FORMAT KASUS - KOMPREHENSIF

FORMAT KASUS - KOMPREHENSIF

NO. REC. KASUS:

14

KASUS:

SENGKETA TANAH PERHUTANI DS.CACABAN, KEC.SINGOROJO, KENDAL

DESKRIPSI:

Pada mulanya tanah cikal bakal Desa Cacaban merupakan hutan rimba, yang kemudian oleh warga hutan ini ditebang dan ditanami tanaman pangan, setelah hasilnya dipanen, maka tanah ini dibiarkan terlantar lagi sehing ditumbuhi semak belukar liar. Kemudian pada tahun 1954-1955, Perhutani datang ke Desa Cacaban, bersamaa dengan itu, warga masih mempunyai tanah garapan yang dalam keadaan sedang digarap. Tahun 1958 Mantri Perhutani bernama Sukarman memaksa warga untuk menanami lahan dengan tanaman jati. Warga yang dalam keadaan tertekan menurti kemauan Mantri untuk menanam jati. Menurut penuturan Pak Kusman,Perhutani data dengan kekuatan bahwa tanah tersebut diberikan pemerintah kepada Perhutani. Seperti lahan-lahan yang dekat dengan makam Mbah Surodadi, lahan itu dulunya digarap warga desa Cacaban. Warga menyebut lokasi itu den sebutan Alas Joko Tanun. Tadinya tanah yang dikuasai Perhutani tersebut merupakan tanah milik rakyat, namun dikarenakan mereka tida kuat membayar pajak yang dibebankan kepada mereka, maka pemerintah meminta hak atas tanah tersebut untu kemudian diserahkan kepada Perhutani. Ketika lahan sudah ditumbuhi dengan pohon-pohon jati maka warga tid bisa lagi menggarap lahan. Masa reformasi ternyata berdampak pada perubahan cara berpikir dan bertindak warga desa Cacaban, Beberap peristiwa pemberontakan muncul sebagai aksi yang mengiringi astmosphere reformasi. Warga melakukan penebangan pohon jati milik Perhutani secara massal, peristiwa ini berakibat gundulnya lahan yang kemudian ol warga dimanfaatkan untuk digarap dengan ditanami tanaman pangan. Kesempatan melakukan penggarapan ha berlangsung selama 3-4 tahun, karena lahan tersebut ditanami lagi oleh Perhutani dengan tanaman Jati. Penanaman jati tersebut dilakukan Perhutani dengan memanfaatkan warga sebagai penggarap, sebelum jati sia ditanam maka warga diminta untuk membuat acir (lubang pada tanah agar tanah siap ditanami), tidak hanya itu, warga juga diminta untuk menanam jati dan menjaganya. Para mandor Perhutani biasa menyebutnya dengan "n nanam jati", penyebutan seperti itu menandakan bahwa sebenarnya pihak Perhutani sendiri sadar bahwa merek tidak memiliki hak atas tanah, dan keberadaan mereka hanyalah menumpang untuk menanam jati. Namun setel pohon jati tumbuh besar secara otomatis warga terusir dari lahannya. Dalam penanaman jati ini masyarakat tida dibayar Selain perampasan lahan, Perhutani juga melakukan pemerasan terhadap warga, yang dikenal dengan sebutan Nyamblong. Nyamblong merupakan semacam pembayaran pajak, yang dikenakan kepada warga yang akan menjual kayu jati dan mahoni, meskipun sebenarnya kedua jenis tanaman tersebut ditanam diatas tanah warga. Sebelum menjual kayu jati atau mahoni mereka diwajibkan membayar kepada KPH dengan kisaran Rp.250.000, sampai dengan Rp.1.000.000,-. Pembayaran ini dilakukan sebelum tanah ditanami oleh masyarakat. Jadi bentuknya adalah sewa tanah, jika masyarakat tidak mau menyewa tanah akan diberi tanah garapan di lerenglereng jurang. Masyarakat yang mau mengelola harus mau kerja bakti merawat tanaman Perhutani dilain daerah tanpa dibayar. Pada tahun 1961, Mbah Harsono bersama 49 orang yang lain pernah menggarap tanah di Desa Cacaban. Kemudian dia dipanggil oleh aparat di Kabupaten Kendal dengan tuduhan merusak tanaman Perhutani pada hal Mbah Harsono menggarap tanah itu karena diperintah oleh Mantri Wiryono. Mbah Harsono dihukum selama 1,5 bulan penjara dengan tuduhan merusak tanaman Perhutani. Atas dasar itulah warga berniat bebas dari belenggu penindasan dan bangkit melakukan reklaiming. Pada tahun 2003, masyarakat desa Cacaban bergabung dengan Forum Persaudaraan Petani Kendal (FPPK) da Organisasi Tani Jawa Tengah (ORTAJA) yang sebagian berbasis petani konflik perkebunan dan hutan. Dalam perkembangan selanjutnya, LBH Semarang sebagai pendamping ORTAJA memberikan pendidikan hukum kritis khususnya berkaitan dengan konflik hutan masyarakat desa Cacaban. Advokasi juga dilakukan bersama-sama ORTAJA dengan melakukan aksi bersama ke Perhutani Unit I Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2006.

