Efektivitas Program Beras Sejahtera dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Pra Sejahtera di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan Fraike Rumondor F. D. J. Lengkong Novie Palar ABSTRACT: Rice is a prosperous food subsidy in the form of rice earmarked for low-income households as the efforts of the government to improve food security and provide social protection to targeted households. The success of Rice Program prosperity is measured by the level of achievement 6T indicators, namely: the right target, the right amount, the right price, right time, right quality and right administration. The program aims to reduce the burden of Target Households spending through the partial fulfillment of staple food needs in the form of rice and prevent a decrease in consumption of energy and protein. The purpose of this study is to identify the effectiveness of Rice Welfare Program in improving public welfare in the District Ranoyapo Preprosperous South Minahasa regency. Data collection techniques in this research is through: Observation namely direct observation to the study site, conduct interviews and documentation. Results of the evaluation showed that the program in the District Ranoyapo prosperous rice was not effective because there are still some things that are not appropriate as the data receiver has not updated the program, the government is less involved mislead the public so that people do not know clearly the price and the actual amount of rice. Likewise, there is a supplementary budget that is charged to the public for reasons of money transport vehicles rice and supervision of the district governments are still lacking. Keywords: Program Effectiveness Rice Welfare, Welfare Pre prosperous society.
Pemerintah Daerah sangat penting dalam
PENDAHULUAN Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan
rendah
(Program
peningkatan efektifitas Program Raskin.
Raskin)
Pada waktu terjadi krisis pangan tahun
adalah program nasional lintas sektoral baik
1998 program ini pun dimulai dan untuk
horizontal maupun vertikal, untuk membantu
mengatasi
krisis
mencukupi
mengambil
kebijakan
beras
berpendapatan
rendah.
subsidi pangan bagi masyarakat melalui
Kementerian/
Operasi Pasar Khusus (OPK). Pada tahun 2002
Lembaga (K/L) yang terkait memberikan
program tersebut dilakukan lebih selektif
kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan
dengan menerapkan sistem targeting, yaitu
fungsinya. Pemerintah Pusat berperan dalam
membatasi
membuat
sedangkan
kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Miskin
pelaksanaannya sangat tergantung kepada
(RTM). Sejak itu program ini menjadi populer
Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran
dengan sebutan program Raskin, yaitu subsidi
Secara
yang
horizontal
kebijakan
semua
program,
sasaran
yaitu
Pemerintah
pangan
masyarakat
kebutuhan
tersebut,
hanya
memberikan
membantu
beras bagi masyarakat miskin. Pada tahun
2008 Program ini berubah menjadi Program
Pelaksanaan penyaluran Raskin oleh
Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
Perum BULOG sampai Titik Distribusi (TD)
Rendah. Dengan demikian rumah tangga
di seluruh Indonesia. Pemerintah Daerah
sasaran program ini tidak hanya rumah tangga
memiliki peran yang sangat strategis dalam
miskin, tetapi meliputi rumah tangga rentan
penyaluran Raskin dari TD sampai kepada
atau hampir miskin.
Rumah Tangga Sasaran (RTS). Dukungan
Dalam pelaksanaannya selama 16 (enam
belas)
mengambil
tahun,
Pemerintah
berbagai
telah
kebijakan
untuk
yang diperlukan dari pemerintah daerah minimal pengalokasian APBD untuk angkutan beras dari TD sampai ke RTS.
melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang
Sebagai
komoditi
strategis
yang
berkembang, misalnya penyesuaian jumlah
dilindungi oleh undang-undang dasar negara
Rumah
Republik Indonesia tahun 1945,
Tangga
Sasaran
(RTS),
durasi
penyaluran, alokasi jumlah beras untuk setiap
merupakan
RTS (kuantum Raskin) dan penyesuaian Harga
pemerintah untuk wajib memberikan prioritas
Tebus Raskin di Titik Distribusi (TD) dari Rp
yang besar terhadap kebijakan ketahanan
1.000,-/kg menjadi Rp 1.600,-/kg. Kebijakan
pangan nasional.
lain yang telah diambil pemerintah pada
hak
Indonesia,
yang
Pangan
95%
mendasar
dari
bagi
jumlah
beberapa tahun terakhir adalah penyaluran
penduduknya mengkonsumsi beras sebagai
Raskin untuk mengatasi kenaikan harga akibat
pangan utama, dengan rata-rata konsumsi
musim paceklik dan meningkatnya permintaan
beras sebesar 102 kg/jiwa/tahun (bps, 2013).
