FORMAT KASUS - KOMPREHENSIF

FORMAT KASUS - KOMPREHENSIF

NO. REC. KASUS:

16

KASUS:

SENGKETA TANAH PERHUTANI DESA NGEREANAK, KECAMATAN SINGOROJO, KABUPATEN KENDAL.

DESKRIPSI:

Sejarah Penguasaan Tanah Sebelum masuknya Belanda ke Indonesia Sejarah terbentuknya Desa Ngareanak, tidak jauh berbeda dengan terbentuknya Desa Kalirejo, karena sebenarn diantara dua desa tersebut masih ada ikatan secara emosional. Menurut keterangan warga, kisah tersebut beraw dari sayembara yang diadakan Bupati Baureksa karena salah seorang putrinya menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Bupati Baureksa pernah menjadi Panglima tentara Sultan Agung semasa pasukan Kerajaan Mataram menyerang VOC di Batavia. Jadi peristiwa sayembara yang dilakukan oleh Bupati Baureksa ini terjadi sekitar abad ke-16. Dalam sayembara tersebut, datang seorang pemuda bernama Kyai Wirosongko yang kemudian berhasil menyembuhkan putri sang Bupati. Sebagai imbalannya Bupati memberikan sebagian lahanny Kemudian Bupati pun menyerahkan lahannya yang berada di dua wilayah, yaitu: Kademangan Singorojo dan Kademangan Boja dengan perjanjian bahwasanya atas lahan tersebut tidak akan dipungut upeti. Oleh Wirosongko, sejumlah lahan dimanfaatkan sebagai tanah garapan dan pemukiman, sejumlah lahan yang la dibagi-bagikan kepada masyarakat sekitar yang dengan itikad baik ingin memanfaatkan lahan sebagai lahan garapan. Tanah tersebut dibagikan kepada beberapa tokoh yang kemudian menjadi pendiri Desa Cacaban, Ngareanak, dan desa Kalirejo. Menurut penuturan Mbah Parmen, sesepuh desa Ngarenak, pembagian tanah oleh Wirosongko tersebut terdiri a 2 periode, yaitu pada saat kesembuhan anaknya dan ketika Kabupaten Kendal kehabisan laki-laki. Selengkapny sebagai berikut: Periode pertama: - Wilayah Ngareanak diserahkan pada Kyai Mekukuhan - Wilayah Singorojo diserahkan pada Kyai Singorojo/Gamping - Wilayah Glompong/Kalirejo diserahkan pada Mbah Samprit - Wilayah Kaligedang diserahkan pada Kyai Paing Ponco Kriyo (dari Cirebon) - Wilayah Sorak diserahkan pada Kyai Belong, dan Kyai Gondo - Wilayah Sedadi diserahkan pada Kyai Surodadi - Wilayah Kalipuru diserahkan pada Kyai Sawiyah - Wilayah Suwukan diserahkan pada Kyai Sawi'an - Wilayah Kaliwesi diserahkan pada Kyai Mangun/Brojo Seketi Kemudian, pada periode kedua, pembagian wilayah adalah sebagai berikut: - Wilayah Kecamatan Singorojo diserahkan pada Kyai Jimah - Wilayah Kecamatan Limbangan diserahkan pada Kyai Godeg - Wilayah Kecamatan Mijen diserahkan pada Mbah Ngadi Pesan dari Wirosongko waktu itu pada saat membagi tanah adalah agar tanah tersebut digarap dengan baik dan diteruskan pada anak cucunya. Dalam penyerahan tanah tersebut, sebenarnya ada bukti tertulis dari Wirosongko berupa surat-surat penyerahan ke orang-orang di atas, namun bukti-bukti itu hilang karena dibakar oleh Belanda ketika Belanda masuk ke Kendal. Sedangkan Wirosongko sendiri hanya menggarap di Wilayah Gembyang, desa Ngareanak seluas 2 hektar. Masuknya Belanda ke Indonesia Pada waktu masuknya Belanda ke Indonesia, wilayah Kabupaten Kendal juga didatangi untuk melakukan ekspa penguasaan wilayah. Belanda pun merayu warga untuk mau melakukan sewa-menyewa tanah dengan Belanda. Rayuan tersebut dilakukan dengan cara memaksa masyarakat untuk melakukan sewa-menyewa berdasarkan at aturan dalam hak erfpacht. Hak erfpacht adalah hak penguasaan tanah untuk orang Eropa dalam bentuk hak se tanah dalam jangka waktu 75 tahun. Dalam hal ini dilakukan antara Belanda dengan warga. Pada kenyataannya uang sewa yang seharusnya dibayarkan pada warga tidak ada yang sampai ke tangan mereka. Ada juga surat perjanjian sewa-menyewa yang dimiliki oleh Belanda, namun tidak pernah sampai ke tangan masyarakat. Warga tidak berani melakukan perlawanan, terlebih ketika ada peristiwa digantungnya Mbah Marian oleh Belanda, seor warga desa yang tidak mau tanahnya disewa oleh Belanda. Hal itu membuat warga memilih untuk meninggalkan lahan tersebut. Kekalahan Belanda atas Jepang juga tidak membawa perubahan nasib bagi rakyat, warga masih saja menderita dan mengalami perbudakan.Hingga pada akhirnya terjadi peristiwa Kemerdekaan RI, rakyat kembali dapat menduduki lahannya, namun hal tersebut tidak berlangsung lama, mereka kembali diusir dari lahan. Belanda menghancurkan rumah dan mengosongkan lahan dengan maksud ingin mendirikan perkebunan, sehingga mere harus mendekam di penjara Kendal, sedangkan keluarga mereka mengungsi ke wilayah Suwukan hingga akhirn mereka menetap disana. Setelah masa kemerdekaan RI Setelah Belanda mengalami kekalahan atas Indonesia, maka seluruh tanah dan hutan yang tadinya dikuasai pemerintah koloni kini jatuh dalam penguasaan pemerintah RI. Pada masa nasionalisasi tahun 1956, tanah-tana hak Barat banyak yang diduduiki oleh masyarakat termasuk di desa Ngareanak. Tetapi waktu itu banyak tanahtanah rakyat yang digusur lagi oleh pemerintah setempat melalui oknum koramil waktu itu yang bernama Rame.