AREA SENGKETA

Secara geografis dan administratif Desa Cacaban termasuk dalam wilayah kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. Bila ditempuh dari ibu kota kecamatan yaitu Ngareanak sekitar 2 km dan dari pusat pemerintahan kabupaten Kendal berjarak 45 km. Posisi ketinggian tanah Cacaban dari permukaan laut mencapai kurang lebih m sedangkan luas wilayahnya mencapai sekitar 1500 ha. Lokasi desanya dikelilingi hutan jati milik Perhutani BK Ngareanak. Batas-batas Wilayah Desa Cacaban. Sebelah utara :Desa Kedungsuren Kec Kaliwungu Sebelah Selatan :Desa Kalirejo Kec. Singorojo Sebelah Barat:Desa Singorojo Kec Singorojo Sebelah Timur:Desa Kalirejo Kec. Singorojo Wilayah Cacaban terbagi atas 3 perdukuhan, yaitu 1. Surodadi (Sedadi), merupakan perdukuhan yang paling ramai bila dibandingkan dengan 2 perdukuhan yang la Hal ini karena Dukuh Surodadi menjadi pusat kegiatan masyarakat, yang mana dukuh ini merupakan tempat berdirinya satu satunya Masjid milik warga desa Cacaban. Juga berdirinya pusat aktivitas administrasi warga desa yakni Balai Desa. Selain

Thursday, April 19, 2007

Page 28 of 73


itu, di dukuh Surodadi ini pula satu-satunya lembaga pendidikan dasar formal (SD) berada; 2. Sepergi,adalah perdukuhan yang berada di sebelah timur dukuh Surodadi. Dari Surodadi jaraknya sekitar setengah kilometer. Lokasinya mudah di tempuh dengan memakai kendaraan roda dua maupun roda empat. Jarak dari dukuh sepergi sekitar 1 Km; 3. Cacaban (Caban), sedikitnya warga yang tinggal dan menetap didukuh ini disebabkan letaknya yang jauh untu dijangkau, selain keberadaanya yang berada ditengah-tengah hutan. Namun demikian, Caban merupakan asal muasal tempat tinggal pemimpin desa (Kepala Desa) yang pertama. Kemudian karena faktor lokasi yang terkucil dari perdukuan maupun pedesaan lainnya, menurut kepala desa dan sebagian warga dukuh Caban untuk pindah ke dukuh Surodadi STATUS MONITORING:

Aktif

PIHAK BERSENGKETA:

Komunitas/Masyarakat adat

Lawan Sengketa

196 KK Desa Cacaban

PT. Perhutani Unit I Desa Cacaban, Jateng

RIWAYAT PEREBUTAN KLAIM: Tanggal

Status Hak

Dasar Status Hak

Tanah Perhutani

DOKUMEN-DOKUMEN:

hutan Produksi

Perhutani

1957

Tanah nasionalisasi

Nasionalisasi

Tanah Negara

Pemerintah RI

1997

Tanah Reklaiming

Tanah warisan K.Belong, K.Gondo, K.Surodadi

Tanah garapan

Masyarakat Desa Cacaban

Abad 16

Tanah milik

Tanah Warisan Kyai Belong, Kyai Gondo, K. Surodadi

Tanah garapan


Abad 16

Tanah milik

Pemberian Kyai Wirosongko

tanah garapan

Kyai Belong,Kyai Gondo,Kyai Surodadi

Abad 16

Tanah kekuasaan Bupati

Pemberian Raja Mataram

sebagai hak milik Bupati

Bupati Baureksa

Abad 16

Tanah milik

Pemberian Bupati Baureksa

tanah garapan

Kyai Wirosongko

No. Rec

Penulis

Judul

Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1978 mengenai Surat Penambahan Unit Produksi Perusahan Umum Kehutanan Negara Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1978

62

Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1961 mengena Surat Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara

61

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1961 mengenai Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Tengah

Surat

60

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2003

Surat

59

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1999 mengenai Perusahaan Umum Kehutanan Negara

Surat

58


Surat

57

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1963 mengenai Penyerahan Pengusahaan Tertentu Kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara Pengusahaan

Surat

56

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 mengenai kehutanan

Surat

55

Undang-undang No. 5 Tahun 1967 mengenai ketentuan-ketentuan pokok kehutanan

Surat

Peta Wilayah Desa Cacaban

Lainnya

Aparat desa Cacaban

Komnts?

