Efektifitas Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda Muhammad Robiyansah
[email protected] Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Abstrak Keimigrasian merupakan salah satu bagian terpenting bagi suatu negara, mengingat tugas dan tanggung jawab yang diembannya sangat menentukan keberadaan dan dan kekuatan negara yang bersangkutan. Seluruh warga negara Indonesia maupun warga negara asing setiap kali keluar-masuk wilayah Indonesia pasti berurusan terlebih dahulu dengan bagian keimigrasian. Tidak jarang persoalan kewarganegaraan suatu negara akan berkembang menjadi persoalan besar akibat kelengahan dari bagian keimigrasian negara tersebut. Kompleksnya masalah dalam efektifitas pengawasan Izin tinggal Tenaga Kerja asing, mulai dari penggunaan visa yang tidak sesuai, masalah penindakan keimigrasian terhadap Tenaga Kerja Asing yang melebihi batas waktu izin tinggal yang diberikan (overstay), masalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pengawasan izin tinggal Tenaga Kerja Asing baik dari minimnya pengetahuan masayarakat, sampai peranan aparat penegak hukum, menjadikan tindak pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian sebagai suatu tindak pidana memerlukan penangan khusus. Skripsi yang berjudul “Efektifitas Pengawasan Terhadap Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kota Samarinda” mengetengahkan permasalahan tersendiri mengenai Pengawasan Kantor Imigrasi kelas I Samarinda Terhadap Izin tinggal Tenaga Kerja Asing, serta faktor-faktor yang menjadi penyebab dalam tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian dan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan sebagai upaya dalam menangani tindak pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian. Penulis menggunakan metode penelitian dengan metode yuridis empiris, pada tahap awal penulis terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian. Tahap selanjutnya penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dan mengumpulkan bahan dari narasumber yaitu dari Kantor Imigrasi Samarinda dan Dinas Tenaga Kerja yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana efektifitas pengawasan izin tinggal tenaga kerja asing yang berada di Indonesia khususnya daerah Samarinda. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa masih terdapatnya Tindak Pidana Keimigrasian Baik penyalahgunaan Izin tinggal tenaga kerja asing maupun Overstay berjumlah 6 orang di tahun 2011-2012 wilayah kerja Kantor Imigrasi Samarinda. Sedangkan yang menjadi faktor-faktor yang menghambat dan mempengaruhi efektifitas pengawasan kantor imigrasi kelas I Samarinda adalah Kurangnya petugas Imigrasi baik dari segi kualitas maupun kuantitas, kurangnya sarana prasarana dalam melakukan Pengawasan Orang asing dan juga Kurangnya anggaran dana dalam melakukan Pengawasan Tenaga Kerja Asing oleh Kantor Imigrasi kelas I Samarinda. Kata kunci : Efektifitas Pengawasan, Keimigrasian, Overstay
Efektifitas Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda Muhammad Robiyansah
[email protected]
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Abstract Immigration is one of the most important parts of a country, given the duty and its responsibility and determine the existence and strength of the country concerned. All Indonesian citizens and foreign nationals every time out of the territory of Indonesia certainly deal with the immigration first. Not infrequently the issue of citizenship of a country will develop into a major problem due to the inadvertence of the immigration country. The complexity of the problem in supervisory effectiveness Labor foreign residence permit, ranging from the use of appropriate visa, immigration enforcement issues against Foreign Workers who exceeded the time limit granted a residence permit (overstayed), the problem of the factors that influence the effectiveness of monitoring resident of Labor either from lack of knowledge of foreign society, to the role of law enforcement officers, making criminal act against abuse of immigration permission as a crime requires special handling. Thesis entitled "Monitoring Effectiveness of residence Against Foreign Workers in the Work Area Immigration Samarinda City" explores the separate issue of the Immigration Control class I Samarinda residence permit Against Foreign Workers, and the factors that cause the criminal misuse of immigration permits and what measures can be taken as an attempt to deal with offenses against the misuse of immigration permits. The author uses the method of empirical legal research methods, in the early stages authors first conducted a study of legal material relating to criminal misuse of immigration permits. The next stage authors conducted a study using interview techniques and collecting materials from the source, from the Office of Immigration and Manpower Samarinda which aims to identify and analyze how the effectiveness of monitoring resident foreign workers who are in Indonesia especially the Samarinda. Based on these studies it is known that still occur Crime Immigration Good misuse residence permit and foreign labor Overstay of 6 people in the working area Immigration Samarinda in 2011-2012. While the factors that hinder and affect the effectiveness of immigration control is lack of class I Samarinda Immigration officers in terms of both quality and quantity, lack of infrastructure to supervise foreigners and lack of budget funds in conducting oversight by the Office of Foreign Labor Immigration class I Samarinda. Keywords : effectiveness of surveillance, immigration, overstayed
