No.14/ 29 /DPU
Jakarta, 16 Oktober 2012
SURAT EDARAN
Perihal : Tata Cara Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia
Sehubungan dengan
berlakunya Peraturan Bank Indonesia
Nomor 14/ 13 /PBI/2012 tentang Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5350), perlu mengatur Surat Edaran Bank Indonesia mengenai tata cara penitipan sementara surat yang berharga dan barang berharga pada Bank Indonesia sebagai berikut: I.
KETENTUAN UMUM Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1.
Titipan adalah barang milik pihak lain yang dititipkan sementara dan ditatausahakan pada Bank Indonesia.
2.
Penitip adalah pihak tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang dapat melakukan penitipan sementara pada Bank Indonesia.
3.
Surat yang Berharga adalah dokumen yang mempunyai nilai bagi Penitip yang tidak dapat diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal.
4.
Sekuritas adalah surat berharga dalam bentuk fisik (warkat) yang
mempunyai
nilai
uang
baik yang
diperdagangkan
maupun yang tidak dapat diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal. 5. Uang . . .
2
5.
Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat,
dibentuk,
dicetak,
digandakan,
diedarkan,
atau
digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. 6.
Uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.
7.
Bukti Titipan Sementara yang selanjutnya disingkat BTS adalah bukti penerimaan Titipan pada Bank Indonesia.
8.
Bukti Titipan Sementara Pengganti yang selanjutnya disingkat BTS Pengganti adalah bukti untuk menggantikan BTS yang hilang atau rusak.
9.
Bukti Penyerahan Titipan yang selanjutnya disingkat BPT adalah bukti penyerahan Titipan oleh Bank Indonesia.
II.
PRINSIP UMUM 1.
Bank Indonesia dapat menerima Titipan dari Penitip yang merupakan Titipan tertutup.
2.
Titipan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a.
Surat Yang Berharga, antara lain sertifikat tanah dan dokumen perjanjian;
b. Sekuritas, antara lain saham dan obligasi; dan c.
barang berharga, antara lain uang baik dalam Rupiah maupun valuta asing, logam mulia, platina dan batu mulia.
3.
Bank Indonesia dapat menerima Titipan dari Penitip berupa Uang Rupiah Palsu dan Uang Rupiah Tiruan.
4. Titipan . . .
3
4.
Titipan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 harus memiliki kriteria sebagai berikut: a.
dalam
rangka
membantu
pelaksanaan
tugas-tugas
pemerintahan; dan/atau b. dalam
rangka
penyitaan
oleh
penyidik
dan/atau
penetapan sita oleh pengadilan tingkat pertama dalam perkara pidana, perdata atau tata usaha negara dalam rangka penanganan kasus yang berdampak luas. 5.
Titipan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 bukan merupakan Titipan yang dianggap berbahaya atau dilarang
oleh
Pemerintah
atau
peraturan
perundang-
undangan yang berlaku. 6.
Penitip sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 terdiri atas: a.
kementerian
negara/lembaga
pemerintah
non
kementerian negara/lembaga negara; b. pengadilan
tingkat
pertama
atau
lembaga
yang
mempunyai kewenangan penyidikan berdasarkan UndangUndang; c.
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
d. pihak internal Bank Indonesia. 7.
Penitipan di Bank Indonesia memiliki jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penitipan, dan dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh waktu penitipan untuk setiap perpanjangan.
8.
Bank Indonesia tidak mengenakan biaya atas Titipan yang ditatausahakan pada Bank Indonesia.
9.
Bank Indonesia mengkategorikan Titipan menjadi Titipan kedaluwarsa apabila: a.
Titipan telah jatuh waktu dan tidak diambil oleh Penitip; b. permohonan . . .
4
b. permohonan perpanjangan secara tertulis dari Penitip diterima setelah lewat jatuh waktu Titipan; atau c.
Bank Indonesia telah memutuskan hubungan penitipan, dan tidak diambil oleh Penitip.
10. Penitip harus mengambil Titipan yang telah jatuh waktu atau Titipan kedaluwarsa di Bank Indonesia. 11. Bank Indonesia dibebaskan dari tanggung jawab apabila terjadi
kehilangan,
kerusakan,
penyusutan,
kedaluwarsa
dan/atau hal-hal lain yang mungkin timbul atas Titipan yang mengakibatkan berkurangnya nilai, kualitas dan/atau fisik Titipan. III. PENERIMAAN TITIPAN Tata cara penerimaan Titipan diatur sebagai berikut: 1.
