No. 18/4/DPTP
Jakarta, 28 Maret 2016
SURAT EDARAN Perihal: Layanan
Sub-Registry
Bank
Indonesia
dalam
rangka
Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam bentuk Nontunai berupa Surat Berharga Negara. Sehubungan
dengan
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor
17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
235/PMK.07/2015
5762)
dan
tentang
Peraturan
Konversi
Menteri
Penyaluran
Keuangan Dana
Bagi
Nomor Hasil
dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1927), perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai kegiatan penyediaan layanan Sub-Registry Bank Indonesia kepada Pemerintah Daerah Republik Indonesia dalam rangka konversi penyaluran dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum dalam bentuk nontunai berupa Surat Berharga Negara dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut: I.
KETENTUAN UMUM 1.
Sub-Registry adalah Bank Indonesia dan pihak yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Penyelenggara sebagai Peserta BISSSS, untuk melakukan fungsi penatausahaan bagi kepentingan nasabah.
2.
Sub-Registry Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SubRegistry BI adalah satuan kerja di Bank Indonesia yang memberikan layanan Sub-Registry BI kepada Nasabah SBN Konversi.
3.
Nasabah
SBN
Konversi
adalah
Pemerintah
Daerah
yang
menggunakan layanan Sub-Registry BI dalam rangka konversi penyaluran…
2
penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam bentuk Surat Berharga Negara. 4.
Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5.
Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja
Negara
pemerataan mendanai
yang
kemampuan kebutuhan
dialokasikan
keuangan
daerah
dengan
antar
dalam
tujuan
daerah
rangka
untuk
pelaksanaan
desentralisasi. 6.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7.
Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah provinsi atau Bupati bagi daerah kabupaten dan/atau Walikota bagi daerah kota.
8.
Surat Berharga Negara Konversi yang selanjutnya disebut SBN Konversi adalah Surat Berharga milik Nasabah SBN Konversi yang tidak dapat diperdagangkan (non tradable), dalam rangka konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk Surat Berharga Negara, yang terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah.
9.
Penatausahaan SBN Konversi adalah kegiatan yang mencakup pencatatan kepemilikan, Setelmen, dan pembayaran pelunasan pokok atau nominal SBN Konversi.
10. Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya digunakan
disingkat sebagai
Penatausahaan
BI-SSSS
sarana
Surat
adalah
infrastruktur
Penatausahaan
Berharga,
yang
yang
Transaksi
dilakukan
dan
secara
elektronik. 11. Penyelenggara BI-SSSS yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Bank Indonesia yang menyelenggarakan BI-SSSS. 12. Setelmen…
3
12. Setelmen adalah proses penyelesaian akhir transaksi keuangan melalui pendebitan dan pengkreditan rekening setelmen dana, rekening surat berharga, dan/atau rekening lainnya di Bank Indonesia. 13. Rekening SBN Konversi adalah rekening surat berharga atas nama Nasabah SBN Konversi yang ditatausahakan di SubRegistry BI dalam rangka pencatatan kepemilikan dan setelmen SBN Konversi. 14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening
tempat
penyimpanan
uang
daerah
yang
ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 15. Keadaan Tidak Normal adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi maupun sarana
pendukung
yang
mempengaruhi
kelancaran
penyelenggaraan BI-SSSS, Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS), Sistem Bank Indonesia Government
Electronic
Banking
(Sistem
BIG-eB),
Sistem
Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN), dan aplikasi terkait lainnya, untuk melakukan Setelmen . 16. Keadaan Darurat adalah kekuasaan
Penyelenggara
suatu keadaan yang terjadi di luar dan/atau
menyebabkan kegiatan operasional
Sub-Registry
BI,
yang
BI-SSSS dan/atau Sistem
Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS), Sistem Bank Indonesia Government Electronic Banking (Sistem BIG-eB), Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN), dan aplikasi terkait lainnya tidak dapat diselenggarakan, yang diakibatkan
oleh,
tetapi
tidak
terbatas
pada,
kebakaran,
kerusuhan massa, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
II. PRINSIP…
4
II. PRINSIP UMUM Layanan Sub-Registry BI dalam rangka konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk SBN meliputi: 1. Penyediaan
layanan
Sub-Registry
BI
mencakup
kegiatan
Penatausahaan SBN Konversi untuk kepentingan Nasabah SBN Konversi. 2. Pihak
yang
dapat
menjadi
Nasabah
SBN
Konversi
adalah
Pemerintah Daerah, yaitu: a. Pemerintah Provinsi; b. Pemerintah Kabupaten; dan c. Pemerintah Kota. 3. Pelunasan pokok atau nominal SBN Konversi dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu: a. Pelunasan pada saat jatuh tempo dengan cara tunai melalui pembayaran ke RKUD milik Nasabah SBN Konversi; b. Pelunasan pada saat jatuh tempo dengan penerbitan SBN Konversi seri baru; atau c. Pelunasan sebelum jatuh tempo (early redemption) dengan cara tunai
melalui
pembayaran
ke RKUD milik Nasabah SBN
Konversi. III. LAYANAN
SUB-REGISTRY
BI
DALAM
PENATAUSAHAAN
SBN
KONVERSI A. Layanan Sub-Registry BI Dalam rangka menatausahakan SBN Konversi, Sub-Registry BI memberikan layanan sebagai berikut: 1. Melakukan Setelmen pada tanggal yang sama dengan tanggal pelaksanaan Setelmen yang dilakukan oleh Penyelenggara. 2. Melaksanakan pencatatan kepemilikan SBN Konversi. 3. Memelihara dan menjaga kerahasiaan data SBN Konversi. 4. Menyampaikan laporan kepemilikan dan hasil setelmen SBN Konversi kepada Nasabah SBN Konversi.
