No.18/ 7 /DPSP
Jakarta, 2 Mei 2016 SURAT EDARAN
Perihal :
Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia
Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5704) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/5/PBI/2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5876),
perlu
mengatur
kembali
ketentuan
pelaksanaan
Nomor mengenai
penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut: I.
KETENTUAN UMUM Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1.
Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal adalah kegiatan dalam rangka memproses perhitungan hak dan kewajiban
antar
Peserta
Sistem
Kliring
Nasional
Bank
Indonesia yang setelmennya dilakukan pada waktu tertentu. 2.
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal untuk memproses Data Keuangan Elektronik pada Layanan Transfer Dana, Layanan Kliring Warkat Debit, Layanan Pembayaran Reguler, dan Layanan Penagihan Reguler.
3.
Penyelenggara SKNBI yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Bank Indonesia.
4.
Peserta SKNBI yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara sebagai Peserta.
5. Layanan ...
2
5.
Layanan Transfer Dana adalah layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar Peserta dari 1 (satu) pengirim kepada 1 (satu) penerima.
6.
Layanan Kliring Warkat Debit adalah layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana yang dilakukan antar Peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada 1 (satu) penerima tagihan, disertai dengan fisik Warkat Debit.
7.
Layanan Pembayaran Reguler adalah layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar Peserta dari 1 (satu) atau beberapa pengirim kepada 1 (satu) atau beberapa penerima.
8.
Layanan Penagihan Reguler adalah layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana antar Peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada beberapa penerima tagihan.
9.
Data Keuangan Elektronik yang selanjutnya disingkat DKE adalah data keuangan dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam penyelenggaraan SKNBI.
10. DKE Transfer Dana adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah
transfer
dana
dan
digunakan
sebagai
dasar
perhitungan dalam Layanan Transfer Dana. 11. DKE Warkat Debit adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah
transfer
debit
dan
digunakan
sebagai
dasar
perhitungan dalam Layanan Kliring Warkat Debit. 12. DKE Pembayaran adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah
transfer
dana
dan
digunakan
sebagai
dasar
perhitungan dalam Layanan Pembayaran Reguler. 13. DKE Penagihan adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah transfer debit dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam Layanan Penagihan Reguler. 14. Warkat
Debit
diperhitungkan
adalah atas
alat
beban
pembayaran nasabah
nontunai
atau
Bank
yang
melalui
Layanan Kliring Warkat Debit. 15. Kliring Penyerahan adalah kegiatan untuk memperhitungkan DKE Warkat Debit yang disampaikan oleh Peserta pengirim kepada Peserta penerima melalui Penyelenggara. 16. Kliring ...
3
16. Kliring Pengembalian adalah kegiatan untuk memperhitungkan DKE
Warkat
Debit
yang
diperhitungkan
dalam
Kliring
Penyerahan namun ditolak oleh Peserta penerima berdasarkan alasan yang ditetapkan oleh Penyelenggara. 17. Penyerahan Tagihan adalah kegiatan untuk memperhitungkan DKE Penagihan yang disampaikan oleh Peserta pengirim kepada Peserta penerima melalui Penyelenggara. 18. Pengembalian
Tagihan
adalah
kegiatan
untuk
memperhitungkan DKE Penagihan yang diperhitungkan dalam Penyerahan Tagihan namun ditolak oleh Peserta penerima berdasarkan alasan yang ditetapkan oleh Penyelenggara. 19. Peserta Langsung Utama yang selanjutnya disingkat PLU adalah Peserta yang mengirimkan DKE ke Penyelenggara secara langsung dengan
menggunakan infrastruktur SKNBI
dan
Setelmen Dana dilakukan ke Rekening Setelmen Dana Peserta yang bersangkutan. 20. Peserta Langsung Afiliasi yang selanjutnya disingkat PLA adalah Peserta yang mengirimkan DKE ke Penyelenggara secara langsung dengan menggunakan infrastruktur SKNBI Peserta yang bersangkutan sedangkan Setelmen Dana dilakukan ke Rekening Setelmen Dana Bank Pembayar. 21. Peserta Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat PTL adalah Peserta yang mengirimkan DKE ke Penyelenggara secara tidak langsung melalui Bank Penerus dan Setelmen Dana dilakukan ke Rekening Setelmen Dana Bank Penerus. 22. Bank Pembayar adalah PLU yang ditunjuk oleh PLA dalam rangka
Setelmen
Dana,
penyediaan
Prefund,
dan/atau
pembayaran kewajiban lainnya dalam penyelenggaraan SKNBI. 23. Bank Penerus adalah PLU yang memenuhi persyaratan dan telah
memperoleh
persetujuan
dari
Penyelenggara
untuk
melaksanakan pengiriman DKE, penyediaan Prefund, Setelmen Dana,
dan/atau
pembayaran
kewajiban
lainnya
untuk
kepentingan PTL. 24. Rekening Setelmen Dana adalah rekening Peserta dalam mata uang Rupiah yang ditatausahakan di Bank Indonesia. 25. Setelmen ...
4
25. Setelmen Dana adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening dilakukan
Setelmen
Dana
berdasarkan
melalui
Sistem
perhitungan
hak
BI-RTGS dan
yang
kewajiban
masing-masing Peserta yang timbul dalam penyelenggaraan SKNBI. 26. Prefund adalah dana yang disediakan oleh Peserta untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan SKNBI. 27. Prefund Kredit adalah Prefund yang disediakan untuk Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler. 28. Prefund Debit adalah Prefund yang disediakan untuk Layanan Kliring Warkat Debit dan Layanan Penagihan Reguler. 29. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank di luar negeri dan Bank Umum Syariah termasuk Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah. 30. Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank adalah badan usaha berbadan
hukum
Indonesia
bukan
Bank
yang
telah
memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan transfer dana. 31. Sistem Sentral Kliring yang selanjutnya disingkat SSK adalah infrastruktur SKNBI di Penyelenggara yang digunakan dalam penyelenggaraan SKNBI. 32. Sistem Peserta Kliring yang selanjutnya disingkat SPK adalah infrastruktur SKNBI di Peserta yang terhubung dengan SSK yang digunakan oleh Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI. 33. Jaringan Komunikasi Data yang selanjutnya disingkat JKD adalah infrastruktur komunikasi data yang digunakan dalam penyelenggaraan SKNBI yang menghubungkan SSK dengan SPK. 34. Soft Token adalah sertifikat dalam bentuk file terproteksi yang memuat identitas pemilik sertifikat, kunci enkripsi untuk melakukan verifikasi tanda tangan digital pemilik, dan periode sertifikat yang dihasilkan oleh infrastruktur kunci publik Bank Indonesia. 35. Sistem ...
5
35. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya
dilakukan
seketika
per
transaksi
secara
individual. 36. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya
disebut
BI-SSSS
adalah
infrastruktur
yang
digunakan sebagai sarana Penatausahaan Transaksi Penatausahaan
Surat
Berharga
yang
dilakukan
dan
secara
elektronik. 37. Keadaan Tidak Normal adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai
akibat
perangkat
adanya
keras,
gangguan
perangkat
atau
lunak,
kerusakan
jaringan
pada
komunikasi,
aplikasi, maupun sarana pendukung yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan SKNBI. 38. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Penyelenggara dan/atau Peserta yang menyebabkan kegiatan operasional SKNBI tidak dapat diselenggarakan yang diakibatkan
oleh,
tetapi
tidak
terbatas
pada
kebakaran,
kerusuhan massa, sabotase, dan bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat setempat yang berwenang, termasuk Bank Indonesia. 39. Fasilitas Kontinjensi adalah fasilitas yang disediakan oleh Penyelenggara di lokasi Penyelenggara dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri
yang dapat digunakan oleh
Peserta apabila terjadi Keadaan Tidak Normal atau Keadaan Darurat di lokasi kantor Peserta. 40. Kantor
Perwakilan
Bank
Indonesia
Dalam
Negeri
yang
selanjutnya disingkat KPwDN adalah kantor Bank Indonesia selain kantor pusat Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi sistem pembayaran. 41. Wilayah Kliring adalah suatu wilayah yang telah disetujui oleh Penyelenggara
untuk
melaksanakan
kegiatan
pertukaran
Warkat Debit. 42. Wilayah ...
6
42. Wilayah
Kliring
melaksanakan
Otomasi
kegiatan
adalah
pertukaran
Wilayah Warkat
Kliring Debit
yang secara
otomasi. 43. Wilayah
Kliring
melaksanakan
Manual
kegiatan
adalah
pertukaran
Wilayah
Kliring
Warkat
Debit
yang secara
manual. 44. Koordinator Pertukaran Warkat Debit yang selanjutnya disebut Koordinator PWD adalah koordinator pertukaran Warkat Debit kantor Bank Indonesia dan koordinator pertukaran Warkat Debit selain Bank Indonesia yang melaksanakan pertukaran Warkat Debit di suatu Wilayah Kliring. 45. Perwakilan Peserta adalah kantor Peserta di suatu Wilayah Kliring
yang
ditunjuk
sebagai
wakil
Peserta
untuk
melaksanakan pertukaran Warkat Debit yang dikliringkan di Wilayah Kliring tersebut. 46. Pimpinan adalah direksi atau pejabat yang berwenang mewakili Peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi masingmasing Peserta sebagai berikut: a.
Pimpinan untuk Peserta berupa Bank Umum dan Bank Umum Syariah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang
yang
mengatur
mengenai
perseroan terbatas; b.
Pimpinan untuk Peserta berupa Unit Usaha Syariah adalah anggota direksi Bank Umum Konvensional yang membawahkan Unit Usaha Syariah atau pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap operasional Unit Usaha Syariah;
c.
Pimpinan untuk Peserta berupa kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang yang menerima surat kuasa (power of attorney) dari kantor pusat bank yang berkedudukan di luar negeri;
d. Pimpinan...
7
d.
Pimpinan untuk Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana.
47.
Bukti Penyerahan Warkat Debit yang selanjutnya disingkat BPWD adalah dokumen kliring yang digunakan di Wilayah Kliring Otomasi yang berfungsi sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan kegiatan pertukaran Warkat Debit.
48.
Rincian Warkat Debit yang selanjutnya disingkat RWD adalah dokumen kliring yang digunakan di Wilayah Kliring Manual yang berfungsi sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan kegiatan pertukaran Warkat Debit.
49.
Tanda Pengenal Petugas Kliring yang selanjutnya disingkat TPPK adalah tanda pengenal yang digunakan oleh petugas kliring dalam kegiatan pertukaran Warkat Debit.
II.
PENYELENGGARA A.
Organisasi Penyelenggara 1.
Penyelenggara adalah Bank Indonesia c.q. Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran.
2.
Kegiatan korespondensi terkait penyelenggaraan SKNBI ditujukan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Kegiatan
terkait
kepesertaan
dan
operasional
penyelenggaraan SKNBI ditujukan ke alamat: Bank Indonesia Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Divisi Kliring dan Transfer Dana Gedung D Lantai 3 Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350. b.
Kegiatan
korespondensi
terkait
pemantauan
kepatuhan Peserta terhadap ketentuan dan prosedur dalam penyelenggaraan SKNBI ditujukan ke alamat: Bank ...
8
Bank Indonesia Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Divisi Kepatuhan dan Informasi Sistem Pembayaran Bank Indonesia Gedung D Lantai 3 Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350. 3.
Penyelenggara menyediakan helpdesk untuk menangani permasalahan operasional SKNBI yang dihadapi oleh Peserta dengan nomor sebagai berikut:
4.
a.
telepon
: 021 29818888
b.
faksimile : 021 2311902.
Dalam hal terdapat perubahan nama departemen, divisi, dan/atau alamat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan/atau perubahan nomor telepon dan/atau faksimile sebagaimana
dimaksud
Penyelenggara
dalam
memberitahukan
angka
3
perubahan
maka tersebut
melalui surat dan/atau sarana lainnya. B.
Tugas Penyelenggara Dalam
rangka
penyelenggaraan
SKNBI,
Penyelenggara
melakukan hal-hal sebagai berikut: 1.
menetapkan ketentuan dan prosedur penyelenggaraan SKNBI;
2.
menyediakan
sarana
dan
prasarana
penyelenggaraan
SKNBI sebagai berikut: a.
perangkat keras dan aplikasi SSK di Penyelenggara;
b.
