Edisi Khusus (November 2016) Karya Vira Jati

Edisi Khusus (November 2016)

Karya Vira Jati

71

Jurnal Sekolah Staf dan Komando TNI AD

ABSTRAK

Tingkat penyalahgunaan Narkoba di Indonesia memiliki kecenderungan terus meningkat sehingga Indonesia dinyatakan dalam Kondisi Darurat Narkoba. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2014 mencatat sekitar lebih dari 4 juta penyalah guna Narkoba di Indonesia (2,18% penduduk Indonesia). Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun dan diperkirakan akan mencapai 5 juta orang pada tahun 2020. Peredaran dan penyelundupan berbagai jenis Narkoba salah satunya terjadi melalui jalur perbatasan darat Kalimantan Barat-Serawak, Malaysia. Tercatat dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2013 telah diselundupkan sejumlah 28.612,18 gram Narkoba berbagai jenis. Maraknya penyelundupan Narkoba melalui wilayah perbatasan darat, menuntut peran serta aktif Satgas Pamtas dalam pencegahannya. Oleh karena itu, melalui metode kualitatif peneliti berusaha meneliti pelaksanaan penugasan Satgas Pamtas dalam pencegahan penyelundupan Narkoba. Penelitian menemukan adanya kendala berupa sikap ego sektoral antar instansi, keterbatasan sarana komunikasi, kurangnya jumlah Pos Pamtas keberbatasan dukungan pengawasan udara, pelanggaran hukum oleh oknum petugas, ketidakseriusan dalam pemeriksaan, prajurit yang sama dengan prajurit pada umumnya, serta belum optimalnya struktur birokrasi yang ada. Untuk itu, disarankan adanya pembentukan Pasukan Gabungan Gerak Cepat di perbatasan, pembangunan pos yang dilengkapi dengan Alkom, dan optimalisasi penggunaan kamera pengawas dan detektor Narkoba. Kata Kunci: Satgas, Pamtas, penyelundupan, Narkoba, perbatasan, BNN. ABSTRACT Drug trafficking has been increasing in Indonesia. Indonesia is now at a state of emergency from drugs. Data from the Indonesia National Drugs Agency recorded approximately 4 million drug users in Indonesia (2.18% of Indonesia's population) in 2014. This number continues to increase and is expected to reach 5 million people by 2020. The circulation and smuggling of drugs one of which occurs through the land borders of West Kalimantan – Sarawak, Malaysia, which was recorded between 2011 and 2013 a number of 28,612.18 grams. The rise of drug smuggling through the country's land borders, requires active role of the Indonesia Army Border Security Task Force. Using a qualitative method, researcher sought to examine the assignment of this Task Force in the prevention of drugs smuggling. The study shows that there are several obstacles faced by the Task Force, for example, lack of synergy between institutions, limited means of communication, the condition of the border security post, lack of aerial surveillance support, violations by local officials, lack of seriousness in examination, as well as lack of bureaucratic structure. As solutions, it is suggested to establish Quick Reaction Force (QRF) at the border with better posts, and to provide more complete communication device and materiels. Key word : Task Force, Border Security Smuggling, Drugs, Indonesian National Drugs Agency. 72

Karya Vira Jati



PENDAHULUAN

pengetahuan dan tidak digunakan dalam

Presiden telah berulang kali

terapi, serta mempunyai potensi sangat

menegaskan status “Indonesia Darurat

tinggi mengakibatkan ketergantungan. 4

Narkoba”.1

Data BNN menyatakan pada

Penambahan berat pidana tersebut

tahun 2014 tercatat lebih dari 4 juta

dilakukan dengan mendasarkan pada

penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Ini

golongan, jenis, ukuran dan jumlah

berarti 2,18% penduduk Indonesia menjadi

narkotika.5

pengguna Narkoba. Angka itu menunjukan

Berbagai jenis Narkoba masuk ke

tingkat prevalensi yang terus meningkat dari

wilayah Indonesia melalui beberapa jalur,

tahun ke tahun. Menurut Kepala BNN,

diantaranya pelabuhan udara, pelabuhan

Anang Iskandar, pada tahun 2015, apabila

laut dan wilayah perbatasan darat Indonesia

tidak dicegah, maka angka prevalensi

seperti Nusa Tenggara Timur, Papua,

penyalahgunaan Narkoba akan naik menjadi

Kalimantan Timur, Utara dan Kalimantan

5 juta orang pada 2020.

2

Barat yang berbatasan langsung dengan

Presiden RI Joko Widodo pada

negara bagian Serawak-Malaysia. Khusus di

peringatan Hari Anti Narkotika Internasional

kawasan ini, penyelundupan Narkoba

tanggal 26 Juni 2015 menyebutkan bahwa

sangat marak dalam beberapa tahun

Narkoba memiliki daya rusak luar biasa.

terakhir. Data dari BNN menunjukkan bahwa

Bahkan Presiden mengatakan peredaran

di kawasan ini telah terjadi banyak

dan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

penangkapan penyelundupan Narkoba

telah sampai pada taraf yang menghambat

dalam kurun waktu 2011 sampai dengan

daya saing bangsa.