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sebagai negara yang memiliki posisi strategis dalam kehidupaninternasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dansumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluarwilayah Indonesia semakin meningkat.Kehadiran orang asing di Indonesia, di samping telah memberikan pengaruh positif, juga telah memberikan pengaruhnegatif berupa timbulnya ancaman terhadap pembangunan itu sendiri. Banyaknya terjadi arus imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yangdapat mencapai tingkat internasional dan meningkatnya sindikat-sindikat internasional di bidangterorisme, narkotika, pencucian uang, penyelundupan dan lain-lain. Kantor imigrasi memiliki prinsip dalam pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang “selektif” (selective policy). Berdasarkan prinsip ini, hanya tenaga kerja asing dan orang asing yang dapat memberikan manfaat, bagi kesejahteraan bangsa, dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang diizinkan masuk wilayah Indonesia.Oleh karena itu pembangunan hukum harus mendapat prioritas utama agar dapat menekan jumlah pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi, baik pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia baik secara legal atau illegal khususnya di Samarinda. Fenomena masih banyaknya orang asing yang masuk ke Indonesia ternyata menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain adalah menyalahgunakan izin keimigrasian. Pelanggaran lain juga seperti masa berlaku Visa Bisnis. Berhubungan dengan fenomena pelanggaran yang dilakukan oleh warga Negara asing dan tenaga kerja asing, maka terdapat sebuah pranata hukum yang mengatur mengenai keberadaan warga negara asing di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam Undang-undang tersebut terdapat hal pengawasan Keimigrasian yang terdapat dalam Bab VI pasal 66-73 yaitu dalam pasal tersebut berisi tentang Kepengawasan Orang Asing lebih mencerminkan norma yang lebih baik terhadap pelayanan warga negara asing. Penegakan hukum dan keamanan sebagaimana fungsi dari pada imigrasi sehingga akan diperoleh timbal balik yang menguntungkan khususnya bagi masyarakat dan Bangsa Indonesia. Untuk menjamin kemanfaatan warga negara asing tersebut dan dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat pelintasan warga negara asing di wilayah Republik Indonesia pengawasan bagi warga negara asing dan tindakan
keimigrasian secara tepat, cepat, teliti terkoordinasi, tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi warga negara asing. Orang asing yang datang ke Indonesia dan memiliki izin keimigrasian, hanya dapat tinggal di Indonesia selama waktu yang ditentukan dalam izin keimigrasiannya tersebut. Apabila orang asing yang datang ke Indonesia tersebut izin keimigrasiannya habis masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui waktu dikenakan biaya beban , sedangkan orang asing yang datang ke Indonesia, izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin yang diberikan, maka orang asing tersebut akan dikenakan pidana pasal 124 Undang- Undang Keimigrasian No 6Tahun 2011, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000-, (dua puluh lima juta rupiah). Keberadaan orang asing di wilayah Indonesia yang melebihi batas waktu izin tinggal, yang dikenal juga dalam bidang keimigrasian dengan istilah overstay. Di dalam praktek keimigrasian, banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap batas waktu izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing tersebut, meskipun undang-undang keimigrasian telah memberikan sanksi pidana yang tegas. Batas waktu keberadaaan orang asing diperlukan agar esensi kedaulatan negara dapat ditegakkan dan tujuan kedatangan serta keberadaan orang asing tersebut harus jelas agar tidak merugikan kepentingan rakyat dan negara Republik Indonesia baik dari segi ekonomi, sosial budaya, keamanan, maupun politik. Pengawasan tenaga kerja asing yang masuk atau keluar, keberadaannya dan kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia terutama pada wilayah kantor Imigrasi Samarinda, kemudian mengenai keberadaannya telah sesuai dengan perizinan yang diberikan atau masih adanya pelanggaran keimigrasian dan berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis Skripsi dengan judul “Efektifitas Pengawasan Terhadap Izin TinggalTenaga Kerja Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Kota Samarinda” B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Samarinda terhadap izin tinggal tenaga kerja asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda? 2. Apa faktor – faktor yang mempengaruhi efektifitas pengawasan oleh Kantor Imigrasi Samarinda terhadap izin tinggal tenaga kerja asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda? 3. Bagaimanakah tindakkan keimigrasian terhadap tenaga kerja asing yang menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan?
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang penting keberadaannya dalam menentukan awal penelitian yang ingin dicapai dari permasalahan yang ada. Pencapaian tujuan bisa dilakukan hanya dengan menjalankan metode penelitian yang juga nantinya dilakukan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui dan menganalisa efektifitas pengawasan izin tinggal tenaga kerja asing yang berada di Indonesia khususnya daerah Samarinda. b. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi efektifitas pengawasan izin tinggal tenaga kerja asing yang berada di Indonesia khususnya daerah Samarinda. c. Untuk mengetahui tindakkan keimigrasian terhadap tenaga kerja asing yang menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan. 2. Manfaat Penelitian a. Memberikan informasi tentang pemikiran hal-hal yang berkaitan dengan efektifitas pengawasan warga negara asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda. b. Untuk ikut serta dalam mensosialisasikan pemberlakuan peraturanperaturan tentang izin keimigrasian dalam penegakan pengawasan, dimana dalam hal ini masih banyak kalangan masyarakat yang belum mengetahui peranan dari pada keimigrasian. D. Metode Penelitian 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah penelitian deskriptif yaitu ingin memperoleh gambaran secara lengkap tentang efektifitas pengawasan izin tinggal tenaga kerja asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda.Menurut Soerjono Soekantopenelitian deskriptif adalah dimaksudkan untuk memberikan data yang setelitimungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dengan penelitiandeskriptif ini dapat dengan mudah mengetahui masalah yang (kasus) yang dihubungkan dengan fenomena atau gejala lain yang berhubungan. (soerjono soekanto,2005 : 8-9). Sedangkan metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis empirisyaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai efektifitas pengawasan tenaga kerja asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda.
