HUBUNGAN TINGKAT PENERAPAN PRINSIP PENGEMBANGAN MASYARAKAT DENGAN KEBERHASILAN PROGRAM CSR PT PERTAMINA
MUTMAINNA
DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2014
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA* Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Hubungan Tingkat Penerapan Prinsip Pengembangan Masyarakat dengan Keberhasilan Program CSR PT Pertamina adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor. Bogor, Juli 2014 Mutmainna NIM I34100063
ii
ABSTRAK MUTMAINNA. Hubungan Tingkat Penerapan Prinsip Pengembangan Masyarakat dengan Keberhasilan Program CSR PT Pertamina. Di bawah bimbingan TITIK SUMARTI. Pelaksanaan Corporate Social Responsibilty (CSR) merupakan sebuah keharusan bagi perusahaan sebagai wujud kepedulian terhadap kehidupan sosial dan lingkungan disamping mengejar keuntungan ekonomi. Salah satu bentuk pelaksanaan CSR adalah program pemberdayaan ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dengan keberhasilan program CSR PT Pertamina. Tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat diukur dari indikator kesesuaian program dengan kebutuhan peserta, pendampingan program, dan partisipasi peserta dalam program pemberdayaan ekonomi lokal. Ketercapaian indikator penerapan prinsip pengembangan masyarakat diharapkan berhubungan dengan keberhasilan program CSR PT Pertamina yang diukur dari tingkat partisipasi peserta dalam kelompok usaha bersama (KUB), tingkat pendapatan individu peserta program per tahun, dan tingkat keragaman nafkah peserta program. Penelitian yang dilaksanakan di desa Balongan dan Desa Majakerta, Indramayu ini menggunakan metode survei dengan 60 responden. Hasil penelitian menunjukkan (1) tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat berada pada tingkat sedang; (2) tingkat partisipasi peserta dalam program KUB berada pada tingkat nonpartisipasi (rendah); tingkat pendapatan peserta berada pada tingkat pendapatan rendah dan sedang; tingkat keragaman nafkah berada pada tingkat tinggi; (3) tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat berhubungan positif dengan tingkat partisipasi peserta dalam KUB; tidak berhubungan positif dengan tingkat pendapatan per tahun individu peserta program; tidak berhubungan positif dengan tingkat keragaman nafkah peserta program. Kata Kunci : CSR, tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat, keberhasilan program CSR, tingkat partisipasi.
iii ABSTRACT MUTMAINNA. Relationship Between The Principles Implementation Level of Community Development with The Success of CSR Programs PT Pertamina. Under the guidance of TITIK SUMARTI. The Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) is a must for the company as an expression of concern for the social life and environment in addition to pursuit of economic profit. One form of implementation of CSR is the empowerment of local economy. This study aims to analyze the relationship between the principles implementation level of community development with the success of CSR program PT Pertamina. The principles implementation level of community development measured indicators of the program suitability to the participants needs, mentoring programs and participation in local economic development programs. Attainment the principles implementation level of community development indicators are expected relate to the success of CSR programs PT Pertamina that measured from the participation level in KUB, the individual income level in one year, and diversity of income levels program participants. This research conducted in Balongan and Majakerta village, Indramayu using survey methods with 60 respondents. Results showed (1) the principles implementation level of community development is at a medium level; (2) the participation level in KUB is at the level of non-participation (low); the individual income level is at the low and medium income level; diversity of income levels are at a high level; (3) the principles implementation level of community development is positively related to the participation level in KUB; not positively related to the individual income level; not positively related to the diversity of income levels program participants.
Keywords: CSR, the principles implementation level of community development, the success level of CSR programs, participation level. .
iv
HUBUNGAN TINGKAT PENERAPAN PRINSIP PENGEMBANGAN MASYARAKAT DENGAN KEBERHASILAN PROGRAM CSR PT PERTAMINA
MUTMAINNA
Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2014
v Judul Skripsi Nama NIM
: Hubungan Tingkat Penerapan Prinsip Pengembangan Masyarakat dengan Keberhasilan Program CSR PT Pertamina : Mutmainna : I34100063
Disetujui oleh
Dr. Ir Titik Sumarti MC, MS Pembimbing
Diketahui oleh
Dr. Ir Siti Amanah, M.Sc Ketua Departemen
Tanggal Lulus:
vi
vii
PRAKATA Untaian rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, yang masih memberikan nikmat waktu yang bermanfaat bagi penulis sehingga skripsi dengan judul “Hubungan Tingkat Penerapan Prinsip Pengembangan Masyarakat dengan Keberhasilan Program CSR PT Pertamina” dapat diselesaikan tanpa hambatan dan masalah yang berarti. Shalawat senantiasa penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW, keluarga beliau, dan para sahabat hingga tabi’in dan pengikutnya hingga hari akhir. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada: 1. Etta dan Mama tercinta (Ir.H. Suwardi Tahe dan Hj. Nurasiah, S.PdI), adikadikku (Rahmadani, Nurul Muflihah, dan Rifkatul Amanah), Ta Tenry dan seluruh keluarga. Sumber motivasi utama yang telah mendukung segala pilihan penulis, memberikan doa, kasih sayang, dukungan moril maupun materiil, pengertian dan kesabaran yang sangat berlimpah sampai saat ini. 2. Dr. Ir. Titik Sumarti MC, MS. selaku dosen pembimbing yang telah banyak mencurahkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan, arahan, saran serta kritik yang membangun dan sangat berarti selama penulisan skripsi ini. 3. St. Khadijah Hardiyanti, Pratiwi Hamzah, Andi Nurzamzam Arman, Anis Fauziyyah, Nur Mujahidah Syam, Fitriah Idris, Nydia Ainur S dan Nurul Fajriah teman, sahabat, dan saudara yang telah memberikan dukungan dan berbagi rasa selama hidup seatap di Wisma Cendana 53. 4. Dinasti Tri Ranti, Hermin Rahayu Pertiwi, Meziriati Hendri, Teman sebimbingan (Gebyar Trisula, Chyntia Wijaya, Mona De Anesya), Saefihim, Deslaknyo, seluruh keluarga SKPM 47, teman seperjuangan yang senantiasa mendukung dalam proses pembelajaran, memberi semangat dan motivasi bagi penulis. 5. Tim pendamping CSR PT Pertamina, Mas Rois, Mas Aris, Kak Irma, Kak Wulan, Mas Maul, Kal Alvi, Mas Puguh yang telah membantu dalam proses penelitian di Indramayu. 6. Keluarga IKAMI SUL-SEL-BAR (Amri Maulana, Nardi, Ceceng, Vivi, Ika, Yunus, dll) teman satu rantau layaknya keluarga bagi penulis. 7. Keluarga besar HIMASIERA dan Sanggar Juara yang telah memberikan kesempatan dan pengalaman berharga dalam aksi-aksi pemberdayaan masyarakat. Serta praktikan Dasar-Dasar Komunikasi yang memberikan banyak pembelajaran dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. 8. Semua pihak yang telah memberikan doa, semangat, bantuan, dan kerjasama selama ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca dalam memahami lebih jauh tentang “Hubungan Tingkat Penerapan Prinsip Pengembangan Masyarakat dengan Keberhasilan Program CSR PT Pertamina”
Bogor, Juli 2014 Mutmainna
viii
ix
DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN PENDAHULUAN Latar Belakang Rumusan Masalah Tujuan Penelitian Kegunaan Penelitian PENDEKATAN TEORITIS Tinjauan Pustaka Definisi dan Tujuan Corporate Social Responsibility (CSR) Isu dan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat Konsep Partisipasi Konsep Keberhasilan Program Kerangka Pemikiran Hipotesis Definisi Operasional PENDEKATAN LAPANGAN Lokasi dan Waktu Penelitian Metode Penelitian Teknik Penentuan Informan dan Responden Teknik Pengumpulan Data Teknik Pengolahan dan Analisis Data PROFIL DESA Kondisi Geografis Karakteristik Penduduk Kondisi Ekonomi Struktur Sosial Masyarakat Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal Karakteristik Peserta Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal Ikhtisar TINGKAT PENERAPAN PRINSIP PENGEMBANGAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kesesuaian Program dengan Kebutuhan Peserta Pendampingan program Partisipasi Peserta dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal Tingkat Penerapan Prinsip Pengembangan Masyarakat dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat
xiii xiv xiv 1 1 3 4 4 5 5 5 6 9 10 11 13 14 15 17 17 17 17 18 18 21 21 22 22 24 25 26 30 31 33 33 34 34 38
x Ikhtisar 39 KEBERHASILAN PROGRAM CSR PT PERTAMINA 41 Tingkat Partisipasi Peserta dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) 41 Tingkat Pendapatan 42 Tingkat Keragaman Nafkah 43 Ikhtisar 43 TINGKAT PENERAPAN PRINSIP PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN HUBUNGANNYA DENGAN KEBERHASILAN PROGRAM CSR PT PERTAMINA 45 Hubungan Tingkat Penerapan Prinsip Pengembangan Masyarakat Dengan Tingkat Partisipasi Peserta dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) 45 Hubungan Tingkat Penerapan Prinsip Pengembangan Masyarakat Dengan Tingkat Pendapatan Peserta Program 46 Hubungan Tingkat Penerapan Prinsip Pengembangan Masyarakat Dengan Tingkat Keragaman Nafkah Peserta Program 48 Ikhtisar 49 SIMPULAN DAN SARAN 51 Simpulan 51 Saran 51 DAFTAR PUSTAKA 53 LAMPIRAN 55 RIWAYAT HIDUP 71
xi
DAFTAR TABEL
1 2 3 4 5 6
7
8
9
10
11
12
13 14
15
16
17
Tingkat partisipasi masyarakat menurut tangga partisipasi Arnstein Definisi operasional tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat Definisi operasional tingkat partisipasi. Jumlah dan persentase jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Tahapan pencapaian target program pemberdayaan ekonomi lokal Jumlah dan persentase peserta program menurut tingkat kesesuaian program dalam program pemberdayaan ekonomi lokal PT Pertamina pada tahun 2014 Jumlah dan persentase peserta program menurut tingkat pendampingan program dalam program pemberdayaan ekonomi lokal PT Pertamina pada tahun 2014 Jumlah dan persentase peserta program menurut tingkat partisipasinya pada tahap perencanaan program pemberdayaan ekonomi lokal PT Pertamina pada tahun 2014 Jumlah dan persentase peserta program menurut tingkat partisipasinya pada tahap pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi lokal PT Pertamina pada tahun 2014 Jumlah dan persentase peserta program menurut tingkat partisipasinya pada tahap evaluasi program pemberdayaan ekonomi lokal PT Pertamina pada tahun 2014 Jumlah dan persentase peserta program menurut tingkat partisipasinya dalam program pemberdayaan ekonomi lokal PT Pertamina pada tahun 2014 Jumlah dan persentase peserta program menurut tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi lokal PT Pertamina pada tahun 2014 Jumlah dan persentase peserta program menurut tingkat partisipasinya dalam Kelompok usaha bersama pada tahun 2014 Jumlah dan persentase peserta program menurut tingkat pendapatan dari pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi lokal PT Pertamina pada tahun 2014 Jumlah dan persentase peserta program menurut tingkat keragaman nafkah setelah mengikuti program pemberdayaan ekonomi lokal PT Pertamina pada tahun 2014 Jumlah dan persentase peserta program menurut tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program CSR pemberdayaan ekonomi lokal dan tingkat partisipasi peserta dalam Kelompok usaha bersama pada tahun 2014 Jumlah dan persentase peserta program menurut tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program CSR pemberdayaan ekonomi lokal dan tingkat pendapatan peserta program CSR pada tahun 2014
11 15 16 23 26
33
34
35
36
36
37
38 41
42
43
46
47
xii 18 Jumlah dan persentase peserta program menurut tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program CSR pemberdayaan ekonomi lokal dan tingkat keragaman nafkah peserta program CSR pada tahun 2014
48
DAFTAR GAMBAR 1 Kerangka pemikiran hubungan tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dengan tingkat keberhasilan program CSR PT Pertamina 2 Luas penggunaan lahan Desa Balongan pada tahun 2013 3 Luas penggunaan lahan Desa Majakerta pada tahun 2013 4 Sosialisasi program perikanan tangkap kepada nelayan Desa Majakerta. 5 Proses pemanenan hasil program budidaya lele. 6 Proses monitoring program peternakan.
14 21 22 27 28 29
DAFTAR LAMPIRAN 1 2 3 4 5 6
Peta lokasi penelitian Alur waktu penelitian Kerangka sampling dan sampel penelitian Hasil pengolahan data Dokumentasi Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat agar tercapainya keberhasilan suatu program 7 Pertanyaan Mendalam
55 56 57 61 62 63 67
1
PENDAHULUAN
Bab ini memuat latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Latar belakang penelitian menguraikan pentingnya penelitian tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dan hubungannya dengan keberhasilan CSR PT Pertamina dalam program pemberdayaan ekonomi lokal di Desa Balongan dan Desa Majakerta, Indramayu. Pada bagian masalah penelitian diuraikan permasalahan yang akan dianalisis oleh penulis yakni sejauhmana tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi lokal, sejauhmana tingkat keberhasilan program CSR PT Pertamina, dan bagaimana hubungan tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dengan keberhasilan program CSR PT Pertamina. Tujuan penelitian secara umum adalah untuk menganalisis hubungan tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dengan keberhasilan program CSR PT Pertamina. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para pihak terkait.
Latar Belakang Masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Balongan dan Desa Majakerta Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu adalah masyarakat yang termasuk dalam Ring 1 wilayah operasi kilang minyak PT Pertamina Balongan. Dari pemaparan pendamping lapang CSR PT Pertamina di kedua desa tersebut, diperoleh informasi bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat pada umumnya belum mencapai kesejahteraan. Masyarakat disekitar perusahaan masih banyak yang berada pada kondisi miskin karena tidak memadainya lapangan pekerjaan, tingkat pendapatan yang masih rendah, kapasitas SDM yang lemah, kurangnya pendidikan, dan tidak adanya akses yang diberikan untuk mengelola sumber daya yang ada. Pada tahun 2010 terjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi PT Pertamina. Permasalahan tersebut dilandasi ketidakpuasan masyarakat terhadap perusahaan yang tidak memedulikan kondisi sosial ekonomi mereka. Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja menjadi penyebab utama ketidakpuasan masyarakat. Hal tersebut akhirnya berupaya diselesaikan dan diperbaiki kembali oleh PT Pertamina dengan salah satu jalan yakni dilaksanakannya program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal. Program pemberdayaan ekonomi lokal tersebut merupakan salah satu program, khususnya di dua desa yakni Desa Balongan, dan Desa Majakerta, meliputi kegiatan budidaya lele, perikanan tangkap, dan peternakan. Program pemberdayaan ekonomi lokal merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh CSR PT Petamina bekerjasama dengan P4W (Pusat Pengkajian, Pengembangan, dan Perencanaan Wilayah) LPPM IPB. Upaya pemberdayaan masyarakat tersebut merupakan salah satu strategi untuk menjaga keberlanjutan PT Pertamina dalam menjalankan usahanya. Program
2 pemberdayaan ekonomi lokal tersebut sangat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sehingga terbangun sinergi yang baik, khususnya dalam memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pelaksanaan program CSR sudah semestinya dilakukan oleh PT Pertamina yang merupakan salah satu perusahaan pengolahan minyak dan gas bumi negara di Indonesia yang termasuk dalam BUMN. Komitmen penyediaan dana untuk program CSR Pertamina adalah sebesar 1% dari prognosis laba perseroan dengan pembagian realisasi 80% dana untuk program CSR perusahaan yang direncanakan dan 20% dana untuk program yang sifatnya responsif (EC1) (PT Pertamina 2011). Oleh karena itu, PT Pertamina telah menerapkan beberapa program CSR bagi masyarakat desa binaan sekitar perusahaan mereka. Salah satu program yang telah dilaksanakan PT Pertamina yakni program bina desa mandiri yang salah satunya berfokus pada program pemberdayaan ekonomi lokal. Beberapa perusahaan besar yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam telah mampu mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan CSR-nya dengan baik, namun beberapa perusahaan lainnya ada juga yang belum mampu mengefektifkan pelaksanaan kegiatan CSR sehingga tercapai taraf keberhasilan. Hal ini didorong oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tidak menerapkan konsep-konsep pengembangan masyarakat misalnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak ada pendampingan dan tidak dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut menyukseskan program-program CSR tersebut. Faktor tersebut pada akhirnya menyebabkan pelaksanaan kegiatan CSR tidak mampu berkembang secara efektif untuk mencapai tujuannya, yakni memberdayakan masyarakat dan lingkungannya agar kesejahteraan itu tercapai (Rahmawati 2010). Menurut Mapisangka (2009), implementasi program CSR diarahkan pada tercapainya peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat di sekitar perusahaan. Hal ini karena perusahaan dan masyarakat pada dasarnya merupakan kesatuan elemen yang dapat menjaga keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Lebih jauh lagi dalam lingkungan bisnis perusahaan, masyarakat disekitar perusahaan pada dasarnya merupakan pihak yang perlu mendapatkan apresiasi. Apresiasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan kondisi sosial ekonomi mereka melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kegiatan CSR perusahaan. Implementasi CSR merupakan perwujudan komitmen yang dibangun oleh perusahaan yang bertujuan untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan tersebut dapat dikatakan sebagai timbal balik perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya karena perusahaan telah mengambil keuntungan atas masyarakat dan lingkungan sekitarnya (Susiloadi 2008). Salah satu aturan dasar dari pemerintah Indonesia yang membuat konsep CSR tersebut harus direalisasikan dan diimplementasikan oleh setiap perusahaan di Indonesia karena diberlakukannya Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UU-PT) yang salah satu pasal dalam UU-PT 2007 tersebut, yakni dalam pasal 74 ayat 1, disebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, setiap perusahaan kini wajib mengeluarkan dana perusahaannya untuk mengimplementasikan dan membuat program CSR yang ditujukan bagi seluruh stakeholder terkait.
3 Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dapat dijelaskan melalui berbagai bentuk aktivitas perusahaan seperti program pembangunan atau pengembangan komunitas, pelayanan komunitas, dan pemberdayaan komunitas. Beberapa perusahaan besar telah mampu mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan CSR-nya dengan baik melalui berbagai macam program. Seringkali program CSR yang dilakukan hanya berlandaskan prinsip partisipasi seluruh stakeholder demi tercapainya keberhasilan program. Padahal keberhasilan suatu program dapat tercapai secara efektif bila dalam pelaksanaannya menerapkan beberapa prinsip pengembangan masyarakat yang dapat dilihat dari sejauhmana program tersebut telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menggunakan kealihan dari luar yang diperlukan (pendampingan). Tidak hanya itu program juga harus bersifat partisipatif. Ketika suatu program CSR dapat dilaksanakan berdasarkan prinsipprinsip pengembangan masyarakat dan terjadi partisipasi aktif dalam pelaksanaannya maka program tersebut diharapkan mencapai keberhasilan sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji hubungan tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dengan keberhasilan program CSR PT Pertamina.