Calon Penitip yang bermaksud melakukan penitipan barang sebagaimana dimaksud dalam butir II.1 dan butir II.2 pada Bank
Indonesia,
terlebih
dahulu
menyampaikan
surat
permohonan yang ditandatangani oleh pemimpin instansi Penitip kepada: a.
Departemen Pengedaran Uang, Bank Indonesia, JI. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350, bagi calon Penitip yang berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
b. Kantor
Perwakilan
Dalam
Negeri
Bank
Indonesia
(KPw DN), bagi calon Penitip yang berdomisili di wilayah kerja KPw DN setempat. 2.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Departemen Pengedaran Uang atau KPw DN sesuai dengan pembagian wilayah kerja sebagaimana pada
Lampiran-I
yang
merupakan
bagian
yang
tidak
terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. 3. Surat . . .
5
3.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat: a.
jenis, dimensi dan volume barang yang akan dititipkan;
b. jangka waktu penitipan; dan c.
pernyataan bahwa barang yang akan dititipkan bukan merupakan barang yang berbahaya atau dilarang oleh Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam butir II.5.
4.
Bank Indonesia memastikan kesesuaian jenis barang yang akan
dititipkan
dalam
surat
permohonan
sebagaimana
dimaksud pada angka 3 dengan persyaratan dan kriteria penitipan. 5.
Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada calon Penitip perihal persetujuan awal atau penolakan permohonan penitipan di Bank Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh Bank Indonesia.
6.
Dalam hal permohonan disetujui, pemimpin instansi dari calon Penitip harus datang ke kantor Bank Indonesia dengan membawa dan menyerahkan asli surat persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 5, fotokopi identitas pemimpin instansi tersebut dan barang yang akan dititipkan, untuk melakukan penitipan di Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan pemimpin instansi dari calon Penitip, misalnya Kepala Kejaksaan Negeri untuk Kejaksaan Negeri, Direktur Jenderal untuk Direktorat Jenderal, Direktur untuk Direktorat, Kepala Kantor Wilayah untuk Kantor Wilayah, Kepala Kepolisian Resor untuk Kepolisian Resor.
7.
Dalam hal pemimpin instansi dari calon Penitip tidak dapat datang ke kantor Bank Indonesia maka yang bersangkutan menugaskan pejabat/pegawai instansi calon Penitip disertai dengan . . .
6
dengan surat kuasa khusus, untuk melakukan penitipan di Bank Indonesia yang ditandatangani oleh pemimpin dari instansi yang bersangkutan. 8.
Pejabat/pegawai
instansi
calon
Penitip
sebagaimana
dimaksud pada angka 7, membawa dan menyerahkan: a.
asli
surat
persetujuan
Bank
Indonesia
sebagaimana
dimaksud pada angka 5; b. asli surat kuasa khusus; dan c.
fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa yang masih berlaku yang tercantum dalam surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b.
9.
Calon Penitip memperlihatkan barang yang akan dititipkan kepada
petugas
kesesuaian informasi
Bank
jenis yang
barang
Indonesia, yang
tercantum
untuk
akan
dalam
mengetahui
dititipkan surat
dengan
permohonan
sebagaimana dimaksud pada angka 3. 10. Apabila barang yang diperlihatkan untuk dititipkan tidak sesuai
dengan
informasi
yang
tercantum
dalam
surat
permohonan, Bank Indonesia menolak penitipan dengan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada calon Penitip. 11. Apabila barang yang diperlihatkan untuk dititipkan telah sesuai dengan surat permohonan maka Penitip dihadapan petugas Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut: a.
melakukan
pengemasan
terhadap
Titipan
yang
ditempatkan dalam suatu wadah; b.
menyegel kemasan;
c.
membubuhkan tanda tangan pada kemasan yang telah disegel; dan
d. menandatangani . . .
7
d.
menandatangani
BTS
sebagai
bukti
sah
penitipan,
sebagaimana terlampir pada Lampiran-II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. 12. Dalam hal angka 11 telah dilakukan maka Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut: a.
mengisi formulir BTS berdasarkan informasi dari Penitip;
b. menandatangani
BTS
sebagai
bukti
sah
penerimaan
Titipan bersama-sama dengan Penitip; dan c.
menyerahkan lembar pertama BTS kepada Penitip.
IV. PENGAMBILAN TITIPAN Tata cara pengambilan Titipan baik pada tanggal jatuh waktu maupun sebelum tanggal jatuh waktu diatur sebagai berikut: 1.