Adapun pendekatan yuridis empiris menurut Bahdar Johan Nasution adalah dengan cara : a.
Mengidentifikasi masalah sosial secara tepat agar dapat menyusun hukum formal yang tepat atau mengaturnya.
b. Memahami kurangnya partisipasi melakukan kontrol sosial secara pelanggaran hukum formal tertentu.
masyarakat dalam spontan terhadap
c. Memahami sebab-sebab banyaknya terjadi pelanggaran pada hukum formal tertentu. Yaitu memahami rencana pemeriksaan d. Memahami proses pelembagaan suatu hukum formal di dalam suatu konteks kebudayaan tertentu. e. Mengidentifikasi pola hubungan antara penegak hukum dan pemegang kekuasaan di satu pihak serta masyarakat umum lain pihak, secara faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya. f. Mengidentifikasikan hukum formal yang masih dapat berlaku, apakah diperlukan adanya penyesuaian atau perlu dihapus sama sekali dalam suatu konteks masyarakat tertentu. (Bahdar Johan Nasution,2008 :130-131). 2. Lokasi Penelitian Berdasarkan judul dalam penulisan proposal skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian pada Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda Ulu, yang beralamat di Jln.I.r.H.Juanda No.45 Samarinda dan Dinas Tenaga Kerja Samarinda. 3. Sumber Data Penulisan ini penulis menggunakan berbagai macam sumber data, yang menurut Soerjono Soekanto terdiri atas dua, yaitu: a. Data primer adalah data pokok yang diperoleh atau bersumber dari hasil penelitian langsung dilapangan, responden dari narasumber atau lembaga atau ditempat penelitian dilakukan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan sekripsi ini. b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka (Soerjono Soekanto, 2005: 11-12).
Sumber data sebagaimana yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto diatas Penulis menerapkan sebagai berikut: a. Data Primer adalah data utama, di mana peneliti melakukan observasi dan wawancara (interview guide) kepada beberapa pihak yang terkait dengan efektifitas pengawasan izin tinggal tenaga kerja asing di Kota Samarinda seperti pada pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Kota Samarinda, Dinas Tenaga Kerja Samarinda. b. Data Sekunder adalah sumber yang butuhkan diperoleh dari hasil studi pustaka terdiri dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan berupa: A. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian B. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Khususnya Menyangkut Bab VIII tentang penggunaan TKA. C. Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing D. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian. E. Metode Pengumpulan Data Dalam melakukan pengumpulan data penulis mempergunakan metode untuk mengumpulkan data sebagai berikut : a. Penelitian Lapangan, yakni pencarian data dengan melakukan wawancara langsung mengenai izin keimigrasian tenaga asing dengan cara memberikan beberapa pertanyaan yang bersifat tertutup maupun terbuka kepada petugas Imigrasi yang dipilih menjadi responden dalam penelitian, yang mewakili pihak yang berwenang dari Kantor Imigrasi Kelas I Kota Samarinda. b. Wawancara (interview guide), yakni dengan wawancara langsung kepada beberapa pihak yang terkait dengan efektifitas pengawasan izin tinggal tenaga kerja asing di Kota Samarinda seperti pada pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Kota Samarinda, Dinas Tenaga Kerja Samarinda. c. Penelitian Kepustakaan,dalam pengumpulan data ini menggunakan penelaahan kepustakaan untuk mempelajari dan mengumpulkan data informasi dari literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini. F. Analisis Data Analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif, Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perpektif partisipan.Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa
pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan (Hadjar, 1996 dalam Basrowi dan Sukidin, 2002: 2) PEMBAHASAN A. Efektifitas pengawasan izin tinggal Tenaga Kerja Asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda Pelaksanaan pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang berada diwilayah Indonesia dilakukan Menteri Kehakiman bersama Badan atau Instansi Pemerintah terkait,yang dimaksud dengan koordinasi bersama Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait adalah bahwa pada dasarya pengawasan orang menjadi tanggung jawab Menteri Kehakiman khususnya Pejabat Imigrasi. Mekanisme pelaksanaannya harus dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan badan atau Instansi Pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut tenaga kerja asing. Badan atau instansi tersebut, antara lain Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negari, Departemen Pertahanan Keamanan, Departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Koordinasi Intelijen Negara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Koordinasi