3

Salah satu bentuk keseriusan pemerintah adalah dengan diberlakukannya hukum pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sepuluh miliar rupiah bagi mereka yang memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I. Narkotika jenis ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu 1

Usman Kansong, Jurnalisme Narkoba Panduan Pemberitaan, MI Publishing, Jakarta, Agustus 2015, Hal 30. 2

Ibid, Hal 31.

3

Usman Kansong, Jurnalisme Narkoba Panduan Pemberitaan, MI Publishing, Jakarta, Agustus 2015, Hal 33.


2013.

6

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP), Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dimana Panglima TNI menjadi salah satu anggota dari sekian banyak stakeholder dalam susunan keanggotaan 4

AR. Sujono, S.H., M.H. Bony Daniel, S.H. Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Rawamangun, Februari 2013, hal 253 5

Redaksi Sinar Grafika. 2014. Undang-Undang Narkotika (UU RI No. 35 th. 2009), Sinar Grafika, Jakarta, hal 82. 6

BNN. 2014. Analisa data pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN).

Karya Vira Jati

73


BNPP, dan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/12/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 tentang Operasi Pamtas, maka tugas pokok Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan adalah menciptakan stabilitas keamanan di sepanjang perbatasan wilayah darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan. Selain itu, Satgas juga bertugas menjamin keutuhan wilayah di perbatasan dengan tidak terjadi pergeseran atau hilangnya patok batas, mewujudkan wilayah yang bebas dari pelanggaran pelintas batas, penebangan kayu ilegal dan penyelundupan, serta mencegah terjadinya penyelundupan bahan peledak dari Malaysia ke Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Satgas Pamtas seharusnya dapat terlibat secara langsung dalam upaya penanganan berbagai bentuk kegiatan ilegal di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat, termasuk diantaranya pengawasan dan pencegahan penyelundupan Narkoba. Hal lain yang mendukung keterlibatan TNI dalam pencegahan penyelundupan Narkoba di wilayah perbatasan adalah adanya forum kerja sama Indonesia dan Malaysia yang disebut General Border Committee (GBC). GBC merupakan lembaga ad hoc yang diketuai oleh Panglima Tentara Nasional dari kedua negara dan membawahi lima bidang atau sub komite. GBC membahas isu dan permasalahan perbatasan di bidang sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan di antara RI– Malaysia. Namun demikian, lembaga ini tidak memiliki anggaran, aparat dan

74

Karya Vira Jati

prasarana yang mandiri karena bukan institusi yang bersifat struktural.7 Dengan berbagai kondisi pendukung yang ada, pengawasan dan pencegahan penyelundupan Narkoba di perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak masih belum optimal dengan masih adanya berbagai keterbatasan yang dihadapi baik dari sisi kekuatan, kemampuan maupun gelar Satgas Pamtas itu sendiri. Jumlah personel yang dilibatkan dalam kegiatan pengamanan perbatasan tidak seimbang dengan panjang bentangan perbatasan. Perbatasan yang panjangnya 966 Km hanya diamankan oleh 46 Pos Pamtas yang berkekuatan rata-rata 15 orang di setiap 8 posnya. Pelaksanaan tugas Pamtas juga kurang optimal karena terbatasnya sarana prasarana dan Alutsista Satgas. Kondisi pasukan Pamtas yang tidak bersifat permanen juga menimbulkan permasalahan tersendiri dalam implementasi tugas-tugas yang dilakukan. Dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mendalami fenomena penyelundupan Narkoba di batas negara dihadapkan pada tugas dan fungsi Satgas Pamtas dengan judul penelitian “Implementasi Penugasan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Negara Dalam Pencegahan Penyelundupan Narkotika di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat- Serawak.” Berkaitan dengan pencegahan Narkoba oleh Satgas Pamtas tersebut, telah 7

Saru Arifin, Hukum Perbatasan Darat antar Negara, Cahaya Prima Sentosa, Jakarta, April 2014, Hal 113. 8

Letkol Caj Drs. Hikmat Israr, M.M. dkk, Peranan TNI AD dalam pengamanan perbatasan NKRI, Disjarahad, Bandung, 2012, hal 75.tasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN).



dilaksanakan beberapa penelitian terkait

Dengan berbagai payung hukum

o l e h D r s . Yu l i z a r G a f a r t e n t a n g

yang ada, maka pelibatan Satgas dalam

Penanggulangan Peredaran Narkotika di

upaya pencegahan penyelundupan Narkoba

Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat

di wilayah perbatasan sangat mungkin untuk

(Indonesia)– Sarawak (Malaysia), Studi oleh

dilakukan. Tentunya pelibatan Satgas ini

Ilham dalam jurnalnya berjudul Langkah-

perlu disinergikan dengan aparat terkait

Langkah Aparat Kepolisian dalam

lainnya yang telah mengampu tugas ini. Oleh

Penanggulangan Penyelundupan sabu-

karena itu, penelitian ini dilaksanakan dalam

sabu di Sebatik Kabupaten Nunukan, serta

rangka menyarankan metode implementasi

studi yang dilakukan oleh Putu Intan

pelibatan Satgas Pamtas yang paling tepat

Saraswita; D.A. Wiwik Dharmiasih, S.I.P.,

di lapangan.