Penitip dapat mengambil Titipan pada tanggal jatuh waktu atau sebelum tanggal jatuh waktu, dengan menyampaikan permohonan
secara
tertulis
sebelumnya
kepada
Bank
Indonesia yang menerbitkan BTS paling lambat diterima oleh Bank Indonesia 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pengambilan
Titipan.
Penyampaian
surat
permohonan
pengambilan Titipan disertai fotokopi lembar pertama BTS. Contoh: a. pengambilan Titipan pada tanggal jatuh waktu Jatuh waktu Titipan pada tanggal 28 September 2012 maka permohonan tertulis dari Penitip paling lambat diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 10 September 2012. b. pengambilan Titipan sebelum tanggal jatuh waktu Jatuh waktu Titipan pada tanggal 28 September 2012, dan
Penitip
akan
mengambil
Titipan
pada
tanggal
25 September 2012 . . .
8
25 September 2012 maka permohonan tertulis dari Penitip paling lambat diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 5 September 2012. 2.
Dalam hal Penitip menyampaikan permohonan pengambilan Titipan kurang dari batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka Bank Indonesia menyerahkan Titipan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat permohonan oleh Bank Indonesia. Contoh: a. pengambilan Titipan pada tanggal jatuh waktu Jatuh waktu Titipan pada tanggal 28 September 2012, tetapi permohonan tertulis dari Penitip baru diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 14 September 2012 maka Bank Indonesia menyerahkan Titipan kepada Penitip paling lambat pada tanggal 4 Oktober 2012. b. pengambilan Titipan sebelum tanggal jatuh waktu Jatuh waktu Titipan pada tanggal 28 September 2012, dan
Penitip
akan
mengambil
Titipan
pada
tanggal
25 September 2012, tetapi permohonan tertulis dari Penitip baru diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 10 September 2012 maka Bank Indonesia menyerahkan Titipan
kepada
Penitip
paling
lambat
pada
tanggal
28 September 2012. 3.
Untuk melakukan pengambilan Titipan di Bank Indonesia, pemimpin instansi dari Penitip harus datang ke kantor Bank Indonesia dengan membawa dan menyerahkan asli lembar pertama BTS sebagaimana dimaksud pada dalam butir III.12.c dan fotokopi identitas pemimpin instansi tersebut.
4.
Dalam hal pemimpin instansi dari Penitip tidak dapat datang ke
kantor
Bank
Indonesia
maka
yang
bersangkutan menugaskan . . .
9
menugaskan pejabat/pegawai instansi Penitip disertai dengan surat kuasa khusus, untuk melakukan pengambilan Titipan di Bank Indonesia yang ditandatangani oleh pemimpin dari instansi yang bersangkutan. 5.
Pejabat/pegawai instansi Penitip yang diberi kuasa tersebut membawa dan menyerahkan: a.
asli surat kuasa khusus;
b. asli lembar pertama BTS; dan c.
fotokopi identitas diri pemberi dan penerima kuasa yang masih berlaku yang tercantum dalam surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.
6.
Dalam hal pemimpin instansi dari Penitip yang datang untuk melakukan pengambilan Titipan di Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap keaslian lembar pertama BTS untuk dicocokkan dengan lembar kedua BTS yang ditatausahakan di Bank Indonesia, dan pemeriksaan terhadap identitas pemimpin instansi tersebut.
7.
Dalam hal pejabat/pegawai instansi Penitip yang diberi kuasa yang datang untuk melakukan pengambilan Titipan di Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap: a.
keabsahan surat kuasa khusus;
b. keaslian lembar pertama BTS untuk dicocokkan dengan lembar
kedua
BTS
yang
ditatausahakan
di
Bank
Indonesia; dan c.
identitas pemberi dan penerima kuasa yang masih berlaku yang tercantum dalam surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada butir 5.a.
8.
Dalam hal hasil pemeriksaan atas dokumen sebagaimana dimaksud
pada
angka
6
atau
angka
7,
telah
sesuai
maka . . .
10
maka Bank Indonesia menyerahkan kemasan yang berisi Titipan dalam kondisi masih tersegel kepada Penitip. 9.
Bank
Indonesia
menerbitkan
BPT
sebagaimana
pada
Lampiran-III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini, dan ditandatangani oleh Penitip dan Bank Indonesia. 10. Lembar pertama BPT sebagaimana dimaksud pada angka 9, ditatausahakan oleh Bank Indonesia sebagai bukti sah bahwa Titipan telah diserahkan kepada Penitip. 11. Lembar kedua BPT sebagaimana dimaksud pada angka 9, diserahkan oleh Bank Indonesia kepada Penitip sebagai bukti sah pengambilan Titipan. 12. Penitip harus mengambil seluruh Titipan secara sekaligus dari Bank Indonesia, sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam BTS. V.