beras pada hari-hari besar. Untuk keperluan ini
Tingkat konsumsi tersebut jauh di atas rata-
pemerintah telah menyalurkan Raskin lebih
rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60
dari 12 kali dalam satu tahun. Bahkan pada
kg/kapita/tahun. Dengan demikian indonesia
tahun 2013 pemerintah telah menyalurkan
menjadi negara konsumen beras terbesar di
Raskin
dunia. Beras menjadi komoditas nasional yang
sampai
Raskin
ke-15,
sebagai
kompensasi kenaikan harga BBM. Pada awal
sangat
tahun 2014 dilakukan percepatan penyaluran
nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam
Raskin bulan November – Desember ke bulan
berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik
Februari Maret dampak bencana alam yang
maupun ekonomi. Peranan komoditi makanan
melanda
terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar
hampir
di
sejumlah
wilayah
strategis.
Indonesia pada awal tahun 2014. Keberhasilan
dibandingkan
Program
makanan
Raskin
perencanaan, penyaluran,
ditentukan
penganggaran, monitoring
dan
mulai
dari
penyediaan,
Instabilitas
dengan
seperti
perberasan
komoditi
perumahan,
bukan sandang,
pendidikan dan kesehatan.
evaluasi,
Program raskin pada bulan september
pengawasan dan penanganan pengaduan oleh
2015 telah di ganti nama menjadi program
K/L terkait yang tergabung dalam Tim
beras sejahtera oleh menteri sosial yang pada
Koordinasi Raskin Pusat.
dasarnya
untuk
mengubah
paradigma
masyarakat
bukan
untuk
membantu
kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk
masyarakat miskin, melainkan program ini
meningkatkan
disubsidi
berpendapatan
pemerintah
untuk
mengubah
kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Penyaluran rastra ini merujuk pada Surat
Menteri
Pembangunan Nomor
Kordinator
Manusia
Dan
akses rendah
masyarakat
dalam
pemenuhan
kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.
Bidang
Tujuan pemerintah untuk memberikan
Kebudayaan
bantuan pada keluarga miskin tidak luput dari
6-100/MENKO/PMK/XXI/2015
penyimpangan.
Menurut
pemantauan
tanggal 15 Desember 2015 Dengan Perihal
dilapangan, ada tiga hal yang terjadi dalam
Rastra Provinsi Tahun 2016 dan Penetapan
penyaluran program rastra. Pertama, mengenai
anggaran subsidi beras yang
salah sasaran. Program rastra yang semestinya
merujuk pada
Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2012 tentang
disalurkan
kebijakan
keluarga miskin ternyata (banyak juga yang)
pengadaan
Gabah/Beras
dan
atau
keluarga-
jatuh
Keputusan pejabat gubernur sulawesi utara,
(keluarga sejahtera). Salah sasaran ini banyak
nomor
pagu
disebabkan oleh human error, dimana para
masyarakat
petugas lapangan justru membagi-bagikan
berpendapatan rendah kabupaten/kota se-sulut
kupon rastra pada keluarga dekat atau teman
2016.
kerabatnya. Bahkan tidak sedikit keluarga
program
tentang penetapan
subsidi
Presiden
beras
bagi
menginstruksikan
kepada
menteri dan kepala lembaga pemerintah non
kelompok
kepada
penyaluran beras oleh pemerintah dan Surat
17/2016
pada
dijual
masyarakat
lain
sejahtera yang "menagih jatah" beras murah tersebut.
kementerian tertentu, serta gubernur dan
Kedua, jumlah beras yang dibagikan
bupati/walikota diseluruh indonesia untuk
sering tidak sesuai dengan apa yang telah
melakukan upaya peningkatan pendapatan
diprogramkan. Jumlah rastra yang dijual
petani, ketahanan pangan, pengembangan
kepada masyarakat (pra sejahtera) sudah pasti
ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi
berkurang karena pembagian beras, sering
nasional. Secara khusus kepada perum bulog
tidak diukur dalam bentuk kilogram (sesuai
diinstruksikan
dan
dengan program) tetapi dalam liter, sehingga
menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok
kuantitas beras yang diterima tak sesuai
masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan
dengan
pangan yang penyediaannya mengutamakan
Kekurangan jumlah itu juga terjadi karena
pengadaan gabah/beras dari petani dalam
petugas lapangan berusaha untuk bertindak
negeri.