B. Tanggung Jawab…
5
B. Tanggung Jawab Sub-Registry BI Dalam rangka menatausahakan SBN Konversi, Sub-Registry BI bertanggung jawab atas: 1. terlaksananya
Setelmen
milik
Nasabah
berdasarkan
permintaan
tertulis
Pengelolaan
Pembiayaan
dan
dari
Risiko
SBN
Konversi
Direktorat atas
Jenderal
nama
Menteri
Keuangan Republik Indonesia yang disampaikan ke Gubernur Bank Indonesia dan ditembuskan ke Sub-Registry BI; 2. kebenaran pencatatan dan laporan kepemilikan SBN Konversi atas nama Nasabah SBN Konversi. IV. KEWAJIBAN NASABAH SBN KONVERSI Dalam rangka penggunaan layanan Sub-Registry BI, Nasabah SBN Konversi wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut: a. Menyampaikan dokumen terkait permohonan menjadi Nasabah SBN Konversi sebagaimana dalam butir V.A dan wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Sub-Registry BI dalam hal terdapat perubahan material dari data yang diberikan kepada SubRegistry BI tersebut. b. Melakukan penelitian atas laporan yang disampaikan oleh SubRegistry BI dan apabila terdapat perbedaan dengan catatan Nasabah SBN Konversi, segera menyampaikan kepada Sub-Registry BI. c.
Memastikan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
V.
TATA CARA MENJADI NASABAH SBN KONVERSI SUB-REGISTRY BI A. Permohonan menjadi Nasabah SBN Konversi 1. Permohonan menjadi Nasabah SBN Konversi yang diajukan oleh Pemerintah Daerah a. Calon
Nasabah
SBN
Konversi
menyampaikan
surat
permohonan kepada Sub-Registry BI melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung. b. Dalam…
6
b. Dalam hal surat permohonan menjadi Nasabah Sub-Registry BI diajukan oleh Kepala Daerah, berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) surat permohonan mengacu pada format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I. 2) surat
permohonan
dilengkapi
dengan
dokumen
pendukung berupa: a)
fotokopi surat keputusan atau surat pengangkatan Kepala Daerah;
b) fotokopi bukti identitas diri yang masih berlaku; dan c)
data Identitas Pemerintah Daerah dan RKUD dengan mengacu
format
sebagaimana
dimaksud
dalam
Lampiran III. c.
