EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI KJKS BMT TUMANG CABANG CEPOGO
TUGAS AKHIR Disusun Guna Memenuhi Kewajiban dan Melengkapi Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah
Disusun oleh: ULFATU ROSYIDAH NIM. 20110016
PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH JURUSAN SYARIAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SALATIGA 2013
EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI KJKS BMT TUMANG CABANG CEPOGO
TUGAS AKHIR Disusun Guna Memenuhi Kewajiban dan Melengkapi Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah
Disusun oleh: ULFATU ROSYIDAH NIM. 20110016
PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH JURUSAN SYARIAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SALATIGA 2013
ii
ABSTRAK
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pembiayaan musyarakah dan untuk mengetahui efektifitas sistem pengendalian intern pada pemberian pembiayaan musyarakah di KJKS BMT Tumang cabang Cepogo. Metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu metode analisis yang bersifat deskriptif dengan perbandingan antara teori dengan praktik yang dijalankan pada obyek penelitian. Penulis menggunakan empat unsur sistem pengendalian intern dalam eveluasi tersebut. Hasil penelitian yang diperoleh dengan membandingkan antara teori dengan praktik yang terjadi pada KJKS BMT Tumang cabang Cepogo, menunjukkan bahwa sebagian penerapan unsur-unsur sistem pengendalian intern sudah sesuai dengan teori yang ada meski masih terdapat beberapa kekurangan. Kekurangan yang terjadi yaitu masih adanya satu personil yang menjalankan lebih dari 1 (satu) fungsi, tidak digunakannya form dengan nomor urut tercetak dalam pelaksanaan operasionalnya, serta kurang efektifnya sistem panjaringan karyawan baru. Sehingga efektifitas kerja organisasi dalam pembiayaan kurang terjaga. Dari hasil analisis tersebut pemecahan masalah yang terjadi dapat dilakukan dengan membenahi penerapan unsur-unsur sistem pengendalian intern agar sistem kerja KJKS BMT Tumang cabang Cepogo lebih terstruktur dan efektif. Dalam rangka menghindari perangkapan fungsi dari 1 (satu) personil, perlu ditambahkan karyawan dalam operasionalnya, dan perlu adanya penggunaan form bernomor urut tercetak guna mempermudah proses pencatatan dan penyimpanan data nasabah. Serta perlu diperhatikan dalam proses merekrut karyawan baru, agar mendapatkan SDM yang benar-benar berkompeten di bidangnya. Kata Kunci: Pembiayaan musyarakah dan sistem pengendalian intern
v
MOTTO :
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan ” (Q.S. Alam Nasyrah: 6) “ If there is a will, there is a way ” (Albert Einstein) “ Hidup untuk menjadi berguna, bukan hanya menggunakan ” “ Kehormatan dan kepercayaan seseorang, tergantung kepada sikap tanggungjawabnya “ “ Dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu : ‘sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi’ ” (Al-Kahfi : 23) “….. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orangorang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat ” (Al-Mujaadilah : 11) “ Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Agar kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu ” (Nuh : 19-20)
vi
PERSEMBAHAN
Dengan segenap jiwa raga, tanpa semuanya tidak akan ada daya. Maka Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada: Allah SWT Atas atas izin, rahmad, berkah, ridla, dan kehendak Mu, semua ini dapat berjalan dengan baik dan lancar Rasulullah Muhammad SAW Tauladan dan tuntunan umat manusia, menuju ridla Allah SWT Ayah Tercinta Perjuangan yang tiada henti untuk anakmu yang takkan pernah terlupakan sepanjang masa Ibu Tercinta Do’amu yang selalu menaungiku dalam segala keadaan untuk mendapatkan yang terbaik, akan menjadi prasati yang takkan pernah pudar Saudara-saudaraku Apresiasi yang tak pernah terlupa, bersama sebagai sahabat dan kerabat Teman-teman dalam Perjalanan Hidup Thanks a lot of your apresiation for my trip Sahabat-sahabat DIII Perbankan Syariah 2010 Perjalanan bersama suka dan duka, kan menjadi kenangan dalam menggapai sukses di masa yang akan datang
(Terimakasih atas semuanya)
vii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Puji syukur kehadirat Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pembiayaan Musyarakah Di KJKS BMT Tumang Cabang Cepogo” dengan lancar guna memenuhi syaratsyarat kelengkapan dalam memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Perbakan Syariah Jurusan Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga. Dalam perjalanan penyusunan penelitian ini, tentunya hambatan dan rintangan sering datang silih berganti. Pada saat itu hanya Allah SWT yang mampu menjaga motivasi dan semangat penulis untuk tetap melaju dalam menyelesaikan tugas ini. Kelancaran terselesaikannya tugas akhir ini juga berkat adanya dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih tak terhingga kepada : 1. Bapak Drs. Imam Sutomo, M.Ag. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga. 2. Bapak Abdul Aziz NP, S.Ag., M.M., selaku Ketua Program Studi DIII Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga.
ix
3. Bapak Taufikur Rahman, S.E.,M.Si., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dalam penyusunan tugas akhir ini. 4. Keluarga besar KJKS BMT Tumang Cepogo yang telah mengizinkan melakukan penelitian dan pemberian data yang diperlukan. 5. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan segala kasih dan restu, dukugan yang berupa material dan spiritual yang tak ternilai harganya. 6. Saudara-saudara yang telah menemani dan memberikan dorongan serta semangat yang luar biasa. 7. Sahabat-sahabat DIII Perbankan Syariah 2010 yang telah memenuhi harihari penulis dengan penuh semangat. 8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang terlibat dalam pembuatan karya tulis ini Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan tugas akhir ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi pihak yang membutuhkan. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Boyolali, 2 September 2013 Penulis
x
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL .....................................................................................
i
HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................
iii
HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................
iv
ABSTRAK .....................................................................................................
v
HALAMAN MOTTO ....................................................................................
vi
PERSEMBAHAN .........................................................................................
vii
HALAMAN PERNYATAAN .......................................................................
viii
KATA PENGANTAR ..............................................................................
ix
DAFTAR ISI ...............................................................................................
xi
DAFTAR TABEL ..........................................................................................
xiii
DAFTAR GAMBAR .....................................................................................
xiv
DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................
xv
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ..............................................................
1
B. Rumusan Masalah .......................................................................
5
C. Tujuan dan Kegunaan .................................................................
6
D. Metode Penelitian .......................................................................
7
E. Batasan Masalah .........................................................................
10
F. Penelitian Terdahulu ...................................................................
10
G. Penegasan Istilah .........................................................................
14
H. Sistematika Penulisan .................................................................
15
xi
BAB II LANDASAN TEORI A. Sistem Pengendalian Intern .........................................................
17
B. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) ................................................
27
C. Pembiayaan ...............................................................................
33
D. Pembiayaan Musyarakah .........................................................
37
BAB III LAPORAN OBYEK A. Gambaran Umum ........................................................................
43
B. Pembiayaan Musyarakah di KJKS BMT Tumang Cabang Cepogo.........................................................................................
65
BAB IV ANALISIS A. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pembiayaan Musyarakah di KJKS BMT Tumang Cabang Cepogo................
69
B. Analisis Sistem Pengendalian Intern pada Pembiayaan Musyarakah di KJKS BMT Tumang Cabang Cepogo ...............
88
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan .................................................................................
95
B. Saran ............................................................................................
96
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................
99
LAMPIRAN
xii
DAFTAR TABEL
Tabel 3. 1
Halaman Susunan Pengurus dan Pengawas KJKS BMT Tumang...................
xiii
59
DAFTAR GAMBAR
Halaman 2. 1
Skema Pembiayaan Musyarakah.........................................................
40
3. 1
Struktur Organisasi KJKS BMT Tumang............................................
48
4. 1
Bagan Prosedur Permohonan Pembiayaan..........................................
74
4. 2
Bagan Prosedur Persetujuan Pembiayaan............................................
75
4. 3
Bagan Prosedur Akad Pembiayaan......................................................
76
4. 4
Bagan Prosedur Realisasi Dana Pembiayaan......................................
77
4. 5
Bagan Prosedur Pencatatan Akuntansi................................................
78
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2
: Lembar Konsultasi
Lampiran 3
: Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 4
: Satuan Kredit Kerja
Lampiran 5
: Formulir Permohonan Pembiayaan
Lampiran 6
: Formulir Pendaftaran Anggota BMT Tumang
Lampiran 7
: Formulir Pengajuan Pembiayaan
Lampiran 8
: Surat Akad Parjanjian Pembiayaan
Lampiran 9
: Slip dan Kuitansi Pembiayaan
Lampiran 10 : Lembar Hasil Survei Lampiran 11 : Surat Pernyataan Menjaminkan Lampiran 12 : Surat Kuasa Menjual Lampiran 13 : Surat Tanda Terima dan Pengambilan Jaminan Lampiran 14 : Kartu Pembiayaan
xv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu Negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil. Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh karena itu peranan perbankan dalam suatu negara sangat penting. Tidak ada suatu negarapun yang hidup tanpa memamfaatkan lembaga keuangan (Siamat, 1995: 47). Indonesia memiliki beragam bentuk lembaga keuangan. Lembaga tersebut dapat berupa lembaga keuangan bank dan non bank. Misalkan bank secara umum, asuransi, koperasi, dan sebagainya. Kini banyak bermunculan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan kopersi syariah (BMT) di Indonesia yang beroperasi berdasarkan syariat Islam sejak dikemukakan fatwa tentang haramnya bunga bank. Lembaga Keuangan Syariah tidak menerapkan sistem bunga, melainkan dengan sistem bagi hasil. Di Indonesia, bank syariah pertama kali didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun mengalami perkembagan yang cukup lambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Pada periode 1992-
1
2
1998 hanya ada satu Bank Syariah, kemudian pada tahun 2005 bartambah 20 Bank Syariah, yaitu 3 Bank Umum Syariah, dan 17 unit Bank Syariah. Selain itu jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah. Dua fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan perbankan syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Praktik pembiayaan yang sebenarnya dijalankan oleh lembaga keuangan Islami adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau syirkah dan pembiayaan berakad/sistem jual-beli atau bai’ (Muhammad, 2002: 259). Lahirnya undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang merupakan hasil revisi dari undang-undang nomor 7 tahun 1998, yang berbunyi ”pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” (undang-undang 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 2). Hal tersebut merupakan kesungguhan pemerintah dalam memperdayakan sistem perbankan syariah di Indonesia. Masyarakat membutuhkan lembaga keuangan syariah yang tidak hanya berorientasi dalam hal bisnis, tetapi juga sosial. Tentunya bukan lagi dalam bentuk bank syariah, karena pada umumnya lembaga keungan dalam bentuk bank lebih berorientasi dalam hal bisnis dan sulit menjangkau pemenuhan
3
kebutuhan pengusaha mikro/kecil. Salah satu lembaga keuangan syariah alternatifnya adalah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang berupaya untuk tidak hanya berpihak pada perolehan keuntungan oleh pemilik modal saja. Tetapi juga mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata. Lembaga keuangan syariah ini juga berfungsi untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan dana yang pada umumnya dalam menjalankan usaha mikro/kecil. Dalam pendirian maupun operasional BMT tidak hanya melibatkan golongan-golongan tertentu namun dari semua kalangan masyarakat tanpa ada batasan ekonomi, sosial maupun agama. Semua golongan masyarakat dapat berperan serta dalam pembangunan lembaga keuangan syariah yang dapat bermanfaat bagi semua kelompok masyarakat secara merata bahkan dari kelompok masyarakat serta pengusaha kecil sekalipun. Peran BMT dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil di lingkungannya merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional. Bank yang diharapkan mampu menjadi perantara keuangan ternyata hanya mampu bermain pada level menengah atas. Sementara lembaga keuangan non formal yang notabenenya mampu menjangkau pengusaha mikro, tidak mampu menjangkau kapitalisasi usaha kecil. Maka BMT diharapkan tidak terjebak pada dua kutub sistem ekonomi yang berlawanan tersebut (Ridwan, 2004: 73). Salah satu peran BMT dalam masyarakat yaitu sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan atau sering disebut
4
dengan pembiayaan. Salah satu jenis pembiayaan yang ada dalam BMT adalah pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan dengan pola investasi dimana kadua belah pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama (Antonio, 2001: 90). Pembiayaan musyarakah pada umumnya merupakan salah satu jenis pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat. Maka dalam penyaluran pembiayaan musyarakah juga dibutuhkan sistem operasional yang baik agar tidak terjadi segala macam kesalahan ataupun penyelewengan. Sistem pengendalian intern, mungkin menjadi salah satu aspek penting dalam suatu perusahaan. Begitu pula dalam pembiayaan musyarakah pada BMT, sistem pengendalian intern sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan resiko pembiayaan yang tidak diharapkan. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2008: 163). BMT Tumang merupakan lembaga keuangan syariah yang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dalam hal simpanan maupun pembiayaan. Perkembangan BMT Tumang cukup pesat yang mana sampai saat ini telah memilliki 6 kantor cabang yang tersebar di beberapa wilayah. Dalam hal pembiayaan, KJKS BMT Tumang cukup mempunyai potensi cukup tinggi. Terlebih lagi pembiayaan musyarakah yang merupakan salah
5
satu jenis pembiayaan paling diminati masayarakat. Maka dibutuhkan sistem pengendalian intern yang baik untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kegagalan yang dapat merugikan pihak KJKS BMT Tumang yang berperan sebagai shahibul maal maupun pihak nasabah yang berperan sebagai mudharib. Berdasarkan
latar
belakang
tersebut
dan
pentingnya
sistem
pengendalian intern dalam setiap kegiatan perusahaan, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul : “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pembiayaan Musyarakah Di KJKS BMT Tumang Cabang Cepogo”. B. Rumusan Masalah Menilik latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah terkait yang akan digunakan penulis sebagai bahan penelitian Tugas Akhir adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana prosedur Pembiayaan musyarakah di KJKS BMT Tumang cabang Cepogo? 2. Bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pembiayaan musyarakah di KJKS BMT Tumang cabang Cepogo? 3. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pembiayaan musyarakah telah diterapkan secara efektif di KJKS BMT Tumang cabang Cepogo?