Jenis Dokumen

63

52


PengKlaim

Fungsi

Page 29 of 73


53

LBH Semarang

Foto lahan hutan

Photo

50

Perhutani

Kwitansi pembayaran pajak Perhutani

Lainnya

48

Perhutani

Peta Perhutani

Lainnya

KRONOLOGI PERISTIWA: Judul Peristiwa:

Nyamblong - pemerasan terhadap masyarakat Cacaban

Deskripsi Peristiwa: Selain perampasan lahan, Perhutani juga melakukan pemerasan terhadap warga, yang dikenal dengan sebutan Nyamblong. Nyamblong merupakan semacam pembayaran pajak, yang dikenakan kepada warga yang akan menjua kayu jati dan mahoni, meskipun sebenarnya kedua jenis tanaman tersebut ditanam diatas tanah warga. Sebelum menjual kayu jati atau mahoni mereka diwajibkan membayar kepada KPH dengan kisaran Rp.250.000,- sampai den Rp.1.000.000,-. Hal tersebut dilakukan Perhutani dengan dasar bahwa sudah menjadi semacam hak paten bahwa tanaman jati dan Mahoni merupakan tanaman milik Perhutani. Dampak:

Warga dirugikan secara ekonomis, dan kehilangan kebebasan untuk menanam di atas lahannya sendiri.

Hak-hak terlanggar: Tindakan-tindakan: Tanggal

Korban Masyarakat Desa Cacaban

Tindakan Pelanggaran terhadap hak rakyat untuk mengatur sumber daya dan kekayaan alam

Pelaku: Perhutani KPH Kendal

Derajat keterlibatan:

Jenis pelaku:

Keterlibatan dalam Perusahaan lokal atau tindakan nasional langsung/pelanggaran lainnya

Intervensi-intervensi: Dokumen-dokumen:


Page 30 of 73


Judul Peristiwa:

Perampasan lahan oleh Perhutani

1956

Deskripsi Peristiwa: Perhutani melakukan perampasan lahan-lahan garapan masyarakat dan memaksa masyarakat menjadi penggarap untuk menanam jati Dampak:

Masyarakat kehilangan lahan garapannya


Korban

Tindakan

Pelaku:


Jenis pelaku:


Pelanggaran terhadap hak rakyat untuk mengatur sumber daya dan kekayaan alam

Perhutani KPH Kendal




Presiden RI (Periode Tahun 1961)

Keterlibatan dalam kaitan dengan perundang-undangan atau pembuatan kebijakan

Eksekutif





Eksekutif





Eksekutif





Eksekutif





Eksekutif





Eksekutif





Eksekutif





Eksekutif




Intervensi-intervensi: No. Rec Intervenor 78

LBH Semarang


Jenis Intervensi -

Pada Korban? Bukan

Tanggal

Dampak Pada Situasi

Status Intervensi

2003

-

-

Page 31 of 73


77

Organisasi Tani Jawa Tengah (ORTAJA)

-

Bukan

2003

-

-

72

LBH Semarang

-

Bukan

2003

-

-

71


-

Bukan

2003

-

-

66

LBH Semarang

-

Bukan

2003

-

-

65


-

Bukan

2003

-

-

Dokumen-dokumen: Judul

Jenis Dokumen

63

Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1978 mengenai Penambahan Unit Produksi Perusahan Umum Kehutanan Negara Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1978

Surat

62

Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1961 mengenai Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara

Surat

55

Undang-undang No. 5 Tahun 1967 mengenai ketentuan-ketentuan pokok Surat kehutanan

56

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 mengenai kehutanan

Surat

59


Surat

58


Surat

57

Surat Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1963 mengenai Penyerahan Pengusahaan Tertentu Kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Nega Pengusahaan

60

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2003

No. Rec

Penulis


Surat

Page 32 of 73


Judul Peristiwa:

Pemaksaan penanaman pohon jati

1958

-

Deskripsi Peristiwa: Tahun 1958 Mantri Perhutani bernama Sukarman memaksa warga untuk menanami lahan dengan tanaman jati. Wa yang dalam keadaan tertekan menurti kemauan Mantri untuk menanam jati. Menurut penuturan Pak Kusman,Perhu datang dengan kekuatan bahwa tanah tersebut diberikan pemerintah kepada Perhutani. Tadinya tanah yang dikuas Perhutani tersebut merupakan tanah milik rakyat, namun dikarenakan mereka tidak kuat membayar pajak yang dibe kepada mereka, maka pemerintah meminta hak atas tanah tersebut untuk kemudian diserahkan kepada Perhutani. Ketika lahan sudah ditumbuhi dengan pohon-pohon jati maka warga tidak bisa lagi menggarap lahan. Kurun watu kejadian adalah 20 tahun. Dampak:

