1
EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KSU BMT TUMANG KABUPATEN BOYOLALI
TUGAS AKHIR Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan Mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi
Oleh : MUHAMMAD MUKTI ADI ATMA NIM F3307082
PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET
2
SURAKARTA 2010 BAB I PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM KSU BMT TUMANG 1. Sejarah dan Perkembangan KSU BMT Tumang Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan yang dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan pada syariat Islam, yang kegiatannya yaitu menghimpun dana dari masyarakat setempat dalam bentuk simpanan, kemudian difungsikan secara profesional, amanah dan adil untuk membantu kepentingan anggota masyarakat, yaitu dalam upaya peningkatan usaha produktif, taraf hidup dan kesejahteraan. Awal munculnya gagasan untuk mendirikan KSU BMT Tumang terjadi sekitar bulan Februari tahun 1997, bertempat di rumah dinas Bpk. Suryanto, SH di Kebayoran Baru Jakarta. Pada saat itu beberapa orang yang berasal dari Desa Tumang yang bekerja di Jakarta yaitu : Bpk. Mukhlas, SH; Bpk. Adib Zuhairi, S.Sos; Bpk. Aris Munandar, SE; Bpk. Yunan AS, SH; dan Bpk. Mulyadi ,SE, berkumpul dan berdiskusi membahas masalah pendirian BMT di Desa Tumang. Dalam pertemuan tersebut akhirnya disepakati Bpk. Adib Zuhairi untuk membuat proposal dan mensosialisasikan perihal pendirian BMT
3
tumang kepada masyarakat di Desa Tumang. Kelompok masyarakat yang mempunyai status ekonomi yang kuat diarahkan supaya mempunyai kepedulian untuk memikirkan anggota masyarakat lain yang lemah. Maka dari itu tahap pertama yang menjadi target program BMT adalah merekrut anggota masyarakat yang dianggap sukses secara ekonomi untuk diajak bergabung menjadi anggota pendiri. Setiap anggota pendiri diwajibkan membayar simpanan pokok sebesar Rp. 500.000,00. Dengan modal awal yang terkumpul dari anggota pendiri sebesar Rp. 7.050.000,00 BMT tumang mulai beroperasi sekitar tanggal 1 Oktober 1998. Langkah awal kegiatan operasi BMT Tumang di prioritaskan dalam sektor simpan pinjam. Dari sektor ini diharapkan BMT dapat memenuhi kebutuhan dana maupun modal bagi usaha menengah ke bawah di Desa Tumang dan sekitarnya. Selain itu dengan berdirinya BMT Tumang juga membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk menyimpan atau menabungkan uangnya di BMT Tumang. Sejak tanggal 10 April 1999 BMT Tumang berbadan hukum Koperasi Serba Usaha dengan No. Badan Hukum : 242/ BH/ KDK.11.25/ IV/ 1999. Sejak saat itu pula BMT Tumang telah resmi beroperasi dengan nama KSU BMT Tumang yang berlokasi di Jalan Melati No. 12 Tumang, Cepogo, Boyolali.
4
2. Tujuan berdirinya KSU BMT Tumang Tujuan utama pendirian Koperasi Serba Usaha Baitul Maal watTamwil (BMT) Tumang di kabupaten Boyolali adalah untuk membantu menyediakan dana dan modal bagi pelaku bisnis, usaha mikro, maupun usaha produktif
lainnya guna meningkatkan taraf hidup serta pemerataan
kesejahteraan anggota masyarakat lainnya. Kegiatan operasional pada KSU BMT Tumang dikelola dengan sistem syariah, sehingga diharapkan selain dapat
meningkatkan
kesejahteraan
juga
dapat
menciptakan
kondisi
masyarakat yang religius, adil, makmur serta menghindarkan dari ancaman riba yang sangat dilarang dalam Islam. 3. Visi dan Misi Sebagaimana Lembaga maupun Instansi lainnya KSU BMT Tumang juga mempunyai Visi dan Misi, adapun Visi KSU BMT Tumang yaitu : “Menjadi lembaga yang mandiri dalam rangka menghantarkan masyarakat menuju kesejahteraan yang di Ridhoi Allah SWT” atau disingkat dengan slogannya “Membangun Kemandirian Menuju Kesejahteraan”. Misi dari KSU BMT Tumang yaitu : a. Mewujudkan Lembaga Keuangan yang dikelola dengan sistem syariah dengan murni dan konsisten.
5
b. Mewujudkan Lembaga Keuangan sebagai media dakwah dalam penguatan ekonomi syariah. c. Mewujudkan Lembaga Keuangan yang mandiri, berdaya juang dan tidak bergantung pada pihak lain. d. Menumbuhkan budaya kerja dengan prinsip jujur, amanah, adil, dan professional. e. Menumbuhkan kreatifitas, inovatif, dan sanggup mengatasi tantangan yang ada. f. Mewujudkan Lembaga Keuangan yang bisa sebagai tumpuan masyarakat dalam bidang simpan pinjam. 4. Struktur Permodalan Pada awalnya struktur permodalan untuk kegiatan operasional pada KSU BMT Tumang dari simpanan pokok anggota pendiri. Sampai saat ini struktur modal pada KSU BMT Tumang diperkuat dengan meningkatnya dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan sukarela, tambahan SHU ditahan dari tahun ke tahun serta beberapa bentuk pinjaman lunak dari Bank BTN Syariah. 5. Produk – Produk pelayanan KSU BMT Tumang a. Produk Simpanan (Saving Products) Simpanan merupakan sarana untuk menggali potensi dana dari masyarakat, untuk kemudian difungsikan secara profesional guna meningkatkan
taraf
hidup
masyarakat
lainnya,
sehingga
saling
6
menguntungkan. Beberapa bentuk simpanan maupun tabungan dari BMT Tumang, yaitu :
1) Simpanan Mudharabah Biasa Simpanan mudharabah biasa merupakan jasa simpanan dari masyarakat yang transaksinya dapat dilakukan sewaktu – waktu, dan tiap nasabah yang menyimpan uangnya akan mendapatkan bagi hasil. Bagi hasil adalah perhitungan pembagian pendapatan yang akan diberikan dari BMT kepada nasabah penyimpan dana setiap bulan berjalan berdasarkan nisbah (rasio) yang telah disepakati antara pihak penyimpan dana dengan pihak BMT. 2) Simpanan Idul Fitri Simpanan Idul Fitri adalah bentuk simpanan dari masyarakat yang dikelola oleh pihak BMT yang pengambilannya dapat dilakukan ketika menjelang hari raya Idul Fitri. Dana ini akan dikelola pihak BMT dan pihak penyimpan juga akan mendapatkan bagi hasil sesuai ketentuan. 3) Simpanan Idul Adha Merupakan penggunaannya
bentuk
dipersiapkan
simpanan
dari
masyarakat
untuk
pembelian
hewan
yang Qurban
menjelang hari raya Idul Adha. Dana simpanan ini akan dikelola oleh
7
pihak BMT dan pihak penyimpan akan mendapatka bagi hasil sesuai dengan ketentuan.