6
C. Tujuan dan Kegunaan Berdasarkan rumusan masalah yang tersusun dan tersebut, maka dapat disebutkan mengenai tujuan penelitian ini, antara lain : 1. Untuk mengetahui prosedur Pembiayaan musyarakah di KJKS BMT Tumang cabang Cepogo. 2. Untuk
mengetahui
Sistem
Pengendalian
Intern
Pembiayaan
musyarakah di KJKS BMT Tumang cabang Cepogo. 3. Untuk mengetahui keefektifan Sistem Pengendalian Intern Pembiayaan musyarakah di KJKS BMT Tumang cabang Cepogo.
Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan juga dapat memberikan banyak manfaat, baik bagi KJKS BMT Tumang, bagi penulis, bagi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, maupun bagi pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan yaitu : 1. Bagi KJKS BMT Tumang Dari hasil penelitian, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam sistem pengendalian intern yang telah diterapkan sebelumnya. 2. Bagi Pembaca a. Diharapkan
dengan
adanya
penelitian
ini
dapat
menambah
pengetahuan yang lebih mendalam mengenai sistem pengendalian intern pada pembiayaan musyarakah. b. Sebagai salah satu bahan referensi, khususnya yang tertarik pada bidang keuangan syariah.
7
3. Bagi Penulis a.
Untuk prasarat kelulusan diploma pada Program Studi DIII Perbankan Syariah di STAIN Salatiga.
b.
Memberikan pengetahuan dan informasi lebih luas untuk disesuaikan serta dipadukan dengan pengetahuan teori yang didapat di bangku kuliah.
4. Bagi STAIN Salatiga a.
Memperkenalkan
STAIN
Salatiga
kepada
masyarakat
luar
khususnya Program Studi Perbankan Syariah. b.
Sebagai tambahan referensi literatur serta informasi khususnya bagi mahasiswa STAIN Salatiga Program Studi Perbankan Syariah.
D. Metode Penelitian 1. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian
ini
dilakukan
untuk
mengetahui
penerapan
sistem
pengendalian intern pada pembiayaan musyarakah di KJKS BMT Tumang
Cabang Cepogo. 2. Jenis penelitian Jenis penelitian atau penulisan dalam tugas akhir ini menggunakan pendekatan kualitatif, karakteristik penelitian kualitatif yaitu penelitian yang hasil analisisnya berupa kata-kata yang dirancang secara deskriptif. Penjelasannya bukan berupa angka ataupun dengan penghitungan statistik, namun menggunakan paragraf-paragraf penjelas.
8
Menurut Daymon (2008: 7-9) karakteristik penelitian kualitatif yaitu: a. Kata, berfokus pada kata bukan angka. b. Keterlibatan peneliti, peneliti terlibat dekat dengan hal-hal yang diteliti. c. Sudut pandang partisipan, menyelidiki dan menyajikan berbagai perspektif subjektif para partisipan. d. Riset skala kecil, mengeksplorasi penelitian secara terperinci. e. Fokus yang holistik, tidak hanya terpaku pada satu atau dua variabel, tetapi lebih luas cakupannya. f. Fleksibel, tidak hanya meneliti topik, tetapi juga menyelidiki hal baru yang diungkapkan informan tentang pemahaman mereka. g. Proses, menangkap proses yang berlangsung dari waktu ke waktu. h. Latar alami, dilakukan di lingkungan alami tempat orang berada. i. Induktif ke deduktif, mendapatkan gagasan dari hasil mengumpulkan dan meneliti data. 3. Jenis data yang dibutuhkan Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data data primer yang menurut Supranto (2002: 20-21) yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi langsung melalui objeknya, dan data sekunder yang menurut Daymon (2008) yaitu data yang diperoleh dari dokumen, buku-buku dan arsip-arsip yang berkaitan dengan topik data yang akan diteliti.
9
Menurut Uma Sekaran (2006), data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data primer dapat diperoleh dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan karyawan dan staff BMT Tumang cabang Cepogo untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan. Data sekunder merupakan jenis data yang tidak bisa diabaikan begitu saja, dilihat dari sumber data, data sekunder dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. 4. Metode pengumpulan data a.
Metode Wawancara Sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh
informasi
dari
narasumber
yang
diwawancarai.
Wawancara dilakukan penulis kepada pengelola bagian pembiayaan dan pihak lain yang terkait dengan pembiayaan musyarakah di BMT Tumang untuk menggali informasi mengenai pembiayaan musyarakah di BMT Tumang. b.
Metode Observasi Peneliti terlibat secara langsung dengan objek penelitian. Di sini penulis ikut dalam proses pengumpulan kelengkapan data yang diperlukan. Observasi yang akan dilakukan yaitu mengamati kegiatan Lembaga Keuangan Syariah secara langsung pada saat melakukan praktik magang di BMT Tumang.
10
c.
Metode Studi Pustaka Metode ini dilakukan dengan cara membaca buku referensi, buku panduan maupun literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang ada, sehingga akan membentu dalam proses penelitian.
d. Analisa dokumen Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. E. Batasan Masalah Terkait dengan luasnya lingkup permasalahan dan waktu serta keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan berkaitan dengan pembiayaan musyarakah, maka untuk memudahkan analisa dalam tugas akhir ini penelitian dibatasi pada pelaksanaan prosedur pembiayaan musyarakah dan penerapan unsur sistem pengendalian intern dalam pembiayaan musyarakah sampai dengan tahap realisasi dana pembiayaan di KJKS BMT Tumang cabang Cepogo. F. Penelitian Terdahulu Terkait dengan tugas akhir akan yang diteliti oleh penulis, ada beberapa telaah pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dibuat sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan maupun pembeda bagi penelitian ini. Penelitian mengenai pengendalian intern telah dilakukan oleh Azizah pada tahun 2005, dalam tugas akhirnya yang berjudul “Internal control Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan pada USP Swamitra Mekar
11
Ungaran”, yang mengemukakan bahwa internal control menunjukkan suatu perusahaan untuk mencegah terjadinya kesalahan yang fatal dalam lembaga tersebut. Dalam perusahaan laporan dapat dilihat apakah mengalami laba atau rugi, perusahaan tersebut melihat apakah dalam laporan tersebut sudah benar atau belum. Kebenaran dapat dilihat dengan data yang dilaporkan dan telah diaudit minimal oleh internal control. Ini menunjukkan salah satu kegunaan internal control perusahaan. Penelitian mengenai penerapan pengendalian internal telah dilakukan oleh Renata Cynthiadevi pada tahun 2008 dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengendalian Intern Atas Sistem Penggajian PT. Gerbang Tata Gemilang”, yang mengemukakan bahwa keterbatasan pengendalian intern suatu entitas, meliputi kesalahan dalam pertimbangan, gangguan, kolusi, pengabaian dalam manajemen, serta biaya lawan manfaat yang sebisa mungkin semua hal tersebut harus dihindari demi kelancaran penerapan pengendalian intern. Penelitian ini jelas berbeda dengan yang akan diteliti oleh penulis, selain perbedaan lokasi, juga topik masalah yang disoroti. Penelitian berikutnya mengenai sistem pengendalian intern juga telah dilakukan oleh Maulia Fitriasih pada tahun 2010, dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Sistem Pengendalian Intern Atas Pembiayaan Konsumen Dalan Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR iB) Pada KCP BRI Syariah Di Bangkalan”, yang menerangakan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern pada pemberian kredit di KCP BRI Syariah di
12
Bangkalan dapat dibilang sudah efektif yaitu dilihat dari segi elemen Sistem Pengendalian Intern yang telah diterapkan baik. Skripsi tersebut mengacu pada sistem pengendalian intern pada Kredit Kepemilikan Rumah (KPR iB), sedangkan disini penulis lebih menekankan pada pengendalian intern dari pembiayaan yang menerapkan pola investasi. Penelitian mengenai sistem pengendalian intern yang telah dilakukan oleh Ruzanna Amanina pada tahun 2011, dalam skripsinya yang berjudul “Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit Mikro (Studi Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Majapahit Semarang)”, menyatakan bahwa Pengujian kepatuhan dilakukan terhadap sistem pengendalian intern dengan menggunakan metode fixed sample size. Penentuan jumlah sampel yang dipilih menggunakan bantuan tabel angka random, menetapkan tingkat keandalan (reliability level) 95% dan batas ketepatan tertinggi yang diharapkan (Desired Upper Precission Limit/ DUPL) 5%. Hasil yang diperoleh dari pengujian kepatuhan ini adalah jumlah batas ketepatan yang dicapai (Achieved Upper Precission Limit / AUPL) sebesar 3%. Dari hasil tersebut, AUPL lebih kecil atau sama dengan DUPL, maka pengendalian intern yang ada dikatakan efektif. Skripsi ini menekankan pada metode fix sample size dalam analisis sistem pengendalian internnya. Penelitian lain mengenai sistem pengendalian intern juga dilakukan oleh Andrian Budi Prasetyo pada tahun 2011, dalam skripsinya yang berjudul “Kualitas Prosedur Pengendalian Internal : Antecedents Dan Pengaruh Moderating Pada Keadilan Organisasional Dan Kecurangan Pegawai”,
13
yang mengungkapkan bahwa bahwa pada model pertama mengungkapkan bahwa kualitas prosedur pengendalian internal memberikan pengaruh moderating terhadap hubungan antara persepsi keadilan organisasional dengan kecurangan pegawai. Kemudian pada model kedua menunjukkan bahwa tiga faktor organisasional yaitu: lingkungan etika perusahaan, aktivitas internal audit dan pelatihan manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap kualitas prosedur pengendalian internal. Skripsi ini mengacu pada pembahasan mengenai prosedur pengendalian intern. Dalam Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (2012), dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Pada Perbankan Di Kota Banda Aceh”, mengemukakan bahwa dalam rangka peningkatan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance perusahaan perlu dilakukan peningkatan pengendalian intern. Hal tersebut didukung oleh temuan secara deskriptif oleh BPK-RI bahwa tingkat pengendalian intern relatif belum maksimal (RKAP PT. Bank BPD Aceh Tahun Buku 2007 Dan 2008 di Banda Aceh). Setelah dilakukan pengujian dan analisis data dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada perbankan di Kota Banda Aceh. Penelitian berikutnya mengenai sistem pengendalian intern dilakukan oleh Lidia Purnamasari pada tahun 2012, dalam tugas akhirnya yang berjudul “Sistem Pengendalian Intern Penggajian pada BMT ANDA Salatiga”, yang
14
mengemukakan bahwa prosedur penggajian di BMT ANDA Salatiga sederhana dan dikatakan baik, serta mudah dipahami. Sistem pengendalian intern yang meliputi unsur-unsur pengendalian intern sudah baik, hanya saja perlu pembenahan dalam hal pegawai yang masih merangkap beberapa bagian tugas agar operasional lebih efisien. Berdasarkan telaah pustaka yang telah dipaparkan di atas, sejauh pengatahuan penulis penelitian tentang “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pembiayaan Musyarakah Di KJKS BMT Tumang Cabang Cepogo” belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Perbedaan judul penelitian ini dengan
penelitian
sebelumnya
yaitu
dengan
menganalisis
Sistem
pengendalian intern dalam pembiayaan musyarakah di KJKS BMT Tumang Cabang Cepogo. G. Penegasan Istilah Berikut pengertian dari istilah-istilah yang terkait dengan penelitian ini, yaitu: 1. Clerical operation merupakan kegiatan yang terstruktur berdasrkan urutan tertentu, seperti menulis, mengamati, memahami, dan seterusnya sesuai dengan hal yang bersangkutan dengan materi sebelumnya. 2. Defisit unit yaitu pihak yang dikatakan kekurangan dana, dan membutuhkan dana untuk menjalankan suatu kegiatan usaha.
3. Mark-up yaitu keuntungan dari suatu usaha atau suatu kerjasama dalam hal bisnis, atau kegiatan ekonomi lainnya.
15
4. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program. Memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. 5. Management Oversight adalah pengawasan yang dilakukan oleh manajemen kepada anggota menejemen yang menjalankan operasional perusahaan. 6. Surprised audit yaitu pemeriksaan mendadak yang dilakukan auditor kepada karyawan perusahaan yang dimaksud agar selalu bekerja dengan baik meski tanpa adanya pengawasan. H. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan merupakan uraian mengenai hal-hal yang akan dilaporkan bab demi bab, dari bab rencana laporan penelitian diperoleh gambaran yang berurutan dan saling terkait. Adapun rancangan sistematika penulisan laporan penelitian adalah sebagai berikut: Bab I (Pendahuluan), dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dan berhubungan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, metodologi laporan tugas akhir, batasan masalah, penelitian terdahulu, penegasan istilah, serta sistematika penulisannya. Bab II (Landasan Teori), berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dan pembiayaan musyarakah. Bab III (Laporan Obyek), menjelaskan tentang gambaran umum dan sejarah berdirinya KJKS BMT Tumang, visi dan misi, struktur organisasi,
16
data deskriptif mengenai sistem pengendalian intern dan pembiayaan musyarakah, serta data deskriptif lain terkait dengan objek tersebut. Bab IV (Analisis), berisi tentang studi analisis hasil penelitian mengenai pembiayaan musyarakah pada KJKS BMT Tumang dan evaluasi sistem pengendalian intern pembiayaan musyarakah pada KJKS BMT Tumang. Bab V (Penutup), mengemukakan tentang kesimpulan dan saran.