1 (satu) JKD yang menghubungkan SPK dengan SSK;
c.
aplikasi SPK dan perubahannya serta buku pedoman pengoperasian aplikasi SPK yang disampaikan oleh Penyelenggara melalui surat dan/atau sarana lain;
3.
d.
Fasilitas Kontinjensi; dan
e.
sarana dan prasarana pendukung lainnya;
melaksanakan kegiatan operasional SKNBI sesuai waktu yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut: a. melakukan ...
9
a.
melakukan
monitoring
pengiriman
DKE
dan
penyediaan Prefund dalam rangka menjaga kelancaran kegiatan operasional SKNBI; b.
melakukan
perhitungan
DKE
yang
dikirim
oleh
Peserta dan diterima oleh Penyelenggara; dan c.
menyediakan data/informasi hasil perhitungan dalam SKNBI.
4.
melakukan
upaya
untuk
menjamin
keandalan,
ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan SKNBI, antara lain sebagai berikut: a.
melakukan pengelolaan dan pengoperasian SSK;
b.
melakukan security audit terhadap SKNBI secara berkala;
c.
d.
menyediakan helpdesk untuk menangani masalah: 1)
operasional penyelenggaraan SKNBI; dan/atau
2)
JKD;
memberikan
layanan
yang
berkaitan
dengan
kepesertaan dalam penyelenggaraan SKNBI; e.
menetapkan
waktu
operasional
penyelenggaraan
SKNBI; f.
memiliki standar layanan minimum penyelenggaraan SKNBI antara lain standar layanan waktu terkait kepesertaan
dan
standar
layanan
dalam
penyelenggaraan SKNBI; g.
menetapkan prosedur
dan
memberlakukan
penanganan
Keadaan
ketentuan Tidak
dan
Normal
dan/atau Keadaan Darurat; h.
memberikan pelatihan kepada calon Peserta dan pelatihan secara berkala kepada Peserta; dan
i. 5.
menetapkan status kepesertaan Peserta;
melakukan
pemantauan
kepatuhan
Peserta
dan
Koordinator PWD terhadap ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal serta prosedur yang ditetapkan oleh Penyelenggara; 6. menetapkan ...
10
6.
menetapkan dan mengenakan sanksi administratif kepada Peserta;
7.
menetapkan batas nilai nominal transaksi yang dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan SKNBI; dan
8.
menetapkan
jenis
dan
besarnya
biaya
dalam
penyelenggaraan SKNBI, termasuk batas biaya paling banyak yang dikenakan Peserta kepada nasabah. III.
KEPESERTAAN A.
Prinsip Umum 1.
2.
Pihak yang dapat menjadi Peserta yaitu: a.
Bank Indonesia;
b.
Bank; dan
c.
Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank.
Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b merupakan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sekaligus melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah maka kepesertaan dalam penyelenggaraan SKNBI untuk kegiatan usaha secara konvensional harus terpisah
dari
kepesertaan
untuk
kegiatan
usaha
berdasarkan prinsip syariah. 3.
4.
Jenis kepesertaan dalam SKNBI terdiri atas: a.
PLU;
b.
PLA; atau
c.
PTL.
Berdasarkan
jenis
kepesertaan,
pihak
sebagaimana
dimaksud dalam angka 1, diatur sebagai berikut: a.
Bank Indonesia hanya dapat menjadi PLU;
b.
Bank hanya dapat menjadi PLU; dan
c.
Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank hanya dapat menjadi PLA atau PTL.
5.
Berdasarkan
jenis
layanan,
keikutsertaan
pihak
sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatur sebagai berikut: a. Bank ...
11
a.
Bank Indonesia dapat mengikuti seluruh layanan dalam penyelenggaraan SKNBI.
b.
Bank
harus
mengikuti
seluruh
layanan
dalam
penyelenggaraan SKNBI. c.
Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank hanya dapat mengikuti Layanan Transfer Dana dan/atau Layanan Pembayaran Reguler.
6.
Keikutsertaan Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank dalam Layanan Pembayaran Reguler hanya berlaku bagi Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank yang mengelola rekening nasabah.
7.
Penyelenggara berwenang untuk menetapkan ketentuan dan persyaratan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik untuk Peserta.
B.
Persyaratan Menjadi Peserta Calon Peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1.
Persyaratan Sebagai PLU a.
memiliki surat izin usaha yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang;
b.
tidak sedang dalam proses likuidasi atau kepailitan;
c.
telah menjadi peserta dalam Sistem BI-RTGS;
d.
Pimpinan calon Peserta telah memperoleh persetujuan atau dinyatakan lulus dalam fit and proper test yang dilakukan oleh lembaga pengawas yang berwenang;
e.
menyediakan infrastruktur SPK dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.1; dan
f.
memiliki laporan hasil security audit atas sistem internal Peserta yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun terakhir,
dalam
hal
calon
Peserta
akan
menghubungkan sistem internal Peserta ke SSK. 2.
Persyaratan Sebagai PLA a.
memiliki izin sebagai penyelenggara transfer dana yang masih berlaku dari Bank Indonesia;
b.
tidak sedang dalam proses likuidasi atau kepailitan;
c.
menyediakan layanan transfer dana kepada nasabah dan memiliki jaringan kantor yang luas di mayoritas provinsi di Indonesia; d. memiliki ...
12
d.
memiliki kinerja keuangan yang baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
e.
memiliki aset paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu
triliun
rupiah)
atau
modal
paling
sedikit
Rp500.000.000.000,00
(lima
ratus
miliar
rupiah)
selama 1 (satu) tahun terakhir; f.
Pimpinan calon PLA tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan/atau daftar hitam nasional yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
g.
menyediakan infrastruktur SPK dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.1;
h.
memiliki laporan hasil security audit atas sistem internal Peserta yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun terakhir,
dalam
hal
calon
Peserta
akan
menghubungkan sistem internal Peserta ke SSK; i.
menunjuk 1 (satu) Bank Pembayar dalam rangka pendebitan dan/atau pengkreditan dana untuk: 1)
Setelmen Dana;
2)
penyediaan Prefund Kredit;
3)
pembebanan
biaya
dalam
penyelenggaraan
SKNBI; dan 4)
pembebanan
sanksi
administratif
berupa
kewajiban membayar atas pelanggaran ketentuan Bank
Indonesia
penyelenggaraan
yang
mengatur
transfer
dana
mengenai
dan
kliring
berjadwal; dan j.
memiliki perjanjian dengan Bank Pembayar yang paling kurang memuat: 1)
hak dan kewajiban PLA dan Bank Pembayar;
2)
mekanisme penyediaan Prefund Kredit;
3)
batas waktu penerusan hasil Setelmen Dana dari Bank Pembayar ke PLA;
4)
tanggung
jawab
atas
kerahasiaan
dan/atau
penyalahgunaan informasi hasil Setelmen Dana; dan 5)
mekanisme penyelesaian perselisihan. 3. Persyaratan ...
13
3.
Persyaratan Sebagai PTL a.
memiliki izin sebagai penyelenggara transfer dana yang masih berlaku dari Bank Indonesia;
b.
tidak sedang dalam proses likuidasi atau kepailitan;
c.
Pimpinan calon PTL tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan/atau daftar hitam nasional yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
d.
menunjuk 1 (satu) Bank Penerus; dan
e.
memiliki perjanjian dengan Bank Penerus yang paling kurang memuat: 1)
hak dan kewajiban PTL dan Bank Penerus;
2)
tanggung
jawab
penyalahgunaan
atas data
kerahasiaan dan
dan/atau
informasi
dalam
penyelenggaraan SKNBI; 3)
mekanisme pelaksanaan: a)
penyediaan Prefund Kredit;
b)
pengiriman DKE kepada Penyelenggara; dan
c)
batas waktu penerusan hasil Setelmen Dana dari Bank Penerus kepada PTL,
baik dalam keadaan normal, Keadaan Tidak Normal,
dan
Keadaan
Darurat
pada
Bank
Penerus; 4)
pengaturan penyelesaian perselisihan;
5)
biaya penggunaan infrastruktur yang dikenakan kepada PTL; dan
6)
pembebanan
sanksi
administratif
berupa
kewajiban membayar atas pelanggaran ketentuan Bank
Indonesia
penyelenggaraan
yang transfer
mengatur dana
mengenai
dan
kliring
berjadwal. C.
Prosedur untuk Memperoleh Persetujuan menjadi Peserta Prosedur untuk memperoleh persetujuan menjadi Peserta diatur sebagai berikut:
1. Prosedur ...
14
1.
Prosedur menjadi PLU a.
Calon PLU menyampaikan surat permohonan untuk menjadi
Peserta
kepada
Penyelenggara
dengan
menggunakan format surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.2. b.
Dalam hal calon PLU merupakan Unit Usaha Syariah maka
surat
permohonan
sebagaimana
dimaksud
dalam huruf a diajukan oleh Bank konvensional atas nama Unit Usaha Syariah. c.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: 1)
data kepesertaan SKNBI sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.3;
2)
Wilayah Kliring yang dipilih oleh calon PLU dalam rangka pertukaran Warkat Debit;
3)
fotokopi dokumen persetujuan izin usaha yang masih berlaku dari lembaga berwenang dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Pimpinan calon PLU;
4)
fotokopi
anggaran
perubahannya
dasar
yang
perusahaan
menunjukan
dan
informasi
terakhir yang mencakup nama dan kepengurusan perusahaan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
atau
dinyatakan
sesuai
dengan
aslinya oleh Pimpinan calon PLU; 5)
fotokopi surat kuasa (power of attorney) dari kantor pusat calon PLU yang berkedudukan di luar negeri kepada pemimpin kantor cabang berikut terjemahannya dalam Bahasa Indonesia yang dibuat oleh penerjemah tersumpah, bagi calon PLU yang berkantor pusat di luar negeri;
6)
surat pernyataan dari Pimpinan calon PLU yang menyatakan bahwa calon PLU tidak sedang dalam proses likuidasi atau kepailitan dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.4; 7) fotokopi ...
15
7)
fotokopi keputusan hasil fit and proper test Pimpinan calon PLU yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal calon Peserta adalah Unit Usaha Syariah maka yang disampaikan adalah fotokopi keputusan hasil fit and proper test sebagai Pimpinan Unit Usaha Syariah;
8)
surat
pernyataan
dari
Pimpinan
calon
PLU
mengenai kesiapan infrastruktur SPK dengan menggunakan
format
sebagaimana
dimaksud
dalam Lampiran I.5; dan 9)
laporan hasil security audit atas sistem internal calon PLU yang dilakukan oleh auditor internal atau
auditor
independen,
dalam
hal
sistem
internal calon PLU akan dihubungkan ke SSK. Dalam hal security audit dilakukan oleh auditor internal, laporan hasil security audit dilengkapi dengan surat pernyataan dari Pimpinan calon PLU yang menyatakan bahwa security audit dilaksanakan secara independen. d.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh Pimpinan PLU dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a.
e.
Bagi calon PLU yang kantor pusatnya berkedudukan di
wilayah
kerja
KPwDN,
surat
permohonan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi. f.
Dalam hal calon PLU merupakan peserta Sistem BIRTGS
dan
dokumen
pendukung
sebagaimana
dimaksud dalam huruf c telah disampaikan kepada penyelenggara Sistem BI-RTGS, calon PLU tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung dimaksud. g. Dalam ...
16
g.
Dalam
hal
diperlukan,
memperlihatkan
asli
calon
dari
PLU
dokumen
harus
dapat
sebagaimana
dimaksud dalam butir c.3), butir c.4), butir c.5), dan butir c.7) kepada Penyelenggara. h.
Berdasarkan dimaksud
surat
dalam
permohonan
huruf
a,
sebagaimana
Penyelenggara
dapat
melakukan pemeriksaan lokasi kantor calon PLU untuk memastikan antara lain kesesuaian informasi dalam dokumen yang disampaikan dan kesiapan infrastruktur SPK. i.
Penyelenggara memberikan persetujuan prinsip atau penolakan atas permohonan calon PLU sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak surat permohonan dan dokumen diterima secara lengkap oleh Penyelenggara.
j.