PENGGANTIAN BUKTI TITIPAN SEMENTARA Tata cara penggantian BTS yang hilang atau rusak diatur sebagai berikut: 1.
Penggantian BTS yang hilang a.
Pemimpin
dari instansi Penitip menyampaikan surat
permohonan penggantian BTS yang hilang kepada kantor Bank
Indonesia
yang
menerbitkan
BTS
dengan
melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan BTS yang
diterbitkan
oleh
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia setempat yang mencantumkan antara lain informasi jenis barang yang dititipkan di Bank Indonesia. b. Bank Indonesia melakukan verifikasi terhadap dokumen sebagaimana melakukan
dimaksud pencocokan
pada huruf surat
a,
dengan
permohonan
cara
beserta
lampirannya . . .
11
lampirannya
dengan
lembar
kedua
BTS
yang
ditatausahakan di Bank Indonesia. c.
Dalam
hal
hasil
verifikasi
dokumen
sebagaimana
dimaksud pada huruf b telah sesuai maka Bank Indonesia menyampaikan
surat
pemberitahuan
persetujuan
penggantian BTS yang hilang kepada Penitip paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan penggantian BTS yang hilang sebagaimana dimaksud pada huruf a oleh Bank Indonesia. d. Dalam
hal
hasil
verifikasi
dokumen
sebagaimana
dimaksud pada huruf b tidak sesuai maka Bank Indonesia menyampaikan
surat
pemberitahuan
penolakan
penggantian BTS yang hilang dan informasi permintaan kepada Penitip untuk melengkapi dokumen, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan penggantian BTS yang hilang sebagaimana dimaksud pada huruf a oleh Bank Indonesia. e.
Sesuai surat pemberitahuan persetujuan penggantian BTS yang
hilang
sebagaimana
dimaksud
pada
huruf
c,
pemimpin dari instansi Penitip harus datang ke kantor Bank Indonesia yang menerbitkan BTS dengan membawa asli surat keterangan kehilangan BTS yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan fotokopi identitas pemimpin instansi tersebut. f.
Dalam hal pemimpin dari instansi Penitip tidak dapat datang
ke
kantor
Bank
Indonesia
maka
yang
bersangkutan menugaskan pejabat/pegawai dari instansi Penitip disertai
dengan
surat kuasa khusus, untuk
mengurus penggantian BTS yang hilang di kantor Bank
Indonesia . . .
12
Indonesia
yang
ditandatangani
oleh
pemimpin
dari
instansi yang bersangkutan. g.
Pejabat/pegawai instansi Penitip yang diberikan kuasa tersebut membawa dan menyerahkan: 1)
asli surat keterangan kehilangan BTS yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
2)
asli surat kuasa khusus; dan
3)
fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa yang masih berlaku yang tercantum dalam surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2).
h. Dalam hal pemimpin instansi dari Penitip yang datang untuk mengurus penggantian BTS yang hilang di Bank Indonesia, terhadap
Bank surat
Indonesia keterangan
melakukan
pemeriksaan
kehilangan
BTS
yang
diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan identitas pemimpin instansi tersebut. i.
Dalam
hal
diberikan
pejabat/pegawai kuasa
yang
instansi
datang
Penitip
untuk
yang
mengurus
penggantian BTS yang hilang di Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap: 1) surat keterangan kehilangan BTS yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat; 2) keabsahan surat kuasa khusus; dan 3) identitas pemberi dan penerima kuasa yang masih berlaku yang tercantum dalam surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2). j.
Dalam hal hasil pemeriksaan atas dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf h atau huruf i, telah sesuai maka Bank Indonesia menerbitkan BTS Pengganti.
k. BTS . . .
13
k. BTS Pengganti ditandatangani oleh Bank Indonesia dan pemimpin dari instansi Penitip sebagaimana dimaksud pada huruf h atau pejabat/pegawai dari instansi Penitip sebagaimana dimaksud pada huruf i, di kantor Bank Indonesia yang menerbitkan BTS Pengganti. l.
Bank
Indonesia
menyerahkan
lembar
pertama
BTS
Pengganti kepada Penitip sebagaimana dimaksud pada huruf k. 2.
Penggantian BTS yang rusak a.