Rumusan Masalah Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi unsur penting bagi perusahaan dalam menjamin keberlanjutan bisnisnya dan merupakan wujud tanggungjawab sosial perusahaan terhadap sosial dan lingkungannya atas dampak operasional yang telah dilakukan. Industri yang sangat menggantungkan kegiatan operasionalnya kepada sumber daya alam ini telah memiliki kesadaran akan dampak operasionalnya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Hal tersebut terbukti dengan kerja keras PT Pertamina dalam melaksanakan berbagai program CSR dengan baik yang bertujuan untuk memberikan manfaat terhadap masyarakat di berbagai desa binaannya khususnya di Desa Balongan dan Desa Majakerta. PT Pertamina telah berupaya melaksanakan program CSR-nya berlandaskan prinsipprinsip pengembangan masyarakat. Namun belum diketahui sejauhmana tingkat penerapan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat yang dilakukan PT Pertamina pada program pemberdayaan ekonomi lokal. Oleh karena itu, pertanyaan yang akan dikaji lebih lanjut adalah sejauhmana tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi lokal. Pelaksanaan program CSR PT Pertamina bekerjasama dengan P4W LPPM IPB, fokus pada program pemberdayaan ekonomi lokal, dan berupaya menerapkan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat. Hal tersebut tentunya dilakukan demi tercapainya keberhasilan program. Program CSR pemberdayaan ekonomi lokal telah memasuki tahun keempat, dan dalam pelaksanaannya diharapkan memberikan pengaruh terhadap tingkat partisipasi peserta dalam KUB, tingkat pendapatan peserta program dalam setahun dan tingkat keragaman nafkah peserta program. Namun belum diketahui sejauhmana keberhasilan program CSR dalam program pemberdayaan ekonomi lokal yang telah dicapai PT Pertamina. Oleh karena itu, menjadi penting untuk dianalisis sejauhmana keberhasilan program CSR PT Pertamina.
4 PT Pertamina berusaha menjaga keberlanjutan perusahaannya dengan jalan melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder terkait. Hal tersebut khususnya ditujukan pada masyarakat desa binaannya melalui berbagai program CSR misalnya program pelatihan dan bantuan modal usaha untuk beternak, budidaya, pengolahan sumber daya alam, dll. Khusunya di Desa Balongan dan Desa Majakerta, program yang dijalankan yakni budidaya lele, perikanan tangkap dan peternakan. Program tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat sehingga dapat tercapai keberhasilan program CSR. Namun belum diketahui apakah ada hubungan antara tingkat penerapan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat dengan keberhasilan program CSR. Oleh karena itu, sangat penting mengkaji bagaimana hubungan tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dengan keberhasilan program CSR PT Pertamina.
Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian secara umum adalah untuk menganalisis “Hubungan Tingkat Penerapan Prinsip Pengembangan Masyarakat dengan Keberhasilan Program CSR PT Pertamina” dan secara khusus bertujuan untuk: 1. Menganalisis tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi lokal. 2. Menganalisis keberhasilan program CSR PT Pertamina, dilihat dari: tingkat partisipasi peserta dalam KUB, tingkat pendapatan peserta program dalam setahun dan tingkat keragaman nafkah peserta program. 3. Menganalisis hubungan tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dengan keberhasilan program CSR PT Pertamina. Kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para pihak yang berminat maupun yang terkait dengan masalah CSR, khususnya kepada : 1. Peneliti untuk menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai CSR dan mampu memaknai secara ilmiah fenomena yang terlihat. Sedangkan untuk civitas akademika dapat memperoleh koleksi terbaru penelitian yang akan memperkaya perkembangan pengetahuan mengenai CSR. 2. Kalangan non akademisi, seperti perusahaan bermanfaat menjadi bahan pertimbangan dan data untuk mengevaluasi penerapan program CSR yang telah dilaksanakan yang berbasiskan pengembangan masyarakat. Selain itu perusahaan dapat memiliki data dan informasi terbaru yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektifitas. 3. Masyarakat, dapat memperoleh pengetahuan serta gambaran mengenai tingkat pendidikan masyarakat akibat dampak program CSR yang telah dilaksanakan. 4. Pemerintah, diharapkan dapat menentukan arah kebijakan dan peraturan mengenai CSR yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
5
PENDEKATAN TEORITIS
Tinjauan Pustaka berisi berbagai konsep dan teori yakni definisi dan tujuan CSR, isu dan implementasi CSR, prinsip-prinsip pengembangan masyarakat, konsep partisipasi, konsep keberhasilan program yang terdiri atas konsep pendapatan dan konsep keragaman nafkah. Selanjutnya pada bagian kerangka pemikiran diuraikan mengenai alur logika pemikiran dan hubungan antara konsep tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dengan konsep keberhasilan program CSR PT Pertamina. Kemudian dipaparkan hipotesis yang menghubungkan antara variabel tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dengan tingkat partisipasi dalam KUB; dengan tingkat pendapatan individu peserta program dalam setahun; dengan tingkat keragaman nafkah peserta program. Pada bagian definisi operasional dijelaskan mengenai batasan secara spesifik setiap variabel yang digunakan yakni tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat, tingkat partisipasi, tingkat pendapatan dan tingkat keragaman nafkah peserta program.
Tinjauan Pustaka
Definisi dan Tujuan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam lingkungan masyarakat, dunia usaha merupakan bagian dari komunitas yang memiliki tanggung jawas sosial terhadap seluruh pihak disekitarnya. The World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, komunitas lokal, dan komunitas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Khusnul (2009) yang juga mendefenisikan CSR sebagai komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. CSR merupakan salah satu wujud partisipasi dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan untuk mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar melalui penciptaan dan pemeliharaan keseimbangan pada tiga aspek yang sangat penting. Dengan perkataan lain, Corporate Social Responsibility (CSR) bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara mencetak keuntungan yang harus seiring dan berjalan selaras dengan fungsi-fungsi sosial dan pemeliharaan lingkungan hidup demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (Ambadar 2008). Selanjutnya, menurut Wibisono (2007), definisi CSR yakni sebagai tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan
6 lingkungan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena itu CSR adalah nilai moral yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan sesuai dengan hati yang tulus oleh setiap perusahaan bagi peningkatan kesejahteraan stakeholder perusahaan. Secara umum, CSR dapat didefinisikan sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat disekitarnya melalui berbagai program pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kemampuan manusia sebagai individu agar tercapai keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Berbagai program CSR yang dilakukan khususnya pada bidang sosial kemasyarakatan diharapkan dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat sehingga memberikan manfaat kepada seluruh pihak khususnya masyarakat sendiri dalam meningkatkan taraf hidup mereka menjadi lebih sejahtera.
Isu dan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Setiap perusahaan tentunya menginginkan tercapainya kondisi keberlangsungan bagi usaha yang dijalankan. Hal tersebut dapat dicapai dengan menerapkan konsep Corporate Social Responsibility (CSR). Menurut Anatan (2010), CSR menjadi isu penting dalam menjamin kelangsungan hidup dunia usaha saat ini. Pada kenyataannya, kondisi yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa peran dunia usaha selama ini hanya sebatas pemberian dukungan dana secara sukarela (voluntary) dan kedermawanan (philanthropy) kepada masyarakat sehingga kegiatan yang dilaksanakan kurang memberikan manfaat yang berarti. Hal tersebut cenderung memunculkan rasa kekecewaan masyarakat dan pemerintah akan rendahnya peran dunia usaha dalam kehidupan sosial. Tidak hanya itu, terdapat kecenderungan bahwa pelaksanaan CSR hanya di mata konsumen mereka untuk meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan dukungan pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat. Peran pemerintah dalam hubungan dengan perusahaan diperlukan bukan sebagai pihak pengatur atau pengendali tetapi lebih berperan sebagai mitra. Peran pemerintah diperlukan bukan hanya untuk membuat kebijakan, melainkan juga memfasilitasi dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Semakin besarnya tekanan dari berbagai pihak agar perusahaan melaksanakan CSR tidak hanya sebatas pemberian dukungan dana secara sukarela (voluntary) dan kedermawanan (philanthropy) akhirnya mampu membuat dunia usaha lebih bijak dalam melaksanakan CSR. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ambadar (2008) yang mengemukakan bahwa dalam perkembangan CSR telah terjadi pergeseran paradigma pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang meliputi corporate charity, corporate philantrophy, dan corporate citizenship. Dapat diartikan bahwa konsep tanggung jawab sosial perusahaan mulai menuju pada implementasi yang sebenarnya melalui pelaksanaan berbagai program yang berhubungan dengan peningkatan ekonomi, pelestarian lingkungan serta pemberdayaan masyarakat.
7 Pengimplementasian berbagai program CSR tentunya dilatar belakangi oleh banyak hal. Menurut Ambadar (2008), beberapa motivasi dan manfaat yang diharapkan perusahaan dengan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan yakni perusahaan terhindar dari reputasi negatif perusak lingkungan yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek tanpa memperdulikan akibat dari perilaku buruk perusahaan, kerangka kerja etis yang kokoh dapat membantu para manajer dan karyawan menghadapi masalah, perusahaan mendapat rasa hormat dari kelompok inti masyarakat yang membutuhkan keberadaan perusahaan khususnya dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan, dan perilaku etis perusahaan aman dari gangguan lingkungan sekitar sehingga dapat beroperasi secara lancar. Semua motivasi tersebut tentunya bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan namun disisi lain juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Masyarakat merupakan pihak yang akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu perusahaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa ketika perusahaan melaksanakan tanggung jawabnya tidak hanya dibidang ekonomi dan lingkungan yakni khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat maka hal tersebut akan menjamin keberlangsungan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Keberlangsungan perusahaan dapat terjadi karena kebutuhan masyarakat turut menjadi perhatian khusus oleh perusahaan yang diharapkan dapat berujung pada kesejahteraan sehingga tidak menimbulkan aksi-aksi negatif yang dapat merugikan perusahaan. Harapannya masyarakat dapat memberikan respon positif serta mendukung keberlanjutan perusahaan karena kedua pihak sama-sama mendapatkan manfaat dari keberadaan satu sama lain. Hal ini sejalan dengan landasan teoritik dari Elkington (Anatan, 2010) bahwa CSR merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan yang didasari tiga prinsip dasar yang meliputi profit, people dan planet (3P). Profit, sebagai lembaga usaha dengan profit oriented, perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan sehingga perusahaan dapat terus beroperasi dan berkembang. People, untuk menjamin kelangsungan hidup dan meningkatkan daya saing perusahaan, perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan dan manusia yang merupakan aset berharga dalam organisasi maupun negara. Wujud program CSR yang berorientasi sosial atau people adalah pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, pemberian bantuan modal usaha mikro. Planet, kepedulian terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati bisa dilakukan melalui pelaksanaan program penghijauan. Ketiga faktor ini saling berkaitan erat satu sama lain dan bersifat dinamis tergantung kondisi dan tekanan sosial, politik, ekonomi dan lingkungan, serta kemungkinan adanya konflik kepentingan antar berbagai pihak yang dapat mempengaruhi program CSR. Berdasarkan konsep Triple Bottom Line tersebut seharusnya konsep dan implementasi CSR mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial dalam peningkatan kualiatas hidup masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan yang berkesinambungan ke arah yang lebih baik. Menurut Soemanto seperti dikutip Muryaningrum (2010), setiap perusahaan sudah selayaknya memahami bahwa setiap perusahaan yang hadir di tengah komunitas tertentu, akan menjadi bagian dari lingkungan sosial tertentu. Oleh karena itu perusahaan seharusnya
8 menyadari dan tidak hanya cukup mengetahui bahwa lingkungan sosial harus dijaga, dengan cara mengusahakan kurangnya dampak atau imbas psikologis, ekonomi, dan budaya terhadap orang disekelilingnya. Perhatian terhadap manusia di sekeliling perusahaan harus semakin ditingkatkan jika perusahaan menyandang nama sebagai industri dengan skala besar. Hal ini semata-mata demi keberlangsungan perusahaan. Dalam pelaksanaannya, menurut Nugraha et al. (2005), CSR mempunyai lima pilar aktivitas yakni building human capital (secara internal perusahaan dituntut menciptakan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang handal; secara eksternal perusahaan dituntut untuk melakukan pemberdayaan masyarakat), strengthening economies (perusahaan dituntut untuk tidak kaya sendiri, komunitas di lingkungannya miskin), assesing social cohesion (perusahaan dituntut untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik), encouraging good governance (dalam menjalankan bisnisnya perusahaan harus menjalankan tata kelola bisnis dengan baik), dan protecting the environment (perusahaan harus berusaha keras menjaga kelestarian lingkungan). Lima pilar aktivitas CSR tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan sangat besar kepada lingkungan sekitarnya. Perusahaan diharuskan dapat melakukan aksi-aksi untuk memberdayakan masyarakat disekitar perusahaan, sehingga terjadi proses empowerment. Proses pemberdayaan dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pelatihan (capacity building) sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga sangat erat kaitannya antara pelaksanaan program CSR oleh perusahaan-perusahaan dan seberapa besar kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Pelaksanaan berbagai program CSR harus melalui tahapan dan sistematika yang baik. Khususnya pada program pemberdayaan masyarakat, selain harus direncanakan dengan sistematis dan baik, strategi yang dirumuskan harus dapat tepat sasaran agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Menurut Khusnul (2009), strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan program CSR demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yakni dengan meningkatkan kualitas potensi sumber daya manusia agar mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam secara optimal, meningkatkan kualitas teknologi dan membantu permodalan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara optimal dan meningkatkan pendapatan penduduk, melakukan penyuluhan dan pembinaan dalam lingkungan penduduk mengenai permasalahan pertanian dan peternakan dan permasalahan sosial kependuduk untuk menghadapi berbagai bahaya yang mengancam, serta melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kelemahan internal seperti penggunaan teknologi dan modal yang rendah dalam rangka meningkatkan resistensi (daya tahan/kekebalan) terhadap berbagai ancaman yang selalu datang. Dapat diartikan bahwa strategi tersebut diupayakan menyentuh hal-hal mendasar yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas potensi sumber daya manusia utamnya menjadi hal mendasar dan penting yang harus dilakukan agar tercapai suatu keberdayaan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Beberapa contoh pelaksanaan program CSR buktinya berhasil dalam memberdayakan dan menghilangkan ketergantungan masyarakat sehingga mereka menjadi lebih mandiri. Salah satu contoh kisah sukses implementasi CSR adalah program mitra produksi sampoerna (MPS) yang dilaksanakan oleh PT HM
9 Sampoerna . Program kemitraan ini dilakukan dengan perusahaan kecil dan menengah, koperasi, dan pondok pesantren untuk menjadi mitra produksi perusahaan sejak tahun 1994 dan telah melahirkan sebanyak 25 MPS. MPS dirancang dengan pendekatan saling menguntungkan (win-win approach). Melalui kegiatan kemitraan ini perusahaan memperoleh beberapa manfaat seperti: 1) peningkatan kapasitas produksi secara signifikan tanpa investasi untuk perluasan lahan dan pembangunan pabrik, 2) masalah tenaga kerja menjadi urusan mitra produksi sampoerna, demikian halnya dengan masalah dana pensiun dan hak-hak tenaga kerja lain, 3) biaya pengangkutan lebih murah dibandingkan jika perusahaan harus mengangkut barang jadi ke sentra produksi, 4) dengan model kerjasama kemitraan maka nama Djie Sam Soe dan HM Sampoerna akan tersosialisasi dengan sendirinya di lingkungan kemitraan, 5) tenaga kerja di MPS dapat menjadi panutan sehingga konsumen lain menikmati rokok-rokok produksi PT HM Sampoerna. Manfaat utama yang dirasakan komunitas adalah penyerapan tenaga kerja, transfer teknologi, dan menghidupkan ekonomi pedesaan. 1
Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat Pelaksanaan program CSR yang dilakukan setiap perusahaan memiliki tujuan dan fokus yang berbeda-beda. Secara umum semua pihak khususnya perusahaan mengharapkan tercapainya keberhasilan dari pelaksanaan program CSR. Dalam konsep pengembangan masyarakat, keberhasilan suatu program CSR dapat dinilai dari sejauh mana program tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsipprinsip pengembangan masyarakat. Ife (1995) menjelaskan bahwa terdapat dua puluh dua prinsip pengembangan masyarakat yakni merupakan pembangunan secara terpadu, mengembangkan proses untuk melawan ketimpangan struktural, memahami dan berkomitmen terhadap hak-hak asasi manusia, berkelanjutan, memiliki tujuan dan strategi pemberdayaan, menghubungkan antara persoalan individu dengan struktural, mengembangkan kepemilikan masyarakat, mengembangkan keswadayaan masyarakat, independensi dari negara, memiliki tujuan jangka menengah dan visi ideal, berdasarkan inisiatif dan potensi pengembangan yang tumbuh dari masyarakat sendiri, berdasarkan pada langkahlangkah pengembangan, adanya pendampingan, memperkuat kesatuan masyarakat, menggunakan pendekatan proses dan hasil, proses yang selaras dengan tujuan, anti kekerasan, bersifat inklusif, berdasarkan konsesus, mengembangkan kerjasama, partisipatif, sesuai kebutuhan bersama. Dari keseluruhan prinsip tersebut, terdapat tiga indikator penting yang harus diterapkan bila diharapkan tercapainya keberhasilan suatu program yaitu kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, pendampingan, dan partisipasi. Kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat maksudnya adalah program pengembangan masyarakat harus mengembangkan proses dan struktur masyarakat yang mampu menyelenggarakan kebutuhan anggota masyarakatnya dengan memperhatikan perspektif ekologi dan keadilan sosial berdasar kesepakatan. Indikator 1
Anatan, Lia. 2010. Corporate Social Responsibility (CSR) : Tinjauan Teoritis dan Praktis di Indonesia. Jurnal Manajemen. [Internet]. [diacu 2013 November 11]. 13(2). Tersedia dari http://majour.maranatha.edu/index.php/jurnal_manajemen/article/view/220/pdf
10 pendampingan berkaitan dengan orang luar dalam pengembangan masyarakat yang mau bekerja dengan menghargai keunikan masyarakat yang ada, memfasilitasi, mendorong terjadinya komunikasi yang lebih setara dan proses saling belajar, serta tidak mendorong pilihan pemecahan masalah dari luar melainkan dari masyarakat sendiri.
Konsep Partisipasi Tingkat keberhasilan sebuah program akan sangat dipengaruhi dari sejauh mana partisipasi suluruh pihak dalam keseluruhan pelaksanaan program dari awal hingga akhir. Nasdian (2014) mendefinisikan partisipasi sebagai proses aktif, inisiatif diambil oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Menurut Cohen dan Uphoff seperti dikutip Nasdian (2014), partisipasi dibagi kedalam beberapa tahapan, yaitu (1) tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud disini yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan suatu program. Proses pengambilan keputusan bermaksud untuk melihat sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memberikan penilaian dan menentukan pemilihan sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. (2) Tahap pelaksanaan yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaanya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota proyek. (3) Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya. Evaluasi juga dapat menilai sejauhmana keberhasilan dan keefektifan program yang mereka lakukan, sehingga mereka dapat menentukan secara mandiri dan sadar apakah mereka harus melanjutkan atau meninggalkan kegiatan tersebut. (4) Tahap menikmati hasil, masyarakat sudah mampu merasakan keberhasilan dari program yang telah mereka lakukan. Arnstein (1969) menggambarkan delapan tingkatan yang setiap tingkatannya menggambarkan peningkatan pengaruh masyarakat dalam menentukan produk akhir pembangunan, yaitu dari tingkat terendah hingga tertinggi adalah manipulation (manipulasi), therapy (terapi), information (informasi), consultation (konsultasi), placation (penentraman), partnership (kemitraan), delegated power (pelimpahan kekuasaan) dan citizen kontrol (kontrol masyarakat).
