Hasil Penelitian INTEGRASI UPAYA PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DALAM KERANGKA SISTEM KESEHATAN DI KOTA MEDAN oleh: Lita Sri Andayani, SKM, MKes Dr.dr. Juliandi Harahap, MA (Tim Peneliti Universitas Sumatera Utara) disampaikan pada, Forum Nasional ke-6 Jaringan Kebijakan Kesehatan Di Padang, 24-26 Agustus 2015
Latar Belakang
Berbagai kebijakan program penanggulangan HIV/AIDS memastikan komitmen dan dukungan pendanaan pemerintah pusat, daerah dan lembaga mitra internasional, serta penguatan kelembagaan dilakukan untuk memperkuat penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia.
Hasil kajian eksternal WHO 2012 “ Pengembangan kebijakan dan program selama ini telah dinilai memberikan kemajuan dan perluasan intervensi yg signifikan tetapi perkembangan ini belum merata terjadi di berbagai di wilayah dan jenis intervensi yang dilakukan.
Upaya pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan menjadi tantangan yang besar untuk menurunkan insiden penularan HIV dan meningkatkan kualitas hidup ODHA. Perluasan program HIV-AIDS menuntut upaya yang efektif mencegah penularan HIV.
Perluasan program HIV-AIDS menuntut upaya yang lebih efektif untuk mencegah penularan HIV, baik pd populasi kunci maupun populasi yang memiliki resiko lebih rendah.
Tantangan-tantangan ini membutuhkan integrasi pada tingkat hulu dan hilir dlm upaya penanggulangan HIV-AIDS.
Tujuan Penelitian
Menganalisis integrasi kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS dalam Sistem Kesehatan di Kota Medan.
Manfaat Penelitian Diharapkan dapat dikembangkan rekomendasi perbaikan kinerja penanggulangan HIV dan AIDS dalam jangka menengah.
Metode Penelitian
Desain Penelitian Cross sectional, metode kualitatif (FGD, Indepth interview) dan pendekatan induksi. Subjek Penelitian Kelompok SKPD: organisasi masyarakat, pemangku kepentingan, Kelompok Layanan : RS, Puskesmas, dan Klinik. Kelompok populasi kunci: LSM, kelompok waria, kelompok LSL, kelompok PSK.
Instrumen Penelitian Panduan pertanyaan ini berfokus pada penilaian atas kebijakan dan program HIV DAN AIDS dan pelaksanaannya. Topik-topik yang ada dalam instrumen adalah: Manajemen dan Regulasi dalam Penanggulangan AIDS Pembiayaan Program AIDS Sumber Daya Manusia dalam Penanggulangan AIDS Penyediaan Obat dan Material Pencegahan untuk Penanggulangan AIDS Penyediaan Layanan Kesehatan dalam Penanggulangan AIDS Pengelolaan Informasi Strategis dalam Penanggulangan AIDS Pemberdayaan Masyarakat
Data Sekunder
Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Peraturan Gubernur/Bupati /Walikota yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, baik secara eksplisit maupun implisit. RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota PERDA APBD Kota tahun 2011, 2012, 2013; Sumber data: Dinas Kesehatan Prop Sumatra Utara, Dinas Kesehatan Kota Medan, BappedaKota Medan, KPA Kota Medan, KPA Propinsi Sumut, LSM Kunci (Galatea, Medan Plus, GWL, H2O, GSM ), RS. H Adam Malik, Klinik Bestari, Klinik Veteran.
HASIL PENELITIAN
SITUASI HIV DAN AIDS DI KOTA MEDAN Data Dinas Kesehatan Kota Medan prevalensi HIV di populasi umum dengan jumlah penduduk 2.122.804 jiwa adalah 0,18% dimana jumlah total penderita HIV dan AIDShingga Agustus 2013 mencapai 3.726 orang. Tingkatan epidemi HIV dan AIDS di Kota Medan tergolong terkonsentrasi (concentrated) situasi diantara rendah (low) dan meluas (generalized). Pada awalnya penderita HIV banyak pada penasun , saat ini pada kel Heteroseksual, ibu RT dan bayi. Distribusi kasus yaitu dari kelompok heteroseksual: 2,453 kasus, IDUs 985 kasus dan homoseksual 124 kasus, Ibu RT sebanyak 521 orang sejak tahun 2006 – 2013. Berdasarkan kelompok usia 25 - 34 tahun 1934, usia 35 - 44 tahun 623, 16 - 24 tahun 537 tahun, usia > 45 tahun 241 kasus.
