FORMAT KASUS – KOMPREHENSIF NO. REC.
: 12
KASUS
: MASYARAKAT KASEPUHAN CIBEDUG VS. TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUM SALAK
DESKRIPSI
: Keberadaan warga Cibedug di kawasan ekosistem Halimun sejak jaman Belanda-Jepang yaitu tahun 1942 tetap sejak tahun 1997 sampai pada akhir tahun 2003 mengalami ancaman akan dipindahkan atau meminjam istilah mereka akan dipikihkan, ke tempat yang belum pasti. Warga memaparkan ancaman tersebut datang dari pihak Taman Nasional Gunung Halimun, tetapi mereka lebih sering memakai istilah “kehutanan atau PPA” untuk menyebut pihak Taman Nasional. Apabila dilihat dari aluir dan runutan keberadaannya mereka warga Cibedug lebih awal mendiami tempat tersebu terutama yang menyangkut alasan hak mereka yang selama ini digenggam oleh TNGH. Seperti paparan Ki Marhum (RK) yang sudah mendiami kawasan itu sejak tahun 1942 “ … Taman Nasional datang kadieu pandeuri…Tahun 1992 kirakira…, tapi kami anu geus sababaraha tahun lilana cicing di ieu tempat dianggap teu boga hak di kampung sorangan…pan asa teu geunah cicing di kampung anu di aku ku pihak batur… padahal ie urang Cibedug geus aya cariosan ti Sesepuh anu nurunkeun rundayan katurunan Cibedug pikeun nyicingan wila kampung ieu…baheulamah cawisan ieu the..”. Pada perkembangan berikutnya kebijakan pengelolaan memasuki tahun 1992 dirubah peruntukannya, yang tadi dialokasikan sebagai hutan produksi yang dikelola oleh PT Perum Perhutani Unit III Jawa Barat Banten menjadi hutan konservasi yang pengelolaannyapun diserahkan ke pihak Taman Nasional Gunung Halimun yang pada sa itu masih bernama PPA. Sehingga secara otomatis semua peruntukan lahan yang ada diorientasikan untuk konservasi termasuk keberadaan pemukiman dengan luas dan lahan garapan (sawah, huma, kebun) yang men tulang punggung perekonomian warga Kawasan yang sejak tahun 1992 ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional Gunung Halimun berawal dari penetapan kawasan hutan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda di tahun 1920-1930an. Pada saat kemerdekaan, seluruh kawasan hutan tersebut diambil alih oleh Jawatan Kehutanan yang kemudian menja cikal bakal Departemen Kehutanan RI. Ironisnya sampai tahun 2003 belum pernah ada upaya untuk menata kem batas-batas kawasan hutan secara partisipatif yang jelas-jelas tumpang tindih dengan wilayah hidup masyarakat termasuk di Cibedug dan masyarakat Kasepuhan lainnya di Halimun. Menurut pemaparan warga bahwa Taman Nasional/PPA datang ke Kampung Cibedug pada tahun 1992 dan langsung melakukan pemancangan patok-patok tanda batas Taman Nasional. Patok-patok tersebut ditempatkan beberapa tempat diantaranya disebelah barat di Parawilu berbatasan dengan Desa Kanekes, di sebelah Utara d Muara Cikadu-Cisarua dan di bagian selatan di Ciara. Warga mengetahui itu berdasarkan informasi yang didapa dari petugas lapangan yang dijumpai oleh warga Kampung Cibedug, baik petugas lapang Taman Nasional. Permasalahan tersebut semakin muncul kepermukaan dan menambah keresahan warga setelah ada isu SK Me Kehutanan No. 175, tentang perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak dari 40.000 Ha menjad 113.000 Ha. Sehingga kejelasan hak adat Cibedug yang secara de jure berada di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun, serta berdasarkan peta perluasan kawasan teridentifikasi sebagai bagian dari TNG Halimun-Salak semakin terancam terancam keberadaanya. Mereka untuk sementara merespon nacaman tersebut denga mengeluarkan pernyataan, bahwa kami siap pindah dari kampung ini asal situs yang merupakan peninggalan sesepuh di sini ikut dibawa pindah jangan ada yang tersisa.