Dalam
hal
permohonan
Penyelenggara
calon
menyampaikan
PLU
surat
disetujui, persetujuan
prinsip sebagai PLU yang memuat antara lain hal-hal sebagai berikut: 1)
persetujuan prinsip menjadi PLU;
2)
nama dan kode Peserta;
3)
kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, antara lain: a)
mengikuti kegiatan pelatihan;
b)
instalasi SPK; dan
c)
penandatanganan
perjanjian,
apabila
diperlukan; 4)
kelengkapan dokumen administrasi yang harus dipenuhi oleh pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip menjadi PLU dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional.
k.
Dalam hal permohonan calon PLU tidak disetujui, Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang disertai dengan keterangan mengenai alasan penolakan. 1. Dokumen ...
17
l.
Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam butir j.4) terdiri atas: 1)
Surat
pemberitahuan
dengan
kewenangan
menggunakan
format
Pimpinan
sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran I.6. 2)
Surat permohonan untuk memperoleh Soft Token disertai dengan file certificate signing request yang disimpan
dalam
menggunakan
compact
format
disc
sebagaimana
dengan dimaksud
dalam Lampiran I.7. 3)
Surat kuasa terkait dengan kepesertaan dan operasional SKNBI dengan ketentuan sebagai berikut: a)
Pimpinan dapat memberikan kuasa tanpa hak subsitusi atau dengan 1 (satu) kali hak subsitusi
dengan
menggunakan
format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.8. b)
Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a) berlaku untuk 1 (satu) kantor Bank Indonesia.
c)
Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dibuat untuk melakukan kegiatan sebagai berikut: (1)
penandatanganan
surat
menyurat,
laporan, dan/atau dokumen lain, baik dokumen
tertulis
maupun
dokumen
elektronik,
yang
terkait
dengan
kepesertaan
dan
operasional
dalam
penyelenggaraan SKNBI; (2)
penyerahan certificate signing request dan/atau
pengambilan
Soft
Token;
dan/atau (3)
penyerahan
dan/atau
pengambilan
surat, laporan, dan dokumen lain baik dokumen
tertulis
maupun
dokumen
elektronik ...
18
elektronik,
yang
terkait
dengan
kepesertaan
dan
operasional
dalam
SKNBI. d)
Pimpinan
atau
pejabat
penerima
kuasa
dengan 1 (satu) kali hak substitusi dapat memberikan kuasa tanpa hak substitusi kepada petugas di kantor pusat atau kantor cabang yang bersangkutan hanya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir c)(3). e)
Jumlah
pejabat
penerima
kuasa
untuk
melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c) paling banyak 5 (lima) orang. f)
Surat
kuasa
identitas
disertai
diri
yang
dengan
masih
fotokopi
berlaku
dari
penerima kuasa yaitu: (1)
Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi
(SIM),
atau
paspor
bagi
Warga Negara Indonesia (WNI); atau (2)
paspor,
Keterangan
Izin
Tinggal
Sementara (KITAS), dan surat izin kerja dari instansi berwenang bagi Warga Negara Asing (WNA). g)
Dalam hal PLU adalah kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri maka surat kuasa terkait kepesertaan dan operasional
SKNBI
dapat
diberikan
oleh
pemimpin kantor cabang dari Bank yang bersangkutan. 4)
Surat permohonan untuk membuat spesimen tanda tangan bagi: a)
Pimpinan; atau
b)
pejabat penerima kuasa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 3)c),
dengan
menggunakan
format
sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran I.9. 5) Dalam ...
19
5)
Dalam hal Pimpinan dan/atau pejabat yang berwenang telah memiliki spesimen tanda tangan di
Sistem
BI-RTGS,
dari
pihak
yang
telah
memperoleh persetujuan prinsip menjadi PLU dapat
menyampaikan
mengenai
surat
penambahan
dimaksud
kepada
pemberitahuan
kewenangan
pejabat
Penyelenggara
dengan
melampirkan fotokopi surat kuasa terkait dengan kewenangan
operasional
pemberitahuan kewenangan
SKNBI.
mengenai tersebut
Surat
penambahan
menggunakan
format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.10. m.
Pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip menjadi
PLU
menyampaikan
seluruh
dokumen
administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf l kepada Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a. n.
Dalam
hal
administrasi
terdapat dalam
kekurangan
rangka
dokumen
pelaksanaan
kegiatan
operasional SKNBI, Penyelenggara menginformasikan kepada pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip menjadi PLU melalui surat, telepon, atau sarana lain. o.
Berdasarkan dimaksud
dokumen dalam
menyampaikan
surat
administrasi huruf
l,
yang
sebagaimana Penyelenggara
menginformasikan
mengenai kegiatan yang harus dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip menjadi PLU dalam rangka persiapan operasional. p.
Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud dalam huruf o, pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip
menjadi
PLU
melakukan
hal-hal
sebagai
berikut: 1)
mengikutsertakan pejabat dan/atau petugas yang akan
menangani
operasional
SKNBI
dalam
kegiatan pelatihan; 2) melakukan ...
20
2)
melakukan instalasi SPK dan uji koneksi SPK dengan SSK;
3)
mengambil
Soft
Token
dilakukan oleh
yang
pelaksanaannya
Pimpinan atau pejabat yang
menerima kuasa; 4)
membuat
spesimen
tanda
tangan
Pimpinan
dan/atau pejabat yang menerima kuasa; 5)
menandatangani perjanjian, apabila diperlukan;
6)
menunjuk salah satu kantor Peserta sebagai Perwakilan Peserta di setiap Wilayah Kliring; dan
7)
menyediakan stempel kliring dan stempel kliring dibatalkan untuk setiap kantor di Wilayah Kliring yang
dipilih
dengan
contoh
sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran II.1. q.
Pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip menjadi
PLU
harus
menyampaikan
dokumen
administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf l, paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat
persetujuan
prinsip
dari
Penyelenggara
sebagaimana dimaksud dalam huruf j. r.
Dalam hal pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip menjadi PLU tidak dapat memenuhi dokumen administrasi
secara
lengkap
sesuai
batas
waktu
sebagaimana dimaksud dalam huruf q maka: 1)
persetujuan prinsip sebagai PLU menjadi tidak berlaku;
2)
pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip menjadi PLU harus mengembalikan aplikasi SPK, buku petunjuk instalasi SPK, dan buku pedoman penggunaan aplikasi SPK kepada Penyelenggara paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf q; dan
3)
pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip menjadi PLU harus mengajukan permohonan baru kepada Penyelenggara, dalam hal tetap ingin menjadi PLU. s. Setelah ...
21
s.
Setelah pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip menjadi PLU memenuhi dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf l, Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut: 1)
memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang
telah
memperoleh
persetujuan
prinsip
menjadi PLU mengenai: a)
persetujuan
operasional
keikutsertaan
sebagai PLU; dan b)
tanggal efektif operasional sebagai PLU,
paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip menjadi PLU melengkapi dokumen administrasi; dan 2)
memberitahukan
secara
tertulis
mengenai
penambahan PLU dan tanggal efektif operasional sebagai PLU kepada: a)
seluruh
Peserta
administrative
melalui
message
fasilitas
dan/atau
sarana
lainnya; dan b)
Koordinator PWD yang di wilayah kerjanya terdapat Perwakilan Peserta melalui surat atau sarana lain.
2.
Prosedur menjadi PLA a.
Calon PLA menyampaikan surat permohonan untuk menjadi
Peserta
kepada
Penyelenggara
dengan
menggunakan format surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.11. b.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: 1)
data kepesertaan SKNBI sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.3;
2)
fotokopi
dokumen
persetujuan
izin
sebagai
penyelenggara transfer dana yang masih berlaku dari Bank Indonesia yang telah dilegalisasi oleh pejabat ...
22
pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Pimpinan calon PLA; 3)
fotokopi
anggaran
perubahannya
dasar
yang
perusahaan
menunjukan
dan
informasi
terakhir yang mencakup nama dan kepengurusan perusahaan dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Pimpinan calon PLA; 4)
surat pernyataan dari Pimpinan calon PLA yang menyatakan bahwa calon PLA tidak sedang dalam proses kepailitan atau likuidasi dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.4;
5)
susunan Pimpinan sesuai kondisi terakhir;
6)
data mengenai lokasi kantor cabang calon PLA termasuk mengenai cakupan kegiatan transfer dana yang dilakukan oleh kantor cabang calon PLA;
7)
laporan keuangan calon PLA posisi 2 (dua) tahun terakhir;
8)
surat pernyataan dari Pimpinan calon PLA yang menyatakan tidak masuk dalam daftar kredit macet dan daftar hitam nasional;
9)
surat
pernyataan
mengenai
kesiapan
dari
Pimpinan
infrastruktur
calon
PLA
SPK
yang
memuat informasi spesifikasi infrastruktur SPK sebagaimana Penyelenggara
yang
telah
dengan
ditetapkan
menggunakan
oleh format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.5; dan 10) laporan hasil security audit atas sistem internal calon PLA yang dilakukan oleh auditor internal atau
auditor
independen,
dalam
hal
sistem
internal calon PLA akan dihubungkan ke SSK. Dalam hal security audit dilakukan oleh auditor internal, laporan hasil security audit dilengkapi dengan ...
23
dengan surat pernyataan dari Pimpinan calon PLA yang menyatakan bahwa
security audit
dilaksanakan secara independen. c.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh Pimpinan calon PLA dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a.
d.
Bagi calon PLA yang kantor pusatnya berkedudukan di
wilayah
kerja
KPwDN,
surat
permohonan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi. e.
Dalam
hal
diperlukan,
memperlihatkan
asli
dari
calon
PLA
dokumen
wajib
sebagaimana
dimaksud dalam butir b.2) dan butir b.3) kepada Penyelenggara. f.
Berdasarkan dimaksud
surat
dalam
permohonan
huruf
a,
sebagaimana
Penyelenggara
dapat
melakukan pemeriksaan lokasi kantor calon PLA untuk memastikan antara lain kesesuaian informasi dalam dokumen yang disampaikan dan kesiapan infrastruktur SPK. g.
Penyelenggara memberikan persetujuan prinsip atau penolakan atas permohonan calon PLA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak surat permohonan dan dokumen diterima secara lengkap oleh Penyelenggara.
h.
Dalam
hal
permohonan
Penyelenggara
calon
menyampaikan
PLA
surat
disetujui, persetujuan
prinsip sebagai PLA yang memuat antara lain hal-hal sebagai berikut: 1)
persetujuan prinsip menjadi PLA;
2)
nama dan kode Peserta;
3)
kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, antara lain: a) mengikuti ...
24
a)
mengikuti kegiatan pelatihan;
b)
instalasi SPK; dan
c)
penandatanganan
perjanjian,
apabila
diperlukan; 4)
kelengkapan dokumen administrasi yang harus dipenuhi oleh pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip menjadi PLA dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional.
i.
Dalam hal permohonan calon PLA tidak disetujui, Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang disertai dengan keterangan mengenai alasan penolakan.
j.
Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam butir h.4) terdiri atas: 1)
Surat pemberitahuan kewenangan Pimpinan PLA dengan
menggunakan
format
sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran I.6. 2)
Surat permohonan untuk memperoleh Soft Token disertai dengan file certificate signing request yang disimpan
dalam
menggunakan
compact
format
disc
sebagaimana
dengan dimaksud
dalam Lampiran I.7. 3)
Surat kuasa terkait dengan kepesertaan dan operasional SKNBI dengan ketentuan sebagai berikut: a)
Pimpinan dapat memberikan kuasa tanpa hak subsitusi atau dengan 1 (satu) kali hak subsitusi
dengan
menggunakan
format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.8; b)
Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a) berlaku untuk 1 (satu) kantor Bank Indonesia.
c)
Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dibuat untuk melakukan kegiatan sebagai berikut: (1) penandatanganan ...