BAB II LANDASAN TEORI
A. Sistem Pengendalian Intern 1. Pengertian Sistem, Prosedur, dan Sistem Akuntansi Sistem mempunyai peranan besar terhadap keberhasilan suatu perusahaan. Dengan sistem yang baik maka kinerja perusahaan akan lebih teratur dan dapat dikoordinir sehingga dapat memperkecil kemungkinan adanya berbagai kesalahan ataupun penyelewengan dalam perusahaan. Suatu sistem diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk membentuk jaringan kerja yang sistematis dan terorganisir. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulangulang (Mulyadi, 2001: 5). Suatu sistem tersusun dan terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal. Kegiatan klerikal (clerical operation) ini meliputi menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode,
mendaftar,
memilih
(mensortasi),
memindahkan,
dan
membandingkan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencatat informasi
17
18
akuntansi ke dalam buku jurnal, buku besar dan laporan keuangan yang dibutuhkan pihak yang berkepentingan. Baridwan (2005: 3), dalam buku yang berjudul “Sistem Akuntansi”, menjelaskan bahwa prosedur adalah suatu urutan pekerjaan kerani (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. Menurut Settler dalam Mulyadi (2001: 4), bahwa sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kegiatan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditor, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil. Dari definisi sistem akuntansi tersebut, unsur sistem akuntansi pokok adalah: a. Formulir;
d. Buku Pembantu;
b. Jurnal;
e. Laporan Keuangan
c. Buku Besar;
19
2. Pengertian Sistem Pengendalian Intern a. Menurut IAI yang dikutip Sukrisno Agus (2004: 79) : Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : 1) Keandalan pelaporan keuangan 2) Efektivitas dan efisiensi operasi 3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. b. Menurut Jogiyanto (2000: 373) dari AICPA (American Institute of Certified Public Accountant) yaitu : Pengendalian intern meliputi struktur suatu organisasi dan semua metode-metode yang terkoordinir serta ukuran-ukuran yang ditetapkan di dalam suatu perusahan untuk tujuan menjaga keamanan harta milik perusahaan, mmeriksa ketepatan dan kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi kegiatan dan mendorong ditaatinya kebijaksanaan-kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan. c. Menurut Mulyadi (2001: 165) Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen
20
Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa sistem pengendalian intern adalah suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi,
mendorong
efisiensi,
dan
membantu
mendorong
dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Hasil dari Laporan Jurnal Akutansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Pada Perbankan Di Kota Banda Aceh menyatakan bahwa terdapat 5 elemen sistem pengendalian intern yang diatur daBank Indonesia Lamp. SE No.5/22/DPNP 2003. Lima elemen utama yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian (Management Oversight and Control Culture), Identifikasi dan Penilaian Risiko (Risk Recognition and Assessment), Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (Control Activities and Segregation of Duties), Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi (Accountancy, Information and Communication), serta Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan (Monitoring Activities and Correcting Deficiencies).
21
3. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Terdapat beberapa tujuan dari pengendalian intern antara lain (Mulyadi, 2001: 163): a. Menjaga kekayaan organisasi Kekayaan milik perusahaan dapat dicuri atau disalah-gunakan jika kekayaan
tersebut
tidak
dilindungi
dengan
dilaksanakannya
pengendalian intern. b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi Pengendalian intern ini dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan
data
akuntansi
yang
akan
menghasilkan
informasi keuangan yang teliti dan handal. c. Mendorong efisiensi Sistem pengendalian intern dalam suatu perusahaan bertujuan untuk menghindarkan pengulangan kerja yang tidak perlu dan pemborosan dalam seluruh aspek usaha serta mencegah penggunaan sumber daya secara tidak efisien. d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dengan adanya sistem pengendalian intern yang dilaksanakan dalam perusahaan
akan
memberikan
jaminan
yang
memadai
agar
kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh manajemen dipatuhi oleh karyawan.
22
4. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Untuk menciptakan sistem pengendalian intern yang baik dalam perusahaan maka ada empat unsur pokok yang harus dipenuhi antara lain (Mulyadi, 2001: 166): a. Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional secara Tegas Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini: 1) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk menyimpan aktiva perusahaan. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan. 2) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap transaksi.
23
b. Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan yang Memberikan Perlindungan yang Cukup terhadap Kekayaan, Utang, Pendapatan, dan Biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. c. Praktik yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Setiap Unit Organisasi. Cara-cara yang umum dalam menciptakan praktik yang sehat adalah: 1) Penggunaan
tercetak
yang
pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan
oleh
yang
berwenang.
alat
untuk
transaksi,
maka
memberikan
formulir
bernomor
Karena formulir otorisasi
urut
merupakan
terlaksananya
pengendalian pemakaiannya dengan menggunakan nomor urut tercetak,
akan
dapat
menetapkan
pertanggungjawaban
terlaksananya transaksi. 2) Pemeriksaan
mendadak (surprised audit).
Pemeriksaan
mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. Jika dalam suatu organisasi dilaksanakan pemeriksaan mendadak terhadap kegiatan-kegiatan pokoknya, hal ini akan mendorong
karyawan
melaksanakan
dengan aturan yang telah ditetapkan.
tugasnya
sesuai
24
3) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. 4) Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga independensi tugasnya,
pejabat
dalam
melaksanakan
sehingga persekongkolan di antara mereka dapat
dihindari. 5) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Karyawan kunci perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang menjadi haknya. Selama cuti, jabatan karyawan yang bersangkutan digantikan untuk sementara oleh pejabat lain, sehingga seandainya terjadi kecurangan dalam departemen yang bersangkutan, diharapkan dapat diungkap oleh pejabat yang menggantikan untuk sementara tersebut. 6) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya. 7) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektifitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain. Unit organisasi ini disebut satuan pengawas intern atau staf pemeriksa intern. Adanya satuan pengawas intern dalam perusahaan akan menjamin efektifitas unsur-unsur sistem pengendalian intern, sehingga kekayaan perusahaan akan
25
terjamin
keamanannya
dan
data
akuntansi
akan
terjamin keandalannya. d. Karyawan yang Mutunya sesuai dengan Tanggung Jawabnya. Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Untuk mencapai tujuan sistem pengendalian intern dalam kegiatan operasionalnya diperlukan karyawan yang jujur dan kompeten dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya serta dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien. Untuk mendapatkan karyawan seperti yang dijelaskan diatas dapat dilakukan dengan cara : 1) Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. Program yang baik dalam seleksi calon karyawan akan menjamin diperolehnya karyawan yang memiliki kompeten sesuai jabatan yang akan didudukinya. 2) Pengembangan karyawan
pendidikan
perusahaan,
pekerjaannya.
karyawan
sesuai
selama
tuntutan
menjadi
perkembangan
26
5. Prisip-prinsip Sistem Pengendalian Intern Untuk dapat mencapai tujuan pengendalian akuntansi, suatu sistem harus memenuhi enam prinsip dasar pengendalian intern yang meliputi (Hartadi, 1999: 130) : a. Pemisahan fungsi Tujuan utama pemisahan fungsi untuk menghindari dan pengawasan segera atas kesalahan atau ketidakberesan. Adanya pemisahan fungsi untuk dapat mencapai suatu efisiensi pelaksanaan tugas. b. Prosedur pemberian wewenang Tujuan prinsip ini adalah untuk menjamin bahwa transaksi telah diotorisir oleh orang yang berwenang. c. Prosedur dokumentasi Dokumentasi
yang layak
penting untuk
menciptakan sistem
pengendalian akuntansi yang efektif. Dokumentasi memberi dasar penetapan
tanggungjawab
untuk
pelaksanaan
dan
pencatatan
akuntansi. d. Prosedur dan catatan akuntansi Tujuan pengendalian ini adalah agar dapat disiapkannya catatancatatan akuntansi yang teliti secara cepat dan data akuntansi dapat dilaporkan kepada pihak yang menggunakan secara tepat waktu. e. Pengawasan fisik Berhubungan dengan penggunaan alat-alat mekanis dan elektronis dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi.
27
f. Pemeriksaan intern secara bebas Menyangkut pembandingan antara catatan asset dengan asset yang betul-betul ada, menyelenggarakan rekening-rekening kontrol dan mengadakan perhitungan kembali penerimaan kas. Ini bertujuan untuk mengadakan pengawasan kebenaran data. B. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 1. Sejarah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Konsep BMT sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah saw yang dikenal dengan nama bait al-maal dan berfungsi sebagai pengelola dana amanah dan harta rampasan perang (ghanimah) pada masa awal islam, yang diberikan kepada yang berhak dengan pertimbangan kemaslahatan umat. Namun secara konkrit pelembagaan Baitul Maal baru dilakukan pada masa Umar Bin Khattab, ketika kebijakan pendistribusian dana yang terkumpul mengalami perubahan. Lembaga Baitul Maal itu berpusat di ibu kota Madinah dan memiliki cabang di profinsi-profinsi wilayah Islam. Di Indonesia sendiri, sejarah BMT dimulai tahun 1984 yang dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Sedangkan BMT secara resmi sebagai lembaga keuangan syariah dimulai dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 1992
28
tentang Perbankan yang mencantumkan kebebasan penentuan imbalan dan sistem keuangan bagi hasil. Juga dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 yang memberikan batasan tegas bahwa bank diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip bagi hasil. Maka mulailah bermunculan perbankan yang menggunakan sistem syari’ah, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Munculnya BMT sebagai lembaga mikro keuangan Islam yang bergerak pada sektor riil masyarakat bawah dan menengah adalah sejalan dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Karena BMI sendiri secara operasional tidak dapat menyentuh masyarakat kecil ini, maka BMT menjadi salah satu lembaga mikro keuangan Islam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Definisi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Baitul Mal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti rumah, dan almaal yang berarti harta. Jadi secara etimologis (ma’na lughawi) Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta (Dahlan, 1999). Adapun secara terminologis (ma’na ishtilahi), sebagaimana uraian Abdul Qadim Zallum (1983) dalam kitabnya Al Amwaal Fi Daulah Al Khilafah, Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.
29
y‰ΖÏã îöyz àM≈ysÎ=≈¢Á9$# àM≈uŠÉ)≈t7ø9$#uρ ( $u‹÷Ρ‘‰9$# Íο4θuŠysø9$# èπuΖƒÎ— tβθãΖt6ø9$#uρ ãΑ$yϑø9$#... ∩⊆∉∪ WξtΒr& îöyzuρ $\/#uθrO y7În/u‘ “...harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan...”(QS. Al-Kahfi : 46) Dengan demikian, Baitul Maal dengan makna seperti ini mempunyai pengertian sebagai sebuah lembaga atau pihak (al-jihat) yang menangani harta negara, baik pendapatan maupun pengeluaran. Namun demikian, Baitul Maal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara (Zallum: 1983). Pada saat ini BMT diartikan sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prokarya dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada system ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan. 3. Tujuan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) BMT didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
30
Anggota harus diberdayakan (empowering) supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat mennjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya (Ridwan, 2004: 128). 4. Prinsip dan Produk Inti Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Baitul Maal wat Tamwil sebenarnya merupakan dua kelembagaan yang menjadi satu,yaitu lembaga Baitul Maal dan lembaga Baitut Tamwil yang masing-masing keduanya memiliki prinsip dan produk yang berbeda meskipun memiliki hubungan yang erat antara keduanya dalam menciptakan kondisi perekonomian yang merata dan dinamis (Yunus, 2009: 33). Secara ringkas P3UK (1994) menerangkan prinsip dan prduk inti Baitul Maal wat Tamwil sebagai berikut: a. Prinsip dan Produk Inti Baitul Maal Baitul Maal memiliki prinsip sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang berhak untuk menerimanya. Maka dapat diungkapkan mengenai produk inti dari Baitul Maal terdiri atas: 1) Produk Penghimpunan Dana Baitul Maal menerima dan mencari dana berupa zakat, infaq, dan shadaqah. Selain itu Baitul Maal juga menerima dana
31
berupa sumbangan, hibah ataupun wakaf serta dana-dana yang bersifat sosial. 2) Produk Penyaluran Dana Penyaluran dana-dana dari Baitul Maal harus bersifat spesifik, yang mana terbagi atas dana yang bersumber dari zakat dan dana di luar zakat. Sarana penyaluran dana zakat sudah ditetapkan dalam al-Qur’an, yaitu kepada 8 (delapan) ashnaf antara lain: faqir, miskin, amiliin, mu’allaf, fisabilillah, ghorimin, hamba sahaya dan musyafir. Sedangkan dana di luar zakat dapat digunakan untuk pengembangan usaha orang-orang miskin, pembangunan lembaga pendidikan, masjid maupun biaya-biaya operasional kegiatan sosial lainnya (termasuk di dalamnya untuk kepentingan kafir dhimmi, yang rela dengan pemerintahan Islam). b. Prinsip dan Produk Inti Baitut Tamwil Ada 3 (tiga) prinsip yang dapat dilaksanakan oleh BMT dalam fungsinya sebagai Baitut Tamwil, yaitu: Prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dengan mark-up, dan prinsip non profit. Maka dapat disebutkan produk inti dari BMT sebagai Baitut Tamwil adalah sebagai berikut: 1) Produk Penghimpunan Dana Produk penghimpunan dana dalam Baitut Tamwil berupa jenis simpanan yang dihimpun oleh BMT sebagai sumber dana yang
32
kelak akan disalurkan kepada usaha-usaha produktif. Jenis simpanan tersebut antara lain: al-wadiah, al-mudharabah, dan amanah. 2) Produk Penyaluran Dana Produk penyaluran dana Baitut Tamwil merupakan bentuk pola pembiayaan yang merupakan kegiatan BMT dengan harapan dapat memberikan penghasilan. Pola pembiayaan tersebut adalah: Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil, dan Pembiayaan Qardhul Hasan. 5. Peraturan Hukum Terkait BMT BMT berasaskan Pancasila & Undang-undang Dasar 1945 serta berlandaskan
syariat
Islam,
keimanan,
keterpaduan
(kaffah),
kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Secara
hukum
BMT
berpayung
pada
koperasi
tetapi
sistem
operasionalnya tidak jauh berbeda dengan bank syari’ah sehingga produkproduk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di bank syari’ah. Karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KEP.MEN. No. 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa
33
Keuangan Syariah (KJKS). Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah). C. Pembiayaan 1.
Definisi Pembiayaan Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihakpihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagai menjadi: a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi (Antonio, 2001: 160): 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (1) peningkatan produksi, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barangbarang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis diguna-kan untuk dipakai memenuhi kebutuhan.
34
2.
