HASIL KEPUTUSAN SIDANG KOMISI V BIDANG PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGADUAN Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tingi Agama Bandung dengan Jajaran Pengadilan Agama Se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung di Bogor, tema “Meningkatkan Peran PTA Bandung Sebagai Kawal Depan (Voor-Post) Mahkamah Agung RI”, pada hari Kamis 16 Februari 2012 Memperhatikan
:
1. Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2011 di Jakarta 2. Sambutan Sekretaris Mahkamah Agung RI
3. Pemaparan Materi Pengawasan dan Pengaduan 4. Pemaparan Tim Pengarah Komisi V Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Membaca
:
1. UU 14/1985, UU 5/2004 ps. 32 Tentang Mahkamah Agung RI
2. KMA 080/SK/VII/2006 Tentang pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan lembaga Peradilan.
3. KMA 096/SK/X/2006 Tentang Tanggung Jawab Pengadidlan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Pengawasan.
4. KMA
145/SK/VIII/2007
Tentang
Pedoman
Pengawasan di lingkungan Badan Peradilan.
pelaksanaan
5. UU. 14/2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik, serta KMA144/2010 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan.
6. KMA 076/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.
7. KMA 216/SK/XII/2011 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Melalui Layanan Pesan Singkat (SMS)
Menimbang
: Perlu dirumuskan dalam Komisi V atas topik-topik tersebut untuk menjadi pedoman dan panduan pengawasan dan pelayanan pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan tugas Peradilan.
MEMUTUSKAN : MENETAPKAN: PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGADUAN
I. Tentang Pengawasan dan Pembinaan; 1. Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung harus mengadakan pembinaan secara umum minimal tiga bulan sekali (empat kali dalam setahun);
2. Ketua Pengadilan Agama menerbitkan SK Hakim Pengawas Bidang setiap 1 (satu) tahun sekali;
3. Jika dipandang perlu Ketua membuat surat tugas kepada Hakim Pengawas Bidang untuk melaksanakan tugasnya;
4. Hakim pengawas bidang melakukan tugasnya sebagai pengawas bidang minimal 3 (tiga)bulan sekali;
5. Hasil Pengawasan Hawasbid perlu dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama
serta Tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Cq Hakim Tinggi Pengawas Daerah.;
6. Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat hendaknya mengadakan Pembinaan Ke Pengadilan Tingkat Pertama, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
II. Tentang Penanganan Pengaduan; 1. Pimpinan harus merespon secara cepat untuk menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan langsung kepadanya selambat-lambatnya tujuh hari setelah diterima pengaduan tersebut
2. Pimpinan perlu menunjuk Tim Penanganan pengaduan setelah menerima pengaduan langsung, dan menunggu surat perintah PTA apabila pengaduan tersebut berupa tembusan.
3. Tahapan yang harus ditempuh oleh Tim dalam melaksanakan tugasnya :
a. Pemeriksa mengumpulkan data, informasi dan melakukan pemeriksaan,
b. Tim melakukan survey pendahuluan untuk mengumpulkan data atau bukti awal yang berkitan dengan laporan pengaduan.
c. Tim melaksanakan pemeriksaan dengan menggunakan metode antara lain :
1) Korfirmasi, dalam hal ini untuk mengumpulkan data pendukung agar
dapat diperoleh kesimpulan untuk tindakan selanjutnya atau perlu tidknya dilakukan investigasi lebih mendalam atas permasalahan yang diadukan.
2) Klarifikasi untuk menentukan kondisi yang senyatanya terjadi.
3) Investigasi untguk memperoleh data akurat sebagaimana yang akan disusun dalam laporan hasil pemeiksaan LHP
III. Tentang Kelayakan Pengaduan a. Pengaduan yang LAYAK untuk ditindak lanjuti harus memenuhi kriteria sebagai berikut ; 1. Pengaduan yang identitas pelapor jelas dan substansi/materi pengaduan logis dan memadai. Untuk itu direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan untuk kebenaran informasinya; 2. Pengaduan dengan identitas pelapor tidak jelas namun substansi/materi pengaduan logis dan memadai. Untuk itu direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran informasinya; 3. Pengaduan dengan identitas pelapor jelas namun substansi/materi pengaduan tidak logis dan memadai. Untuk itu direkomendasikan untuk dilakukan konfirmasi sebelum dilakukan pemeriksaan;
4. Pengaduan dengan permasalahan serupa dengan pengaduan yang sedang atau telah dilakukan pemeriksaan. Untuk itu direkomendasikan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi lebih lanjut. b. Pengaduan yang TIDAK LAYAK untuk ditindak lanjuti harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. 2.