4) Simpanan Pendidikan Merupakan
bentuk
simpanan
dari
masyarakat
yang
transaksinya dapat dilakukan sewaktu – waktu untuk keperluan pembayaran pendidikan anak. Pihak penyimpan akan mendapatkan bagi hasil sesuai ketentuan dari pihak BMT. 5) Simpanan Haji Merupakan
bentuk
simpanan
dari
masyarakat
yang
dipersiapkan untuk kebutuhan pembiayaan menunaikan ibadah haji bagi nasabah. Dana ini akan dikelola pihak BMT secara profesional dan pihak penyimpan akan mendapatkan bagi hasil sesuai ketentuan. 6) Simpanan Menikah Merupakan
bentuk
simpanan
dari
masyarakat
yang
dipersiapkan untuk kegiatan pernikahan baik sendiri maupun anaknya. Dana ini akan dikelola oleh pihak BMT dan setiap penyimpan akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan ketentuan. 7) Simpanan Berjangka / Deposito Merupakan
bentuk
simpanan
dari
masyarakat
yang
pengambilannya dilakukan sesuai kesepakatan awal. Jangka waktu
8
yang diberikan oleh pihak BMT untuk simpanan ini adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan. Simpanan ini akan dikelola oleh pihak BMT sehingga pihak penyimpan akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal. b. Produk Pembiayaan (Financing Products) Pembiayaan
merupakan
usaha
penyaluran
dana
dengan
memberikan kredit kepada masyarakat pelaku bisnis, usaha menengah ke bawah maupun masyarakat produktif lainnya, dengan harapan usahanya bisa bertambah lancar. Beberapa jenis pembiayaan yang dikeluarkan oleh KSU BMT Tumang yaitu : 1) Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama pembiayaan yang dilakukan antara pihak bank sebagai Shahibul Maal atau pemilik dana dengan nasabah sebagai pelaksana usaha atau mudharib untuk membiayai suatu usaha atau proyek yang produktif dan halal. Pembagian hasil keuntungan dari usaha yang dilakukan sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama dalam akad perjanjian pembiayaan. 2) Pembiayaan Murabahah Murabahah adalah bentuk kerjasama dengan akad jual beli antara bank dengan nasabah. Dalam kerjasama ini pihak bank membiayai
9
kebutuhan dari nasabah yang kemudian dijual kepada nasabah sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama dalam akad perjanjian pembiayaan. 3) Pembiayaan Musyarakah Musyarakah merupakan bentuk kerjasama pengkongsian dana yang dilakukan oleh dua atau lebih anggota untuk melakukan usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh semua pihak sebesar modal yang disertakan dalam usaha tersebut. Dalam aplikasinya digunakan untuk modal kerja dan investasi, dana dari BMT merupakan pertisipasi BMT dalam usaha yang dikelola anggota dan BMT berhak ikut serta dalam mengelola usaha. 4) Pembiayaan Ijarah Mumtahia Bittamlik Pembiayaan ini adalah bentuk kerjasama perjanjian antara pihak bank sebagai lessor (pihak yang menyewakan) dengan nasabah sebagai lessee (pihak penyewa). Dalam aplikasinya pihak penyewa bersedia untuk membayar uang sewa atas barang atau jasa yang telah diterimanya, dan pada akhir masa sewa terjadi pemindahan hak kepemilikan dari pihak bank kepada penyewanya tersebut. 5) Pembiayaan Qordhul Hasan
10
Qordhul Hasan merupakan bentuk perjanjian pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah dengan kewajiban nasabah mengembalikan pinjaman tersebut sebesar pokok sesuai dengan jangka waktu baik secara tunai maupun angsuran. 6. Wilayah Kerja KSU BMT Tumang Pada awal berdiri kantor pusat dari KSU BMT Tumang terletak di Jalan Melati No. 12 Tumang, Cepogo, Boyolali 57362. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan dari nasabah yang semakin luas, akhirnya dengan berbagai pertimbangan kantor pusat KSU BMT Tumang pindah di Jalan Boyolali – Magelang Km. 10 Cepogo, Boyolali 57362. Wilayah kerja KSU BMT Tumang sampai sekarang ini sudah cukup luas serta ditunjang dengan kantor – kantor yang letaknya strategis, dekat dengan pasar serta pemukiman penduduk, sehingga memudahkan nasabah untuk mencarinya. Sampai saat ini KSU BMT Tumang telah memiliki satu kantor pusat dan empat kantor cabang yaitu : a. Kantor Pusat
: Jl. Boyolali – Magelang Km.10 Cepogo, Boyolali
b. Kantor Cabang
:
1) Jl. Melati No. 12 Tumang, Cepogo, Boyolali 2) Jl. Boyolali – Magelang Km. 10, Cepogo, Boyolali 3) Jl. Pandanaran No. 299 Boyolali 4) Jl. Raya Ampel No. 8, Ampel
11
7. Lingkup Pengembangan KSU BMT Tumang a. Struktur Organisasi Organisasi adalah suatu sistem pekerjaan yang disusun secara skematis dan dirumuskan dengan baik, dimana masing – masing pekerjaan tersebut mengandung wewenang, fungsi, tugas, serta tanggung jawab tertentu yang memungkinkan pekerjaan tersebut dapat berjalan secara efektif. Struktur Organisasi sangat penting dalam suatu lembaga maupun Instansi tertentu, karena bisa diketahui susunan hubungan pertanggung jawaban dan wewenang serta tugas dari masing – masing bagian. Adapun struktur organisasi pada KSU BMT Tumang kabupaten Boyolali, yaitu :
12
STRUKTUR ORGANISASI KSU BMT TUMANG KABUPATEN BOYOLALI RAPAT
PENGURUS
PENGA
KETUA SEKRET BENDA ANGGO
SYA
MA
PENGELOLA MANAJE MANAJER MANAJE
DIVISI
STAF ADM &
RUMAH
MANAJE R
MANAJE R
MANAJE R
MANAJE R
MARKE
MARKE
MARKE
MARKE
TELLER
TELLER
TELLER
TELLER
Gambar I.1. Bagan Struktur Organisasi KSU BMT Tumang Kabupaten Boyolali
b. Deskripsi Jabatan Dari struktur organisasi yang telah digambarkan diatas, maka deskripsi jabatan dari KSU BMT Tumang adalah sebagai berikut : 1)
Rapat Anggota Rapat Anggota menduduki jabatan tertinggi di KSU BMT Tumang,
mempunyai
kewenangan
untuk
memilih
maupun
memberhentikan pengurus. Rapat anggota juga bertugas menerima laporan pertanggung jawaban tahunan. 2)
Badan Pengurus Badan ini berwenang untuk mewakili anggota (pendiri), berwenang untuk mengontrol kegiatan operasional BMT dan membuat kebijakan umum agar kegiatan BMT dapat terarahkan sesuai dengan Visi dan Misinya. Badan pengurus ini juga mempunyai tugas : a) Menyusun Kebijakan umum bagi BMT. b) Melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kinerja pengelola. c) Melakukan pengawasan dan pengontrolan baik dalam kegiatan pembiayaan maupun kegiatn operasional BMT. d) Memberikan persetujuan terhadap produk pelayanan baru yang ditawarkan.
3)
Pengawas Syariah Badan pengawas syariah ini mempunyai wewenang untuk mengawasi pelaksanaan pengelolaan BMT agar sesuai dengan kaidah hukum agama Islam (Syariah), dan memberikan pertimbangan positif baik dalam kegiatan sehari-hari maupun pada saat diadakan Rapat Anggota BMT. Badan ini mempunyai tugas : a) Melakukan monitoring setiap saat dan audit internal minimal satu kali dalam satu tahun. b) Memberikan masukan dan pengarahan terhadap pengangkatan pengelola, penyusunan anggaran dan rencana kerja. c) Memonitor kegiatan BMT dan memberikan araha yang berkaitan dengan aspek syariah. d) Memberikan usulan dan pengarahan agar diadakan kegiatan yang berkaitan dengan syariah Islam dalam rangka memberikan nilai tambah bagi anggota atau masyarakat di lingkungan BMT serta sosialisasi BMT. e) Membantu terselenggarakannya dakwah Islam dalam rangka sosialisasi BMT. f)
Memeriksa / audit terhadap dokumen-dokumen yang digunakan dan akurasinya, dan memberikan pengarahan agar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kaidah syariah Islam.
4)
Pengawas Manajeman Badan
pengawas
ini
mempunyai
kewenangan
untuk
merekomendasikan akuntan publik kepada pengurus. Tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan secara umum terhadap segala aktivitas dalam operasional BMT. 5)
Manajer Utama Manajer utama
mempunyai wewenang untuk membuat
kebijakan baru berkaitan dengan kemajuan dan pertumbuhan keuangan BMT. Tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pengelola yang berada dibawahnya dan menerima laporan pertanggung jawaban atas kinerja karyawan. 6)
Manajer Operasional Manajer
Operasional
berwenang
dalam
pengangkatan
karyawan maupun staff baru serta bertanggung jawab terhadap maju mundurnya kinerja karyawan. Tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan dan monitoring mengenai kondisi pertumbuhan keuangan maupun pembiayaan di setiap cabang, serta melakukan sosialisasi untuk memotivasi semangat kerja karyawan. 7)
Divisi Maal Divisi Maal ini dibentuk dan mempunyai wewenang untuk menyalurkan
dana
bantuan
dari
BMT
kepada
pihak
yang
membutuhkan maupun kegiatan social lainnya. Tugas pokok dari
divisi ini adalah menyiapkan setiap kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan sosial, membuat rencana anggaran, proposal kegiatan serta laporan pertanggung jawaban dari kegiatan-kegiatan sosial yang telah dilakukan. 8)
Manajer Umum Manajer umum berwenang untuk mengontrol kondisi finansial BMT. Tugas pokoknya adalah : a) Membuat rencana kerja secara periodik yang meliputi : rencana pemasaran, rencana pembiayaan, rencana biaya operasi, dll. b) Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus. c) Menyusun laporan secara periodik yang berupa : laporan pembiayaan baru, laporan perkembangan pembiayaan, laporan pandapatan bagi hasil dan laporan keuangan.
9)
Staff Administrasi dan Keuangan Staff administrasi dibentuk dibawah wewenang Manajer umum. Tugas pokok dari bagian ini adalah menangani masalah administrasi dan keuangan KSU BMT Tumang, membuat jurnal umum dan buku besar, melakukan penghitungan atas perolehan bagi hasil selama satu periode akuntansi, serta menyusun laporan keuangan KSU BMT Tumang.