Unsur Pembiayaan Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur – unsur yang direkatkan menjadi satu. a.
Kepercayaan Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar – benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan dengan penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah.
b. Kesepakatan Kesepakatan antara si pemohon dengan pihak bank. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing – masing yang
kemudian
dituangkan
dalam
akad
pembiayaan
dan
ditandatangani kedua belah pihak. c.
Jangka Waktu Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu,
jangka
waktu
ini
mencakup
masa
pengembalian
maka
pengembalian
pembiayaan yang telah disepakati. d. Resiko Akibat
adanya
tenggang
waktu,
pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu
35
pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko disengaja, maupun risiko yang tidak disengaja. e.
Balas Jasa Dalam Bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil.
3.
Tujuan Pembiayaan Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.
4.
Fungsi Pembiayaan Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :
36
a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional c. karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional. d. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. e. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini pembiayaan untuk pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur. f. Meningkatkan jumlah barang dan jasa. g. Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat produksi dalam negeri dengan fasilitas kredit yang jelas akan menghemat devisa negara (Antonio, 2001: 166). 5.
Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan Prinsip 5C+IS merupakan prinsip yang paling umum diterapkan dalam pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah: 1. Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil jaminan. 2. Capacity artinya analisis terhadap kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
37
3. Capital artinya seberapa besar modal yang diperlukan peminjam. 4. Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. 5. Condition artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak (Muhammad, 2002: 261). 6. Syari’ah artinya penelitian dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang dilakukan benar-banar usaha yang tidak melanggar syariah. Prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan dalam bermuamalah meliputi: maisyir, gharar, riba, haram dan bathil.
D. Pembiayaan Musyarakah 1. Pengertian Dibawah ini adalah beberapa pengertian musyarakah dari beberapa sumber yang digunakan sebagai acuan, yaitu: a. Musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masingmasing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001: 90). b. Musyarakah merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi
berdasarkan
nishbah
yang
disepakati
sebelumnya,
38
sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha (Susanto, 2008: 265-267).
2. Landasan Syariah a. Al-Qur’an
..... 4 Ï]è=›W9$# ’Îû â!%Ÿ2uà° ôΜßγsù .... “....Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.....” (Q.S. AnNisaa’: 12)
tÏ%©!$# āωÎ) CÙ÷èt/ 4’n?tã öΝåκÝÕ÷èt/ ‘Éóö6u‹s9 Ï!$sÜn=èƒø:$# zÏiΒ #ZÏVx. ¨βÎ)uρ ...... ....... ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#θè=Ïϑtãuρ (#θãΖtΒ#u “........dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh......” (Q.S. Shaad: 24)
b. Al-Hadist “Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah). 3. Jenis Musyarakah Secara umum, musyarakah terbagi menjadi dua jenis, yaitu: a. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga
39
akhir masa akad. Maksud dari musyarakah permanen adalah syirkah uqud yang terbagi menjadi empat jenis, yaitu: 1) Inan, yaitu usaha bersama (kongsi) dimana modal dan keahlian yang diberikan tidak sama 2) Mufawadhah, yaitu usaha bersama dimana modal dan keahlian yang diberikan sama jumlah dan kualitasnya 3) Abdan, yaitu usaha bersama dimana modal yang diberikan adalah keahlian/ tenaga 4) Wujuh, yaitu usaha bersama dimana modal yang diberikan adalah nama baik b. Musyarakah
menurun
(musyarakah
mutanaqishah)
adalah
musyarakah dengan ketentuan bagian dana entitas akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian dana entitas akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.
40
4. Skema Al Musyarakah Siklus Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah/BMT
Gambar 2.1.Skema Pembiayaan Musyarakah 5. Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah Dibawah ini adalah beberapa rukun dan syarat dalam pembiayaan musyarakah yang dimuat dalam fatwa DSN-MUI No. 8 tentang musyarakah: a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. d. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) 1) Modal
41
i. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. ii. Para
pihak
tidak
boleh
meminjam,
meminjamkan,
menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. iii. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan,
namun
untuk
menghindari
terjadinya
penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. 2) Kerja i. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah
merupakan
syarat.
Seorang
mitra
boleh
melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. ii. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masingmasing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. 3) Keuntungan Keuntungan
harus
dikuantifikasi
dengan
jelas
untuk
menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
42
4) Kerugian Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. e. Biaya Operasional dan Persengketaan 1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 6. Mekanisme pembiayaan Musyarakah Pada sisi pembiayaan, akad musyarakah dapat diterapkan pada beberapa hal, diantaranya adalah: a. Musyarakah Permanen: Pembiayaan proyek dan Modal ventura b. Musyarakah Mutanaqisah: Pembiayaan real estate. 7. Resiko Pembiayaan Musyarakah Resiko yang terdapat dalam musyarakah, pada penerapan dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sebagai berikut (Antonio, 2001: 94): a. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, b. Lalai dan kesalahan yang disengaja, c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.
BAB III LAPORAN OBJEK
A. Gambaran Umum 1. Sejarah dan Perkembangan KJKS BMT Tumang Sistem perekonomian dan tatanan kehidupan yang dikedepankan pada masa orde baru, ternyata tidak bisa memberikan jawaban akan harapan terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sebagian besar dari mereka tinggal di perkotaan, sehingga putaran uang dan
aktivitas
perekonomian berpusat di kota. Sementara masyarakat desa, yang nota bene merupakan mayoritas dari penduduk negeri ini, tidak mendapat kesempatan dan perhatian yang proporsional, baik dari pemerintah maupun dari para praktisi dunia usaha, sehingga masyarakat desa hanya ditempatkan sebagai obyek pelengkap dari sistem pembangunan ekonomi nasional. Lembaga keuangan selama ini belum mampu diakses masyarakat secara luas.
Disamping itu belum adanya komitmen dari lembaga
perbankan untuk menciptakan usaha yang lebih adil untuk lebih mensejahterakan masyarakat. Bunga Bank yang menjadi dasar operasional perbankan (konvensional) juga masih menjadi perdebatan dikalangan umat Islam. Menyadari akan hal tersebut, timbul kesadaran untuk mencoba memikirkan bentuk alternatif sebagai wujud peran serta dalam
43
44
pembangunan masyarakat. Akhirnya disepakati untuk merintis berdirinya Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) di Tumang, Cepogo, Boyolali. Tahap pertama yang manjadi target program BMT adalah merekrut anggota masyarakat yang dianggap sukses secara ekonomi, untuk diajak bergabung menjadi anggota pendiri. Setiap anggota pendiri diwajibkan menyimpan Simpanan Pokok sebesar Rp. 500.000,00. Dengan modal awal dari anggota pendiri sebesar Rp. 7.050.000,00 BMT Tumang mulai beroperasi, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1998. Sejak tanggal 10 bulan April tahun 1999 BMT berbadan hukum Koperasi Serba Usaha, yang kemudian lebih dikenal dengan nama KSU BMT Tumang. Agar lebih fokus terhadap bidang usaha yang dijalankan maka KSU BMT Tumang sejak tahun 2011 berubah menjadi KJKS BMT Tumang yang Anggaran Dasarnya oleh Dinas Koperasi dan UKM Prop Jawa Tengah dengan No. 242/BH/KDK.11.25/IV/1999 yang sebelumnya wilayah kerja hanya di Kabupaten Boyolali maka semenjak tahun 2011 telah berbadan hukum tingkat Propinsi yang menandakan wilayah kerja seluruh Propinsi Jawa Tengah dan berkantor pusat di Jalan BoyolaliMagelang Km. 10 dan sampai dengan saat ini sudah mempunyai 6 (enam) Kantor Cabang. KJKS BMT Tumang didirikan selain untuk memenuhi tuntutan masyarakat, namun mempunyai tujuan yang lebih besar, yaitu membantu masyarakat kecil menengah supaya mampu mandiri berani bersaing dengan kekuatan ekonomi yang lain tentunya dalam rangka meningkatkan
45
kesejahteraan anggotanya. Peranan KJKS BMT Tumang, membuktikan bahwa keberadaannya sudah eksis di mata masyarakat. Dengan anggota yang semakin bertambah serta wilayah kerja yang semakin luas menggambarkan akan perannya cukup besar menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Hal terpenting adalah kesungguhan semua komponen baik di jajaran Manajemen baik itu Pengurus, Pengawas, maupun Pengelola Anggota dengan komitmen yang tinggi untuk mengupayakan pengelolaan lembaga yang profesional, amanah dan adil.
2. Profil KJKS BMT Tumang Nama Lembaga
: Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT TUMANG
Tanggal Pendirian
: 30 September 1998 oleh Kakandep Koperasi Kab. Boyolali
Alamat Kantor Pusat
: Jl. Boyolali-Magelang Km. 10, Cepogo, Boyolali 57362 Telp. (0276) 323 454 Faks. (0276) 323 336
Alamat Kantor Cabang
:
1) Jl. Boyolali-Magelang Km. 10, Cepogo, Boyolali 57362 2) Jl. Pandanaran No. 299 Boyolali Telp. (0276) 323034 3) Jl. Raya Ampel No.8 Ampel, Boyolali Telp. (0276) 330626 4) Jl. Melati, Tumang, Cepogo, Boyolali, Telp. 0276-323335 5) Jl. Raya Kacangan, Andong, Boyolali Telp. (0271) 7893025 6) Jl. Ahmad Yani, Kartasura, Sukoharjo Telp. (0271) 784 285 Kelengkapan Organisasi : 1) Aturan tertulis Organisasi : Anggaran Dasar 2) Nomor Badan Hukum : 242/BH/KDK.11.25/IV/1999
46
3) Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.014.0381.4-526.000 4) Jangkauan pelayanan : Kab. Boyolali dan sekitarnya 5) Waktu Operasional (Jam Buka Kas) : Hari Senin – Jumat, pukul 08.00 – 16.00 WIB (Untuk Sabtu - Minggu Libur) 3. Visi dan Misi KJKS BMT Tumang a. Visi : Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang modern, mandiri untuk kesejahteraan masyarakat. b. Misi : 1) Mewujudkan Lembaga Keuangan Syariah sebagai media dakwah dalam penguatan ekonomi masyarakat dengan mengacu Fatwa Dewan Syariah Nasional. 2) Meningkatkan Rasio Kesehatan, Kualitas Aset, Kecukupan Modal dan Efisien. 3) Menumbuhkan Budaya Kerja dengan prinsip Jujur, Amanah, Adil dan Profesional. 4) Mewujudkan Lembaga Keuangan Syariah yang dapat menjadi tumpuan masyarakat dalam bidang simpanan dan pembiayaan, dengan mengutamakan aspek manfaat jangka panjang. 5) Berperan aktif sebagai Amil dalam pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf (ZISWAH).
47
4. Struktur Organisasi KJKS BMT Tumang Cepogo Organisasi adalah wadah atau wahana yang menjamin terciptanya aktivitas orang yang telah bersepakat dalam kerja sama guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menghindari terjadi tumpang tindih dalam pembagian tugas yang hanya menimbulkan tidak adanya kesatuan perintah, terutama dalam pendelegasian wewenang, maka diperlukan adanya stuktur organisasi yang baik dan jelas. Struktur organisasi adalah kerangka yang menggambarkan pola tetap dari hubungan di antara bidang-bidang kerja yang ada di dalam organisasi. Struktur organisasi ini harus disesuaikan dengan keadaan, kemampuan, dan perkembangan dari organisasi tersebut. Dengan adanya struktur organisasi dapat diketahui sampai di mana wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki seseorang dalam menjalankan tugasnya. Berikut susunan pengelola KJKS BMT Tumang cabang Cepogo: a. Manajer Cabang Cepogo
: Tri Mulyadi, A.Md
b. Costumer service
: Kelik Sudibyo
c. Teller/kasir
: Rani Endah W, S.Kom
d. Marketing Finance
:
1. Marlan 2. Fajar Novi Suryawan 3. Andi Dwi Purnomo
e. Marketing Funding
:
1. Woro Anggorowati, A.Md 2. Martha Eka Widiyastuti, A.Md 3. Endang Kusmawati 4. Jaswanto
48
Gambar 3.1. Struktur Organisasi KJKS BMT Tumang
Sumber: KJKS BMT Tumang 2013
49
5. Job Description Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian adalah sebagai berikut : a. Rapat Anggota Merupakan lembaga tertinggi pada Koperasi dan akan mengadakan rapat setahun satu kali. Tugasnya antara lain : 1) Mengevaluasi kinerja Koperasi secara keseluruhan selama 1 (satu) tahun 2) Memberikan catatan hasil kinerja selama 1 (satu ) tahun kepada pemangku kepentingan Wewenangnya antara lain : 1) Mengesahan
Rencana Kerja dan
Rencana Anggaran dan
Pendapatan Koperasi untuk tahun buku berikutnya dan peninjauan Anggaran belanja untuk tahun buku yang berjalan. 2) Penetapan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) 3) Pemilihan dan pengangkatan anggota Pengurus (jika masa jabatannya telah habis). b. Pengurus Tugasnya antara lain : 1) Menyelenggarakan RAT 2) Menyusun/ merumuskan kebijakan umum untuk mendapat persetujuan Rapat Anggota
50
3) Menyelenggarakan Rapat Pengurus untuk : a) Evaluasi bulanan dan perkembangan kinerja BMT Tumang b) Menentukan dan membuat kebijakan strategi BMT Tumang 4) Menandatangani dokumen dan surat yang berhubungan dengan BMT Tumang Wewenangnya antara lain : 1) Bersama Pengurus yang lain mengangkat, memberi sanksi dan memberhentikan pengelola BMT Tumang 2) Menyetujui / menolak mengenai : (a) Pembiayaan yang nilainya diatas wewenang Manajer Utama (b) Kebijakan baru BMT Tumang dengan pertimbangan dari sekretaris dan bendahara (c) Kerjasama dengan pihak lain (investor dari luar) yang diusulkan Manajer 3) Mengesahkan laporan bulanan yang diajukan Manajer Utama c. Pengawas Manajemen Tugasnya antara lain : 1) Melakukan monitoring setiap saat dan audit internal minimal satu kali dalam satu tahun. 2) Memberikan pengarahan terhadap pengangkatan Pengelola, penyusunan anggaran dan rencana kerja. 3) Memberikan pengarahan terhadap permohonan pembiayaan yang tidak dapat diputuskan oleh Pengurus.