Pemimpin
dari instansi Penitip menyampaikan surat
permohonan
penggantian
BTS
yang
rusak
dengan
melampirkan fotokopi BTS yang rusak kepada Bank Indonesia. b. Dalam hal BTS yang rusak tidak lagi terlihat nomor dan informasi dalam BTS yang rusak tersebut maka dalam surat
permohonan
penggantian
BTS
yang
rusak
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampirkan surat pernyataan dari pemimpin dari instansi Penitip bahwa lembar pertama BTS yang rusak tersebut adalah milik instansi yang bersangkutan dan penyebab kerusakan lembar pertama BTS. c.
Bank Indonesia melakukan verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau huruf b, dengan cara melakukan pencocokan surat permohonan beserta lampirannya dengan lembar kedua BTS yang ditatausahakan di Bank Indonesia.
d. Dalam
hal
hasil
verifikasi
dokumen
sebagaimana
dimaksud pada huruf c telah sesuai maka Bank Indonesia menyampaikan penggantian
BTS
surat yang
pemberitahuan
persetujuan
rusak kepada Penitip paling lambat . . .
14
lambat
14
(empat
belas)
hari
kerja
sejak
tanggal
diterimanya surat permohonan penggantian BTS yang rusak sebagaimana dimaksud pada huruf a oleh Bank Indonesia. e.
Dalam
hal
hasil
verifikasi
dokumen
sebagaimana
dimaksud pada huruf c tidak sesuai maka Bank Indonesia menyampaikan
surat
pemberitahuan
penolakan
penggantian BTS yang rusak dan informasi permintaan kepada Penitip untuk melengkapi dokumen, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan penggantian BTS yang rusak sebagaimana dimaksud pada huruf a oleh Bank Indonesia. f.
Sesuai surat pemberitahuan persetujuan penggantian BTS yang
rusak
sebagaimana
dimaksud
pada
huruf
d,
pemimpin dari instansi Penitip harus datang ke kantor Bank Indonesia yang menerbitkan BTS dengan membawa asli BTS yang rusak dan fotokopi identitas pemimpin instansi tersebut. g.
Dalam hal pemimpin dari instansi Penitip tidak dapat datang
ke
kantor
Bank
Indonesia
maka
yang
bersangkutan menugaskan pejabat/pegawai dari instansi Penitip disertai
dengan
surat kuasa khusus, untuk
mengurus penggantian BTS yang rusak di Bank Indonesia yang ditandatangani oleh pemimpin dari instansi yang bersangkutan. h. Pejabat/pegawai instansi Penitip yang diberikan kuasa tersebut membawa dan menyerahkan: 1) asli BTS yang rusak; 2) asli surat kuasa khusus; dan
3) fotokopi . . .
15
3) fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa yang masih berlaku yang tercantum dalam surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2). i.
Dalam hal pemimpin instansi dari Penitip yang datang untuk melakukan penggantian BTS yang rusak di Bank Indonesia,
Bank
Indonesia
melakukan
pemeriksaan
terhadap BTS yang rusak dan identitas pemimpin instansi tersebut. j.
Dalam
hal
diberikan
pejabat/pegawai kuasa
yang
instansi
datang
Penitip
untuk
yang
mengurus
penggantian BTS yang rusak di Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap: 1) keaslian BTS yang rusak; 2) keabsahan surat kuasa khusus; dan 3) fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa yang masih berlaku yang tercantum dalam surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2). k. Dalam hal hasil pemeriksaan atas dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf i atau huruf j, telah sesuai maka Bank Indonesia menerbitkan BTS Pengganti. l.
BTS Pengganti ditandatangani oleh Bank Indonesia dan pemimpin dari instansi Penitip sebagaimana dimaksud pada huruf i atau pejabat/pegawai dari instansi Penitip sebagaimana dimaksud pada huruf j, di kantor Bank Indonesia yang menerbitkan BTS Pengganti.
m. Bank
Indonesia
menyerahkan
lembar
pertama
BTS
Pengganti kepada Penitip sebagaimana dimaksud pada huruf l.
VI. PERPANJANGAN . . .
16
VI. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU TITIPAN Tata cara perpanjangan jangka waktu Titipan diatur sebagai berikut: 1.
Pemimpin
dari
instansi
Penitip
menyampaikan
surat
permohonan perpanjangan jangka waktu Titipan kepada Bank Indonesia
yang
menerbitkan
BTS
dengan
melampirkan
fotokopi lembar pertama BTS. 2.