Respon Kota Medan terhadap Permasalahan HIV dan AIDS
Dimulai 1997 kerjasama UNDP - KPAIV dan AIDS mengembangkan respon penanggulangan HIV dan AIDS pada kelompok-kelompok perilaku resiko tinggi di Kota Medan. Fokus penjangkauan dan dukungan perubahan perilaku kelompok resti terinfeksi HIV dan AIDS mahasiswa, anak jalanan, masyarakat nelayan, pemandu wisata, dan WBP. Tahun-tahun berikutnya narkoba suntik (penasun).
Tahun 2010 Pemerintah Kota Medan menerbitkan SK Kepengurusan KPA Kota Medan yaitu SK Tim Pelaksana KPA Kota Medan No. 94/KPAKM/XII/2010 mengacu pada Perpres No 75 tahun 2006 karena berakhirnya masa kepengurusan yang lama. Sejak tahun 2006 KPA Kota Medan mengalami pasang surut program karena pemutasian yang kerap terjadi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat di pemerintahan yang dalam Perpres No.75 tahun 2006 disebutkan bahwa kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat yang juga merangkap sebagai sekretaris KPA.
Renstra Penanggulangan HIV dan AIDS Kota Medan 2011– 2014 telah memuat program Promosi dan Pencegahan, Perawatan Dukungan Pengobatan, dan Mitigasi Dampak. Program: Pencegahan Penularan Melalui Alat Suntik Terapi Rumatan Metadon Program di Lembaga Pemasyarakatan Pencegahan Penularan HIV Melalui Transmisi Seksual Pencegahan Penularan HIV Melalui Ibu ke Bayi (PMTCT). Konseling dan Testing Sukarela (VCT) Perawatan Dukungan dan Pengobatan
Program Penanggulangan HIV dan AIDS di kota Medan:
Sosialisasi dan Penyuluhan HIV dan AIDS Program Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR). Penjangkauan Populasi Kunci Sosial Marketing dan Distribusi Kondom Pelayanan Infeksi Menular Seksual (IMS) Program Dukungan Psiko-Sosial Mitigasi Dampak Kolaborasi TB-HIV Dari perkembangan cakupan dan program yang telah dilakukan di Kota Medan yang secara rinci tertuang di dalam Renstra Penanggulangan HIV dan AIDS Kota Medan 2011– 2014 telah memuat program Promosi dan Pencegahan, Perawatan Dukungan Pengobatan, dan Mitigasi Dampak.
Tabel 1. Analisa Stakeholder Kota Medan
1. Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan Penanggulangan HIV dan AIDS Regulasi
Kota Medan sudah mempunyai kekuatan hukum yang cukup kuat, baik dari tahap perencanaan hingga kebijakan: adanya Rencana Strategis (Renstra) KPA, Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS dan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, dan dukungan lainnya yang sedang dalam pengajuan adalah Peraturan Walikota (Perwal).
Regulasi Penyusunan Renstra KPA melibatkan SKPD yg terkait, kelompok layanan dari Rumah Sakit, Puskesmas, dan klinik IMS, LSM dan Populasi kunci. Renstra ini sudah secara lengkap memuat rencana pencegahan, PDP dan mitigasi dampak. Review Renstra dilakukan secara berkala setiap tahun. Renstra digunakan untuk menentukan keputusan, alokasi sumber daya manusia dan menentukan situasi epidemi. Walau demikian, tidak selalu usulan dari Renstra dapat disetujui oleh Pemko Medan
Formulasi Kebijakan Dalam menyusun formulasi kebijakan dibutuhkan banyak data. Data tersebut dapat diperoleh dengan segala metode terutama penelitian dan asesmen. Umumnya data yang dimanfaatkan masih berasal dari laporan kegiatan rutin dari KPA dan Dinas Kesehatan. Sedangkan dari penelitian, penelitian yang sudah dilakukan adalah pemetaan populasi kunci yang didanai hibah APBD 2014. Selain itu penelitian lainnya adalah STBP yang didanai Kemenkes RI.
Akuntabilitas dan Daya Tanggap (Responsiveness) Masyarakat bisa mengetahui program HIV dan AIDS yang dilakukan di wilayah ini melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang infomasi pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Akses populasi kunci dan masyarakat terhadap program pencegahan dan PDP sudah baik; melalui info “Buku Informasi Layanan Komprehensif HIV-IMS Berkesinambungan Kota Medan”.
