BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1.
VISI Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, perencanaan
pembangunan
mutlak
diperlukan,
penyusunan agar
dalam
pelaksanaanya dapat dilakukan dengan sitematis, terpadu dan terarah sesuai dengan cita-cita yang ingin diwujudkan. Suatu hal yang mendasar dari setiap perencanaan adalah perumusan visi dan misi, yang merupakan suatu nilai yang ingin dicapai dalam periode tertentu, dalam penyelenggaraan
pemerintahan.
Berdasarkan
kondisi
masyarakat
Kabupaten Ponorogo saat ini, permasalahan yang dihadapi, tantangan yang dihadapi dalam lima tahun mendatang, dan sesuai dengan cita-cita Pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun 2010-2015, serta sebagai manivestasi dari janji politik Bupati/Wakil Bupati terpilih, maka visi yang ingin diwujudkan adalah:
Masyarakat Ponorogo Yang Sejahtera, Aman, Berbudaya, Berkeadilan Berlandaskan Nilai-nilai Ketuhanan Dalam Rangka Mewujudkan “RAHAYUNING BUMI REYOG “
Dengan penjelasan sebagai berikut:
Sejahtera
: Suatu masyarakat dikatakan sejahtera apabila dapat diciptakan
suatu
keadaan
dimana
anggota
masyarakatnya dalam kondisi sehat, damai serta terpenuhi segala kebutuhannya. RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab V _ Halaman
100
: Kondisi masyarakat yang bebas dari segala gangguan,
Aman
bebas dari ancaman, bebas dari intimidasi, tidak merasa takut atau khawatir, was-was, tidak ada kerusuhan, dengan kata lain tercipta lingkungan yang tenteram.
Berbudaya
: Cara hidup masyarakat, termasuk hasil ciptaan dan pemikirannya sesuai dengan kehendak dan yang menjadi amalan untuk kesejahteraan hidup.
Adil
: Masyarakat yang adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun baik antar individu, gender maupun wilayah.
Rahayu
: Selamat, sejahtera, jauh dari musibah atau kekurangan.
Pernyataan
visi
tersebut
dimaksudkan
bahwa
Kabupaten
Ponorogo selama kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu Tahun 20102015 mengendepankan masyarakat yang sejahtera, terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat baik yang berupa sandang, pangan dan papan; baik kebutuhan lahir maupun batin. Masyarakat yang sejahtera akan merasa aman, tenteram, damai, merasa terlindungi dan bebas dari bahaya, sehingga masyarakat dapat tumbuh dan berkembang melalui pemikiran-pemikiran yang maju dan berbudi pekerti. Masyarakat yang memiliki sistem makna, nilai-nilai, norma-norma dan kepercayaan yang dianut bersama menjadi pedoman dalam bertindak, mempengaruhi perilaku sebagai identitas daerah. Masyarakat yang sejahtera, aman dan damai serta berbudi luhur menjadi cita-cita untuk diwujudkan secara berkeadilan, tidak memihak dan tidak berat sebelah, serta tidak condong pada salah satu pihak.
Kesejahteraan, aman, berbudaya bagi seluruh masyarakat RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab V _ Halaman
101
Kabupaten Ponorogo dengan berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat di bumi reyog Kabupten Ponorogo.
5.2.
MISI Misi adalah suatu rumusan komitmen atau upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan komitmen tersebut bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, berfungsi sebagai pemersatu gerak,
langkah
penyelenggara
dan
tindakan
pemerintahan
nyata
tanpa
bagi
segenap
mengabaikan
komponen
mandat
yang
diberikannya. Hasil kajian atas makna visi dan keserasiannya dalam lingkungan
strategis
yang
dihadapi,
serta
memperhitungkan
kemungkinannya untuk dijabarkan dalam arah kebijakan dan pokok program, maka rumusan misi pembangunan Rahayuning Bumi Reog 2010-2015 adalah sebagai berikut: 1
Menjamin terwujudnya kepastian akses dan mutu pelayanan dasar
.
masyarakat secara optimal baik pedesaan maupun perkotaan, serta menjamin kepastian penyediaan pelayanan publik dengan model pelayanan yang efektif dan efisien;
2
Memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja dalam
.
rangka pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
3
Mewujudkan
penyelenggaraan
pemerintahan
yang
transparan,
.
akuntabel, serta profesional yang berlandaskan norma-norma dengan mengedepankan supremasi hukum;
4
Meningkatkan pemberdayaan dan penguatan perempuan serta
.
kelembagaan masyarakat, melalui keterlibatan seluruh komponen dalam setiap tahapan pembangunan di segala bidang; dan
5
Membangun
dan
memelihara
.
ekonomi, sosial dan budaya sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat, dengan
stabilitas
menjunjung
pemerintahan,
tinggi budaya dan
politik,
karakter
masyarakat yang agamis, bermoral dan berbudi luhur. Lima misi tersebut di atas, selanjutnya akan dijabarkan ke dalam tujuan, yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab V _ Halaman
102
jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Perumusan
tujuan
Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah konsisten dengan tugas dan fungsinya, yang menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai kewenangan yang dimiliki, tugas dan fungsi sebagai pemerintah daerah. Tujuan Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan mempertajam fokus pelaksanaan misi, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas dalam melaksanakan misi. 5.3.
TUJUAN Sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Penetapan tujuan berguna untuk mengarahkan, serta memberi panduan untuk melangkah lebih jauh, sehingga keputusan dalam penetapan tujuan ini telah memenuhi kriteria terukur (measurable). Tujuan merupakan keadaan yang diharapkan di masa depan, yang merupakan hasil sebagai rangkaian upaya atau rangkaian keputusan dan tindakan untuk mewujudkan visi dan misi. Maka rumusan tujuan pembangunan Kabupaten Ponorogo 2010-2015 beserta Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:
Satu Tujuan pada
Misi Pertama, Menjamin terwujudnya kepastian akses dan mutu pelayanan dasar masyarakat secara optimal, yang meliputi pendidikan, kesehatan dan infrasturktur baik pedesaan maupun perkotaan; serta menjamin kepastian penyediaan pelayanan publik dengan model pelayanan yang efektif dan efisien.
ya i t u Meningkatnya
derajat
kesehatan
dan
kualitas
hidup
masyarakat, dengan indikator kinerja: a.