AREA SENGKETA
: Wewengkon Adat Kasepuhan Cibedug secara administratif masuk ke dalam wilayah administratif Desa Citorek Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak-Banten, apabila dilihat secara geografis berada di Kawasan Ekosistem Halimun. Sebagai salah satu wilayah yang dihuni komunitas adat yang masuk ke dalam kelompok kesatuan ada banten kidul, wewengkon adat ini mempunyai batas-batas fisik yang jelas. Berdasarkan hasil pemetaan partisipa luas Wewengkon Adat Kasepuhan Cibedug mencapai 2.104,4 Ha , dengan batas-batas sebagai berikut: -
Batas di sebelah Barat: Berbatasan dengan Kampung Jambrut Desa Cikate, Kampung Parung Gedong Desa Gunung Gede Kec. Cijaku, juga berbatasan dengan Desa Kanekes (Baduy) Kec. Leuwidamar. Ciri alam yang menjadi pembatas adalah Pasir Heulang, Pasir Ciburalang, Gunung Merak serta Sungai Ciara, adapun ciri khususnya adalah Tugu Parawilu;
-
Batas di sebelah Utara: Berbatasan dengan Kampung Calebang Desa Calebang, Kampung Pasir Eurih Desa Pasir Eurih Kecamatan Sobang. Ciri alam yang menjadi pembatas adalah Gunung Kendeng dan Gunung Bapan
-
Batas di sebelah Timur: Berbatasan dengan Wewengkon Adat Kasepuhan Citorek Desa Citorek Kecamatan Cibeber. Ciri alam yang menjadi pembatas adalah Gunung Bapang dan Gunung Nyungcung, adapun ciri khusus Tugu Batu Alam Pasir Manggu, Tugu Batu Alam Cibenteur, Tugu Batu Alam Gunung Nyungcung;
-
Batas di sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kampung Sinagar Desa Sinagar Kec. Panggarangan. Ciri Alam yang menjadi pembatas adalah Gunung Merak dan Pasir Ipis, sedangkan ciri khususnya adalah Tugu Batu Alam Pasir Ipis.
STATUS MONITORING
: Tidak aktif
PIHAK BERSENGKETA
:
Komunitas/Masyarakat adat Masyarakat Kasepuhan CIBEDUG
Lawan Sengketa Taman Nasional Gunung Halimun-Salak
Sumber Data Base Konflik Tanah dan Sumber Daya Alam (HuMaWin)
Page 4 of 12
RIWAYAT PEREBUTAN KLAIM :
Tanggal
Status Hak
Dasar Status Hak
Fungsi
PengKlaim
Komnts?
Hak Adat
Masyarakat Kasepuhan Cibedug
Pemukiman, Garapan, Lindung
Masyarakat Kasepuhan Cibedug
1942
Hak Adat
Masyarakat Kasepuhan Cibedug
Kawasan ekosistem Halimun
Masyarakat Kasepuhan Cibedug
19670524
Hutan Negara
UU No. 05 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan
Hutan Suaka Alam
TN Gunung Halimun
19900810
Hutan Negara
UU No. 05 Tahun 1990
Kawasan Konservasi
TN Gunung Halimun
19920226
Hutan Negara
SK Menhut 282/Kpts-II/92
Kawasan Konservasi
TN Gunung Halimun
19990930
Hutan Negara
UU No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan
Hutan Konservasi
TN Gunung Halimun-Salak
20030610
Hutan Negara
SK Menhut No. 175/Kpts-II/2003
Kawasan Taman Nasional
TN l Gunung Halimun-Salak
DOKUMEN-DOKUMEN
:
No Record
Penulis
Judul
Jenis Dokumen
46
Pemerintah RI
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-Surat II/2003, Tentang Penunjukan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun dan Perubahan Fungsi Kawasan
Surat
30
Pemerintah RI
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Surat Tahun 1999, Tentang Kehutanan
Surat
32
Pemerintah RI
Keputusan Menteri Kehutanan No. 282/Kpts-II/92, Surat Tentang Penetapan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak seluas 40.000 Ha
Surat
29
Pemerintah RI
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Surat tahun 1990, Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Surat
45
Pemerintah RI
Undang-undang Republik Indonesia No. 05 Tahun Surat 1967, Tentang Pokok-pokok Kehutanan
Surat
KRONOLOGI PERISTIWA
:
Judul Peristiwa
: Penetapan Kawasan TN. Gunung Halimun-Salak
Deskripsi Peristiwa
: Menurut pemaparan warga bahwa Taman Nasional/PPA datang ke Kampung Cibedug pada tahun 1992 dan langsung melakukan pemancangan patok-patok tanda batas Taman Nasional. Patok-patok tersebut ditempatkan di beberapa tempat diantaranya disebelah barat di Parawilu berbatasan dengan Desa Kanekes, di sebelah Utara di Muara Cikad Cisarua dan di bagian selatan di Ciara. Warga mengetahui itu berdasarkan informasi yang didapat dari petugas lapangan yang dijumpai oleh warga Kampung Cibedug, baik petugas lapang Taman Nasional.