M.A.; Putu Titah Kawitri Resen, S.I.P., M.A.,

Peneliti menggunakan pendekatan

dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

teori implementasi kebijakan publik menurut

Universitas Udayana dengan judul Peran

Edward III tentang faktor-faktor yang

Amerika Serikat dalam kerjasama

mempengaruhi implementasi kebijakan,

penanggulangan perdagangan narkotika di

khususnya faktor sumber daya dan struktur

Meksiko 2007-2012.

birokrasi; serta menurut Donald S. Van Mater

MASALAH

dan Carl E. Van Horn, khususnya terkait

Berdasarkan latar belakang

faktor hubungan antar organisasi.

penelitian ini, maka rumusan masalah dalam

Diharapkan irisan kedua teori implementasi

penelitian ini adalah bagaimana

ini dapat mengungkapkan kondisi optimal

implementasi pencegahan penyelundupan

pelaksanaan tugas Satgas Pamtas dalam

Narkoba di Kawasan Perbatasan Indonesia-

mencegah penyelundupan Narkoba di

Malaysia tepatnya di Kalimantan Barat oleh

wilayah perbatasan dapat dianalisa lebih

Satgas Pamtas.

mendalam.

Indonesia dalam kondisi darurat

METODE PENELITIAN

Narkoba, bila tidak dilakukan upaya yang

Metode yang digunakan adalah

serius dari pemerintah, maka akan semakin

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data

memperburuk kelangsungan hidup

diperoleh dari sumber primer dan sumber

berbangsa dan bernegara, serta dapat

sekunder, yaitu Dansatgas Pamtas RI-

menghambat daya saing bangsa Indonesia.

Malaysia Sektor Barat yang dijabat oleh

Saat ini wilayah perbatasan darat tercatat

Danyonif 144/Jaya Yudha Kodam II/

memiliki riwayat penangkapan Narkoba

Sriwijaya, para Staf, Danki dan Danton

tertinggi di Indonesia, sehingga tidaklah

jajaran batalyon melalui teknik pengumpulan

berlebihan ketika perbatasan Kalimantan

data Focus Group Discussion (FGD),

Barat mendapatkan perhatian khusus dalam

pengamatan/observasi, dokumentasi, dan

hal pencegahan masuknya Narkoba ke

triangulasi data.

wilayah Indonesia. Edisi Khusus (November 2016)

Karya Vira Jati

75


Tiga teknik analisis data kualitatif

terlibat secara langsung dalam melakukan

yang digunakan dalam penelitian ini antara

penanganan terhadap berbagai bentuk

lain reduksi data, penyajian data dan

kegiatan ilegal di sepanjang perbatasan

penarikan kesimpulan. Proses ini

Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan

dilaksanakan secara terus-menerus selama

Barat, termasuk diantaranya pengawasan

penelitian berlangsung. Bahkan sebelum

dan pencegahan penyelundupan Narkoba.

data benar-benar terkumpul, peneliti

Lebih lanjut mengenai implementasi

menggunakan ketiga teknik tersebut guna

penugasan Satgas Pamtas dalam

meraih analisa yang mendalam terhadap

pencegahan penyelundupan Narkoba di

data yang didapatkan.

Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di

tepatnya di Kalimantan Barat, peneliti

kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia

menganalisis melalui teori implementasi

tepatnya di Pos Pamtas wilayah Kalimantan

kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III

Barat (Posgabma Entikong), Pos Pamtas

terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya,

Serangkang dan PPLB Entikong selama 8

Disposisi dan Struktur Birokrasi.

(delapan) bulan mulai Februari sampai

Aspek Komunikasi

dengan September 2016.

Mencegah penyelundupan Narkoba

Selanjutnya, untuk melengkapi

di sepanjang perbatasan tidaklah hanya

kekurangan dari data yang diperoleh, maka

dilakukan secara mandiri oleh Satgas

peneliti menambahkan beberapa informasi

Pamtas baik di Sektor Barat maupun di

dari berbagai pihak yang terkait, antara lain

Sektor Timur. Tugas ini harus melibatkan

dari pejabat Staf Intel Kodam XII/

instansi lain di kawasan perbatasan seperti

Tanjungpura, pejabat Staf Operasi Kodam

Pemerintah Daerah, Badan Narkotika

XII/Tanjungpura, aparat Kodim setempat

Nasional di tingkat Provinsi, Kepolisian

selaku Satgas Teritorial, personel Denintel

Daerah, Unit Pengelola Pos Pemeriksaan

Kodam XII/TPR sebagai Satgas Intel di

Lintas Batas (UP3LB) yang mengelola aspek

wilayah, pejabat kantor BNPP Provinsi

Custom, Immigration, Quarantene and

Kalimantan Barat dan pejabat Kantor BNN

Security (CIQS), 4 Satgas Teritorial yaitu

Provinsi Kalimantan Barat.