Indeks Pembangunan Manusia
b.
Angka usia harapan hidup
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab V _ Halaman
103
c.
Rasio lulusan S1/S2/S3, yaitu jumlah lulusan S1/S2/S3 dikali 10.000 dibagi jumlah penduduk.
Pelayanan dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten
Ponorogo
bagi
mayarakatnya
adalah
pelayanan
pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sarana dan prasarana umum, penataan ruang, dan perhubungan yang memadai. Dengan terpenuhinya pelayanan dasar tersebut diharapkan kualitas hidup masyarakat
akan
meningkat,
yang
pada
akhirnya
akan
meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, diantaranya diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendatar yaitu usia harapan hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. Tujuan pertama ini selanjutnya akan dijabarkan dalam sasaran-sasaran,
yang
menggambarkan
keberhasilan
penyelenggaraan Urusan Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan;
Keluarga
Berencana
dan
Keluarga
Sejahtera;
Lingkungan Hidup; Penataan Ruang; dan Perhubungan.
Satu Tujuan pada
Misi Kedua, Memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Meningkatnya daya saing dan struktur ekonomi daerah, dengan indikator kinerja: a.
Pertumbuhan ekonomi atau Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat Kabupaten Ponorogo menggambarkan kemampuan untuk menciptakan output (nilai tambah) pada waktu tertentu. PDRB
dibentuk
melalui
berbagai
sektor
ekonomi
yang
mencakup sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab V _ Halaman
104
industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan,
restoran
dan
hotel;
pengangkutan
dan
komunikasi; lembaga keuangan; dan jasa-jasa lainnya. b.
Pendapatan perkapita Pendapatan
perkapita
dihitung
berdasarkan
pendapatan
regional neto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk regional pertengahan tahun. c.
PDRB per Kapita PDRB per kapita dihitung berdasarkan PDRB dibagi dengan jumlah penduduk regional pertengahan tahun.
d.
Persentase penduduk miskin Penduduk miskin dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang memenuhi kriteria kemiskinan yang didasarkan pada 14 kriteria kemiskinan dan atau konsumsi dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah
e.
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) TPAK dihitung berdasarkan perbandingan jumlah penduduk pada usia tertentu yang masih sekolah dengan jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia yang bersesuaian
Meningkatnya daya saing dan struktur perekonomian daerah akan mendorong stabilitas perekonomian daerah. Pada sisi lainnya akan terjadi ekonomi biaya tinggi, yang akan memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat, apabila perekonomian daerah mengalami ketidakstabilan. Adalah sebagai suatu keberhasilan memanfaatkan peluang, atas tantangan terbesar
yaitu
terciptanya
kemampuan
untuk
meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang diikuti dengan pemerataan pendapatan di masyarakat. Kestabilan perekonomian daerah salah satu alat ukurnya adalah dengan
menggunakan
pertumbuhan
ekonomi.
Pertumbuhan
ekonomi dihitung berdasarkan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000. Dengan demikian pertumbuhan PDRB dapat digunakan untuk RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab V _ Halaman
105
mengukur intensitas kehidupan ekonomi masyarakat Kabupaten Ponorogo yang meliputi tiga sektor yaitu sektor primer, sekunder dan tersier. Maka sangatlah tepat apabila meningkatnya daya saing dan struktur ekonomi daerah dikur dengan faktor PDRB.
Tujuan kedua ini selanjutnya akan dijabarkan dalam sasaransasaran, yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja; Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Penanaman Modal; Ketahanan Pangan; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Kelautan dan Perikanan; Perdagangan; Industri; dan Transmigrasi.
Satu Tujuan pada
Misi Ketiga, Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta profesional yang berlandaskan norma-norma dengan mengedepankan supremasi hukum.
Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah, dengan indikator kinerja: a.
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
b.
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, yaitu Nilai PAD dibanding Nilai APBD.
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Ponorogo yang profesional serta memahami tugas
dan
fungsinya,
diperlukan
keterpaduan
langkah
dan
koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara pemerintahan di lingkungan Kabupaten Ponorogo. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah suatu kondisi yang ingin diwujudkan dalam memenuhi tugas mulia RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab V _ Halaman
106
penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta profesional
yang
berlandaskan
norma-norma
dengan
mengedepankan supremasi hukum, yang dapat diukur dengan. Maka indikator keberhasilannya diantaranya adalah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tujuan ketiga ini selanjutnya akan dijabarkan dalam sasaransasaran, yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Urusan
Perencanaan
Pembangunan;
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian; Statistik; Kearsipan; dan Komunikasi dan Informasi.
Satu Tujuan pada
Misi Keempat, Meningkatkan pemberdayaan dan penguatan perempuan serta kelembagaan masyarakat, melalui keterlibatan seluruh komponen dalam setiap tahapan pembangunan di segala bidang.
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, dengan indikator kinerja: a.
Indeks Pembangunan Gender (Gender Related Index / GDI)
b.
Angka Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Index / GEM)
c.
Nilai Keswadayaan masyakat dalam pembangunan (Rp)
d.