10) Staff Rumah Tangga dan OB Staff rumah tangga dan OB ini berwenang untuk mengusulkan pembenahan maupun penambahan keperluan rumah tangga. Tugas pokoknya adalah menyediakan kebutuhan dan keperluan setiap kantor, melakukan survey tiap cabang mengenai persediaan peralatan serta perlengkapan kantor yang digunakan. 11) Manajer Cabang Manajer
cabang berwenang untuk malakukan kegiatan
pelayanan kepada anggota, serta memberikan persetujuan atas pembiayaan dibawah 25 juta. Tugas pokoknya adalah : a) Melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja marketing dan kasir agar lebih terarah sesuai dengan target yang diharapkan. b) Menyusun agenda rencana pembiayaan dan survey lapangan. c) Menganalisa berkas – berkas pengajuan pembiayaan dari nasabah. d) Melaksanakan akad atas pembiayaan. e) Membuat laporan perkembangan pembiayaan, perolehan bagi hasil dan kondisi keuangan di kantor cabang. 12) Marketing Bagian marketing ini berwenang untuk mengusulkan strategi pemasaran baik untuk jangka pendek, menengah maupun panjang, serta melaksanakan negosiasi bagi hasil kepada nasabah sesuai dengan kebijakan pemasaran. Tugas pokoknya adalah :
a) Mempromosikan produk – produk lembaga dan mencari nasabah baru. b) Menjalankan tugas lapangan dan menawarkan produk dari BMT. c) Mengatur rute kunjungan harian untuk mengumpulkan uang tabungan maupun angsuran pinjaman dari nasabah. d) Melaporkan kendala – kendala yang dihadapi di lapangan kepada manajer cabang untuk dipecahkan bersama. e) Memberikan
informasi
kepada
manajer
cabang
mengenai
kepribadian calon nasabah yang mengajukan kredit pembiayaan. 13) Kasir / Teller Bagian kasir / teller ini bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar. Tugas pokoknya adalah : a) Menghitung jumlah kas harian yang ada di brankas. b) Membuat bukti penerimaan kas atas angsuran pinjaman. c) Melayani segala aktivitas yang berhubungan dengan kas masuk dan kas keluar sesuai dengan perintah. d) Melakukan entry data atas transaksi harian yang terjadi. e) Membuat buku kas harian. f)
Setiap akhir jam kerja menghitung uang kas yang ada dan meminta pemeriksaan dari manajer cabang.
c. Perekrutan Karyawan Baru Perkembangan suatu kegiatan usaha tentunya akan sangat bergantung pada sumber daya manusia yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini KSU BMT Tumang mempunyai standar dalam perekrutan karyawan baru untuk meningkatkan serta mengembangkan KSU BMT Tumang. Dalam perekrutan karyawan baru diperlukan sumber daya manusia yang amanah, profesional serta mempunyai kualitas kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan, agar sesuai dengan visi dan misi KSU BMT Tumang. Proses perekrutan karyawan baru diawali dengan pembukaan lowongan pekerjaan yang ditujukan bagi semua kalangan yang merasa berkompeten untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut. Perekrutan karyawan baru dilakukan dalam beberapa tingkatan dan tahapan, diantaranya adalah : 1)
Publikasi Kegiatan publikasi dilakukan dengan memasang pengumuman lowongan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dari pihak BMT dan disertai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar. Pengumuman lowongan pekerjaan tersebut biasanya dipasang di tempat yang strategis serta di universitas yang terdekat.
2)
Seleksi awal dan wawancara Seleksi awal yang berupa tes tertulis dan tes psikologis dilakukan setelah pelamar mengisi formulir serta melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, selanjutnya akan dilakukan wawancara oleh tim dari pihak BMT.
3)
Pengumuman hasil tes seleksi awal dan wawancara Pengumuman hasil tes biasanya dilaporkan satu minggu setelah pendaftar mengikuti tes seleksi awal dan wawancara. Bagi pendaftar yang dinyatakan lulus maka wajib mengikuti diklat BMT selama kurang lebih satu minggu.
4)
Magang kerja selama 3 bulan Magang kerja ditawarkan bagi pelamar yang benar-benar berkeinginan untuk bekerja di BMT, karena seringkali ada pelamar yang hanya sebatas coba-coba dan bermaksud mengikuti diklat saja.
5)
Kontrak kerja selama 1 tahun Bagi pelamar yang lulus magang dan
berkeinginan untuk
bekerja di BMT harus menandatangani kontrak kerja selama kurang lebih satu tahun, dengan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan pihak BMT. 6)
Karyawan tetap Bagi karyawan tetap harus menandatangani perjanjian yang berisi hak dan kewajiban dengan KSU BMT Tumang.
B. LATAR BELAKANG MASALAH Kemajuan perekonomian suatu Negara sangat dipengaruhi oleh keberadaan bank di Negara tersebut. Di Indonesia telah banyak berdiri bank, namun kebanyakan bank tersebut masih menerapkan sistem konvensional dalam kegiatan operasionalnya. Wacana lembaga keuangan syariah merebak di tengah masyarakat Indonesia yang mulai memperbincangkan mengenai pro dan kontra atas hukum bunga bank. Perkembangan lembaga keuangan syariah mencapai masa yang menentukan dengan bergulirnya paket deregulasi perbankan 1 juni 1983 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pakjun. Paket deregulasi ini memberikan kebebasan pada pengelola perbankan untuk menentukan besarnya tingkat bunga pinjaman dan simpanan. Hal ini artinya bahwa lembaga keuangan yang menerapkan tingkat bunga 0% memiliki dasar hukum dan argumentasinya untuk berkembang di Indonesia. Kesempatan besar tersebut belum sepenuhnya diambil oleh umat Islam yang mempunyai kemampuan modal, sebab pemerintah belum menyusun undang-undang terkait dengan pendirian bank baru. Sebagai alternatifnya didirikan lembaga keuangan syariah dalam bentuk koperasi dan beberapa lembaga keuangan mikro lainnya yang tersebar di Indonesia. Pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan paket kebijakan di bidang perbankan yang dikenal dengan nama paket kebijakan 22 Oktober 1988 (Pakto). Kebijakan ini memberikan peluang untuk membuka bank-bank swasta baru, cabang pembantu bank asing baru termasuk joint venture bagi perwakilan bank
asing yang telah ada dengan bank domestik. Kebijakan ini juga merupakan angin segar bagi umat Islam untuk merealisir keinginannya mendirikan lembaga keuangan non-bunga. Kondisi ini direspon dengan cukup baik secara individual maupun institusional untuk mewujudkan rencana tersebut, sehingga dalam skala mikro muncul berbagai lembaga keuangan mikro seperti BMT dan BPRS yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengalaman operasional bank Muamalah memberikan inspirasi bagi pemerintah
untuk
mengeluarkan
ketentuan
perundang-undangan
untuk
menyempurnakan undang-undang sebelumnya yang dianggap kurang mewadahi dinamika dan kebutuhan syariah, sehingga lahirlah UU No. 10 tahun 1998. Dalam ketentuan yang baru ini memberikan kesempatan dan peluang yang lebih besar bagi bank syariah untuk berkembang dan berkedudukan sejajar dengan bank konvensional dalam sistem perbankan nasional. Ketentuan dalam UU No. 10 tahun 1998 ini secara teknis dan psikis memberikan kekuatan yang sangat signifikan baik bagi pelaku perbankan syariah maupun masyarakat, karena keberadaan bank syariah diakui secara legal dan formal pada masyarakat perbankan nasional. Dewasa ini banyak bermunculan lembaga keuangan yang berlandaskan syariat Islam, diantaranya adalah Baitul Maal wat-Tamwil (BMT). Salah satu dari sekian banyak BMT di Indonesia yang ada di kabupaten Boyolali adalah BMT Tumang. BMT adalah lembaga keuangan syariah yang dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan syariat Islam dengan menghimpun dana dari
masyarakat, kemudian difungsikan kembali secara profesional, amanah dan adil untuk membantu kepentingan anggota maupun masyarakat, yaitu dalam upaya mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Keberadaan BMT Tumang di kabupaten Boyolali mulai banyak diminati oleh masyarakat, hal ini tidak lain dikarenakan bentuk pelayanan pada BMT yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada nasabah karena dapat menghindarkan nasabah dari keraguan atas hukum bunga bank. BMT tidak menerapkan sistem bunga bank melainkan bagi hasil dan mark up (Jasa yang diberikan oleh nasabah atas pembiayaan dari BMT sesuai dengan perjanjian awal atas dana yang dipinjamnya). Beberapa bentuk pelayanan untuk menarik dana dari masyarakat diantaranya adalah berupa simpanan dan deposito. Disamping itu BMT Tumang juga mengeluarkan produk pembiayaan yang disalurkan secara langsung bagi masyarakat maupun pengusaha kecil dan menengah. Salah satu produk pembiayaan yang banyak diminati adalah pembiayaan Murabahah (Pembiayan berdasarkan prinsip jual beli). Sistem pembiayaan murabahah didasarkan atas perjanjian jual beli, sehingga besarnya bagi hasil yang diberikan oleh nasabah kepada pihak BMT Tumang sesuai dengan harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dalam akad pembiayaan yang dilakukan sebelum dana terealisasi. Pembiayaan murabahah ini mempunyai nilai yang cukup tinggi dalam laporan neraca dan jumlahnya dari tahun ke tahun terus
meningkat, sehingga diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang baik agar tidak terjadi kesalahan maupun penyelewengan oleh pihak tertentu. Proses perkembangan suatu usaha khususnya BMT sangat bergantung pada sistem yang digunakan. Sistem merupakan sarana yang sangat penting dan bermanfaat bagi perusahaan, karena sistem dapat memberikan informasi kepada manajemen perusahaan agar dapat mengalokasikan berbagai sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien. Sistem yang baik memberikan manfaat dalam memahami lingkungan intern perusahaan. Salah satu sistem yang ada di perusahaan adalah sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2008 : 163). Tujuan umum sistem pengendalian intern menurut definisi tersebut adalah: 1.
Untuk menjaga kekayaan organisasi.
2.
Untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
3.
Untuk mendorong efisiensi.
4.
Untuk mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen . Sistem pengendalian intern ternyata mempunyai peran yang sangat
penting dalam aktivitas perusahaan. Pengendalian intern akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan
dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Pembiayaan murabahah cukup berpotensi untuk memajukan BMT Tumang karena jumlahnya dari tahun ke tahun meningkat, sehingga untuk menghindari adanya penyelewengan dan kesalahan-kesalahan serta untuk melindungi kekayaan organisasi, diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang baik. Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dalam penyusunan Tugas
Akhir
ini
penulis
mengambil
judul
“EVALUASI
SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KSU BMT TUMANG KABUPATEN BOYOLALI”.