51
Wewenang: Mengawasi dan memeriksa laporan keuangan dan aspek manajemen lainnya. d. Pengawas Syariah Tugasnya antara lain : 1) Melakukan monitoring setiap saat dan audit internal minimal satu kali dalam satu tahun. 2) Memberikan masukan dan pengarahan terhadap pengangkatan Pengelola, penyusunan anggaran dan rencana kerja. 3) Memonitor kegiatan BMT dan memberikan arahan yang berkaitan dengan aspek syariah. Wewenangnya: Mengawasi dan memeriksa kegiatan BMT agar sesuai dengan kaidah syariah Islam. e. Manajer Utama Tugasnya antara lain: 1) Menjabarkan kebijaksanaan umum BMT yang telah disetujui Pengurus, dan untuk hal-hal prinsipil disetujui oleh Pengawas atau Rapat Anggota. 2) Menyusun dan mengusulkan rancangan anggaran BMT dan rencana kerja untuk tahun buku yang akan datang kepada Pengurus yang selanjutnya akan dibawa pada Rapat Anggota. 3) Menyusun
dan
meminta
persetujuan
Pengurus
tentang
pembukaan Rekening Bank dan penandatanganan Rekening simpanan BMT pada Bank secara bersama-sama.
52
4) Membuat laporan secara periodik kepada Pengurus 5) Menyampaikan laporan keuangan dan laporan tingkat kesehatan BMT secara periodik kepada Pengawas Manajemen. Wewenangnya antara lain : 1) Menyetujui
pembiayaan
sampai
dengan
jumlah
Rp.
150.000.000,-, dan lebih dari jumlah tersebut harus dengan persetujuan Rapat Pengurus. 2) Mengajukan usulan produk baru pembiayaan dan tabungan. 3) Mengusulkan promosi, mutasi, demosi dan pemberhentian Pengelola. f. Internal Auditor Tugasnya antara lain: 1) Mengumpulan data atau informasi mengenai pencatatan, klasifikasi, penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Daftar Laba/Rugi, Arus Kas, Perubahan Modal, CAR, serta laporan lain yang diperlukan 2) Memastikan
bahwa semua kebijakan, rencana dan prosedur
koperasi telah benar-benar ditaati. 3) Memastikan
bahwa
semua
harta
milik
koperasi
telah
dipertanggung jawabkan dan dijaga dari semua kerugian. 4) Menerima pemberitahuan tentang adanya proses nota debet/nota kredit.
53
Wewenangnya antara lain : 1) Dapat menggunakan fungsi pengawasan sebagai alat kontrol mekanisme operasional. 2) Meminta data/informasi yang berkaitan dengan hal audit kepada manajemen koperasi. g. Manajer Operasional Tugasnya antara lain: 1) Terselenggaranya
pelayanan
yang
memuaskan
(service
excellence) kepada mitra/anggota KJKS BMT Tumang 2) Terevealuasi dan terselesaikannya seluruh permasalahan yang ada dalam operasional KJKS BMT Tumang 3) Terbitnya laporan keuangan, laporan perkembangan pembiayaan dan laporan mengenai penghimpunan dana secara lengkap, akurat dan sah baik harian, bulanan maupun sesuai dengan periode yang dibutuhkan. Wewenangnya antara lain: 1) Mengeluarkan biaya operasional rutin dalam batas wewenang 2) Menyetujui pengeluaran kas untuk penarikan tabungan dalam batas weweanang 3) Melakukan kontrol terhadap kehadiran pengelola 4) Memeriksa seluruh laporan dalam bidang operasional
54
h. Manajer Marketing Tugasnya : 1) Pencapaian target marketing baik funding maupun lending. 2) Penyelenggaraan
rapat
marketing
dan
penyelesaian
permasalahan ditingkat marketing. 3) Penilaian dan evaluasi kinerja bagian marketing Wewenang : 1) Memberikan usulan untuk pengembangan pasar. 2) Menentukan target funding dan lending bersama dengan Manajer Utama. i.
Manajer Cabang Tugasnya antara lain : 1) Menjabarkan kebijaksanaan umum BMT yang telah disetujui Manajer Utama. 2) Menyusun dan mengusulkan rancangan anggaran BMT cabang dan rencana kerja untuk tahun buku yang akan datang kepada Manajer Utama. 3) Menyusun dan meminta persetujuan Manajer Utama tentang peraturan wewenang ‘Komite Pembiayaan’. 4) Mengajukan usul kepada Manajer Utama tentang jenis atau produk baru untuk disetujui penggunaannya. 5) Membuat laporan secara periodik kepada Manager Utama
55
Wewenangnya antara lain : 1) Menyetujui pembiayaan sampai dengan jumlah Rp 25.000.000,-, dan lebih dari jumlah tersebut harus mendapatkan persetujuan Manajer Utama. 2) Mengajukan usulan produk baru pembiayaan dan tabungan. 3) Mengusulkan promosi, mutasi, demosi dan pemberhentian Pengelola BMT cabang. j.
Marketing (Pemasar) Tugasnya antara lain : 1) Menjalankan tugas lapangan yaitu menawarkan produk BMT. 2) Mengatur rute kunjungan harian. 3) Melaporkan kendala-kendala yang dihadapi dilapangan kepada Manajer cabang. 4) Menyimpan dokumen terkait sesuai dengan standar baku. Wewenangnya antara lain : 1) Mengusulkan strategi pemasaran untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. 2) Melakukan negosiasi bagi hasil kepada anggota sesuai dengan kebijaksanaan pemasaran.
k. Kasir/Teller Tugasnya antara lain : 1) Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran (simpanan atau angsuran).
56
2) Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari. 3) Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh Manajer Cabang. Wewenangnya antara lain : 1) Mengatur pola administrasi yang efektif. 2) Mengajukan pengeluaran kas kepada Manajer Cabang. l. Kepala Divisi Maal Tugasnya : 1) Menyiapkan konsep pengelolaan baitul maal secara tepat yang disesuaikan dengan kondisi ummat yang ada disetiap lingkungan dengan tetap mengacu pada kaidah baku syariah Islam, dan menjadikan sebagai bagian dari dakwah. 2) Menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan agar setiap transasksi
tercatat
dengan
baik,
rapi
dan
dapat
dipertanggungjawabkan. 3) Mengatur pemasukan dan pengeluaran dana Maal, serta membuat laporan secara teratur kepada Manajer Utama atau donatur bila diperlukan. Wewenangnya antara lain : 1) Menghubungi anggota masyarakat untuk dakwah. 2) Menetapkan pendistribusian Maal kepada yang berhak.
57
m. Kepala Bidang Personalia Tugasnya antara lain : 1) Melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hubungan eksternal KJKS atau Koperasi 2) Melakukan pengadministrasian dan pemeliharaan data karyawan, serta hal-hal yang menyangkut ketenagakerjaan, pendidikan, pelatihan, karir dan hubungan antar karyawan Wewenangnya antara lain: 1) Membuat kebijakan yang berkaitan dengan hal-hal umum 2) Melakukan pencairan dana untuk kebutuhan pengadaan inventaris kantor n. Staff Adm dan Keuangan Tugasnya antara lain : 1) Memberikan pelayanan kepada masing-masing cabang dalam hal kebutuhan rumah tangga. 2) Mengatur dalam pengeluaran kebutuhan di setiap cabang meliputi buku simpanan, slip setoran, slip angsuran, akad, warkat, dll. Wewenangnya antara lain : 1) Mengatur pola administrasi. 2) Mengajukan anggaran untuk kebutuhan Administrasi.
58
o. Staf Teknologi Informasi (TI) Tugasnya: 1) Memberikan pelayanan kepada masing-masing cabang dalam hal kebutuhan TI. 2) Menyelesaikan masalah yang timbul terkait dengan sarana dan prasarana TI baik di pusat maupun di cabang. Wewenangnya antara lain : 1) Mengajukan anggaran untuk kebutuhan TI 2) Mengusulkan pembenahan dan desain sistem TI apabila sudah tidak sesuai dengan kebutuhan. p. Staf Maal Tugasnya antara lain: 1) Mengupayakan penggalian dana dari masyarakat (aghnia’) dalam hal zakat, infaq dan shodaqoh 2) Mengatur pemasukan dan pengeluaran dana Maal 3) Mengupayakan pengembangan sumber dana Maal Wewenangnya antara lain : 1) Mengatur pola pendistribusian dana Maal 2) Mengajukan anggara kepada Manajer Utama untuk kebutuhan dana Maal
59
q. Customer Service (CS) Tugasnya antara lain: 1) Memberikan pelayanan paripurna kepada Anggota sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 2) Memberikan informasi kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran (simpanan atau angsuran). Wewenangnya antara lain : 1) Mengatur pola administrasi CS yang efektif. 2) Mengusulkan pola pelayanan yang efektif dan efisien kepada Manajer Cabang. Sesuai dengan penjelasan diatas, maka berikut disajikan susunan Pengurus dan Pengawas KJKS BMT Tumang tahun 2011/2013. TABEL 3. 1 SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWAS KJKS BMT TUMANG No
NAMA
ALAMAT
PENDIDIKAN
JABATAN
1
H. Munawir, Ama.Pd
Cepogo
D3
Ketua
2
Dwi Rochmiathy, S.Pd
Tumang
S2
Sekretaris
3
Rofiq Ridhoni, S.Kep
Tumang
S1
Bendahara
4
Sugiyono, S.Ag
Tumang
D3
Anggota Pengurus
5
M. Wasil, SE, MM
Solo
S2
Pengawas Manajemen
6
H. Ali Sya’ni, BA
Tumang
Sarmud
Pengawas Syari’ah
7
H. MS Zuhri
Tumang
SPG
Pengawas Syari’ah
8
H. Munir Asrori
Bandung
S1
Pengawas Syari’ah
9
H. Soeryanto, SH
Jakarta
S1
Pengawas Manajemen
10
Edi Darmasto, SE, Ak
Surabaya
S1
Pengawas Manajemen
11
H. Sismanto, SE
Bandung
S1
Pengawas Manajemen
12
M. Muchlas, SH, MH
Jakarta
S2
Pengawas Manajemen
13
Aris Munandar, SE
Jakarta
S1
Pengawas Manajemen
Sumber: KJKS BMT Tumang Tahun 2013
60
6. Produk KJKS BMT Tumang a. Produk Pendanaan 1) Simpanan Mudharabah Al Muthlaqah Simpanan Mudharabah Al Muthlaqah adalah Simpanan berdasarkan kaidah syari’ah mudharabah al-muthlaqah, dimana nasabah memberikan kepercayaan kepada BMT Tumang untuk memanfaatkan dana yang dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan secara produktif, dapat memberikan manfaat pada anggota yang lain secara halal dan profesional. Laba dari pembiayaan dibagi antara anggota dengan BMT sesuai nisbah (bagi hasil) yang disepakati di awal. Simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu. 2) Simpanan Mudharabah Berjangka Simpanan Mudharabah Berjangka (DEPOSITO) adalah Simpanan berdasarkan kaidah syari’ah mudharabah al-muthlaqah, dimana nasabah memberikan kepercayaan kepada BMT Tumang untuk memanfaatkan dana yang dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan secara produktif, dapat memberikan manfaat pada anggota yang lain secara halal dan profesional. Laba dari pembiayaan dibagi antara anggota dengan BMT sesuai nisbah (bagi hasil) yang disepakati di awal.
61
3) Simpanan Mudharabah Masa Depan Si Muda MaPan adalah Produk Simpanan di BMT Tumang dengan prinsip akad mudharabah al-muthlaqah, yaitu perjanjian mudharabah yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat). Simpanan tersebut direncanakan khusus untuk kebutuhan anggota di waktu yang akan datang. Setoran minimal setiap bulan Rp.50.000,-. b. Produk Pembiayaan 1) Investasi Transaksi pembiayaan investasi dapat dilakukan dalam 2 jenis transaksi, yakni Mudharabah dan Musyarakah. a) Mudharabah : Mudharabah
adalah
akad
kerjasama
usaha/
perniagaan antara pihak pemilik dana (sahibul maal) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (mudharib), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak, sedangkan kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika diketemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola
dana
(mudharib),
seperti
kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
penyelewengan,
62
b) Musyarakah : Pembiayaan musyarakah (syirkah), adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta
dalam
pelaksanaan
manajemen
usaha
tersebut.
Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama. 2) Pembiayaan Jual-Beli Ada beberapa konsep jual beli yang diperbolehkan dalam islam, antara lain adalah murabahah, salam dan istishna’. a)
Murabahah Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh kedubelah pihak (Penjual dan Pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu berapa harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Cara pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama, dapat secara lump sum ataupun secara angsuran. Murabahah dengan pembayaran secara angsuran ini disebut dengan Bai’ Bitsaman Ajil.
63
b) Salam (Salaf) Salam (Salaf) adalah akad pembelian (jual-beli) yang dilakukan dengan cara, pembeli melakukan pemesanan pembelian terlebih dahulu atas barang yang dipesan/ diinginkan dan melakukan pembayaran dimuka atas barang tersebut, baik dengan cara pembayaran sekaligus ataupun dengan cara mencicil, yang keduanya harus diselesaikan pembayarannya (dilunasi) sebelum barang yang dipesan/ diinginkan
diterima
kemudian.
