KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI (Suatu Studi Di Desa Tombatu III Selatan Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara)
Abstrak Oleh: Richard Kindangen NIM. 120813252
Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26 mengatakan salah satu tugas pemerintah desa adalah menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik. Disini dibutuhkan penyelenggara yang mampu untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Desa Tombatu III Selatan adalah salah satu desa yang diamantkan melaksanakan penyelenggaraan tertib administrasi yakni pelaksanaan tugas terutama dalam menyiapkan bahan dan informasi namun terlihat belum berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai sarana untuk menjawab setiaop pertanyaan yang timbul dari fenomena-fenomena dilapangan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Kinerja Pemerintah Desa Dalam penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan di Desa Tombatu III Selatan. Dari hasil penelitian masih perlu adanya beberapa perbaikan yang mendasar. Keywords : Kinerja, Administrasi, Pemerintah Desa
1
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemerintah Desa memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan. Guna mewujudkan tugas tersebut, pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan, baik dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna, sehingga kinerja pemerintah benar-benar makin mengarah pada praktek good local governance, bukannya bad governance. Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26 mengatakan salah satu tugas pemerintah desa adalah menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik. Disini dibutuhkan penyelenggara yang mampu untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Menurut pengamatan awal penulis, menunjukkan bahwa penyelenggaraan tertib administrasi yang dilakukan aparat Desa Tombatu III Selatan dalam penyelenggaraan tertib administrasi yakni pelaksanaan tugas terutama dalam menyiapkan bahan dan informasi terlihat belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat banyaknya keluhan masyarakat mengani kinerja pemerintah desa dalam menyiapkan adminsitrasi yang diperlukan, tidak tepat waktu, , sering factor kedisiplinan aparat serta dari pengamatan penulis mengenai penyelenggaraan tertib administrasi di Desa Tombatu III Selatan terlihat belum dapat dikatakan baik karena belum tersedianya informasi atau pencatatan administrasi secara baik sebagaimana tersebut diatas serta kemampuan sumber daya aparat desa sebagai penyelenggara yang belum dapat diandalkan. B.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti dalam suatu perumusan masalah : Bagaimana Kinerja Pemerintah Deaa Dalam penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan di Desa Tombatu III Selatan Kec. Tombatu Kab. Minahasa Tenggara ? C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Kinerja Pemerintah Desa Dalam penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan di Desa Tombatu III Selatan. D. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini nantinya diharapkan sebagai : 1. Bahan informasi dan kontribusi pemikiran kepada pemerintah Desa Tombatu III Selatan dan masyarakat serta kepada semua pihak yang berkepentingan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas administrasi desa dan terutama tugas dibidang pencatatan register yang terpenting bagi kebutuhan pembangunan. 2. Bahan perbandingan dan informasi awal bagi peneliti lain yang hendak mengkaji secara mendalam tentang pelaksanaan tugas-tugas administrasi desa pada umumnya dan register desa pada khususnya. TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Kinerja Adapun beberapa jenis kinerja menurut Aman Sudarto (1999:3) : 1. Kinerja organisasi, yaitu hasil kerja konkrit yang dapat diukur dari organisasi dan dapat dipengaruhi oleh kinerja sebagai alat ukur, sehingga ukuran kinerja tersebut dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi orang. 2
2. Kinerja proses, yaitu hasil kerja konkrit yang dapat diukur dari bekerjanya mekanisme kerja organisasi dipengaruhi oleh kinerja individu dan membutuhkan standart kinerja sebagai alat ukur sehingga ukuran kinerja lebih bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi organisasi. 3. Kinerja individu, yaitu hasil kerja konkrit dan dapat diukur dari hasil kerja individu (produktivitas kerja), dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam diri individu yang membutuhkan standart kerja sebagai alat ukur sehingga ukuran kinerja bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi individu. . Untuk memenuhi kriteria atau prestasi kerja pegawai dalam melaksanakan kerja sebagaimana yang dikemukakan oleh Agus Dharma (2001:55) adalah : 1. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus disesuaikan. 2. Kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan (baik-buruknya). 3. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Sedangkan menurut Kumorotomo dalam (Dwiyanto, 2002:50) mengemukakan beberapa kriteria dalam melihat kinerja organisasi pelayanan publik antara lain : 1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Keadilan 4. Daya tanggap B. Administrasi Pemerintahan Desa Menurut Siagian (1991:2) "Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.. Penyelenggaraan tertib administrasi desa tidak terlepas dari kemampuan dari aparat pemerintah desa. Menurut steers dalam (rasyid, 1992 : 6) "kemampuan aparatur pemerintah sebenarnya tidak terlepas dari pembicaraan tingkat kematangan aparatur yang didalamnya menyangkut : 1. Keterampilan 2. Pendidikan 3. Latihan 4. Pengalaman. Pemerintah Desa memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. a. Pengertian Administrasi Administrasi juga dapat diartikan sebagai : 1. Suatu aktivitas yang terutama bersangkutan dengan cara untuk menyelenggarakan tujuan yang telah ditentukan semula; 2. Suatu proses lazim terdapat dalam segenap usaha bersama, baik usaha berskala besar maupun kecil-kecilan; 3. Suatu proses pengorganisasian dan bimbingan orang-orang agar dapat melaksanakan suatu tujuan khusus; 4. Suatu proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. (Syafiie, Tanjung, Modeong, 1999:17) b. Administrasi Desa Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa. Rangkaian kegiatan yang digolongkan sebagai administrasi mencakup: (1) dilakukan oleh sekelompok orang (2 orang atau lebih); (2) berlangsung dalam suatu kerjasama; (3) dimaksudkan 3
untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Ketiga faktor inilah yang merupakan tanda pengenal atau ciri khas dari administrasi yang apabila faktor-faktor tersebut disingkat adalah sekelompok orang, kerjasama, dan tujuan tertentu. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kerjasama adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara teratur oleh lebih seorang yang menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak akan terjadi apabila dilakukan oleh masing-masing seorang diri. Administrasi adalah proses penyelenggaraan kegiatan untuk mewujudkan rencana/keputusan yang telah dibuat agar menjadi kenyataan, dengan cara mengatur kerja dan mengarahkan orangorang yang melaksanakannya. Selanjutnya konsep/pengertian pemerintah dan pemerintahan dalam kajian sistem pemerintahan Indonesia, pemerintah dibedakan dengan istilah pemerintahan. Menurut Saparin (1996:21) untuk membedakan pengertian kedua konsep tersebut, maka perlu diterangkan secara etimologis, yaitu : a. Pemerintah adalah kata nama subjek yang berdiri sendiri, contoh Pemerintah Daerah. b. Pemerintah adalah kata jadian yang disebabkan karena subjeknya mendapat akhiran "an" yang artinya pemerintah sebagai subjek melakukan tugas-tugas atau kegiatan, dimana cara melakukan kegiatan itu disebut pemerintahan.
4
METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis penelitian Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif atau penelitian naturalistik adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak berubah dalam simbol-simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjaring data atau informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek, atau bidang pada obyeknya (Nawawi, 1994:104-106). B. Fokus Penelitian Berdasarkan perumusan masalah, dikaitkan dengan konsep-konsep serta mengingat luasnya masalah yang diteliti, maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan dalam suatu focus penelitian, focus atau teori yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Kumorotomo dalam (Dwiyanto, 2002:50) yang mengemukakan beberapa kriteria dalam melihat kinerja organisasi pelayanan publik antara lain : 1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Keadilan 4. Daya tanggap Dalam penelitian ini penulis berfokus pada penyelenggaraan administasi umum karena, administrasi umum menyentuh langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. C. Informan Di dalam subjek penelitian kualitatif, informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, untuk itu harus ditentukan informan penelitian yang dapat disajikan sumber informasi. Dengan penelitian kualitatif informan penelitian dipilih secara “Purposive” berkaitan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan. Dalam penelitian ini informan dipilih secara sengaja yang terdiri dari beberapa informan yang dianggap memiliki pengetahuan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun Informan dalam penelitian yaitu mereka yang dapat memberikan informasi tentang penyelenggaraan administrasi di desa Tombatu III Selatan, yakni : 1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. 3 Aparat Desa 4. 3 Kepala Jaga 5. 5 Masyarakat D. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data akan dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi , wawancara mendalam (in depth interview) dan studi dokumen (Sugiono, 2007:147). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang mendalam sehingga dapat memahami penyelenggaraan tertib adminsitrasi pemerintahan di desa, maka pengumpulan data dilakukan dengan berbaur dan berinteraksi dengan subjek penelitian. Data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder Data Primer pada penelitian ini adalah berikut: 1. Hasil pengamatan terhadap penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan di desa Tombatu III Selatan Kecamatan Tombatu. 2. Hasil Wawancara mendalam pada Informan yang telah ditentukan Untuk data sekunder terdiri dari : 5
