EVALUASI PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM RANGKA MERINGANKAN BEBAN PPH BADAN DI PERUM DAMRI Delfin Chandra Maya Safira Dewi, SE, AK., M.Si. Binus University Jln. K. H Syahdan Gg. Haji Sene No. 10z 085271525025
[email protected]
ABSTRACT The Purpose of this research is to evaluate the application of the tax in order to ease the corporate income tac expense at PERUM DAMRI. This research uses primary data were taken directly from the PERUM DAMRI. The research method used is qualitative methods of collecting and compiling the data obtained. From the data obtained to evaluated the existing data to compare with the current regulations. The results showed that the tax planning undertaken by PERUM DAMRI still have to be improved, it can be seem from the clustering of deprecation on assets of the company is not in accordance with the tax regulations. (DC) Key words Tax Planning, Corporate income tax expense, Depreciation, Tax laws, Annual income tax return
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan perencanaan pajak dalam rangka meringankan beban PPh badan di PERUM DAMRI. Penelitian ini menggunakan data primer yang diambil langsung dari PERUM DAMRI. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu mengumpulkan dan menyusun data yang diperoleh. Dari data yang diperoleh dilakukan evaluasi yaitu membandingkan data yang ada dengan peraturan yang berlaku saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dijalankan oleh PERUM DAMRI masih harus ditingkatkan, dapat dilihat dari pengelompokan penyusutan pada aset perusahaan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. (DC)
Kata kunci Perencanaan pajak, Beban PPh Badan, Depresiasi, Undang-undang perpajakan, SPT tahunan
PENDAHULUAN Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dan Wajib Pajak tidak secara langsung menerima imbalan atas pajak yang dibayarkan, pajak yang dibayarkan digunakan sebagai pendanaan infrastrukstur negara guna mewujudkan kesejahteraan warga negaranya. Pajak telah menjadi sumber pendanaan utama bagi negara, peran pajak dalam APBN yang semakin meningkat membuat pemerintah harus melakukan berbagai upaya agar penerimaan negara terus meningkat dan keuangan negara dalam keadaan stabil. Sedangkan bagi Wajib Pajak badan atau perusahaan merupakan kewajiban yang harus dibayarkan yang dapat mengurangi laba bersih dimana laba bersih tersebut akan digunakan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dan sebagai tambahan modal usaha perusahaan. Pada pelaksanaannya pemerintah menginginkan pajak yang semaksimal mungkin sebagai sumber pendapatan. Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan maupun ketetapan perpajakan agar penerimaan negara terus meningkat sebaliknya perusahaan sebagai Wajib Pajak justru menginginkan kewajiban perpajakannya minimal. Perbedaan ini menyebabkan Wajib Pajak terdorong untuk melakukan perencanaan pajak untuk mengurangan atau menghematan pajak. Perencanaan pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi perusahaan, karena dengan dilakukannya perencanaan pajak maka beban yang harus dikeluarkan atas pajak perushaan dapat diminimalkan, yang nantinya akan berpengaruh dalam meningkatkan laba bagi perusahaan. Upaya dalam melakukan penghematan pajak melalui perencanaan pajak atau tax planning dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan. Tax evasion merupakan cara meminimalisasi atau menghapus sama sekali utang pajak yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan seperti meninggikan harga pembelian, merendahkan penghasilan yang diperoleh, meninggikan beban usaha atau pembayaran dividen secara diamdiam . Sedangkan penghindaran pajak atau tax avoidance adalah usaha penguranagn pajak tanpa melanggar ketentuan perpajak misalnya dengan memanfaatkan pengecualian yang diperkenankan atau yang belum diatur dalam pengaturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan Umum DAMRI (Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia) merupakan perushaan pemerintah yang bergerak dibidang jasa angkutan umum untuk penumpang dan atau barang di atas jalan dengan kendaraan bermotor. PERUM DAMRI memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan setiap tahunnya, dengan berkembangnya usaha yang dijalankan oleh PERUM DAMRI maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu PERUM DAMRI ingin memiliki perencanaa pajak yang baik untuk mengefesienkan kewajiban perpajakannya dengan tidak melanggar Undang-Undang perpajakan yang berlaku dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang benar dan tepat waktu guna menghidari dari pengenaan sanksi dalam bidang perpajakan.
METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian kualitatif atau naturalis. Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena sebagian besar menggunakan data primer, bersifat subjektif, penulis tidak menggunakan data kuantitatif dan teknik statistik untuk menyimpulkan hasil observasi, dan pengambilan keputusan didasarkan dari data yang diobservasi dan dikumpulkan terlebih dahulu. Dalam memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu : 1.Studi literatur (library research) Penulis memperoleh informasi dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, Undang-Undang, catatan-catatan kuliah dan data-data lain yang berhubungan dengan topik pembahasan. 2.Studi lapangan (field research) Penulis memperoleh informasi secara langsung dari tempat atau lokasi dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara: a. Wawancara (interview) Penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. b. Pengamatan (observation) Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan perusahaan sehingga memiliki gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diteliti dan memperoleh data-data yang terkait dengan objek penelitian. c. Reperformance Penulis mengevaluasi data telah diperoleh dengan melakukan perhitungan kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku. d. Dokumentasi (documentation) Penulis menelusuri bukti-bukti atas transaksi, keterangan-keterangan, general ledger, laporan keuangan perusahaan, Surat Pemberitahuan, Surat Setoran Pajak, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan.
HASIL DAN BAHASAN 1. Penyusutan Kendaraan Dalam menghitung penyusutan aset kendaraan PERUM DAMRI menggunakan metode garis lurus. Perusahaan mengelompokkan semua jenis harta kendaraan menjadi kelompok I dan dalam hal ini dalam SPT tahunan PERUM DAMRI penyusutan kendaraan dikoreksi negatif pada tahun 2009 sebesar Rp. 18.233.002.667, tahun 2010 sebesar Rp. 16.715.825.035 dan tahun 2011 sebesar Rp. 13.599.078.378. Penyusutan kendaraan menurut perusahaan penyusutan kedaraan tahun 2009 Kelompok / Jenis Harta Kelompok I Kendaraan Bus Kendaraan Truck Jumlah Penyusutan Fiskal
Harga Perolehan 247,646,963,572 6,175,259,076
Penyusutan / Amortisasi Fiskal Tahun ini 61,911,740,893 1,543,814,769 63,455,555,662
penyusutan kendaraan 2010 Kelompok / Jenis Harta Kelompok I Kendaraan Bus Kendaraan Truck Jumlah Penyusutan Fiskal
Harga Perolehan 262,863,691,428 16,937,323,292
Penyusutan / Amortisasi Fiskal Tahun ini 65,715,922,857 4,234,330,823 69,950,253,680
penyusutan kendaraan 2011 Kelompok / Jenis Harta Kelompok I Kendaraan Bus Kendaraan Truck Jumlah Penyusutan Fiskal
Harga Perolehan 283,732,015,208 18,330,346,860
Penyusutan / Amortisasi Fiskal Tahun ini 70,933,003,802 4,582,586,715 75,515,590,517
Setelah dievaluasi perusahaan tidak mengelompokkan jenis harta sesuai dengan peraturan perpajakan. Kendaraan bus dan kendaraan truck merupakan kelompok II dalam Pasal 11 UU PPh yaitu sebesar 12.5% dengan masa manfaat selama 8 tahun.