(Penghantaran
barang/
delivery dilakukan dengan cara ditangguhkan). c) Istishna’ : Istishna’ adalah akad bersama pembuat (produsen) untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau akad jual beli suatu barang yang akan dibuat terlebih dahulu oleh pembuat (produsen) yang juga sekaligus menyediakan kebutuhan bahan
baku barangnya. Jika bahan baku
disediakan oleh pemesan, akad ini menjadi akad Ujrah (Upah). 3) Pembiayaan Jasa-Sewa Selain pembiayaan investasi dan jual-beli, dari BMT Tumang juga menyediakan produk Pembiayaan Jasa atau Sewa yang terdiri dari Ijarah dan Qardh. Adapun penjelasan dari kedua produk tersebut adalah berikut ini:
64
a) Ijarah : Ijarah
adalah
pemilikan
hak
atas
manfaat
dari
penggunaan sebuah aset sebagai ganti dari pembayaran. Pengertian Sewa (Ijarah) adalah sewa atas manfaat dari sebuah aset, sedangkan sewa-beli (Ijarah wa Iqtina) atau disebut juga ijarah muntahiya bi tamlik adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan. b) Qardh Qardh adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur Fiqh, Qardh dikatagorikan sebagai aqd tathawwu yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dalam rangka mewujudkan tanggung-jawab sosial, Lembaga Keuangan Syariah dapat memberikan fasilitas yang disebut Al-Qardhul Hassan, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak yang layak untuk mendapatkannya. Secara Syariah peminjam hanya berkewajiban
membayar
kembali
pokok
pinjamannya,
walaupun syariah membolehkan peminjam untuk untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya, tetapi Lembaga Keuangan pemberi qardh tidak diperkenankan untuk meminta imbalan apapun.
65
B. Pembiayaan Musyarakah di KJKS BMT Tumang Cabang Cepogo Menurut data dari pihak KJKS BMT Tumang cabang Cepogo perihal pembiayaan musyarakah, sistem pembiayaan musyarakah dirasa mampu menyentuh kalangan masyarakat dalam membantu mengembangkan usaha kecil/menengah. Selain mudah untuk dipahami, pembiayaan dengan akad musyarakah juga lebih mudah untuk dikontrol dalam pembagian hasil usaha, karena kedua belah pihak ikut serta dalam menyertakan modal. Pembiayaan musyarakah (syirkah), adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama. Musyarakah dapat diartikan pula sebagai pencampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan. 1. Rukun Musyarakah : a. Pihak yang berakad (para mitra) b. Obyek yang diakadkan : Modal, Kegiatan Usaha/ Kerja dan Keuntungan. c. Sighat : Serah (ijab) dan Terima (qabul) 2. Syarat Musyarakah : a.
Pihak Yang Berakad : 1) Para pihak (Mitra) yang melakukan akad musyarakah harus dalam kondisi cakap hukum, dan
66
2) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan b.
Obyek yang diakadkan : 1) Modal diberikan dalam bentuk uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama 2) Modal dapat pula berupa aset perdagangan, yakni antara lain barang-barang,
properti,
perlengkapan
dan
sebagainya
termasuk pula aset tidak berwujud seperti hak paten dan lisensi. 3) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah sebuah hukum dasar, dan tidak diperkenankan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan ketidakikutsertaan mitra lainnya, namun demikian terhadap kesamaan kerja bukanlah syarat utama. Dibolehkan seorang mitra melaksanakan porsi pekerjaan yang lebih besar dan banyak dibandingkan dengan mitra lainnya, sehingga dalam hal ini mitra tersebut dapat mensyaratkan bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. c.
Sighat: 1) Berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. 2) Akad dianggap sah jika diucapkan secara verbal, atau dilakukan secara tertulis dan disaksikan.
67
3. Jenis-Jenis Musyarakah : a. Syirkah Kepemilikan (Amlak), syirkah yang terjadi karena warisan, wasiat atau faktor lainnya yang mengakibatkan pemilikan aset oleh dua orang atau lebih, serta berbagi dalam kepemilikan aset riil tersebut atas keuntungan yang dihasilkan daripadanya b. Syirkah Akad/ Kontrak (Uqud), syirkah yang terjadi karena kesepakatan dua orang mitra atau lebih yang bekerjasama dalam permodalan, kerja, dan atau keahlian serta berbagi keuntungan dan kerugian dari kemitraan tersebut. Kontrak ini memiliki berbagai jenis dan variasi, yakni : Al-Inan, A’maal (Abdan), Wujuh. 4. Syarat Pengajuan Pembiayaan Berikut ini adalah syarat pengajuan pembiayaan di KJKS BMT TUMANG: 1) Menjadi anggota KJKS BMT TUMANG 2) Mempunyai usaha produktif 3) Mengisi formulir permohonan yang dilampiri : a) Fotocopy KTP Suami-Istri, Surat Nikah, dan Kartu Keluarga b) Fotocopy Surat Jaminan yang dapat berupa: i. BPKB yang disertai gesekan nomor rangka dan nomor mesin. ii. Sertifikat kepemilikan, SIDT (Surat Ijin Dasaran Tetap). iii. Apabila Jaminan adalah hak milik orang lain harus disertai surat kuasa dari pihak pemiliknya. c) Rekening Pembayaran Listrik/PDAM bulan terakhir
68
d) Membubuhkan tanda tangan calon anggota, suami/istri, serta ketua RT/Takmir Masjid setempat pada form pemngajuan pembiayaan. 4) Bersedia untuk disurvei dalam berbagai aspek 5) Mempunyai Agunan/ Jaminan (Sertifikat/ BPKB) 5. Ketentuan Besarnya Pembiayaan Besarnya pengajuan pembiayaan di BMT Tumang tentu bervariasi sesuai dengan kebutuhan anggota pembiayaan. Dari hasil wawancara penulis dengan pihak marketing finance pada BMT Tumang cabang Cepogo, diperoleh ketentuan terkait dengan pemberian keputusan pembiayaan sebagai berikut: a. Rp. 0 s.d. Rp. 25.000.000-, Keputusan diserahkan kepada manajer cabang BMT Tumang b. Rp. 25.000.000 s.d. Rp. 150.000.000,Keputusan diserahkan kepada manajer utama BMT Tumang c. Di atas Rp. 150.000.000,Keputusan diserahkan pada pengurus BMT Tumang.
BAB IV ANALISIS
A. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pembiayaan Musyarakah di KJKS BMT Tumang Cabang Cepogo 1. Fungsi yang Terkait Pembiayaan Musyarakah di KJKS BMT Tumang Cabang Cepogo Fungsi yang terkait dalam sistem pengendalian intern pembiayaan musyarakah di BMT Tumang meliputi fungsi pelayanan pembiayaan, fungsi operasional, fungsi analisis, fungsi pemberian keputusan, fungsi administrasi, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. a. Fungsi Pelayanan Pembiayaan Pelayanan pertama terhadap masyarakat yang diberikan oleh BMT Tumang dilakukan oleh customer service. Pelayanan yang dilakukan meliputi pemberian informasi mengenai produk BMT yang dibutuhkan oleh masyarakat, cara untuk menjadi nasabah ataupun anggota pembiayaan, serta informasi lain yang secara umum terkait dengan produk yang ditawarkan BMT kepada masyarakat. Pelayanan terhadap nasabah dikhususkan pada bagian customer service yang secara langsung berinteraksi dan memberikan pelayanan pertama kepada nasabah yang datang ke BMT Tumang. Fungsi pelayanan di BMT Tumang yang dilimpahkan kepada customer service bertujuan untuk mempermudah pembagian kerja masing-
69
70
masing bagian fungsi agar efektif dan tidak terjadi ketidak teraturan dalam melakukan tugas dari tiap-tiap bagian. b. Fungsi Operasional Fungsi operasional BMT Tumang dipegang oleh manajer cabang dan marketing finance dalam hal memeriksa kelengkapan dan mengolah data calon anggota pembiayaan. Bagian operasional menerima form pengajuan pembiayaan dari customer service, dan dibagi sesuai dengan wilayah operasionalnya. Pembagian sesuai wilayah operasional marketing finance dilakukan agar memudahkan dalam survei pembiayaan. Pembagian data anggota pembiayaan juga bertujuan untuk memudahkan otorisasi oleh marketing finance masing-masing dan juga pengarsipannya, karena tidak digunakan form bernomor urut tercetak dalam proses pengajuan pembiayaan. Fungsi operasional juga bertugas melakukan survei kepada calon anggota untuk mengetahui kondisi kepribadian serta usaha calon anggota yang digunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian pembiayaan. c. Fungsi Analisis Kegiatan menganalisis menjadi tugas manajer cabang dan marketing finance dalam menganalisa laporan hasil survei untuk menentukan kelayakan calon anggota pembiayaan untuk dibiayai. Tugas menganalisa calon anggota pembiayaan sudah menjadi tugas dan tanggungjawab manajer cabang dan marketing finance. Selain
71
melakukan penelitian (survei) terhadap calon anggota pembiayaan, manajer cabang dan marketing finance juga menganalisis hasil penelitian (survei) yang dilakukan sebagai tindakan lanjutan dan bentuk tanggungjawab atas tugas yang telah dilimpahkan kepada pihak tersebut. d. Fungsi Pemberian Keputusan Memberikan keputusan dalam nominal pembiayaan, diserahkan kepada pihak yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya jumlah pembiayaan. Keputusan pembiayaan <25jt diserahkan kepada manajer cabang, keputusan pembiayaan 25jt-150jt diserahkan kepada manajer utama KJKS BMT Tumang, dan keputusan pembiayaan >150jt drserahkan kepada pengurus KJKS BMT Tumang. Hal tersebut diadakan agar terjadi kesepakatan yang lebih baik dari setiap bagian perusahaan, dan tidak hanya melibatkan pihak-pihak tertentu saja yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pemberian keputusan. e. Fungsi Administrasi Fungsi administrasi BMT Tumang dihandle oleh kasir/teller yang bertugas melayani semua transaksi dalam pembiayaan, mulai dari mencairkan dana, menerima setoran, hingga pelunasan dan memasukkan datanya ke dalam software. Fungsi administrasi juga bertugas menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan transaksi pembiayaan seperti slip, kuitansi, dan lain-lain.
72
f. Fungsi Keuangan Teller/kasir juga bertugas memegang fungsi keuangan yaitu bertanggungjawab dalam mengurus segala transaksi administrasi dalam proses pembiayaan musyarakah kemudian menyajikannya dalam laporan keuangan. Sesuai dengan tugas utama kasir/teller yaitu merekap dan mencatat transaksi keuangan yang terjadi. g. Fungsi Akuntansi Fungsi akuntansi dipegang oleh staf administrasi dan keuangan kantor pusat yang bertanggungjawab mengolah laporan harian kas dan jurnal yang dilaporkan oleh kasir/teller kantor cabang dari hasil transaksi yang telah dilakukan, ke dalam buku besar. Fungsi ini diserahkan kepada staf administrasi dan keuangan kantor pusat guna merekap seluruh laporan keuangan yang berasal dari seluruh kantor cabang BMT Tumang, sehingga terbentuk satu laporan keuangan KJKS BMT Tumang secara keseluruhan. Pemisahan beberapa fungsi ini dapat menghindarkan setiap kegiatan dari kesalahan yang mungkin terjadi, dan dapat memudahkan manajemen dalam mengidentifikasi apabila terjadi penyelewengan maupun kesalahan. 2. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Pembiayaan Musyarakah di KJKS BMT Tumang cabang Cepogo BMT Tumang cabang Cepogo menggunakan jaringan prosedur pembiayaan yang terdiri dari prosedur permohonan pembiayaan, prosedur
73
persetujuan pembiayaan, prosedur akad pembiayaan, prosedur realisasi dana pembiayaan, dan prosedur pencatatan akuntansi. a. Prosedur Permohonan Pembiayaan Permohonan pembiayaan yang dihandle oleh customer service memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan diri sebagai calon anggota pembiayaan. Calon anggota pembiayaan mengisi form pengajuan pembiayaan yang diberikan oleh customer service dan menyerahkannya kembali dengan dilampiri syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak BMT. Manajer cabang bertugas mengawasi dan menerima data calon anggota pembiayaan dari customer service untuk ditindak lebih lanjut.
74
Gambar 4.1. Bagan Prosedur Permohonan Pembiayaan Bagian Customer Service b. Prosedur Persetujuan Pembiayaan Manajer
cabang
dan
marketing
finance
menyampaikan
keputusan persetujuan pembiayaan yang telah diperoleh dari analisis hasil survei terhadap calon anggota pembiayaan. Proses survei yang
75
dilakukan menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) dan 1S (Syari’ah). Pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak yang berbeda-beda berdasarkan besarnya nominal pembiayaan yang diajukan, agar terhindar dari kesalahan pemberian keputusan. Semakin besar nominal pengajuan pembiayaan, maka semakin tinggi tingkatan pihak pemberi keputusan agar tercapai keputusan yang benar-benar meyakinkan untuk menghindari terjadinya kesalahan.
Gambar 4.2. Bagan Prosedur Persetujuan Pembiayaan Bagian Marketing finance dan Manajer Cabang (Manajer Utama/Pengurus)
76
c. Prosedur Akad Pembiayaan Akad pembiayaan di BMT Tumang telah dilaksanakan oleh manajer cabang dan marketing finance kepada anggota pembiayaan dengan melibatkan 2 (dua) orang saksi dalam proses penanda tanganan akad. Sebelum penandatanganan berlangsung, terlebih dahulu dibacakan akad perjanjian. Setelah penandatanganan dilakukan penyerahan jaminan pembiayaan dari pihak anggota pembiayaan kepada pihak BMT Tumang dengan menyertakan Surat Tanda Terima dan Pengambilan Jaminan.
Gambar 4.3. Bagan Prosedur Akad Pembiayaan Bagian Manajer Cabang dan Marketing finance
77
d. Prosedur Realisasi Dana Pembiayaan Setelah penandatanganan akad pembiayaan maka prosedur selanjutnya yaitu realisasi dana pembiayaan. Proses realisasi dana pembiayaan di BMT Tumang cabang Cepogo dilakukan oleh kasir/teller dengan membayarkan sejumlah dana pembiayaan kepada anggota pembiayaan. Transaksi tersebut juga dilengkapi dengan kuitansi dan slip pembiayaan sebagai bukti pembayaran, dan sebagai bukti transaksi yang digunakan untuk pencatatan.