3. Data dan dokumentasi yang diperoleh di lapangan tentang penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan desa. E. Teknik Analisa Data Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuantemuan yang berdasarkan permasalahan yang diteliti. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan objektif sesuai dengan tujuan penelitian, maka setiap analisa dilakukan untuk melukiskan, merangkum, mengamati, menggambarkan bahkan meringkas hasil pengamatan yang telah dilakukan dilapangan, mengenai penyelenggaran tertib administasi pemerintahan di desa Tombatu III Selatan Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Administrasi Umum di Desa Tombatu III Selatan Administrasi yang dikenal di Indonesia dan di berlakukan sampai ke daerah tak terkecuali di Desa Tombatu III Selatan, ini berarti membantu, melayani atau memehuhi kebutuhan masyarakat sampai ke pelosok daerah. Di Indonesia-kan administrasi diartikan sebagai proses kegiatan penataan usaha kerja sama kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya setiap kegiatan diterangkan secara sistimatika dan dituliskan dengan maksud untuk memperoleh suatu ikhtiar mengenal keterangan-keterangan ini dalam keseluruhannya satu sama lain. Berdasarkan focus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, penelitian ini berfokus pada yang banyak dilaksanakan di desa Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum, terdiri dari: 1. Buku Data Peraturan Desa; 2. Buku Data Keputusan Kepala Desa; 3. Buku Data Inventaris Desa; 4. Buku Data Aparat Pemerintah Desa; 5. Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa; 6. Buku Data Tanah di Desa; 7. Buku Agenda; dan 8. Buku Ekspedisi. Sebelum penulis mewawancarai para informan, terlebih dahulu melakukan pengumpulan data sekunder yakni data-data yang berkaitan dengan penelitian yakni data-data mengenai administrasi umum. Ketersediaan informasi mengenai administrasi umum dapat digolongkan sudah baik. Buku mengenai peraturan desa telah ada dari beberapa tahun yang lalu, beserta dengan keputusan kepala desa buku-buku ini terus dicatat setiap ada aturan atau keputusan yang baru keluar, dicatat dan dipegang oleh sekretaris desa. Buku mengenai data inventaris desa terlihat ada di kantor desa namun dari hasil penelitian buku ini belum diperbaharui atau masih buku lama sudah ada beberapa inventaris baru desa yang belum dicatat, hal ini tidak jauh berbeda dengan buku mengenai aparat pemerintah sudah ada beberapa perubahan formasi di tubuh organisasi desa baik pegawai kantor desa maupun di aparat yang ada di jaga/ lingkungan. Buku agenda dan ekspedisi juga ada di dalam arsip kantor desa, tetapi jarang digunakan oleh aparat pada saat membawa surat hanya buku agenda saja yang terlihat ada catatan kegiatan terbaru aparat. Buku pencatatan tentang tanah adalah merupakan buku yang paling sering digunakan oleh aparat desa, hal ini dikarenakan seringnya masyarakat terlibat dalam jual beli tanah di desa, dan buku ini terlihat lengkap dengan pencatatannya. Berdasarkan focus penelitian yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya yang diambil dari 6
Kumorotomo dalam yang mengemukakan beberapa kriteria dalam melihat kinerja organisasi pelayanan publik antara lain : 1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Keadilan 4. Daya tanggap. 1. Efisiensi Efisiensi pelayanan yang diterapkan di Kantor Desa Tombatu III Selatan diberikan oleh aparat berupa tepat waktu dalam penyelesaian, melayani sesuai prosedur yang berlaku, memberikan pelayanan terpadu dan melayani dengan tidak menunda berkas pelayanan, tidak efisien apabila pelayanan dilakukan oleh aparat dengan menggunakan waktu yang lama, melayani di luar ketentuan yang berlaku, melayani secara terpisah-pisah, dan melayani dengan menunda waktu kerja secara optimal. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. Mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi Pemerintah lain yang terkait. Dalam kenyataannya yang terjadi di lapangan aparat desa selaku pihak pelayanan telah menajalankan tugasnya dengan baik. Meskipun tidak dapat dipungkiri terjadi kesalahan yang dapat merugikan masyarakat setempat. penulis mewawancarai Sekretaris Desa, dimana beliau mengatakan : Untuk efesiennya pelayanan di kantor kami selaku pimpinan, memberi arahan kepada bawahan untuk bekerja secara maksimal agar tidak terjadi keluhan-keluhan di masyarakat, memang perlu diakui masih ada beberapa kekurangan dalam pelayanan namun kamu terus berusaha memperbaikinya dengan meminta kritikan dan saran dari masyarakat untuk membangun pelayanan yang lebih baik. Biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan : Nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan menuntut biaya yang terlalu tinggi di luar kewajaran; Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar; dan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun ada beberapa pihak tertentu yang menggunakan “kesempatan dalam kesempitan” untuk mendapatkan keuntungan lebih dari yang telah ditentukan. . 