Dampak
: Masyarakat adat kasepuhan Cibedug merasa resah dengan kehadiran PPA ke wilayah mereka, mereka mengangga bahwa masyarakat adat Cibedug telah terlabih dahulu berada di wilayah tersebut.
Hak-hak terlanggar
:
Tindakan-tindakan
:
Tanggal
Korban
Tindakan Pelaku:
Derajat keterlibatan:
Jenis pelaku:
1992
Masyarakat Kasepuhan Cibedug
Pelanggaran terhadap hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri
Presiden RI (Periode 1967)
Keterlibatan dalam kaitan dengan perundangundangan atau pembuatan kebijakan
Eksekutif
1992
Masyarakat Kasepuhan Cibedug
Pelanggaran terhadap hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri
Presiden RI (Periode 1990)
Keterlibatan dalam kaitan dengan perundangundangan atau pembuatan kebijakan
Eksekutif
1992
Masyarakat Kasepuhan Cibedug
Pelanggaran terhadap hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri
Menteri Kehutanan (Periode 1992)
Keterlibatan dalam kaitan dengan perundangundangan atau pembuatan kebijakan
Aparat negara ditingkat nasional
1992
Masyarakat Kasepuhan Cibedug
Pelanggaran terhadap hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri
Kepala Balai TN Gunung Halimun Salak
Keterlibatan dalam tindakan langsung/ pelanggaran lainnya
Lembaga pemerintah
1992
Masyarakat Kasepuhan Cibedug
Pelanggaran terhadap hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri -
-
Tidak di ketahui
Tidak diketahui
Sumber Data Base Konflik Tanah dan Sumber Daya Alam (HuMaWin)
Page 5 of 12
Intervensi-intervensi No. Rec
:
Intervenor
Jenis Intervensi
Pada Korban?
Tanggal
Dampak Pada Situasi
Status Intervensi
81
Organisasi Tani Jawa Tengah (ORTAJA)
-
Bukan
-
-
67
Organisasi Tani Jawa Tengah (ORTAJA)
-
Bukan
-
-
82
LBH Semarang
-
Bukan
2003
-
-
68
LBH Semarang
-
Bukan
2003
-
-
Dokumen-dokumen
:
No. Rec
Penulis
Judul
Jenis Dokumen
32
Pemerintah RI
Keputusan Menteri Kehutanan No. 282/Kpts-II/92, Tentang Penetapan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak seluas 40.000 Ha
Surat
29
Pemerintah RI
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1990, Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Surat
45
Pemerintah RI
Undang-undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1967, Tentang Pokok-pokok Kehutanan
Surat
KRONOLOGI PERISTIWA
:
Judul Peristiwa
: Perluasan Kawasan TN Gunung Halimun Salak
Deskripsi Peristiwa
: Pada tahun 2003 Menteri Kehutanan RI telah mengeluarkan SK Menteri Kehutanan No. 175 tentang perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak dari 40.000 Ha menjadi 113.000 Ha.