Kodim 1202/SKW, Kodim 1204/SGU, Kodim

PEMBAHASAN

1205/STG dan Kodim 1206/PSB serta

Sebagaimana telah disebutkan di

Satgas Intel. Integrasi diantara seluruh

atas bahwa tugas pokok Satgas Pamtas

instansi yang ada dirasakan sudah cukup

adalah menciptakan stabilitas keamanan di

baik. Pertemuan-pertemuan rutin, kegiatan

sepanjang perbatasan wilayah darat

apel bersama sampai dengan patroli

Indonesia-Malaysia di Kalimantan.

terintegrasi sering dilakukan guna

Menjamin keutuhan wilayah di perbatasan,

meningkatkan kualitas komunikasi antar

maka Satgas Pamtas seharusnya dapat

instansi dalam rangka mewujudkan sinergi

76

Karya Vira Jati



di perbatasan. Komunikasi dengan unsur

Malaysia. Informasi dari masyarakat adalah

Tentara Diraja Malaysia (TDM) di Pos

kontribusi positif terhadap upaya

Gabma dan Perwira Liaison Officer (LO)

pencegahan yang dilakukan oleh Satgas

Malaysia di Kalbar sangat penting bagi

Pamtas.

Satgas Pamtas untuk mendapatkan informasi dari pihak Malaysia.

Keterbatasan lain yang dihadapi Satgas Pamtas adalah sarana alat

Dalam pelaksanaannya, komunikasi

komunikasi. Beberapa Pos Pamtas seperti

yang baik tidaklah mudah diwujudkan. Ego

Pos Sei Tekam, Pos Sei Saparan, Pos

sektoral dan tarik menarik berbagai

Berjongkong dan Pos Kumba Semunying

kepentingan masih terjadi, contohnya

mengalami kerusakan alat komunikasi.

adalah ketika pihak Bea Cukai menangkap

Sementara Pos Gabma Sajingan belum

penyelundup Narkoba di Pos Lintas Batas

dilengkapi dengan Radio SSB. Hal ini

dan menyerahkannya kepada pihak BNN

mengakibatkan terhambatnya komando dan

atau pihak Kepolisian. Maka, kedua instansi

pengendalian serta pengiriman dan

tersebut secara sepihak akan mengklaim

penerimaan informasi dalam rangka

bahwa penangkapan tersebut adalah hasil

pencegahan penyelundupan Narkoba

kerja mereka di media massa. Sebagai

khususnya melalui jalur-jalur tidak resmi di

akibatnya, hubungan diantara instansi-

sepanjang perbatasan.

instansi tersebut menjadi renggang. Di sisi

Aspek Sumber Daya Manusia

lain, pemahaman masyarakat tentang keimigrasian dan kepabeanan masih rendah sehingga sering mengabaikan ketentuan lintas batas dalam melaksanakan interaksi dengan kerabatnya yang berada di Malaysia.

Satgas Pamtas RI-Malaysia di Kalimantan Barat secara kuantitas lebih banyak dibandingkan instansi-instansi lain yang bertugas di kawasan perbatasan dalam rangka melakukan pencegahan terhadap penyelundupan Narkoba. Yonif 144/JY di

Secara internal, komunikasi Satgas

Sektor Barat dan Yonif 312/KH di Sektor

Pamtas RI-Malaysia dengan masyarakat

Timur memiliki 700 orang personel yang

melalui kegiatan Binter Satnonkowil sangat

dilengkapi berbagai kemampuan yang

menunjang upaya Satgas dalam

menunjang pelaksanaan tugas Satgas

mendapatkan informasi terkait

Pamtas, khususnya kemampuan

penyelundupan Narkoba di perbatasan.

melaksanakan kegiatan Binter di

Dengan berbagai program Binter yang

perbatasan.

digelar sepanjang tahun dengan metode Komsos, Bintahwil dan Bhakti TNI, maka Satgas pada akhirnya dapat menciptakan daya tangkal di lingkungan masyarakat terhadap upaya-upaya menyelundupkan Narkoba melalui perbatasan darat RIEdisi Khusus (November 2016)

Satgas Pamtas Yonif 144/JY tergelar sepanjang 966 Km yang terbagi dalam 46 Pos, diantaranya 2 Pos Gabma di wilayah Indonesia (Entikong dan Sajingan), dan 2 Pos Gabma di wilayah Malaysia (Lubuk Antu Karya Vira Jati

77


dan Biawak). Hal ini berarti bahwa rata-rata

kamera pengawas. Dengan kondisi tersebut

masing-masing Pos Pamtas harus

di atas, maka upaya pencegahan

memantau dan mengawasi perbatasan

penyelundupan Narkoba di kawasan

sejauh +21 Km dengan kontur medan yang

perbatasan menjadi tidak mudah.

sangat sulit. Bahkan terdapat area blank

Diperlukan upaya-upaya nyata untuk dapat

spot yang belum terawasi oleh Pos Pamtas

memenuhi keterbatasan sumber daya yang

sepanjang 350 Km di Kawasan Hutan

dimiliki Satgas Pamtas dalam menjalankan

Lindung Betung Karehun, Kabupaten

tugas pokoknya.