3. 4. 5. 6. 7.
Pengaduan dengan identitas pelapor tidak jelas dan tidak disertai data yang layak serta menunjang informasi yang diadukan, untuk itu tidak diperlukan penanganan lebih lanjut namun tetap dicatat sebagai dokumentasi/arsip; Pengaduan dengan identitas pelapor tidak jelas dan tidak menunjuk substansi secara jelas, misalnya pengaduan penanganan perkara yang tidak adil (tidak fair), namun tidak disertai dengan nama pengadilan tempat kejadian atau nomor perkara yang dimaksud; Pengaduan dimana terlapor sudah tidak lagi bekerja sebagai aparat pengadilan, misalnya sudah pensiun, pindah kerja ke instansi lain dan seterusnya, untuk itu tidak diperlukan penanganan lebih lanjut; Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana, akan disarankan untuk dilanjutkan kepada Kepolisian / Kebijaksanaan / Komisi Pemberantasan Korupsi;
Pengaduan mengenai keberatan terhadap substansi putusan pengadilan, akan disarankan untuk melalui mekanisme hukum banding/kasasi/Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya; Pengaduan mengenai pihak atau instansi lain diluar yurisdiksi Pengadilan, misalnya mengenai advokat, jaksa atau polisi, akan disarankan untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang; Pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan.
IV. Tentang Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan pengaduan :
A. Sesuai dengan pedoman yang termuat dalam KMA Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga
peradilan dan setelah melalui tahapan sebagaimana aturan yang ditentukan, ditemukan beberapa kendala pengaduan yang tidak layak untuk ditindaklanjuti diantaranya:
1. Pengaduan yang diterima di meja pengaduan tidak memberikan identitas diri pelapor, baik nama ataupun alamat secara jelas.
2. Pengaduan yang dikirim tidak menunjuk substansi secara tegas dan jelas, baik materi maupun lokusnya.
3. Pengaduan yang terlapornya diluar kewenangan Pengadilan (bukan pegawai
Pengadilan) seperti Advokat, Pegawai Desa/Kelurahan, Pegawai Kantor Urusan Agama, individu masyarakat dll.
B. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang baik dan prima perlu penataan administrasi yang tertib dan baik, dan untuk itu semua
diperlukan dana yang cukup, namun demikian untuk pelayanan dan penanganan
pengaduan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung selama ini dan sampai dengan tahun 2012 belum memiliki anggaran tersendiri secara terpisah sebagaimana yang diberlakukan untuk biaya perkara, hal ini menyulitkan dalam administrasi
dan oprasional penanganan pengaduan secara prima sebagaimana di isyaratkan dalam SKMA Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga peradilan yaitu efektif, efisien,
dan ekonomis misalnya untuk ATK penggandaan LHP, perjalanan dinas untuk klarifikasi dan investigasi, serta biaya pemanggilan.
C. Penataan administrasi pengaduan mengenai klasifikasi sifat surat misalnya
rahasia belum ada SOP yang seragam dan dibakukan, demikian pula untuk
pencatatan belum ada keseragaman Buku Registrasi/Agenda Pengaduan, dan bentuk laporan yang seragam.
V. Rekomendasi Komisi V ;
Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat hendaknya mengadakan Pembinaan terhadap Pengadilan Tingkat Pertama, sekurangkurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, baik pembinaan langsung dari Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama maupun dengan menugaskan Hakim Tinggi Pengawas yang ada.;
Formatur Komisi V Pengarah Drs. H. MUHAMMAD SHALEH. SH. MHum
: ......................................................................
Drs. H. SYAMSUDIN, SH.
: ......................................................................
Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, S.H.,M.H.
: ......................................................................
Ketua Komisi V :
Drs. H. TUBAGUS SUHAIMI HADI
: ......................................................................
Sekretaris :
Drs. AKHMAD JALALUDIN
: ......................................................................
Tim Perumus :
Drs. Hj. ROKHANAH, S.H., M.H.
: ......................................................................
Drs. M. JAUHARI ARIFIN,MH
: ......................................................................
Drs. HARUN AL-RASYID
: ......................................................................
Anggota
Drs. H. HAERUMAN, S.H.
: ......................................................................
Drs. ABD. LATIF, M.H.
: ......................................................................
Drs. KAUSAR ANHAR, S.H.
: ......................................................................
Drs. ASOP RIDWAN, M.H.
: ......................................................................
TJETJEP SADUDIN KOSASIH, S.Ag.
: ......................................................................
MISBAHUL BAHRI, S.Ag.
: ......................................................................