adil
untuk
Penyaluran
menyediakan
beras
bersubsidi
bagi
kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan
untuk
mengurangi
beban
pengeluaran para RTS PM dalam memenuhi
apa
dengan
yang
telah
membagikan
diprogramkan.
rastra
kepada
(hampir) seluruh warga termasuk yang tidak menerima kupon. Penyelewengan
yang
ketiga,
berhubungan dengan hal sebelumnya, yakni
disebabkan kesalahan data jumlah keluarga
kabupaten/kota yang ada dan salah satunya
miskin yang tidak cepat diperbaharui. Hal ini
adalah Kecamatan Ranoyapo.
terjadi akibat masih
buruknya koordinasi
Pada tahun ini Kecamatan Ranoyapo
antara birokrasi baik dari pusat, provinsi,
menerima jatah 15 kg tiap RTS. Jumlah RTS
kabupaten/kota, hingga desa, atau kelurahan.
yaitu 1.387 dengan jumlah kuantum beras
Akibatnya, kuantitas (jumlah) keluarga miskin
yang diperoleh yaitu 20.805 kg . Meskipun
yang didata bisa lebih besar atau lebih sedikit
seringkali
dari yang sebenarnya, sehingga Rastra yang
memberikan bantuan pada keluarga miskin
dibagikan akan berdampak pada kekurangan
tidak luput dari penyimpangan, diantaranya
atau (bahkan) kelebihan jatah.
seperti ketidaktepatan sasaran penerima rastra,
Dengan
untuk
keterlambatan pendistribusian dan rendahnya
pemerintah berharap untuk dapat memenuhi
kualitas beras yang diterima keluarga miskin.
sebagian kebutuhan pangan (beras) keluarga
Oleh sebab itu efektifitas pelaksanaan program
miskin dan sekaligus mengharapkan dapat
rastra harus dievaluasi agar program ini
mengurangi
berjalan
beban selain
program
pemerintah
rastra
miskin,
adanya
tujuan
pengeluaran itu
keluarga
juga
meningkatkan/membuka
untuk
akses
pangan
dengan
keberhasilan
optimal
dapat
dan
dicapai.
indikator
Karena
jika
efektifitas program rastra rendah maka akan
keluarga miskin dalam rangka meningkatan
berpengaruh
ketahanan pangan di tingkat keluarga melalui
keluarga miskin dan akses mereka terhadap
penjualan beras kepada keluarga penerima
pangan (beras). Berdasarkan uraian diatas
manfaat pada tingkat harga bersubsidi dengan
penulis merasa tertarik untuk membahas
jumlah yang telah ditentukan.
permasalahan ini dan melakukan penelitian
Banyaknya jumlah penduduk miskin
dengan judul
kepada
kelangsungan
hidup
“Efektifitas Program beras
yang tesebar di berbagai pelosok daerah
sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan
mengindikasikan perlunya sebuah bantuan
masyarakat
program yang berbasis pada masyarakat
Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan.
Prasejahtera
di
Kecamatan
miskin. Jumlah penduduk Miskin di Sulawesi
Perumusan masalah dalam penelitian
Utara (Sulut) per Maret 2015 mencapai 208,54
ini ialah : “Bagaimana Efektivitas Program
ribu jiwa. Bertambah sekira 10,98 ribu jiwa
beras
dibanding dengan jumlah pada September
kesejahteraan
2014 sebanyak 197,56 ribu. Penduduk miskin
Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa
per Maret naik 0,39 persen dibanding tahun
Selatan”.
2014.
Tujuan Penelitian ini yakni:
Adapun
tahun
2015,
persentase
sejahtera
dalam
masyarakat
penduduk miskin sebesar 8,65 persen dari
1.Menggambarkan
keseluruhan
pelaksanaan Program Rastra
jumlah
penduduk
di
Sulut.
Sedangkan posisi September tahun 2014, hanya sebesar 8,26 persen
dan tersebar di
meningkatkan Prasejahtera
efektivitas
di
proses
di Kecamatan
Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan?
2.Menganalisa
efektivitas
program rastra di
pelaksanaan
Kecamatan Ranoyapo
Kabupaten Minahasa Selatan?