C. RUMUSAN MASALAH Apakah sistem pengendalian intern pada pembiayaan murabahah di KSU BMT Tumang sudah baik?
D. TUJUAN PENELITIAN Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern pada pembiayaan murabahah di KSU BMT Tumang sudah diterapkan dengan baik.
E. MANFAAT PENELITIAN 1. Bagi KSU BMT Tumang Dari hasil penelitian secara keseluruhan ini, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam sistem pengendalian intern yang telah diterapkan sebelumnya. 2. Bagi Pembaca a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang lebih mendalam mengenai sistem pengendalian intern pada pembiayaan murabahah. b. Sebagai salah satu bahan referensi, khususnya yang tertarik pada bidang keuangan syariah.
F.
METODE PENELITIAN 1. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian
ini
dilakukan
untuk
mengetahui
penerapan
sistem
pengendalian intern pada pembiayaan murabahah di KSU BMT Tumang Kabupaten Boyolali. 2. Jenis Data Dalam proses penelitian dan penyusunan Tugas Akhir ini diperlukan data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan karyawan dan staff KSU BMT Tumang untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan. Data
sekunder merupakan jenis data yang tidak bisa diabaikan begitu saja, dilihat dari sumber data, data sekunder dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. 3. Metode pengumpulan Data Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan berbagai metode, yaitu : a.
Metode Observasi Metode observasi maupun pengamatan adalah aktivitas yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung aktivitas – aktivitas yang terjadi di lembaga, instansi maupun perusahaan. Dari pengamatan secara langsung tersebut dapat diperoleh gambaran tentang aktivitas kerja yang terjadi secara langsung.
b.
Metode Diskusi Metode ini dilakukan dengan cara bertukar pendapat, gagasan, argumentasi dengan beberapa karyawan di lembaga Instansi yang bersangkutan mengenai suatu masalah yang biasanya muncul maupun kendala – kendala yang sering dihadapi.
c.
Metode Interview Metode Interview maupun tanya jawab ini dilakukan dengan nara sumber yang dianggap berkompeten dan bisa menjawab serta menjelaskan setiap pertanyaan dari suatu hal yang belum diketahui.
Metode ini sangat efektif untuk menambah informasi dan ilmu pengetahuan sesuai dengan permasalahan. d.
Metode Studi Pustaka Metode ini dilakukan dengan cara membaca buku referensi, buku panduan maupun literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang ada, sehingga akan membentu dalam proses penelitian.
BAB II LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN
A. LANDASAN TEORI 1. Pengertian Sistem, Prosedur dan Sistem Akuntansi Sistem mempunyai peranan besar terhadap maju mundurnya suatu perusahaan. Dengan sistem yang baik maka kinerja perusahaan akan lebih teratur dan dapat dikoordinir sehingga dapat memperkecil kemungkinan adanya berbagai kecurangan dan penyelewengan dalam perusahaan. Suatu sistem diperlukan oleh sebuah perusahaan maupun Instansi untuk membentuk jaringan kerja yang sistematis dan terorganisir. Sistem akuntansi diawali dari data berbagai transaksi yang direkam dalam dokumen dan diproses dalam berbagai catatan akuntansi sampai dengan informasi disajikan dalam laporan keuangan. Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh (terintegrasikan) untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi dari perusahaan. Prosedur adalah suatu urut-urutan pekerjaan kerani (klerikel), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi- transaksi perusahaan yang sering terjadi. (W. Gerard Cole dalam Zaki Baridwan, 1990 : 3).
Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulangulang (Mulyadi, 2008 : 5). Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistem tersusun dan terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal. Kegiatan klerikal (clerical operation) ini meliputi menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih (mensortasi), memindahkan, dan membandingkan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencatat informasi akuntansi ke dalam buku jurnal, buku besar dan laporan keuangan yang dibutuhkan pihak yang berkepentingan. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan
yang dibutuhkan
oleh
manajemen
guna
memudahkan
pengelolaan (Mulyadi, 2008 : 3). Unsur-unsur pokok sistem akuntansi adalah :
a. Formulir Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Dengan formulir ini data yang bersangkutan dengan transaksi direkam pertama kalinya sebagai dasar pencatatan dalam catatan. b. Jurnal Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. c. Buku Besar Buku besar (general ledger) terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. d. Buku Pembantu Buku pembantu (subsidiary ledger) terdiri dari rekeningrekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. e. Laporan Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan ini dapat berupa neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan laba yang ditahan, dll. Laporan keuangan ini berisi informasi yang merupakan keluaran dari sistem akuntansi.
2. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Sistem pengendalian intern merupakan sebuah sistem yang dibuat dan digunakan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien serta meminimalkan hal-hal yang memungkinkan akan berakibat pada kerugian suatu perusahaan. Memaksimalkan sumber daya yang ada dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan ketelitian, ketepatan, dan keandalan data akuntansi dalam hal pencatatan maupun penyajiannya dalam laporan keuangan. Meminimalkan hal-hal yang memungkinkan
akan merugikan perusahaan bertujuan untuk menjaga
seluruh asset perusahaan dari penyalahgunaan pihak tertentu. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2008 : 163). Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut : a. Menjaga kekayaan organisasi. b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. c. Mendorong efisiensi. d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.
Jika tujuan-tujuan dari sistem pengendalian intern tersebut dapat tercapai, maka suatu sistem pengendalian intern dapat dikatakan sudah baik. Efektivitas suatu sistem pengendalian intern dapat juga dapat dinilai dengan cara menganalisis kebaikan dan kelemahan dari sistem pengendalian intern tersebut. Untuk mengetahui kebaikan maupun kelemahan suatu sistem pengendalian intern dapat dilakukan dengan cara mengecek unsur-unsur sistem pengendalian intern yang terdiri dari : a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur
organisasi
merupakan
rerangka
(framework)
pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang
dibentuk
untuk
melaksanakan
kegiatan-kegiatan
pokok
perusahaan. Dalam struktur organisasi digambarkan secara tegas mengenai pembagian tanggung jawab fungsional dalam pelaksanaan transaksi yang dilaksanakan oleh beberapa unit organisasi yang dibentuk, sehingga semua tahap transaksi tidak diselesaikan oleh satu unit organisasi saja. b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.
Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam transaksi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi. Selanjutnya, prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya suatu organisasi. c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaanya. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah:
1) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. 2) Pemeriksaan mendadak (surprised audit), hal ini dimaksudkan untuk mendorong karyawan agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 3) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. 4) Perputaran
jabatan,
hal
ini
dimaksudkan
untuk
menjaga
independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya sehingga persekongkolan di antara unit organisasi dapat dihindari. 5) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. 6) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya, dengan maksud untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya. 7) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain. Adanya satuan pengawas intern dalam perusahaan akan menjamin efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern, sehingga kekayaan perusahaan akan terjamin keamanannya dan data akuntansi akan terjamin ketelitian dan keandalannya.
d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. Karyawan yang berkompeten dan dapat dipercaya tidak cukup menjadi satu-satunya unsur sistem pengendalian intern untuk menjamin tercapainya tujuan sistem pengendalian intern. Bagaimana pun baiknya struktur organisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya tergantung kepada manusia yang melaksanakan. Untuk mencapai tujuan sistem pengendalian intern dalam kegiatan operasionalnya diperlukan karyawan yang jujur dan kompeten dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya serta dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien. Untuk mendapatkan karyawan seperti yang dijelaskan diats dapat dilakukan dengan cara : 1) Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. Program yang baik dalam seleksi calon karyawan akan menjamin diperolehnya karyawan yang memiliki kompeten sesuai jabatan yang akan didudukinya. 2) Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai tuntutan perkembangan pekerjaannya.
3. Pengertian Pembiayaan Murabahah Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank maupun lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan perdagangan nasabahnya. Secara garis besar pengertian murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin keuntungan yang telah disepakati bersama antara lembaga keuangan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pembiayaan murabahah dapat diartikan sebagai produk penyaluran dana kredit modal kerja oleh pihak BMT sebagai kreditur kepada nasabah sebagai debitur, dengan menggunakan akad jual-beli dengan pembagian margin keuntungan sesuai yang disepakati sebelumnya.
B. PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA
KSU
BMT
TUMANG
KABUPATEN
BOYOLALI 1.