pengawasan tenaga kerja asing dilakukan secara terpadu,terutama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal yang berkaitan dengan pendataran orang asing dan berkewajiban bagi yang telah memperoleh izin tinggal untuk melapor pada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia ditempat tinggalnya atau tempat kediamannya. Dalam rangka mewujudkan prinsip “selective policy”, diperlukan pengawasan keimigrasian terhadap warga Negara Asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat warga negara asing tersebut masuk dan keluar wilayah Indonesia, tetapi juga selama tenaga kerja asing berada di dalam wilayah Indonesia termasuk kegiatankegiatannya Sebagai follow upnya, untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran warga negara asing. Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing sebenarnya dalam prakteknya telah dilaksanakan sejak awal orang asing akan memasuki wilayah Indonesia dengan melalui Tempat Pemeriksaan imigrasi (TPI) yaitu dengan melakukan pemeriksaan berupa penelitian dokumen keimigrasian (Surat Perjalanan/Paspor) maupun pemeriksaan daftar pencekalan, dan selanjutnya pemeriksaan Izin Kunjungan (Visa) berupa tujuan jangka waktunya berada di Indonesia. Selain pemeriksaan awal pihak Imigrasi melakukan pengawasan tempat keberadannya tenaga kerja asing tersebut, oleh karena itu selain harus melaporkan pada pihakImigrasi setempat tenaga kerja asing diwajibkanjuga melaporkan diri pada pihak kepolisian untuk mendapatkan Surat Tanda Melaporkan Diri (STMD). Dari pelaksanan pengawasan Administrasi untuk penelitian berkas permohonan perizinan seorang pejabat imigrasi selalu menggunakan istilah “Bukan yang tersirat tetapi apa yang tersirat”, hal ini menggandung maksud bahwa penelitian berkas permohonan harus dilakukan secermat mungkin dengan menggunakan keyakinan atas kebenaran berkas-berkas permohonan. Dalam hal pengawasan tenaga kerja asing yang masuk ke wilayah Indonesia maka secaraadministrasi pemeriksaan dilakukan dengan meneliti keabsahan
dokumenkeimigrasian berupa surat perjalanan atau paspornya dan surat izin kunjungannyaserta yang dilakukan oleh petugas imigrasi adalah data Cekal (Pencegahan dan Penagkalannya). Hal ini dilakukan dalam pengawasan Administrasi adalah selalumelakukan cross chek dengan pihak perusahaan (Sponsor) tenaga keja asingdalam hal pemberian izin keimigrasinya, hal ini untuk menjaga kebenaran dankeabsahannya data yang ada. Dalam pelaksanaan pengawasan selain tetap mengacu pada UndangundangNomor 06 Tahun 2011 pasal 66-73 tentang Keimigrasian,Undang-undang Nomor13 tahun 2003 pasal 42-49 dan juga berpedoman pada Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Warga NegaraAsing kemudian ditambahkan lagi dengan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jendral Imigrasi Nomor: F-338.IL.0l.l0 tahun 1995 tentang Bentuk danTata Cara Pengawasan Warga Negara Asing. Pengawasan kantor Imigrasi Samarinda kurang maksimal dikarenakan tidak adanya koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini tenaga kerja asing yang seharusnya berkoordinasi dengan Disnaker setempat untuk memantau dan mengawasi kegiatan-kegiatan tenaga kerja asing di Samarinda. Imigrasi juga harus memonitoring sponsor atau perusahaan terhadap masa berlaku izin tinggal tenaga kerja asing agar tidak terdapatnya pelanggaran Keimigrasian seperti di tahun 2011 yang berjumlah 2orang pelanggaran Keimigrasian Overstay walau dari instansi yang bersangkutan telahmelakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing sesuai dengan prosedur yangada hanya dari tenaga kerja asing itu sendiri yang melakukan kelalaian, terkadang mereka mengabaikan prosedur yang ada pada kantor Imigrasi sehingga terjadiadanya pelanggaran-pelanggaran keimigrasian. Kurang efektif nya pengawasan juga terdapatnya 3 kasus pelanggaran keimigrasian penyalahgunaan izin keimigrasian dalam hal ini TPI sebagai pintu masuk awal Orang asing harus selektif policy dalam mengawasi administrasi dokumen keimigrasiannya, juga harus mengadakan cross check rutin dilapangan mengenai pemeriksaan dan pemantauan identitas orang asing di Indonesia khususnya di wilayah Samarinda apakah telah sesuai dengan izin tinggal yang di gunakan orang asing tersebut dengan kegiatannya. Pelanggaran-pelanggaran Keimigrasian 2011-2012 seperti: 1. Orang Asing melaksanakan kegiatan tidak sesuai izin keimigrasian (sesuai pasal 122 ayat a) 3 Kasus. 2. Orang asing melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak menghormati peraturan (sesuai pasal 75) 1 Kasus. 3. Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggalnya.(sesuai pasal 124) 2 Kasus. Setelah berlakunya Undang- undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian diatur dalam Bab XI tentang Ketentuan Pidana, Yakni pasal 113 – 136 Undangundang Keimigrasian.