Konsep ialah istilah yang digunakan untuk
menggambarkan
secara
abstrak
kejadian, keadaan, kelompok, atau individu
Secara teoritis hasil penelitian ini
yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial
diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
(Singarimbun:2006), sehingga dengan konsep
ilmu pengetahuan yang bersifat akademis,
maka peneliti akan bisa memahami unsur-
khususnya dalam kajian ilmu administrasi
unsur yang ada dalam penelitian baik variabel,
negara dan secara
indikator,
parameter,
diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi
pengukuran
yang
pemerintah khususnya efektivitas program
penelitian.
praktik penelitian ini
rastra di kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan.
maupun
dikehendaki
skala
di
dalam
Untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti. Adapun definisi konsep dari penelitian ini, yaitu:
METODE PENELITIAN Penelitan
yang
baik
apabila
1.
Efektivitas
adalah suatu keadaan yang
mempunyai metodologi yang benar. Jenis
menunjukkan sejauh mana rencana dapat
penelitian yang digunakan yaitu metode
tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat
kualitatif. Dalam penelitian Ini berfokus pada
dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut,
penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus
sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan
(case study), yaitu penelitian yang dilakukan
sebagai tingkat keberhasilan yang dapat
untuk mengkaji gejala-gejala sosial dari suatu
dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu
kasus dengan cara menganalisisnya secara
sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
mendalam di lingkungan masyarakat tertentu,
2. Program Beras Sejahtera adalah suatu
baik
program
di
lembaga-lembaga
sosial
kemasyarakatan, maupun lembaga pemerintah. Dalam
ini
meningkatkan
dalam
ketahanan
upaya
pangan
dan
penulis
memberikan perlindungan kepada keluarga
melakukan penelitian secara langsung di
miskin melalui pendistribusian beras dalam
Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa
jumlah dan harga tertentu yang diharapkan
Selatan
dapat
yang
Penelitian
pemerintah
dijadikan
sebagai
tempat
penelitian. Dalam
berdampak
peningkatan penelitian
ini
kesejahteraan
dan
terhadap ketahanan
akan
pangan keluarga miskin dan secara tidak
menjadi fokus penelitian adalah Efektifitas
langsung berdampak terhadap peningkatan
Program Beras Sejahtera dalam meningkatkan
gizi,
Kesejahteraan
produktivitas keluarga miskin.
masyarakat
yang
langsung
Prasejahtera,
dimana peneliti akan fokus pada efektif tidaknya program tersebut.
peningkatan
kesehatan,
pendidikan
Jadi, pengertian Efektivitas program beras sejahtera adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana atau
program beras sejahtera yang diterapkan oleh
pemerintahan, kepala jaga, wakil kepala jaga,
pemerintah dapat tercapai dengan efektif dan
dan 7 unsur masyarakat yang menerima
efisien demi melangsungkan kesejahteraan
bantuan beras Sejahtera.
masyrakat pra sejahtera atau masyarakat berpendapatan rendah. Data
Dalam Penelitian ini, lokasi yang akan digunakan oleh penulis untuk menjadi tempat
merupakan
rekaman
atau
gambaran atau keterangan tentang suatu hal
penelitian
adalah
kecamatan
Ranoyapo
kabupaten Minahasa Selatan.
atau fakta. Sumber data adalah dari mana data
Dalam
penelitian
ini
penulis
penelitian tersebut diperoleh. Dalam penelitian
menggunakan tiga metode pengumpulan data,
ini ada dua jenis sumber data yaitu sumber
yaitu:
data primer dan sekunder.
a.Pengamatan (Observasi)
a.Data primer
Observasi yaitu kegiatan melihat,
Data primer adalah data yang diperoleh
mengamati, dan mencermati serta mencatat
langsung dari sumber data yang pertama. Yang
secara sistematis fenomena-fenomena yang
menjadi sumber data primer dalam penelitian
diselidiki untuk suatu tujuan tertentu. Dalam
ini adalah data yang diperoleh langsung dari
penelitian ini penulis terjun langsung ke lokasi
tempat dimana penelitian tersebut dilakukan
yaitu untuk meyelidiki praktek distribusi bagi
yakni berupa hasil wawancara langsung
rata
dengan
di
berpendapatan rendah di Kecamatan Ranoyapo
Kecamatan Ranoyapo kabupaten minahasa
Kabupaten Minahasa Selatan yaitu tentang
selatan khususnya pelaksana dan pengawas
dari mana dan dimana beras bersubsidi di
distribusi serta penerima beras bersubsidi .
