FORMAT KASUS - KOMPREHENSIF

FORMAT KASUS - KOMPREHENSIF

NO. REC. KASUS:

15

KASUS:

SENGKETA TANAH PERHUTANI DI DESA KALIREJO, KEC.SINGOROJO,KAB.KENDAL

DESKRIPSI:

Menurut penuturan warga, mereka mempercayai adanya seseorang yang dianggap sebagai sesepuh desa yang bernama Kyai Wirosongko. Kyai Wirosongko dipercayai sebagai pemilik tanah Desa Kalirejo yang notabene pad waktu itu diberikan oleh Bupati Baureksa karena jasanya menyembuhkan puteri Bupati. Tanah-tanah tersebut dibagikan kepada beberapa orang tokoh, yang kemudian tanah tersebut diwariskan kepad keturunannya. Jadi dapat dikatakan tanah ini adalah tanah milik warga warisan dari nenek moyang. Semenjak kejadian yang dialami Mbah Marian (orang yang melakukan perlawanan kepada Belanda kemudian dihukum gantung oleh Belanda) maka warga yang lain menjadi bungkam dan tidak melakukan perlawanan lagi. Belanda yang dengan sengaja memilih lahan yang paling subur, memberlakukan sewa panjang selama 75 tahun Semula sewa panjang tersebut diiming-imingi dengan penggantian sejumlah uang, namun pada kenyataannya u sewa tersebut tidak pernah sampai ketangan warga. Setelah kemerdekeaan RI ternyata tidak membawa peruba besar bagi warga Desa Kalirejo, tanah yang semula dibawah poenguasaan pemerintah koloni kini beralih penguasaan dibawah pemerintah RI, namun oleh pemerintah RI tanah tersebut tidak didistribusikan kepada warg melainkan diserahkan kepada Perhutani.Dengan pola penguasaan yang berbeda tetap saja penindasan dirasaka oleh warga. Warga yang sempat beberapa saat menggarap lahan, kembali diusir atas nama Perhutani. Tindakan intimidasi kerap dilakukan oleh Pihak Perhutani bagi warga petani yang memberontak dan ketahuan mengambil ranting yang jatuh. Seringkali pihak Perhutani memberlakukan kriminalisasi bagi warga yang ketahuan mengamb ranting. Mereka dilaporkan ke polisi dan diserang dengan berbagai pertanyaan yang menyudutkan mereka deng disertai unsur kekerasan seperti pemukulan apabila mereka tidak mengaku mencuri. Tindakan intimidasi yang kerap diterima warga, muncul dalam berbagai bentuk, tidak hanya berupa kriminalisasi warga. Stigma sebagai anggota PKI juga dilancarkan kepada warga menurunkan semangat perlawanan warga. Stigmasi tersebut diiringi dengan peristiwa pemenjaraan beberapa warga, dengan sebelumnya dilakukan interog yang disertai unsur kekarasan seperti pemukulan, beberapa dari mereka juga dibuag ke Digoel sebagai tahanan politik. Pada awal reformasi, yaitu tahun 1997/1998 warga bersepakat kembali melancarkan aksinya melakukan reklaim atas lahan yang dirampas Perhutani. Keadaan yang terjadi sejak saat itu Perhutani tidak mampu lagi mengelola lahan dengan baik, hal tersebut dikarenakan Perhutani sudah tidak memiliki pekerja untuk dipekerjakan di lahan Warga yang melihat keadaan itu, segera memanfaatkan lahan terlantar, mereka mulai menggarap lahan tersebu Keadaan bagi petani relatif aman, karena tidak banyak gangguan yang mereka terima pada saat penggarapan lahan. Sempat beberapa kali Perhutani menawarkan kerjasama dengan para petani. Petani diperbolehkan menggarap lahan yang diklaim milik Perhutani, dengan sistem tumpang sari, yang kemudian apabila panen, hasilnya harus dibagi dua dengan Perhutani. Warga yang melihat hal tersebut sebagai ajang pemanfaatan tenaga mereka dem keuntungan Perhutani dengan tegas menolak perjanjian kerjasama tersebut. Dalam perkembangan terakhir, masyarakat desa Kalirejo tetap melakukan reklaiming atas tanah-tanah yang dikl Perhutani. Beberapa kali sempat dilakukan intimidasi oleh mandor Perhutani terhadap masyarakat namun akhirakhir ini sudah jarang dilakukan. Pada tahun 2006 ketika Perhutani bersama aparat keamanan melakukan opera hutan lestari (O H L). Ada 2 orang masyarakat yang ditangkap dengan tuduhan mencuri kayu. Yang pertama bernama Bambang dituduh mencuri kayu Perhutani dihukum selama 5 bulan penjara. Yang kedua adalah Kasm warga Kalirejo Dusun Suwukan, dia ditangkap oleh polisi hutan dipinggir jalan keluar masuk hutan di kampung. Kasmani dihukum selama 12 bulan penjara tanpa barang bukti kayu yang dituduhkan.