11 Tabel 1 Tingkat Partisipasi Masyarakat menurut Tangga Partisipasi Arnstein No 1. 2.
3. 4.
5.
6. 7.
8.
Tingkat Partisipasi Manipulasi (Manipulation) Terapi (Therapy)
Tingkatan Pembagian Kekuasaan
Hakekat Kesertaan
Permainan oleh pemerintah Sekedar agar masyarakat tidak marah/sosialisasi Pemberitahuan Sekedar pemberitahuan (Informing) searah/sosialisasi Konsultasi Masyarakat didengar, (Consultation) tapi tidak selalu dipakai sarannya Penentraman Saran Masyarakat (Placation) diterima tapi tidak selalu dilaksanakan Kemitraan Timbal balik (Partnership) dinegosiasikan Pendelegasian Masyarakat diberi Kekuasaan (Delegated kekuasaan (sebagian Power) atau seluruh program) Kontrol Masyarakat Sepenuhnya dikuasai (Citizen Control) oleh masyarakat
Tidak ada partisipasi
Tokenism/sekedar justifikasi agar mengiyakan
Tingkat kekuasaan ada di masyarakat
Sumber : Arnstein (1969)
Menurut Arnstein seperti dikutip Anggraeni (2013), berdasarkan kedelapan tingkat tersebut dikelompokkan lagi menjadi tiga tingkat berdasarkan pembagian kekuasaan, yaitu: (1) non-partispasi, (2) tokenisme, dan (3) kekuatan warga negara (citizen power). Tangga pertama (manipulation) dan kedua (therapy) termasuk dalam tingkatan non-partisipasi atau tidak ada partisipasi. Tangga ketiga (informing), keempat (concultation), dan kelima (placation) termasuk ke dalam tingkat tokenisme atau sekedar justifikasi agar masyarakat mengiyakan. Selanjutnya pada tangga keenam (partnership), ketujuh (delegated power), kedelapan (citizen control) termasuk ke dalam tingkat citizen power dimana masyarakat telah memiliki kekuasaan. Partisipasi mendukung masyarakat untuk mulai “sadar” akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka (memiliki kesadaran kritis) dan partisipasi juga membantu masyarakat miskin untuk melihat realitas sosial ekonomi yang mengelilingi mereka.
Konsep Keberhasilan Program Bentuk keberhasilan suatu perusahaan dalam mengimplementasikan program CSR adalah tidak hanya diterimanya perusahaan yang bersangkutan di dalam masyarakat akan tetapi perusahaan tersebut harus dapat berpartisipasi dan berfungsi penuh terhadap kehidupan masyarakat sebagai suatu kesatuan sosial,
12 ekonomi, politik dan teknologi. Menurut Setiawan seperti dikutip Anggraeni (2013), indikator yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi konsep Corporate Social Responsibility (CSR) adalah partisipasi dari seluruh komunitas yang ada dan keberlanjutan pola kehidupan masyarakat yang bersangkutan yang erat kaitannya dengan tingkat pendapatan serta keragaman nafkah mereka. Tingkat Pendapatan Keberhasilan program dapat dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat. Menurut Mubyarto (2000), pendapatan merupakan penerimaan yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Pendapatan seseorang pada dasarnya tergantung dari pekerjaan di bidang jasa atau produksi serta waktu jam kerja yang dicurahkan, tingkat pendapatan per-jam yang diterima serta jenis pekerjaan yang dilakukan. Tingkat pendapatan per-jam yang diterima dipengaruhi oleh pendidikan, keterampilan dan sumber-sumber non tenaga kerja yang dikuasai seperti tanah, modal dan teknologi. Rosika (2011) kembali mengutip penjelasan mengenai pendapatan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), yakni perhitungan pendapatan dapat dilakukan dengan menggunakan pengeluaran/konsumsi masyarakat. Hal ini didasari oleh paradigma bahwa bila pendapatan mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh berbagai kebutuhan yang semakin banyak sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi pula. Pada umumnya semakin tinggi pengeluaran maka persentase pengeluaran makanan cenderung semakin kecil atau dengan kata lain meningkatnya pendapatan masyarakat akan menggeser pola konsumsi masyarakat dari lebih banyak mengkonsumsi makanan menjadi lebih banyak mengkonsumsi bukan makanan. Dari kondisi ini dapat juga dilihat bahwa apabila persentase pengeluaran masyarakat untuk makanan telah menurun dari tahun-tahun sebelumnya hal ini dapat menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat telah mengalami peningkatan.
Konsep Keragaman Nafkah Selain tingkat pendapatan, keberhasilan program juga dapat dilihat dari keragaman atau strategi nafkah masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dharmawan (2007) mengemukakan bahwa dalam sosiologi nafkah, pengertian strategi nafkah lebih mengarah pada pengertian livelihood strategy (strategi penghidupan) daripada means of living strategy (strategi bertahan hidup). Strategi nafkah adalah taktik dan aksi yang dibangun oleh individu ataupun kelompok dalam rangka mempertahankan kehidupan mereka dengan tetap memperhatikan eksistensi infrastruktur sosial, struktur sosial dan sistem nilai budaya yang berlaku. Selanjutnya, menurut Ellis seperti dikutip Fridayanti (2013), strategi nafkah ialah penghidupan yang terdiri dari aset (alam, fisik, manusia, modal keuangan, dan modal sosial), kegiatan, dan akses (yang dimediasi oleh kelembagaan dan hubungan sosial) yang bersama-sama menentukan kehidupan individu atau rumahtangga. Lebih rinci dijelaskan bahwa terdapat tiga klasifikasi sumber nafkah (income source) yaitu:
13 a. Sektor farm income: sektor ini mengacu pada pendapatan yang berasal dari tanah pertanian milik sendiri, baik yang diusahakan oleh pemilik tanah maupun diakses melalui sewa menyewa atau bagi hasil. Strategi on farm merujuk pada nafkah yang berasal dari pertanian dalam arti luas. b. Sektor off-farm income: sektor ini mengacu pada pendapatan di luar pertanian, yang dapat berarti penghasilan yang diperoleh berasal dari upah tenaga kerja, sistem bagi hasil, kontrak upah tenaga kerja non upah, dan lain-lain, namun masih dalam lingkup sektor pertanian. c. Sektor non-farm income: sektor ini mengacu pada pendapatan yang bukan berasal dari pertanian, seperti pendapatan atau gaji pensiun, pendapatan dari usaha pribadi, dan sebagainya. Merujuk pada Scoones seperti dikutip Turasih (2011), terdapat tiga klasifikasi strategi nafkah (livelihood strategy) yang mungkin dilakukan oleh rumahtangga petani, yaitu: a. Rekayasa sumber nafkah pertanian, yang dilakukan dengan memanfaatkan sektor pertanian secara efektif dan efisien baik melalui penambahan input eksternal seperti teknologi dan tenaga kerja (intensifikasi), maupun dengan memperluas lahan garapan (ekstensifikasi). b. Pola nafkah ganda (diversifikasi), yang dilakukan dengan menerapkan keanekaragaman pola nafkah dengan cara mencari pekerjaan lain selain pertanian untuk menambah pendapatan, atau dengan mengerahkan tenaga kerja keluarga (ayah, ibu, dan anak) untuk ikut bekerja selain pertanian dan memperoleh pendapatan. c. Rekayasa spasial (migrasi), merupakan usaha yang dilakukan dengan melakukan mobilitas ke daerah lain di luar desanya, baik secara permanen maupun sirkuler untuk memperoleh pendapatan. Kerangka Pemikiran Pada umumnya program CSR dilaksanakan dalam bentuk upaya pemberdayaan masyarakat yang dirancang dengan strategi yang tepat agar dapat menyentuh segala permasalahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam keseluruhan pelaksanaan program, sangat diharapkan dapat mencapai tahap keberhasilan. Dalam konsep pengembangan masyarakat, keberhasilan suatu program dapat dicapai apabila didasarkan oleh prinsip-prinsip pengembangan masyarakat dalam keseluruhan proses pelaksanaannya. Tingkat penerapan prinsipprinsip pengembangan masyarakat mencakup sejauhmana program tersebut telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, adanya pendampingan (menggunakan kealihan dari luar yang diperlukan), dan partisipasi juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam program pengembangan masyarakat (Ife 1995). Ketika suatu program CSR dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat maka program tersebut dapat menjamin keberhasilan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Keberhasilan program CSR yang telah dilaksanakan suatu perusahaan dapat dilihat dari perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mengikuti program CSR. Perubahan tersebut dispesifikkan dalam lingkup sejauhmana tingkat partisipasi peserta program dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang terbentuk berkat hadirnya program
14 pemberdayaan ekonomi lokal. Selain itu, keberhasilan program CSR pemberdayaan ekonomi lokal juga diukur dari tingkat pendapatan dan keragaman nafkah peserta program (memberikan masyarakat peluang dalam memperoleh mata pencaharian lainnya). Tingkat partisipasi peserta program dalam KUB diukur dengan melihat sejauhmana keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses pelaksanaan KUB. Berkaitan dengan tingkat pendapatan peserta program diukur dengan pengeluaran selama setahun terakhir yang dikeluarkan selama melakukan usaha/pekerjaan. Selanjutnya untuk tingkat keragaman nafkah peserta program diukur dari seluruh kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh responden dari program CSR. Tingkat Penerapan Prinsip Pengembangan Masyarakat:
Keberhasilan Program CSR:
1. Kesesuaian program dengan kebutuhan peserta. 2. Pendampingan program 3. Tingkat Partisipasi peserta dalam program pemberdayaan ekonomi lokal.
1. Tingkat partisipasi peserta dalam kelembagaan kelompok usaha bersam (KUB). 2. Tingkat pendapatan individu peserta pertahun. 3. Tingkat keragaman nafkah peserta.
Keterangan: berhubungan Gambar
1
Kerangka Pemikiran Hubungan Tingkat Penerapan Prinsip Pengembangan Masyarakat Dengan Keberhasilan Program CSR PT Pertamina. Hipotesis
Hipotesa Penelitian Semakin tinggi tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat maka semakin tinggi keberhasilan program CSR PT Pertamina. Hipotesa Uji 1. Diduga terdapat hubungan positif antara tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dengan tingkat partisipasi peserta program dalam KUB. 2. Diduga terdapat hubungan positif antara tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dengan tingkat pendapatan per tahun peserta program.
15 3. Diduga terdapat hubungan positif antara tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dengan tingkat keragaman nafkah peserta program.
Definisi Operasional Tingkat Penerapan Prinsip Pengembangan Masyarakat Berikut tabel yang menunjukkan tentang defenisi operasional dari tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat. Tabel 2 Definisi operasional tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat. Pengukur Variabel Definisi Operasional Indikator Data Indikator yang digunakan untuk 1. Skor total Ordinal mengukur tingkatan penerapan 36-48= 1 prinsip pengembangan (rendah) masyarakat yakni berdasarkan 2. Skor total prinsi-prinsip pengembangan 48,1-60= masyarakat yang terdiri atas: 2 (sedang) 1. Kesesuaian program dengan 3. Skor total kebutuhan masyarakat yakni 60,1-72= Tingkat terjadinya kesamaan antara 3 (tinggi) Penerapan program yang dilaksanakan Prinsip dengan yang dibutuhkan oleh Pengembangan masyarakat. Masyarakat 2. Pendampingan program yakni upaya untuk mendampingi, menfasilitasi, dan mendorong terjadinya proses saling belajar antara masyarakat. 3. Partisipasi yakni keterlibatan masyarakat dalam proses dan kegiatan pelaksanaan program.
Tingkat Partisipasi Tingkat partisipasi masyarakat adalah tingkatan keikutsertaan/keterlibatan yang dicapai peserta program CSR dalam tangga partisipasi Arnstein (1969), baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Partisipasi ini dikategorikan menjadi tinggi, sedang dan rendah untuk ketiga aspek program CSR apabila berada pada kriteria dibawah ini.
16 Tabel 3 Definisi operasional tingkat partisipasi.
Tangga Partisipasi Arnstein
Non-partisipasi (Rendah) Manipulation dan Therapy
Tokenisme (Sedang) Informating, Concultating dan Placation
Citizen Power (Tinggi) Partnership, Delegated Power, dan Citizen Control
Skor dari masing-masing tangga partisipasi adalah 1 dimana terdapat 8 tangga partisipasi dari 3 tahapan partisipasi masyarakat. Skor keseluruhan tangga partisipasi adalah 8x3=24. Jawaban “Ya” diberi skor 2 dan “Tidak” diberi skor 1. Skor minimum untuk tingkat partisipasi masyarakat adalah 24x1=24 dan skor maksimumnya adalah 24x2=48. Setelah skor minimum dan maksimum diketahui, maka jarak intervalnya adalah (48-24)/3=8. Dengan demikian dapat diketahui tingkat partisipasi masyarakat adalah: 1. Rendah, apabila skor total 24-32 2. Sedang, apabila skor total 32,1-40 3. Tinggi, apabila skor total 40,1-48
Tingkat Pendapatan Individu Per Tahun Tingkat pendapatan individu diukur berdasarkan pengeluaran responden dalam kurun waktu satu tahun. Pengeluaran responden tersebut mencakup kebutuhan responden dalam berusaha pada program CSR yang diikuti. Secara keseluruhan tingkat pendapatan individu dalam satu tahun tersebut kemudian dibagi menjadi tiga kategori yakni : 1. Rendah : jika pendapatan ≤ x – ½ sd 2. Sedang : jika pendapatan x – ½ sd ≤ x ≤ x + ½ sd : jika pendapatan ≥ x + ½ sd 3. Tinggi
Tingkat Keragaman Nafkah Penerapan strategi nafkah adalah seluruh kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh responden dari program CSR. Diukur menggunakan skala ordinal, dibedakan menjadi tiga kategori, yakni : 1. Rendah : jika jenis nafkah responden lebih banyak dari sektor industri. 2. Sedang : jika jenis nafkah responden lebih banyak dari sektor dagang serta jasa 3. Tinggi : jika jenis nafkah responden lebih banyak dari sektor pertanian.
17
PENDEKATAN LAPANGAN Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di sekitar wilayah PT Pertamina RU VI Balongan khususnya di Desa Balongan dan Desa Majakerta, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Wilayah ini termasuk dalam wilayah Ring 1 operasi tambang minyak PT Pertamina RU VI Balongan. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive (sengaja). Berdasarkan informasi terkait dengan keberadaan perusahaan tambang PT Pertamina RU VI yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan pengolahan minyak dan gas bumi pada kenyataannya tidak terlepas dari beberapa permasalahan (konflik) yang terkait dengan masyarakat disekitarnya. Hadirnya program CSR pemberdayaan ekonomi lokal yang berfokus pada program budidaya lele, perikanan tangkat dan peternakan bagi masyarakat berhubungan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi peserta program, sehingga menjadi relevan terhadap penelitian hubungan tingkat keberhasilan program CSR dengan kondisi sosial ekonomi peserta program. Waktu penelitian dapat dilihat pada lampiran 2. Kegiatan penelitian meliputi penyusunan proposal skripsi, kolokium, perbaikan proposal penelitian, pengambilan data lapangan, pengolahan dan analisis data, penulisan draft skripsi, uji petik, sidang skripsi, dan perbaikan skripsi.
Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang didukung oleh data kualitatif. Metode survei dilakukan melalui pengisian kuesioner. Pendekatan kuantitatif ini diharapkan dapat menjawab bagaimana hubungan antara tingkat penerapan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat pada program pemberdayaan ekonomi lokal, mencakup kegiatan budidaya lele, perikanan tangkap, dan peternakan dengan keberhasilan program yang diukur dari tingkat partisipasi masyarakat dalam Kelompok usaha bersama, tingkat pendapatan dan tingkat keragaman nafkah peserta program di desa sekitar wilayah operasi perusahaan yakni di Desa Balongan dan Desa Majakerta, Indramayu. Pendekatan kualitatif bersifat explanatory research dengan menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap informan yang pada penelitian ini menyoroti tokoh masyarakat, pihak perusahaan (pendamping teknis program). Hasil uraian dijelaskan secara deskripsi namun fokus pada hubungan antar variabel untuk menguji hipotesa. Teknik Penentuan Informan dan Responden Informan adalah orang yang termasuk dalam kegiatan ini yang memberikan keterangan mengenai informasi atau data disekitar lingkungannya yang berhubungan dengan penelitian ini. Informan juga dikatakan sebagai pihak yang dapat mendukung keberlangsungan informasi penelitian secara lancar.
18 Informan kunci dalam penelitian ini adalah pelaksana program CSR PT Pertamina, pemerintah desa, dan pihak pendamping program CSR budidaya lele. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Balongan dan Desa Majakerta, Kabupaten Indramayu. Pemilihan responden di wilayah ini dilakukan secara acak untuk semua masyarakat yang menjadi penerima program CSR dari PT Pertamina. Teknik penarikan sampel menggunakan simple random sampling. Karakteristik dari responden yang akan diteliti merupakan populasi masyarakat Desa Balongan dan Desa Majakerta yang termasuk dalam ring 1 RU VI Pertamina Balongan. Unit analisis adalah individu yang mengikuti program pemberdayaan ekonomi lokal yang terdiri atas tiga jenis program berjumlah total 129 orang secara keseluruhan dan mendapatkan bantuan dari program CSR tersebut (Lampiran 3). Program ini terdiri atas program perikanan tangkap yang berjumlah 53 orang, program budidaya lele yang berjumlah 36 orang dan program peternakan yang berjumlah 40 orang dengan usia produktif baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mendata semua penerima program. Kemudian diacak dan didapatkan sebanyak 25 responden yang diambil dari program perikanan tangkap, sebanyak 17 responden yang diambil dari program budidaya lele dan sebanyak 18 responden yang diambil dari program peternakan. Jadi jumlah sampel secara keseluruhan dari ketiga jenis program yang termasuk dalam program pemberdayaan ekonomi lokal adalah 60 responden. Teknik Pengumpulan Data Data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Dalam kuesioner yang ditanyakan terdapat beberapa poin besar antara lain: (a) karakteristik peserta program; (b) tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat; (c) tingkat partisipasi peserta program dalam kelompok usaha bersama; (d) tingkat pendapatan individu peserta program pertahun; (e) tingkat keragaman nafkah peserta program. Sementara itu, data kualitatif dari informan diperoleh melalui wawancara mendalam. Hasil dari wawancara dilapangan dituangkan dalam catatan harian dengan bentuk uraian rinci dan kutipan langsung. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui informasi tertulis, data-data dan literatur-literatur yang mendukung kebutuhan data mengenai fokus penelitian seperti profil desa, profil perusahaan, tingkat taraf hidup, modal sosial dan tingkat pendidikan. Data sekunder juga berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian seperti buku-buku mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, dan literatur-literatur lainnya yang terkait yang telah ada dan dibuat oleh sumber lain diluar penelitian ini. Teknik Pengolahan dan Analisis Data Data yang didapat kemudian akan diolah menggunakan microsoft excel 2007 dan SPSS for Windows versi 20. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang kemudian diolah dan dimasukan ke perangkat lunak microsoft excel 2007 sebelum dimasukan ke perangkat lunak SPSS for Windows versi 20 untuk mempermudah pengolahan data. Kemudian data yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan tabel frekuensi, tabulasi silang kemudian untuk melihat hubungan yang signifikan
19 antar variabel digunakan uji statistik non-parametrik rank spearman (untuk data berbentuk ordinal). Dalam uji korelasi variabel yang diuji antara lain hubungan antara tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat (X1) dengan tingkat partisipasi peserta program dalam kelembagaan kelompok usaha bersama (Y1), tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat (X1) dengan tingkat pendapatan (Y2), dan tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat (X1) dengan tingkat keragaman nafkah (Y3).