Dalam hal surat permohonan menjadi Nasabah Sub-Registry BI diajukan oleh pejabat yang menerima kuasa khusus dari Kepala Daerah, berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) surat permohonan mengacu pada format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II. 2) surat
permohonan
dilengkapi
dengan
dokumen
pendukung berupa: a) fotokopi surat keputusan atau surat pengangkatan Kepala Daerah; b) fotokopi surat keputusan atau surat pengangkatan pejabat yang menerima kuasa khusus, yang telah dilegalisasi; c)
surat kuasa khusus dari Kepala Daerah kepada pejabat
yang
menerima
kuasa
khusus,
dengan
mengacu pada format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV; d) fotokopi bukti identitas diri Kepala Daerah dan pejabat yang menerima kuasa khusus, yang masih berlaku; dan e)
data Identitas Pemerintah Daerah dan RKUD dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III. 2. Permohonan…
7
2. Permohonan menjadi Nasabah SBN Konversi yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan a. Permohonan menjadi Nasabah SBN Konversi sementara dapat diajukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sepanjang
Pemerintah
Daerah
yang
telah
ditetapkan
memperoleh SBN Konversi belum memiliki rekening surat berharga pada Sub-Registry sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan. b. Surat
permohonan
menjadi
Nasabah
SBN
Konversi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan oleh Direktur Jenderal
Perimbangan
Keuangan
dengan
melampirkan
dokumen sebagai berikut: 1) data
Pemerintah
Daerah
yang
akan
menerima
SBN
Konversi; dan 2) data RKUD masing-masing Pemerintah Daerah yang berisi nomor dan nama RKUD beserta nama bank dan kantor tempat RKUD dibuka. c. Nasabah SBN Konversi yang permohonannya diajukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tetap wajib menyampaikan surat permohonan
menjadi
ditandatangani menerima
oleh
kuasa
Nasabah
Kepala
khusus
SBN
Daerah dan
Konversi
atau
dokumen
pejabat
yang yang
sebagaimana
dimaksud dalam butir 1.b atau butir 1.c; dan d. Surat permohonan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan harus sudah diterima oleh Sub-Registry BI paling lama 1 (satu) bulan sejak surat persetujuan menjadi Nasabah SBN Konversi diterbitkan oleh Sub-Registry BI. B. Persetujuan menjadi Nasabah SBN Konversi 1. Persetujuan dari Sub-Registry BI atas permohonan
untuk
menjadi Nasabah SBN Konversi sebagaimana dimaksud dalam butir A.1 disampaikan secara tertulis kepada Nasabah SBN Konversi…
8
Konversi
dengan
tembusan
kepada
Direktur
Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap, yang dapat didahului dengan faksimile atau sarana elektronik lainnya. 2. Persetujuan dari Sub-Registry BI atas permohonan untuk menjadi Nasabah SBN Konversi sebagaimana dimaksud dalam butir
A.2
disampaikan
secara
tertulis
kepada
Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Nasabah SBN Konversi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap, yang dapat didahului dengan faksimile atau sarana elektronik lainnya. 3. Surat persetujuan menjadi Nasabah SBN Konversi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 paling kurang memuat: a. persetujuan
atas
permohonan
menjadi
Nasabah
SBN
Konversi; dan b. nama dan nomor Rekening SBN Konversi. VI. BIAYA Sub-Registry BI tidak mengenakan biaya atas layanan Sub-Registry BI kepada Nasabah SBN Konversi. VII. LAPORAN A. Laporan Kepemilikan SBN Konversi 1. Sub-Registry BI menyampaikan laporan kepemilikan SBN Konversi periode bulanan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berikutnya, paling kurang memuat: a. nama Nasabah SBN Konversi; b. nomor Rekening SBN Konversi; c. nomor seri SBN Konversi; dan d. saldo dan/atau dana serta mutasi Rekening SBN Konversi. 2. Laporan kepemilikan SBN Konversi disampaikan kepada Nasabah SBN Konversi melalui surat yang dapat didahului dengan
faksimile
atau
sarana
elektronik
lainnya,
dan
ditembuskan…
9
ditembuskan
kepada
Direktur
Jenderal
Perimbangan
Keuangan. 3. Dalam hal terdapat perbedaan antara data pada laporan kepemilikan SBN Konversi yang disampaikan oleh SubRegistry BI dengan data pada Nasabah SBN Konversi maka Nasabah SBN Konversi dapat melaporkan perbedaan tersebut melalui surat yang didahului dengan faksimile atau sarana elektronik lainnya kepada Bank Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya laporan kepemilikan SBN Konversi sebagaimana dimaksud dalam angka 2. 4. Dalam
hal
Nasabah
SBN
Konversi
tidak
melaporkan
perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam angka 3 maka data yang terdapat dalam laporan kepemilikan SBN Konversi dianggap sebagai data yang benar. 5. Dalam hal Nasabah SBN Konversi membutuhkan laporan kepemilikan SBN Konversi di luar penyediaan laporan periode bulanan, Nasabah SBN Konversi menyampaikan permohonan kepada Sub-Registry BI melalui surat yang dapat didahului dengan faksimile atau sarana elektronik lainnya. B. Laporan Hasil Setelmen SBN Konversi 1. Sub-Registry BI menyampaikan laporan hasil setelmen SBN Konversi paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan Setelmen. 2. Laporan hasil setelmen SBN Konversi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan kepada Nasabah SBN Konversi melalui surat yang dapat didahului dengan faksimile atau sarana elektronik lainnya, dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. VIII. PENANGANAN KEADAAN TIDAK NORMAL DAN/ATAU KEADAAN DARURAT 1. Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Penyelenggara yang mempengaruhi kelancaran Setelmen…
10
Setelmen, Sub-Registry BI menginformasikan kepada Nasabah SBN Konversi mengenai terjadinya Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat dimaksud. 2. Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 apabila penyebab berasal dari BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS, yang dilakukan melalui media telepon, faksimile dan/atau sarana elektronik lainnya. 3. Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat tersebut juga disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan/atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 4. Dalam hal terjadi keadaan Tidak Normal/Keadaan Darurat yang
mengakibatkan
kegagalan
dan/atau
keterlambatan
Setelmen dan hal lainnya, Sub-Registry BI: a. melakukan penyesuaian waktu Setelmen; dan b. tidak menanggung kewajiban finansial berupa tambahan imbal hasil dan denda keterlambatan.