AREA SENGKETA

Desa Kalirejo termasuk dalam kecamatan Singorojo, dimana wilayah konfliknya Meliputi tiga dusun,yaitu: Glompong, Kalipuru, dan Kaligedang Desa Kalirejo Kab. Kendal Jawa Tengah.Kecamatan ini memang kalah Populer bila dibandingkan dengan kecamatan Boja. Hal mana dapat terlihat dari trayek angkutan yang ada, biasanya di angkutan tersebut tertulis Semarang-Boja tidak pernah ada trayek langsung Singorojo-Semarang. Mungkin karena alasan inipulalah kenapa Boja lebih terkenal dapi pada Singorojo. Perjalanan dari Semarang menuju desa ini memakan waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Bagi anda yang tidak terbiasa melakukan perjalanan dengan diselingi sedikit tantangan, yaitu harus turun naik angkutan beberapa kali mungkin perjalanan ini akan sa melelahkan. Kemudian jangan pula anda bayangkan bahwa angkutan yang akan membawa kita menuju desa in akan sangat mudah didapatkan, karena angkutan dari pertigaan Singorojo menuju desa hanya ada pada waktuwaktu tertentu, jadi tidak setiap waktu. Untuk lebih menghemat waktu maka silahkan anda menggunakan Ojeg sebagai sarana untuk mengantarkan anda ke desa itu. Desa Kalirejo adalah sebuah desa yang letaknya terpenc ditengah-tengah hutan. Akses masuk menuju desa ini sangatlah sulit. Hal ini dikarenakan letaknya yang jauh da ibukota kecamatan yaitu Singorojo. Untuk mencapai desa ini kita harus menggunakan jasa angkutan ojeg—mengingat sangat sulit sekali untuk memperoleh angkutan massal—dengan biaya sekitar + Rp 10.000,-. Meskipun ada angkutan umum yang telah masuk ke desa namun, perihal jamnya sangat sulit untuk diprediksi mengingat terbatasnya jumlah angkutan. Selain itu angkutan yang biasanya masuk ke desa adalah pada jam-jam tertentu, yaitu pada waktu para pelajar berangkat dan pulang sekolah

STATUS MONITORING:

Aktif

PIHAK BERSENGKETA:

Komunitas/Masyarakat adat

Thursday, April 19, 2007

Lawan Sengketa

Page 35 of 73


250 KK warga Desa kalirejo RIWAYAT PEREBUTAN KLAIM: Tanggal

DOKUMEN-DOKUMEN:

Status Hak

-

Tanah Perhutani

1957

Tanah nasionalisasi

1997

Perhutani Dasar Status Hak

Fungsi

PengKlaim

Hutan Produksi

Perhutani

Nasionalisasi

Tanah negara

Pemerintah RI

Tanah reklaiming

Tanah warisan Mbah Samprit

Tanah garapan

Masyarakat desa Kalirejo

Abad 16

Tanah milik

Tanah warisan Mbah Samprit

Tanah Garapan


Abad 16

Tanah milik

Pemberian Bupati Baureksa

Tanah garapan

Kyai Wirosongko

Abad 16

Tanah kekuasaan Bupati

Pemberian Raja Mataram

Sebagai Hak Milik Bupati

Bupati Baureksa

Abad 16

Tanah milik

Pemberian Kyai Wirosongko

Tanah garapan

Mbah Samprit

Abad 18

Tanah sewa

Peta wilayah

Hutan Makmur

Pemerintah Belanda

No. Rec

Penulis

Jenis Dokumen

Judul

80

Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1978 mengenai Surat Penambahan Unit Produksi Perusahan Umum Kehutanan Negara