Syarat pengajuan permohonan pembiayaan Pengajuan permohonan pembiayaan pada KSU BMT Tumang mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah atau calon debitur. Syarat-syarat tersebut adalah : a. Menjadi anggota KSU BMT Tumang, yaitu dengan membuka rekening tabungan di KSU BMT Tumang. b. Mengisi formulir permohonan pembiayaan anggota. c. Menyerahkan fotocopy kartu keluarga maupun surat nikah, fotocopy KTP suami-istri, fotocopy rekening tagihan listrik bulan terakhir, serta slip gaji terakhir bagi pegawai maupun karyawan. d. Menyerahkan jaminan pengajuan pembiayaan yang dapat berupa : 1) BPKB yang disertai gesekan nomor rangka dan nomor mesin. 2) Sertifikat kepemilikan, KDT (Kartu Dasaran Tetap). 3) Perhiasan yang disertai dengan surat kepemilikan perhiasan. 4) Apabila Jaminan adalah hak milik orang lain harus disertai surat kuasa dari pihak pemiliknya. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu bentuk penyaluran dana modal kerja dari BMT Tumang dengan menggunakan akad jual-beli yang dialokasikan bagi kelompok usaha menengah ke bawah maupun
perseorangan. Produk pembiayaan ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Secara rinci proses pengajuan pembiayaan pada KSU BMT Tumang dapat dilihat pada gambar II.1 berikut ini :
Nas
Konsultasi dengan (Manajer Cabang) Tid Me Di Me Per Mel Bat Sur Tid
Lay
Gambar II.1. Proses Pengajuan Pembiayaan
Re
Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa proses pengajuan pembiayaan pada KSU BMT Tumang melalui beberapa tahap yang telah tersusun menjadi sebuah urutan-urutan yang dapat diuraikan sebagai berikut ini : a. Nasabah yang bertindak sebagai calon debitur datang ke kantor KSU BMT Tumang, dengan maksud untuk konsultasi dengan manajer cabang seputar pembiayaan dan persyaratannya. b. Apabila dari hasil konsultasi calon debitur dianggap memungkinkan untuk mendapatkan dana pembiayaan, maka dilanjutkan dengan pengisian formulir dan penyerahan syarat-syarat pembiayaan yang telah ditentukan. Apabila dari hasil konsultasi calon debitur tidak memungkinkan untuk mendapatkan dana pembiayaan, maka manajer cabang akan memberikan arahan-arahan yang bisa membantu calon debitur untuk mendapatkan dana pembiayaan tersebut dilain kesempatan. c. Setelah
semua
persyaratan
telah
dipenuhi,
bagian
marketing
melakukan survey lapangan untuk mengetahui kondisi calon debitur, serta mengecek kebenaran data calon debitur pada formulir permohonan pembiayaan. d. Apabila dari hasil survey lapangan calon nasabah dinyatakan layak untuk mendapatkan dana pembiayaan, maka bagian marketing segera menghubungi calon debitur untuk proses realisasi dana, sedangkan
calon debitur yang dinyatakan tidak layak, maka permohonan tersebut dianggap batal, sehingga dana tidak bisa direalisasi. 2.
Fungsi yang terkait Beberapa
fungsi
yang
terkait
dalam
proses
pembiayaan
murabahah pada KSU BMT Tumang adalah : a. Fungsi Pelayanan Pembiayaan Fungsi pelayanan pembiayaan ini dipegang oleh manajer cabang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima calon debitur dan memberikan penjelasan mengenai pembiayaan dan persyaratan yang harus dipenuhi. b. Fungsi Operasional Fungsi operasional ini dipegang oleh bagian marketing. Fungsi ini bertanggung jawab untuk memeriksa ulang kelengkapan syarat pembiayaan, serta melakukan survey lapangan untuk menguji kebenaran data calon debitur pada formulir permohonan pembiayaan anggota. Fungsi ini juga mempunyai hak untuk memberikan masukanmasukan mengenai kondisi usaha dan kepribadian calon debitur sebagai bahan pertimbangan dalam proses analisis serta pemberian keputusan realisasi dana pembiayaan.
c. Fungsi Penganalisis Fungsi penganalisis ini dipegang oleh manajer cabang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menganalisa ulang semua persyaratan pembiayaan dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari fungsi operasional berdasarkan data hasil survey. Analisa yang dilakukan oleh fungsi ini meliputi analisis aspek keamanan, amanah dan kelayakan. d. Fungsi Pemberi Keputusan Fungsi pemberi keputusan ini bertanggung jawab untuk memberikan keputusan atas permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil analisa dari fungsi penganalisis dan hasil survey dari fungsi operasional. Untuk pembiayaan 1-25jt keputusan diserahkan pada manajer cabang, 25-50jt keputusan diserahkan pada manajer operasional, 50-150jt keputusan diserahkan pada manajer utama, dan untuk pembiayaan 150jt ke atas keputusan diserahkan pada pengurus KSU BMT Tumang. e. Fungsi Administrasi Fungsi administrasi ini dipegang oleh bagian teller yang bertindak juga sebagai kasir. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan menyiapkan kuitansi, slip pembiayaan dan formulir yang dibutuhkan dalam kegiatan administrasi pembiayan, serta merekap semua transaksi pembiayaan yang terjadi.
f. Fungsi Keuangan Fungsi keuangan dipegang oleh bagian teller. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima pembayaran biaya administrasi dari proses pembiayaan, selain itu juga bertanggung jawab untuk membayarkan dana pembiayaan kepada debitur sejumlah yang tertera pada kartu pembiayaan. g. Fungsi Akuntansi Fungsi akuntansi ini dipegang oleh staf administrasi dan keuangan kantor pusat. Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab untuk memposting jurnal yang telah dibuat oleh bagian teller dan menyajikannya dalam buku besar dan buku pembantu. 3.
Dokumen yang Digunakan Dokumen-dokumen
yang
digunakan
dalam
pembiayaan
murabahah pada KSU BMT Tumang adalah : a. Formulir Permohonan Pembiayaan Anggota (FPPA) Formulir ini merupakan dokumen pertama yang digunakan dalam proses pembiayaan pada KSU BMT Tumang. Formulir ini berisi data calon debitur, data usaha, rencana penggunaan dana, serta data keuangan calon debitur. Untuk memperkuat kebenaran data yang dituliskan, maka dalam formulir ini dilengkapi kolom referensi dari Kepala Desa ataupun tokoh masyarakat setempat. Formulir ini diisi
oleh manajer cabang yang bertindak sebagai fungsi pelayanan pembiayaan pada saat calon debitur melakukan konsultasi. b. Formulir Hasil Survey (FHS) Formulir ini diisi oleh bagian marketing pada saat melakukan survey lapangan. Data-data yang dihasilkan meliputi kondisi, kemampuan, kepribadian, kapasitas usaha, serta data lain yang diperlukan, seperti gambar denah rumah calon debitur. c. Formulir Akad Pembiayaan (FAP) Formulir ini merupakan dokumen yang berisi perjanjian pembiayaan antara pihak BMT sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Dalam formulir ini dijelaskan secara rinci mengenai jumlah dana pembiayaan, bagi hasil yang disepakati, jangka waktu angsuran, jaminan yang diberikan, serta biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh calon debitur. Formulir ini ditandatangani oleh manajer cabang, debitur, serta dua orang saksi dari pihak debitur. d. Kuitansi (KW) Kuitansi yang digunakan pada KSU BMT Tumang untuk mencatat transaksi pembiayaan dibuat rangkap 2, yaitu : 1) Lembar pertama berwarna putih diberikan pada nasabah sebagai bukti pembayaran. 2) Lembar kedua berwarna hijau yang digunakan oleh bagian teller untuk membuat jurnal dan laporan harian kas.
e. Slip Pembiayaan (SP) Slip pembiayaan yang digunakan pada KSU BMT Tumang untuk mencatat realisasi pembiayaan anggota juga dibuat rangkap 2, yaitu : 1) Slip yang pertama berwarna putih diserahkan pada debitur sebagai bukti realisasi pembiayaan anggota dari KSU BMT Tumang. 2) Slip yang kedua berwarna merah digunakan dan disimpan oleh bagian teller untuk membuat jurnal transaksi harian serta dasar pembuatan laporan harian kas. f. Surat Tanda Terima dan Pengambilan Jaminan (STTPJ) Surat tanda terima dan pengambilan jaminan ini dibuat pada saat debitur menyerahkan jaminan kepada manajer cabang. Dokumen ini memuat rincian jaminan dari debitur, serta tanggal penyerahan dan pengambilannya. 4.
Catatan Akuntansi yang Digunakan a. Buku Permohonan Pembiayaan (BPP) Buku permohonan pembiayaan ini memuat data calon debitur yang akan mengajukan pembiayaan anggota kepada KSU BMT Tumang.
b. Daftar Proses Pembiayaan (DPP) Catatan ini memuat daftar pengajuan pembiayaan dari calon debitur yang akan diproses lebih lanjut. Dalam daftar ini calon debitur digolongkan dalam pembiayaan anggota yang baru pertama kali mengajukan pembiayaan atau pembiayaan anggota lanjutan yaitu pembiayaan kepada debitur yang dulu pernah mendapatkan dana pembiayaan kemudian mengajukan lagi. c. Kartu Pembiayaan (KP) Kartu pembiayaan ini merupakan catatan yang memuat jadwal angsuran pembiayaan, berisi
jumlah dana pembiayaan, angsuran
pinjaman, tanggal jatuh tempo dan saldo pinjaman. Catatan ini dibuat dibuat rangkap 2, lembar 1 diserahkan pada debitur dan lembar 2 disimpan oleh bagian teller sebagai bukti pada saat angsuran pinjaman oleh debitur. d. Buku Jaminan (BJ) Buku jaminan ini dibuat oleh manajer cabang pada saat calon debitur menyerahkan jaminan pembiayaan. e. Laporan Harian Kas (LHK) Laporan ini dibuat oleh bagian teller yang memuat data penerimaan dan realisasi dana pembiayaan harian.
f. Jurnal Catatan akuntansi ini dibuat oleh bagian teller berdasarkan kuitansi dan slip pembiayaan. Jurnal bersama laporan harian kas diserahkan pada bagian pembukuan kantor pusat setiap akhir bulan untuk penyusunan buku besar dan buku pembantu. g. Buku Besar (BB) Buku besar merupakan catatan akuntansi yang dibuat oleh staf administrasi dan keuangan kantor pusat atas dasar pembiayaan yang telah direalisasikan. h. Buku Pembantu (BP) Buku pembantu ini dibuat dengan tujuan untuk membantu menjelaskan rincian rekening pembiayan murabahah pada buku besar. 5.