Persentase desa berstatus swasembada
Penguatan institusi Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah harga mutlak dalam rangka
menyelenggarakan pemerintahan yang
akuntabel dan dipercaya, yang akan diperoleh melalui peningkatan partisipasi
masyarakat
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
maupun keterlibatannya dalam pembangunan. Penguatan institusi Pemerintah Kabupaten Ponorogo tersebut akan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang partisipatif dimana RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab V _ Halaman
107
setiap langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah, merupakan ide dan inisiatif bersama antara dengan masyarakat. Dengan demikian diharapkan setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah mendapat dukungan dan rasa kepemilikan dari masyarakat baik sebagai obyek maupun subyek pembangunan. Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan tersebut tidak membedakan asal usul gender. Untuk itu
indikator
keberhasilannya
salah
satunya
adalah
faktor
pemberdayaan gender. Tujuan keempat ini selanjutnya akan dijabarkan dalam sasaransasaran, yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Satu Tujuan pada
Misi Kelima, Membangun dan memelihara stabilitas pemerintahan, politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat, dengan menjunjung tinggi budaya dan karakter masyarakat yang agamis, bermoral dan berbudi luhur.
Terwujudnya tatanan sosial masyarakat yang aman, tertib, dan damai, dengan indikator kinerja: a.
Angka kriminalitas Jumlah tindak kriminal yang terjadi selama1 tahun dikalikan 10.000 dibagi jumlah penduduk.
b.
Jumlah pelanggaran Perda Tramtib
Tatanan sosial masyarakat yang aman, tertib dan damai merupakan harapan setiap warga masyarakat. Kondisi tersebut merupakan syarat
mutlak dalam
mewujudkan
kesejahteraan
batin
bagi
masyarakat, yang pada akhirnya akan menjadi pendorong bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah akan berjalan dengan baik. Membangun dan memelihara stabilitas RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab V _ Halaman
108
pemerintahan, politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat, dengan menjunjung tinggi budaya dan karakter masyarakat yang
agamis, bermoral dan
berbudi luhur, adalah bagian yang sangat penting. Untuk itu pemahaman tentang kehidupan yang aman dan damai ini harus senantiasa diberikan
dan dikembangkan
kepada
masyarakat
Kabupaten Ponorogo.
Tujuan kelima ini selanjutnya akan dijabarkan dalam sasaransasaran, yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; Sosial; Kebudayaan; Pemuda dan Olah Raga; dan Pariwisata.
5.4. SASARAN Sasaran (objective) pembangunan Pemerintah Kabupaten Ponorogo merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, yaitu dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas. Rumusan sasaran telah menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan; serta memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran pembangunan daerah tersebut di bawah ini, juga sebagai gambaran keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan melalui urusan wajib dan pilihan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Berikut
ini adalah rumusan sasaran pembangunan daerah lima tahun
kedepan, yaitu:
Penetapan 11 Sasaran pada Tujuan Pertama Tujuan Pertama, Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas hidup RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab V _ Halaman
109
masyarakat dijabarkan dengan 11 sasaran, yaitu: 5.4.1. Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, serta kualitas
pendidikan
yang
menggambarkan
keberhasilan
penyelenggaraan urusan pendidikan, dan diukur dengan indikator: a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); b. Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara); c. Angka Partisipasi Kasar (APK), yang meliputi seluruh jenjang pendidikan, yaitu: SD/MI/Paket A,
SMP/MTs/Paket
B,
dan
SMA/SMK/MA/Paket C; d. Angka Partisipasi Murni (APM) yang meliputi seluruh jenjang pendidikan, yaitu: SD/MI/Paket A,
SMP/MTs/Paket
B,
dan
SMA/SMK/MA/Paket C; e. Angka Putus Sekolah (APTS) pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA;
f. Angka kelulusan (AL) pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA; g. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs; h. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA; i. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV; j. Rata-rata Nilai UN pada SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA; dan K Rasio Pendidik yang memiliki sertifikat pendidik.
Hasil yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan urusan pendidikan adalah pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, serta peningkatan kualitas pendidikan. Pemerataan kesempatan belajar lebih menekankan kepada kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan, sedangkan peningkatan kualitas pendidikan mengarah kepada kualitas hasil anak didik. Pemerataan kesempatan belajar dapat dicapai melalui peningkatan dan
pemeliharaan
gedung
sekolah,
peningkatan
pelayanan
pendidikan luar sekolah serta bantuan biaya pendidikan. RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab V _ Halaman
110
Peningkatan kualitas pendidikan dapat dicapai melalui peningkatan kualitas guru, peningkatan sarana penunjang belajar seperti buku, laboratorium dan ruang praktik, peningkatan manajemen sekolah, peningkatan metodologi pembelajaran. 5.4.2. Meningkatnya cakupan
dan kualitas pelayanan kesehatan, serta
derajat kesehatan masyarakat yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan kesehatan, dan diukur dengan indikator: a. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; c. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI); d. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan; e. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA; f. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD; g. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; h. Cakupan kunjungan bayi; i. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4; j. Cakupan pelayanan Nifas; K Cakupan neonatus dengan komp!ikasi yang ditangani; l. Cakupan kunjungan bayi; m Cakupan pelayanan anak balita; n. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin; o. Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat; p. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit; q. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin; r. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS); s. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan
Kejadian Luar
Biasa /KLB; t. Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam; u. Cakupan Desa Siaga Aktif; RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab V _ Halaman
111
v.
Kecukupan Ruang Inap sesuai master plan RSUD;
w Bed Occupancy Rate / BOR (% pemakaian Tempat Tidur); x. Jumlah kunjungan pasien di RS, baik rawat inap maupun rawat jalan; y. Jumlah pasien yang dirujuk ke RS lain; dan z. Angka kematian >= 48 jam setelah dirawat.