Surat
permohonan
perpanjangan
jangka
waktu
Titipan
sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus sudah diterima oleh Bank Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu Titipan. 3.
Berdasarkan permohonan perpanjangan jangka waktu Titipan sebagaimana
dimaksud pada angka
1,
Bank
Indonesia
memberitahukan secara tertulis perihal persetujuan atau penolakan perpanjangan jangka waktu Titipan kepada Penitip paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan perpanjangan beserta lampirannya. 4.
Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu Titipan disetujui, pemimpin dari instansi Penitip harus datang ke kantor Bank Indonesia dengan membawa dan menyerahkan: a.
asli surat persetujuan perpanjangan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 3;
b. asli lembar pertama BTS; dan c. 5.
fotokopi identitas pemimpin dari instansi tersebut.
Dalam hal pemimpin dari instansi Penitip tidak dapat datang ke
kantor
Bank
Indonesia
maka
yang
bersangkutan
menugaskan pejabat/pegawai dari instansi Penitip disertai dengan surat kuasa khusus, untuk mengurus perpanjangan jangka waktu Titipan di Bank Indonesia yang ditandatangani oleh pemimpin dari instansi yang bersangkutan. 6. Pejabat . . .
17
6.
Pejabat/pegawai
instansi
Penitip
yang
diberikan
kuasa
tersebut membawa dan menyerahkan: a.
asli surat persetujuan perpanjangan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 3;
b. asli lembar pertama BTS; c.
asli surat kuasa khusus; dan
d. fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa yang masih berlaku yang tercantum dalam surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada huruf c. 7.
Dalam hal pemimpin instansi dari Penitip yang datang untuk mengurus
perpanjangan
jangka waktu
Titipan
di
Bank
Indonesia, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap: a. surat persetujuan perpanjangan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 3; b. keaslian lembar pertama BTS yang dicocokkan dengan lembar
kedua
BTS
yang
ditatausahakan
di
Bank
Indonesia; dan c. identitas pemimpin dari instansi tersebut. 8.
Dalam hal pejabat/pegawai instansi Penitip yang diberikan kuasa yang datang untuk mengurus perpanjangan jangka waktu Titipan di Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap: a. surat persetujuan perpanjangan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 3; b. keaslian lembar pertama BTS yang dicocokkan dengan lembar
kedua
BTS
yang
ditatausahakan
di
Bank
Indonesia; c. keabsahan surat kuasa khusus; dan
d. identitas . . .
18
d. identitas
pemberi
dan
penerima
kuasa yang
masih
berlaku yang tercantum dalam surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada huruf c. 9.
Dalam hal hasil pemeriksaan atas dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 7 atau angka 8, telah sesuai maka Bank Indonesia menerbitkan BTS Perpanjangan.
10. BTS Perpanjangan ditandatangani oleh Bank Indonesia dan pemimpin dari instansi Penitip sebagaimana dimaksud pada angka
7
atau
pejabat/pegawai
sebagaimana dimaksud
pada
dari
instansi
angka 8
di
Penitip
kantor
Bank
pertama
BTS
Indonesia yang menerbitkan BTS Perpanjangan. 11. Bank
Indonesia
menyerahkan
lembar
Perpanjangan kepada Penitip sebagaimana dimaksud pada angka 10. VII. WAKTU PELAKSANAAN PENERIMAAN, PENYERAHAN TITIPAN, PENGGANTIAN
BUKTI
TITIPAN
SEMENTARA
DAN
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU TITIPAN 1.
Waktu pelaksanaan: a.
penerimaan Titipan;
b. penyerahan Titipan; c.
penggantian BTS yang hilang atau rusak; atau
d. perpanjangan jangka waktu Titipan, dilakukan pada hari kerja kecuali pada hari Jum’at, pada pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat. 2.
Dalam hal tanggal jatuh waktu Titipan bukan pada hari kerja sebagaimana
dimaksud
pada
angka
1
maka
waktu
pelaksanaan: a.
penyerahan Titipan; atau b. perpanjangan . . .
19
b. perpanjangan jangka waktu Titipan, dilakukan pada hari kerja sebelumnya. VIII. PENYELESAIAN TITIPAN KEDALUWARSA Tata cara penyelesaian Titipan kedaluwarsa diatur sebagai berikut: 1.
Dalam hal Titipan dikategorikan sebagai Titipan kedaluwarsa, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Penitip mengenai penyelesaian Titipan kedaluwarsa dan keharusan Penitip mengambil Titipan kedaluwarsa.