Thursday, April 19, 2007

Page 41 of 73


Sebenarnya dengan dikuasainya lahan oleh pemerintah, keadaan tidak jauh berubah menjadi baik, hanya saja memang ada pola penguasaan yang berbeda yang dilakukan oleh pemerintah, lahan-lahan hutan ditanami poho jati oleh Perhutani. Dengan alasan demi kesejahteraan warga, Perhutani mengambil alih lahan dan menutup aks warga untuk menggarap. Pada masa reformasi sekarang warga kembali melancarkan aksi perlawanannya dalam menuntut kembalinya la Kemiskinan telah menyadarkan mereka untuk melakukan reklaiming. Aksi reklaiming ini dilakukan dengan mena lahan-lahan hutan dengan tanaman-tanaman masyarakat. Namun, upaya ini kadangkala mendapat pertentangan dari pihak Perhutani melalui mandornya yang melakukan intimidasi kepada masyarakat di lahan. Bukti-bukti fisik yang dimiliki masyarakat: - adanya kuburan di dalam hutan - adanya piring-piring di dalam lahan hutan - adanya bukti-bukti pembayaran pajak Selama penguasaan tanah tersebut, masyarakat sebenarnya banyak yang telah memperoleh tanda bukti pembayaran pajak berupa Letter D. Bahkan, setelah lahan-lahan mereka dicaplok oleh Perhutani, mereka masih membayar pajak atas tana yang tidak dikuasai tersebut. Namun, Letter D-letter D tersebut kemudian diminta oleh aparat desa Ngareanak. Ketika masyarakat meminta kembali bukti-bukti tersebut di kemudian hari, mereka mendapat jawaban dari apara desa bahwa bukti-bukti tersebut telah diminta oleh Pemerintah Kabupaten Kendal. Perkembangan terakhir Masyarakat desa Ngareanak telah melakukan reklaiming atas lahan-lahan hutan yang diklaim Perhutani tersebu namun masih tetap mendapat ancaman dan intimidasi dari mandor Perhutani. AREA SENGKETA