Penyusutan kendaraan menurut penulis
Penyusutan kendaraan Tahun 2009 Harga Kelompok / Jenis Harta Perolehan Kelompok II Kendaraan Bus 247,646,963,572 Kendaraan Truck 6,175,259,076 Jumlah Penyusutan Fiskal
Penyusutan / Amortisasi Fiskal Tahun ini 30,955,870,447 771,907,385 31,727,777,831
penyusutan kendaraan 2010 Kelompok / Jenis Harta Kelompok II Kendaraan Bus Kendaraan Truck Jumlah Penyusutan Fiskal
Harga Perolehan 262,863,691,428 16,937,323,292
Penyusutan / Amortisasi Fiskal Tahun ini 32,857,961,429 2,117,165,412 34,975,126,840
penyusutan kendraan 2011 Kelompok / Jenis Harta Kelompok II Kendaraan Bus Kendaraan Truck Jumlah Penyusutan Fiskal
Harga Perolehan
Penyusutan / Amortisasi Fiskal Tahun ini
283,732,015,208 18,330,346,860
35,466,501,901 2,291,293,358 37,757,795,259
2. Penyusutan Penunjang Perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk menghitung penyusutan penunjang. Perusahaan mengelompokkan semua jenis harta penunjuang menjadi kelompok I. Terdapat beberapa koreksi menurut perusahaan, pada tahun 2009 terdapat koreksi positif sebesar Rp. 2.897.814.558 pada tahun 2010 terdapat koreksi negatif sebesar Rp. 311.037.695 dan pada tahun 2011 terdapat koreksi negatif sebesar Rp. 72.462.148
Penyusuran penunjang menurut prusahaan penyusutan penunjang tahun 2009 Kelompok / Jenis Harta Kelompok I Inventaris Kantor Kendaraan Dinas Mesin Bengkel Mesin Kantor Perkakas Kendaraan Permanen Bangunan Jumlah Penyusutan Fiskal
Harga Perolehan
Penyusutan / Amortisasi Fiskal Tahun ini
2,301,859,380 4,779,161,356 380,049,032 690,907,872 400,237,684
575,464,845 1,194,790,339 95,012,258 172,726,968 100,059,421
28,014,044,541
1,013,970,876 3,152,024,707
penyusutan penunjang 2010 Kelompok / Jenis Harta Kelompok I Inventaris Kantor Kendaraan Dinas Mesin Bengkel Mesin Kantor Perkakas Kendaraan Permanen Bangunan Jumlah Penyusutan Fiskal
Harga Perolehan
Penyusutan / Amortisasi Fiskal Tahun ini
2,103,638,304 5,717,693,452 516,658,852 867,974,160 513,612,028
525,909,576 1,429,423,363 129,164,713 216,993,540 128,403,007
29,776,687,809
1,089,777,145 3,519,671,344
penyusutan penunjang 2011 Kelompok / Jenis Harta Kelompok I Inventaris Kantor Kendaraan Dinas Mesin Bengkel Mesin Kantor Perkakas Kendaraan Bangunan Jumlah Penyusutan Fiskal
Harga Perolehan
Penyusutan / Amortisasi Fiskal Tahun ini
2,422,764,032 4,947,511,936 827,449,812 1,062,925,344 390,054,004 31,436,705,324
605,691,008 1,236,877,984 206,862,453 265,731,336 97,513,501 291,359,539 2,704,035,821
Setelah dievaluasi perusahaan tidak mengelompokkan jenis harta sesuai dengan peraturan perpajakan. Kendaraan dinas merupakan kelompok II dengan tarif sebesar 12.5% dengan masa manfaat selama 8 tahun. Sedangkan inventaris kantor, mesin bengkel, mesin bengkel, mesin kantor dan perkakas kendaraan merupakan kelompok I dengan tarif sebesar 25% dengan masa
manfaat selama 4 tahun dan bangunan merupakan harta permanen dengan tarif sebesar 5% masa manfaat selama 20 tahun. Penyusutan Penunjang menurut penulis Penyusutan penunjang tahun 2009 Harga Kelompok / Jenis Harta Perolehan Kelompok I Inventaris Kantor 2,301,859,380 Mesin Bengkel 380,049,031 Mesin Kantor 690,907,872 Perkakas Kendaraan 400,237,684 Kelompok II Kendaraan Dinas Permanen Bangunan Jumlah Penyusutan Fiskal
Penyusutan / Amortisasi Fiskal Tahun ini 575,464,845 95,012,258 172,726,968 100,059,421
4,779,161,356
597,395,170
28,014,044,541
1,400,702,227 2,941,360,888
penyusutan penunjang 2010 Kelompok / Jenis Harta Kelompok I Inventaris Kantor Mesin Bengkel Mesin Kantor Perkakas Kendaraan Kelompok II Kendaraan Dinas Permanen Bangunan Jumlah Penyusutan Fiskal
Harga Perolehan
Penyusutan / Amortisasi Fiskal Tahun ini
2,103,638,304 516,658,852 867,974,160 513,612,028