Dampak
: Sehingga kejelasan hak adat Cibedug yang secara de jure berada di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun, s berdasarkan peta perluasan kawasan teridentifikasi sebagai bagian dari TNG Halimun-Salak semakin terancam keberadaanya. Mere untuk sementara merespon nacaman tersebut dengan mengeluarkan pernyataan, bahwa kami siap pindah dari kampung ini asal situs yang merupakan peninggalan sesepuh di sini ikut dibawa pidah jangan ada yang tersisa
Hak-hak terlanggar
:
Tindakan-tindakan
:
Tanggal
Korban
Tindakan
Pelaku:
Derajat keterlibatan:
Jenis pelaku:
2003
Masyarakat Adat kasepuhan Cibedug
Pelanggaran terhadap hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri
Presiden RI (Periode 1999)
Keterlibatan dalam kaitan dengan perundangundangan atau pembuatan kebijakan
Eksekutif
2003
Masyarakat Adat kasepuhan Cibedug
Pelanggaran terhadap hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri
Menteri Kehutanan (Periode 1992)
Keterlibatan dalam kaitan dengan perundangundangan atau pembuatan kebijakan
Aparat Negara ditingkat Nasional
2003
Masyarakat Adat kasepuhan Cibedug
Pelanggaran terhadap hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri
Menteri Kehutanan (Periode 2003)
Keterlibatan dalam kaitan dengan perundangundangan atau pembuatan kebijakan
Aparat negara ditingkat nasional
2003
Masyarakat Adat kasepuhan Cibedug
Pelanggaran terhadap hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri
Kepala Balai TN Gunung Halimun Salak
Keterlibatan dalam tindakan langsung/pelanggaran lainnya
Lembaga pemerintah
Intervensi-intervensi
:
Dokumen-dokumen
:
No. Rec
Penulis
Judul
Jenis Dokumen
46
Pemerintah RI
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003, Tentang Penunjukan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun dan Perubahan Fungsi Kawasan
Surat
30
Pemerintah RI
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, Tentang Kehutanan
Surat
32
Pemerintah RI
Keputusan Menteri Kehutanan No. 282/Kpts-II/92, Tentang Penetapan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak seluas 40.000 Ha
Surat
29
Pemerintah RI
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1990, Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Surat
Sumber Data Base Konflik Tanah dan Sumber Daya Alam (HuMaWin)
Page 6 of 12
Sumber Data Base Konflik Tanah dan Sumber Daya Alam (HuMaWin)
Page 7 of 12
KRONOLOGI PERISTIWA
:
Judul Peristiwa
: Ancaman Dipindahkan
Deskripsi Peristiwa
: Pada akhir tahun 2003, warga kasepuhan Cibedug mengalami ancaman akan dipindahkan atau meminjam istilah mereka akan dipikihkan, ke tempat yang belum pasti ditentukannya akan dikemanakan. Warga memaparkan ancam tersebut datang dari pihak Taman Nasional Gunung Halimun
Dampak
: Warga Kasepuhan Cibedug menjadi resah dengan adanya ancaman tersebut.
Hak-hak terlanggar
:
Tindakan-tindakan
:
Tanggal
Korban:
Tindakan:
Pelaku:
Derajat keterlibatan:
Jenis pelaku:
2003
Masyarakat Adat kasepuhan Cibedug
Tindakan langsung yang melanggar hak kepemilikan pribadi
Kepala Balai TN Gunung Halimun Salak
Keterlibatan dalam tindakan langsung/pelanggaran lainnya
Aparat negara ditingkat nasional
2003
Masyarakat Adat kasepuhan Cibedug
Tindakan langsung yang melanggar hak kepemilikan pribadi
Menteri Kehutanan (Periode 2003)
Keterlibatan dalam kaitan dengan perundang-undangan atau pembuatan kebijakan
Eksekutif
Intervensi-intervensi
:
Dokumen-dokumen
:
Sumber Data Base Konflik Tanah dan Sumber Daya Alam (HuMaWin)
Page 8 of 12