IX. KORESPONDENSI 1. Penyampaian
surat-menyurat
dan
komunikasi
terkait
pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia ini ditujukan kepada: Departemen Pengelolaan Pinjaman dan Transaksi Pemerintah Bank Indonesia Jalan M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350. Faksimile 021-3501949 Surat elektronik:
[email protected] 2. Dalam
hal
terjadi
perubahan
alamat
surat-menyurat
dan
komunikasi, Bank Indonesia akan memberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya. X.
KETENTUAN LAIN-LAIN Lampiran I sampai dengan Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. XI. KETENTUAN…
11
XI. KETENTUAN PENUTUP Surat
Edaran
Bank
Indonesia
ini
mulai
berlaku pada
XXXXXXXXXXXXX. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum. BANK INDONESIA,
DYAH N.K. MAKHIJANI KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN TRANSAKSI PEMERINTAH
12
LAMPIRAN I SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 18/4/DPTP TANGGAL 28 MARET 2016 PERIHAL LAYANAN SUB-REGISTRY DALAM
RANGKA
BANK INDONESIA
KONVERSI
PENYALURAN
DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM DALAM BENTUK NONTUNAI BERUPA SURAT BERHARGA NEGARA.
KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH
Tempat.., tanggal../bulan../tahun.. No. …… Kepada Departemen Pengelolaan Pinjaman dan Transaksi Pemerintah Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No. 2 JAKARTA 10350 Perihal:
Permohonan Menjadi Nasabah Sub-Registry BI
Dalam rangka memperoleh layanan Sub-Registry BI dan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai layanan Sub-Registry oleh Bank Indonesia, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: ..........................................
Jabatan
: Gubernur/Bupati/Walikota
Berdasarkan
:Surat keputusan pengangkatan Gubernur /Bupati/Walikota tanggal……
1 2 3
2
1
……................. .
…………….. Nomor…..
3
Isi salah satu: Gubernur/Bupati/Walikota… Isi salah satu: Gubernur/Bupati/Walikota… Diisi dengan nomor dan tanggal surat keputusan atau surat pengangkatan dalam jabatan
dengan…
13
dengan ini mengajukan permohonan menjadi Nasabah Sub-Registry BI. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung sebagai berikut: 1. Fotokopi surat keputusan atau surat pengangkatan Kepala Daerah. 2. Fotokopi bukti identitas diri yang masih berlaku. 3. Data identitas Pemerintah Daerah dan RKUD. Demikian apabila permohonan kami telah disetujui, mohon
agar
Nomor Rekening SBN Pemerintah Daerah kami dapat disampaikan kepada: Nama Pejabat............. 4 Nama Jabatan........................... 5 Provinsi/Kabupaten/Kota............... 6 Alamat..........
7
Gubernur/Bupati/Walikota 8............ STEMPEL PEMDA
Ttd
Nama Jelas
KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN TRANSAKSI PEMERINTAH,
DYAH N.K. MAKHIJANI
4 5 6 7 8
Diisi dengan Nama Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk untuk menerima surat persetujuan dari Sub-Registry BI Diisi dengan nama jabatan Diisi salah satu: Provinsi/Kabupaten/Kota… Isi dengan Alamat lengkap Pemerintah Daerah Diisi salah satu: Gubernur/Bupati/Walikota…
