaKerja 18. Pendapatan Daerah 19. Kependudukan 20. lnformasi dan Komunikasi
I
-----, I
Asisten Ekbang Kesra
l
I
I
Asisten
Set. DPRD
Admin.
I
1. Bag. Bina Pem. & OTDA 2. Bag. Hukum 3. Bag. Organisasi
I. Bag. Ekon. 2. Bag.
Pembangunan 3. Bag. KESRA 4. Bag. Pemberd. Perempuan
I. Bag. Keu. 2. Bag. Kepeg. 3. Bag. Umum A. Bag.
I. Bag. Umum 2. Bag. Persidangan 3. Bag. Keu.
Perlengi~R"
Keterangan Garis Pertanggungjawaban Garis Lini
Sumber: www.bandung.go.id
I I
Kecamatan (26)
I
I
Kelurahan (139)
I J
Garis Koordinasi Garis Pelaporan
Lampiran 7 Bagan Struktur Organisasi Bagian Perlengkapan
Bagan Struktur Organisasi Bagian Perlengkapan
ASISTEN ADMINISTRASI
BAGIAN PERLENGKAPAN
N N
I SUBBAGIAN INVENTARISASI DAN ANAUSA KEBUTUHAN
l SUBBAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN
Sumber: Bagian Per/eng/capon Selda Kola Bandung
1
I SUBBAGIAN PENYit.PANAN DAN DISTRIBUSI
l SUBBAGIAN PENGELOLAAN ASETDAERAH
Lampiran8 Bagan Struktur Organisasi Sub Bagian Pengelolaan Aset Daerah
Bagan Struktur Organisasi Sub Bagian Pengelolaan Aset Daerah
SUBBAGIAN PENGELOLAAN ASSET DAERAH
N
w
PENGELOLA URUSAN ADMINISTRASI KEPEMIUKAN ASSET DAERAH INVENTARISASI DAN
PENGELOLA URUSAN PENILAJAN ASSET DAERAH
ANALISA KEBUTUHAN
Sumber: Bagian Perlenglcapan Serda Kola Bandung
PENGELOLA URUSAN PENGHAPUSAN ASSET DAERAH
PENGELOLA URUSAN INVENTARISASI ASSET DAERAH
Lampiran 9 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kota Bandung
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kota Bandung KEPALA DINAS
L BAGIAN TATAUSAHA
L SUBBAGIAN
UMUM
FUNGSIONAL
-
SUBBAGIAN KEPEG.
I
1
l
L
SUBDINAS PERENCANAAN
SUB DINAS TEKNIK PENYEHATAN
SUBDINAS PENGELOLAAN
SUB DINAS MUTASI RUMAH DANTANAH
I
I
I
SEKSI TEKNIK JARINGAN AIR BERSIH/AIR KOTOR
SEKSI PERUINAN
SEKSI PELEPASAN TUKAR MENUKAR TANAH
SEKSI PENGENDALIAN PEMB. PERUMAHAN
SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN
SEKSI PENYELESAIAN SENGKETA
SEK.SI FASOS DAN FASUM
SEKSI PENGOLAHAN DATA
SEKSI BINA TEKNIK
SEKSIPENGHUNIAN DAN PENGAWASAN
SEKSI INFORMASI, PUBLIKASI& PENYULUHAN
KELOMPOK JABATAN
SUBBAGIAN KEUANGAN
I
N
~
SEK.SI PERENCANAAN
f-
>-
I
I
UPTD
Sumber: Lampiran Perda Kota Baruiung No. 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kola Bandung
I
I
CAB.DINAS