Kapuas Hulu. Secara kuantitas Satgas

Secara eksternal, upaya pencegahan

Pamtas Kalimantan Barat – Sarawak Sektor

penyelundupan Narkoba akan dipermudah

Barat memiliki personel yang lebih banyak

dengan adanya rencana pembangunan

dibandingkan instansi lain yang bertugas di

akses jalan Jalur Inspeksi dan Patroli

sektor tersebut.

Perbatasan (JIPP) sepanjang 966 Km. Jalan

Namun demikian, apabila

ini akan menghubungkan antar Pos Pamtas

dibandingkan dengan luas wilayah yang

pada Renstra 2015-2019. Kemhan juga

harus diamankan, maka jumlah personel

dalam proses melengkapi perbatasan

tersebut masih perlu ditingkatkan guna

dengan perangkat pengawasan udara

mencapai kondisi yang ideal. Dalam

berupa 5 unit drone pada tahun ini. Drone ini

Rencana Strategis 2015-2019,

direncanakan diserahkan kepada Kemhan

direncanakan penambahan 13 Pos Pamtas

pada tanggal 27 Juni 2016. Hal ini tentunya

yang tergelar 8 pos di Sektor Barat dan 5 pos

akan dapat mendukung pelaksanaan tugas

di Sektor Timur. Di sisi lain, saat ini terdapat 4

Satgas Pamtas dalam mengamankan

Satgas Ter, yaitu Kodim 1202/SKW, Kodim

perbatasan darat. Drone yang bernama OS-

1204/SGU, Kodim 1205/STG dan Kodim

Wifanusa memiliki kecepatan rata-rata 100

1206/PSB serta Satgas Intel mendukung

Km/jam, mampu terbang sampai ketinggian

Satgas Pamtas dalam mengamankan

4000 m, dan jarak jelajah maksimal 800 Km.

perbatasan dan mencegah kegiatan ilegal di

Kemampuan alat tersebut akan membantu

perbatasan.

kelancaran tugas Satgas Pamtas dalam

Satgas Pamtas sendiri tidak memiliki

memantau wilayah, serta bereaksi secara

detektor yang dapat mengidentifikasi

cepat ketika menerima informasi tentang

berbagai jenis narkotika dan obat-obatan

kemungkinan adanya kegiatan ilegal di

terlarang di lapangan, terlebih lagi Pos

perbatasan.

Pamtas yang berada jauh dari PPLB.

Kendala lain yang dihadapi di

Terdapat juga 52 jalan setapak yang

lapangan adalah bahwa gelar 46 Pos Satgas

menghubungkan 55 Desa di Kalbar dengan

Pamtas tidak diikuti oleh gelar instansi lain

32 Kampung di Serawak yang tidak diduduki

seperti BNN, Polda dan Unit Pengelola Pos

oleh personel Satgas maupun terawasi

Pemeriksaan Lintas Batas (UP3LB) yang

78

Karya Vira Jati



mengelola aspek Custom, Immigration,

Namun, hal tersebut tidak berlanjut karena

Quarantene and Security (CIQS),

mahalnya biaya pemeliharaan anjing

berdasarkan Agreement between the the

pelacak. Saat ini pemeriksaan yang

Indonesian Government and the Malaysian

dilakukan hanya mengandalkan Mesin X-

Government on border crossing yang

Ray dan pengamatan petugas. Inilah yang

ditandatangani di Bukit Tinggi pada tanggal

menjadi kendala dalam melaksanakan tugas

12 Januari 2006. Unsur CIQS tersebut hanya

pencegahan penyelundupan Narkoba

ada di Entikong, Nanga Badau, Jagoi

secara terintegrasi di perbatasan darat RI-

Babang dan Aruk, sedangkan di wilayah lain

Malaysia.

hanya diduduki oleh personel Satgas

Aspek Disposisi Pos Pamtas

Pamtas.

Pamtas RI-Malaysia mendapat

Sementara itu, gelar personel instansi

penilaian yang positif dengan peran Satgas

lain adalah sebagai berikut: Badan Imigrasi

Pamtas Yonif 144/JY dan Yonif 312/KH,

Perbatasan sejumlah 50 orang personel

khususnya dengan keberhasilan mencegah

yang digelar di 4 (empat) lokasi yaitu:

penyelundupan Narkoba. Satgas Pamtas,

Entikong, Badau, Jagoi dan Aruk; Badan

Satgas Ter dan Satgas Intel juga sangat

Karantina Perbatasan hanya memiliki 29

serius dalam pencegahan kegiatan ilegal di

orang personel yang digelar di 4 (empat)