2. Efektivitas Menentukan efektif atau tidaknya sebuah pelayanan publik, terlihat dari banyaknya publik yang melakukan pengurusan sesuai prasyarat pendaftaran yang disediakan dan melalui mekanisme pelayanan dengan mudah tanpa merasa mekanisme tersebut membebankan atau memberatkan publik. Aparat Desa Tombatu III Selatan berupaya untuk mewujudkan efektivitas pelayanan publik melalui beberapa dimensi antara lain pelayanan yang sederhana, jelas dan pasti, terbuka, efisien, ekonomis dan adil. Dimensi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terwujudnya efektivitas pelayanan publik. Disadari bahwa pelayanan yang ditemukan di Desa Tombatu III Selatan masih sering dipersepsikan oleh publik pelayanan yang tidak sederhana, berbelit-belit dan tidak mempermudah kelancaran suatu prosedur pelayanan dengan jenis pelayanan yang dilakukan. Akibat dari pelayanan yang tidak sederhana sering menimbulkan komplain atau keluhan pelayanan yang diberikan. Menurut soerang informan Bapak Fredy P seorang masyarakat Desa Tombatu III Selatan yang pernah mengurus administrasi Umum khususnya pengukuran tanah beliau mengatakan : saya pernah mengurus pembelian suatu bidang tanah disini, Data tanah di Desa ini sudah ada, dan terbilang lengkap, serta pelayanannya juga saya rasa maksimal. penulis menyimpulkan bahwa penyelenggaraan administrasi umum telah efektif. 7
3. Keadilan Keadilan mempertanyakan distnibusi dan alokasi layanan yang diselenggarakanoieh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan. Keduanya mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang mnyangkut pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini. . 4. Daya Tanggap Daya tanggap (responsiveness) Menurut Rambat Lupiyoadi (2001:148) daya tanggap adalah "suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu tanpa adanya suatu alasan yang jelas menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan". Sedangkan menurut Parasuraman dalam tjiptono (1998:69) salah satu dimensi dalam melihat kualitas suatu pelayanan adalah Responsiveness (daya tanggap); yaitu sikap tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan dengan cepat. Kecepatan pelayanan yang diberikan merupakan sikap tanggap dari petugas dalam pemberian pelayanan yang dibutuhkan. Sikap tanggap ini merupakan suatu akibat akal dan pikiran yang ditunjukkan pada pelanggan. A. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelenggaraan Tertib Tertib Adminsitrasi Di Desa Tombatu III Selatan. Adapun beberapa faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pelayanan umum di Desa Tombatu III Selatan, yaitu: a. Sarana dan Prasarana Inventaris sarana prasarana Desa Tombatu III Selatan diperoleh dari dana bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan daerah pembelian yang dibebankan pada anggaran daerah. Keadaan sarana prasarana desa Tombatu III Selatan sampai pada pelaksanaan penelitian belum memadai disana hanya ada sebuah laptop, serta printer yang banyak kali mengalami kerusakan. b. Sumber Daya Manusia/Aparatur Ada dua jalan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan SDM Aparatur yaitu dengan jalan pendidikan formal dan non formal. Untuk pendidikan formal ini nampaknya masih cukup sulit diterapkan karena keterbatasan dana dan kesempatan yang ada. Yang paling memungkinkan adalah pendidikan non formal yaitu melalui diklat-diklat baik diklat struk tural maupun diklat teknis. Di satu sisi Peningkatan Disiplin Aparatur juga diperlukan, dimana hal ini Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi kalau disiplin di kalangan aparatur sangat rendah. Hal ini seakan sudah membudaya dan kita dapat dengan mudah menemukan oknum-oknum yang tidak disiplin tersebut. Kemampuan aparat dalam menjalankan sistem sangat dibutuhkan, khususnya dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa juga sangat dibutuhkan aparat yang mampu contohnya menjalankan alat elektronik dan kemampuan mengarsip data. c. Akuntabilitas Akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik dalampenelitian dilihat melalui indikator-indikator kinerja yang meliputi: (1) acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi dalam proses penyelenggraan pelayanan publik. Indikator tersebut mencerminkan prinsip orientasi pelayanan yang dikembangkan oleh birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa; (2) tindakan yang dilakukan oleh aparat birokrasi apabila terdapat 8
masyarakat pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; dan (3) dalam menjalankan tugas pelayanan, seberapa jauh kepentingan pengguna jasa memperoleh prioritas dari aparat birokrasi. Aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik seringkali masih menerapkan standar nilai atau norma pelayanan secara sepihak, seperti pemberian pelayanan yang hanya berdasarkan pada juklak (petunjuk dan pelaksanaan) sehingga kecenderungan yang terjadi adalah lemahnya komitmen aparat birokrasi untuk akuntabel terhadap masyarakat yang dilayaninya.. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertangggung jawaban atau menjawab/menerangkan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Setiap program yang dilaksanakan didasari perencanaan strategik dengan memperhatikan dampak dan akibatnya, sehingga perencanaan yang dianggap berhasil dan gagal dilaporkan agar dievaluasi dan ditindak lanjuti.