Pembangunan kesehatan diselenggarakan untuk mencapai derajat kesehatan
masyarakat
yang
setinggi-tingginya
dan
mendukung
pencapaian indikator (Millenium Development Goals/MDGs) diantaranya penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, penurunan angka kematian balita, peningkatan kualitas kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDSS, malaria dan penyakit menular lainnya serta menjamin kelestarian lingkungan hidup. Secara nasional bidang kesehatan merupakan salah satu “pilar” pembangunan dan menjadi prioritas utama yang tentunya membawa konsekuensi logis bahwa semua program pembangunan sedapat mungkin diarahkan untuk mendukung program kesehatan. Kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia dan merupakan sebuah modal yang tahan lama untuk menjamin ketersediaan SDM yang produktif. Untuk itu kebijakan pembangunan di bidang kesehatan diarahkan pada komitmen Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk menjamin Hak Kesehatan masyarakat sesuai amanat UUD 1945 pasal 28H ayat 1 yang secara eksplisit menyatakan bahwa kesehatan adalah hak setiap warga negara. Hal ini diartikan bahwa penyelenggaraan pembangunan kesehatan didasarkan pada paradigma sehat, dimana upaya preventif dan promotif lebih
dikedepankan
tanpa
mengesampingkan
upaya
kuratif
dan
rehabilitatif. Dan sebagai penyelenggaran pembangunan kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo didelegasikan kepada Dinas kesehatan beserta seluruh UPTD yang mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat, dan RSUD Dr. Harjono S sebagai penyelenggara upaya kesehatan perorangan.
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab V _ Halaman
112
5.4.3. Meningkatnya sarana infrastruktur daerah yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, dan diukur dengan indikator: a.
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
b.
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
c.
Rumah Tangga Per Sanitasi
d.
Kawasan Kumuh
Sarana jalan bagi masyarakat merupakan sarana paling vital dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Agropolitan Ponorogo sebagai pusat perdagangan dan pariwisata. Kondisi jalan yang baik menjadi penentu kelancaran arus perekonomian masyarakat. Secara umum perkembangan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat ini di Kabupaten Ponorogo menunjukkan arah yang sangat positif hal ini ditandai dengan bertambah panjangnya jalan yang diaspal atau ditingkatkan klas jalannya. Pemenuhan
kebutuhan
pelayanan
irigasi
dilakukan
untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian. Kabupaten Ponorogo yang sebagian besar wilayahnya berupa lahan pertanian memerlukan pasokan air bagi kelangsungan usaha sektor ini, oleh karena itu upaya prioritas dalam pengelolaan air adalah ketersediaan air untuk pertanian. Selain itu permasalahan pengairan yang harus mendapat perhatian lebih adalah masalah banjir. Walaupun masalah ini bukan semata – mata karena problem pengairan namun setidaknya melalui pengelolaan saluran primer khususnya akan mampu mengendalikan debit air pada musim penghujan sehingga dapat mengurangi permasalahan banjir di daerah. 5.4.4.
Meningkatnya
kualitas
lingkungan
permukiman
yang
menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan perumahan, dan diukur dengan indikator: a. Rumah tangga pengguna air bersih b. Lingkungan pemukiman kumuh RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab V _ Halaman
113
c. Rumah layak huni
Sasaran tersebut adalah suatu kondisi yang ingin diwujudkan atas lingkungan permukiman yang sehat dan layak, yang merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Untuk itu menjadi kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan masyarakat untuk memenuhinya. 5.4.5.
Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan penataan ruang, dan diukur dengan indikator: a.
Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
b.
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan
c.
Ketaatan terhadap RTRW, yaitu realisasi peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dibagi Rencana Peruntukan.
Langkah strategis pengawalan dalam hal pemanfaatan suatu wilayah oleh masyarakat sangat diperlukan, yang mana hal tersebut tidak terlepas dari penataan ruang wilayah Kabupaten Ponorogo yang tertuang dalam RTRW. Langkah tersebut diantaranya melalui penerbitan ijin mendirikan bangunan, yang harus dioptimalkan dan terkendali, bukan saja untuk meningkatkan pendapatan daerah tetapi yang lebih penting adalah melakukan manajemen pemanfaatan wilayah. Tidak kalah pentingnya adalah pengawasan pendirian bangunan sebagai langkah penegakan peraturan daerah. Agar dapat diimplementasi RTRW harus disusun Rencana Detil Tata Ruang
Kecamatan
(RDTRK),
yang
dimaksudkan
untuk
lebih
memberikan batasan secara detil pemanfaatan lahan di suatu wilayah kecamatan. 5.4.6.
Meningkatnya menggambarkan
mutu
pelayanan
keberhasilan
transportasi
daerah
penyelenggaraan
yang urusan
perhubungan, dan diukur dengan indikator: RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab V _ Halaman
114
a. Angkutan darat b. Ketaatan Kendaraan Wajib Uji KIR Pelayanan transportasi yang baik sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya lalu lintas orang dan barang di wilayah Kabupaten Ponorogo; yang dimaksud adalah bukan hanya sarana angkutan umum saja tetapi juga berupa sarana lalu lintas seperti rambu, marka, halte dan sebagainya sebagai pendukung keselamatan dan kenyamanan transportasi daerah. Pelayanan Transportasi perlu dipertimbangkan untuk melakukan evaluasi dan penambahan trayek angkutan umum, khususnya untuk daerah yang menjadi sentra pengembangan daerah, baik sentra pertanian, pariwisata dan pendidikan. Tentunya perlu pengawasan terhadap sarana transportasi umum yang ada di Kabupaten Ponorogo, melalui ketaatan kendaraan wajib uji kir.
5.4.7.