Di Samarinda sendiri banyak terjadi pelanggaran penyalahgunaan izin Keimigrasian dan pelanggaran Overstay yang dikenakan sanksi pasal 122 dan 124 ayat b sebagai berikut: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): a. Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya; b. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan pada orang asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya. Sedangkan pasal 124 berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberikan pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada Orang Asing yang diketahui atau patut diduga: a. Berada di wilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan pdana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); b. Izin tinggal habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Contoh kasus keimigrasian yang diproses secara pro justitia namun sangat jarang sekali dilakukan karena tidak praktis dan tidak efektifnya jalur ini di mana seorang Warga Negara Taiwan, yang bernama Lu Hsueh Chi Tahun 2007 Menyalah gunakan Izin Keimigrasian Yaitu dengan Izin menikah dengan Warga Negara Indonesia tetapi Izin tersebut disalah gunakan dengan melakukan kegiatan yang tidak sesuai maksud pemberian Izin Keimigrasian dengan Warga Negara tersebut mengadakan kesepakatan jual beli batu bara (visa bisnis). Dalam hal ini pelanggaran tersebut dikenakan pasal 50 UUK Tahun 1992 dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya. oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri di Samarinda, telah memutuskan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mengadili terdakwa bernama Lu Hsueh Chi, dengan hukuman Pidana Penjara selama 3 bulan dipotong selama tahanan dan membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah). Kasus Tindak Pidana Khusus UU no. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati yang dilakukan Oleh Warga Negara Malaysia Bernama Phuah Cuan Hun yang bekerja di PT Khaleda Agroprima Malindo sebagai Site Manager Perkebunan Kelapa Sawittelah terbukti Membunuh 2 Orang Utan tahun 2012 dan telah di beri Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Bersalah yang dikenakan Pasal 21 ayat 2 huruf a jo pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dengan Hukuman penjara 8 bulan dan juga di kenakan pasal 75 UU no 6 tahun 2011 Tentang ke imigrasian
yang telah terbukti melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak menghormati peraturan dikenakan tindakan Pemulangan (deportasi) oleh Imigrasi Samarinda. Adapun salah satuContoh pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh tenaga kerja asing yang diberikan Tindakan Administratif,adalah Warga negara asing yang bemama Jintai Zheng berwarga negaraChina tahun 2011 yang menyalah gunakan Izin Keimigrasian yaitu dengan izin Kunjungan tersebut disalah gunakan dengan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izinkeimigrasian dengan warga negara tersebut mengadakan kesepakatan jual beli batu bara (Visa Bisnis). Dalam hal ini pelanggaran tersebut dikenakan pasal 122 ayat aUndang-undang Keimigrasian nomor 6 Tahun 2011 oleh pihak Imigrasi Samarinda dilakukan Sanksi Administratif yaitu Deportasi. Ada pula Pelanggaran Yang dilakukan Tenaga Kerja Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Bontang (Indonesia) bernama Gene Rene Conway Warga Negara Amerika Serikat Tahun 2011 dengan berdiam dan bekerja lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.Dalam hal ini pelanggaran tersebut dikenakan pasal 124Undang-undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 oleh pihak Imigrasi Samarinda dilakukan Sanksi Administratif yaitu Deportasi. Sering tindakan administratif dilakukan dari pada tindakan pro justitia karenauntuk tidak memakan waktu terkait dengan pihak lain, sulit pembuktikan, biaya besardan lebih cepat orang asing tersebut meninggalkan wilayah Indonesia sehingga tidakmembahayakan bagi kepentingan rakyat dan negara. Dikaitkan dengan proses penegakan hukum keimigrasian yang pertama adalahproses pro yustisia (proses melalui peradilan) dalam hal ini Pejabat Imigrasi (PPNSImigrasi) adalah sebagai Penyldik PNS Keimigrasian yang memberkas perkaramelalui Pengawasan Penyidik POLRI (Koordinator Pengawasan - KORWAS) denganbirokrasi yang dirasakan cukup berbelit-belit, namun karena hal inimenjadi ketentuan Hukum Formal (Hukum Acara sesuai UU No. 8 Tahun 1981tentang KUHAP), maka birokrasi tersebut tetap harus dilalui, kemudianwaktu yang cukup lama untuk sampai pada putusan peradilan yang pada akhirnya putusanperadilan tidak dapat menjawab rasa keadilan dari aparat penegak hukum, karena putusannya selalu ringan dibandingkan dengan sanksi pidana yang tercantum dalamUndang-Undang (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian).Jadi tuntutan peradilan yang cepat, sederhana dan murah merupakan suatu halyang sulit dicapai. Dihadapkan dengan sulitnya proses berperkara, kehilangan tenaga,waktu dan biaya yang akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkanmengakibatkan banyak energi yang terbuang percuma, maka pilihan terbanyakdilakukan adalah lebih banyak dengan cara Tindakan Keimigrasian.Kalau suasana saling curiga antara aparat penegak hukum telah timbul,apalagi yang diharapkan oleh masyarakat, akibatnya adalah kepercayaan masyarakatterhadap penegak hukum menjadi hilang(wawancara dengan seksi wasdakim 2/4/2012).