25
(1)
penandatanganan
surat
menyurat,
laporan, dan/atau dokumen lain, baik dokumen
tertulis
maupun
dokumen
elektronik,
yang
terkait
dengan
kepesertaan
dan
operasional
dalam
penyelenggaraan SKNBI; (2)
penyerahan certificate signing request dan/atau
pengambilan
Soft
Token;
dan/atau (3)
penyerahan
dan/atau
pengambilan
surat, laporan, dan dokumen lain baik dokumen
tertulis
maupun
dokumen
elektronik,
yang
terkait
dengan
kepesertaan
dan
operasional
dalam
SKNBI. d)
Pimpinan
atau
pejabat
penerima
kuasa
dengan 1 (satu) kali hak substitusi dapat memberikan kuasa tanpa hak substitusi kepada petugas di kantor pusat atau kantor cabang yang bersangkutan hanya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir c)(3). e)
Jumlah
pejabat
penerima
kuasa
untuk
melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c) paling banyak 5 (lima) orang. f)
Surat
kuasa
identitas
disertai
diri
yang
dengan
masih
fotokopi
berlaku
dari
penerima kuasa yaitu: (1)
Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi
(SIM),
atau
paspor
bagi
Warga Negara Indonesia (WNI); atau (2)
paspor,
Keterangan
Izin
Tinggal
Sementara (KITAS), dan Surat Izin kerja dari instansi berwenang bagi Warga Negara Asing (WNA). 4) Surat ...
26
4)
Surat permohonan untuk membuat spesimen tanda tangan bagi: a)
Pimpinan; atau
b)
pejabat penerima kuasa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 3).c),
dengan
menggunakan
format
sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran I.9. 5)
Surat
penunjukan
menggunakan
Bank
format
Pembayar
sebagaimana
dengan
dimaksud
dalam Lampiran I.12 yang dilengkapi dengan: a)
surat konfirmasi dari Bank Pembayar dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.13; dan
b)
surat kuasa pendebitan Rekening Setelmen Dana
dari
Bank
Pembayar
kepada
Penyelenggara dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.14. k.
Pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip menjadi
PLA
menyampaikan
seluruh
dokumen
administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf j kepada Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a. l.
Dalam
hal
administrasi
terdapat dalam
kekurangan
rangka
dokumen
pelaksanaan
kegiatan
operasional SKNBI, Penyelenggara menginformasikan kepada pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip menjadi PLA melalui surat, telepon, atau sarana lain. m.
Berdasarkan dimaksud
dokumen dalam
menyampaikan
surat
administrasi huruf yang
j,
sebagaimana Penyelenggara
menginformasikan
mengenai kegiatan yang harus dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip menjadi PLA dalam rangka persiapan operasional. n. Berdasarkan ...
27
n.
Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud dalam huruf m, pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip
menjadi
PLA
melakukan
hal-hal
sebagai
berikut: 1)
mengikutsertakan pejabat dan/atau petugas yang akan
menangani
operasional
SKNBI
dalam
pelatihan; 2)
melakukan instalasi SPK dan uji koneksi SPK dengan SSK;
3)
mengambil
Soft
dilakukan oleh
Token
yang
pelaksanaannya
Pimpinan atau pejabat yang
menerima kuasa; 4)
membuat
spesimen
tanda
tangan
Pimpinan
dan/atau pejabat yang menerima kuasa; dan 5) o.
menandatangani perjanjian, apabila diperlukan.
Pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip menjadi
PLA
harus
menyampaikan
dokumen
administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf j, paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat
persetujuan
prinsip
dari
Penyelenggara
sebagaimana dimaksud dalam huruf h. p.
Dalam hal pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip menjadi PLA tidak dapat memenuhi dokumen administrasi
secara
lengkap
sesuai
batas
waktu
sebagaimana dimaksud dalam huruf j maka: 1)
persetujuan prinsip sebagai PLA menjadi tidak berlaku;
2)
pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip menjadi PLA harus mengembalikan aplikasi SPK, buku petunjuk instalasi SPK, dan buku pedoman penggunaan aplikasi SPK kepada Penyelenggara paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf o; dan
3)
pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip menjadi PLA harus mengajukan permohonan baru kepada Penyelenggara, dalam hal tetap ingin menjadi PLA. q. Setelah ...
28
q.
Setelah pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip menjadi PLA memenuhi dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf j, Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut: 1)
memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang
telah
memperoleh
persetujuan
prinsip
menjadi PLA mengenai: a)
persetujuan
operasional
keikutsertaan
sebagai PLA; dan b)
tanggal efektif operasional sebagai PLA,
paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah PLA
melengkapi
dokumen
administrasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf j. 2)
memberitahukan mengenai penambahan PLA dan tanggal efektif operasional sebagai PLA kepada: a)
seluruh
Peserta
administrative
message
melalui
fasilitas
dan/atau
sarana
lainnya; dan b) 3.
KPwDN yang mewilayahi PLA.
Prosedur menjadi PTL a.
Permohonan untuk menjadi calon PTL dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 1)
Penunjukan Bank Penerus a)
Calon
PTL
menyampaikan
permohonan
untuk menjadi PTL sekaligus penunjukan PLU
sebagai
Bank
Penerus
dengan
menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.12. b)
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) disampaikan kepada PLU yang akan ditunjuk sebagai Bank Penerus.
c)
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
(1) fotokopi ...
29
(1)
fotokopi sebagai
dokumen
persetujuan
penyelenggara
transfer
izin dana
yang masih berlaku dari Bank Indonesia yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
atau
dinyatakan
sesuai
dengan aslinya oleh Pimpinan calon PTL; (2)
fotokopi anggaran dasar perusahaan dan perubahannya
yang
menunjukan
informasi terakhir yang mencakup nama dan telah
kepengurusan dilegalisasi
berwenang
perusahaan
oleh
atau
pejabat
dinyatakan
dan yang
sesuai
dengan aslinya oleh Pimpinan calon PTL; (3)
surat pernyataan dari Pimpinan calon PTL yang menyatakan bahwa calon PTL tidak sedang dalam proses kepailitan atau proses likuidasi dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.4; dan
(4)
surat pernyataan dari Pimpinan calon PTL yang menyatakan bahwa pengurus calon PTL tidak masuk dalam daftar kredit macet dan daftar hitam nasional.
d)
Setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c), PLU yang ditunjuk sebagai Bank Penerus melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen.
e)
Berdasarkan
verifikasi
pertimbangan
aspek
dokumen
kredibilitas,
dan kondisi
keuangan, dan kesiapan sistem calon PTL, PLU yang ditunjuk sebagai Bank Penerus dapat menyetujui atau menolak permohonan calon PTL. f)
Dalam hal PLU yang ditunjuk sebagai Bank Penerus menyetujui permohonan calon PTL maka
PLU
melakukan
hal-hal
sebagai
berikut: (1) membuat ...
30
(1)
membuat Penerus
surat dengan
konfirmasi format
Bank
sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran I.13; (2)
membuat
surat
kuasa
pendebitan
Rekening Setelmen Dana Bank Penerus dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.14; dan (3)
membuat perjanjian kerja sama dengan PTL.
2)
Permohonan sebagai PTL a)
PLU menyampaikan surat yang memuat: (1)
permohonan
Penyelenggara
Transfer
Dana Selain Bank menjadi PTL; dan (2)
penunjukan Bank Penerus oleh calon PTL,
dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.15. b)
Surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a) disampaikan kepada Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a yang dilengkapi dokumen sebagai berikut: (1)
surat penunjukan dari calon PTL untuk bertindak sebagai Bank Penerus;
(2)
surat
konfirmasi
sebagaimana
Bank
dimaksud
Penerus
dalam
butir
1)f)(1); (3)
surat
kuasa
Setelmen sebagaimana
pendebitan
Dana
Bank
dimaksud
Rekening Penerus
dalam
butir
1)f)(2); dan (4)
fotokopi perjanjian antara Bank Penerus dengan calon PTL dimaksud dalam butir 1)f)(3).
c) Surat ...
31
c)
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) ditandatangani oleh Pimpinan yang ditunjuk sebagai Bank Penerus yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara.
d)
Dalam hal diperlukan, Penyelenggara dapat: (1)
meminta PLU yang ditunjuk sebagai Bank Penerus untuk memperlihatkan asli
dari
dokumen
sebagaimana
dimaksud dalam butir 1)c)(1) dan butir 1)c)(2) kepada Penyelenggara; dan/atau (2)
melakukan
pemeriksaan
ke
lokasi
kantor calon PTL untuk memastikan antara lain kesesuaian informasi dalam dokumen yang disampaikan. 3)
Dalam hal PLU belum memperoleh persetujuan sebagai Bank Penerus dari Penyelenggara maka permohonan untuk menjadi Bank Penerus dapat dilakukan bersamaan dengan proses permohonan Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank sebagai PTL sebagaimana dimaksud dalam angka 2).
b.
Penyelenggara
memberikan
persetujuan
atau
penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir a.2)a) paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak surat permohonan dan dokumen diterima secara lengkap oleh Penyelenggara, dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Dalam hal permohonan sebagai PTL disetujui, Penyelenggara menyampaikan surat persetujuan kepada Bank Penerus yang memuat antara lain sebagai berikut: a)
persetujuan menjadi PTL;
b)
nama dan kode Peserta; dan
c)
tanggal efektif menjadi PTL.
2) Dalam ...
32
2)
Dalam
hal
disetujui,
permohonan
Penyelenggara
sebagai
PTL
tidak
menyampaikan
surat
pemberitahuan mengenai penolakan permohonan sebagai PTL kepada Bank Penerus yang disertai dengan keterangan mengenai alasan penolakan. D.
Persyaratan dan Prosedur untuk Memperoleh Persetujuan menjadi Bank Penerus 1.
Calon Bank Penerus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.
masuk dalam kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 sesuai penilaian terakhir yang dilakukan oleh otoritas pengawasan Bank;
b.
memiliki teknologi informasi yang memadai yaitu paling kurang memiliki kemampuan untuk: 1)
melakukan pemrosesan dan pencatatan transaksi PTL secara seketika; dan
2)
menyampaikan
informasi
transaksi
secara
terenkripsi; c.
memiliki unit khusus dengan didukung oleh sumber daya manusia yang memadai untuk mengkoordinir kegiatan sebagai Bank Penerus; dan
d.
telah menerapkan manajemen risiko dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.
2.
Prosedur untuk menjadi Bank Penerus adalah sebagai berikut: a.
Calon
Bank
Penerus
menyampaikan
surat
permohonan untuk menjadi Bank Penerus kepada Penyelenggara
dengan
menggunakan
format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.16. b.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
1) surat ...
33
1)
surat pernyataan dari Pimpinan calon Bank Penerus yang menyatakan bahwa calon Bank Penerus masuk kategori BUKU 4;
2)
surat pernyataan dari Pimpinan calon Bank Penerus mengenai kesiapan teknologi informasi yang
mendukung
operasional
sebagai
Bank
Penerus; 3)
struktur organisasi calon Bank Penerus; dan
4)
surat pernyataan dari Pimpinan calon Bank Penerus yang menyatakan bahwa calon Bank Penerus telah menerapkan manajemen risiko.
c.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir b.1) ditandatangani oleh Pimpinan calon Bank Penerus atau pejabat yang berwenang yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a.
d.
Bagi calon Bank Penerus yang berkantor pusat di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam
butir
b.1)
disampaikan
kepada
Penyelenggara dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi. e.
Berdasarkan
surat
permohonan
sebagaimana
dimaksud dalam butir b.1), Penyelenggara dapat melakukan pemeriksaan lokasi kantor calon Bank Penerus untuk memastikan antara lain kesesuaian informasi dalam dokumen yang disampaikan dan kesiapan infrastruktur. f.
Penyelenggara
memberikan
persetujuan
atau
penolakan atas permohonan calon Bank Penerus sebagaimana dimaksud dalam butir b.1), paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak surat permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud butir b.2) diterima secara lengkap oleh Penyelenggara. E. Perubahan ...
34
E.
Perubahan Data Kepesertaan 1.
Perubahan Jenis Kepesertaan a.
Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank dapat melakukan perubahan jenis kepesertaan dari PTL menjadi PLA atau sebaliknya.
b.
Persyaratan
dan
prosedur
perubahan
jenis
kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengacu pada persyaratan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf B dan huruf C. 2.
Perubahan Kode Peserta Perubahan kode Peserta dapat dilakukan antara lain karena
perubahan
kode
peserta
Sistem
BI-RTGS,
perubahan Peserta menjadi anggota Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, atau perubahan Society
for
Telecommunication
Worldwide Bank
Interbank
Identifier Code
Financial dari
Peserta.