PENUTUP A. KESIMPULAN Kesimpulan yang dapat diberikan dalam penelitian ini mengenai Kinerja Pemerintah Desa Dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa Tombatu III Selatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Kelengkapan data administrasi umu di Desa Tombatu III Selatan dapat dikatakan lengkap terlihat dari hasil penelitian data sekunder yang ada di kantor desa, namun masih ada beberapa kendala yakni ada data pengisiannya yang belum ter update 2. Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secar objektif, kriteria. seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan. Sedangkan efektivitas merupakan tujuan dari organisasi tersebut. Dari hasil penelitian, pelayanan penyelenggaraan tertib administrasi di desa Tombatu III Selatan telah berjalan efektif dan efesien, terlepas dari kesalahan-kesalahan kecil yang terjadi, namun keseluruhan penulis menyimpulkan demikian.
3. Hal demikian penulis menyimpulkan tentang keadilan dan daya tanggap dalam pelayanan, para aparat pemerintah desa melaksanakan pelayanan administrasi sesuai dengan peraturan yang ada tanpa membeda-bedakan masyarakat yang dilayani B. SARAN 1. Perlu adanya pendataan ulang mengenai inventaris desa serta administrasi umum lainnya, serta pemerintah desa secara rutin meninjau kembali atau merevisi mengenai kolom-kolom pengisian data mengenai administrasi umum, begitu juga data tanah yang paling banyak digunakan dalam pelayanan administrasi umum kepada masyarakat, pemerintah harus terus memperharui apabila terjadi perubahan agar tidak terjadi masalah dimasa yang akan dating 2. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan tertib adminstrasi seperti printer, computer serta lemari-lemari filling agar arsip serta data-data yang ada dapat terjaga dengan baik. 3. Perlu adanya pelatihan kepada aparat-aparat desa dalam pengurusan administrasi agar kemampuan aparat dalam pemahaman dan penyelenggaraan tertib administrasi dapat bertambah sehingga mampu meningkatkan kinerja dari pemerintah desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi di desa. 9
DAFTAR PUSTAKA Dharma, Agus. 2001. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta. Gajah Mada Dwiyanto. 2002. Sistem Manajemen Kinerja. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Faisal, Sanipah. 1995. Format dan Penelitian Sosial. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Cetakan Ke4. Garna Judistira K. 1991., Metode Penelitian Sosial:Penelitian dalam Ilmu Pemerintahan, Bandung: Primako Akademika Moleong, Lexy J, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000) Moekijat. 1995. Manajemen Personalia. Jakarta : Ghalia Indonesia. Nawawi, Hadari, dan Mimi, Martini. 1994. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Rasyid, M. 1992. Pembangunan Kualitas dan Usaha-Usaha Peningkatan Aparatur Pemerintah. Universitas Tadulako Palu Robbins, Stephen P. (2003). Perilaku organisasi. Jakarta : PT. Indeks Kelompok GRAMEDIA Sadu Wasistiono,Etin Indrayani,Andi Pitono,2006, Memahami Asas Tugas Pembantuan; Pandangan Legalistik, Teoritik, dan Implementatif, Penerbit Fokusmedia, Bandung. Saparin, Sumber. 1996. Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Ghalia Indonesia. Jakarta Siagian, SP. 1991. Administrasi Pembangunan. Haji Masagung. Jakarta __________1997, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta Sugiyono, Prof, DR, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, 2007, Alfabeta, Bandung Suryaningrat, Bayu. 1992. Pemerintah dan Administrasi Desa. Bandung:PT. Mekar Jaya. Sudarto, Aman. 1999. Analisis Kinerja. Surabaya : Diklat Prop. Dati I Jatim. Syafiie Kencana Ini, Djamaldin Tanjung, dan Supardan Modeong, 1999. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Timpe, A. Dale. 1992. Kinerja Pegawai Pemerintah. Jakarta : Elex Media Komputindo. Widjaya, AW. 1992. Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa. Rajawali Press. Jakarta Sumber Undang-Undang: Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa
10