Akuntabilitas dan Daya Tanggap (Responsiveness) Untuk meningkatkan layanan-layanan ini, pembuat kebijakan setiap tiga bulan mengadakan pertemuan koordinasi, antara lain dengan Dinas Kesehatan dan dinas lainnya (SKPD yang terlibat), rumah sakit, dan LSM. Pada akhirnya, ini memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan yang berkaitan dgn HIV dan AIDS tsb, shg makin meningkat jumlah pasien yg menggunakan fasilitas kesehatan tsb, dan untuk itu Dinas Kesehatan Kota Medan juga sudah menambah jumlah layanan IMS di Puskesmas-puskesmas
2. Pembiayaan Kesehatan
Pengelo laan Sumber Pem biayaan
Sumber utama pendanaan penanggulangan AIDS didapat dari APBD Kota Medan dan dana hibah Kota Medan. Sumber dari pihak lain melalui KPAN dan diteruskan ke KPA Kota Medan. Dari pihak donor 1). Global Fund (melalui Dinkes Propinsi dan PKBI); 2). HCPI (KPA Kota Medan mengajukan proposal); dan 3).SUM (mekanismenya langsung ke LSM yang sesuai dalam hal ini KPA membantu menentukan LSM yang sesuai untuk mendapatkannya).
Pengelolaan Sumber Pembiayaan
Pada tahun 2011 anggaran penanggulangan AIDS yang dibiayai APBD, terdapat di beberapa SKPD antara lain Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Badan PP dan KB, Dinas Kominfo, Badan Kesbangpol, dan Bagian Kesra Setda Kota Medan.
Pengelolaan Sumber Pembiayaan Dalam tiga tahun terakhir ini dana anggaran (APBD) untuk KPA Kota Medan selalu meningkat. Pengelolaan sumber dana ini dilakukan oleh KPA kota dan Dinas Kesehatan kota Medan, dan tidak ada kesulitan di dalam mengelola, karena sudah ada pedoman dan aturan masing-masing dari penyandang dana.
Penganggaran, Proporsi, Distribusi & Pengeluaran Berdasarkan Renstra Penanggulangan HIV DAN AIDS komposisi dan proporsi anggaran untuk masing-masing program tersebut telah dikelompokkan dengan proporsi 54% untuk program pencegahan, 43% untuk program PDP dan 3% untuk program mitigasi dampak. Anggaran ini terdistribusi pada beberapa SKPD namun tidak semua terealisasi.
Mekanisme Pembayaran Layanan Sampai saat ini masalah pembiayaan tidak menjadi hambatan pasien untuk mengakses layanan tersebut, karena umumnya pasien sudah didampingi LSM dan memahami tentang prosedur dan pembiayaan layanan tersebut. Dalam hal pembiayaan untuk kelompok populasi kunci sudah dijamin melalui pembiayaan jaminan kesehatan pemerintah (JKN atau Jamkesda).
3. Penyediaan Layanan Keter sediaan Layanan
Terdapat 8 Puskesmas yang memberikan layanan VCT, satu klinik IMS dan VCT dan oleh satu unit KKP Belawan serta ada tiga Puskesmas yang dapat memberikan layanan CST. Puskesmas dapat melakukan rujukan ke fasilitas layanan sekunder yaitu ke rumah sakit pemerintah; RS Pirngadi, RS Haji Adam Malik, RS Bhayangkara, RS Rumkit Putri Hijau. Rumah Sakit ini dapat memberikan layanan VCT dan CST. Selain itu terdapat juga satu rumah sakit swasta yang dapat memberikan layanan VCT dan CST.
Koordinasi dan Rujukan Sistem koordinasi dan rujukan selalu dibahas pada pertemuan rutin (Rapat Koordinasi) KPA Kota Medan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota. KPA ada semacam MOU dgn Forum LSM Peduli AIDS, Dinkes, dan RS Dr. Pirngadi Medan terkait Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB). Misalnya bila ada pasien yang berkunjung ke Puskesmas maka layanan lanjutannya dirujuk ke RS. Dr. Pirngadi Medan.
Jaminan kualitas layanan Tidak ada supervisi khusus yang disediakan untuk semua program yang ada. KPA tidak ada melakukan monitoring dan evaluasi pada layanan. Laporan tentang layanan didapatkan dari masukan & informasi ketika pertemuan koordinasi antara Dinas Kesehatan dgn KPA Kota Medan. Belum dilakukan secara khusus penilaian kepuasan penerima manfaat secara berkala.