Saat ini area sengketa masuk dalam wilayah Desa Ngareanak dengan luas wilayah 1000 ha, yang mana oleh Perhutani tanah tersebut ditanami dengan pohon jati Wilayah yang dikuasai oleh Perhutani letaknya ditengah-tengah perkampungan dan tanah peremajekan warga

STATUS MONITORING:

Aktif

PIHAK BERSENGKETA:

Komunitas/Masyarakat adat

Lawan Sengketa

Dusun Kaliwesi, Pathukan, dan Ngareanak

Perhutani Desa Ngareanak

RIWAYAT PEREBUTAN KLAIM: Tanggal

DOKUMEN-DOKUMEN:


Status Hak

-

Tanah Perhutani

1957

Tanah nasionalisasi

1997

Dasar Status Hak

Fungsi

PengKlaim

Hutan produksi

Perhutani

Nasionalisasi

Tanah negara

Pemerintah RI

Tanah reklaiming

Tanah warisan Kyai Mekukuhan

Tanah garapan

Masyarakat desa Ngareanak

Abad 16

Tanah milik

Tanah warisan Kyai Mekukuhan

Tanah garapan


Abad 16

Tanah milik

Pemberian Kyai Wirosongko

Tanah garapan

Kyai Mekukuhan

Abad 16

Tanah kekuasaan Bupati

Pemberian Raja Mataram

Sebagai hak milik Bupati

Bupati Baureksa

Abad 16

Tanah milik

Pemberian Bupati Baureksa

Tanah garapan

Kyai Wirosongko

Abad 18

Tanah sewa

Peta wilayah

Hutan makmur

Pemerintah Belanda

No. Rec

Penulis

Judul

Komnts?

Jenis Dokumen

97

Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1978 mengenai Surat Penambahan Unit Produksi Perusahan Umum Kehutanan Negara

96

Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1961 mengena Surat Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara

95

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1961 mengena Surat Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Tengah Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1961

Page 42 of 73


94

Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1963 mengena Surat Penyerahan Pengusahaan Tertentu Kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara Pengusahaan

93

Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1986 mengena Surat Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI)

92

Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1999 mengena Surat Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI)

91

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 mengenai peraturan dasar pokok-pokok agraria

Surat

90

Undang-undang No. 5 Tahun 1967 mengenai ketentuan-ketentuan pokok kehutanan

Surat

89

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 mengenai kehutanan

Surat Surat

83

aparat desa

Letter D/buku C desa

84

Perhutani

Kwitansi pembayaran pajak Perhutani

Lainnya

82

Perhutani

Peta Perhutani

Lainnya

KRONOLOGI PERISTIWA: Judul Peristiwa:

1957

Perampasan lahan desa Ngareanak

2007

Deskripsi Peristiwa: Pada masa nasionalisasi, tanah-tanah bekas hak Barat yang waktu itu dinasionalisasikan oleh presiden Soekarno diberikan kepada Perhutani. Didalamnya termasuk tanah-tanah yang digarap oleh masyarakat pada waktu itu. Dampak:

Masyarakat kehilangan lahan garapan dan kemudian mereka melakukan reklaiming

Hak-hak terlanggar: Tindakan-tindakan: Tanggal

Korban

Tindakan

Pelaku:

Derajat keterlibatan:

Jenis pelaku:


Pelanggaran terhadap hak rakyat untuk mengatur sumber daya dan kekayaan alam

Perhutani KPH Kendal

Keterlibatan dalam Perusahaan lokal atau tindakan nasional langsung/pelanggaran lainnya



Presiden RI (Periode Tahun 1960)

Keterlibatan dalam kaitan dengan perundang-undangan atau pembuatan kebijakan

Eksekutif





Eksekutif





Eksekutif





Eksekutif





Eksekutif


Page 43 of 73






Eksekutif





Eksekutif





Eksekutif





Eksekutif

Intervensi-intervensi: No. Rec Intervenor

Jenis Intervensi

Pada Korban?