B. Faktor – Faktor Kendala Yang Mempengaruhi Efektifitas Pengawasan Kantor Imigrasi Samarinda. Ada beberapa faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan tersebut dari pihak Imigrasi maupun dari pihak luar Imigrasi, seperti: 1. Masalah anggaran dana yang dialokasikan untuk melakukan tindakan hukum di kantor Imigrasi Samarinda sangat terbatas. Hal ini tentu saja menghambat tugas para pejabat imigrasi atau PPNS dalam penyidikan dimana dengan wilayah kerja yang cukup luas mengakibatkan sangat besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengawasan Tenaga Kerja Asing tersebut. Sebagai dampak kecilnya Sistem Koordinasi Pengawasan Orang Asing (SIPORA) tingkat daerah kabupaten dan Kota denagn Instansi yang terkait tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. 2. Peranan petugas/pejabat/aparatur imigrasi sangat besar, bahwa betapapun baiknya aturantentangkeimigrasian, jika para petugasnya bermental yang kurang baik, maka aturan itu tidak akan ada artinya. Terutama sekali para petugas yang bertugas di pintu-pintu masuknya orang asing ke Indonesia, jika mereka bertindak tidak selective policyterhadap orang asing yang dapat memberikan manfaat, bagi kesejahteraan bangsa, dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Republik Indonesia maka Orang Asing tidak akan mudah dengan leluasanya berkeliaran di Indonesia. 3. Masalah sumber daya manusia khususnya petugas imigrasi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang sangat kurang. Apabila penanganan masalah ini untuk dilakukan secara pro justitia masih sedikit yang dilengkapi pengetahuan sebagai PPNS. 4. Sarana dan Prasarana, Seringkali menjadi penghambat pelaksanaan tugas tugas tenaga kerja asing ini adalah tidak tersedianya sarana yang memadai sebagaimana yang diharapkan, seperti halnya alat-alat Pemantauan, alat komunikasi, alat transportasi sepert mobil HD, hellikopter, speedboat yang dilengkapi alat pengamanan sejenis pelampung dan lain-lain untuk menunjang pemantauan kegiatan TKA mengingat luas nya wilayah kerja kantor Imigrasi Samarinda. 5. Segi Geografis, karena terlalu luasnya Wilayah Kerja yang terdiri dari 3 Kabupaten dan 2 kota menghambat pengawasan itu sendiri. 6. Segi kultur, Dari masyarakat terhadap TKA yang menyalah gunakan izin maupun overstay dan cenderung tertutup atau tidak perduli terhadap pelanggaran ini dalam artian kurangnya pengetahuan tentang peraturan Keimigasian dikalangan masyarakat yang seharusnya peran serta Masyarakat sangat membatu dalam pelaksanaan Pengawasan dan Pemantauan TKA ini. 7. Sponsor atau perusahaan melindungi TKA terkadang menghambat petugas dalam pengawasan karena berbelit – belitnya peraturan masuk didalam perusahaan yang bersangkutan ditambah dengan adanya Backing membacking dari pihak penguasa atau Ormas setempat dan cenderung mengarah ke premanisme yang menghambat kerja para petugas Imigrasi.
Dalam hal ini dengan aturan yang ada seharusnya imigrasi bertindak tegas pada setiap kasus pelanggaran keimigrasian bila mengarah pada premanisme dalam proses pengawasan, pemantauan dan pemeriksaan identitas keimigrasian pihak imigrasi selaku instansi yang terkait harus berkoordinasi dengan kepolisian dalam menindak orang asing yang terbukti melanggar dan menindak ormas yang terbukti menghalang-halangi kerja petugas Imigrasi. C. Tindakkan Kantor Imigrasi Terhadap Tenaga Kerja Menyalahgunaan izin Keimigrasian dan overstay
Asing yang
Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasiandan overstay dapat dilakukan dengan cara: 1) Jalur Peradilan (Pro justitia) Apabila kasus terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian yang ditangani oleh pihak keimigrasian ingin ditempuh dengan cara pro justitia, maka hal harus dilakukan oleh petugas keimigrasin adalah: a. b. c. d.
Membuat berkas hasil penyelidikan sesuai dengan ketentuan yangberlaku; Menyampaikan hasil pemberkasan kepada Penuntut Umum melalui polisi; Mengikuti perkembangan persidangan; Bila telah selesai melaksanakan keputusan Pengadilan, koordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan untuk proses pemulangan. Tetapi jalan ini jarang sekali ditempuh oleh pihak keimigrasian dalam kasus penyalahgunaan izin keimigrasian dan overstay. Hal ini dikarenakan apabila kasus tersebut diajukan ke pengadilan akan menggunakan upaya hukum mulai dari banding, kasasi dan jika perlu grasi yang akan digunakan oleh warga negara asing yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian, akan sangatmerugikan negara, karena dalam hal ini negara akan mengeluarkan biaya besar untuk menjalani proses pro justitia tersebut. Ditambah lagi orang asing tersebut tidak memiliki uang untuk membayar ongkos biaya perkara. Maka akan lebih efektif apabila dilakukan dengan cara non pro justitia.(wawancara dengan seksi wasdakim 2/4/2012) 2) Jalur Administratif (Non pro justitia) Menurut pertimbangan politik, ekonomis, serta sosial dan budaya serta kemananan, maka akan lebih efektif apabila dilakukan tindakan keimigrasian. Tindakan Keimigrasian adalah tindakan administratif dibidang keimigrasian yang dilakukan oleh pejabat imigrasi berupa: a. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan; b. Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia; c. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia; d. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.