Jaringan prosedur yang membentuk sistem pembiayaan murabahah pada KSU BMT Tumang Kabupaten Boyolali a. Prosedur Permohonan Pembiayaan Anggota Dalam prosedur ini, calon debitur melakukan konsultasi dengan manajer cabang mengenai pembiayaan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam prosedur ini fungsi pelayanan pembiayaan yang dipegang oleh manajer cabang mengisi formulir permohonan pembiayaan anggota dan mencatat data calon debitur dalam buku permohonan pembiayaan.
b. Prosedur Pemberian Keputusan Setelah semua persyaratan pembiayaan dipenuhi oleh calon debitur, fungsi operasional melakukan survey lapangan. Dari data hasil survey dengan persyaratan yang telah diberikan, dilakukan analisa ulang oleh fungsi penganalisis. Hasil analisis berdasarkan data-data yang sudah didapatkan tersebut akan diproses lebih lanjut oleh fungsi pemberi keputusan. Apabila permohonan pembiayaan tersebut disetujui, maka fungsi pemberi
keputusan
memberikan
tanda
tangan
pada
formulir
permohonan. Dari hasil tersebut fungsi operasional menghubungi calon debitur untuk proses pencairan dana pembiayaan. Bagian administrasi pembiayaan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses selanjutnya. c. Prosedur Akad Pembiayaan Prosedur akad pembiayaan ini diawali dengan pembacaan akad oleh fungsi pemberi keputusan. Pengakadan dilakukan dengan mendatangkan saksi minimal 2 orang dari pihak debitur. Setelah pembacaan akad selesai formulir tersebut diberi tanda tangan oleh fungsi pemberi keputusan, debitur, dan 2 orang saksi tersebut. Proses selanjutnya adalah penyerahan jaminan dari pihak debitur, penyerahan jaminan tersebut dicatat dalam buku jaminan oleh
fungsi pemberi keputusan sebagai bukti penerimaan jaminan dari debitur. Fungsi pemberi keputusan juga mencatat dalam surat tanda terima dan pengambilan jaminan yang diserahkan pada debitur sebagai bukti penyerahan dan pengambilan jaminan. d. Prosedur Realisasi dana Pembiayaan Dalam prosedur ini fungsi keuangan membuat kuitansi sebagai bukti pembayaran biaya administrasi dari debitur, dan membuat slip pembiayaan sebagai bukti realisasi dana pembiayaan dari pihak BMT. Kuitansi dibuat rangkap 2 dan ditandatangani oleh debitur dan diberi stempel lunas, kemudian kuitansi lembar 1 tersebut diserahkan pada debitur. Slip juga dibuat rangkap 2, lembar pertama diserahkan pada debitur. Slip pembiayaan tersebut ditandatangani oleh debitur dan fungsi keuangan serta diberi stempel lunas sebagai bukti realisasi dana pembiayaan telah dibayar lunas oleh pihak BMT. Proses selanjutnya berdasarkan kuitansi dan slip pembiayaan lembar kedua, fungsi keuangan membuat laporan harian kas dan jurnal yang diperlukan sesuai transaksi dalam pembiayaan. e. Prosedur Pencatatan Akuntansi Setiap akhir bulan laporan harian kas dan jurnal dari transaksi realisasi dana pembiayaan diserahkan pada staf administrasi dan keuangan kantor pusat, kemudian disajikan ke dalam buku besar dan buku pembantu sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.
6.
Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggungjawab Struktur organisasi merupakan rerangka (framework) yang berisi pembagian tanggungjawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Beberapa bentuk pemisahan tanggungjawab pada pembiayaan murabahah di KSU BMT Tumang adalah : a. Proses Pembiayaan Murabahah melalui lebih dari satu fungsi Secara keseluruhan proses pembiayaan murabahah di KSU BMT Tumang melibatkan beberapa fungsi, yaitu : 1) Fungsi Pelayanan Pembiayaan 2) Fungsi Operasional 3) Fungsi Penganalisis 4) Fungsi Pemberi Keputusan 5) Fungsi Administrasi 6) Fungsi Keuangan 7) Fungsi Akuntansi b. Fungsi Pelayanan Pembiayaan dipisahkan dengan Fungsi Administrasi Dalam proses pembiayaan di KSU BMT Tumang fungsi pelayanan pembiayaan dipisahkan dengan fungsi administrasi. Fungsi pelayanan pembiayaan dipegang oleh manajer cabang, sedangkan fungsi administrasi dipegang oleh bagian teller. Hal ini diterapkan
untuk mencegah adanya penyimpangan terhadap biaya administrasi yang dibayarkan oleh debitur pada saat pembiayaan. c. Fungsi Pemberi Keputusan dipisahkan dengan Fungsi Keuangan Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi pemberi keputusan dalam hal realisasi dana pembiayaan digolongkan menurut besarnya dana yang diajukan oleh calon debitur. Untuk dana pembiayaan 1-25jt pemberi keputusan oleh manajer cabang, untuk 2550jt pemberi keputusan oleh manajer operasional, 50-150jt pemberi keputusan oleh manajer utama, sedangkan untuk 150jt keatas pemberi keputusan oleh pengurus BMT Tumang. Fungsi pemberi keputusan ini terpisah dengan fungsi keuangan dengan tujuan agar dana pembiayaan tidak sembarangan direalisasikan serta mencegah adanya penyelewengan, sehingga realisasi dana pembiayaan dapat dikendalikan agar tepat sasaran. d. Fungsi Keuangan dipisahkan dengan Fungsi Akuntansi Fungsi keuangan dalam pembiayaan murabahah ini dipegang oleh bagian teller, sedangkan fungsi akuntansi dipegang oleh staf administrasi dan keuangan kantor pusat. Tugas pokok fungsi keuangan dalam pembiayaan murabahah adalah membuat bukti yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta membuat jurnal setiap transaksi dan menyajikannya dalam laporan harian kas. Sedangkan
fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pembukuan serta penyusunan laporan keuangan. 7.
Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan Proses pembiayaan murabahah pada KSU BMT Tumang melalui beberapa tahap. Setiap nasabah ataupun calon debitur yang datang ke kantor untuk mengajukan pembiayaan dilayani oleh manajer cabang yang bertindak sebagai fungsi pelayanan pembiayaan. Pencatatan data calon debitur pada formulir permohonan pembiayaan anggota dilakukan oleh manajer cabang sesuai dengan data hasil konsultasi. Setiap dokumen yang diperlukan dalam proses pembiayaan tersebut dilakukan pengecekan mengenai kebenaran pencatatan maupun perhitungannya, yang dilakukan oleh fungsi yang berwenang, dalam hal ini oleh manajer cabang. Dalam
praktiknya
apabila
manajer
cabang
sedang
ada
kepentingan, fungsi pelayanan pembiayaan bisa digantikan oleh bagian marketing yang telah diberi hak kuasa. Sehingga dalam situasi tertentu kewenangan manajer cabang bisa digantikan oleh bagian pemasaran yang telah diberi hak kuasa sebelumnya. Dalam fungsi operasional, manajer cabang juga mempunyai kewenangan untuk ikut serta dalam proses survey lapangan. Wewenang ini diberikan kepada manajer cabang untuk melakukan pengawasan apakah survey benar-benar dilakukan oleh fungsi operasional atau tidak.
8.
Praktik yang Sehat Struktur organisasi merupakan gambaran arah
tanggungjawab
setiap fungsi dalam menjalankan suatu sistem yang dibuat untuk kegiatan operasional perusahaan. Suatu sistem dapat berjalan dan dipatuhi dengan baik apabila terdapat praktik yang sehat dalam menjalankannya. Praktik kegiatan yang terjadi di KSU BMT Tumang adalah : a. Setiap awal dan akhir jam kerja dilakukan pengecekan jumlah kas yang ada di brankas dengan catatan laporan harian kas. Sebelum memulai kegiatan di KSU BMT Tumang, bagian teller dibantu oleh bagian marketing yang berwenang melakukan pengecekan jumlah kas yang ada di brankas dengan saldo kas dalam catatan laporan harian kas. Kegiatan pengecekan ini juga dilakukan pada akhir jam kerja sebelum karyawan pulang. Pengecekan ini akan diteliti ulang kebenaran pencatatan dan jumlahnya oleh manajer cabang. b. Adanya satu orang yang memegang beberapa fungsi Dalam praktik pembiayaan murabahah di KSU BMT Tumang terdapat beberapa fungsi yang dipegang oleh orang yang sama, yaitu: 1) Fungsi pelayanan pembiayaan, fungsi penganalisis, dan fungsi pemberi keputusan yang dipegang oleh manajer cabang. 2) Fungsi administrasi dan fungsi keuangan yang dipegang oleh bagian teller.
c. Slip Pembiayaan dan kuitansi tidak bernomor urut tercetak Dalam pembiayaan murabahah di KSU BMT Tumang penggunaan dokumen yang berupa slip pembiayaan dan kuitansi tidak bernomor urut tercetak, tetapi setiap dokumen yang digunakan diotorisasi oleh karyawan yang berwenang. d. Adanya surprised check oleh manajer operasional Pada
waktu-waktu
tertentu
manajer
operasional
akan
melakukan pengecekan dan evaluasi kinerja karyawan. Pemeriksaan ini lebih sering dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, sehingga diharapkan setiap karyawan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan tanggungjawabnya. e. Adanya pengecekan setiap dokumen yang digunakan Setiap dokumen yang digunakan akan dilakukan pengecekan oleh karyawan yang bertanggungjawab untuk menghindari adanya kesalahan baik pencatatan maupun jumlah nominalnya. f. Adanya perputaran jabatan dan karyawan di setiap cabang Setiap satu tahun sekali KSU BMT Tumang mengadakan perputaran (rolling) jabatan dan tanggungjawab masing-masing karyawan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi hubungan istimewa antara karyawan dengan pihak nasabah maupun debitur.
g. Adanya hak cuti bagi karyawan yang berkepentingan Hak cuti pada KSU BMT Tumang diberikan bagi karyawan yang mempunyai kepentingan dan acara-acara tertentu, misalnya cuti hamil, melahirkan, menikah, haji. 9.