525,909,576 129,164,713 216,993,540 128,403,007
5,717,693,452
714,711,682
29,776,687,809
1,488,834,390 3,204,016,908
penyusutan penunjang 2011 Kelompok / Jenis Harta Kelompok I Inventaris Kantor Mesin Bengkel Mesin Kantor Perkakas Kendaraan Kelompok II Kendaraan Dinas Permanen Bangunan Jumlah Penyusutan Fiskal
Harga Perolehan
Penyusutan / Amortisasi Fiskal Tahun ini
2,422,764,032 827,449,812 1,062,925,344 390,054,004
605,691,008 206,862,453 265,731,336 97,513,501
4,947,511,936
618,438,992
31,436,705,324
1,571,835,266 3,366,072,556
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Sebagai bagian akhir dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan berdasarkan hasil evaluasi, penghitungan, dan perencanaan pajak yang telah dilakukan. Dari hasil evalusi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa: 1.Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh PERUM DAMRI belum maksimal, sehingga masih ada peluang untuk meminimalkan beban pajak terkait pembayaran PPh terutang perusahaan. 2.Perencanaan pajak yang telah dilakukan yaitu mematuhi aspek formal dan administratif, menggunakan dasar pembukuan basis akrual dan menggunakan metode penyusutan garis lurus 3.Berkenaan dengan transaksi withholding tax, PERUM DAMRI melakukan persetujuan terlebih dahulu dengan pihak ketiga untuk mengantisipasi tidak dapat dilakukannya pemotongan pajak. 4.PERUM tidak membuat daftar nominatif atas biaya yang berkaitan dengan biaya jamuan tamu dinas/ relasi dan biaya representasi direksi sehingga tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto. 5.Perusahaan mengeluarkan biaya sumbangan/ bantuan/ santunan, perayaan (olahraga, kesenian, dll) serta rapat, namun biaya – biaya ini harus dikoreksi karena tidak termasuk kategori biaya dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh. 6.Pendapatan bunga deposito dan jasa giro merupakan penghasilan yang termasuk dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh sehingga dikoreksi fiskal negatif dan tidak diperhitungkan dalam laporan keuangan fiskal perusahaan. 7.Sanksi administrasi pajak dikeluarkan PERUM DAMRI dikarenakan perusahaan tidak menyetor dan melaporkan SPT tahunan badan tepat pada waktunya. 8.Biaya penyusutan perusahaan tidak dikelompokkan dengan benar sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh).
Saran Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk PERUM DAMRI dalam melaksanakan perencanaan pajak yang efektif dan efisien, yaitu: 1.Dalam membuat rekonsiliasi fiskal sebaiknya perusahaan memeperkerjakan karyawan yang ahli dan mengerti perpajakan agar perpajakan perusahaan lebih efektif dan efisien serta terhindar dari sanksi maupun denda pajak. 2.Dalam mengeluarkan biaya-biaya seperti biaya jamuan tamu dinas/ relasi, dan biaya representasi direksi, perusahaan harus selalu mengumpulkan bukti atas pengeluaran biaya tersebut agar biaya–biaya tersebut bisa menjadi biaya fiskal. 3.Dalam setiap pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan, sebaiknya perusahaan merinci setiap pengeluaran dan selalu membuat dokumen-dokumen pendukung untuk membuktikan bahwa biaya- biaya tersebut benar-benar dikeluarkan untuk kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehingga dapat menjadi biaya fiskal sesuai pasal 6 ayat (1) UU PPh. 4.Biaya–biaya perusahaan sebaiknya di evaluasi dengan membagi biaya menjadi dua yaitu biaya yang dapat dikurangkan dan biaya yang tidak dapat dikurangkan, supaya lebih mudah dalam melakukan rekonsiliasi fiskal. Perusahaan perlu mengikuti perkembangan dari peraturan–peraturan perpajakan misalnya dengan memberikan pelatihan khusus, seminar perpajakan secara rutin, majalah, artikel–artikel perpajakan supaya lebih memahami perpajakan yang selalu berubah.