sektornya masing-masing dengan

lokasi yaitu: Entikong, Badau, Jagoi dan

keterbatasan yang ada. Satgas Pamtas

Aruk; serta Badan Bea Cukai hanya memiliki

secara berkala melaksanakan kegiatan

29 orang personel yang digelar di 3 (tiga)

sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya

lokasi yaitu: Entikong, Segumun, dan

Narkoba kepada masyarakat dan pelajar

Bantan. Gelar Polri di kawasan perbatasan

sekolah di kawasan perbatasan. Satgas juga

juga memiliki keterbatasan, salah satu

giat melaksanakan pencegahan

Polsek di wilayah Entikong hanya

penyelundupan Narkoba yang mungkin

berkekuatan 85 orang personel yang terbagi

masuk melalui jalan-jalan tradisional di

di Mapolsek 65 orang, Sub Sektor 20 orang

sektornya.

dan Pos Polisi Border 10 orang. Dihadapkan pada luasnya wilayah perbatasan, maka kondisi di atas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi lemahnya upaya deteksi dan pencegahan kegiatan ilegal kawasan perbatasan.

Sampai dengan saat ini belum tercatat adanya aparat Satgas Pamtas, Satgas Ter dan Satgas Intel di perbatasan RI-Malaysia yang terlibat dengan jaringan atau sindikat Narkoba di perbatasan. Sebaliknya, oknum aparat dari instansi lain

Hal lain yang menarik adalah bahwa

justru tidak melaksanakan tugasnya dengan

pada masa sebelumnya, beberapa PPLB

baik dan justru melanggar hukum itu sendiri.

seperti PPLB Entikong sebenarnya telah

Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan

dilengkapi dengan anjing pelacak yang

penyelundupan Narkoba di perbatasan

sangat efektif dalam mendeteksi Narkoba. Edisi Khusus (November 2016)

Karya Vira Jati

79


belum sepenuhnya dipahami dan diikuti oleh

adanya upaya menyelundupkan Narkoba.

petugas di lapangan.

Sementara itu, masyarakat juga belum

Kendati tugas pencegahan

memiliki kesadaran hukum yang baik,

penyelundupan sudah dilaksanakan secara

petugas imigrasi mencatat bahwa

baik oleh setiap anggota Satgas Pamtas,

masyarakat masih mengganggap bahwa

namun realita di lapangan menunjukkan

perihal imigrasi adalah sesuatu yang bersifat

bahwa moril prajurit dalam melaksanakan

tradisional, hukum adat lebih diutamakan

tugas tersebut masih kurang. Secara

dari pada mekanisme/ birokrasi keimigrasian

internal, indeks Uang Lauk Pauk (ULP) bagi

dan kepabeanan.

prajurit di perbatasan tidak mencukupi untuk

Peluang bagi upaya yang dilakukan

memenuhi kebutuhan sehari-hari karena

adalah bahwa saat ini Pemerintah Pusat

masih menggunakan indeks yang sama

sedang memberikan atensi yang cukup

dengan prajurit yang bertugas di wilayah

besar terhadap kelayakan Pos Pemeriksaan

normal. Disamping itu, mereka juga harus

Lintas Batas seperti Entikong, saat ini

menghadapi sarana dan prasarana yang

sedang dilakukan renovasi dan perbaikan

tidak memadai. Kebutuhan tersebut cukup

bangunan PPLB secara menyeluruh

mendasar namun sangat berpengaruh

sehingga memenuhi standar minimal pos

dalam keberhasilan pelaksanaan tugas

antar negara dengan berbagai perangkat

Satgas Pamtas dalam mencegah

deteksi yang seharusnya melengkapinya.

penyelundupan Narkoba.

Besar harapan dengan selesainya

Secara eksternal, yang dapat

pembangunan ini, disposisi instansi-instansi

digambarkan adalah bahwa ternyata PPLB

terkait terhadap pencegahan Narkoba

belum dapat menunjukkan prestasi positif

melalui perbatasan darat RI-Malaysia

dalam pencegahan penyelundupan

semakin baik dimasa yang akan datang.