20
21
PROFIL DESA
Pada bab ini diuraikan mengenai profil lengkap lokasi penelitian yakni Desa Balongan dan Desa Majakerta yang terbagi ke dalam beberapa sub bab seperti kondisi geografis, kondisi ekonomi, karakteristik penduduk, dan struktur sosial masyarakat di Desa Balongan dan Desa Majakerta. Kondisi Geografis Desa Balongan dan Desa Majakerta merupakan desa yang terletak di Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Desa ini merupakan desa yang menjadi binaan PT Pertamina RU VI di bawah pengawasan PT Pertamina. Secara administratif adapun batasan wilayah Desa Balongan yakni sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukaurip, sebelah timur berbatasan dengan PT Pertamina RU VI, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Singaraja. Selanjutnya, secara administratif adapun batasan wilayah Desa Majakerta yakni sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tegal Sembadra, sebelah timur berbatasan dengan Desa Limbangan dan sebelah barat berbatasan dengan PT Pertamina RU VI. Kedua desa ini dapat dijangkau dengan menggunakan alat transportasi yang biasa disebut oleh masyarakat sekitar dengan elf (mini bus), kemudian kita dapat langsung berhenti tepat berada di depan kantor kuwu (kepala desa) Balongan dan Majakerta. Desa ini sangat dekat dengan kantor dan pabrik pengolahan minyak PT Pertamina RU VI. Pabrik pengolahan dapat dijangkau dengan jarak sekitar 200 meter dari Desa Majakerta. Jarak yang sangat dekat inilah yang membuat beberapa masyarakat di desa ini bekerja sebagai buruh di perusahaan tersebut. Luas wilayah Desa Balongan yaitu 511 ha. Umumnya lahan digunakan sebagai lahan pemukiman. Penggunaan lahan Desa Balongan dan desa Majakerta dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.
Luas Penggunaan Lahan Desa Balongan (%) 0% 7% 25%
1% 4%
51%
12%
Luas pemukiman Luas persawahan Luas perkebunan Luas pekuburan Luas pekarangan Luas Prasarana Umum Luas perkantoran
Sumber : Profil dan potensi Desa Balongan (2013)
Gambar 2 Luas penggunaan lahan Desa Balongan pada tahun 2013
22 Selanjutnya, luas wilayah Desa Majakerta yaitu 214 ha penggunannya sebagian besar dialokasikan untuk lahan persawahan (84 persen). Berikut data luas wilayah menurut penggunaan lahan di Desa Majakerta. Luas Penggunaan Lahan Desa Majakerta (%) 8% 0% 8% 0%
Luas pemukiman Luas persawahan Luas pekuburan
84%
Luas pekarangan Luas perkantoran
Sumber : Profil dan potensi Desa Majakerta (2013)
Gambar 3 Luas penggunaan lahan Desa Majakerta pada tahun 2013 Sebagian besar luas wilayah Desa Balongan digunakan untuk pemukiman penduduk dan selanjutnya digunakan untuk pekarangan. Luas lahan persawahan tidak mendominasi di wilayah Desa Balongan. Lain halnya pada Desa Majakerta. Luas wilayah persawahan yang tedapat di desa ini sangat besar, hanya saja luas persawahan tersebut tidak dimiliki oleh masyarakat setempat namun telah menjadi milik perusahaan-perusahaan di sekitar desa ini seperti PT Pertamina RU VI. Penduduk sekitar hanya bekerja sebagai buruh dengan sistem bagi hasil. Selain itu, Desa Majakerta berada di bibir laut Jawa yang menyebabkan sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan. PT Pertamina juga mendirikan pelabuhan pengangkutan terdekat di Desa Majakerta untuk mengangkut hasil pengiriman minyak untuk diolah. Jarak pabrik PT Pertamina dan perumahan warga sangat dekat sehingga sering menimbulkan bau menyengat dan bunyi bising yang sangat mengganggu masyarakat Desa Majakerta. Tingkat kebisingannya dinilai berada pada taraf sedang.
Karakteristik Penduduk Masyarakat Desa Balongan memiliki jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Berbeda halnya dengan masyarakat Desa Majakerta yang jumlah penduduk perempuannya lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki. Adapun jumlah kepala keluarga yang terdapat di Desa Balongan sebanyak 1 657 KK dan jumlah kepala keluarga yang terdapat di Desa Majakerta sebanyak 1 294 KK. Berikut Tabel 5 Jumlah penduduk di desa Balongan dan desa Majakerta pada tahun 2013.
23
Tabel 4 Jumlah dan Persentase Penduduk Desa Balongan dan Desa Majakerta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013 No 1 2
Jumlah Penduduk Penduduk Desa Balongan Penduduk Desa Majakerta
Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah (%) Jumlah (%) 2844 (50.96) 2737 (49.04) 1894 (49.08)
1965( 50.92)
Sumber: Profil dan Potensi Desa Balongan dan Desa Majakerta (2013)
Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Balongan mayoritas bermata pencaharian sebagai wiraswasta sebanyak 1 017 orang, buruh migran sebanyak 456 orang, petani sebanya 487 orang, buruh tani sebanyak 98 orang, dan selebihnya merupakan pedagang keliling, nelayan, peternak, PNS, montir, TNI, POLRI, pengusaha kecil dll. Data tersebut sejalan dengan pemanfaatan lahan di Desa Balongan yang tidak terfokus pada lahan persawahan. Kondisi tersebut cukup berbeda dengan kondisi ekonomi di Desa Majakerta. Desa ini memiliki lahan persawahan yang sangat luas, hanya saja berdasarkan informasi dari kepala desa, bahwa area persawahan di daerah tersebut bukanlah hak milik masyarakat lagi namun sudah berpindah tangan kepada perusahaan. Hal ini bukan menjadi persoalan utama yang dihadapi masyarakat, selebihnya seperti wilayah tempat tinggal mereka yang sangat dekat dengan Laut Jawa membuat mayoritas penduduk bekerja di sektor perikanan, sebanyak 670 orang. Tidak hanya perikanan, namun juga masyarakat pada sektor pertanian juga menjadi alternatif kedua yaitu sebanyak 357 orang. Pendapatan yang diperoleh oleh warga sehari-hari hanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok hidup, seperti pangan. Pola konsumsi masyarakat yang hanya terkonsentrasi pada kebutuhan pangan mencerminkan keadaan masyarakat yang berada pada tingkat taraf hidup yang cukup rendah dibandingkan dengan masyarakat di Desa Balongan. Selain itu, adapula masyarakat yang menjalankan usaha peternakan, pembudidayaan lele, dan warung makan lebih banyak dilakukan oleh perempuan karena laki-laki sering keluar desa menjadi buruh proyek. Usaha peternakan lebih banyak dalam bidang budidaya itik/entog. Khusus untuk itik petelur, masyarakat melakukan penjualan telur untuk konsumsi atau dijual kembali setelah diolah menjadi telur asin. Usaha budidaya lele yang dilakukan masyarakat masih berlandaskan hobi karena pada dasarnya usaha tersebut belum memberikan keuntungan dalam jumlah besar karena berkaitan dengan tengkulak. Lain halnya dalam usaha warung makan, walaupun penghasilannya kecil setiap hari namun dapat terus menerus. Kepemilikan alat transportasi masyarakat di antaranya adalah perahu dan sepeda motor, hanya sedikit sekali yang memiliki mobil, hanya orang yang memiliki taraf hidup tinggi seperti nelayan besar dan kepala desa.
24 Kelompok Usaha Bersama (KUB) merupakan kelembagaan yang baru dibentuk pada tahun 2012 di kedua desa tersebut. Masyarakat di kedua desa sangat jarang terlibat dalam sebuah kelembagaan seperti kelompok tani, sehingga KUB merupakan kelembagaan yang ingin membangun proses belajar bersama antar masyarakat. KUB bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam menjalankan program pemberdayaan ekonomi lokal agar tercipta kehidupan yang lebih sejahtera. Pengurus KUB merupakan masyarakat desa yang juga menjadi peserta program dan dipilih secara bersama dari hasil kesepakatan seluruh peserta program yang mengikuti program pemberdayaan ekonomi lokal. Adapun sumber dana untuk operasional KUB yakni berasal dari CSR PT Pertamina yang diberikan kepada para pengurus untuk dikelola secara mandiri.
Struktur Sosial Masyarakat Agama Islam di Desa Balongan merupakan agama yang dianut oleh masyarakat, hanya dua orang warga laki-laki yang beragama Katholik. Hal tersebut tidak terjadi di Desa Majakerta. Di desa ini agama Islam merupakan agama satu-satunya sehingga dapat dikatakan masyarakat desa ini mono-religi. Kelembagaan sosial yang ada di lingkungan masyarakat yakni pengajian, arisan, dll. Baik di Desa Balongan maupun di Desa Majakerta, etnik yang sangat dominan yaitu masyarakat Indramayu, Suku Jawa-Cirebon yang melebur. Khusus untuk di Desa Majakerta, Opinion Leader yang terdapat di desa ini cukup beragam, dimulai dari tokoh masyarakat, alim ulama, dan pegawai pemerintahan, salah satu contohnya adalah Bapak Asmuni yang sangat disegani oleh masyarakat sekitar, sehingga semua perkataannya selalu dituruti oleh masyarakat, begitupula alim ulama dan Kuwu Desa Majakerta. Berkaitan dengan pelapisan sosial dalam masyarakat, di Desa Balongan dapat dilihat dari adanya tokoh masyarakat dan penduduk biasa. Mayoritas bermatapencaharian sebagai wiraswasta. Berbeda halnya dengan di Desa Majakerta. Pelapisan sosial di Desa Majakerta dapat dilihat dari aset kepemilikan perahu, seperti nelayan pengusaha atau besar yang memiliki perahu ukuran besar dan buruh nelayan dapat dikatakan sebagai masyarakat golongan atas, kemudian masyarakat dengan kepemilikan perahu sedang dan dengan jumlah minimal dua perahu dapat dikatakan masyarakat lapisan kedua dan terakhir sebagai masyarakat dengan kepemilikan perahu kecil berjumlah satu buah yang dapat dipergunakan untuk mencari ikan disekitar laut yang tidak terlalu jauh dikatakan sebagai masyarakat golongan bawah. Penggolongan ini berdasarkan pada mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Dalam hal pendidikan, masyarakat di Desa Balongan dapat dikatakan lebih memiliki pendidikan yang memadai dibandingkan masyarakat di Desa Majakerta. Sebagian besar masyarakat Desa Balongan telah tamat SMS/sederajat dengan jumlah sekitar 583 orang dan tamat SMP/sederajat sebanyak 493 orang. Sedangkan masalah pendidikan Desa Majakerta masih terbilang desa dengan tingkat pendidikan rendah, hal ini disebabkan masyarakat yang enggan untuk menempuh pendidikan mengingat infrastruktur sekolah yang belum memadai. Faktor lain seperti opini yang berkembang dengan atau tanpa menempuh
25 pendidikan masa depan keluarga mereka juga tidak berubah, lebih baik langsung bekerja untuk menambah pundi-pundi ekonomi keluarga, ketimbang menempuh pendidikan formal misalnya dengan menjadi tenaga kerja. Akses menuju Desa Majakerta sudah cukup baik, terlihat dari badan jalan yang keseluruhan telah diaspal, kendala berikutnya adalah jumlah angkutan umum yang belum banyak tersedia untuk menuju desa ini, sehingga akses untuk masuk ke dalam Desa Majakerta cukup sulit. Perbaikan infrastruktur akan sangat bermanfaat bila dikoordinasikan dengan pihak PT Pertamina yang memiliki jarak operasi sangat dekat dengan Desa Majakerta. Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina PT Pertamina merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang kegiatan eksplorasi dan produksi migas dan panas bumi. Keberadaan PT Pertamina diharapkan dapat menjunjung tinggi etika bisnis dengan bertanggung jawab baik kepada lingkungan maupun sosial. Komitmen PT Pertamina untuk ikut berkontribusi secara langsung dalam memajukan dan menyejahterakan masyarakat disekitarnya diwujudkan melalui pelaksanaan aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) serta program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), yang merupakan program mandatori bagi sebuah Badan usaha Milik Negara (BUMN). Visi CSR Pertamina yang dibentuk pada tahun 2009 adalah menuju kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut didukung dengan komitmen penyediaan dana untuk program CSR Pertamina adalah sebesar 1% dari prognosis laba perseroan dengan pembagian realisasi 80% dana untuk program CSR perusahaan yang direncanakan dan 20% dana untuk program yang sifatnya responsif. Pelaksanaan programprogram CSR PT Pertamina dilakukan pada wilayah unit operasi dan anak perusahaan. Adapun fokus pelaksanaan program CSR PT Pertamina yakni menitikberatkan pada empat inisiatif pemberdayaan yaitu peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan kesehatan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Lebih rinci dijelaskan bahwa pada fokus peningkatan kualitas pendidikan yang dilaksanakan disekitar wilayah operasi perusahaan. Salah satu contohnya adalah melakukan pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur sekolah maupun bangunan perguruan tinggi. Kemudian untuk meningkatkan motivasi para peserta pendidikan diberikan beasiswa pendidikan untuk memacu peningkatan prestasi bagi mereka dan membantu anak-anak yang kurang mampu dalam menempuh pendidikan karena alasan ekonomi. Selanjutnya fokus pemberdayaan kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan hidup dalam lingkungan mereka, khususnya disekitar wilayah operasi perusahaan. Program ini mencakup beberapa golongan penerima bantuan, seperti ibu hamil dan menyusui, bantuan operasi bebas biaya untuk masyarakat kurang mampu untuk penyakit tertentu. Adapula bantuan sarana, prasarana, dan infrastruktur fasilitas umum kesehatan untuk kesejahteraan masyarakat. Pada program peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan reklamasi dan reboisasi di sejumlah lokasi yang rawan akan kerusakan lingkungan akibat operasi perusahaan. Fokus yang terakhir yakni peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Program ini merupakan salah satu program yang
26 diharapkan mampu mewujudkan keberlanjutan dalam pelaksanaannya pada masyarakat, selain peningkatan infrastruktur, perusahaan berupaya menjalin hubungan kerja sama dengan beberapa lembaga lainnya untuk mewujudkan desa binaan dalam mendampingi masyarakat untuk mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal Program yang termasuk dalam kategori peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat ini, disebut program desa binaan PT Pertamina. Adapun lokasi desa binaan PT Pertamina khususnya di wilayah Indramayu yakni terdapat di tiga tempat, yaitu Desa Balongan, Desa Majakerta, dan Desa Karangsong. Program ini dilakukan dengan melakukan hubungan kemitraan dengan lembaga institusi, yaitu Institut Pertanian Bogor. Bentuk kolaborasi yakni kemitraan ini dilakukan karena perusahaan belum mampu melakukan upaya pemberdayaan sendiri. Hal ini dikarenakan sebelumnya tidak tercipta hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, diperlukan salah satu pihak penengah sebagai jalan untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan program CSR yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal ini memiliki beberapa tahapan target program yang ingin dicapai. Berikut tabel tahapan target program pemberdayaan ekonomi lokal: Tabel 5 Tahapan Pencapaian Target Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal Tahun 1 Inisiasi Pelatihan (teori dan praktek). Pelaksanaan program dengan melibatkan beberapa anggota masyarakat.
Tahun 2 Penguatan Peningkatan kapasitas produksi. Peningkatan jumlah anggota masyarakat yang terlibat.
Tahun 3 Pengembangan Replikasi dan duplikasi program. Peningkatan keterampilan dan inisiatif masyarakat.
Tahun 4 Kemandirian Replikasi dan duplikasi program. Sudah mampu melaksanakan secara mandiri.
Replikasi dan duplikasi program
Mendorong berlangsungnya KUB
KUB sudah mampu memfasilitasi kelompok dalam peningkatan kapasitas produksi Anggota binaan mendapatkan Pembinaan dari Dinas Pemerintah terkait
Peningkatan Pendapatan
Mendorong anggota untuk didaftarkan ke Dinas Pemerintah terkait. Sumber: Laporan Kegiatan Pendampingan (2014 )
27 Program Desa Binaan kemudian dibagi kembali menjadi beberapa jenis program di antaranya: program bantuan bidang perikanan tangkap, program budidaya lele, program peternakan yang menjadi bahasan pada penelitian ini adalah ketiga program tersebut di Desa Balongan dan Desa Majakerta. 1. Program Perikanan Tangkap Program perikanan tangkap yang dibentuk sejak tanggal 29 November 2011 merupakan program bantuan berbentuk pemberian alat tangkap ikan secara berkala untuk memperbaiki alat tangkap nelayan yang tidak dapat digunakan dengan baik, kemudian adanya pelatihan mesin penangkapan ikan untuk program perikanan tangkap dan penguatan interaksi antar sesama kelompok dengan adanya KUB (kelompok usaha bersama). Tujuan dibentuknya program ini adalah terwujudnya masyarakat nelayan Desa Majakerta yang makmur sandang pangan melalui peningkatan hasil penangkapan ikan. Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan yakni diadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai program perikanan tangkap dari CSR PT Pertamina yang bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). Program ini merupakan program pembelajaran bagi nelayan harian Desa Majakerta. Program perikanan tangkap yang dilaksanakan di Desa Majakerta telah memasuki tahun ketiga. Bentuk kegiatan yang dilakukan pada tahun ketiga ini adalah penguatan kegiatan pada penerima program tahun pertama dan penambahan kegiatan pada penerima program tahun kedua. Pada tanggal 13-16 Mei 2013 dilakukan pengadaan alat tangkap (jaring) untuk nelayan Desa Majakerta. Pengadaan ini juga melibatkan partisipasi nelayan Desa Majakerta. Mereka bersedia ikut dalam pembelian, pengaturan, dan pembagian alat tangkap (jaring).
sumber : Laporan kegiatan pendampingan (2013)
Gambar 4 Sosialisasi program perikanan tangkap kepada nelayan Majakerta Dalam pelaksanaan program perikanan tangkap terdapat beberapa kendala yang seringkali dialami oleh nelayan. Permasalahan yang dihadapi oleh nelayan Desa Majakerta antara lain sebagian besar nelayan masih terlilit hutang dengan bakul (tengkulak ikan) yang mengharuskan nelayan menjual hasil tangkapannya ke bakul. Kondisi tersebut sangat tidak menguntungkan bagi nelayan karena harga ikan yang dibeli oleh bakul masih rendah, sedangkan harga kebutuhan nelayan seperti solar, dan alat tangkap terus mengalami kenaikan. Permasalahan
28 selanjutnya yakni masih adanya alat tangkap sero di perairan sekitar Desa Majakerta yang merusak jaring milik nelayan. Disisi lain ketergantungan nelayan terhadap program bantuan masih sangat tinggi, hal ini berdampak pada mental usaha mereka yang masih rendah dan juga menyebabkan kemalasan dalam mencatat hasil usaha dalam buku catatan usaha. 2. Program Budidaya lele Program pemberdayaan ekonomi yang juga diterapkan di Desa Balongan dan Desa Majakerta yakni program budidaya lele. Pada awalnya program ini dilakukan secara beramai-ramai dalam bentuk pemberian bantuan satu kolam untuk lima orang, namun karena hal tersebut terbukti tidak efektif dalam proses pendampingan dan menimbulkan kecemburuan sosial antar anggota kelompok akhirnya sasaran program diberikan secara individu yakni satu kolam untuk satu orang. Tahap awal dilaksanakan program ini mendapat penolakan dari warga karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi lingkungan di Desa Balongan dan Desa Majakerta. Namun, berkat keberhasilan salah seorang binaan dalam mengembangkan budidaya lele akhirnya menumbuhkan minat banyak warga bahkan ada beberapa orang yang melakukan secara mandiri. Syarat pertama warga dapat menjadi peserta program selain benar-benar warga Desa Balongan dan Desa Majakerta yakni benar-benar berminat untuk melakukan budidaya lele.