79

Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1961 mengena Surat Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara

78

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 mengenai peraturan dasar pokok-pokok agraria

Surat

77

Undang-undang No. 5 Tahun 1967 mengenai ketentuan-ketentuan pokok kehutanan

Surat

76

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 mengenai kehutanan

Surat

75

Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1999 mengena Surat Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI)

74

Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1986 mengena Surat Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI)

73

Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1963 mengena Surat Penyerahan Pengusahaan Tertentu Kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara Pengusahaan

72

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1961 mengena Surat Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Tengah

65

Perhutani

Komnts?

Peta Perhutani

Lainnya

KRONOLOGI PERISTIWA: Judul Peristiwa:

Pengusiran masyarakat dari lahan oleh Perhutani

1956

Deskripsi Peristiwa: Pada masa nasionalisasi, tanah-tanah yang sebelumnya di bawah penguasaan kolonial Belanda, dikuasai oleh Pemerintah RI. Tetapi, oleh pemerintah RI, tanah-tanah tersebut tidak diredistribusikan kepada masyarakat, namun diserahkan kepada Perhutani. Warga yang sempat menggarap lahan, diusir oleh Perhutani. Dampak:

Warga kehilangan akses atas tanah-tanah garapan mereka.

Hak-hak terlanggar: Tindakan-tindakan: Tanggal

Korban Masyarakat desa


Tindakan Pelanggaran terhadap hak

Pelaku: Perhutani KPH

Derajat keterlibatan: Keterlibatan dalam

Jenis pelaku: Perusahaan lokal atau

Page 36 of 73


Kalirejo

kepemilikan pribadi

Kendal

tindakan nasional langsung/pelanggaran lainnya


Pelanggaran terhadap hak kepemilikan pribadi

Pemerintah RI

Kegagalan untuk mengambil langkahlangkah untuk mencegah tindakan yang tidak syah menurut hukum

Lainnya

Intervensi-intervensi: Dokumen-dokumen:

Judul Peristiwa:

Intimidasi dan kekerasan oleh aparat kepolisian

1960

Deskripsi Peristiwa: Masyarakat yang diintimidasi oleh Perhutani, dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, mereka diserang dengan berbagai pertanyaan yang menyudutkan dengan disertai unsur kekerasan seperti pemukulan apabila mereka tidak mengaku mencuri. Dampak: Hak-hak terlanggar: Tindakan-tindakan: Tanggal

Korban

Tindakan


Pelaku:

Pelanggaran terhadap hak-hak seseorang yang ditahan atau dipenjara

Aparat kepolisian Kendal

Derajat keterlibatan:

Jenis pelaku:

Keterlibatan dalam Polisi tindakan langsung/pelanggaran lainnya


Judul Peristiwa:

Intimidasi warga oleh Perhutani

1960

2003

Deskripsi Peristiwa: Tindakan intimidasi kerap dilakukan oleh Pihak Perhutani bagi warga yang ketahuan mengambil ranting dari dalam hutan. Oleh Perhutani, mereka dilaporkan ke aparat kepolisian dan dituduh melakukan pencurian. Dampak:

Warga kesulitan mengakses hasil hutan, dan kemudian melakukan reklaiming pada tahun 1997/1998.


Korban Masyarakat desa Kalirejo

Tindakan

Pelaku:

Pelanggaran terhadap hak rakyat untuk mengatur sumber daya dan kekayaan alam

Perhutani KPH Kendal


Jenis pelaku:

Keterlibatan dalam Perusahaan lokal atau tindakan nasional langsung/pelanggaran lainnya

Intervensi-intervensi: No. Rec Intervenor

Jenis Intervensi

Pada Korban?