Narkoba. Di lapangan, mereka hanya

Aspek Struktur Birokrasi

melakukan pemeriksaan secara acak dan

Ditinjau dari Aspek Struktur Birokrasi,

hanya didalami apabila ada yang terlihat

maka pelaksanaan tugas Satgas Pamtas

mencurigakan. Hal ini disebabkan karena

dalam mencegah penyelundupan Narkoba

tidak sebandingnya jumlah petugas PPLB

di perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan

dengan jumlah pelintas batas. Alat X-Ray

Barat belum optimal. Masing-masing intansi

yang tersedia juga sangat terbatas. Dari dua

telah mengetahui tugas, tanggung jawab,

alat yang tersedia, hanya satu yang bisa

dan kewenangannya, namun yang menjadi

digunakan. Selain itu, alat tersebut juga tidak

permasalahan adalah bahwa masing-

dapat mendeteksi keberadaan unsur

masing bagian berada dibawah kendali

Narkoba dalam barang yang dibawa oleh

instansi atasannya dan tidak memiliki

masyarakat. Kejelian petugas masih

kewajiban untuk tunduk kepada satu garis

merupakan faktor utama untuk mendeteksi

komando secara integral. Di lapangan, BNN

80

Karya Vira Jati



Provinsi berada di bawah kendali BNN Pusat; Imigrasi bekerja di bawah kendali Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Bea dan Cukai berada di bawah kendali Kementerian Keuangan Republik Indonesia; sementara Kantor Karantina bertanggung jawab kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Tumpang tindih kewenangan masih dirasakan dalam tugas pencegahan Narkoba di perbatasan, contohnya ketika pihak Imigrasi atau Bea Cukai menemukan Narkoba di PPLB, maka mereka menghadapi dilema dalam menindaklanjuti temuan tersebut karena selain Kepolisian setempat, di sana juga terdapat Kantor BNN. Sebagai jalan tengah, maka mereka akan menggilir penyerahan pelaku penyelundupan kepada BNN dan Kepolisian. Hal ini tentunya menunjukkan belum adanya prosedur bersama yang disetujui dan berlaku diantara seluruh instansi yang ada di lapangan. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) belum menunjukkan otoritas secara nyata. Setiap instansi bekerja masing-masing walaupun secara fisik berada di lokasi yang sama. Kondisi ini menjadi lebih sulit khususnya saat berbicara tentang pengawasan di tempat yang jauh dari pusat-pusat kendali instansinya yang pada akhirnya hanya Satgas Pamtas, Satgas Teritorial dan Satgas Intel lah yang bekerja tidak mengenal ruang dan waktu untuk melakukan pemantauan wilayah perbatasan dari kemungkinan penyelundupan Narkoba.


Secara internal, struktur organisasi Satgas Pamtas telah disusun sedemikian rupa dengan hirarki yang sangat jelas, masing-masing Pos Pamtas berkekuatan kurang lebih 1 Regu Infanteri yang dipimpin oleh seorang Perwira atau Bintara sebagai Komandan Pos. Prosedur Tetap yang dimiliki disertai dengan patroli patok yang dilaksanakan secara rutin dikembangkan secara terus menerus guna meningkatkan kualitas dan kinerja Satgas Pamtas dalam mencegah penyelundupan Narkoba di sektor pengawasannya. Hal ini merupakan kekuatan bagi upaya pencegahan penyelundupan Narkoba di perbatasan. Hal lain yang turut melemahkan upaya pencegahan penyelundupan Narkoba adalah pembekalan yang diterima Satgas saat pra tugas masih bersifat teoritis dan pengenalan terbatas. Sebagai akibatnya, ketika anggota Satgas Pamtas menemukan barang yang diduga sebagai Narkoba, mereka tidak dapat menyatakan secara tegas bahwa benda tersebut adalah Narkoba. Sementara itu, untuk dapat menghadirkan tenaga ahli dari instansi berwenang seperti BNN dibutuhkan waktu dan birokrasi yang cukup panjang. KESIMPULAN Satgas Pamtas RI-Malaysia memiliki kewenangan dalam melakukan pencegahan berbagai kegiatan ilegal seperti penyelundupan Narkoba yang terjadi di perbatasan. Satgas telah melaksanakan tugas dengan baik dalam mencegah penyelundupan Narkoba di Kalbar meskipun menemui berbagai kendala baik dari dalam maupun luar. Kendala-kendala tersebut

Karya Vira Jati

81


tentunya harus segera diatasi bersama oleh seluruh stakeholder. Penelitian yang telah dilaksanakan sangat bermanfaat dalam menemukan hambatan dan kendala di lapangan. Oleh karena itu, secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam pengembangan kajian dan studi di lingkungan Seskoad dalam rangka memperkuat tugas Satgas Pamtas, khususnya dalam mencegah penyelundupan Narkoba di Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalbar. Sedangkan secara Praktis bagi TNI AD, penelitian dapat menjadi masukan bagi TNI AD dalam mengoptimalkan implementasi penugasan Satgas Pamtas dalam pencegahan penyelundupan Narkoba di Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia tepatnya di Kalimantan Barat. Sementara bagi Pemerintah, Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menempuh berbagai upaya guna mengelola dan mengamankan kawasan perbatasan dari kemungkinan penyelundupan Narkoba, khususnya di Kalimantan Barat. Untuk menindaklanjuti hasil dari penelitian ini, maka direkomendasikan agar dapat dilaksanakan penelitian lebih lanjut terkait pembentukan Pasukan Gabungan Gerak Cepat di perbatasan, pembangunan pos yang dilengkapi dengan Alkom, kamera pengawas, dan detektor Narkoba.