Meningkatnya
penanganan
persampahan,
pemanfaatan
dan
pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, dan diukur dengan indikator: a. Penanganan sampah b. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. c. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk d. Penegakan hukum lingkungan e. Pelayanan perlindungan sumber air f. Pelayanan pemulihan pencemaran air pada sumber air g. Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lokasi permukiman, industri, pusat perdagangan dan lokasi padat lalu lintas h. % Kendaraan wajib uji yang secara administratif terdaftar di Kabupaten yang bersangkutan dipantau emisinya i. % usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara j. TPS dan TPA dioperasikan sesuai persyaratan teknis dan RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab V _ Halaman
115
lingkungan k. Tindak lanjut atas laporan masyarakat akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan
Pengelolaan
persampahan
adalah
salah
satu
permasalahan
lingkungan dan agar kesehatan lingkungan dapat terjaga dengan baik, maka setiap sampah yang dihasilkan oleh masyarakat harus tertangani, yang berarti bukan saja mampu diangkut dan dibuang ke tempat pembuanagan akhir (TPA), namun juga perlu dipikirkan daur ulang atas sampah tersebut. Permasalahan lainnya adalah kualitas udara, yang dalam hal ini diperlukan ruang terbuka hijau dan pengendalian atas sumber pencemaran udara berupa pengawasan emisi gas buang. Arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup Kabupaten Ponorogo melingkupi hal tersebut di atas, yang mana kondisi yang ingin diwujudkan dapat digambarkan pada indikator kinerja sebagaimana tersebut di atas. 5.4.8.
Meningkatnya
mutu
tata
kelola
pertanahan
daerah
yang
menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pertanahan, dan diukur dengan indikator: a. Luas Lahan Bersertifikat b. Penyelesaian Kasus Tanah Negara c. Penyelesaian Ijin Lokasi
Mengingat urusan pertanahan belum sepenuhnya dilimpahkan ke pemerintah daerah, maka diperlukan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan Instansi Pemerintah Pusat yang menangani pertanahan, yaitu dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, khusus menyangkut pelayanan pertanahan di daerah. Dengan koordinasi tersebut diharapkan permasalahan pertanahan yang ada dapat diselesaikan untuk kepastian hukum di masyarakat. 5.4.9.
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015
.
Bab V _ Halaman
116
yang
menggambarkan
keberhasilan
penyelenggaraan
urusan
kependudukan dan catatan sipil, dan diukur dengan indikator: a. Kepemilikan KTP b. Kepemilikan Akta Kelahiran c. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK
Permasalahan
pelayanan
administrasi
kependudukan
penduduk
diantaranya adalah keengganan masyarakat untuk mengurus baru maupun perpanjangan KTP dan KK karena alasan jauhnya lokasi. Hal ini karena belum disadari secara penuh pentingnya identitas penduduk bagi masyarakat, disamping tentunya karena pelayanan administrasi kependudukan bagi sebagian penduduk dirasakan kurang nyaman. Untuk itu perlu dikembangkan upaya mendekatkan pelayanan dengan memberikan pelayanan di setiap kecamatan yang ada, dan tentunya dengan program yang selama ini menjadi andalan berupa pelayanan pemberian KTP secara Masal di suatu wilayah tertentu. 5.4.10.
Meningkatnya
cakupan
dan
kualitas
pelayanan
keluarga
berencana yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dan diukur dengan indikator: a. Prevalensi peserta KB aktif b. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I c. Cakupan peserta KB aktif
Sebagai salah satu program pengendalian jumlah penduduk, maka urusan ini memegang peranan penting dalam menekan pertumbuhan penduduk. Dengan modal kesadaran yang tinggi dari masyarakat tentang pentingnya pengendalian pertumbuhan penduduk, maka pelayanan kontrasepsi akan lebih dikembangkan dengan inovasi terbaru kepada pasangan usia subur, untuk ikut mensukseskan program nasional pemerintah dalah pengendalian jumlah penduduk. Disamping itu target penerima program pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera diarahkan pada pelayanan peserta KB secara RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab V _ Halaman
117
menyeluruh, tanpa pengecualian. 5.4.11 Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan dan minat baca masyarakat yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan perpustakaan, dan diukur dengan indikator: a. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah b. Pengunjung perpustakaan
Upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat, yaitu dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat kepada perpustakaan umum. Pengembangan perpustakaan akan diarahkan dengan mendekatkan kepada masyarakat, diantaranya dengan perpustakaan keliling, tempat bacaan umum, disamping tentunya dengan penambahan jumlah dan koleksi buku bacaan yang telah ada.
Penetapan 11 Sasaran pada Tujuan Kedua Tujuan Kedua, Meningkatnya daya saing dan struktur ekonomi daerah dijabarkan dengan 11 sasaran, yaitu: 5.4.12.
Meningkatnya kesempatan kerja dan kualitas calon tenaga kerja yang
menggambarkan
keberhasilan
penyelenggaraan
urusan
tenaga kerja, dan diukur dengan indikator: a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja b. Pencari Kerja yang Ditempatkan
Kewajiban Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah menyediakan lapangan kerja yang layak bagi semua warganya. Oleh karena itu melalui kebijakan publik yang terencana dan jelas harus mampu menurunkan angka pengangguran terbuka kabupaten, menciptakan lapangan kerja baik formal maupun informal yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab V _ Halaman
118
5.4.13.
Meningkatnya kualitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan diukur dengan indikator: a. Koperasi aktif b. Usaha Mikro dan Kecil
Upaya untuk memberdayakan dan melindungi kesinambungan usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah salah satu kewajiban dan bentuk tanggungjawab pelaksanaan urusan wajib yang diterima Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Hal ini karena Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan sektor yang paling banyak menyerap pelaku ekonomi di Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan usaha
koperasi dan UKM, meningkatkan kualitas kelembagaan,
meningkatkan jiwa wirausaha pelaku ekonomi serta memberikan kemudahan akses permodalan. 5.4.14.
Meningkatnya
investasi
di
daerah
yang
menggambarkan
keberhasilan penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan diukur dengan indikator: a. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
Pengembangan nilai investasi di daerah perlu dilakukan berbagai upaya dan inovasi, mulai dari promosi potensi daerah, regulasi perijinan, kesiapan infrastruktur sampai dengan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha. Usaha ini harus dilakukan oleh lintas SKPD yang bersangkutan secara simultan sehingga mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Ponorogo. 5.4.15.
Meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan ketahanan pangan, dan diukur dengan indikator: a. Regulasi ketahanan pangan RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015
.
Bab V _ Halaman
119
b. Ketersediaan pangan utama
Sebagai wilayah dengan surplus stok pangan setara beras, maka pada masa mendatang akan dijadikan urusan pilihan pertanian menjadi prioritas pembangunan, maka diharapkan surplus stok pangan daerah dapat semakin meningkat. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan yaitu melalui pengembangan lumbung pangan, dimana petani diharapkan tidak langsung menjual hasil panennya tetapi menunggu pada saat dibutuhkan. 5.4.16.
Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pilihan pertanian, dan diukur dengan indikator: a. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar b. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
Sebagai sektor penyumbang terbesar dalam PDRB, meskipun kontribusinya terhadap PDRB dari tahun ke tahun mengalami penurunan, namun sektor pertanian akan tetap menjadi andalan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, yang selanjutnya menjadi ikon sebagai Kabupaten Agropolitan. Untuk meningkatkan pertumbuhan yang proporsional maka akan diupayakan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan. 5.4.17.
Meningkatnya fungsi pelestarian hutan yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pilihan kehutanan, dan diukur dengan indikator: a. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis b. Kerusakan Kawasan Hutan
Untuk
meningkatkan
perekonomian
daerah
perlu
ditingkatkan
produksi hutan khususnya kayu pada hutan rakyat. Eksploitasi hutan RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab V _ Halaman
120
ini tetap harus memperhatikan fungsi pelestarian hutan. Sedangkan untuk penanganan masyarakat di sekitar hutan perlu mendapat perhatian lebih agar aktivitas ekonominya tidak merusak hutan yang ada. Maka sebagai ukuran keberhasilan pembangunan kehutanan, Pemerintah Kabupaten Ponorogo merumuskan indikator tersebut di atas.
5.4.18.
Meningkatnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral daerah
yang
menggambarkan
keberhasilan
penyelenggaraan
urusan pilihan energi dan sumber daya mineral, yang diukur dengan indikator: a. Pertambangan tanpa ijin b. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
Energi dan Sumber daya mineral yang dimiliki oleh daerah merupakan
karunia
Tuhan
yang
perlu
dijaga
kelestariannya.
Eksploitasi yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kelestariannya akan menyebabkan potensi tersebut menjadi habis dan hilang. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan terhadap pertambangan yang ada di masyarakat.
5.4.19.
Meningkatnya
produksi
perikanan
dan
konsumsi
ikan
di
masyarakat yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pilihan kelautan dan perikanan, yang diukur dengan indikator: a. Produksi perikanan b. Konsumsi ikan
Pengembangan sektor perikanan dilakukan melalui peningkatan produksi perikanan budidaya dan perairan umum. Untuk itu diperlukan jumlah benih ikan yang cukup bagi kedua jenis usaha tersebut. Perikanan budidaya dilakukan melalui budidaya kolam. Dengan semakin tinggi produksi perikanan yang diperoleh maka akan semakin RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab V _ Halaman
121
meningkatkan
konsumsi
ikan
masyarakat.
Dengan
demikian
diharapkan pemenuhan gizi masyarakat akan semakin baik.
5.4.20.
Meningkatnya
volume
perdagangan
yang
menggambarkan
keberhasilan penyelenggaraan urusan pilihan perdagangan, yang diukur dengan indikator: a. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB b. Ekspor Bersih Perdagangan
Pengembangan dan peningkatan perekonomian daerah ditingkatkan melalui perdagangan, dengan ukuran volume perdagangan di daerah. Oleh karena itu keberadaan pasar komoditas dan pasar umum harus tersedia di setiap wilayah. Kemudahan akses transportasi dan prasarana yang memadai menjadi prioritas Kabupaten Ponorogo, dan suatu kebutuhan untuk meningkatkan sektor Perdagangan. 5.4.21.
Meningkatnya kuatitas dan kualitas hasil Industri unggulan daerah
yang
menggambarkan
keberhasilan
penyelenggaraan
urusan pilihan industri, yang diukur dengan indikator: a. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB b. Pertumbuhan Industri
Pengembangan dan peningkatan produksi sektor industri akan dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan para pelaku industri di daerah. Beberapa produk dari industri di wilayah Kabupaten Ponorogo perhatian,
yang
menjadi
sehingga
unggulan
mampu
daerah
perlu
meningkatkan
mendapatan
nilai
tambah
perekonomian masyarakat. 5.4.22.
Meningkatnya pelayanan transmigrasi dan kerjasama
antar
daerah bidang transmigrasi yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pilihan transmigrasi, yang diukur dengan indikator: a. Transmigran Swakarsa RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab V _ Halaman
122
Pelaksanaan transmigrasi diperlukan adanya kerjasama dengan calon daerah penerima transmigran. Untuk itu diperlukan adanya survey yang jelas terkait dengan kesiapan daerah. Sedangkan untuk mendapatkan peserta transmigran perlu dilakukan sosialisasi dan seleksi yang ketat dan intensif di masyarakat. Kedepan transmigran yang dikirimkan dari Kabupaten Ponorogo adalah transmigran unggul, yang memiliki keahlian yang diperlukan daerah penerima.
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab V _ Halaman
123
Penetapan 5 Sasaran pada Tujuan Ketiga Tujuan
Ketiga,
Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan daerah dijabarkan dengan lima sasaran, yaitu: 5.4.23.