Dalam hal terdapat perubahan kode Peserta, Peserta harus mengganti Soft Token. Perubahan kode Peserta dan penggantian Soft Token diatur sebagai berikut: a.
Peserta mengajukan surat permohonan perubahan kode Peserta dan penggantian Soft Token kepada Penyelenggara dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.17 dengan melampirkan: 1)
dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perubahan kode Peserta; dan
2)
file certificate signing request yang disimpan dalam compact disc.
Penggantian Soft Token sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengacu pada ketentuan butir I.2.d sampai dengan butir I.2.g. b.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang
telah
memiliki
spesimen
tanda
tangan
di
Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: 1) surat ...
35
1)
surat
disampaikan
ke
alamat
sebagaimana
dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan 2)
bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan
tembusan
kepada
KPwDN
yang
mewilayahi. c.
Penyelenggara
menyampaikan
persetujuan
atau
penolakan melalui surat yang dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterima oleh Penyelenggara secara lengkap. d.
Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan perubahan kode Peserta maka: 1)
Penyelenggara memberitahukan kepada Peserta yang bersangkutan mengenai persetujuan dan tanggal efektif perubahan kode Peserta;
2)
Penyelenggara memberitahukan perubahan kode Peserta kepada: a)
seluruh
Peserta
melalui
administrative
message atau sarana lainnya; dan b)
Koordinator PWD yang di wilayah kerjanya terdapat Perwakilan Peserta melalui surat atau sarana lainnya.
e.
Dalam
hal
Penyelenggara
perubahan menyampaikan
kode surat
menolak
Peserta, penolakan
permohonan Penyelenggara
dengan
disertai
alasannya. 3.
Perubahan Nama Peserta Perubahan nama Peserta diatur sebagai berikut: a.
Peserta mengajukan surat permohonan perubahan nama Peserta dalam SKNBI kepada Penyelenggara dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.18. b. Surat ...
36
b.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh Pimpinan dari Peserta yang
telah
memiliki
spesimen
tanda
tangan
di
Penyelenggara berupa: 1)
fotokopi akta perubahan anggaran dasar untuk badan hukum Indonesia;
2)
fotokopi surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; dan
3)
fotokopi
surat
berwenang
keputusan
tentang
dari
otoritas
perubahan
nama
yang
Peserta
dalam hal Peserta adalah Bank. Bagi Peserta berupa Bank yang berkantor pusat di luar negeri cukup menyampaikan surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 3). c.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang
telah
memiliki
spesimen
tanda
tangan
di
Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
surat
permohonan
disampaikan
ke
alamat
sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan 2)
bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan
tembusan
kepada
KPwDN
yang
mewilayahi. d.
Penyelenggara penolakan
menyampaikan
kepada
Peserta
persetujuan
melalui
surat
atau yang
penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh Penyelenggara secara lengkap. e. Dalam ...
37
e.
Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan perubahan nama Peserta maka: 1)
Penyelenggara menyampaikan surat persetujuan yang memuat informasi mengenai: a)
persetujuan dan tanggal efektif perubahan nama Peserta;
b)
permintaan
untuk
menyediakan
stempel
kliring dan stempel kliring dibatalkan untuk setiap kantor Peserta di Wilayah Kliring yang dipilih,
dengan
contoh
sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran II.1; dan/atau c)
penyesuaian Warkat Debit dan dokumen kliring dengan
mengacu pada ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam butir XI.C.8; 2)
Penyelenggara memberitahukan perubahan nama Peserta kepada: a)
seluruh
Peserta
melalui
administrative
message atau sarana lainnya; dan b)
Koordinator PWD yang di wilayah kerjanya terdapat Perwakilan Peserta, melalui surat yang
penyampaiannya
dapat
didahului
dengan faksimile. f.
Dalam
hal
Penyelenggara
perubahan
nama
menyampaikan
surat
menolak
Peserta, penolakan
permohonan Penyelenggara
dengan
disertai
alasannya. 4.
Perubahan Kegiatan Usaha Perubahan kegiatan usaha Peserta dalam SKNBI dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah dapat menyebabkan adanya perubahan data kepesertaan antara lain nama Peserta dan/atau kode Peserta. Perubahan data kepesertaan karena adanya perubahan kegiatan usaha Peserta diatur sebagai berikut: a.
Peserta mengajukan surat permohonan perubahan kegiatan
usaha
kepada
Penyelenggara
dengan
menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.19. b. Surat ...
38
b.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh Pimpinan dari Peserta yang
telah
memiliki
spesimen
tanda
tangan
di
Penyelenggara berupa: 1)
fotokopi akta perubahan anggaran dasar;
2)
fotokopi surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; dan
3)
fotokopi
surat
keputusan
dari
otoritas
yang
berwenang mengenai perubahan kegiatan usaha dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. c.
Dalam hal perubahan kegiatan usaha berdampak pada perubahan kode Peserta maka Peserta harus mengajukan permohonan perubahan kode Peserta dan penggantian
Soft
Token
dengan
mengacu
pada
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2. d.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat yang berwenang yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
surat
disampaikan
ke
alamat
sebagaimana
dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan 2)
bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan
tembusan
kepada
KPwDN
yang
mewilayahi. e.
Penyelenggara
menyampaikan
persetujuan
atau
penolakan melalui surat yang dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh Penyelenggara secara lengkap. f. Dalam ...
39
f.
Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan perubahan kegiatan usaha maka: 1)
Penyelenggara menyampaikan surat persetujuan yang memuat informasi mengenai: a)
persetujuan dan tanggal efektif perubahan kegiatan usaha Peserta;
b)
permintaan
untuk
menyediakan
stempel
kliring dan stempel kliring dibatalkan untuk setiap kantor Peserta di Wilayah Kliring yang dipilih,
dengan
contoh
sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran II.1; dan/atau c)
penyesuaian Warkat Debit dan dokumen kliring, dalam hal perubahan kegiatan usaha mempengaruhi
spesifikasi
dan
informasi
pada Warkat Debit dan dokumen kliring; 2)
Penyelenggara
memberitahukan
perubahan
kegiatan usaha Peserta kepada: a)
seluruh
Peserta
melalui
administrative
message atau sarana lainnya; dan b)
Koordinator PWD yang di wilayah kerjanya terdapat Perwakilan Peserta, melalui surat atau sarana lainnya.
g.
Dalam Peserta,
hal
Penyelenggara
Penyelenggara
menolak
permohonan
menyampaikan
surat
penolakan dengan disertai alasannya. 5.
Perubahan Alamat Kantor Peserta Prosedur perubahan alamat kantor Peserta diatur sebagai berikut: a.
Peserta mengajukan surat permohonan perubahan alamat
Peserta
kepada
Penyelenggara
dengan
menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.18. b.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa fotokopi surat persetujuan atau penerimaan pemberitahuan perubahan alamat kantor dari otoritas atau lembaga yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh ...
40
oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh Pimpinan dari Peserta yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara. c.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang
telah
memiliki
spesimen
tanda
tangan
di
Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
surat
permohonan
disampaikan
ke
alamat
sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan 2)
bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan
tembusan
kepada
KPwDN
yang
mewilayahi. d.
Penyelenggara menyampaikan tanggapan yang dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang menyatakan bahwa perubahan alamat kantor Peserta telah dicatat dalam tata usaha Penyelenggara paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh Penyelenggara secara lengkap.
e.
Dalam
hal
perubahan
mengakibatkan
alamat
perubahan
kantor
lokasi
Peserta
SPK
dan
pemindahan JKD utama Peserta, surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus memuat perubahan lokasi SPK dan pemindahan JKD utama Peserta. 6.
Perubahan Lokasi SPK dan/atau Pemindahan JKD Utama Peserta Perubahan lokasi SPK dan/atau pemindahan JKD utama Peserta diatur sebagai berikut: a.
Peserta menyampaikan surat permohonan perubahan lokasi
SPK
pemindahan
utama, JKD
SPK
utama
cadangan, kepada
dan/atau
Penyelenggara
dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.18. b. Surat ...
41
b.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang
memiliki
spesimen
tanda
tangan
di
Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
surat
disampaikan
ke
alamat
sebagaimana
dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan 2)
bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.
c.
Penyelenggara
menyampaikan
persetujuan
atau
penolakan melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului
dengan
faksimile
kepada
Peserta
yang
bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterima oleh Penyelenggara. d.
Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan perubahan
lokasi
SPK
dan/atau
pemindahan
utama, JKD
SPK
cadangan,
utama
Peserta,
Penyelenggara menyampaikan surat persetujuan yang memuat antara lain informasi mengenai: 1)
perubahan lokasi SPK utama dan/atau SPK cadangan Peserta telah dicatat dalam tata usaha Penyelenggara;
2)
pelaksanaan pemindahan JKD utama; dan
3)
kegiatan
yang
harus
dilakukan
oleh Peserta
terkait dengan perubahan lokasi SPK utama, SPK cadangan, dan/atau JKD utama. e.
Dalam Peserta,
hal
Penyelenggara
Penyelenggara
menolak
permohonan
menyampaikan
surat
penolakan dengan disertai alasannya. 7.
Perubahan Pimpinan Perubahan Pimpinan dapat berupa perubahan susunan, nama,
kewenangan,
dan/atau
jabatan
Pimpinan.
Perubahan Pimpinan diatur sebagai berikut: a.
Peserta mengajukan surat permohonan perubahan Pimpinan kepada Penyelenggara yang ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat yang berwenang yang memiliki ...
42
memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.20. b.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan dokumen pendukung yang telah
dilegalisasi
oleh
pejabat
atau
pihak
yang
berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh Pimpinan Peserta yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara berupa: 1)
fotokopi perubahan anggaran dasar mengenai pengangkatan
Pimpinan,
bagi
Peserta
yang
berbadan hukum Indonesia; 2)
fotokopi bukti identitas diri Pimpinan yang masih berlaku, berupa: a)
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor, bagi Warga Negara Indonesia (WNI); atau
b)
paspor, Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS), dan surat izin kerja dari otoritas berwenang, bagi Warga Negara Asing (WNA).
3)
bagi Pimpinan baru dari Peserta berupa Bank, selain
memenuhi
kelengkapan
dokumen
sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2), harus melengkapi dokumen pendukung berupa: a)
fotokopi keputusan fit and proper test;
b)
fotokopi surat kuasa (power of attorney) dari pimpinan
kantor
berkedudukan pemimpin
di
pusat luar
kantor
Bank
yang
negeri
kepada
cabang
berikut
terjemahannya dalam Bahasa Indonesia yang dibuat oleh penerjemah tersumpah; dan c)
fotokopi
struktur
organisasi
yang
masih
berlaku, bagi kantor cabang dari Bank yang kantor
pusatnya
berkedudukan
di
luar
negeri. c.
Dalam hal terdapat perubahan kewenangan dan/atau jabatan Pimpinan Peserta yang telah tercatat pada tata ...
43
tata
usaha
di
Penyelenggara,
surat
permohonan
dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa spesimen tanda
tangan
Pimpinan
tetap
berlaku
dengan
menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.21. d.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
surat
permohonan
disampaikan
ke
alamat
sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan 2)
bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan
tembusan
kepada
KPwDN
yang
mewilayahi. e.
Dalam hal Peserta yang mengajukan permohonan perubahan Pimpinan merupakan peserta Sistem BIRTGS dan Pimpinan baru telah memiliki spesimen tanda tangan yang digunakan dalam Sistem BI-RTGS maka
Peserta
dapat
meminta
penambahan
kewenangan operasional SKNBI bagi Pimpinan pemilik spesimen tanda tangan di Sistem BI-RTGS dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
I.10
dan
surat
pernyataan
tetap
diberlakukannya spesimen tanda tangan Pimpinan tersebut dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.21. f.
Penyelenggara penolakan
memberikan
perubahan
persetujuan
Pimpinan
kepada
atau Peserta
melalui surat yang dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh Penyelenggara secara lengkap. g.
Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan perubahan Pimpinan maka: 1)
Penyelenggara
menyampaikan
surat
pemberitahuan mengenai: a. pembuatan ...