4. Sumber Daya Manusia
Kebijakan dan Sistem Manajemen
SDM yang dimiliki oleh penyedia layanan (pemerintah dan non pemerintah) belum mencukupi. SDM byk melakukan multitask, selain masalah mutasi dan rotasi serta keaktifan individunya sendiri.Mekanisme dukungan dlm upaya utk mempertahankan SDM yg bekerja di penanggulangan AIDS dgn cara membuat menandatangani kontrak yang menyatakan bersedia tidak dipindahkan selama minimal 3 tahun, atau diantisipasi dgn membuat pengkaderan atau mempersiapkan cadangan bila terjadi mutasi.
Kebijakan dan Sistem Manajemen Pelatihan SDM ada dilakukan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara, dan oleh donor dgnbekerjasama dengan Dinkes kota. Kebijakan untuk pelatihan SDM berada dibawah bidang Diklat Dinas Kesehatan, sering kurang koordinasi antar program shg menyulitkan untuk perencanaan untuk mengadakan pelatihan HIV dan AIDS. Tidak ada kebijakan dan sistem manajemen (rekruitmen, penempatan, penggajian, rotasi dan hubungan kerja) yg scr khusus mengatur SDM yg bekerja pd program HIV dan AIDS.
Pembiayaan SDM Penggajian disesuaikan dengan peraturan yang berlaku umumnya, tidak ada sesuatu yg khusus yg membedakan antara SDM yg mengurusi masalah HIV-AIDS dan yg tdk. Beberapa tenaga yang diinstitusinya mendapatkan dana dari donor seperti Global Fund, maka ada kompensasi yang dibayarkan oleh Global Fund tersebut.
Kompetensi Tenaga SDM yang mengurusi masalah HIV dan AIDS tidak mutlak mempunyai kompetensi khusus dalam bidang HIV-AIDS, yang ada saat ini adalah siapapun dapat bekerja di bagian yang mengurusi HIV dan AIDS, dan mereka mendapatkan ilmu dan keterampilan dari pelatihan setelah mereka bertugas Untuk meningkatkan kompetensi/ kapasitas KPA Kota Medan menganggarkan dana untuk pelatihan SDM
5. Penyediaan Material Pencegahan dan Diagnostik dan Terapi Regulasi
Regulasi tentang obat, reagen, perlengkapan pencegahan, Alat Medis Habis Pakai (AMHP), Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), alat diagnostik, dan makanan tambahan ada di bidang farmasi dan bidang PMK Dinas Kesehatan kota Medan. Para petugas di layanan tidak mengetahui dan memahami regulasi dan jaminan kualitas karena sebagai pelaksana di bidang layanan hanya menerima saja.
Regulasi Bila ada kekurangan obat dan bahan logistik lainnya, maka hal ini disampaikan pada rapat koordinasi di Dinas Kesehatan, selanjutnya Dinas Kesehatan Kota Medan akan mencarikan solusinya dengan meminjam dari layanan lainnya. Namun untuk hal itu tidak ada SOPnya. Donor HCPI menyediakan jarum suntik steril sebagai program LASS, melalui KPA dan mendisribusikannya ke Puskesmas. Kondom dari nasional itu masuk ke KPA untuk dibagi ke LSM yang non GF dan ke DinKes.
Sumber Daya
Pengadaan logistik oleh daerah, sering menjadi masalah karena APBD yang belum cair, maka akan tjd keterlambatan pengadaan bahan habis pakai tersebut, sehingga mempengaruhi proses layanan. Pengadaan ARV dan pendistribusiannya langsung dari Kemenkes RI.
6. Informasi Strategis
Sinkronisasi Sistem Informasi
Belum ada sistem informasi khusus terkait dengan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Informasi yang digunakan selama ini adalah berdasarkan data estimasi yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI, KPA Pusat dan Dinas Kesehatan Propinsi.
Sinkronisasi Sistem Umumnya donor mggunakan data Informasi estimasi masing-masing dalam mendasari program yg akan dilakukan di kota Medan. Data kasus HIV-AIDS di Kota Medan sering berbeda data antara Dinkes dengan data di KPA Kota Medan. Perbedaan data yg terjadi perlu disinkronisasi dlm sistem infomasi yang baku. Saat ini ada SIHA dan sistem informasi sesuai format yg disusun oleh donor. Hal ini dirasa membebani petugas yg mengisi dan melengkapi data tsb krnberagamnya format laporan, padahal secara kelengkapan data dan isian yg harus diisi hampir sama.