Tindakan keimigrasian dilakukan sebagai sanksi administratif terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian dan ketentuan-ketentuan lainnya mengenai orang asing sesuai dengan dimaksud dalam pasal 19 keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PW.09.02 tanggal 14Maret tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian. Tindakan Keimigrasian dapat dilakukan terhadap orang asing pemegang izin Keimigrasian atau tanpa izin keimigrasian, mulai saat masuk, berada dan akan meninggalkan wilayah Indonesia. Dalam hal terjadi tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian, maka berdasarkan data yang diperoleh baik dari kantor imigrasi sangat sedikit yang ditindaklanjuti secara pro justitia. Hal ini bukan menandakan bahwa kasus tentang penyalahgunaan izin dan overstay keimigrasian sangat sedikit, tetapi karena instansi ini lebih banyak melakukan tindakan keimigrasian yaitu berupa pendeportasian ke negara asal tanpa melalui proses pro justitia walaupun telah ada pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. a. Masalah kepraktisan, yaitu penanganan suatu kasus dengan cara pendeportasian tidak memakan waktu yang lama atau berlarut-larut, jika dibandingkan dengan pro justitia. Ancaman hukuman penjara maksimum Pihak Kepolisian dan Keimigrasian menyebutkan beberapa alasan dan pertimbangan melakukan tindakan keimigrasian yang berupa pendeportasian yang oleh pihak keimigrasian (walupun penangkapan dilakukan oleh pejabat imigrasi), yaitu: hanya lima tahun sehingga hukuman akan selesai jika dikurangi dengan masa penahanan. Selain itu jenis hukuman yang diancamkan berupa pidana alternatif atau jika didenda belum tentu mereka memiliki uang. Karena itu yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan.(hasil wawancara dengan seksi Infokim 2/4/2012) b. Masalah sumber daya manusia khususnya petugas imigrasi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang sangat kurang. Apabila penanganan masalah ini untuk dilakukan secara pro justitia masih sedikit yang dilengkapi pengetahuan sebagai PPNS. c. Masalah anggaran dana yang dialokasikan untuk melakukan tindakan hukum di kantor Imigrasi sangat terbatas. Hal ini tentu saja menghambat tugas para pejabat imigrasi atau PPNS dalam penyidikan. Tetapi apabila masalah penyalahgunaan izin keimigrasian tersebut menyangkut masalah perampokan bersenjata, peredaran narkoba, terorisme atau perdangan manusia (trafficking), maka sanksi hukum yang harus dijalankan adalah dengan cara pro justitia, hal ini dikarenakan tindakan tersebut sudah sangat mengancam keamanan negara serta stabilitas nasional.(wawancara dengan seksi wasdakim 2/4/2012)
Menurut penulis tindakkan administratif tidak efektif dan tidak memberikan efek jera terhadap tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran Keimigrasian, dari 6 kasus tahun 2011 sampai dengan 2012 februari tindakkan keimigrasian selalu memberikan tindakkan administratif yaitu pemulangan atau Deportasi. Berdasarkan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pasal 122 penyalah gunaan izin yaitu pidana penjara 5 tahun dan denda Rp.500.000.000 tidak sebanding dengan hanya tindakkan Deportasi bagi tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran penyalah gunaan izin. Begitu juga halnya dengan pelanggaran tenaga kerja asing Overstay atau melebihi batas waktu izin tinggal yaitu pasal 124 ayat b berupa pidana penjara 3 bulan dan denda Rp.25.000.000. seharusnya tindakkan keimigrasian harus secara pro justitia sesuai dengan Undang – undang yang berlaku yang menjadikan efek jera terhadap Tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran Keimigrasian dan denda nya dapat menjadi pendapatan bagi Negara Republik Indonesia. KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya yaitu mengenai Efektivitas Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing di Samarinda, dapat di simpulkan sebagai berikut: A. KESIMPULAN 1. Pengawasan yang dilakukan oleh kantor Imigrasi Samarinda Terhadap Izin tinggal Tenaga Kerja Asing selama ini kurang efektif dikarenakan masih terdapatnya pelanggaran di tahun 2011 yang berjumlah 6 orang, walau dari instansi yang bersangkutan telah melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing sesuai dengan prosedur yang ada hanya dari tenaga kerja asing itu sendiri yang melakukan kelalaian, terkadang warga negara asing ini mengabaikan prosedur yang ada pada kantor Imigrasi sehingga terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran keimigrasian hal tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran seperti: a. Orang Asing melaksanakan kegiatan tidak sesuai izin keimigrasian (sesuai pasal 122 ayat a) 3 Kasus. b. Orang asing melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak menghormati peraturan (sesuai pasal 75) 1 Kasus. c. Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggalnya.(sesuai pasal 124) 2 Kasus. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan izin tinggal terhadap tenaga kerja asing khususnya diwilayah kerja Imigrasi Samarinda adalah Anggaran dana operasional pengawasan yang tidak sesuai,kurangnya kuantitas dan kualitas petugas/pejabat/aparatur imigrasi sebagai PPNS, sarana dan prasarana yang memadai,serta Sponsor dan TKA itu sendiri dalam menaati aturan keimigrasian dan peran serta masyarakat maupun pemerintah pusat dan daerah dalam penegakkan hukum Keimigrasian dan pengawasan wilayah
kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda yang luas terdiri dari 3 Kabupaten dan 2 Kota. 3. Tindakan kantor Imigrasi Samarinda Terhadap Tenaga kerja asing yang melakukan tindak pidana Penyalah gunaan Izin Tinggal maupun Overstay adalah dengan menggunakan Sanksi administratif berupa Deportasi atau Pemulanganyang sering dilakukan dari pada tindakan pro justitia karena untuk tidak memakan waktu terkait dengan pihak lain, sulit pembuktikan, biaya besar dan lebih cepat orang asing tersebut meninggalkan wilayah Indonesia sehingga tidak membahayakan bagi kepentingan rakyat dan negara. B. Saran-saran
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Atas dasar penelitian dan data-data tersebut maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut: Agar pelaksanaan Pengawasan mencapai target dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki maka harus menambah jumlah PPNS di kantor imigrasi samarinda dalam mengawasi orang asing dilapangan sehingga menjangkau pengawasan didalam kota maupun dipedalaman mengingat wilayah kerja yang sangat luas untuk di Samarinda agarmengurangi pelanggaran penyalahgunaan izin maupun overstay. Harus meningkatkan sarana dan prasarana keimigrasian denganmengunakan Teknologi Informasi guna penguatan sistem informasikeimigrasian yang terintegrasi agar mampu memberikan sistem peringatandengan memberikan data yang akurat dan mutakhir dalam mengantisipasipenegakan hukum keimigrasian baik secara preventif maupun represif. Mengadakan Sosialisasi terhadap masyarakat tentang Undang- undang baru Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian agar berperan serta dalam mengawasi tindak pidana yang dilakukan orang asing diwilayah samarinda dan perlunya koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam pengawasan orang asing di samarinda. Perusahaan sebagai pihak sponsor harus memonitoring masa berlaku izin tinggal Tenaga kerja asing khususnya di samarinda selain tidak merugikan Perusahhan tersebut juga tidak merugikan tenaga kerja asing karena terkena pelanggaran Keimigrasian berupa Overstay. Imigrasi harus lebih selectif policy dalam memberikan pengawasan dan tindakkan yang tegas terhadap Tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian dalam artian tindakkan harus sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan tidak hanya di kenakan tindakkan Deportasi tetapi dikenakan denda dan kurungan penjara agar memberikan efek jera terhadap tenaga kerja asing tersebut. Imigrasi Samarinda harus memiliki TPI disetiap bandara , pelabuhan dan perbatasan dalam mengawasi tenaga kerja asing secara administrasi yang masuk ke Samarinda meingat wilayah kerja Imigrasi samarinda yang luas tidak menutup kemungkinan Orang asing dengan leluasa masuk ke Samarinda tanpa melewati pintu masuk resmi Keimigrasian dalam hal ini kaltim berbatasan langsung dengan negara Malaysia.
DAFTAR PUSTAKA A. LITERATUR Abdullah
Syaiful James, Ghalia,1993
Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Jakarta:
Alvin, Johnson and Edwin, R.A. Seligman, Encyclopedi of Social Science, VolumeVII, Cetakan XII. Awaloedin Djamin, Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000, Lembang: Sanyata Sumasana Wira Agusmida, “Tenaga Kerja Asing” ocw.usu.ac.id/course/ Budiono, Abdul Rachman, 1995, Hukum Perburuhan Indonesia, Penerbit PT Raja Gavindo Persada, Jakarta Dr.Bahder Johan Nasution, “Metode Penelitian CV.Mandar Maju –. Bandung 2008
Hukum”,
Cetakan
I,
Drs. Moh. Arif, 1997, “Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar”,penerbit Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, Jakarta Hidding K.A.H dan T.S.G. Mulia, Ensiklopedi Indonesia, Jilid II, W.Van Hoeve,Bandung.s .Gravenhage, 1957 Koerniatmanto Soetoprawiro, 1996, “Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia”, penerbit PT. Garmedia Pustaka Utama, Jakarta M.Imam Santoso, Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, Jakarta: UI Press, 2004. Muhammad Indra, Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Keimigrasian Indonesia, Disertasi, Progam Doktor Program Pascasarjana, Bandung:Universitas Padjadjaran, 2008. Rusdianto, “Makalah Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian” Narotama.ac.id Sjahriful, H. Abdullah, 1992, “Memperkenalkan Hukum Keimigrasian”, penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta Soekanto, Soerjono,1981, “Pengantar Penelitian Hukum”, Jakarta, Rajawali Wahyudin Ukun, “Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian”, Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, 2004
B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN Undang – undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing
dan Tindakan Keimigrasian Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin
Keimigrasian Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan RI Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jendral Imigrasi Nomor: F-338.IL.0l.l0 tahun 1995 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengawasan Warga Negara Asing
C. SUMBER LAIN http://www.imigrasi.go.id/pengawasanorangasing http://www.wikimu.com/news/ImigrasiTanjungPerakAkanTertibkan DokumenImigrasi http://palapanusantarakepri.blogspot.com/sosialisasipelayananwnaolehpolri