Meningkatnya menggambarkan
efektifitas
perencanaan
keberhasilan
pembangunan
penyelenggaraan
yang urusan
perencanaan pembangunan, yang diukur dengan indikator: a. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD b. Ketepatan
waktu
pelaksanaan
musrenbangdes/
musrenbangcam/ musrenbangkab. Disadari karena keterbatasan sumber daya daerah baik SDM maupun keuangan, maka perencanaan daerah harus disusun secara efektif yaitu dengan berupaya untuk menyiapkan dokumen perencanaan yang baik sesuai dengan kemampuan SDM dan keuangan yang ada. Selain itu perlu juga adanya pelibatan secara aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Ponorogo merumuskan ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan adalah sebagaimana tersebut di atas. 5.4.24.
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian; yang diukur dengan indikator: a. Sistem Informasi Manajemen Pemda b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada pelayanan publik yang diukur c. Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD d. Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi, yaitu Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015
.
Bab V _ Halaman
124
ada. e. Struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan, yaitu jumlah struktur jabatan yang terisi dibagi jumlah struktur jabatan yang tersedia. f. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya, yang merupakan gambaran tentang jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan tugasnya terhadap jumlah total pejabat yang ada. g. Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan, yang merupakan gambaran tentang jumlah
pejabat
yang
memenuhi
persyaratan
pendidikan
pelatihan kepemimpinan terhadap jumlah total pejabat yang ada. h. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan, yang merupakan gambaran tentang jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan terhadap jumlah total pejabat yang ada. Kebutuhan
pelayanan
kepada
masyarakat
akan
lembaga
pemerintahan yang efektif merupakan suatu keharusan. Untuk mewujudkan
lembaga
yang
efektif
perlu
dilakukan
penataan
kelembagaan pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Penataan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan tetap mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi. Penataan lebih diarahkan kepada penetapan tugas pokok dan fungsi yang jelas sehingga terhindarkan duplikasi tugas dan fungsi. Disamping itu terkait dengan jumlah SDM yang besar memerlukan pengelolaan yang baik, sehingga akan terwujud sinergi yang positif yang akan menghasilkan kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan
kepada
masyarakat.
Pengelolaan
tersebut
meliputi
penetapan sistem reward and punishment yang tepat, kesejahteraan, ketrampilan dan
keahlian
sampai dengan sistem karir yang
transparan. Berkaitan dengan tata kelola keuangan daerah yang baik, yang RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab V _ Halaman
125
merupakan awal dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu seiring dengan standarisasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan
Permendagri
Nomor
13
tahun
2006
(yang
disempurnakan dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007), maka pengelolaan
keuangan
daerah
diaplikasikan
dengan
cara
komputerisasi yang menjadi suatu kebutuhan, mengingat akurasi dan kecepatan pengolahan datanya. Produk akhir pengelolaan keuangan daerah adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang berupa neraca, laporan aliran kas dan laporan perhitungan anggaran, harus selesai selambat lambatnya akhir Maret tahun berikutnya. Selain itu Pengelolaan asset daerah adalah bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Secara umum pengelolaan asset daerah masih belum diselenggarakan secara baik. Banyak tanah, gedung dan inventaris daerah belum terbukukan dan terdokumentasikan secara tertib sehingga potensi kehilangan menjadi sangat besar. Oleh karena itu Pemerintah
Kabupaten
Ponorogo
akan
melakukan
penertiban
pengelolaan asset daerah ini sehingga pemanfaatannya dapat lebih maksimal. 5.4.25.
Tersedianya data statistik daerah yang akurat dan tepat waktu yang
menggambarkan
keberhasilan
penyelenggaraan
urusan
statistik, yang diukur dengan indikator: a. Ketepatan waktu penyediaan jenis dokumen statistik, yaitu dokumen Kabupaten dalam Angka, PDRB Kabupaten, dan IPM. Kebutuhan data pembangunan berupa Kabupaten Ponorogo dalam angka, perhitungan PDRB, pengukuran IPM dan dokumen lainnya, merupakan kebutuhan primer bagi terselenggaranya pemerintahan. Untuk itu ketersediaan data seharusnya dapat didapat sebelum proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan. Maka untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator Jenis dokumen statistik yang disusun, bukan hanya ketersediaannya saja, namun
terkandung
makna bagaimana ketepatan
waktu
ketersediaannya.
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab V _ Halaman
126
5.4.26.
Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi
dan
handal
yang
menggambarkan
keberhasilan
penyelenggaraan urusan kearsipan, yang diukur dengan indikator: a. Penerapan pengelolaan arsip secara baku b. Jumlah SDM pengelola kearsipan
Tata kelola arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal adalah suatu kebutuhan mutlak di era keterbukaan. Untuk itu keadaan saat ini atas pengelolaan arsip oleh satuan kerja perangkat daerah sebagian masih belum berjalan dengan baik, serta kurangnya sarana dan prasarana penyimpanan arsip yang baik, akan menjadi prioritas yang harus dilakukan. Disamping tentunya dengan menyiapkan sistem penyimpanan arsip dan sarana penyimpanan arsip yang sesuai standar. 5.4.27.
Meningkatnya
pengembangan
dan
pemanfaatan
teknologi
informasi yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi, yang diukur dengan indikator: a. Website Milik Pemerintah Daerah b. Pameran / Expo
Sebagai sarana komunikasi dan untuk mempererat hubungan antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan masyarakat diperlukan komunikasi dan informasi yang intensif. Hal ini dilakukan agar terjadi sinergi yang positif dalam pembangunan antara pemerintah dengan masyarakat. Mengingat terdapat berbagai segmen masyarakat maka sistem komunikasi yang dilakukan juga harus menggunakan berbagai macam metode sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Maka salah satu media yang dikembangkan adalah berupa pameran pembangunan, maupun penyedian website Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang interaktif dan selalu mutakhir.
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab V _ Halaman
127
Penetapan 2 Sasaran pada Tujuan Keempat Tujuan
Keempat,
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dijabarkan dengan dua sasaran, yaitu: 5.4.28.