5.Dalam perhitungan biaya penyusutan perusahaan sebaiknya melakukan pengelompokan dan perhitungan yang benar sesuai peraturan yang berlaku. 6.Dalam menerapkan perencanaan pajak, perusahaan dapat memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, contohnya pendapatan bunga deposito dan bunga jasa giro. Karena penghasilan ini tidak diperhitungkan lagi dalam laporan laba rugi fiskal dan dikoreksi fiskal negatif, maka dapat meminimalkan penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan. 7.Sebaiknya perusahaan melakukan review secara berkala atas pelaksanaan dan perencanaan pajak untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi. 8.Setelah di evaluasi terdapat kekurangan bayar pada Tahun 2009 ,2010 dan 2011 sehingga perusahaan harus membayar sejumlah denda dan sanksi. a. Pada tahun 2009 terdapat kurang bayar sebesar Rp. 7.359.070.838. Dari kekurangan bayar tersebut dikenai denda sebesar 2% per bulan maksimal 24 bulan (48%), jadi denda pada tahun 2009 adalah 2% x Rp. 7.359.070.838 x 24 bulan = Rp. 3.532.354.002,24 dan ditambah sanksi administrasi dikarenakan terlambat lapor sebesar Rp. 1.000.000. b. Pada tahun 2010 terdapat kurang bayar sebesar Rp. 8.822.695.319. Dari kekurangan bayar tersebut dikenai denda sebesar 2% per bulan maksimal 24 bulan (48%), jadi denda pada tahun 2010 adalah 2% x Rp. 8.822.695.319 x 24 bulan = Rp.4.234.893.753,12 dan ditambah sanksi administrasi dikarenakan terlambat lapor sebesar Rp. 1.000.000.
c. Pada tahun 2011 terdapat kurang bayar sebesar Rp. 18.327.313.569. Dari kekurangan bayar tersebut dikenai denda sebesar 2% per bulan maksimal 24 bulan (48%), jadi denda pada tahun 2010 adalah 2% x Rp. 18.327.313.569 x 24 bulan = Rp. 8.797.110.513,12 dan ditambah sanksi administrasi dikarenakan terlambat lapor sebesar Rp. 1.000.000. Apabila perusahaan mengalami kurang bayar maka hendaknya secepat mungkin untuk dilunaskan agar denda yang dikenakan tidak bertambah yang diakibatkan oleh lamanya kurang bayar dilunasi.
REFERENSI Amsah, S., dan Iswahyudi, T. (2013). Modul Pajak. edisi 2013. Jakarta: Executive Tax Program. Desak Eva Indira Pratiwi. (2013) Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Legal Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KSU Griya Anyar Sari Boga). Bali. Diaz, P., (2011). Kupas Tuntas: Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penyidikan Pajak. Jakarta: Indeks. Direktorat Jendral Pajak. (1983) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2008. Direktorat Jendral Pajak. (1983) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Direktorat Jendral Pajak. (1986) Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 27/PJ.22/1986 tentang Biaya “Entertaiment” dan Sejenisnya. Direktorat Jendral Pajak. (2000) kep-537/pj./2000 tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-hal Tertentu. Eva Anggarawati dan Rika Lidyah. (2013) Evaluasi Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Bukit Asam (PERSERO) Tbk. Palembang. Resmi, S. (2012). Perpajakan Indonesia. edisi 6 buku 1. Jakarta: Salemba Empat. Resmi, S. (2011). Praktikum Perpajakan. Seri 7 buku 1. Jakarta: Salemba Empat. Resmi, S. (2011). Praktikum Perpajakan. Seri 7 buku 2. Jakarta: Salemba Empat. Suandy, E. (2013). Perencanaan Pajak. edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
Waluyo (2011). Perpajakan Indonesia. edisi 10 buku 1. Jakarta: Salemba Empat. www.damri.co.id www.kanwiljogja.pajak.go.id www.ortax.org Yessica Dewi Aryanti. (2013) Penerapan Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT. X di Semarang. Semarang.
RIWAYAT PENULIS Delfin Chandra, lahir di Rengat, Indragiri Hulu, Riau pada tanggal 28 desember 1992. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang akuntansi perpajakan pada tahun 2014.