sumber : Laporan kegiatan pendampingan (2013)
Gambar 5 Proses pemanenan hasil program budidaya lele. Strategi pencapaian target program budidaya lele dilakukan dengan beberapa cara yakni pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, praktek langsung, pendampingan dan monitoring. Dalam masa pelatihan yang diberikan, masyarakat diberikan pengetahuan secara teknis dan diperkenalkan mengenai prospek berbudidaya lele secara ekonomis. Selanjutnya pada tahap praktek, masyarakat diberikan bantuan berupa bahan baku untuk membuat kolam dan memulai budidaya dengan bantuan benih, pakan, dll. Proses pendampingan difokuskan pada cara memelihara, meningkatkan produksi dan pemanenan. Program ini tetap dimonitoring dan dievaluasi selama program berlangsung. Beberapa kendala yang dialami dalam pelaksanaan program ini yakni pemasaran hasil panen pada bakul yang cenderung membeli dengan harga rendah. Selain itu, harga pakan yang cukup tinggi membuat peserta program cukup kewalahan untuk memulai kembali
29 budidaya setelah panen pertama sehingga keuntungan yang dirasakan masyarakat masih rendah. “...akhir-akhir ini harga pakan semakin mahal. Kalau tidak dibantu dengan pakan pengganti yang lebih mudah didapatkan tanpa harus dibeli akan sangat membebani. Rasanya untung dari hasil panen juga sangat sedikit. Ya seadanya, tapi karena hobi jadi tetap dilanjutkan budidaya lele ini...” –Bapak STM (Peserta Program budidaya Lele) 3. Program Peternakan Program pemberdayaan ekonomi selanjutnya berfokus pada bidang peternakan. Latar belakang dilaksanakan program ini yakni berdasarkan hasil social mapping yang menunjukkan bahwa peternakan itik/entog merupakan salah satu potensi di ketiga desa binaan. Hal tersebut sejalan dengan tingginya permintaan telur dan entog yang dijadikan sebagai kuliner khas Kabupaten Indramayu. Persyaratan untuk menjadi peserta program ini adalah harus mempunyai lahan, memiliki pengalaman sebagai peternak, memiliki keinginan untuk mengembangkan peternakan, bersedia dibantu dan membantu dalam pengembangan usaha serta mempunyai komitmen dalam pengelolaan sumber daya yang diberikan. “...kebanyak warga yang mengikuti program ini memang sudah mempunyai pengalaman dalam beternak. Biasanya pengalamannya berbeda, ada yang ternak ayam, bebek, entog. Jadi tidak sulit mengikuti program peternakan ini...” –Bapak WND (Peserta Program Peternakan) Jenis bantuan yang diberikan oleh pihak PT Pertamina yang bekerjasama dengan P4W LPPM IPB yakni berupa pelatihan perkandangan dan budidaya, materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan budidaya seperti bahan untuk membuat kandang, anakan itik atau entog, pakan, dll. Dalam proses pelaksanaanya, masyarakat selalu didampingi oleh pendamping lapang hingga tahap pemanenan.
sumber : Laporan kegiatan pendampingan (2013)
Gambar 6 Proses monitoring program peternakan.
30 Pelaksanaan program peternakan ini bagi masyarakat tergolong mudah. Walaupun begitu, program ini juga tidak terlepas dari beberapa kendala. Masalah yang seringkali dialami oleh peserta program yakni pada beberapa kasus, banyak ternak yang mati dikarenakan kondisi cuaca yang cukup ekstrem (dari cuaca yang sangat panas kemudian beralih ke hujan yang sangat lebat). Kematian terbanyak terjadi pada ternak milik Pak Samsuri dimana kematian mencapai 50 ekor. Sedangkan anggota yang lain mengalami jumlah kematian ternak hanya berkisar sepuluh ekor. Selain itu, harga pakan melambung seiring dengan terlambatnya musim tanam padi di daerah Indramayu yang disebabkan belum datangnya musim penghujan. Selain harga dedak yang melambung, harga pur juga ikut naik dikarenakan bahan baku yang mahal.
Karakteristik Peserta Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal Berdasarkan data yang diperoleh dari pendamping teknis lapang, diperoleh informasi bahwa jumlah peserta secara keseluruhan yang mengikuti program pemberdayaan ekonomi lokal yakni sekitar 129 orang. Jumlah setiap program terdiri atas 53 orang yang menjadi peserta program perikanan tangkap, 36 orang yang merupakan peserta program budidaya lele dan 40 orang peserta program peternakan. Secara garis besar, peserta program perikanan tangkap memiliki jumlah yang lebih besar dari program lainnya dikarenakan mata pencaharian utama masyarakat binaan PT Pertamina tersebut adalah nelayan harian. Dalam perencanaan program pemberdayaan ekonomi lokal dibentuk beberapa syarat yang harus dipenuhi apabila masyarakat ingin bergabung. Selain masyarakat harus termasuk warga desa yang tercakup dalam wilayah operasi PT Pertamina, masyarakat juga memiliki keinginan serta komitmen dalam pengembangan program kedepannya. Masyarakat yang menjadi peserta program pemberdayaan ekonomi lokal pada umumnya memiliki pengalaman di masing-masing program yang diikuti. Pada program perikanan tangkap cenderung melibatkan nelayan harian (kecil) yang biasanya menggunakan jaring rampus, jaring kejer, bubu, jaring kantong dan jaring kakap. Konstruksi kapal nelayan harian Desa Majakerta terbuat dari kayu. Karena profesi mereka sebagai nelayan harian, maka bantuan yang diberikan dalam program perikanan tangkap berupa alat yakni jaring, life jacket, lampu kelip. Pendapatan yang diperoleh peserta program sebagai nelayan harian sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca/musim. Bagi nelayan musim barat adalah musim paceklik yang biasanya mencakup Bulan Januari hingga Bulan April. Pada musim ini biasanya nelayan mencari alternatif tangkapan berupa rajungan. Rata-rata pendapatan bersih nelayan dalam sehari sekitar Rp100 000 pada waktu-waktu normal. Berbeda halnya dengan peserta program budidaya lele dan peternakan yang memiliki masa panen dari usaha yang mereka lakukan. Program budidaya lele berfokus pada budidaya lele dengan masa panen setiap dua bulan sekali yang biasanya masyarakat mampu mendapatkan pendapatan sekitar Rp250 000/panen. Kemudian untuk program peternakan khususnya ternak entog dengan modal awal diberikan sepuluh ekor entog betina dan satu ekor entog jantan yang dapat dijual/panen dalam kurun waktu tiga bulan sekali dengan kisaran harga Rp50 000/ekor. Dalam pelaksanaannya terdapat peserta program yang benar-benar gigih
31 dalam berusaha sehingga hasil yang didapatkannya juga lebih besar. Khusus untuk program budidaya lele, sebagian besar peserta program tidak menggantungkan mata pencaharian utama mereka pada program budidaya lele. Program tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian tambahan.
Ikhtisar Desa Balongan dan Desa Majakerta merupakan desa yang terletak di Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Desa ini merupakan desa yang menjadi binaan PT Pertamina RU VI di bawah pengawasan PT Pertamina. Kedua desa ini dapat dijangkau dengan menggunakan alat transportasi yang biasa disebut oleh masyarakat sekitar dengan elf (mini bus). Desa ini sangat dekat dengan kantor dan pabrik pengolahan minyak PT Pertamina RU VI. Luas wilayah Desa Balongan yaitu 511 ha/m2 yang umumnya lahan digunakan sebagai lahan pemukiman. Selanjutnya, luas wilayah Desa Majakerta yaitu 214 ha/m2 yang umumnya lahan digunakan sebagai lahan persawahan. Luas wilayah persawahan yang terdapat di desa ini sangat besar, hanya saja luas persawahan tersebut tidak dimiliki oleh masyarakat setempat namun telah menjadi milik perusahaan-perusahaan di sekitar desa ini seperti PT Pertamina RU VI. Penduduk sekitar hanya bekerja sebagai buruh dengan sistem bagi hasil. Selain itu, Desa Majakerta berada di bibir laut Jawa yang menyebabkan sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan. Pendapatan yang diperoleh oleh warga sehari-hari hanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok hidup, seperti pangan. Pola konsumsi masyarakat yang hanya terkonsentrasi pada kebutuhan pangan mencerminkan keadaan masyarakat dengan berada pada tingkat taraf hidup yang cukup rendah. berkaitan dengan kelembagaan, di kedua desa terdapat Kelompok Usaha Bersama yang bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi lokal. Masyarakat Desa Balongan memiliki jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Berbeda halnya dengan masyarakat Desa Majakerta yang jumlah penduduk perempuannya lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki. Mayoritas masyarakat menganut agama Islam. Khusus untuk di Desa Majakerta, Opinion Leader yang terdapat di desa ini cukup beragam, dimulai dari tokoh masyarakat, alim ulama, dan pegawai pemerintahan. Salah satu contohnya adalah Bapak Asmuni yang sangat disegani oleh masyarakat sekitar, sehingga semua perkataannya selalu dituruti oleh masyarakat, begitupula alim ulama dan Kuwu Desa Majakerta. Dalam hal pendidikan, masyarakat di Desa Balongan dapat dikatakan memiliki pendidikan yang lebih memadai dibandingkan masyarakat di Desa Majakerta. Sebagian besar masyarakat Desa Balongan telah tamat SMS/sederajat. Sedangkan masalah pendidikan Desa Majakerta masih terbilang rendah, hal ini disebabkan masyarakat enggan untuk menempuh pendidikan mengingat infrastruktur sekolah yang belum memadai dan pola pikir untuk langsung bekerja dibandingkan bersekolah. Program CSR Desa Binaan PT Pertamina yang berfokus pada program pemberdayaan ekonomi lokal di bidang perikanan tangkap, budidaya lele dan peternakan merupakan salah satu program yang dirancang oleh P4W LPPM IPB dan PT Pertamina, sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap
32 masyarakat sekitar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat agar ketergantungannya pada perusahaan semakin berkurang. Program ini berbentuk pemberian bantuan berupa alat dan bahan yang diperlukan untuk melalukan usaha penangkapan ikan, budidaya lele. dan peternakan itik/entog. Masyarakat tidak diberikan bantuan dalam bentuk uang agar melatih mental kerja masyarakat. Awal mula program digagas oleh pendamping dari LPPM IPB yang sebelumnya telah melakukan pemetaan sosial, karena kondisi masyarakat yang sulit untuk percaya dengan pihak luar, maka program ini berjalan lebih lama dari target yang seharusnya dicapai. Program ini kemudian mendapat sambutan masyarakat setelah terjalin kepercayaan antar stakeholder terkait. Program yang diharapkan mampu untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, saat ini belum menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Pada bidang perikanan tangkap di antaranya terjadi persaingan dengan nelayan sedang dan besar, jumlah ikan yang dapat ditangkap terus menurun, dan tidak adanya sumber nafkah lain pada saat terjadi musim paceklik pada ikan yang dapat ditangkap, alhasil alat tangkap yang diberikan tidak selalu dapat dipergunakan dan kalah jauh dengan peralatan ikan tangkap dengan nelayan maju lainnya. Mereka juga harus berlayar mencari tempat ikan baru yang dapat mereka tangkap dengan alat seadanya. Selanjutnya pada bidang budidaya lele terkendala dengan masalah pemasaran dan harga pakan yang melambung tinggi. Sama halnya pada bidang peternakan. Masyarakat cenderung masih kurang termotivasi untuk berusaha sendiri. Pola pikir mereka masih menunggu hadirnya bantuan dari pihak PT Pertamina. Walaupun seperti itu, program ini tetap mendapatkan antusias dari nelayan kecil meskipun pada belakangan ini menimbulkan kecemburuan bagi nelayan besar dan juga mendapatkan antusiasme bagi masyarakat yang selama ini tidak memiliki pekerjaan yang menetap sehingga memberikan tambahan penghasilan dari budidaya lele dan peternakan. Walaupun jumlahnya sedikit.
33
TINGKAT PENERAPAN PRINSIP PENGEMBANGAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL Pembahasan ini menguraikan tentang hasil penelitian, mengenai tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat yang dilihat dari tiga indikator, yaitu tingkat kesesuaian program dengan kebutuhan peserta, tingkat pendampingan program dan tingkat partisipasi peserta dalam program pemberdayaan ekonomi lokal. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan Peserta Kesesuaian program dengan kebutuhan peserta pada penelitian ini dilihat dari seberapa sesuai program CSR dalam bentuk pemberdayaan ekonomi lokal yang mencakup program perikanan tangkap, budidaya lele dan peternakan dengan apa yang menjadi kebutuhan peserta program. Tabel 6 Jumlah dan persentase peserta program menurut kesesuaian program dalam program pemberdayaan ekonomi lokal PT Pertamina pada tahun 2014 Kesesuaian Program Rendah Sedang Tinggi Total
Jumlah (jiwa)
Total (%) 0 4 56 60
0 6.7 93.3 100.0
Tabel 6 menunjukkan bahwa mayoritas jumlah peserta program yang menilai bahwa program CSR dalam bentuk pemberdayaan ekonomi lokal melalui program perikanan tangkap, budidaya lele dan peternakan telah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan sehingga dapat dikatakan tingkat kesesuaian program tinggi yakni sebesar 93.3 persen. Tingginya kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat yang kemudian menjadi peserta program dikarenakan program ini telah tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Hal tersebut berdasarkan hasil social mapping yang telah dilakukan pada tahun 2011 oleh pihak P4W LPPM IPB. Sebagian besar masyarakat Desa Majakerta bermata pencaharian sebagai nelayan sehingga adanya program perikanan tangkap yang memberikan bantuan peralatan seperti jaring, lampu, kelip, dll memberikan cukup manfaat bagi masyarakat. Begitu pula bagi masyarakat yang menjadi peserta program budidaya lele dan peternakan yang mayoritas berada di Desa Balongan. Program pemberdayaan ekonomi lokal juga dinilai mudah dalam pelaksanaan baik itu perikanann tangkap, budidaya lele dan peternakan karena pada umumnya masyarakat telah memiliki pengalaman dan mereka memiliki motivasi yang tinggi agar mendapatkan tambahan penghasilan.
34
Pendampingan program Pendampingan program dalam penelitian ini mencakup upaya yang dilakukan oleh pihak pendamping teknis di lapangan untuk mendampingi, menfasilitasi, dan mendorong terjadinya proses saling belajar antara masyarakat yang menjadi peserta program. Tabel 7 Jumlah dan persentase peserta program menurut pendampingan program dalam program pemberdayaan ekonomi lokal PT Pertamina pada tahun 2014 Pendampingan Program Rendah Sedang Tinggi Total
Jumlah (jiwa)
Persentase (%) 0 21 39 60
0 35 65 100
Tabel 7 menunjukkan bahwa mayoritas peserta program menilai bahwa pendamping teknis di lapangan telah mendampingi mereka dengan baik dalam keseluruhan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi lokal sehingga tingkat pendampingan program dapat dikatakan tinggi yakni sebesar 65 persen. Hal tersebut dikarenakan kerja keras pendamping lapang yang memang menetap di desa binaan PT Pertamina. Peserta program telah difasilitasi dan didorong agar terjadi proses belajar antara masyarakat. Mereka mendapatkan kesempatan dan pelatihan untuk memperbaiki kinerja mereka agar tercapai keberhasilan program. Salah satu bentuk upaya yang dilakukuan pendamping yakni memfasilitasi mereka untuk mengembangkan usaha melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait misalnya saja pengajuan proposal bantuan usaha kepada Dinas Pemerintah yang bersangkutan. Hal tersebut menjadi penting agar masyarakat belajar perlahanlahan untuk mandiri dan tidak terus menerus hanya ingin meminta. Berkat adanya pendampingan secara intensif, peserta program memiliki wadah untuk menyampaikan segala aspirasi mereka dan memiliki sarana untuk berdiskusi dalam rangka pemecahan masalah yang seringkali mereka alami dalam pelaksanaan program. Perlahan-lahan telah terbangun trust antara masyarakat dan pendamping program selama kurun waktu tiga tahun terakhir yang memberikan manfaat lebih besar terhadap keberhasilan program.
Partisipasi Peserta dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tingkat partisipasi dalam program pemberdayaan ekonomi lokal. Partisipasi peserta program dilihat dari sejauh mana keterlibatannya pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Setelah itu, akan dibahas tingkat partisipasi peserta program dikategorikan menjadi tiga besar derajat partisipasi yaitu non-partisipasi, tokenisme, dan citizen power.