73

Organisasi Tani Jawa Tengah (ORTAJA)

-

Bukan

74

LBH Semarang

-

Bukan

Tanggal

2003

Dampak Pada Situasi

Status Intervensi

-

-

-

-

Dokumen-dokumen:


Page 37 of 73


Judul Peristiwa:

Penangkapan dan stigma PKI oleh Perhutani

1965

Deskripsi Peristiwa: Setelah masyarakat diusir oleh Perhutani, masyarakat yang masih nekad masuk ke lahan, memperoleh stigma PKI beberapa diantaranya dibuang ke Digoel, Nusakambangan, dan Pulau Buru. Dampak:

Warga ketakutan dan trauma terhadap stigma PKI tersebut. Dan di sisi lain, mereka kehilangan akses terhadap laha garapan.


Korban

Tindakan


Pelanggaran terhadap hak atas kebebasan

Pelaku: Perhutani KPH Kendal


Jenis pelaku:



Judul Peristiwa:

Perhutani menawarkan kerjasama dengan warga

1997

Deskripsi Peristiwa: Pada masa-masa awal reformasi, Perhutani menawarkan kerjasama dengan para petani. Petani diperbolehkan menggarap lahan yang diklaim milik Perhutani dengan sistem tumpang sari. Bila panen, hasilnya harus dibagi dua dengan Perhutani. Para petani menolak dengan tegas perjanjian tersebut. Dampak:

Perhutani melakukan intimidasi kepada masyarakat yang melakukan reklaiming.



Tindakan Pelanggaran terhadap hak rakyat untuk mengatur sumber daya dan kekayaan alam

Pelaku: Perhutani KPH Kendal


Jenis pelaku:




Page 38 of 73


Judul Peristiwa:

Penangkapan warga karena Operasi Hutan Lestari

2006

2006

Deskripsi Peristiwa: Pada tahun 2006 ketika Perhutani bersama aparat keamanan melakukan operasi hutan lestari (O H L). Ada 2 orang masyarakat yang ditangkap dengan tuduhan mencuri kayu. Yang pertama bernama Bambang dituduh mencuri kayu Perhutani dihukum selama 5 bulan penjara. Yang kedua adalah Kasmani warga Kalirejo Dusun Suwukan, dia ditang oleh polisi hutan dipinggir jalan keluar masuk hutan di kampung. Kasmani dihukum selama 12 bulan penjara tanpa barang bukti kayu yang dituduhkan. Dampak: Hak-hak terlanggar: Tindakan-tindakan: Tanggal

Korban

Tindakan

Pelaku:


Jenis pelaku:

Bambang



Memberikan perintah untuk melakukan tindakan

Bambang




Kasmani



Memberikan perintah untuk melakukan tindakan

Kasmani




Perusahaan lokal atau nasional

Perusahaan lokal atau nasional



Page 39 of 73


Judul Peristiwa:

Pemaksaan sewa tanah oleh Belanda

Abad 18

Abad 18

Deskripsi Peristiwa: Belanda memberlakukan sewa tanah atas lahan-lahan subur milik masyarakat dengan waktu 75 tahun. Semula sew tersebut diiming-imingi dengan penggantian sejumlah uang, namun pada kenyataannya uang sewa tersebut tidak pernah sampai ke tangan masyarakat. Dampak:

Warga kehilangan tanah-tanah mereka, beralih ke pemerintah Belanda.



Tindakan

Pelaku:

Pelanggaran terhadap hak rakyat untuk mengatur sumber daya dan kekayaan alam


Jenis pelaku:

Kekuatan yang Pemerintah Belanda Keterlibatan dalam tindakan menguasai langsung/pelanggaran lainnya

Intervensi-intervensi: No. Rec Intervenor

Jenis Intervensi

Pada Korban?

Tanggal

Dampak Pada Situasi

Status Intervensi

75


-

Bukan

-

-

69


-

Bukan

-

-

76

LBH Semarang

-

Bukan

2003

-

-

70

LBH Semarang

-

Bukan

2003

-

-

Dokumen-dokumen:


Page 40 of 73

FORMAT KASUS - KOMPREHENSIF

Recommend Documents