serahterimakan, siapa yang bertanggung jawab
b.Data sekunder
untuk membaginya, kapan dan berapa kali
aparat
desa
dan masyarakat
Data sekunder adalah data yang tidak di
beras
bersubsidi
untuk
beras didistribusikan dalam setahun serta
peroleh langsung dari sumber data yang
bagaimana
pertama, melainkan melalui orang lain atau
bersubsidi kepada masyarakat.
melalui dokumen.
b.Wawancara (Interview)
penelitian
ini
Data sekunder
yaitu
profil
dalam
masyarakat
mekanisme
pembagian
beras
Kecamatan
Wawancara yaitu bentuk komunikasi
Ranoyapo kabupaten minahasa, dokumen
langsung yang berupa tanya jawab oleh
tentang jumlah alokasi Rastra dan pedoman
penulis
penyaluran rastra.
dengan
dengan pihak-pihak yang tekait masalah
yang
sedang
diteliti.
Informan adalah orang yang akan
Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak
menjadi sumber informasi dalam penelitian ini
yang terkait langsung maupun tidak langsung
di antaranya 15 orang yaitu kepala kantor
dalam persoalan yang terkait, yakni aparat
kecamatan,
kecamatan,
desa dan pelaksana distribusi beras bersubsidi,
kepala urusan bagian rumah tangga, hukum
serta masyarakat di kecamatan Ranoyapo
tua dan sekretaris hukum tua, kepala Urusan
khususnya yang mendapatkan beras.
sekretaris
kantor
c.Dokumentasi
maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.
Metode dokumentasi yaitu dokumen
Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor,
tertulis tentang berbagai peristiwa pada waktu
yaitu:
Kurun
waktu
dan
tertentu sebagai acuan bagi peneliti untuk
merupakan target kongkrit.
sasaran
yang
mempermudah penelitiannya. Yang menjadi
Pencapaian tujuan yang dilakukan
dokumentasi dalam penelitian ini adalah data
oleh pemerintah kecamatan ranoyapo sejauh
tentang
ini
profil
Kecamatan
Ranoyapo
belum
terlalu
baik
karena
tujuan
Kabupaten Minahasa Selatan, data tentang
sebenarnya selalu melenceng. Program beras
jumlah penerima rastra, dan pedoman umum
sejahtera ini kurang sepenuhnya membantu
penyaluran Rastra.
masyarakat miskin untuk mengurangi beban
Analisis
data
adalah
kegiatan
pengeluaran
perbulannya.
waktu
selalu
dialami
semua data penelitian telah terkumpul. Dalam
terlambat dalam penyaluran beras ini serta
menganalisis data, penulis akan menggunakan
sasaran dari penerima manfaat ini belum
metode deskriptif normatif dengan pendekatan
ditindak
kualitatif. Metode deskriptif normatif yaitu
seharusnya tegas dalam mendata keluarga
metode dalam menganalisis data dengan
yang berhak mendapatkannya.
membuat deskripsi atau gambaran-gambaran
2.Integrasi
hubungan
antar
satu
fenomena
dengan
lanjuti
yaitu
yang
menganalisis dan menyimpulkan data apabila
tentang fenomena-fenomena, fakta-fakta, serta
masyarakat
Kendala
oleh
pemerintah
yang
Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk
fenomena lainnya yang berdasar atas aturan-
mengadakan
sosialisasi,
aturan normatif yang terkait dengan fenomena-
konsensus dan komunikasi dengan berbagai
fenomena tersebut.
macam
organisasi
pengembangan
lainnya.
Integrasi
menyangkut proses sosialisasi. Sampai saat ini jika dilihat dalam
PEMBAHASAN Efektivitas pelaksanaan program beras
penelitian, pemerintah dan masyarakat kurang
sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan
bekerja sama dalam pelaksanaan program
masyarakat
beras
prasejahtera
di
Kecamatan
sejahtera.
Pemerintah
kurang
Ranoyapo di uraikan berdasarkan kriteria-
memberikan informasi mengenai program ini
kriteria efektivitas berikut ini:
kepada masyarakat.