82

Karya Vira Jati

DAFTAR PUSTAKA AG Subarsono. 2010. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. AR. Sujono, S.H., M.H. Bony Daniel, S.H. 2013. Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Rawamangun. Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, S.Sos., M.Si. 2014. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya, Fajar Interpratama Mandiri: Jakarta. Darda Syahrizal. 2013. Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya, Laskar Aksara, Jakarta Timur. Letkol Caj Drs. Hikmat Israr, M.M. dkk. 2012. Peranan TNI AD dalam pengamanan perbatasan NKRI, Disjarahad, Bandung. Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd. 2015. Metode Penelitian Kualitatif, PT Bumi Aksara, Jakarta. Ismail, Nawawi. 2009. Public policy, Analisis, Strategis Advokasi Teori dan Praktek. CV Putra Media Nusantara. Jakarta. Ramdlon Naning.1982. Aneka Azas Ilmu Negara, PT. Bina Ilmu, Surabaya. Redaksi Sinar Grafika. 2014. UndangUndang Narkotika (UU RI No. 35 th. 2009), Sinar Grafika, Jakarta. Santoso Kholid. 2004. Paradigma Baru Memahami Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945, Sebuah Rekomendasi Sejarah Atas Gagasan Dasar Negara Republik Indonesia,



Konsensus Nasional dan Demokrasi di Indonesia, Sega Arsy, Bandung.

2004, tentang Tentara Nasional Indonesia.

Saru Arifin. 2014. Hukum Perbatasan Darat antar Negara, Cahaya Prima Sentosa: Jakarta.

---------------------, 2008 Undang-Undang RI No 43 Tahun 2008, tentang Wilayah Negara.

Prof. Dr. Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Alfabeta, cv, Jakarta.

---------------------, 2009 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009, tentang narkotika.

Usman Kansong. 2015. Jurnalisme Narkoba Panduan Pemberitaan, MI Publishing: Jakarta. BNN. Jurnal Analisa Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), 2014. Ilham. 2015. E jurnal Langkah-langkah aparat kepolisian dalam penanggulangan penyelundupan sabu-sabu di Sebatik Kabupaten Nunukan. Putu Intan Saraswita; D.A. Wiwik Dharmiasih, S.IP., MA; Putu Titah Kawitri Resen, S.IP., MA, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana dengan judul Peran Amerika Serikat dalam kerjasama penanggulangan perdagangan narkotika di Meksiko 2007-2012. Drs. Yulizar Gafar tentang Penanggu-langan Peredaran Narkotika di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) – Sarawak (Malaysia). Studi Terhadap Peranan Badan Narkotika Nasional. Republik Indonesia, 2002 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara. -------------------, 2004 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun


---------------------, 2010 Perpres RI No 12 tahun 2010, tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. ----------------------, 2010 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010, tentang kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2010-2014. ----------------------, 2010 Peraturan Presiden RI No 23 tahun 2010, tentang Badan Narkotika Nasional. --------------------------, 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Mabes TNI, 2007 Perpang TNI Nomor Perpang/12/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007, tentang Operasi Pengamanan Perbatasan. BNPP, 2015 Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan No 1 Tahun 2015, tentang Rencana Induk Pengelola Perbatasan Negara Tahun 2015-2019. h t t p : / / K a l i m a n t a n Barat.antaranews.com/berita/339137/ satgas-Pamtas-amankan-2-kg-sabudi-entikong, 9 Maret 2016. Pk 08.52. h t t p : / / w w w . K a l i m a n t a n Baratsatu.com/inilah-kasus-kasuspenangkapan-Narkoba-di-plbKalimantan Barat/, 13 Pebruari 2016, pkl 23.44. Karya Vira Jati

83


BIODATA PENULIS Mayor Kav Yudhi Prasetyo Purnomo; dilahirkan di Yogyakarta,

pada tanggal 18 Januari 1981; Riwayat pendidikan umum yang pernah ditempuh adalah SD (1993); SMP (1996); SMU ( 1 9 9 9 ) ; S1 (2008).

Selanjutnya Riwayat Pendidikan Militer sebagai

berikut : Akmil (2002); Sussar Para (2001); Sussarcabkav (2003); Combat Intel (2003); Susdanramil (2003); Kibi Dephan (2005); Officer Grade 3 (AUS) (2008); Suspaharmatkav (2009); Cav Advanced Course (THAI) (2012). Penugasan yang pernah diikuti yaitu : Papua (2003– 2004); dan Unifil-Lebanon (2006-2007). Kemudian pengalaman jabatan dimulai dari jabatan Danramil 1708-01, Biak Kodam XVII / Trikora; Danton III KIBU-54 Yonkav-5/Serbu; Danton Tar 3D/Yontar Madya; Danton 1 Kiserbe 74, Yonkav 7/Sersus; Pasi – 2/ Operasi, Yonkav 7/ Sersus; Dankiserri 71, Yonkav 7/ Sersus; Dankikavser Dam IX/ Udayana; Gumil Gol VI Deptikstaf Pusdikkav; Kasiopsdik Pusdikkav Pussenkav dan sekarang menjabat Dandenkav 2/ BC Dam XII/ TPR (Sebelum Dik Seskoad).

84

Karya Vira Jati


Edisi Khusus (November 2016) Karya Vira Jati

Recommend Documents