Gambar 4.4. Bagan Prosedur Realisasi Dana Pembiayaan Bagian Kasir/Teller
78
e. Prosedur Pencatatan Akuntansi Kasir/teller harus memastikan kecocokan antara catatan dengan aset yang ada sebelum menyampaikan laporan harian kas dan jurnal ke staf administrasi dan keuangan kantor pusat. Data transaksi pembiayaan yang telah dilakukan dengan bukti: form pengajuan pembiayaan, slip pembiayaan, kuitansi, dimasukkan ke software oleh kasir/teller dalam bentuk laporan harian kas dan jurnal transaksi. Laporan disampaikan oleh kasir/teller kepada staf administrasi dan keuangan kantor pusat BMT Tumang, secara otomatis melalui software, dan kemudian disajikan ke dalam buku besar. Penggunaan software dalam penyampaian laporan keuangan dianggap lebih efektif dan dapat meminimalisir resiko dari luar software.
Gambar 4.5. Bagan Prosedur Pencatatan Akuntansi
79
Keterangan Bagan Alir (flowchart): KTP
: Kartu Tanda Penduduk
KK
: Kartu Keluarga
AO
: Account Officer/Marketing
STTPJ
: Surat Tanda Terima dan Pengambilan Jaminan
KW
: Kuitansi
3. Dokumen yang Digunakan dalam Pembiayaan Musyarakah di KJKS BMT Tumang Cabang Cepogo Dokumen yang digunakan dalam pembiayaan Musyarakah di KJKS BMT Tumang adalah: a. Formulir Permohonan Pembiayaan Formulir permohonan pembiayaan merupakan dokumen pertama yang digunakan dalam proses pembiayaan. Formulir ini diberikan oleh customer service kepada calon anggota, untuk mendaftarkan diri sebagai anggota pembiayaan. Formulir ini berisi tentang data calon anggota pembiayaan yang meliputi identitas diri dan hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan yang diajukan. Formulir ini juga terdapat kolom tandatangan dari pemohon, serta tandatangan dari ketua RT/Takmir Masjid setempat dari daerah tempat tinggal pemohon. b. Formulir Pendaftaran Anggota Formulir ini digunakan untuk menjadikan calon anggota pembiayaan sebagai anggota/nasabah BMT, ketika permohonan pembiayaan telah disetujui oleh pihak BMT.
80
c. Formulir Pengajuan Pembiayaan Formulir pengajuan pembiayaan digunakan pada saat anggota pembiayaan telah disetujui untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Form ini juga digunakan untuk anggota pembiayaan lama, yang ingin mengadakan pembiayaan lanjutan. d. Slip Pencairan Pembiayaan Slip pencairan pembiayaan digunanakan sebagai bukti transaksi realisasi dana pembiayaan dari pihak BMT Tumang kepada anggota pembiayaan. Slip tersebut dibuat rangkap 2 (dua) dengan warna berbeda, yaitu: 1) Slip lembar pertama berwarna putih disimpan oleh kasir/teller dan digunakan sebagai bukti pencairan serta sebagai bukti dalam pembuatan laporan harian kas dan jurnal. 2) Slip lembar kedua berwarna merah keunguan diserahkan kepada
anggota
pembiayaan
sebagai
bukti
telah
direalisasikannya dana pembiayaan dari pihak BMT kepada anggota pembiayaan. e. Kuitansi Pembiayaan Kuitansi pembiayaan yang digunakan oleh BMT Tumang dibuat rangkap 2 (dua) dengan warna yang berbeda pula, yaitu: 1) Kuitansi lembar pertama berwarna putih diserahkan kepada anggota pembiayaan yang sebagai tanda bukti dibayarkannya dana pembiayaan kepada anggota.
81
2) Kuitansi lembar kedua berwarna merah disimpan oleh kasir/teller sebagai bukti untuk menyusun laporan harian kas dan jurnal. f. Form Hasil Survei Form hasil survei digunakan untuk mencatat kondisi calon anggota pembiayaan yang meliputi kondisi pribadi dan usaha calon anggota pembiayaan, serta kondisi jaminan yang digunakan dalam pembiayaan berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan. Kemudian
dilakukan
analisis
untuk
pemberian
keputusan
pembiayaan, berdasarkan data dari form hasil survei. g. Surat Akad Perjanjian Pembiayaan Surat akad perjanjian pembiayaan digunakan sebagai bukti yang berisi perjanjian yang telah disepakati antara pihak BMT dengan pihak anggota pembiayaan. Dalam surat tersebut tertera tandatangan kedua belah pihak, dan juga tandatangan dari 2 (dua) orang saksi dari pihak anggota pembiayaan, serta dibubuhi dengan materai sebagai tanda bahwa perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum. h. Surat Tanda Terima dan Pengambilan Jaminan Surat tanda terima dan pengambilan jaminan memuat identitas jaminan, tanggal penyerahan, serta pengambilan jaminan. Surat tanda terima dan pengambilan jaminan dibuat pada saat penyerahan surat jaminan pembiayaan dari anggota kepada pihak BMT Tumang.
82
4. Catatan Akuntansi dalam Pembiayaan Musyarakah di KJKS BMT Tumang Cabang Cepogo Catatan akuktansi yang digunakan dalam pembiayaan musyarakah di KJKS BMT Tumang cabang Cepogo yaitu: a. Laporan Harian Kas Laporan harian kas dibuat oleh teller/kasir setiap harinya, sebagai laporan yang memuat transaksi pembiayaan baik realisasi maupun angsuran/pelunasan pembiayaan dalam satu hari. b. Jurnal Jurnal dibuat oleh kasir/teller berdasarkan bukti transaksi seperti kuitansi dan slip pembiayaan, yang dilaporkan kepada staf administrasi dan keuangan kantor pusat setiap akhir bulan. c. Buku Besar Buku besar dibuat oleh staf administrasi dan keuangan kantor pusat atas dasar pembiayaan yang telah direalisasikan yang dilaporkan oleh kasir/teller dari setiap kantor cabang. d. Kartu Pembiayaan Kartu pembiayaan digunakan sebagai tanda anggota pembiayaan, serta berisi catatan mengenai jumlah pembiayaan dan angsuran anggota pembiayaan.
83
5. Pelaksanaan Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pembiayaan Musyarakah di KJKS BMT Tumang Cabang Cepogo Unsur-unsur sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam pembiayaan musyarakah di BMT Tumang adalah sebagai berikut: a. Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional secara Tegas Proses pembiayaan musyarakah di BMT Tumang melalui lebih dari satu fungsi. Fungsi-fungsi tersebut antara lain: 1) Fungsi Pelayanan Pembiayaan 2) Fungsi Operasional 3) Fungsi Analisis 4) Fungsi Pemberian Keputusan 5) Fungsi Administrasi 6) Fungsi Keuangan 7) Fungsi Akuntansi Fungsi tersebut dipisahkan sesuai dengan tanggungjawab agar kegiatan yang dilakukan dapat lebih terstruktur dan terarah. Beberapa pemisahan fungsi yang terjadi antara lain: 1) Fungsi Pelayanan Pembiayaan dipisahkan dengan Fungsi Operasional BMT Tumang memisahkan antara fumgsi pelayanan pembiayaan dengan fungsi operasional. Fungsi pelayanan pembiayaan dipegang oleh customer service, sedangkan fungsi
84
operasional dipegang oleh manajer cabang dan marketing finance. Hal ini diterapkan untuk mempermudah kerja masingmasing personel, karena lokasi kerja dari masing-masing fungsi juga berbeda yaitu di kantor dan di lapangan. 2) Fungsi Pelayanan Pembiayaan dipisahkan dengan Fungsi Pemberian keputusan Fungsi pelayanan pembiayaan dipisahkan dengan fungsi pemberian keputusan karena fungsi pelayanan pembiayaan yang dipegang oleh customer service merupakan pelayanan pertama yang diberikan kepada calon anggota pembiayaan, jadi tidak dapat
memutuskan
secara
langsung
dalam
memberikan
pembiayaan kepada anggota. Sedangkan fungsi pemberian keputusan dipegang oleh pihak-pihak yang berbeda sesuai jumlah dana pembiayaan yaitu keputusan pembiayaan <25jt diserahkan kepada manajer cabang, keputusan pembiayaan 25jt150jt diserahkan kepada manajer utama KJKS BMT Tumang, dan keputusan pembiayaan >150jt drserahkan kepada pengurus KJKS BMT Tumang. Pemberian keputusan pembiayaan juga harus melalui beberapa tahap terlebih dahulu sebelum diputuskan layak atau tidaknya anggota pembiayaan untuk dibiayai.
85
3) Fungsi Keuangan dipisahkan dengan Fungsi Akuntansi Fungsi keuangan dipisahkan dengan fungsi akuntansi agar pencatatan hasil transaksi tidak dikerjakan sekaligus dengan penyusunan laporan keuangan. Fungsi keuangan dipegang oleh kasir/teller yang bertugas mencatat hasil transaksi berdasarkan bukti-bukti seperti slip pembiayaan. Sedangkan fungsi akuntansi dipegang oleh staf administrasi dan keuangan kantor pusat untuk membuat pembukuan dan laporan keuangan berdasarkan laporan dari fungsi keuangan. b. Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan Kegiatan pembiayaan sesuai prosedurnya, dilakukan oleh pihak yang berwenang atas tugasnya masing-masing. Segala bentuk pencatatannya pun dilakukan oleh pihak yang mengotorisasi setiap kegiatan. Misal dalam penerimaan calon anggota baru, wewenang dipegang oleh customer service. Begitu juga pencatatan mengenai calon anggota baru, juga diotorisasi oleh customer service. Form pengajuan pembiayaan dan prosesi akad, dibagi dan diotorisasi oleh masing-masing marketing finance yang berbedabeda untuk memudahkan penyimpanan dan penanganan. Karena form yang digunakan bukan merupakan form yang bernomor urut tercetak. Manajer cabang bertugas memantau segala bentuk proses pembiayaan dalam satu kantor cabang apakah sudah benar atau
86
belum. Selain itu manajer cabang juga mempunyai kewenangan bertindak sebagaimana marketing finance bekerja dalam proses pembiayaan. Sistem pencatatan akuntansi dari setiap transaksi telah dilakukan dengan menggunakan software, dapat lebih cepat, praktis, teliti dan sesuai dengan transaksi yang baru saja terjadi. Meskipun sistem pancatatan akuntansi mengguanakan sistem software yang dianggap cukup akurat dalam panghitungannya, manajer cabang tetap melakukan pengecekan sebelum catatan tersebut benar-benar dilaporkan ke pihak kantor pusat. c. Praktik yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Setiap Unit Organisasi. 1) Tidak digunakannya form dan slip bernomor urut tercetak Penggunaan formulir bernomor urut tercetak tidak diterapkan di BMT Tumang. Hanya saja, setiap dokumen yang digunakan dibagi sesuai wilayah operasional tertentu dan diotorisasi oleh masing-masing pihak yang berwenang. 2) Pemeriksaan
mendadak (surprised audit) dilakukan oleh
Manajer Operasional Pemeriksaan
mendadak dilakukan dalam waktu tertentu
terhadap kinerja pengelola dan segala yang berhubungan dengan operasional BMT Tumang tanpa adanya pemberitahuan terlebih
87
dahulu. Agar dapat memastikan bahwa setiap begian perusahaan bekerja dengan baik setiap waktu. 3) Adanya perputaran jabatan yang diadakan secara rutin Perputaran jabatan dilakukan agar menghindarkan kejenuhan dari keryawan terhadap jabatannya, serta untuk menambah pengalaman kerja karyawan. Periode perputaran jabatan tidak sama antara jabatan satu dengan yang lain. 4) Karyawan mempunyai hak untuk mengambil cuti sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 5) Adanya pelatihan untuk karyawan sesuai dengan jabatannya. 6) Pencocokan fisik kekayaan dengan catatan dilakukan secara periodik.
Agar
dapat
menghindari
terjadinya
kesalahan
pencatatan. 7) Adanya internal auditor yang berfungsi memeriksa seluruh kefektifan kerja dari semua unit perusahaan terutama dari bagian laporan keuangan. d. Karyawan yang Mutunya sesuai dengan Tanggung Jawabnya Pemilihan karyawan di BMT Tumang tidak berdasarkan tingkat pendidikannya. Meskipun tidak sedikit karyawan yang merupakan lulusan perguruan tinggi, yang kebanyakan memiliki jabatan tinggi dan merupakan karyawan cukup senior, tetapi ada juga karyawan yang merupakan lulusan SMA/sederajat. Tanggungjawab
88
karyawan dipilah sesuai dengan hasil kerja karyawan yang telah mengikuti masa percobaan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Namun bagi karyawan yang merupakan lulusan SMA, diwajibkan untuk melanjutkan ke bangku perkuliahan apabila telah diterima sebagai karyawan tetap di BMT Tumang. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan karyawan yang mutunya lebih baik lagi, sehingga ketika ada perputaran jabatan tidak terkendala dengan masalah tingkat pendidikan karyawannya. Pada periode tertentu, di BMT Tumang diadakan pelatihan dalam suatu bidang tertentu dalam rangka meningkatkan mutu karyawannya. Hal ini dilakukan agar karyawan mampu mengikuti perkembangan jaman dan kemajuan teknologi.