44
a)
pembuatan spesimen tanda tangan Pimpinan baru; dan
b)
tanggal
efektif
pencabutan
kewenangan
Pimpinan dalam hal terdapat perubahan kewenangan Pimpinan; 2)
spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam
angka
1)
pemberitahuan
dari
berlaku
efektif
Penyelenggara
sejak
mengenai
tanggal efektif berlakunya spesimen tanda tangan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pembuatan spesimen tanda tangan; 3)
data yang telah ditatausahakan di Penyelenggara dianggap masih berlaku dan segala tindakan hukum
yang
sebagaimana
dilakukan dimaksud
oleh
Pimpinan
dalam
butir
1)b)
sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta, dalam
hal
Peserta
tidak
memberitahukan
perubahan data Pimpinan kepada Penyelenggara. h.
Dalam
hal
Penyelenggara
menolak
permohonan
perubahan Pimpinan, Penyelenggara menyampaikan surat penolakan perubahan Pimpinan dengan disertai dengan alasannya. 8.
Perubahan Bank Pembayar Perubahan Bank Pembayar diatur sebagai berikut: a.
Peserta mengajukan surat permohonan perubahan Bank Pembayar kepada Penyelenggara dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.22.
b.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang
telah
memiliki
Penyelenggara
spesimen
dilengkapi
tanda
dokumen
tangan
di
pendukung
sebagai berikut: 1)
surat
penunjukan
menggunakan
Bank
format
Pembayar
sebagaimana
dengan dimaksud
dalam Lampiran I.12; 2) surat ...
45
2)
surat
konfirmasi
menggunakan
Bank
format
Pembayar
sebagaimana
dengan dimaksud
dalam Lampiran I.13; dan 3)
surat kuasa pendebitan Rekening Setelmen Dana Bank Pembayar dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.14.
c.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
surat
permohonan
disampaikan
ke
alamat
sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan 2)
bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.
d.
Penyelenggara
menyampaikan
persetujuan
atau
penolakan perubahan Bank Pembayar melalui surat yang
penyampaiannya
dapat
didahului
dengan
faksimile kepada Peserta yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh Penyelenggara secara lengkap. e.
Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan perubahan Bank Pembayar maka: 1)
Penyelenggara menyampaikan surat persetujuan yang memuat informasi mengenai persetujuan dan tanggal efektif perubahan Bank Pembayar;
2)
Bank
Pembayar
yang
lama
wajib
tetap
menjalankan fungsinya sampai dengan hari kerja terakhir
sebelum
Pembayar
baru
tanggal berlaku
penggantian
Bank
efektif
sebagaimana
menolak
permohonan
dimaksud dalam angka 1). k.
Dalam Peserta,
hal
Penyelenggara
Penyelenggara
pemberitahuan
mengenai
menyampaikan penolakan
surat
permohonan
Peserta yang disertai dengan keterangan mengenai alasan penolakan. 9. Perubahan ...
46
9.
Perubahan Bank Penerus Perubahan Bank Penerus diatur sebagai berikut: a.
Bank
Penerus
permohonan
pengganti
perubahan
mengajukan
Bank
Penerus
surat kepada
Penyelenggara dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.23. b.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat yang berwenang dari Bank Penerus pengganti yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dengan
dilengkapi
dokumen
pendukung
sebagai
berikut: 1)
surat
penunjukan
dengan
Bank
menggunakan
Penerus format
pengganti
sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran I.12; 2)
surat konfirmasi Bank Penerus pengganti dengan menggunakan
format
sebagaimana
dimaksud
dalam Lampiran I.13; 3)
surat kuasa pendebitan Rekening Setelmen Dana Bank Penerus pengganti dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.14; dan
4)
fotokopi perjanjian kerjasama antara PTL dengan Bank Penerus pengganti.
c.
Dalam
hal
Bank
Penerus
pengganti
belum
memperoleh persetujuan sebagai Bank Penerus dari Penyelenggara Penerus
maka
pengganti
dengan pengajuan
permohonan dapat
sebagai
sebagai
dilakukan
Bank
bersamaan
Bank Penerus
sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf D. d.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
surat
permohonan
sebagaimana
disampaikan
dimaksud
dalam
ke
alamat
butir
II.A.2.a
dengan tembusan kepada Bank Penerus lama; dan 2) bagi ...
47
2)
bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan
tembusan
kepada
KPwDN
yang
mewilayahi dan Bank Penerus lama. e.
Penyelenggara
menyampaikan
persetujuan
atau
penolakan kepada Peserta melalui surat yang dapat didahului dengan faksimile kepada Bank Penerus pengganti dengan tembusan kepada Bank Penerus lama paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a
dan
dokumen
pendukung
sebagaimana
dimaksud dalam huruf b diterima oleh Penyelenggara secara lengkap. f.
Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan perubahan Bank Penerus maka: 1)
Penyelenggara menyampaikan surat persetujuan yang memuat informasi mengenai persetujuan dan tanggal efektif Bank Penerus pengganti;
2)
Bank Penerus lama wajib tetap menjalankan fungsinya sampai dengan hari kerja terakhir sebelum tanggal efektif Bank Penerus pengganti sebagaimana dimaksud dalam angka 1) berlaku.
l.
Dalam Peserta,
hal
Penyelenggara
Penyelenggara
pemberitahuan
mengenai
menolak
permohonan
menyampaikan penolakan
surat
permohonan
Peserta yang disertai dengan keterangan mengenai alasan penolakan. 10. Perubahan Kuasa Perubahan
kuasa
dilakukan
antara
lain
karena
penambahan, penggantian, pencabutan kuasa, dan/atau perubahan wewenang dari pejabat dan/atau petugas penerima kuasa. Perubahan kuasa diatur sebagai berikut: a.
Dalam hal terjadi perubahan kuasa, Peserta harus mengajukan surat permohonan perubahan kuasa kepada Penyelenggara dengan menggunakan format sebagaimana ...
48
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.24 dan melampirkan dokumen: 1)
surat permintaan pembuatan spesimen tanda tangan
dengan
menggunakan
format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.9; dan 2)
surat
pernyataan
ditandatangani
pencabutan
oleh
Pimpinan
kuasa atau
yang
pemberi
kuasa dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.25, yang disertai dengan surat kuasa baru. b.
Perubahan kuasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus
memenuhi ketentuan, persyaratan, dan
prosedur pemberian kuasa dengan berpedoman pada butir C.1.l.3) dan butir C.2.j.3). c.
Perubahan kuasa berlaku efektif paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap dan spesimen
tanda
tangan
telah
dipenuhi
kelengkapannya. d.
Surat
permohonan
perubahan
surat
kuasa
sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada: 1)
Penyelenggara ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a, untuk pejabat penerima kuasa yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; dan
2)
KPwDN yang mewilayahi, untuk pejabat penerima kuasa yang berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
e.
Penyelenggara
memberikan
persetujuan
atau
penolakan perubahan kuasa kepada Peserta melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterima oleh Penyelenggara secara lengkap. f. Dalam ...
49
f.
Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan perubahan kuasa maka: 1)
Penyelenggara
menyampaikan
pemberitahuan
mengenai
surat persetujuan
permohonan perubahan kuasa dan pembuatan spesimen tanda tangan pejabat penerima kuasa; 2)
spesimen tanda tangan berlaku efektif sejak persetujuan dari Penyelenggara mengenai tanggal efektif berlakunya spesimen tanda tangan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pembuatan spesimen tanda tangan;
3)
spesimen tanda tangan bagi pejabat penerima kuasa
yang
sudah
dicabut
kewenangannya
dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal surat persetujuan perubahan kuasa pejabat dari Penyelenggara. g.
Dalam
hal
Peserta,
Penyelenggara
Penyelenggara
pemberitahuan
menolak
permohonan
menyampaikan
penolakan
yang
disertai
surat dengan
keterangan mengenai alasan penolakan. h.
Dalam hal Peserta tidak memberitahukan perubahan kewenangan pejabat atau petugas penerima kuasa kepada
Penyelenggara
maka
data
yang
telah
ditatausahakan di Penyelenggara dianggap masih berlaku. 11. Perubahan Keikutsertaan Peserta dalam Layanan Kliring Warkat Debit di Wilayah Kliring Dalam
hal
Peserta
menambah
atau
menghentikan
keikutsertaan Peserta dalam Layanan Kliring Warkat Debit di suatu Wilayah Kliring berlaku ketentuan sebagai berikut: a.
Peserta mengajukan surat permohonan penambahan atau
penghentian
keikutsertaan
Peserta
dalam
Layanan Kliring Warkat Debit di suatu Wilayah Kliring beserta tanggal efektif penambahan atau penghentian keikutsertaan ...
50
keikutsertaan Peserta kepada Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi. b.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang
telah
memiliki
Penyelenggara
spesimen
dengan
tanda
tangan
menggunakan
di
format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.26. c.
Penyelenggara
memberikan
persetujuan
atau
penolakan melalui surat yang dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan paling lama
14
(empat
belas)
hari
kerja
sejak
surat
permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterima oleh Penyelenggara. d.
Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, surat
persetujuan
dari
Penyelenggara
memuat
informasi mengenai persetujuan penambahan atau penghentian keikutsertaan Peserta di Wilayah Kliring dan tanggal efektif perubahan kepesertaan dengan tembusan kepada Koordinator PWD terkait. e.
Dalam rangka penambahan keikutsertaan Peserta dalam Layanan Kliring Warkat Debit di suatu Wilayah Kliring, Peserta harus menunjuk Perwakilan Peserta dan mengajukan permohonan pendaftaran Perwakilan Peserta dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir XII.C.1. 1)
Penyelenggara atau
memberitahukan
penghentian
keikutsertaan
penambahan Peserta
di
Wilayah Kliring kepada: a)
seluruh
Peserta
melalui
administrative
message atau sarana lainnya; dan b)
Koordinator PWD yang di wilayah kerjanya terdapat
penambahan
Perwakilan
Peserta,
atau
melalui
penghentian surat
atau
sarana lainnya. f. Dalam ...
51
f.
Dalam
hal
Peserta,
Penyelenggara
menolak
Penyelenggara
pemberitahuan
permohonan
menyampaikan
penolakan
yang
disertai
surat dengan
keterangan mengenai alasan penolakan. 12. Perbedaan Spesimen Tanda Tangan Dalam hal terdapat perbedaan antara tanda tangan yang tercantum pada identitas diri dengan spesimen tanda tangan
pejabat
atau
ditatausahakan
di
petugas Peserta
penerima maka
kuasa
Peserta
yang harus
menyampaikan surat pernyataan mengenai perbedaan tanda tangan dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.27. Dalam hal Peserta merupakan peserta Sistem BI-RTGS dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 12 yang perlu disampaikan dalam SKNBI sama dengan dokumen pendukung yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai penyelenggara Sistem BI-RTGS maka dokumen pendukung untuk perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 11 dapat tidak disampaikan kepada Penyelenggara. F.
Status Kepesertaan dan Perubahannya 1.
Status Kepesertaan Dalam penyelenggaraan SKNBI, berlaku 4 (empat) jenis status kepesertaan yaitu: a.
Aktif Peserta dengan status aktif dapat melakukan seluruh fungsi dalam SKNBI sesuai jenis kepesertaan yang bersangkutan.
b.
Ditangguhkan Peserta dengan status ditangguhkan dapat melakukan berbagai
fungsi
kegiatan
dalam
SKNBI,
namun
kegiatannya dibatasi sebagai berikut: 1)
untuk Layanan Kliring Transfer Dana, Peserta tidak dapat mengirim DKE Transfer Dana;
2)
untuk Layanan Kliring Warkat Debit, Peserta tidak dapat mengirimkan dan menerima DKE Warkat Debit; 3) untuk ...
52
3)
untuk Layanan Pembayaran Reguler, Peserta tidak
dapat
mengirim
DKE
Pembayaran;
dan/atau 4)
untuk Layanan Penagihan Reguler, Peserta tidak dapat mengirim dan menerima DKE Penagihan.
c.
Dibekukan Peserta
dengan
status
dibekukan
tidak
dapat
melakukan seluruh kegiatan dalam layanan SKNBI namun tetap memiliki hak akses terhadap informasi terkait SKNBI. d.
Ditutup Peserta dengan status ditutup dihentikan secara tetap kepesertaannya
dalam
SKNBI
dan
tidak
dapat
diaktifkan kembali sebagai Peserta. 2.
Perubahan Status Kepesertaan a.