Karyawan yang Mutunya sesuai dengan Tanggungjawabnya Karyawan yang berkompeten dan jujur ternyata tidak menjamin berjalannya suatu sistem dengan baik. Mayoritas karyawan di KSU BMT Tumang mempunyai gelar sarjana dan diploma, meskipun ada juga sebagian kecil yang lulusan dari SMA maupun SMK. Dengan demikian tingkat kecakapan dan profesionalisme kerjanya telah sesuai dengan mutu pendidikannya. Untuk menjadi manajer cabang minimal harus mempunyai gelar sarjana, sedangkan untuk bagian lain minimal lulus SMA maupun SMK tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya. Sehingga dalam hal ini diharapkan kegiatan operasional KSU BMT Tumang dapat berjalan dengan baik dan efisien.
10. Bagan Alir (Flowchart) Pembiayaan Murabahah Untuk menjelaskan proses pembiayaan murabahah di KSU BMT Tumang secara rinci dapat digambarkan dengan bagan alir. Bagan alir tersebut dapat dilihat dalam gambar II.2 berikut ini :
MANAJER CABANG
Menerima Nasabah
FPPA
FPPA
FHS
2 FPPA
Menjelaskan prosedur pembiayaan
Mengisi Daftar proses pembiayaan
FAP
STTPJ KP 1
Menganalisa pembiayaan dan hasil survey Memimpin Pengakadan
Mengisi Formulir Pembiayaan Anggota
FPPA DPP
Membubuhkan paraf pada FPPA
T
Menerima, mencatat dan menyimpan jaminan
FPPA D
FPPA
FHS
i s
BJ
Mencatat Permohonan Pembiayaan Anggota
STTPJ KP 1
2
FAP
A FPPA FPPA
BPP
T
T
KETERANGAN : FPPA : Formulir Permohonan Pembiayaan Anggota BPP : Buku Permohonan Pembiayaan DPP : Daftar Proses Pembiayaan FHS : Formulir Hasil Survey FAP : Formulir Akad Pembiayaan KP : Kartu Pembiayaan STTPJ : Surat Tanda Terima dan Pengambilan Jaminan
A
Gambar II.2. Bagan Alir Sistem Pembiayaan Murabahah
MANAJER CABANG
FAP
2 FAP
STTPJ KP 1
Jurnal
LHK
Menyimpan Dokumen Menandatangani dokumen
Mengecek kebenaran pencatatan laporan harian kas
FAP Membubuhkan BMT
stempel
Jurnal LHK 2 STTPJ
KP 1
A
FAP
13
KETERANGAN : LHK : Laporan Harian Kas
Gambar II.2. Bagan Alir Sistem Pembiayaan Murabahah (Lanjutan)
BAGIAN MARKETING
FPPA
FPPA
Melakukan Survey Lapangan
Membuat Surat Pemberitahuan
Mengisi Formulir Hasil Survey
SPt FPPA Di sert ai
FHS FPPA
KETERANGAN : SPt : Surat Pemberitahuan
Gambar II.2. Bagan Alir Sistem Pembiayaan Murabahah (Lanjutan)
BAGIAN TELLER
FPPA
FAP
Meyiapkan Formulir dan dokumen yang diperlukan
Membuat Kuitansi dan Slip Pembiayaan
2
2 STTPJ
2
KP 2
SP 1
KP 1
2
KW 1
SP 1
Menerima pembayaran biaya administrasi
Pencairan Dana Pembiayaan Anggota
Membubuhkan stempel Lunas
Membubuhkan stempel Lunas
2
FAP
D is er
KW 1
FPPA FAP
KP 2
D ise
2
2
KW 1
SP 1
A
Membuat laporan harian kas dan jurnal dari transaksi harian
KETERANGAN : SP : Slip Pembiayaan KW : Kuitansi
Jurnal SP 2
LHK
KW 2
Gambar II.2. Bagan Murabahah (Lanjutan)
Alir
Sistem
Pembiayaan 12 T
STAF ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 13
Jurnal LHK
Menyajikan dalam Buku Besar dan buku pembantu
BP BB Jurnal LHK
T
SELESAI
KETERANGA N : BB : Buku Besar BP : Buku Pembantu
Gambar II.2. Bagan Murabahah (Lanjutan)
Alir
Sistem
Pembiayaan
C. EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSU BMT TUMANG KABUPATEN BOYOLALI 1.
Fungsi yang terkait Dalam proses pembiayaan murabahah pada KSU BMT Tumang melibatkan lebih dari satu fungsi, yaitu : a. Fungsi Pelayanan Pembiayaan b. Fungsi Operasional c. Fungsi Penganalisis d. Fungsi Pemberi Keputusan e. Fungsi Administrasi f. Fungsi Keuangan g. Fungsi Akuntansi Keterlibatan beberapa fungsi dalam pembiayaan murabahah ini akan mencegah terjadinya suatu transaksi yang hanya diselesaikan oleh satu unit organisasi saja. Hal ini dapat memudahkan penelusuran apabila
terjadi
penyalahgunaan
maupun
kesalahan
dalam
pencatatannya. 2.
Dokumen yang Digunakan Penggunaan dokumen pada pembiayaan murabahah di KSU BMT Tumang sudah sesuai dengan kebutuhan untuk pencatatannya. Dokumen-dokumen yang dibuat dalam proses pembiayaan murabahah yaitu : a. Formulir Permohonan Pembiayaan Anggota (FPPA)
b. Formulir Hasil Survey (FHS) c. Formulir Akad Pembiayaan (FAP) d. Kuitansi (KW) e. Slip Pembiayaan (SP) f. Surat Tanda Terima dan Pengambilan Jaminan (STTPJ) Dokumen yang digunakan tersebut dapat dikatakan telah sesuai dengan kebutuhan pencatatan dalam artian setiap dokumen yang digunakan sudah bisa digunakan untuk merekap setiap transaksi yang terjadi dalam pembiayaan murabahah, dan sudah diotorisasi oleh pihak yang berwenang. 3.
Catatan Akuntansi yang Digunakan Beberapa catatan akuntansi yang diselenggarakan dalam pembiayaan murabahah yaitu : a. Buku Permohonan Pembiayaan (BPP) b. Daftar Proses Pembiayaan (DPP) c. Kartu Pembiayaan (KP) d. Buku Jaminan (BJ) e. Laporan Harian Kas (LHK) f. Jurnal g. Buku Besar (BB) h. Buku Pembantu (BP)
Beberapa catatan akuntansi yang diselenggarakan oleh KSU tersebut, dalam praktiknya telah dilakukan pengecekan mengenai kebenaran pencatatan maupun penjumlahan nominalnya. Dalam hal ini, yang berwenang untuk melakukan pengecekan adalah manajer cabang, kecuali untuk pencatatan dalam buku besar dan buku pembantu yang sudah diserahkan sepenuhnya pada staf administrasi dan keuangan kantor pusat dibawah kewenangan manajer umum. Apabila manajer cabang tidak ada di kantor, pengecekan dapat dilakukan oleh bagian teller serta dibantu oleh bagian marketing yang telah diberikan wewenang sebelumnya. 4.
Jaringan
Prosedur
yang
membentuk
sistem
pembiayaan
murabahah pada KSU BMT Tumang Kabupaten Boyolali Beberapa prosedur yang membentuk sistem pembiayaan murabahah pada KSU BMT Tumang adalah : a. Prosedur Permohonan Pembiayaan Anggota b. Prosedur Pemberian Keputusan c. Prosedur Akad Pembiayaan d. Prosedur Realisasi Dana Pembiayaan e. Prosedur Pencatatan Akuntansi Prosedur-prosedur tersebut di atas telah dijalankan oleh setiap fungsi yang terkait sesuai dengan garis kewenangannya, sehingga sistem pengendalian intern pembiayaan murabahah pada KSU BMT Tumang dapat berjalan dengan baik.
5.
Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggungjawab Struktur organisasi merupakan rerangka yang menggambarkan pemisahan fungsi dan tanggungjawab dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Beberapa bentuk pemisahan fungsi dalam sistem pembiayaan murabahah di KSU BMT Tumang adalah : a. Proses Pembiayaan Murabahah melalui lebih dari satu fungsi b. Fungsi
Pelayanan
Pembiayaan
dipisahkan
dengan
Fungsi
Administrasi c. Fungsi Pemberi Keputusan dipisahkan dengan Fungsi Keuangan d. Fungsi Keuangan dipisahkan dengan Fungsi Akuntansi Beberapa bentuk pemisahan fungsi yang dilakukan dalam proses pembiayaan tersebut bertujuan untuk menghindari adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Pemisahan ini juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kekayaan dan asset BMT Tumang. 6.
Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan Pembiayaan murabahah pada KSU BMT Tumang melalui beberapa tahap dan setiap tahap dilayani oleh fungsi yang berbeda sesuai dengan kewenangan masing-masing. Setiap fungsi yang terkait dalam pembiayaan murabahah ini mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan tugasnya agar sistem pengendalian dapat berjalan dengan baik.