2.
Penyampaian
surat
pemberitahuan
kepada
Penitip
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rentang waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk masing-masing pemberitahuan. 3.
Untuk surat pemberitahuan ketiga sebagaimana dimaksud pada
angka
2,
Penitip
diharuskan
mengambil
Titipan
kedaluwarsa paling lambat akhir bulan yang bersangkutan sejak tanggal surat pemberitahuan ketiga. Contoh: a. surat Titipan
pemberitahuan
pertama
kedaluwarsa
keharusan
disampaikan
mengambil
pada
tanggal
3 September 2012; b. dalam hal Penitip tidak melakukan pengambilan Titipan kedaluwarsa
dalam
rentang
waktu
dalam
surat
pemberitahuan pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a maka disampaikan surat pemberitahuan kedua keharusan mengambil Titipan kedaluwarsa pada tanggal 20 September 2012; atau c. dalam hal Penitip tidak melakukan pengambilan Titipan kedaluwarsa pemberitahuan
dalam kedua
rentang
waktu
sebagaimana
dalam dimaksud
surat pada
huruf . . .
20
huruf b maka disampaikan surat pemberitahuan ketiga keharusan mengambil Titipan kedaluwarsa pada tanggal 9 Oktober 2012. Penitip diharuskan mengambil Titipan kedaluwarsa di Bank Indonesia paling lambat
pada
tanggal 31 Oktober 2012. 4.
Penitip
yang
akan
berdasarkan
surat
mengambil
Titipan
pemberitahuan
kedaluwarsa
pertama,
surat
pemberitahuan kedua atau surat pemberitahuan ketiga dari Bank Indonesia menyampaikan
sebagaimana surat
dimaksud
permohonan
pada
angka
pengambilan
2,
Titipan
kedaluwarsa kepada Bank Indonesia yang menerbitkan BTS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengambilan Titipan kedaluwarsa, dengan melampirkan: a.
fotokopi
surat
pemberitahuan
dari
Bank
Indonesia
sebagaimana dimaksud pada angka 2; dan b. fotokopi lembar pertama BTS. Contoh: Pengambilan Titipan kedaluwarsa pada tanggal 28 September 2012 maka surat permohonan dari Penitip paling lambat diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 19 September 2012. 5.
Dalam
hal
Penitip
menyampaikan
surat
permohonan
pengambilan Titipan kedaluwarsa kurang dari batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 maka Bank Indonesia menyerahkan Titipan kedaluwarsa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat permohonan pengambilan. Contoh: Pengambilan Titipan kedaluwarsa pada tanggal 28 September 2012, tetapi surat permohonan dari Penitip baru diterima oleh Bank . . .
21
Bank Indonesia pada tanggal 21 September 2012 maka Bank Indonesia akan menyerahkan Titipan kedaluwarsa paling lambat pada tanggal 2 Oktober 2012. 6.
Pemimpin
dari
instansi
Penitip
sesuai
dengan
surat
pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus datang ke kantor Bank Indonesia untuk mengambil
Titipan
kedaluwarsa
dengan
membawa
dan
menyerahkan: a. asli
surat
pemberitahuan
dari
Bank
Indonesia
sebagaimana dimaksud pada angka 2; b. asli lembar pertama BTS; dan c. 7.
fotokopi identitas pemimpin dari instansi tersebut.
Dalam hal pemimpin instansi dari Penitip tidak dapat datang ke
kantor
Bank
Indonesia
maka
yang
bersangkutan
menugaskan pejabat/pegawai instansi Penitip disertai dengan surat kuasa khusus, untuk melakukan pengambilan Titipan kedaluwarsa di Bank Indonesia yang ditandatangani oleh pemimpin dari instansi yang bersangkutan. 8.
Pejabat/pegawai instansi Penitip yang diberi kuasa tersebut membawa dan menyerahkan: a. asli
surat
pemberitahuan
dari
Bank
Indonesia
sebagaimana dimaksud pada angka 2; b. asli lembar pertama BTS; c. asli surat kuasa khusus; dan d. fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa yang masih berlaku yang tercantum dalam surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada huruf c. 9.
Dalam hal pemimpin instansi dari Penitip yang datang untuk mengambil Titipan kedaluwarsa di Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap: a. surat . . .