Perubahan status kepesertaan diatur sebagai berikut: 1)
Perubahan status kepesertaan dapat ditetapkan dari: a)
aktif menjadi ditangguhkan atau sebaliknya;
b)
aktif menjadi dibekukan atau sebaliknya;
c)
ditangguhkan
menjadi
dibekukan
atau
sebaliknya;
2)
d)
aktif menjadi ditutup;
e)
ditangguhkan menjadi ditutup; atau
f)
dibekukan menjadi ditutup.
Perubahan
status
kepesertaan
sebagaimana
dimaksud dalam angka 1), disebabkan hal-hal sebagai berikut: a)
dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi administratif oleh Penyelenggara;
b)
dilakukan karena adanya perubahan status kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS;
c)
dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari
pihak
pengawasan
yang
berwenang
terhadap
melakukan
kegiatan
Peserta, antara ...
53
antara lain Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas
makroprudensial
dan
sistem
pembayaran dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengawas mikroprudensial; dan/atau d)
dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Peserta yang bersangkutan.
3)
Perubahan
status
kepesertaan
sebagaimana
dimaksud dalam angka 1) dapat dilakukan: a)
pada jam layanan SKNBI; atau
b)
berdasarkan tanggal efektif perubahan status yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
4)
Penyelenggara
menginformasikan
perubahan
status kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) kepada: a)
Peserta yang bersangkutan melalui surat yang dapat didahului dengan faksimile;
b)
seluruh
Peserta
melalui
administrative
message atau sarana lainnya; dan c)
Koordinator PWD yang di wilayah kerjanya terdapat Perwakilan Peserta melalui surat atau sarana lainnya.
5)
Informasi
perubahan
berdasarkan
tanggal
status efektif
kepesertan sebagaimana
dimaksud dalam butir 3)b) diberitahukan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 4) paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan status kepesertaan. 6)
Perubahan status kepesertaan dalam rangka pengenaan
sanksi
administratif
Penyelenggara
sebagaimana
dimaksud
oleh dalam
butir 2)a) dapat berupa: a)
aktif menjadi ditangguhkan atau sebaliknya;
b)
aktif menjadi dibekukan atau sebaliknya;
c)
ditangguhkan
menjadi
dibekukan
atau
sebaliknya; d) aktif ...
54
7)
d)
aktif menjadi ditutup;
e)
ditangguhkan menjadi ditutup; atau
f)
dibekukan menjadi ditutup.
Perubahan status kepesertaan karena adanya perubahan status kepesertaan dalam Sistem BIRTGS sebagaimana dimaksud dalam butir 2)b) dapat berupa:
8)
a)
aktif menjadi dibekukan atau sebaliknya;
b)
aktif menjadi ditutup; atau
c)
dibekukan menjadi ditutup.
Perubahan status kepesertaan atas permintaan pihak yang berwenang melakukan pengawasan kegiatan Peserta sebagaimana dimaksud dalam butir 2)c) dapat berupa: a)
aktif menjadi dibekukan atau sebaliknya; atau
b) 9)
aktif menjadi ditutup.
Perubahan status kepesertaan atas permintaan dari Peserta sebagaimana dimaksud dalam butir 2)d), hanya berupa perubahan status kepesertaan dari aktif menjadi ditutup.
10) Dalam
hal
kepesertaan
dilakukan menjadi
menyelesaikan
perubahan
ditutup,
seluruh
status
Peserta
kewajiban
harus dalam
penyelenggaraan SKNBI. 11) Dalam
hal
perubahan
status
kepesertaan
sebagaimana dimaksud dalam angka 1) terjadi pada PLU yang berfungsi sebagai Bank Pembayar dan/atau Bank Penerus, maka: a)
PLA harus menunjuk PLU lainnya sebagai Bank Pembayar pengganti; dan
b)
PTL harus menunjuk PLU lainnya sebagai Bank Penerus pengganti.
12) Penunjukan Bank Pembayar dan Bank Penerus sebagaimana
dimaksud
dalam
angka
11)
mengacu pada ketentuan dalam butir E.8 dan butir E.9. b. Prosedur ...
55
b.
Prosedur perubahan status kepesertaan diatur sebagai berikut: 1)
Perubahan status kepesertaan karena pengenaan sanksi oleh Penyelenggara a)
Perubahan
status
kepesertaan
karena
pengenaan sanksi oleh Penyelenggara dapat ditetapkan oleh Penyelenggara berdasarkan hasil
pemantauan
kepatuhan
Peserta
terhadap ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal. b)
Penyelenggara
dapat
mengubah
kembali
status kepesertaan dari: (1)
ditangguhkan menjadi aktif;
(2)
dibekukan menjadi aktif; atau
(3)
dibekukan menjadi ditangguhkan,
setelah melakukan evaluasi atas perbaikan yang dilakukan oleh Peserta dalam rangka pemenuhan
kepatuhan
Peserta
terhadap
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal. c)
Penyelenggara menginformasikan perubahan status
kepesertaan
SKNBI
sebagaimana
dimaksud dalam huruf b) dengan mengacu pada
ketentuan
sebagaimana
dimaksud
dalam butir a.4) dan butir a.5). 2)
Perubahan
status
kepesertaan
dalam
penyelenggaraan Sistem BI-RTGS a)
Penyelenggara dapat menetapkan perubahan status kepesertaan di SKNBI berdasarkan perubahan status kepesertaan di Sistem BIRTGS.
b)
Penyelenggara menginformasikan perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ...
56
dalam
huruf
ketentuan
a)
dengan
sebagaimana
mengacu dimaksud
pada dalam
butir a.4) dan butir a.5). 3)
Perubahan status kepesertaan atas permintaan pihak yang berwenang melakukan pengawasan kegiatan Peserta a)
Otoritas
atau
melakukan
lembaga
pengawasan
menyampaikan perubahan
yang
berwenang
kegiatan
surat
status
Peserta
permohonan
kepesertaan
kepada
Gubernur Bank Indonesia dengan tembusan kepada Penyelenggara. b)
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) memuat antara lain hal-hal sebagai berikut: (1)
nama Peserta dan perubahan status kepesertaan yang diminta;
(2)
alasan perubahan status kepesertaan; dan
(3)
tanggal
efektif
perubahan
status
kepesertaan. c)
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) disertai dengan dokumen pendukung yang menjadi dasar penetapan perubahan status Peserta.
d)
Dalam
hal
dimaksud
permohonan dalam
huruf
sebagaimana a)
disetujui,
Penyelenggara memberitahukan perubahan status kepesertaan kepada: (1)
otoritas atau lembaga yang mengajukan permohonan
perubahan
status
kepesertaan; dan (2)
pihak
sebagaimana
dimaksud
dalam
butir a.4).
e) Informasi ...
57
e)
Informasi
perubahan
sebagaimana
status
dimaksud
kepesertan
dalam
huruf
d)
diberitahukan paling lambat 1 (satu) hari kerja
sebelum
tanggal
efektif
perubahan
status kepesertaan. 4)
Perubahan status kepesertaan atas permintaan Peserta a)
Perubahan
status
kepesertaan
menjadi
ditutup karena pengunduran diri sebagai Peserta atau karena self-liquidation (1)
Peserta mengajukan surat permohonan penutupan sebagai Peserta dilengkapi dengan dokumen yang mendasari.
(2)
Surat
permohonan
dimaksud memuat
sebagaimana
dalam
angka
(1)
harus
tanggal
efektif
penutupan
kepesertaan dan alasan pengunduran diri
dengan
mengacu
pada
format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.28. (3)
Surat
permohonan
dimaksud
dalam
ditandatangani memiliki
angka
oleh
spesimen
sebagaimana Pimpinan
tanda
(1) yang
tangan
di
Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: (a)
surat
disampaikan
Penyelenggara
kepada
ke
alamat
sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a; atau (b)
bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah
kerja
KPwDN,
surat
permohonan disampaikan kepada Penyelenggara
dengan
tembusan
kepada KPwDN yang mewilayahi. (4) Berdasarkan ...
58
(4)
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud
dalam
Penyelenggara
angka
menyetujui
(1), dan
mengubah status kepesertaan menjadi ditutup setelah: (a)
dokumen
sebagaimana
dimaksud
dalam angka (1) telah diterima oleh Penyelenggara; dan (b)
Peserta
memenuhi
ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam butir a.10), butir a.11) dan butir a.12). (5)
Penyelenggara perubahan
menginformasikan status
kepesertaan
sebagaimana dimaksud dalam angka (4) dengan
mengacu
pada
ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam butir a.4) dan butir a.5). b)
Perubahan
status
kepesertaan
karena
penggabungan usaha (1)
Setiap Peserta yang menggabungkan diri mengajukan
surat
permohonan
penutupan kepesertaan, paling kurang memuat: (a)
persetujuan
dari
lembaga
yang
berwenang; (b)
rencana
waktu
penggabungan
pelaksanaan
secara
operasional
dalam SKNBI; (c)
hak
dan
kepesertaan dialihkan
kewajiban SKNBI dari
yang
Peserta
terkait akan yang
menggabungkan diri kepada Peserta yang
menerima
terhitung
penggabungan,
sejak
tanggal
penggabungan secara hukum; dan (d) spesiman ...
59
(d)
spesimen tanda tangan Pimpinan atau
pejabat
dari
menggabungkan dicabut
Peserta
yang
yang
akan
diri
terhitung
sejak
tanggal
penggabungan secara hukum, dengan
menggunakan
format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.28. (2)
Surat
permohonan
sebagaimana
dimaksud dalam angka (1) dilengkapi fotokopi
surat
persetujuan
penggabungan yang telah dilegalisasi oleh pejabat atau pihak yang berwenang atau
dinyatakan
sesuai
asli
oleh
Pimpinan. (3)
Peserta yang menerima penggabungan mengajukan
surat
permohonan
penggabungan dalam SKNBI yang paling kurang memuat informasi mengenai: (a)
persetujuan
penggabungan
dari
lembaga yang berwenang terkait; (b)
Peserta
yang
penggabungan
menerima
dan
Peserta
yang
menggabungkan diri; (c)
rencana waktu pelaksanaan: i.
pengalihan operasional dalam penyelenggaraan
SKNBI
dari
Peserta yang menggabungkan diri
kepada
Peserta
yang
menerima penggabungan; dan ii.
penghentian kepesertaan dalam SKNBI
dari
Peserta
yang
menggabungkan diri; (d)
hak dan kewajiban Peserta yang menggabungkan dialihkan
diri
kepada
yang
akan
Peserta yang menerima ...
60
menerima penggabungan terhitung sejak tanggal penggabungan secara hukum; dan (e)
pengumuman penggabungan dalam surat
kabar
harian
berskala
nasional, dengan
menggunakan
format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.29. (4)
Surat
permohonan
sebagaimana
dimaksud dalam angka (3) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: (a)
surat
pernyataan
yang
memuat
paling kurang: i.
pengambilalihan kewajiban
hak
dan
Peserta
yang
menggabungkan diri terhitung sejak
tanggal
penggabungan
secara hukum; ii.
pemberlakuan spesimen tanda tangan
untuk
Peserta
yang
menerima penggabungan dan penegasan tanda
status
tangan
spesimen
Peserta
yang
menggabungkan diri; dan iii.
pengambilalihan wewenang dan tanggung
jawab
operasional
Peserta yang menggabungkan diri
terhitung
sejak
tanggal
penggabungan secara hukum sampai
dengan
pelaksanaan secara
tanggal
penggabungan
operasional
dalam
SKNBI, dengan
menggunakan
sebagaimana
dimaksud
format dalam
Lampiran I.30. (b) fotokopi ...
61
(b)
fotokopi
dokumen
dilegalisasi
oleh
yang
telah
pejabat
yang
berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh Pimpinan berupa: i.
akta penggabungan;
ii.
akta
perubahan
anggaran
dasar Peserta yang menerima penggabungan; iii.
izin penggabungan dari otoritas atau lembaga yang berwenang;
iv.
surat persetujuan perubahan anggaran
dasar
dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau dokumen pendaftaran
akta
penggabungan perubahan
dan
akta
anggaran
dasar
dalam daftar perusahaan; dan v.
pengumuman
penggabungan
yang dimuat dalam surat kabar harian berskala nasional. (5)
Surat
sebagaimana
dimaksud
dalam
angka (1), angka (3), dan butir (4)(a) ditandatangani memiliki
oleh
spesimen
Pimpinan tanda
yang
tangan
di
Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: (a)
surat
disampaikan
Penyelenggara
ke
kepada alamat
sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan (b)
bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah
kerja
KPwDN,
surat
disampaikan kepada Penyelenggara dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi. (6) Penyelenggara ...