Diseminasi dan Sistem Pemanfaatan
Pemanfaatan data hasil pemetaan telah dilakukan oleh KPA kota Medan. Hasil pemetaan ini digunakan untuk koordinasi dan perencanaan program/kegiatan. Hasil laporan dan evaluasi program yang dilakukan donor umumnya utk internal, namun ada Annual Survey thn 2103 program SUM 2 yg didiseminasikan secara luas. Banyak penelitian HIV-AIDS yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh KPA dan Dinkes dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan.
7. Pemberdayaan Masyarakat Bentuk keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS sangat Partisipasi beragam, sangat tergantung pada bidang masyarakat spesifik masing-masing LSM, populasi kunci dan organisasi profesi kesehatan, dgn ruang lingkup kegiatan preventif, promotif, dan pendampingan dalam mendapatkan layanan dan dampak mitigasi. Puskesmas mengembangkan kelompok Warga Peduli AIDS (WPA) dan adanya Pokja HIV di kecamatan.
Penilaian tingkat integrasi 7 subsistem kesehatan terhadap: Program
pencegahan, Perawatan, dukungan dan pengobatan (PDP) Mitigasi dampak (tidak terintegrasi sama sekali)
Kesimpulan
Upaya penanggulangan HIV-AIDS ke dalam sistem kesehatan di Kota Medan secara keseluruhan masih terintegrasi sebagian, tetapi struktur dan fungsi masing-masing masih terpisah dalam pengorganisasiannya.
Kebijakan dan program penanggulangan AIDS secara regulasi mengacu pada sistem kesehatan nasional dan peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah pusat, dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan.
Konsistensi antara regulasi HIV dan AIDS di Kota Medan dengan tingkat pusat masih bersifat administrati ( membuat regulasi, kebijakan), namun tidak efektif karena kemampuan implementasinya masih rendah.
Fungsi dan peran KPA, Dinkes, lintas sektoral, dan LSM dalam penanggulangan HIV dan AIDS baik di Kota Medan, Progam dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS masih tumpang tindih atau sebaliknya tidak terlaksana karena tidak ada kewajiban dari stakeholder lainnya (SKPD) melaksanakan program tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya, meski sudah ada upaya KPA untuk melakukan koordinasinya
Pendanaan Proporsi, kesesuaian, distribusi dan keberlanjutan masih didominasi oleh besarnya pendanaan oleh donor. Pendanaan oleh pemerintah masih relatif terbatas. Belum memanfaatkan pendanaan/bantuan dari pihak swasta. Sumber Daya Manusia (SDM) PNS dan didanai donor, secara kuantitas dan kualitas masih relatif kurang. (cenderung mempunyai beban tugas yang ganda (multi-task). Pengembangan kapasitas SDM sangat bergantung pada program yang direncanakan di tingkat pusat atau provinsi.
Ketersediaan material pencegahan, diagnostik dan terapi sudah sesuai sistem kesehatan yang sudah berjalan selama ini, diajukan melalui anggaran Dinas Kesehatan.
Sistem pelaporan HIV dan AIDS dalam sistem informasi strategis melalui sistem informasi HIV dan AIDS (SIHA) oleh Dinas Kesehatan Kota. Koordinasi sistem pelaporan masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga terdapat perbedaan pelaporan HIV dan AIDS oleh KPA, Dinas Kesehatan maupun LSM. Evidence yang ada tetap digunakan menjadi dasar pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan program.
Partisipasi aktif masyarakat yang terdampak dalam penanggulangan HIV dan AIDS terlibatnya masyarakat (populasi kunci maupun LSM) di dalam kepengurusan KPA dan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi. adanya pembentukan WPA (Warga Peduli AIDS) di tingkat kecamatan maupun kelurahan KPA maupun Dinas Kesehatan tidak mempunyai kerjasama dengan universitas, dalam penelitian pengembangan kapasitas maupun pelaksanaan program. Perwakilan Universitas/Perguruan Tinggi tidak ada dalam kepengurusan KPA Kota Medan
Rekomendasi
Komitmen pemerintah (Walikota dan ketua KPA) dapat ditingkatkan dalam melaksanakan kebijakan melalui: 1). Koordinasi yang jelas dengan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan program maupun 2). Peningkatan anggaran/pendanaan serta 3). Pelibatan pihak swasta/perusahaan melalui program CSRnya.
Tim pelaksana KPA hendaknya melakukan koordinasi dengan pimpinan-pimpinan SKPD yang ada dalam kepengurusan KPA agar pimpinan tersebut sebagai pembuat keputusan dapat memberikan kontribusi dalam program penanggulangan HIV dan AIDS, sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya menurut sistem kesehatan dan peraturan perundangan.