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan yang menggambarkan
keberhasilan
penyelenggaraan
urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang diukur dengan indikator: a. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah b. Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 Tahun Keatas c. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan d. persentase (%) ibu (dalam keluarga) yang tidak usaha per tahun e. persentase (%) pengusaha perempuan dibanding laki-laki f. Jumlah peraturan/ketentuan daerah yang diterbitkan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup perempuan g. Jumlah perkawinan Dengan istri di bawah 16 tahun per-tahun
Perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan pemberdayaan perempuan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan
masyarakat.
Advokasi
terhadap
perempuan dan anak perlu dilakukan
perlindungan
terhadap
melalui pemberdayaan
perempuan. Perempuan seharusnya bukan hanya didudukkan sebagai obyek pembangunan tetapi dapat lebih aktif menjadi subyek pembangunan. Perempuan harus dipacu kemampuannya agar terwujud kesetaraan gender di setiap bidang kehidupan dengan tetap menjaga
martabat
dan
kehormatannya.
Perlindungan
lainnya
dilakukan terhadap permasalahan tenaga kerja perempuan dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kemungkinan adanya kasus perdagangan (human traficking) terhadap perempuan dan anak. RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab V _ Halaman
128
5.4.29.
Meningkatnya menggambarkan
keberdayaan
masyarakat
keberhasilan
pedesaan
penyelenggaraan
yang urusan
pemberdayaan masyarakat desa, yang diukur dengan indikator: a. PKK Aktif b. Posyandu
Pemberdayaan masyarakat diarahkan kepada golongan masyarakat miskin ekonomi lemah. Pemberdayaan masyarakat dan desa dilakukan melalui lembaga kemasyarakatan desa berupa PKK dan Posyandu yang ada di masyarakat. Masyarakat dibimbing dan dibantu agar mampu mandiri secara ekonomi dan diberikan ketrampilan dan pelayanan dasar kesehatan. Pemerintah desa dan kelurahan pada dasarnya merupakan ujung tombak pemerintah yang berada di bawah yang harus dikelola secara baik. Kondisi yang kurang kondusif pada pemerintahan tersebut akan berdampak pada kondisi pada tingkat kabupaten. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten harus melakukan penbinaan dan supervisi terhadap pengelolaan pemerintahan termasuk juga kesejahteraan aparat dan pamong desa.
Penetapan 5 Sasaran pada Tujuan Kelima Tujuan Kelima, Terwujudnya tatanan sosial masyarakat yang aman,
tertib, dan damai dijabarkan dengan lima sasaran, yaitu:
5.4.30.
Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
menjaga
ketenteraman kehidupan bermasyarakat yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, yang diukur dengan indikator: a. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah b. Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP c. Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab V _ Halaman
129
Peraturan daerah sebagai produk hukum daerah yang mengatur kehidupan
masyarakat
pada
lingkup
Kabupaten
Ponorogo
memerlukan pengawalan agar dapat berlaku secara efektif. Oleh karena itu diperlukan upaya penegakan sehingga dapat berfungsi secara efektif. Penegakan hukum tersebut melalui sosialisasi dan operasi oleh satuan kerja terkait. Meningkatkan suasana kehidupan yang aman dan tertib merupakan harapan seluruh masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan melakukan upaya sosialisasi dan peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang kesatuan bangsa dan kerukunan kehidupan beragama. 5.4.31.
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan
sosial yang
menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan sosial, yang diukur dengan indikator: a. Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi b. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial c. PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial
Pelayanan sosial oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilaksanakan melalui pemberian bantuan dan pelatihan yang diharapkan akan meningkatkan kemandirian secara ekonomi setiap penyandang masalah.
Seiring
dengan
kemandirian
ini
diharapkan
akan
mengurangi jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Ponorogo. 5.4.32.
Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah yang
menggambarkan
keberhasilan
penyelenggaraan
urusan
kebudayaan, yang diukur dengan indikator: a. Penyelenggaraan festival seni dan budaya b. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya c. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab V _ Halaman
130
Upaya menjaga kekayaan seni dan budaya daerah, daiantaranya dengan melestarikan keberadaannya melalui pelaksanaan even budaya dan pemeliharaan cagar budaya. Untuk menilai keberhasilan pencapaian
sasaran,
yang
merupakan
ukuran
keberhasilan
penyelenggaran urusan diantaranya adalah ketiga hal tersebut di atas. 5.4.33.
Meningkatnya
sarana
dan
prasarana
olah
raga
yang
menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemuda dan olah raga, yang diukur dengan indikator: a. Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) b. Lapangan olahraga Pengembangan dan peningkatan prestasi pemuda di daerah perlu dilakukan pembinaan dan ajang prestasi pemuda melalui even seleksi pemuda berprestasi. Dam upaya meningkatkan prestasi olahraga dilakukan melalui kerja sama dengan KONI kabupaten dan organisasi persatuan olahraga yang ada di daerah. Dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan diharapkan akan muncul olahragawan yang berprestasi di Kabupaten Ponorogo.
5.4.34.
Meningkatnya nilai strategis tujuan pariwisata daerah yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pariwisata, yang diukur dengan indikator: a. Kunjungan wisata b. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Keberhasilan pembangunan di bidang pariwisata daerah, salah satu ukurannya adalah jumlah kunjungan wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan sangat terkait dengan kesan masyarakat terhadap tujuan wisata yang ada, maupun promosi atau even pariwisata yang ada. Untuk itu perlu dikembangkan obyek–obyek pariwisata daerah baik pembukaan tujuan baru, maupun tujuan yang telah menjadi unggulan Kabupaten Ponorogo. Hal ini diharapkan dapat menarik kunjungan RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab V _ Halaman
131
masyarakat. Agar kunjungan dapat meningkat perlu terjalin koordinasi dan kerjasama dengan pengusaha yang bergerak dalam pariwisata.
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab V _ Halaman
132