35
Tahap Perencanaan Tahap perencanaan dalam penelitian ini adalah tahap awal dalam menyusun tujuan, maksud, dan target yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi lokal. Pada tahap perencanaan ini dapat diketahui sejauh mana keterlibatan partisipan dalam merencanakan suatu program. Tabel 8 Jumlah dan persentase peserta program menurut tingkat partisipasinya pada tahap perencanaan program pemberdayaan ekonomi lokal PT Pertamina pada tahun 2014 Tahap Perencanaan Non Partisipasi (Rendah) Tokenisme (Sedang) Citizen Power (Tinggi) Total
Jumlah (jiwa)
Persentase (%) 40 5 15 60
66.7 8.3 25.0 100.0
Tabel 8 menunjukkan bahwa mayoritas peserta program memiliki tingkat partisipasi yang rendah pada tahap perencanaan program yakni sebesar 66.7 persen. Sebagian besar peserta program hanya mengetahui tentang rencana pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi lokal tanpa ikut terlibat dalam usaha-usaha merencanakan program. Hal tersebut disebabkan sebagian besar peserta program lebih mempercayakan segala urusan perencanaan program kepada elit atau tokoh masyarakat. Umumnya peserta program yang terlibat dalam proses perencanaan hanyalah orang-orang yang cukup berpengaruh di desa tersebut. Peserta program hanya diminta persetujuannya mengenai program pemberdayaan ekonomi lokal yang terdiri atas program perikanan tangkap, budidaya lele dan peternakan. Pada tahap perencanaan program bukan berarti peserta program memiliki kendali penuh dalam hal yang berkaitan dengan program kedepannya. Walau beberapa masyarakat menunjukkan partisipasinya dengan memberikan masukan atau perubahan yang sekiranya dinilai sesuai dengan kondisi masyarakat, namun wewenang penuh tetap ada pada PT Pertamina, termasuk dalam menentukan tahapan pelaksanaan program, waktu pelaksanaan program, dan menentukan keuangan secara pasti melalui rapat internal anggota perusahaan dengan pihak terkait yang diajak bekerjasama seperti P4W LPPM IPB. Setelah itu, kemudian diadakan pertemuan warga untuk membahas rencana pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi lokal. Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan dalam penelitian ini adalah tahap dimana program CSR pemberdayaan ekonomi lokal yang mencakup program perikanan tangkap, budidaya lele, dan peternakan diimplementasikan. Pada tahap pelaksanaan ini dapat diketahui sejauh mana keterlibatan peserta program dalam menyumbangkan
36 apapun yang mereka miliki, seperti, pikiran, tenaga, dana ataupun yang lainnya saat pelaksanaan program. Tabel 9 Jumlah dan persentase peserta program menurut tingkat partisipasinya pada tahap pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi lokal PT Pertamina pada tahun 2014 Tahap Pelaksanaan
Jumlah (jiwa)
Non Partisipasi (Rendah) Tokenisme (Sedang) Citizen Power (Tinggi) Total
Persentase (%) 40 3 17 60
66.7 5.0 28.3 100.0
Tabel 9 menunjukkan bahwa mayoritas peserta program memiliki tingkat partisipasi yang rendah pada tahap pelaksanaan program yakni sebesar 66.7 persen. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar peserta program lebih sering bersikap pasif saat diadakan pertemuan. Secara garis besar mereka hadir, namun hanya sebatas itu. Mereka hanya mendengarkan dan mengikuti alur pembicaraan tanpa memberikan masukan. Seringkali mereka hanya berkumpul utamanya bila bantuan terkait program kembali akan dibagikan kepada seluruh peserta. Dalam pelaksanaan usaha budidaya lele dan peternakan khususnya, peserta program cenderung masih malas memutar kembali keuntungan yang telah mereka peroleh untuk digunakan berbudidaya lagi. Hal ini terkendala pola pikir mereka yang lebih menginginkan mendapatakan bantuan modal dan sumberdaya baru lagi dari PT Pertamina. Tahap Evaluasi Tahap evaluasi dalam penelitian ini adalah tahap penilaian terhadap program pemberdayaan ekonomi lokal yang telah diimplementasikan oleh PT Pertamina yang bekerjasama dengan P4W LPPM IPB. Pada tahap ini, diketahui sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam memberikan masukan atau umpan balik agar perusahaan dapat melakukan perbaikan pada program yang akan datang. Tabel 10 Jumlah dan persentase peserta program menurut tingkat partisipasinya pada tahap evaluasi program pemberdayaan ekonomi lokal PT Pertamina pada tahun 2014 Tahap Evaluasi Non Partisipasi (Rendah) Tokenisme (Sedang) Citizen Power (Tinggi) Total
Jumlah (jiwa)
Persentase (%) 44 2 14 60
73.4 3.3 23.3 100.0
Tabel 10 menunjukkan bahwa mayoritas peserta program memiliki tingkat partisipasi yang rendah pada tahap evaluasi program pemberdayaan ekonomi lokal
37 yang dilakukan oleh PT Pertamina yakni sebesar 73.4 persen. Hal tersebut dikarenakan PT Pertamina belum melibatkan peran serta peserta program dalam mengevaluasi program perikanan tangkap, budidaya lele, dan peternakan yang telah diimplementasikan di Desa Majakerta dan Desa Balongan. Dalam keseluruhan proses pelaksanaan program, perusahaan memang telah bekerjasama dengan pihak P4W LPPM IPB hingga tahap mengevaluasi program. Namun sayangnya, sama halnya dengan tahap-tahap sebelumnya, mayoritas peserta program lebih banyak pasif saat terjadi rapat atau perkumpulan dengan pihak perusahaan. Mereka cenderung mengikuti orang-orang yang dianggap sebagai ketua yang biasanya merupakan tokoh masyarakat yang cukup berpengaruh. Perwakilan tersebut yang menyampaikan masukan atau ide demi perbaikan program kedepan. Akibatnya, evaluasi program yang terjadi belum menghasilkan masukan-masukan secara menyeluruh dan terbuka dari seluruh peserta program. Partisipasi Peserta Secara Keseluruhan Nasdian (2014) mendefinisikan partisipasi sebagai proses aktif, inisiatif diambil oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Selanjutnya, terdapat delapan tingkatan partisipasi masyarakat, yaitu manipulation, therapy, informing, concultation, placation, partnership, delegated power dan citizen control yang kemudian dikelompokkan menjadi tiga besar derajat partisipasi yaitu nonpartisipasi, tokenisme, dan citizen power (Arnstein 1969). Pengelompokkan ini akan menunjukkan sejauh mana partisipasi masyarakat dalam sebuah program. Tabel 11 Jumlah dan persentase peserta program menurut tingkat partisipasinya dalam program pemberdayaan ekonomi lokal PT Pertamina pada tahun 2014 Partisipasi Non Partisipasi (Rendah) Tokenisme (Sedang) Citizen Power (Tinggi) Total
Jumlah (jiwa)
Persentase (%) 40 7 13 60
66.7 11.6 21.7 100.0
Tabel 11 menunjukkan bahwa mayoritas jumlah peserta program yang berada pada tingkat non-partisipasi lebih banyak sehingga tingkat partisipasinya berada pada tingkat partisipasi yang rendah yakni sebesar 66.7 persen. Para peserta program yang berada di tingkat non-partisipasi tersebut berarti memiliki keterlibatan yang tergolong masih rendah dalam keseluruhan pelaksanaan program yang dimulai dengan tahap perencanaan hingga tahap evaluasi. Secara umum, kontrol secara penuh terhadap pengimplementasian program pemberdayaan ekonomi lokal belum dapat dilakukan oleh peserta program. Rendahnya partisipasi mereka dalam program pemberdayaan ekonomi lokal disebabkan oleh banyak hal, di antaranya ialah: (1) peserta program cenderung memberikan kepercayaan kepada tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar
38 di lingkungan mereka dalam setiap pertemuan dengan pihak perusahaan, (2) pola fikir masyarakat yang masih ingin terus meminta dan diberi dana/kegiatan oleh perusahaan karena ada anggapan bahwa bantuan CSR adalah dana hibah sehingga menyebabkan mereka malas dalam menggulirkan hasil usaha untuk kembali berbudidaya, dan (3) kurang terlibatnya peserta secara keseluruhan dalam proses perencanaan sehingga rasa memiliki program masih kurang. Meskipun sudah dilakukan social mapping. Tingkat Penerapan Prinsip Pengembangan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat yakni: (1) tingkat kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat dimana terjadi kesamaan antara program yang dilaksanakan dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, (2) Pendampingan program yang merupakan upaya untuk mendampingi, memfasilitasi, dan mendorong terjadinya proses saling belajar antara masyarakat, dan (3) Partisipasi yang ditunjukkan dengan keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses pelaksanaan program. Tabel 12 Jumlah dan persentase peserta program menurut tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi lokal PT Pertamina pada tahun 2014 Tingkat Penerapan Prinsip Pengembangan Masyarakat Rendah Sedang Tinggi Total
Jumlah (jiwa)
Persentase (%) 5 41 14 60
8.3 68.4 23.3 100.0
Tabel 12 menunjukkan bahwa mayoritas jumlah peserta menurut tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi lokal yang dilakukan PT Pertamina bekerjasama dengan P4W LPPM IPB berada pada tingkat sedang yakni sebesar 68.4 persen. Hal tersebut berarti program CSR tersebut telah cukup menerapkan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat dalam melaksanakan program CSR-nya. Walaupun tingkat partisipasi peserta program tergolong masih rendah, namun tingkat kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat beserta upaya pendampingan yang dilakukan secara intensif termasuk dalam kategori yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan partisipasi yang terjadi masih tergolong partisipasi elitis yakni hanya elit-elit tertentu yang berperan aktif dalam keseluruhan pelaksanaan program. Berkaitan dengan tingginya tingkat kesesuaian dan tingkat pendampingan disebabkan adanya upaya social mapping yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan yang bekerjasama dengan para ahli untuk merumuskan program yang tepat guna bagi masyarakat yang termasuk dalam desa binaan PT Pertamina serta pendampingan yang dilakukan secara intensif berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat agar tujuan kemandirian dapat tercapai.
39
Ikhtisar Tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam penelitian ini dilihat dari perspektif pengembangan masyarakat yang mencakup indikator kesesuaian program dengan kebutuhan, pendampingan program, dan partisipasi peserta dalam program pemberdayaan ekonomi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah peserta program menurut tingkat kesesuaian dan tingkat pendampingan program berada pada kategori tinggi yang berarti lebih banyak dibandingkan peserta program pada kategori rendah dan sedang. Hal tersebut dipengaruhi oleh pelaksanaan program perikanan tangkap, budidaya lele dan peternakan telah sesuai dengan kondisi masyarakat di Desa Majakerta dan Desa Balongan. Selain itu, upaya pendampingan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat mampu memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat sehingga terbangun trust antara peserta program dengan pendamping teknis di lapangan. Dari tiga indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi lokal, penelitian yang berkaitan dengan indikator tingkat partisipasi peserta secara keseluruhan berada pada tingkat rendah. Hal tersebut ditunjukkan dengan angka-angka pada tabel 8, tabel 9, dan tabel 10 yang menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 11 yang menunjukkan bahwa jumlah peserta program dalam program pemberdayaan ekonomi lokal berada pada tingkat non partisipasi jauh lebih banyak dibandingkan jumlah peserta pada tingkat tokenisme dan citizen power. Dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat termasuk dalam kategori rendah karena disebabkan partisipasi masih tergolong partisipasi elitis. Namun bila keseluruhan indikator tersebut diukur maka sesuai dengan tabel 12 dapat diketahui bahwa mayoritas jumlah peserta program menilai bahwa tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi lokal dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat yang cukup.
40
41
KEBERHASILAN PROGRAM CSR PT PERTAMINA Pada bab ini dibahas mengenai keberhasilan program CSR PT Pertamina. Fokus penelitian keberhasilan program CSR PT Pertamina yakni pada tingkat partisipasi peserta program dalam kelompok usaha bersama, tingkat pendapatan peserta program serta tingkat keragaman nafkah peserta program. Tingkat Partisipasi Peserta dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Partisipasi peserta program dalam kelompok usaha bersama (KUB) dilihat dari sejauh mana keterlibatannya pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang kemudian disimpulkan dan dibahas tingkat partisipasi peserta program secara keseluruhan. Partisipasi peserta program dikategorikan menjadi tiga besar derajat partisipasi yaitu non-partisipasi, tokenisme, dan citizen power. Tabel 13 Jumlah dan persentase peserta program menurut tingkat partisipasinya dalam Kelompok usaha bersama pada tahun 2014 Tingkat Partisipasi dalam KUB Non Partisipasi (Rendah) Tokenisme (Sedang) Citizen Power (Tinggi) Total
Jumlah (jiwa)
Persentase (%) 52 2 6 60
86.7 3.3 10.0 100.0
Tabel 13 menunjukkan bahwa mayoritas jumlah peserta program menurut tingkat partisipasinya dalam kelompok usaha bersama (KUB) berada pada tingkat partisipasi non-partisipasi (rendah) yakni sebesar 86.7 persen. Para peserta program yang berada ditingkat non-partisipasi tersebut berarti keterlibatannya dalam KUB dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi masih rendah. Secara umum, peserta program belum terlibat secara keseluruhan dalam proses pelaksanaan KUB. Rendahnya partisipasi mereka dalam kelembagaan kelompok usaha bersama (KUB) disebabkan oleh banyak hal, di antaranya ialah: (1) ketua kelompok yang tidak melakukan transparansi dalam penggunaan dana yang diberikan pada KUB. Dana yang diberikan pada KUB oleh PT Pertamina merupakan bantuan modal untuk simpan pinjam bagi seluruh peserta program dalam mengembangkan usaha mereka. Namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pengalokasian dana yang dilakukan oleh ketua KUB tidak mengutamakan kepentingan seluruh anggota KUB. (2) Menurunnya tingkat kepercayaan beberapa anggota terhadap ketua mereka sehingga yang sering ikut berpartisipasi dalam setiap rapat hanyalah orang-orang tertentu yang menjadi pengikut serta selalu mematuhi perkataan pemimpin mereka. Ketua KUB yang terpilih tersebut merupakan orang yang memang mampu menggerakkan massa dan mempengaruhi masyarakat. Pada waktu perencanaan terbentuknya KUB, terdapat beberapa anggota program pemberdayaan ekonomi lokal yang meragukan kepemimpinan beliau. Namun karena besarnya pengaruh dan masyarakat masih menaruh harapan sehingga masyarakat memberikan kesempatan dan dukungan mereka, (3)
42 pelaksanaan KUB yang belum berjalan kembali karena sangat tergantung dengan bantuan modal dari PT Pertamina untuk beroperasi.
Tingkat Pendapatan Individu Per Tahun Tingkat pendapatan pada penelitian ini dilihat penghasilan berupa uang yang diperoleh tiap individu setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam kurun waktu satu tahun dari pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi lokal yang terdiri atas program perikanan tangkap, program budidaya lele, dan peternakan. Tabel 14 Jumlah dan persentase peserta program menurut tingkat pendapatan dari pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi lokal PT Pertamina pada tahun 2014 Tingkat Pendapatan (Rata-rata pertahun) Rendah ( ≤ Rp18 041 977 ) Sedang ( Rp18 041 977 ˂ x ˃ Rp46 691 440) Tinggi ( ≥ Rp46 691 440) Total
Jumlah (jiwa) 22 21 17 60
Persentase (%) 36.7 35.0 28.3 100.0
Tabel 14 menunjukkan bahwa mayoritas jumlah peserta program (71.7persen) berada pada tingkat pendapatan rendah dan sedang. Hal ini berarti, terdapat 36.7 persen peserta program berpendapatan rendah memiliki rata-rata pengeluaran untuk kebutuhan usahanya kurang dari sama dengan Rp18 041 977 pertahun. Selanjutnya terdapat 35.0 persen peserta program berpendapatan sedang memiliki rata-rata pengeluaran untuk kebutuhan usahanya antara Rp18 041 977 sampai Rp46 691 440 pertahun. Kondisi tingkat pendapatan peserta program yang relatif rendah dan sedang dipengaruhi oleh beberapa hal yakni: (1) konsep usaha perikanan tangkap, budidaya lele dan peternakan belum mampu memberikan keuntungan yang sangat besar jika hanya bergantung pada modal yang diberikan. Adapun yang mendapatkan keuntungan lebih besar dari yang lain karena adanya inisiatif untuk mencari bantuan pinjaman modal dari pihak lain untuk mengembangkan usaha, (2) Keterikatan peserta program dengan bakul ikan (tengkulak) akibat pinjaman uang yang diberikan menyebabkan mereka harus menjual hasil usaha mereka ke bakul, sedangkan harga beli yang ditetapkan bakul sangat rendah sehingga tidak memberi keuntungan bagi masyarakat, dan (3) pola pikir dan karakter masyarakat yang kurang gigih dalam berusaha dan hanya mengharapkan kiriman uang dari keluarga mereka yang bekerja sebagai TKI atau TKW di luar negeri. Selain itu, pola ekonomi peserta program yang juga masih komersial dalam arti hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal lain yang menentukan kemampuan peserta program untuk memperoleh pendapatan yang tinggi disebabkan oleh inisiatif mereka untuk mendapatkan keuntungan dan keberanian untuk meminjam ke sumber modal lainnya (Dinas Perikanan).
43 Tingkat Keragaman Nafkah Tingkat keragaman nafkah pada penelitian ini dilihat dari seluruh kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh responden dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup rumahtangganya. Pengkategorian keragaman nafkah berdasarkan jumlah sumber nafkah manakah yang selama ini dilakukan oleh peserta program. Tabel 15 Jumlah dan persentase peserta program menurut tingkat keragaman nafkah setelah mengikuti program pemberdayaan ekonomi lokal PT Pertamina pada tahun 2014 Tingkat Keragaman Nafkah
Jumlah (jiwa)
Rendah Sedang Tinggi
Persentase (%) 0 17 43 60
Total
0 28.3 71.7 100.0
Tabel 15 menunjukkan bahwa mayoritas jumlah peserta berada pada tingkat keragaman nafkah tinggi. Artinya, masyarakat di Desa Majakerta dan Desa Balongan yang termasuk dalam peserta program pemberdayaan ekonomi lokal PT Pertamina lebih banyak memiliki sumber nafkah dari sektor pertanian. Sektor pertanian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengertian pertanian dalam konteks luas yang mencakup perairan, budidaya, pertanian padi sawah, peternakan, dan usaha-usaha membudidayakan hasil alam untuk dikelola. Sebagian besar masyarakat memang menggantungkan hidupnya dari alam. Diimplementasikannya program pemberdayaan ekonomi lokal yang meliputi perikanan tangkap, budidaya lele dan peternakan semakin mendorong masyarakat yang menjadi peserta program kembali ke pertanian. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sangat jarang masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan industri dan sebagian lainnya memilih untuk berdagang atau menjadi buruh proyek. Namun secara keseluruhan, sumber nafkah utama masyarakat masih dari sektor pertanian.
Ikhtisar Tingkat keberhasilan program dalam penelitian ini dilihat dari sejauh mana tingkat partisipasi peserta program dalam kelompok usaha bersama, tingkat pendapatan masyarakat serta tingkat keragaman nafkah peserta program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah peserta program menurut tingkat partisipasi dalam kelompok usaha bersama mayoritas berada pada tingkat rendah. Hal tersebut dipengaruhi secara umum karena ketua KUB tidak mengutamakan kepentingan kelompok dan tidak transparansi dalam menggunakan dana KUB. Selanjutnya pada tabel 14 juga menunjukkan bahwa jumlah peserta program yang berada pada tingkat pendapatan rendah lebih banyak dibandingkan jumlah peserta pada tingkat lainnya. Dari tiga indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan program CSR PT Pertamina setelah
44 pengimplementasian program pemberdayaan ekonomi lokal, hanya tingkat keragaman nafkah yang menunjukan jumlah dan persentase peserta yang tinggi. Hal tersebut ditunjukkan pada tabel 15 dimana masyarakat yang menjadi peserta program sebagian besar masih mendapatkan sumber nafkah dari bidang pertanian yang mencakup seluruh kegiatan budidaya/pengelolaan sumberdaya alam yang pada umumnya telah menjadi mata pencaharian mereka sejak awal. Dapat dikatakan bahwa tingkat keberhasilan program CSR PT Pertamina masih rendah setelah dilaksanakan program CSR pemberdayaan ekonomi lokal yang bekerjasama dengan P4W LPPM IPB karena dua dari tiga indikator pengukuran yang digunakan menunjukkan kondisi masyarakat yang masih berada pada tingkat rendah untuk partisipasi dalam KUB dan tingkat pendapatan mereka.