Masa reformasi ternyata berdampak pada perubahan cara berpikir dan bertindak warga desa Cacaban, Beberapa peristiwa pemberontakan muncul sebagai aksi yang mengiringi astmosphere reformasi. Warga melakukan peneban pohon jati milik Perhutani secara massal, peristiwa ini berakibat gundulnya lahan yang kemudian oleh warga dimanfaatkan untuk digarap dengan ditanami tanaman pangan. Kesempatan melakukan penggarapan hanya berlangsung selama 3-4 tahun, karena lahan tersebut ditanami lagi oleh Perhutani dengan tanaman Jati.


Korban

Tindakan

Pelaku:

1958


Pelanggaran terhadap hak atas kebebasan


1958



-


Jenis pelaku:



Judul Peristiwa:

Penangkapan 49 orang warga desa Cacaban

1961

1961

Deskripsi Peristiwa: Penangkapan 49 orang warga desa ini bersama dengan Mbah Harsono, tetapi mereka tidak ditahan Dampak: Hak-hak terlanggar: Tindakan-tindakan: Tanggal

Korban

Tindakan

Pelaku:


Jenis pelaku:




Memberikan perintah untuk melakukan tindakan



Aparat kepolisian Kendal

Keterlibatan dalam Polisi tindakan langsung/pelanggaran lainnya

Perusahaan lokal atau nasional



Page 33 of 73


Judul Peristiwa:

Penahanan Mbah Harsono

1961

1961

Deskripsi Peristiwa: Pada tahun 1961, Mbah Harsono bersama 49 orang yang lain pernah menggarap tanah di Desa Cacaban. Kemudia dia dipanggil oleh aparat di Kabupaten Kendal dengan tuduhan merusak tanaman Perhutani pada hal Mbah Harson menggarap tanah itu karena diperintah oleh Mantri Wiryono. Mbah Harsono dihukum selama 1,5 bulan penjara den tuduhan merusak tanaman Perhutani. Dampak: Hak-hak terlanggar: Tindakan-tindakan: Tanggal

Korban

Tindakan

Pelaku:


Jenis pelaku:

Mbah Harsono



Memberikan perintah untuk melakukan tindakan

Mbah Harsono


Pamong Desa Ngareanak

Keterlibatan dalam Pemerintah di tingkat tindakan lokal langsung/pelanggaran lainnya

Mbah Harsono


Aparat kepolisian Kendal

Keterlibatan dalam Polisi tindakan langsung/pelanggaran lainnya

Perusahaan lokal atau nasional


Judul Peristiwa:

Pembuatan acir

2002

Deskripsi Peristiwa: Masa reformasi ternyata berdampak pada perubahan cara berpikir dan bertindak warga desa Cacaban, Beberapa peristiwa pemberontakan muncul sebagai aksi yang mengiringi astmosphere reformasi. Warga melakukan peneban pohon jati milik Perhutani secara massal, peristiwa ini berakibat gundulnya lahan yang kemudian oleh warga dimanfaatkan untuk digarap dengan ditanami tanaman pangan. Kesempatan melakukan penggarapan hanya berlangsung selama 3-4 tahun, karena lahan tersebut ditanami lagi oleh Perhutani dengan tanaman Jati. Penanaman jati tersebut dilakukan Perhutani dengan memanfaatkan warga sebagai penggarap, sebelum jati siap ditanam maka warga diminta untuk membuat acir (lubang pada tanah agar tanah siap ditanami), tidak hanya itu, wa juga diminta untuk menanam jati dan menjaganya. Para mandor Perhutani biasa menyebutnya dengan "nunut nana jati", penyebutan seperti itu menandakan bahwa sebenarnya pihak Perhutani sendiri sadar bahwa mereka tidak mem hak atas tanah, dan keberadaan mereka hanyalah menumpang untuk menanam jati. Namun setelah pohon jati tumb besar secara otomatis warga terusir dari lahannya. Dampak:

Warga terusir dari lahannya.

Hak-hak terlanggar: Tindakan-tindakan: Tanggal 2002

Korban Masyarakat Desa Cacaban

Tindakan Pelanggaran terhadap hak rakyat untuk mengatur sumber daya dan kekayaan alam

Pelaku: Perhutani KPH Kendal


Jenis pelaku:




Page 34 of 73

FORMAT KASUS - KOMPREHENSIF

Recommend Documents