B. Analisis Sistem Pengendalian Intern pada Pembiayaan Musyarakah di KJKS BMT Tumang Cabang Cepogo Penerapan sistem pengendalian intern dalam pembiayaan musyarakah di KJKS BMT Tumang adalah sebagai berikut: 1. Fungsi yang Terkait Fungsi-fungsi yang terkait dalam pembiayaan musyarakah di KJKS BMT Tumang cabang Cepogo antara lain: a. Fungsi Pelayanan Pembiayaan b. Fungsi Operasional c. Fungsi Analisis d. Fungsi Pemberian Keputusan
89
e. Fungsi Administrasi f. Fungsi Keuangan g. Fungsi Akuntansi Fungsi tersebut dipisahkan sesuai dengan tanggungjawab agar kegiatan yang dilakukan dapat lebih terstruktur dan terarah. Pemisahan fungsi yang diterapkan juga sesuai dengan teori dari Bambang Hartadi (1999: 130), yaitu prinsip pemisahan fungsi yang bertujuan untuk menghindari dan pengawasan segera atas kesalahan atau ketidakberesan. Adanya pemisahan fungsi untuk dapat mencapai suatu efisiensi pelaksanaan tugas. 2. Jaringan
Prosedur
yang
Membentuk
Sistem
Pembiayaan
Musyarakah di KJKS BMT Tumang cabang Cepogo Prosedur
pembiayaan musyarakah di BMT Tumang cabang
Cepogo dibagi menjadi beberapa tahap agar mempermudah dalam pemberian wewenang kepada masing-masing bagian organisasi, serta memudahkan dalam proses pencatatan akuntansinya. Prosedur tersebut diantaranya: a. Prosedur Permohonan Pembiayaan, b. Prosedur Persetujuan Pembiayaan, c. Prosedur Akad Pembiayaan, d. Prosedur Realisasi Dana Pembiayaan, e. Prosedur Pencatatan Akuntansi.
90
Prosedur-prosedur tersebut telah dibagi sesuai dengan tugas dan wewenang dari masing-masing fungsi yang terkait pembiayaan musyarakah di BMT Tumang cabang Cepogo. Sehingga kegiatan pembiayaan yang dilakukan dapat berjalan baik dan terstruktur. 3. Dokumen yang Digunakan Dokumen-dokumen
yang
digunakan
dalam
pembiayaan
musyarakah di BMT Tumang cabang Cepogo sudah cukup lengkap dan cukup membantu dalam proses pencatatannya. Dokumen-dokumen tersebut antara lain: a. Formulir permohonan pembiayaan, b. Formulir pendaftaran anggota, c. Formulir pengajuan pembiayaan, d. Slip pembiayaan, e. Kuitansi Pembiayaan, f. Form Hasil Survei g. Surat Akad Perjanjian Pembiayaan, h. Surat Tanda Terima dan Pengambilan Jaminan Dokumen-dokumen tersebut telah memberikan kemudahan dalam melakukan
setiap
transaksi
dalam
proses
pembiayaan,
mempermudah dalam proses pencatatan akuntansi pembiayaan.
serta
91
4. Catatan Akuntansi yang Digunakan Catatan-catatan akuntansi yang dalam pembiayaan musyarakah di BMT Tumang adalah: a. Laporan Harian Kas, b. Jurnal, c. Buku Besar, d. Kartu Pembiayaan, Adanya catatan akuntansi yang digunakan dapat membantu proses pengecekan oleh manajer cabang atas transaksi yang telah dilakukan. Catatan akuntansi tersebut juga digunakan untuk meneliti benar atau tidaknya pencatatan serta penghitungan nominal dari transaksi yang telah terjadi, sebelum akhirnya dilaporkan kepada pihak kantor pusat. Namun catatan yang berupa buku besar bukan lagi menjadi tugas dari pihak kantor cabang, melainkan menjadi kewajiban penuh dari staf administrasi dan keuangan kantor pusat. 5. Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggungjawab Fungsional secara Tegas Dalam pembiayaan musyarakah, BMT Tumang telah memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas. Yaitu dengan melalui beberapa fungsi dalam satu proses pembiayaan. Beberapa bentuk pemisahan fungsinya antara lain: a. Fungsi
Pelayanan
Operasional
Pembiayaan
dipisahkan
dengan
Fungsi
92
b. Fungsi
Pelayanan
Pembiayaan
dipisahkan
dengan
Fungsi
Pemberian keputusan c. Fungsi Keuangan dipisahkan dengan Fungsi Akuntansi Dengan pemisahan fungsi tersebut pengawasan terhadap masingmasing bagian fungsi yang terkait dapat dilakukan dengan mudah dan lebih baik. Selain itu pemisahan fungsi-fungsi di atas bertujuan agar tidak terjadi pelimpahan tanggungjawab penuh terhadap satu fungsi saja untuk melaksanakan semua tahap transaksi. Namun dari pemisahan fungsi tersebut, masih terdapat beberapa fungsi yang dirangkap oleh satu personil, diantaranya: a. Fungsi administrasi dan fungsi keuangan dipegang oleh kasir/teller. b. Fungsi operasional dan fungsi analisis dipegang oleh marketing finance bersama dengan manajer cabang Sebagaimana dikemukakan oleh Mulyadi (2001: 166) bahwa suatu fungsi
tidak
boleh
diberi
tanggung
jawab
penuh
untuk
melaksanakan semua tahap transaksi. Namun perangkapan fungsi tersebut terjadi karena fungsi-fungsi yang dirangkap dirasa masih memiliki keterkaitan yang cukup erat. Sehingga perangkapan tersebut dilakukan untuk mencapai keefektifan pembagian kerja. 6. Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan BMT Tumang dalam kegiatan pembiayaan telah sesuai prosedur yang ada dengan adanya pelaksanaan tugas sesuai wewenang yang dimiliki oleh setiap personil. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya
93
terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut (Mulyadi, 2001: 166). Praktik ini juga sesuai dengan prinsip pemberian wewenang yang bertujuan menjamin bahwa transaksi yang dilakukan telah diotorisir oleh orang yang berwenang (Hartadi, 1999: 130). Sistem pencatatan akuntansi dari setiap transaksi telah dilakukan dengan menggunakan software, dapat lebih cepat, praktis, teliti dan sesuai dengan transaksi yang baru saja terjadi berdasarkan bukti-bukti transaksi yang telah ada. Manajer cabang juga melakukan pengecekan sebelum catatan tersebut benar-benar dilaporkan ke pihak kantor pusat. Sehingga
laporan
yang
dibuat
dapat
dipertanggunjawabkan
kebenarannya. Hal ini telah sesuai unsur pengendalian intern dari Mulyadi (2001: 166) yaitu sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Praktik ini juga sesuai dengan teori dari Bambang Hartadi (1999: 130), yaitu prinsip prosedur dan catatan akuntansi bertujuan menghasilkan catatan-catatan akuntansi yang teliti secara cepat dan data akuntansi dapat dilaporkan kepada pihak yang menggunakan secara tepat waktu.
94
7. Praktik yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Setiap Unit Organisasi BMT Tumang telah menerapkan praktik yang sehat karena sebagian telah sesuai dengan teori yang telah diungkapkan oleh para ahli sistem informasi akuntansi, meski terdapat perbedaan antara teori dengan aplikasinya di BMT Tumang. Praktik yang diterapkan antara lain: a. Tidak digunakannya form dan slip bernomor urut tercetak b. Pemeriksaan mendadak (surprised audit) dilakukan oleh Manajer Operasional c. Adanya perputaran jabatan yang diadakan secara rutin d. Karyawan mempunyai hak untuk mengambil cuti e. Adanya pelatihan untuk karyawan sesuai dengan jabatannya. f. Pencocokan fisik kekayaan dengan catatan dilakukan secara periodik g. Adanya internal auditor yang berfungsi memeriksa seluruh kefektifan kerja dari semua unit perusahaan terutama dari bagian laporan keuangan. Sebagian besar praktik diatas telah sesuai dengan unsur sistem pengendalian intern untuk mengefektifkan operasional dari suatu unit organisasi. 8. Karyawan yang Mutunya sesuai dengan Tanggung Jawabnya Dalam menjaring karyawan baru BMT Tumang tidak berdasarkan tingkat pendidikan dan kompetensi ataupun keahliannya, melainkan
95
hanya berdasarkan hasil seleksi dan masa percobaan (training) selama 3 (tiga) bulan. Sehingga banyak karyawan yang tidak sesuai antara pendidikan dan jabatan yang diperolehnya. Hal ini kurang sesuai dengan teori bahwa perusahaan sangat tergantung kepada karyawan yang memiliki kompeten, dan program yang baik dalam seleksi calon karyawan akan menjamin diperolehnya karyawan yang memiliki kompeten sesuai jabatan yang akan didudukinya (Mulyadi, 2001: 167). Namun dalam peningkatan mutu karyawan pada BMT Tumang sudah cukup baik dengan mengadakan pelatihan setiap periode tertentu sesuai dengan jabatannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mulyadi (2001: 167), yaitu pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai tuntutan perkembangan pekerjaannya.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap prosedur dan sistem pengendalian intern pembiayaan musyarakah di BMT Tumang cabang Cepogo dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. BMT Tumang cabang Cepogo berperan serta membangun ekonomi masyarakat mikro/kecil menengah, salah satunya dengan pembiayaan musyarakah. Prosedur pembiayaan musyarakah di BMT Tumang yang sederhana dapat dikatakan telah diatur dengan cukup baik sehingga mudah
dipahami
dan
dapat
memperlancar
proses
pemberian
pembiayaan kepada nasabah. Jaringan prosedurnya terdiri dari prosedur permohonan pembiayaan, prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur akad pembiayaan, prosedur realisasi dana pembiayaan. 2. Pengendalian intern yang diterapkan untuk pengendalian terhadap pembiayaan musyarakah di BMT Tumang cabang Cepogo meliputi aturan yang dibuat oleh manajemen, struktur organisasi, alat yang digunakan, pencatatan, serta pengawasan. 3. Unsur-unsur pokok sistem pengendalian intern terdiri dari: a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas, b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan,
96
97
c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi, d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya telah diterapkan dengan baik dalam pembiayaan musyarakah di BMT Tumang cabang Cepogo, meski ada beberapa kekurangan dan perbedaan sistem yang diterapkan. Kekurangan dan perbedaan tersebut yaitu terletak pada: a. Adanya bagian personil yang merangkap lebih dari 1 (satu) fungsi dalam pembiayaan musyarakah, b. Sistem terletak pada penggunaan form dan slip yang tidak menggunakan nomor urut tercetak, c. Pemilihan karyawan baru hanya berdasarkan seleksi dan masa percobaan (training), yang belum tentu mendapatkan karyawan yang berkompeten. B. Saran Dari hasil analisis yang telah dilakukan mengenai penerapan sistem pengendalian intern pembiayaan musyarakah pada KJKS BMT Tumang, terdapat beberapa saran yang kiranya perlu penulis sampaikan, yaitu: 1. Dalam meningkatkan efektifitas kerja dari setiap bagian organisasi, BMT Tumang cabang Cepogo perlu menambah jumlah karyawan untuk pemisahan fungsi yang lebih efektif agar dapat meringankan kinerja setiap bagian fungsi, serta untuk menghindari terjadinya personil yang memegang fungsi ganda. Selain itu juga untuk meningkatkan efektifitas
98
sistem pengendalian intern sehingga dapat memperkecil resiko dan penyelewengan yang mungkin terjadi. 2. BMT Tumang cabang Cepogo perlu menggunakan formulir serta slip dan kuitansi dengan nomor urut tercetak, agar dapat memudahkan pencatatan data anggota serta transaksi-transaksi yang telah dilakukan dan
menghindari
ketidakteraturan
dalam
penyimpanan
serta
pengarsipan form pembiayaan anggota. 3. BMT Tumang perlu lebih selektif dalam merekrut karyawan baru. Untuk memperoleh karyawan yang benar-benar ahli di bidangnya masing-masing, perlu memperhatikan kompetensi dan latar belakang pendidikan tertentu agar diperoleh sumber daya manusia yang benarbenar bermutu.
DAFTAR PUSTAKA
Akuntansi, Jurnal. 2012. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Pada Perbankan Di Kota Banda Aceh. Banda Aceh: Universitas Syiah Kaula. Al-Qur’an Al-Karim. Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press. Ascarya. 2007. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Atma, Muhammad Mukti Adi. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pembiayaan Murabahah Pada Ksu Bmt Tumang Kabupaten Boyolali. Surakarta. 2010. Azizah. Internal Control Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan pada USP Swamitra Mekar Ungaran. Salatiga. 2005. Bank Indonesia Lamp. SE No.5/22/DPNP 2003 Baridwan, Zaki. 2005. Sistem Akuntansi. Yogyakarta: BPFE. Cynthiadevi, Renata. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengendalian Intern Atas Sistem Penggajian PT. Gerbang Tata Gemilang. Jakarta. 2008. Djazuli, Janwari Yadi. 2002. Lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. DSN. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) no. 5, 7, 8. IAI. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 103, 105, 106. Jusup, Haryono. 2005. Dasar-Dasar Akuntansi. Yogyakarta: STIE. Karim, Adiwarman. 2002. Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia. Lestari, Anna Wahyu. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Bank Syariah Di Dalam Penyaluran Pembiayaan Musyarakah Kepada Masyarakat (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Malang). Malang. 2009. Muhammad. 2002. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
99
100
Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Jakarta: Selemba Empat. Purnamasari, Lidia. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Penggajian Pada KJKS BMT Anda Salatiga. Salatiga. 2012. Ridwan, Muhammad. 2004. Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil. Yogyakarta: UII Press. Suwiknyo, Dwi. 2010. Ayat-ayat Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Yunus, Jamal Lulail. 2009. Manajemen Bank Syariah Mikro. Malang: UINMalang Press.
Referensi Internet: Henry. ”Metode Pengumpulan Data” diunduh dari http://teorionline. wordpress.com/. Diunduh tanggal 16 Januari 2013 Sari, Wulan. “Sistem Informasi Akuntansi dan Penjualan Kredit” diunduh dari http://nengwulanmanis.blogspot.com/. Diunduh pada tanggal 8 Juni 2013 Trihastutie. “Sistem Pengendalian Intern” diunduh dari http://trihastutie.wordpress.com/. Diunduh pada tanggal 6 Desember 2012.
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Data Pribadi: Nama
: Ulfatu Rosyidah
Tempat Lahir
: Boyolali
Tanggal Lahir
: 25 September 1992
Jenis Kelamin
: Perempuan
Alamat
: Klarisan, RT.04/RW.07 Tanduk, Ampel, Boyolali
Riwayat Pendidikan: 1. SD Negeri Tanduk 2
: Lulus tahun 2004
2. SMP Negeri 1 Ampel
: Lulus tahun 2007
3. SMA Negeri 3 Boyolali
: Lulus tahun 2010