45
TINGKAT PENERAPAN PRINSIP PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN HUBUNGANNYA DENGAN KEBERHASILAN PROGRAM CSR PT PERTAMINA Program CSR harus dilandasi dengan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat dalam pelaksanaannya untuk mencapai keberhasilan. Tercapainya keberhasilan suatu program CSR merupakan salah satu tujuan dari setiap perusahaan yang mengimplementasikan CSR dalam kegiatan usahanya. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat pada kehidupan masyarakat binaan PT Pertamina yang bekerjasama dengan P4W LPPM IPB. Pada bab ini akan dibahas bagaimana hubungan tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi lokal dengan indikatorindikator yang termasuk dalam pengukuran tingkat keberhasilan program CSR yang diukur dari tingkat partisipasi dalam KUB, tingkat pendapatan, dan tingkat keragaman nafkah peserta program. Hubungan Tingkat Penerapan Prinsip Pengembangan Masyarakat dengan Tingkat Partisipasi Peserta dalam Kelompok Usaha Bersama Hubungan tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi lokal dengan tingkat partisipasi peserta dalam kelompok usaha bersama (KUB) diuji dengan menggunakan uji statistik korelasi non-parametrik rank Spearman karena kedua variabel tersebut memiliki data dengan skala ordinal. Berikut hipotesis dalam penelitian ini: H0= Tidak terdapat hubungan positif antara tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program CSR pemberdayaan ekonomi lokal dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam kelompok usaha bersama. H1 = Terdapat hubungan positif antara tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program CSR pemberdayaan ekonomi lokal dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam kelompok usaha bersama. Dari hasil uji korelasi diperoleh nilai koefisien korelasi antara variabel tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dengan tingkat partisipasi peserta dalam KUB sebesar 0.354. Berdasarkan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang moderat. Aturan nilai dalam menentukan nilai adalah sebagai berikut: 0.00 (tidak ada hubungan), 0.01-0.09 (hubungan kurang berarti), 0.10-0.29 (hubungan lemah), 0.30-0.49 (hubungan moderat), 0.50-0.69 (hubungan kuat), 0.70-0.89 (hubungan sangat kuat), > 0.9 (hubungan mendekati sempurna). Selain itu, diperoleh juga nilai signifikan hitung sebesar 0.006 (0.05), sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program CSR pemberdayaan ekonomi lokal berhubungan positif dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam KUB. Jadi, semakin tinggi tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program CSR pemberdayaan ekonomi lokal, maka semakin tinggi tingkat partisipasi peserta dalam kelompok usaha bersama (KUB).
46 Tabel 16 Jumlah dan persentase peserta program menurut tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program CSR pemberdayaan ekonomi lokal dan tingkat partisipasi peserta dalam Kelompok usaha bersama pada tahun 2014 Tingkat Partisipasi dalam KUB Non-partisipasi (Rendah) Tokenisme (Sedang) Citizen power (Tinggi) Total n (%)
Tingkat Penerapan Prinsip Pengembangan Masyarakat Rendah Sedang Tinggi n (%) n (%) n (%) 5 (100.00) 38 (92.68) 9 (64.29) 0 1 (2.44) 1 (7.14) 0 2 (4.88) 4 (28.57) 5 (100.00)
41 (100.00)
14 (100.00)
Tabel 16 menunjukkan bahwa jumlah peserta program yang menilai tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program CSR tinggi dan memiliki tingkat partisipasi tinggi (citizen power) lebih banyak dibanding lainnya. Terdapat kecenderungan bahwa peserta program yang menilai tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat tinggi memiliki tingkat partisipasi yang tinggi (citizen power) dalam kelompok usaha bersama (KUB). Hal tersebut disebabkan mereka yang menilai tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat yang tinggi cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk mengupayakan terbentuknya kelompok usaha bersama (KUB). Dilakukanlah beberapa pertemuan untuk membahas mengenai kendala serta upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada agar KUB dapat berjalan dengan baik. Kemudian diharapkan hadirnya KUB dapat menfasilitasi segala kebutuhan seluruh peserta yang terlibat dalam program pemberdayaan ekonomi lokal. Peserta yang aktif menyakini bahwa KUB yang dapat berjalan dengan baik akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi seluruh peserta program karena mereka tidak akan terikat lagi dengan tengkulak. “...yang saya ketahui, terbentuknya KUB yakni untuk memfasilitasi dan mewadahi kepentingan kelompok baik itu dalam pengadaan bibit, penjualan dan menjadi media dalam menyelesaikan masalah agar usaha yang dilakukan dapat menguntungkan...” -Bapak WND (Anggota kelompok usaha bersama)
Hubungan Tingkat Penerapan Prinsip Pengembangan Masyarakat dengan Tingkat Pendapatan Peserta Program Hubungan tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program CSR pemberdayaan ekonomi lokal dengan tingkat pendapatan peserta program diuji dengan menggunakan uji statistik korelasi non-parametrik rank
47 Spearman karena kedua variabel tersebut memiliki data dengan skala ordinal. Berikut hipotesis dalam penelitian ini: H0= Tidak terdapat hubungan positif antara tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program CSR pemberdayaan ekonomi lokal dengan tingkat pendapatan peserta program. H1= Terdapat hubungan positif antara tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program CSR pemberdayaan ekonomi lokal dengan tingkat pendapatan peserta program. Dari hasil uji korelasi diperoleh nilai koefisien korelasi antara variabel tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dengan tingkat pendapatan peserta program sebesar 0.064. Berdasarkan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang kurang berarti. Selain itu, diperoleh juga nilai signifikan hitung sebesar 0.628 (0.05), sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Hasil tersebut menunjukkan tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program CSR pemberdayaan ekonomi lokal tidak berhubungan positif dengan tingkat pendapatan peserta program. Tabel 17 Jumlah dan persentase peserta program menurut tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program CSR pemberdayaan ekonomi lokal dan tingkat pendapatan peserta program CSR pada tahun 2014 Tingkat Pendapatan Peserta Program CSR Rendah Sedang Tinggi Total n (%)
Tingkat Penerapan Prinsip Pengembangan Masyarakat Rendah Sedang Tinggi n (%) n (%) n (%) 2 (40.00) 15 (36.59) 5 (35.71) 2 (40.00) 15 (36.59) 4 (28.58) 1 (20.00) 11 (26.82) 5 (35.71) 5 (100.00)
41 (100.00)
14 (100.00)
Tabel 17 menunjukkan bahwa jumlah peserta program yang menilai tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat sedang dan memiliki tingkat pendapatan tinggi lebih banyak dibanding lainnya. Namun, tidak terdapat kecenderungan bahwa peserta program yang menilai tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat tinggi akan memiliki tingkat pendapatan yang juga tinggi. Hal tersebut disebabkan mereka yang menilai tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi lokal yang tinggi sebagian besar tidak melakukan upaya tambahan untuk meningkatkan usaha mereka dengan cara mencari pinjaman modal dari pihak lain. Ada juga beberapa peserta yang mencari pinjaman modal dari pihak lain dan mengganti pakan yang selama ini harus dibeli dengan harga yang relatif mahal di pasaran dengan pakan alami yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar seperti sisa makanan, dedaunan, dll namun jumlahnya hanya sedikit. Hal tersebut dapat mengurangi pengeluaran peserta program dan tetap dapat menghasilkan keuntungan seperti biasanya walaupun dalam jumlah yang tidak besar.
48 Hubungan Tingkat Penerapan Prinsip Pengembangan Masyarakat dengan Tingkat Keragaman Nafkah Peserta Program Hubungan tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dengan tingkat keragaman nafkah peserta program pemberdayaan ekonomi lokal diuji dengan menggunakan uji statistik korelasi non-parametrik rank Spearman karena kedua variabel tersebut memiliki data dengan skala ordinal. Berikut hipotesis dalam penelitian ini: H0 = Tidak terdapat hubungan positif antara tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program CSR pemberdayaan ekonomi lokal dengan tingkat keragaman nafkah peserta program. H1 = Terdapat hubungan positif antara tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program CSR pemberdayaan ekonomi lokal dengan tingkat keragaman nafkah peserta program. Dari hasil uji korelasi diperoleh nilai koefisien korelasi antara variabel tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dengan tingkat keragaman nafkah peserta program sebesar 0.168. Berdasarkan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang lemah. Selain itu, diperoleh juga nilai signifikan hitung sebesar 0.199 (0.05), sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Hasil tersebut menunjukkan tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program CSR pemberdayaan ekonomi lokal tidak berhubungan positif dengan tingkat keragaman nafkah peserta program. Tabel 18 Jumlah dan persentase peserta program menurut tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program CSR pemberdayaan ekonomi lokal dan tingkat keragaman nafkah peserta program CSR pada tahun 2014 Tingkat Keragaman Nafkah Peserta Program CSR Sedang Tinggi Total n (%)
Tingkat Penerapan Prinsip Pengembangan Masyarakat Rendah Sedang Tinggi n (%) n (%) n (%) 2 (40.00) 9 (21.96) 7 (50.00) 3 (60.00) 32 (78.04) 7 (50.00) 5 (100.00)
41 (100.00)
14 (100.00)
Tabel 18 menunjukkan bahwa mayoritas jumlah peserta program yang menilai tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat sedang dan memiliki tingkat keragaman nafkah tinggi lebih banyak yakni sebesar 32 persen. Dari tabel dapat dilihat bahwa tidak terdapat kecenderungan bahwa peserta program yang menilai tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat tinggi akan memiliki tingkat keragaman nafkah yang juga tinggi. Hal tersebut dikarenakan responden yang mengikuti program pemberdayaan ekonomi lokal pada umumnya telah bermata pencaharian di bidang pertanian khususnya dalam hal perikanan tangkap, budidaya lele dan peternakan. Program-program tersebut menjadi sumber nafkah bagi seluruh peserta program baik yang menjadikannya sebagai sumber nafkah utama maupun sampingan. Tingkat keragaman nafkah
49 dinilai tinggi karena sebagian besar sumber nafkah responden yang mengikuti program berasal dari pertanian dalam arti luas yakni mencakup perikanan, peternakan, dll. “...Sebelum mengikuti program ini, Bapak sudah menjadi nelayan sejak kecil. Begitu pula dengan beberapa anggota lainnya yang cenderung turun temurun menjadi nelayan...” -Bapak CSN (Peserta program perikanan tangkap) Ikhtisar Keberhasilan suatu program CSR merupakan salah satu tujuan dari setiap perusahaan yang mengimplementasikan CSR dalam kegiatan usahanya. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat pada kehidupan masyarakat binaan PT Pertamina yang bekerjasama dengan P4W LPPM IPB. Tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program CSR pemberdayaan ekonomi lokal diduga berhubungan dengan indikator-indikator yang termasuk dalam pengukuran tingkat keberhasilan program yakni tingkat partisipasi dalam KUB, tingkat pendapatan, dan tingkat keragaman nafkah peserta program. Hubungan antara tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program CSR pemberdayaan ekonomi lokal dengan tingkat partisipasi peserta dalam kelompok usaha bersama (KUB) diuji dengan menggunakan uji statistik korelasi non-parametrik rank Spearman. Dari hasil uji korelasi diperoleh nilai signifikasi hitung sebesar 0.006 (0.05), artinya terdapat hubungan positif antara tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program CSR pemberdayaan ekonomi lokal dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam KUB. Jadi, semakin tinggi tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program CSR pemberdayaan ekonomi lokal, maka semakin tinggi tingkat partisipasi peserta dalam kelompok usaha bersama (KUB). Analisa hubungan yang kedua yakni hubungan antara tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program CSR pemberdayaan ekonomi lokal dengan tingkat pendapatan peserta program yang diuji dengan menggunakan uji statistik korelasi non-parametrik rank Spearman. Dari hasil uji korelasi diperoleh nilai signifikasi hitung sebesar 0.628 (0.05), sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Hasil tersebut menunjukkan tidak terdapat hubungan positif antara tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program CSR pemberdayaan ekonomi lokal dengan tingkat pendapatan peserta program. Bila dilihat sesuai analisa menggunakan tabel tabulasi silang yakni tabel 17 juga menunjukkan tidak terdapat kecenderungan bahwa peserta program yang menilai tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat tinggi akan memiliki tingkat pendapatan yang juga tinggi. Hal tersebut disebabkan mereka yang menilai tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi lokal yang tinggi sebagian besar tidak melakukan upaya tambahan untuk meningkatkan usaha mereka. Hubungan antar variabel yang terakhir yakni hubungan antara tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program CSR pemberdayaan ekonomi lokal dengan tingkat keragaman nafkah peserta program yang diuji dengan menggunakan uji statistik korelasi non-parametrik rank Spearman. Dari
50 hasil uji korelasi diperoleh nilai signifikasi hitung sebesar 0.199 (0.05), artinya tidak terdapat hubungan positif antara tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program CSR pemberdayaan ekonomi lokal dengan tingkat keragaman nafkah peserta program. Berdasarkan analisa tabulasi silang pada tabel 18 juga menunjukkan tidak terdapat kecenderungan bahwa peserta program yang menilai tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat tinggi akan memiliki tingkat keragaman nafkah yang juga tinggi. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya mata pencaharian masyarakat telah berasal dari pertanian dalam arti luas yakni mencakup perikanan, peternakan, dll sebelum mengikuti program pemberdayaan ekonomi lokal tersebut.
51
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil deskripsi profil desa, profil program Corporate Social Responsibility (CSR), analisis tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program CSR pemberdayaan ekonomi lokal, analisis tingkat keberhasilan program CSR, dan hubungan tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dalam program CSR pemberdayaan ekonomi lokal dengan tingkat keberhasilan program CSR, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: 1. Program CSR yang diimplementasikan PT Pertamina bekerjasama dengan P4W LPPM IPB telah cukup menerapkan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat berbasiskan sumberdaya lokal yang ada disekitar mereka. 2. Tingkat keberhasilan program CSR masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya tingkat partisipasi peserta dalam kelompok usaha bersama (KUB). Begitu pula dengan tingkat pendapatan peserta program yang masih tergolong rendah. Namun, tingkat keragaman nafkah peserta yang mengikuti program secara keseluruhan dinilai tinggi. 3. Pada program CSR pemberdayaan ekonomi lokal, terdapat kecenderungan semakin tinggi tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat maka semakin tinggi tingkat keberhasilan program CSR. Tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam KUB, namun tidak menentukan tingkat pendapatan dan tingkat keragaman nafkah peserta program. Saran Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan masukan atau saran di antaranya sebagai berikut: 1. Peserta program perlu dilibatkan dalam keseluruhan proses pelaksanaan program khususnya dalam perencanaan program CSR agar masyarakat merasa memiliki program, mampu menyusun sesuai dengan kebutuhan mereka, dan mengevaluasi program agar terus berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi peserta program. 2. Perlu diadakan kegiatan penguatan kelompok dalam keseluruhan program agar kelembagaan kelompok usaha bersama dapat terus berkelanjutan dan mendorong terjadinya partisipasi anggota KUB. 3. Strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh CSR PT Pertamina bekerjasama dengan P4W LPPM IPB harus dikembangkan dalam bentuk pengolahan hasil usaha yang melibatkan tidak hanya peserta program namun juga keluarganya agar meningkatkan keberdayaan masyarakat. Peserta program juga didorong untuk berinisiatif dalam mengembangkan sendiri usaha mereka agar dapat berkembang dan menguntungkan sehingga memberikan tambahan pendapatan.
52
53
DAFTAR PUSTAKA
Ambadar, J. 2008. CSR dalam Praktik di Indonesia. Jakarta (ID): PT Elex Media Komputindo. Anatan, L. 2010. Corporate Social Responsibility (CSR) : Tinjauan teoritis dan praktis di Indonesia. Jurnal Manajemen. [Internet]. [diunduh 11 November 2013]. 13(2). Dapat diunduh dari: http://majour.maranatha.edu/index.php/jurnal_manajemen/article/view/220/ pdf Anggraeni, YD. 2013. Tingkat keberhasilan program Corporate Social Responsibility “Water Access– Sanitation and Hygiene” PT Aqua Golden Mississippi Citereup. Skripsi. [Internet]. [diunduh 29 November 2013]. Dapat diunduh dari: http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/66073 Arnstein S. 1969. A Ladder of Citizen Participation. JAIP [35-4]: halaman 216224. Dharmawan AH. 2007. Sistem penghidupan dan nafkah pedesaan: pandangan sosiologi nafkah (livelihood sociology) mahzab barat dan mahzab Bogor. Sodality. Volume 01 Nomor 02. [Internet].[diunduh 20 Maret 2014]. Dapat diunduh dari: http://jurnalsodality.ipb.ac.id/index.php/component/sodality/?id=86&task=v iew Hal 169-192. Fridayanti, N. 2013. Analisis struktur dan strategi nafkah rumah tangga petani sekitar kawasan hutan konservasi di Desa Cipeuteuy, Kabupaten Sukabumi. Skripsi. [Internet]. [diunduh 29 November 2013]. Dapat diunduh dari: http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/66073 Ife JW. 1995. Community Development: Cerating Community Alternatives. Melbourne: Longman Australia. Khusnul, E. 2009. Program pemberdayaan CSR Exxonmobil dalam peningkatan kesejahteraan sosial di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Trunojoyo. [Internet]. [diunduh 11 November 2013]. 11(2). Dapat diunduh dari: http://pta.trunojoyo.ac.id/uploads/journals/090521100016/090521100016.pd f Mapisangka, A. 2009. Implementasi CSR terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. Jurnal Ekonomi dan Sosial Pembangunan. [Internet]. [diunduh 27 Sepetember 2013]. 01(1). Dapat diunduh dari: http://fe.um.ac.id/wpcontent/uploads/ 2009/09/ANDI_M-CSR1.pdf
54 Mubyarto. 2000. Membangun Sistem Ekonomi. BPFE. Muryaningrum, Y. 2010. Analisis Program CSR PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Dalam Upaya Pengembangan Masyarakat. [skripsi]. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor. Nasdian, FT. 2014. Pengembangan Masyarakat. Jakarta [ID]: Yayasan Obor Indonesia Nugraha, Setia B, Hamad I, Tofi L, Hifni N, Kasta. (Editor). 2005. Investasi Sosial. Jakarta [ID]: Puspensos-LaTofi PT Pertamina. 2011. Strengthening Our Commitment. Laporan Keberlanjutan. [Internet]. [diunduh 7 Maret 2014]. Dapat diunduh dari: http://www.pertamina.com/media/bb465a99-5106-40b2-bf11f2928221921f/SR%20pertamina%202011_22jan13.pdf Rahmawati A. 2010. Efektivitas Organisasi dan Implementasi Program Corporate Social Responsibility PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. [Skripsi]. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor. Rosika, AA. 2011. Efektivitas dan dampak program Community Based Development Bali Sejahtera dalam peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga miskin di Kabupaten Gianyar. [Internet]. [diunduh 20 Maret 2014]. Dapat diunduh dari: http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-283-1379376497bab%20i,ii,iii,iv.pdf Susiloadi, P. 2008. Implementasi Corporate Social Responsibility untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Jurnal Spirit Publik. [Internet]. [diunduh 13 November 2013]. 04(2). Dapat diunduh dari: http://fisip.uns.ac.id/publikasi/sp4_2_priyanto.pdf Turasih. 2011. Sistem Nafkah Rumahtangga Petani Kentang di Dataran Tinggi Dieng (kasus Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah). [Skripsi]. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor. 113 hal. Wibisono, Y. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility). Gresik [ID]: Fascho Publishing
55
LAMPIRAN Lampiran 1 Peta lokasi penelitian
56 Lampiran 2 Alur waktu penelitian Kegiatan
Penyusunan proposal skripsi Kolokium Perbaikan proposal penelitian Pengambilan data lapangan Pengolahan data dan analisis data Penulisan draft skripsi Uji Petik Sidang skripsi Perbaikan skripsi
Februari Maret April Mei Juni Juli 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
57 Lampiran 3 Kerangka sampling dan sampel penelitian TABEL NAMA PENERIMA PROGRAM CSR PT. PERTAMINA RU VI BALONGAN, INDRAMAYU Desa Balongan dan Desa Majakerta Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Nama MND WHB WND TSN MST NKS DNI KJN WKM STM NMN TYN AMN KRB TMD RMD MYD MTA TBR FBY YNA SKN JYD SWN WSG AMD KML UDN DSP SRF AND WSJ MST MYD
Alamat RT 04 RT 04 RT 04 RT 04 RT 04 RT 11 RT 04 RT 04 RT 04 RT 03 RT 03 RT 03 RT 13 RT 04 RT 03 RT 03 RT 03 RT 03 RT 14 RT 02 RT 04 RT 02 RT 02 RT 04 RT 07 RT 02 RT 01 RT 01 RT 14 RT 02 RT 02 RT 14 RT 03 RT03
Jenis Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap
58 No 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Nama SKW DRN SKM RND CSM CSN CNM WNT TBR SBD SAM WSG SNK GTR NNO WJN MRN RMD DSP WNA WTY DIA STM KND KML SSR SND TMD SUD KRJ DMN DSM TPN DKD DRY SDN JNI KSN KML MTF KYM TMN NTA RTN NNI
Alamat RT03 RT 07 RT 01 RT 07 RT 01 RT 14 RT 13 RT 07 RT 13 RT 14 RT 10 RT 14 RT 14 RT 11 RT14 RT 01 RT 10 RT 14 RT 14 RT 04 RT 01 RT 10 RT 03 RT 11 RT 01 RT 07 RT 14 RT 03 RT 10 RT 14 RT 05 RT 05 RT 01 RT 08 RT 01 RT 08 RT 06 RT 06 RT 01 RT 05 RT 14 RT 14 RT 11 RT 11 RT 06
Jenis Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Perikanan Tangkap Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele
59 No 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Nama RMD CSD RSD SKW SND SRM JND RMD STR KJN SYN SRT TLM TRP UDN STM WNA KND NNG RYN SJY WST RKM DMN BDI STN WRN SKN EDI JYD KSW WRD TWN SUM NYM TPL STY TGL WND WSD CSL TRP TMP CKM TRN
Alamat RT 14 RT 07 RT 06 RT 07 RT 14 RT 01 RT 07 RT 07 RT 05 RT 13 RT 06 RT 13 RT 10 RT 01 RT 14 RT 11 RT 01 RT 13 RT 13 RT 05 RT 10 RT 08 RT 13 RT 07 RT 06 RT 06 RT 06 RT 04 RT 06 RT 04 RT 12 RT 07 RT 06 RT 07 RT 04 RT 06 RT 06 RT 14 RT 14 RT 14 RT 14 RT 01 RT 06 RT 14 RT 01
Jenis Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele Program Budidaya Lele Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan
600 60 No 125 126 127 128 129
Nama NTN WNT KSL RMN RYN
Alamat RT 14 RT 14 RT 06 RT 01 RT 05
Jenis Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan Program Peternakan
Keterangan: : Responden
61 Lampiran 4 Hasil pengolahan data a. Hubungan tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dengan tingkat partisipasi peserta program dalam Kelompok usaha bersama (KUB) Correlations
Tingkat Penerapan Prinsip Pengembangan Masyarakat
Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Spearman's rho Correlation Coefficient Tingkat Partisipasi Sig. (2-tailed) N **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Tingkat Penerapan Prinsip Pengembangan Masyarakat 1,000
Tingkat Partisipasi ,354**
. 60 ,354**
,006 60 1,000
,006 60
. 60
b. Hubungan tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dengan tingkat pendapatan peserta program Correlations
Tingkat Penerapan Prinsip Pengembangan Masyarakat Spearman's rho Tingkat Pendapatan
Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N
Tingkat Penerapan Prinsip Pengembangan Masyarakat 1,000
Tingkat Pendapatan
. 60 ,064
,628 60 1,000
,628 60
. 60
,064
c. Hubungan tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dengan tingkat keragaman nafkah peserta program Correlations
Spearman's rho
Tingkat Penerapan Prinsip Pengembangan Masyaraka Tingkat Keragaman Nafkah
Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N
Tingkat Penerapan Prinsip Pengembangan Masyarakat 1,000
Tingkat Keragaman Nafkah ,168
. 60 ,168
,199 60 1,000
,199 60
. 60
62 Lampiran 5 Dokumentasi
Responden Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Responden Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Responden Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Responden Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Responden Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Sekretariat Kelompok usaha bersama
63 Lampiran 6 Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat agar tercapainya keberhasilan suatu program. No. 1.