22
a. surat pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 2; b. keaslian lembar pertama BTS untuk dicocokkan dengan lembar
kedua
BTS
yang
ditatausahakan
di
Bank
Indonesia; dan c. identitas pemimpin dari instansi tersebut. 10. Dalam hal pejabat/pegawai instansi Penitip yang diberikan kuasa yang datang untuk mengambil Titipan kedaluwarsa di Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap: a. surat pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 2; b. keaslian lembar pertama BTS untuk dicocokkan dengan lembar
kedua
BTS
yang
ditatausahakan
di
Bank
kuasa yang
masih
Indonesia; c. keabsahan surat kuasa khusus; dan d. identitas
pemberi
dan
penerima
berlaku yang tercantum dalam surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada huruf c. 11. Dalam hal hasil pemeriksaan atas dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 9 atau angka 10, telah sesuai maka Bank Indonesia menyerahkan kemasan yang berisi Titipan kedaluwarsa dalam kondisi masih tersegel kepada Penitip. 12. Bank Indonesia menerbitkan BPT dan ditandatangani oleh Bank
Indonesia
dan
pemimpin
dari
instansi
Penitip
sebagaimana dimaksud pada angka 9 atau pejabat/pegawai dari instansi Penitip sebagaimana dimaksud pada angka 10 di
kantor
Bank
Indonesia
yang
menerbitkan
BPT.
13. Lembar . . .
23
13. Lembar pertama BPT sebagaimana dimaksud pada angka 12, ditatausahakan oleh Bank Indonesia sebagai bukti sah bahwa Titipan kedaluwarsa telah diserahkan kepada Penitip. 14. Lembar kedua BPT sebagaimana dimaksud pada angka 12, diserahkan oleh Bank Indonesia kepada Penitip sebagai bukti sah pengambilan Titipan kedaluwarsa. 15. Penitip harus mengambil seluruh Titipan kedaluwarsa secara sekaligus dari Bank Indonesia, sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam BTS. 16. Dalam
hal
Penitip
kedaluwarsa,
dan
melakukan
Titipan
pengambilan
kedaluwarsa
belum
Titipan dialihkan
kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud pada butir 17.b di bawah, diberlakukan tata cara pengambilan Titipan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada angka 6 sampai dengan angka 15. 17. Dalam hal Penitip tidak memberikan tanggapan atas surat pemberitahuan Titipan kedaluwarsa dari Bank Indonesia dan tidak melakukan pengambilan Titipan kedaluwarsa sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 maka Bank Indonesia: a.
mengembalikan
Titipan
kedaluwarsa
secara langsung
kepada Penitip; atau b. mengalihkan Titipan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam butir II.2 kepada pihak yang berwenang sesuai dengan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku
dalam hal Penitip tidak diketahui keberadaannya. 18. Dalam hal Penitip tidak memberikan tanggapan atas surat pemberitahuan Titipan kedaluwarsa dari Bank Indonesia dan tidak melakukan pengambilan Titipan kedaluwarsa sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan . . .
24
dan angka 3 maka Bank Indonesia mengembalikan Titipan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam butir II.3 secara langsung kepada Penitip. IX. PEMUTUSAN HUBUNGAN PENITIPAN OLEH BANK INDONESIA 1.
Bank Indonesia dapat melakukan pemutusan hubungan penitipan dengan pertimbangan antara lain keterbatasan kapasitas ruangan penyimpanan.
2.
Tata
cara
pemutusan
hubungan
penitipan
oleh
Bank
Indonesia diatur sebagai berikut: a.
Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Penitip perihal pemutusan hubungan penitipan disertai alasannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pemutusan hubungan penitipan.
b. Penitip harus mengambil Titipan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan pemutusan hubungan penitipan sebagaimana dimaksud pada huruf a. c.
Terhadap pengambilan
Titipan
yang
telah
dilakukan
pemutusan hubungan penitipan oleh Bank Indonesia, diberlakukan tata cara pengambilan Titipan sebagaimana dimaksud dalam angka IV. d. Dalam hal Penitip tidak mengambil Titipan sebagaimana dimaksud
pada
huruf
b,
diberlakukan
tata
cara
penyelesaian terhadap Titipan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam angka VIII.
X. PENUTUP . . .
25
X.
PENUTUP Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/21/DPM tanggal 1 Juli 2005 perihal Tata Cara Penyimpanan Sekuritas, Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan
Surat
Edaran
Bank Indonesia Nomor
11/20/DPM tanggal 4 Agustus 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2012. Agar pengumuman
setiap
orang
Surat
Edaran
mengetahuinya, Bank
memerintahkan
Indonesia
ini
dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
GATOT SUGIONO S. KEPALA DEPARTEMEN PENGEDARAN UANG