Dalam prosedur pencatatan, setiap dokumen yang digunakan harus dilakukan pengecekan dan otorisasi terlebih dahulu mengenai kebenaran pencatatan maupun jumlahnya. Pengecekan tersebut dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu manajer cabang. Apabila manajer cabang tidak ada di kantor, proses pengecekan dan otorisasi dapat dilakukan oleh bagian marketing yang telah diberi kewenangan sebelumnya. 7.
Praktik yang Sehat Suatu sistem dapat berjalan dan dipatuhi dengan baik apabila terdapat praktik yang sehat dalam menjalankannya. Praktik dalam kegiatan pembiayaan yang terjadi di KSU BMT Tumang adalah : a. Setiap awal dan akhir jam kerja dilakukan pengecekan jumlah kas yang ada di brankas dengan saldo kas dalam catatan laporan harian kas b. Adanya surprised check yang dilakukan oleh manajer operasional c. Adanya pengecekan setiap dokumen yang digunakan d. Adanya perputaran jabatan dan karyawan di setiap cabang e. Adanya hak cuti bagi karyawan yang berkepentingan Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, praktik yang sehat yang terjadi di KSU BMT Tumang seperti di atas dilakukan sebagai wujud penerapan unsur pengendalian intern dengan tujuan melindungi kekayaan perusahaan serta menciptakan pentatatan akuntansi yang andal dan dapat dipercaya.
8.
Karyawan yang Mutunya sesuai dengan Tanggungjawabnya Mayoriyas karyawan di KSU BMT Tumang mempunyai gelar sarjana dan diploma, meskipun ada juga beberapa yang hanya lulus SMA maupun SMK, sehingga tingkat kecakapan karyawan tersebut berbeda-beda tergantung kebutuhannya. Meskipun demikian, seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, karyawan KSU BMT Tumang dituntut untuk bisa menggali potensi sumber daya manusia dalam upaya peningkatan kualitas kinerja dan tanggungjawab agar visi dan misi KSU BMT Tumang dapat tercapai. Suatu sistem dapat berjalan dengan baik apabila dijalankan oleh karyawan yang berkompeten, professional, jujur dan amanah. Dengan demikian, berdasarkan kualitas pendidikan masing-masing karyawan KSU BMT Tumang mempunyai mutu yang sesuai dengan tanggungjawabnya.
BAB III TEMUAN
Dari hasil penelitian dan pembahasan pada BAB sebelumnya, penulis menemukan kelebihan dan kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian intern pembiayaan murabahah pada KSU BMT Tumang. Kelebihan dan kelemahan tersebut dapat penulis uraikan sebagai berikut : A. KELEBIHAN 1. Struktur organisasi yang baik pada KSU BMT Tumang memperlihatkan adanya pemisahan fungsi secara tegas sesuai dengan garis kewenangan dan tanggungjawabnya. Dengan demikian pengawasan dan pengendalian intern terhadap setiap fungsi yang terkait dapat dilakukan dengan baik. 2. Semua penyelenggaraan pencatatan dan dokumen dalam pembiayaan murabahah di KSU BMT Tumang telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Dokumen yang digunakan juga sudah sesuai dengan kebutuhan pencatatan dalam pembiayaan murabahah. Dalam hal ini, akan dihasilkan
sebuah
laporan
yang
dapat
dipercaya
dan
dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya. 3. Adanya buku daftar proses pembiayaan yang membantu fungsi pemberi keputusan dalam mempertimbangkan realisasi dana pembiayaan. Dalam buku ini memuat data calon debitur, serta digolongkan dalam calon debitur yang baru pertama kali mengajukan permohonan atau calon debitur yang
sudah pernah mengajukan permohonan pembiayaan. Dengan demikian, fungsi pemberi keputusan dapat mengetahui kredibilitas dari calon debitur. 4. Setiap transaksi pembiayaan yang terjadi dilaksanakan oleh fungsi yang berbeda, sehingga dapat mencegah adanya pelaksanaan transaksi oleh satu unit fungsi yang dapat memberikan peluang untuk menyalahgunakan kekayaan BMT Tumang oleh pihak tertentu. 5. Adanya perlindungan dan pengawasan fisik jumlah kas di brankas. Setiap awal dan akhir jam kerja dilakukan perhitungan fisik jumlah kas di brankas dengan saldo dalam laporan harian kas yang dibuat oleh bagian kasir. Perhitungan ini dilakukan oleh bagian kasir, dibantu oleh bagian pemasaran dan diawasi oleh manajer cabang. 6. Adanya surprised check di setiap kantor cabang yang dilakukan oleh manajer operasional. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengecek dan mengevaluasi kinerja karyawan agar setiap karyawan dapat bekerja dengan baik dan efektif sesuai dengan tanggungjawabnya masingmasing. 7. Adanya perputaran wilayah kerja, jabatan dan kantor bagi karyawan sesuai dengan kebijakan manajemen. Perputaran ini biasa dilakukan setiap satu tahun sekali. Tujuan perputaran ini adalah untuk menghindari adanya hubungan istimewa antara klien atau nasabah dengan karyawan yang akan memberikan peluang untuk tindakan penyalahgunaan.
B. KELEMAHAN
1. Kurangnya karyawan dalam KSU BMT Tumang, sehingga masih ada beberapa fungsi yang dipegang oleh satu orang. Perangkapan fungsi oleh satu orang ini bisa berdampak pada kurang optimalnya kinerja karyawan tersebut. Dengan demikian tindakan penyalahgunaan oleh pihak tertentu masih mungkin terjadi. 2. Tidak adanya satuan pengawas intern atau pemeriksa. Satuan pengawas intern ini dibentuk untuk menjaga kegiatan operasional KSU BMT Tumang agar unsur-unsur pengendalian intern dapat berjalan dengan baik. Satuan pengawas ini dibentuk dan berdiri secara independen terpisah dari fungsi pemberi keputusan, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. 3. Penggunaan kuitansi dan slip pembiayaan yang tidak bernomor urut tercetak, sehingga sangat rentan adanya penyelewengan oleh pihak tertentu. Sebagai contoh dalam membuat kuitansi bisa saja bagian teller membuat nominal terlalu rendah dari jumlah pembayaran yang sesunggguhnya. 4. Dalam proses perekrutan karyawan masih ada beberapa karyawan yang masuk karena ada unsur kekeluargaan. Dalam hal ini akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di KSU BMT Tumang, karena bisa saja karyawan tersebut sumber dayanya kurang tetapi dipaksakan untuk menempati jabatan tertentu.
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN Pembiayaan murabahah cukup berpotensi untuk mengembangkan KSU BMT Tumang mengingat jumlah realisasi yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara keseluruhan yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa sistem pengendalian intern pembiayaan murabahah pada KSU BMT Tumang sudah baik. Kesimpulan tersebut berdasarkan hasil pengecekan terhadap unsurunsur pokok sistem pengendalian intern yang sudah dijalankan dengan baik dalam proses pembiayaan murabahah. Meskipun demikian, masih ada juga kelemahan
yang terjadi, yaitu
kurangnya personil
yang
mengakibatkan adanya perangkapan fungsi oleh satu orang, sehingga dapat meningkatkan resiko tidak berjalannya suatu sistem pengendalian intern dengan baik, serta memberikan peluang terjadinya tindakan penyalahgunaan. B. SARAN Pada BAB sebelumnya telah dibahas mengenai kebaikan
dan
kelemahan sistem pengendalian intern pembiayaan murabahah pada KSU BMT Tumang. Pada dasarnya penerapan unsur-unsur sistem pengendalian
intern sudah cukup baik, hanya saja masih ada beberapa kelemahan. Dari kelemahan-kelemahan tersebut, penulis memberikan saran : 1. Perlu adanya penambahan karyawan untuk menghindari adanya perangkapan fungsi, sekaligus dapat membantu meringankan pekerjaan bagi karyawan mempunyai fungsi rangkap. Dalam hal ini juga bertujuan untuk menjamin efektifitas pengendalian intern, sehingga data yang dihasilkan dapat dipercaya serta memperkecil kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. 2. Perlu adanya satuan tugas yang dibentuk dan berdiri secara independen untuk menjalankan fungsi pengawasan di setiap kantor cabang. Satuan tugas ini bertanggungjawab untuk mengevaluasi kinerja karyawan serta penerapan sistem pengendalian intern dalam hal perlindungan kekayaan BMT dari tindakan penyalahgunaan oleh pihak tertentu. 3. Diperlukan Kuitansi dan slip pembiayaan yang bernomor urut tercetak. Kuitansi dan slip pembiayaan yang bernomor urut tercetak akan meningkatkan kehati-hatian dalam pencatatannya, sehingga apabila terjadi penyalahgunaan dapat ditelusur dengan mudah. 4. Dalam perekrutan karyawan baru sebaiknya lebih menekankan pada unsur sumber daya manusia, sehingga setiap karyawan baru yang masuk telah melalui beberapa tahap seleksi, bukan atas dasar kekeluargaan semata.
DAFTAR PUSTAKA
Baridwan, Zaki. 1990. Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Sistem. Yogyakarta : BPFE. Muhammad. 2000. Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam. Yogyakarta : UII Press. Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi. Edisi Empat. Jakarta : Salemba Empat. Nor, Dumairi., dkk. 2008. Ekonomi Versi Salaf. Pustaka Sidogiri Suharto, Saat., dkk. 2007. Pas BMT 002. BMT Center