Prinsip Merupakan pembangunan Secara terpadu (integrated development)
2.
Mengembangkan proses untuk melawan ketimpangan struktural (confronting structural disadvantages)
3.
Memahami dan berkomitmen terhadap hak-hak asasi manusia (human rights)
4.
Berkelanjutan (sustainability)
5.
Memiliki tujuan dan strategi pemberdayaan (empowerment)
6.
Menghubungkan antara persoalan individu dengan struktural (the personal and the
Penjelasan Program pengembangan masyarakat (community development) harus mempertimbangkan seluruh dimensi (aspek) kehidupan masyarakat meskipun program tidak dapat menangani semua. Aspek yang ditangani seharusnya disesuaikan dengan persoalan yang ada, dan merupakan prioritas dari masyarakat itu sendiri bukan dari pihak luar. Program pengembangan masyarakat (community development) harus memeriksa apakah bisa mengembangkan proses untuk melawan struktur penindasan di masyarakat, atau malah tanpa disadari justru mendukung struktur penindasan tersebut. Struktur penindasan itu antara lain: dominasi elit, ras/etnis, gender, golongan. Praktisi program pengembangan masyarakat (community development) harus memahami dan berkomitmen terhadap hak-hak dasar manusia dalam dua cara: yaitu untuk melindungi terlaksananya hak asasi manusia (HAM) dan untuk mempromosikan penegakan HAM. Karena program pengembangan masyarakat (community development) adalah upaya untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang baru (ekonomi, sosial-politik), maka proses dan struktur yang dikembangkan itu harus bersifat berkelanjutan. Artinya, merupakan tatanan yang selaras dengan kehidupan alam, bukan merusak alam. Salah satu cara adalah mendorong penggunaan sumbersumberdaya alam yang bersifat bisa diperbaharui (renewable) dan mengurangi penggunaan sumberdaya alam yang tidak bisa diperbaharui (non-renewable) baik oleh masyarakat maupun bisnis/industri. Pemberdayaan berarti memfasilitasi orang dengan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan, agar mereka bisa meningkatkan kapasitas untuk mengelola hidupnya dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Menghubungkan persoalan individu/perorangan dengan persoalan politik (arti luas) dalam program pengembangan masyarakat (community development) merupakan hal penting. Artinya,
64 political interlink)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
seseorang harus didorong untuk memahami bagaimana dirinya bisa mempengaruhi kebijakan publik, dan sebaliknya keputusan publik bisa mempengaruhi kehidupan perorangan. Dengan kesadaran ini, seseorang akan didorong untuk berpartisipasi di masyarakat, dan hal ini hanya bisa terjadi dengan proses pemberdayaan. Mengembangkan Program pengembangan masyarakat (community kepemilikan development) harus mengembangkan rasa masyarakat kepemilikan masyarakat untuk jenis kedua. (community ownership) Masyarakat harus didorong untuk punya kepedulian terhadap bagaimana cara pelayanan umum bekerja, sistem pendidikan, kebijakan pemerintah, dan berbagai hal yang menyangkut kehidupan masyarakat. Hal ini juga hanya bisa terjadi dengan proses pemberdayaan. Mengembangkan Program pengembangan masyarakat (community Keswadayaan development) harus mendorong masyarakat masyarakat untuk lebih mengutamakan penggunaan (self-reliance) sumberdaya (alam, manusia) setempat daripada tergantung pada sumberdaya luar. Hal ini bukan mudah karena hubungan antara komunitas sangat terbuka dan tanpa batas, pada era modern. Independensi dari Program pengembangan masyarakat (community negara (indepen-dence development) juga sebaiknya tidak tergantung from the state) pada dana pemerintah melainkan pada dana masyarakat sendiri atau sumberdana lainnya. Memiliki tujuan jangka Program pengembangan masyarakat (community menengah dan visi ideal development) harus mengkaitkan tujuan jangka pendek dengan tujuan jangka panjang. Meskipun tujuan jangka panjang tidak mungkin dicapai suatu program, tetapi paling tidak upaya yang dilakukan bisa menyumbangkan sesuatu yang positif terhadap pencapaian visi ideal pengembangan masyarakat. Berdasarkan inisiatif Program pengembangan masyarakat (community dan potensi development) harus melihat sifat organik pengembangan masyarakat dan membantu terjadinya yang tumbuh dari pengembang-an yang secara alamiah muncul masyarakat sendiri dari potensi dan inisiatif yang ada di masyarakat (organic development) itu sendiri. Tugas orang luar adalah mendorong percepatan pengembangan, dengan memahami proses dan struktur yang ada di masyarakat, dan menghargai keunikan setiap masyarakat. Berdasarkan pada Program pengembangan masyarakat (community langkah-langkah development) harus bekerja secara tahap demi
65 pengembangan (the pace of development)
13.
Menggunakan keahlian dari luar yang diperlukan
14.
Memperkuat kesatuan masya-rakat (community building)
15.
Menggunakan pendekatan proses dan hasil
16.
Proses yang selaras dengan tujuan
17.
Anti kekerasan (nonviolence)
18.
Bersifat inklusif (terbuka terhadap semua kalangan, baik pihak yang pro maupun kontra)
tahap. Pengembangan masyarakat bukan suatu proses yang cepat, dan memaksakan agenda yang cepat akan menyebabkan masyarakat tidak menjadi pemilik program. Orang luar hanya akan bermanfaat dalam pengembangan masyarakat apabila mau bekerja dengan menghargai keunikan masyarakat yang ada, mendorong terjadinya komunikasi yang lebih setara dan proses saling belajar, serta tidak mendorong pilihan pemecahan masalah dari luar melainkan dari masyarakat sendiri. Program pengembangan masyarakat (community development) harus memperkuat kesatuan masyarakat atau membuat sebanyak mungkin orang terlibat dalam kegiatan bersama dan berinteraksi, baik secara formal maupun informal. Masyarakat yang kuat adalah masyarakat yang orang-orangnya saling tergantung dan setiap orang merasa perlu berkontribusi karena juga memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (ekonomi, sosial, politik). Program pengembangan masyarakat (community development) harus mengembangkan proses yang dikaitkan dengan tujuan dan visi, serta sebaliknya mencapai hasil yang dikaitkan dengan proses dan cara mencapainya. Keduanya selalu bersamaan. Proses dan capaian/hasil dalam program pengembangan masyarakat (community development) merupakan dua hal yang sama penting. Karena itu perlu dikembangkan tahaptahap proses yang satusama lain saling mendukung pencapaian tujuan. Untuk itu, evaluasi terhadap proses juga harus dilakukan secara kritis, terutama dengan menggunakan kriteria-kriteria masyarakat, bukan dari profesional atau tenaga ahli. Program pengembangan masyarakat (community development) bertuju-an untuk mencapai masyarakat yang damai, karena itu proses dalam program juga harus dengan cara yang damai (anti kekerasan). Program pengembangan masyarakat (community development) seharusnya tidak bersifat eksklusif (elitis) melainkan inklusif (terbuka bagi siapa saja) bahkan terhadap pihak yang mengkritik atau kontra.
66 19.
Berdasarkan konsensus dalam pengambilan keputusan
20.
Mengembangkan Kerjasama
21.
Partisipatif
22.
Merumuskan dan Menyepakati “kebutuhan” secara bersama
Sumber : Nasdian (2014)
Cara yang antikekerasan juga memiliki konsekuensi penggunaan proses pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan (konsensus) harus menjadi tradisi dalam program pengembangan masyarakat. Pendekatan konfron-tatif dan mempolarisasi parapihak (salah-benar, pro-kontra, kelompok hitamkelompok putih) harus dihindari. Tetapi dikembangkan pendekatan “win-win solutions”. Program pengembangan masyarakat (community development) menekankan bahwa struktur masyarakat yang menekankan pada kerjasama, bukan menekankan pada kompetisi, yang harus dibangun. Persaingan adalah nilai yang banyak dianut dalam sistem pendidikan di masyarakat dan di sekolah, yang mendorong manusia untuk bersifat individualistik dan mengejar kemajuan tanpa solidaritas sosial. Ini harus ditantang. Program pengembangan masyarakat (community development) harus memaksimalkan keterlibatan banyak orang dalam proses dan kegiatan-nya. Dengan demikian, kepemilikan program dan inklusifitas bisa terjadi. Program pengembangan masyarakat (community development) adalah upaya untuk mengembangkan proses dan struktur masyarakat yang mampu menyelenggarakan kebutuhan anggota masyarakatnya dengan memperhatikan perspektif ekologi dan keadilan sosial. rakatnya sendiri berdasar kesepakatan.
67 Lampiran 7 Pertanyaan Mendalam PANDUAN PERTANYAAN WAWANCARA MENDALAM Hubungan Tingkat Penerapan Prinsip Pengembangan Masyarakat Dengan Tingkat Keberhasilan Program CSR PT Pertamina Tujuan Informan
: Memahami kebijakan dan penyelenggaraan program CSR PT.Pertamina yang bekerjasama dengan P4W LPPM IPB : Pendamping program CSR PT Pertamina yang bekerjasama dengan P4W LPPM IPB
Hari/tanggal wawancara Lokasi wawancara Nama dan umur informan Jabatan
: : : :
Pertanyaan Penelitian: 1. Bagaimana sejarah dan latar belakang perusahaan memulai menyelenggarakan CSR? 2. Sejak kapan CSR mulai diselenggarakan? 3. Bagaimana pandangan perusahaan terhadap CSR? 4. Bagaimana kebijakan perusahaan mengenai CSR? 5. Siapa yang merumuskan kebijakan tersebut? 6. Apakah definisi CSR menurut PT Pertamina? 7. Apakah visi dan misi CSR PT Pertamina? 8. Apakah tujuan dan sasaran utama pelaksanaan CSR oleh Pertamina? 9. Bagaimana posisi struktural CSR dalam perusahaan? 10. Apa nama bagian yang membawahi penyelenggaraan CSR? Berapa jumlah orang yang berada di bawah divisi/bagian tersebut? 11. Berasal dari mana dana untuk melaksanakan CSR? Berapa persen dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan program CSR? 12. Apakah setiap tahunnya sama atau tidak? 13. Bagaimana mekanisme persetujuan dilaksanakannya CSR oleh perusahaan? 14. Bagaimana mekanisme survei dalam pelaksanaan CSR untuk suatu tempat dan sasaran? Berapa lama? Dibantu oleh siapa? 15. Bagaimana cara pandang perusahaan terhadap CSR dan Comdev? 16. Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam menjalankan CSR? 17. Cara apa saja yang biasa digunakan dalam mencari mencari kebutuhan masyarakat? 18. Kendala apa yang dialami saat hendak melaksanakan CSR disuatu tempat? 19. Apakah program yang dijalankan telah sesuai dengan tujuan perusahaan sebelumnya? 20. Sektor apa saja yang menjadi prioritas atau sering dilakukan perusahaan dalam menjalankan CSR? Mengapa? 21. Apakah ada pihak yang membantu/bermitra dalam pelaksanaan CSR? Siapa dan mengapa? 22. Apakah masyarakat dilibatkan dalam tahapan-tahapan pelaksanaan CSR? Sampai sejauh mana? Mengapa?
68 23. Bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi program CSR yang pernah dilaksanakan? Apakah hasil evaluasi dijadikan masukan untuk program berikutnya? 24. Apakah program tersebut masih berjalan sampai saat ini? 25. Apa saja dampak yang dirasakan perusahaan setelah menjalankan CSR? 26. Apakah ukuran keberhasilan perusahaan dalam menjalankan CSR? Mengapa? 27. Bagaimana seharusnya bentuk CSR yang dilaksanakan suatu perusahaan?
69 PANDUAN PERTANYAAN WAWANCARA MENDALAM Hubungan Tingkat Penerapan Prinsip Pengembangan Masyarakat Dengan Tingkat Keberhasilan Program CSR PT Pertamina
Tujuan Informan
: Menggali informasi terkait dengan penyelenggaraan program CSR (program pemberdayaan ekonomi lokal) oleh PT Pertamina : Masyarakat (Peserta Program)
Hari/tanggal wawancara Lokasi wawancara Nama dan umur informan
: : :
Pertanyaan Penelitian Berkaitan dengan Program Pemberdayaan Ekonomi :
1) Apakah Anda mengetahui apa saja yang harus disiapkan untuk melakukan budidaya 2) 3) 4) 5) 6)
lele/perikanan tangkap/peternakan? Apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini? Bagaimana teknis pelaksanaanya? Apa saja kendala yang Anda temui saat menjalankan program? Telah sesuaikan program ini dengan kebutuhan Anda? Bagaimana pelaksanaan budidaya lele/ perikanan tangkap/peternakan yang Anda lakukan?
Pertanyaan Penelitian Berkaitan dengan Kelompok usaha bersama :
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Kapan KUB ini terbentuk? Bagaimana proses pembentukannya? Siapa saja anggota yang terlibat dalam KUB? Apakah tujuan terbentuknya KUB? Apa saja kegiatan KUB? Apakah kendala yang dihadapi oleh KUB? Apakah keberadaan KUB bermanfaat bagi masyarakat?
70
71
RIWAYAT HIDUP Penulis bernama lengkap Mutmainna dilahirkan di Pangkep, 04 Februari 1992 dari pasangan Ir.H. Suwardi Tahe dan Hj. Nurasiah, S.PdI. Pendidikan formal dijalani penulis mulai dari TK Bustanul Athfal Turikale, Maros (19971998), SD Neg. 02 Unggulan Maros (1998-2004), SMP Neg. 02 Maros (20042007), dan SMA Neg. 01 Maros (2007-2010). Pada tahun 2010, penulis diterima menjadi mahasiswa Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI). Semasa SMA penulis aktif dalam beberapa organisasi yakni sebagai sekertaris umum OSIS SMA 1 Maros, anggota divisi dakwah IKRAMULLA, anggota Forum Komunikasi Mahasiswa Maros dan anggota English Fans Club. Penulis beberapa kali menjadi juara dalam event perlombaan semasa SMA yakni The Best Student Award in British Fair 2009, Juara 1 lomba Esai dalam PORSENI SMA 1 Maros, Juara 2 Lomba Presenter TV yang diadakan oleh LPTV Makassar, Juara 1 Lomba Penyiaran berita radio di UNISMUH Makassar, Juara 2 lomba debat ilmiah se PAMMINASATA dan Siswa berprestasi SMA Neg. 1 Maros. Pengalaman kerja penulis adalah sebagai asisten praktikum MK. Dasardasar Komunikasi tahun ajaran 2012-2014, dan mentor pengajar di bimbingan belajar Ayo Pinter Indonesia SMART Cabang Bogor. Disamping itu, penulis sempat aktif dalam beberapa organisasi di kampus yakni sebagai anggota divisi Community Development HIMISIERA, Anggota Divisi Sponsorship Sanggar Juara, dan sekretaris IKAMI SUL-SEL-BAR periode 2012-2013. Prestasi yang pernah penulis raih semasa kuliah adalah juara 3 masakan kuliner nusantara GENUS IPB 2011, juara 2 masakan kuliner nusantara GENUS IPB tahun 2012, peserta PKM-M IPB yang lolos dan didanai DIKTI dalam program pemberdayaan masyarakat dengan judul “Take Care of Trash Community”, peserta PIM IPB dalam seleksi menuju PIMNAS Jogja, juara 1 Umum dalam Pekan Ekologi Manusia FEMA 2012, juara 1 Presentasi Terbaik dalam Communication Day 2012. Selain itu, melalui tulisannya penulis berkesempatan mendapatkan undangan untuk hadir dalam International Conference & Utility Exhibition (ICUE 2014) on Green Energy for Sustainable Development di Phattaya Thailand 2014.