83

Organisasi Tani Jawa Tengah (ORTAJA)

-

Bukan

84

LBH Semarang

-

Bukan

80

LBH Semarang

-

79

Organisasi Tani Jawa Tengah (ORTAJA)

-

Tanggal

Dampak Pada Situasi

Status Intervensi

-

-

2003

-

-


2003

-

-


2003

-

-

Dokumen-dokumen: Judul

Jenis Dokumen

97

Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1978 mengenai Penambahan Unit Produksi Perusahan Umum Kehutanan Negara

Surat

96

Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1961 mengenai Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara

Surat

90

Undang-undang No. 5 Tahun 1967 mengenai ketentuan-ketentuan pokok Surat kehutanan

91

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 mengenai peraturan dasar pokok-poko Surat agraria

89

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 mengenai kehutanan

Surat

92

Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1999 mengenai Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI)

Surat

93

Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1986 mengenai Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI)

Surat

95

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1961 mengenai Pendirian Perusahaan Surat Kehutanan Negara Jawa Tengah Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1961

94

Surat Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1963 mengenai Penyerahan Pengusahaan Tertentu Kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Nega Pengusahaan

No. Rec

Penulis


Page 44 of 73


Judul Peristiwa:

Mbah Marian di Hukum Gantung

Abad 18

Abad 18

Deskripsi Peristiwa: Mbah marian digantung oleh Belanda karena tidak mau menyarahkan tanahnya untuk disewakan kepada Belanda p waktu Belanda masuk ke Desa Ngareanak Dampak:

masyarakat ketakutan, ada yang menerima dengan terpaksa sewa-menyewa tanah dan kemudian ada yang pindah karena merasa takut


Korban

Tindakan

Mbah Marian

Pelanggaran terhadap hak hidup

Pelaku:


Pemerintah Belanda Sebagai pelaku langsung pada pelanggaran lainnya

Jenis pelaku: Kekuatan yang menguasai

Intervensi-intervensi: Dokumen-dokumen:

Judul Peristiwa:

Pemaksaan sewa-menyewa tanah

Abad 18

Abad 18

Deskripsi Peristiwa: Belanda memaksa masyarakat melakukan sewa-menyewa tanah, tanpa diberi uang sewa menyewanya. Selanjutny masyarakat disuruh Belanda menanami lahan hutan tersebut dengan tanaman jati, jengkol, dan petai. Dampak:

Masyarakat kehilangan hak atas tanahnya dan beberapa puluh tahun kemudian (tahun 1997) melakukan reklaiming


Korban

Tindakan



Pelaku:


Jenis pelaku:

Kekuatan yang Pemerintah Belanda Keterlibatan dalam tindakan menguasai langsung/pelanggaran lainnya

Intervensi-intervensi: Dokumen-dokumen: No. Rec 84

Penulis

Judul

Jenis Dokumen

Perhutani

Kwitansi pembayaran pajak Perhutani

Lainnya

Judul Peristiwa:

Pembakaran surat pemberian tanah

Abad 18

Abad 18

Deskripsi Peristiwa: Surat pemberian tanah dari Kyai Wirosongko ke Kyai Mekukuhan pernah ada, namun dibakar ketika zaman Belanda Dampak:

Musnahnya bukti-bukti tertulis pemberian tanah dari Kyai Wirosongko ke Kyai Mekukuhan. Masyarakat dipaksa melakukan sewa-menyewa tanah dengan Belanda.


Korban Masyarakat desa Ngareanak

Tindakan Perusakan

Pelaku:


Jenis pelaku:

Pemerintah Belanda Keterlibatan dalam Kekuatan yang tindakan menguasai langsung/pelanggaran lainnya

Intervensi-intervensi: Dokumen-dokumen:


Page 45 of 73

FORMAT KASUS - KOMPREHENSIF

Recommend Documents