1.Pencapaian Tujuan
3.Adaptasi
Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan
Adaptasi
adalah
kemampuan
upaya pencapaian tujuan harus dipandang
organisasi untuk menyesuaikan diri dengan
sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar
lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak
pencapaian tujuan akhir semakin terjamin,
ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga
diperlukan
pentahapan,
kerja.
pentahapan
pencapaian
baik
dalam
arti
bagian-bagiannya
Kemampuan
pemerintah
dalam
mampu melaksanakan program dengan sebaik
menyesuaikan diri dengan masyarakat dalam
mungkin karena masyarakat masih melihat
program beras sejahtera kurang baik. Para
tindakan
petugas yang sudah dipercayakan untuk
aparat pemerintah setempat yang ada.
penyelewengan
yang
dilakukan
mengukur beras bisa dibilang tidak adil. Jadi pemerintah harus sebenarnya memberikan
Saran
beras yang lebih sesuai dengan aturan yang
Dari kesimpulan diatas maka penulis
ada. Tingkat keberhasilan yang dapat dicapai
memberikan saran:
pemerintah yaitu ketika masyarakat merasa
1.Pemerintah khususnya menteri sosial wajib
sejahtera.
meninjau kembali BULOG secara khusus mengenai kualitas beras yang disalurkan agar benar-benar
Kesimpulan
tujuannya
terlaksana
demi
kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa
Berdasarkan hasil penelitian yang ada maka
harus lebih bekerja sama dengan setiap kepala
penulis menyimpulkan:
lingkungan,
tujuan
dikecamatan
supaya masyarakat dapat mengetahui maksud
Ranoyapo belum tercapai disebabkan di
dari program ini.
beberapa
2.Pemerintah
desa
pemerintah
memberikan
informasi yang baik kepada masyarakat agar
1. Pencapaian Tujuan Pencapaian
hendaknya
tidak
mampu
diharapakan
melakukan
memberdayakan masyarakat dengan maksimal
Pendataan kembali dan mengawasi dengan
serta kualitas beras yang masih kurang pun
baik pendistribusian kepada RTS-PM juga
mengakibatkan tidak efektifnya program beras
hendaknya pemerintah desa selalu membuat
sejahtera
sosialisasi kepada semua masyarakat mengenai
sehingga
pelayanan
kepada
masyarakat masih kurang. Tujuan sebenarnya
aturan
yang dibuat agar
untuk membuat masyarakat sejahtera melalui
membangun dan memberdayakan program
program ini tidak bisa dicapai diakibatkan oleh
masyarakat boleh menjadi lebih efisien lagi.
berbagai kendala dan masalah.
3.Pemerintah
hendaknya
supaya
dalam
melakukan
pengawasan dengan sebaik mungkin agar
2. Integrasi Integrasi yang ada di kecamatan
supaya tidak terdapat penyalahgunaan, dan
ranoyapo kurang baik karena pemerintah tidak
juga agar supaya beras sejahtera yang ada
mampu untuk memberikan informasi yang
memang
baru kepada masyarakat tentang program ini
masyarakat,
juga
merasa puas dengan beras sejahtera yang ada
pemerintah
kurang
menyesuaikan
sehingga
untuk
kepentingan
masyarakat
boleh
dan pemerintah harus sebenarnya memberikan
perubahan data yang ada.
beras yang lebih sesuai dengan aturan yang
3. Adaptasi Pemerintah
digunakan
harus
mengadakan
kerjasama dan lebih teliti. Pemerintah tidak
ada.
DAFTAR PUSTAKA
Suharsimi
Arikunto,
Prosedur
Penelitian
Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta :PT Rineka Cipta, 2006, hlm. 129
Sumardi Suryabrata, Metodolog Penelitian. Jakarta
:PT
Raja
Grafindo
Persada,1998,Cet. II., hlm 22.
Tangkilisan
(2005:141)
Management
Publik.Jakarta: Gramedia Widja Sarana Indonesia.
SK Keputusan pejabat gubernur sulawesi utara, nomor 17/2016 tentang penetapan pagu program
subsidi beras bagi masyarakat
berpendapatan rendah
kabupaten/kota
se-
sulut 2016.
Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2012 tentang kebijakan pengadaan Gabah/Beras
dan
penyaluran beras oleh pemerintah.
Keputusaan
menteri
kordinator
bidang
kesejahteraan rakyar republik indonesia nomor 54 tahun 2014 tentang pedoman umum raskin tahun 2015.