62
(6)
Penyelenggara memberitahukan kepada Peserta yang menerima penggabungan melalui surat mengenai telah disetujuinya waktu pelaksanaan penggabungan secara operasional dalam SKNBI beserta hal-hal yang harus dilakukan oleh Peserta yang bersangkutan,
setelah
dokumen
sebagaimana dimaksud dalam angka (1), angka (2), angka (3), dan angka (4) diterima secara lengkap. (7)
Penyelenggara
memberitahukan
persetujuan pelaksanaan penggabungan secara operasional dalam SKNBI dan penutupan Peserta
kepesertaan
yang
kepada
SKNBI
dari
menggabungkan
diri
seluruh
administrative
Peserta
message
melalui
atau
sarana
lainnya. (8)
Status kepesertaan SKNBI dari Peserta yang
menggabungkan
diri
efektif
berubah menjadi ditutup pada tanggal pelaksanaan
penggabungan
secara
operasional dalam SKNBI. (9)
Penyelenggara
menginformasikan
penutupan kepesertaan SKNBI dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir a.4) dan butir a.5). c)
Perubahan
status
kepesertaan
karena
peleburan usaha (1)
Calon Peserta yang merupakan hasil peleburan
dalam
permohonan mengikuti kepesertaan
SKNBI
menjadi
mengajukan
Peserta
ketentuan sebagaimana
dengan umum
dimaksud
dalam huruf A, persyaratan menjadi Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf ...
63
huruf B, dan prosedur menjadi Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf C. (2)
Calon Peserta yang merupakan hasil peleburan
menyampaikan
surat
permohonan peleburan dalam SKNBI yang memuat paling kurang: (a)
persetujuan peleburan dari lembaga yang berwenang;
(b)
Peserta
yang
peleburan
merupakan
dan
hasil
Peserta
yang
meleburkan diri; (c)
rencana waktu pelaksanaan: i.
pengalihan operasional dalam penyelenggaraan
SKNBI
dari
Peserta yang meleburkan diri kepada
calon
Peserta
hasil
peleburan; dan ii.
penghentian
Peserta
yang
meleburkan
diri
dari
kepesertaan dalam SKNBI; (d)
hak dan kewajiban Peserta yang akan dialihkan dari Peserta yang meleburkan
diri
kepada
calon
Peserta hasil peleburan terhitung sejak
tanggal
peleburan
secara
peleburan
dalam
hukum; dan (e)
pengumuman surat
kabar
harian
berskala
nasional, dengan
menggunakan
format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.29. (3)
Surat
permohonan
sebagaimana
dimaksud dalam angka (2) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: (a)
surat
pernyataan
yang
memuat
informasi paling kurang: i. hak ...
64
i.
hak yang
dan
kewajiban
dialihkan
Peserta
dari
Peserta
yang meleburkan diri kepada calon Peserta hasil peleburan, terhitung
sejak
tanggal
peleburan secara hukum; ii.
spesimen tanda tangan untuk Peserta
hasil
penegasan tanda
peleburan
status
tangan
dan
spesimen
Peserta
yang
meleburkan diri; dan iii.
wewenang dan tanggung jawab operasional yang dialihkan dari Peserta yang meleburkan diri kepada Peserta hasil peleburan, terhitung
sejak
tanggal
peleburan
secara
hukum
sampai
dengan
tanggal
pelaksanaan peleburan secara operasional, dengan
menggunakan
sebagaimana
format
dimaksud
dalam
Lampiran I.29. (b)
fotokopi
dokumen
yang
telah
dilegalisasi oleh pejabat atau pihak yang berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh Pimpinan calon Peserta berupa: i.
akta peleburan;
ii.
akta
pendirian
Peserta
yang
merupakan hasil peleburan; iii.
persetujuan otoritas
peleburan
dari
lembaga
yang
atau
berwenang; iv.
surat pengesahan badan hukum perseroan
dari
Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia atas ...
65
atas akta pendirian Peserta yang merupakan hasil peleburan; dan v.
pengumuman
penggabungan
yang dimuat dalam surat kabar harian berskala nasional. (4)
Setiap Peserta yang meleburkan diri mengajukan
surat
permohonan
penutupan kepesertaan yang memuat paling kurang: (a)
persetujuan peleburan dari otoritas atau lembaga yang berwenang;
(b)
waktu
pelaksanaan
peleburan
secara operasional dalam SKNBI; (c)
pengalihan terkait
hak
dan
kepesertaan
Peserta
yang
kewajiban
SKNBI
dari
meleburkan
diri
kepada Peserta yang merupakan hasil
peleburan,
terhitung
sejak
tanggal peleburan secara hukum; dan (d)
permohonan penutupan kepesertaan SKNBI dari Peserta yang meleburkan diri;
(e)
pencabutan spesimen tanda tangan Pimpinan dan pejabat dari Peserta yang
meleburkan
sejak
tanggal
diri
terhitung
peleburan
secara
hukum. dengan
menggunakan
format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.28. (5)
Surat
permohonan
sebagaimana
dimaksud dalam angka (4) dilengkapi fotokopi surat persetujuan peleburan yang telah dilegalisasi oleh pejabat atau pihak yang berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh Pimpinan calon Peserta. (6) Surat ...
66
(6)
Surat
sebagaimana
dimaksud
dalam
angka (2), butir (3)(a), dan angka (4) ditandatangani Peserta
oleh
dengan
Pimpinan
ketentuan
calon sebagai
berikut: (a)
surat
disampaikan
Penyelenggara
kepada
ke
alamat
sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan (b)
bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah
kerja
KPwDN,
surat
disampaikan kepada Penyelenggara dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi. (7)
Penyelenggara memberitahukan kepada Peserta yang merupakan hasil peleburan melalui
surat
disetujuinya peleburan SKNBI
mengenai waktu
secara
beserta
dilakukan
pelaksanaan
operasional
hal-hal
oleh
bersangkutan,
telah dalam
yang
harus
Peserta setelah
yang dokumen
sebagaimana dimaksud dalam angka (2), angka (3), angka (4), dan angka (5) diterima secara lengkap. (8)
Penyelenggara persetujuan
memberitahukan pelaksanaan
peleburan
secara operasional dalam SKNBI dan penutupan
kepesertaan
SKNBI
dari
Peserta yang meleburkan diri kepada seluruh Peserta melalui administrative message atau sarana lainnya. (9)
Status kepesertaan SKNBI dari Peserta yang meleburkan diri efektif berubah menjadi
ditutup
pelaksanaan
pada
peleburan
tanggal secara
operasional dalam SKNBI. (10) Penyelenggara ...
67
(10) Penyelenggara
menginformasikan
penutupan kepesertaan SKNBI dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir a.4) dan butir a.5). d)
Perubahan status kepesertaan SKNBI karena pemisahan usaha (1)
Perubahan kepesertaan SKNBI karena pemisahan dilakukan dalam hal terdapat Peserta berupa Unit Usaha Syariah yang melakukan berupa
pemisahan
bank
dari
umum
Peserta
konvensional
sebagai induk yang dilakukan dengan cara mendirikan Bank Umum Syariah baru
atau
mengalihkan
hak
dan
kewajiban Unit Usaha Syariah kepada Bank Umum Syariah yang telah ada. (2)
Perubahan kepesertaan SKNBI karena pemisahan dengan cara mendirikan Bank Umum Syariah baru mengikuti prosedur perubahan status
kepesertaan karena
peleburan sebagaimana dimaksud dalam huruf c). (3)
Perubahan kepesertaan SKNBI
karena
pemisahan dengan cara mengalihkan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah kepada Bank Umum Syariah yang telah ada
dilakukan
dengan
prosedur
penggabungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b). Dalam hal Peserta merupakan peserta Sistem BI-RTGS dan dokumen pendukung untuk perubahan status kepesertaan SKNBI
karena
pengunduran
diri,
self
liquidation,
penggabungan, peleburan, atau pemisahan sebagaimana dimaksud ...
68
dimaksud dalam huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d) telah disampaikan kepada penyelenggara Sistem BI-RTGS, Peserta tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung dimaksud kepada Penyelenggara. 3.
Dampak Perubahan Status Kepesertaan dalam Operasional SKNBI Dalam hal terdapat perubahan status kepesertaan dari aktif menjadi ditangguhkan atau ditangguhkan menjadi dibekukan yang ditetapkan pada jam operasional, berlaku ketentuan sebagai berikut: a.
Untuk Layanan Transfer Dana dan/atau Layanan Pembayaran Reguler 1)
DKE Transfer Dana dan/atau DKE Pembayaran yang telah diterima sebelum perubahan status kepesertaan tetap diteruskan dan diperhitungkan sepanjang didukung dengan dana yang cukup.
2)
Dalam hal dana yang dimiliki Peserta tidak cukup untuk memenuhi kewajiban Peserta maka Peserta harus
menyelesaikan
dan/atau
DKE
DKE
Transfer
Pembayaran
yang
Dana tidak
diperhitungkan oleh Penyelenggara (unconfirmed DKE Transfer Dana dan/atau DKE Pembayaran). b.
Untuk
Layanan
Kliring
Warkat
Debit
dan/atau
Layanan Penagihan Reguler 1)
DKE Warkat Debit dan/atau DKE Penagihan yang telah
diterima
kepesertaan,
sebelum
perubahan
tetap
diteruskan
status dan
diperhitungkan sepanjang didukung dengan dana yang cukup. 2)
Dalam hal dana yang dimiliki Peserta tidak mencukupi maka Peserta harus menyelesaikan DKE Warkat Debit dan/atau DKE Penagihan yang tidak
diperhitungkan
oleh
Penyelenggara
(unconfirmed DKE Warkat Debit dan/atau DKE Penagihan). 3) Dalam ...
69
3)
Dalam hal DKE Warkat Debit dan/atau DKE Penagihan telah diterima oleh Penyelenggara dan telah
diteruskan
namun
tidak
kepada dapat
Penyelenggara
Peserta
penerima,
diperhitungkan
akibat
perubahan
oleh status
kepesertaan maka penyelesaian perhitungan DKE Warkat
Debit
dan/atau
DKE
Penagihan
diselesaikan antar Peserta. 4)
Penerusan dana atas DKE Warkat Debit yang tidak
diperhitungkan
oleh
Penyelenggara
sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dan angka
3),
mengacu
pada
ketentuan
Bank
Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan nasabah dalam pelaksanaan transfer dana dan kliring berjadwal melalui SKNBI. c.
Untuk PLU yang berfungsi sebagai Bank Penerus dan/atau
Bank
Pembayar
maka
PLU
yang
bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PLA dan PTL mengenai perubahan status PLU sesegera mungkin dan menyelesaikan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. G.
Tindak
Lanjut
Administrasi
Kepesertaan
SKNBI
oleh
Koordinator PWD Dalam
hal
kepesertaan
terdapat SKNBI
Peserta yang
baru
atau
berdampak
perubahan
pada
data
administrasi
kepesertaan dalam kegiatan pertukaran Warkat Debit maka Koordinator PWD melakukan hal-hal sebagai berikut: 1.
memberitahukan secara tertulis kepada Perwakilan Peserta di Wilayah Kliring mengenai: a.
perubahan data kepesertaan SKNBI berikut tanggal efektif yang ditetapkan oleh Penyelenggara; dan/atau
b. 2.
penambahan Perwakilan Peserta;
menyiapkan TPPK dengan contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.2; dan
3.
melakukan
pengkinian
data
kepesertaan
pertukaran
Warkat Debit. H. Kewajiban ...
70
H.
Kewajiban Peserta Dalam penyelenggaraan SKNBI, Peserta wajib: 1.
Menjaga kelancaran dan keamanan penggunaan SKNBI. Dalam
rangka
menjaga
kelancaran
dan
keamanan
penggunaan SKNBI, Peserta melakukan hal-hal sebagai berikut: a.
Menyusun Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT) yang mendukung sistem kontrol internal yang baik dalam pelaksanaan operasional SKNBI, termasuk prosedur pengamanan
penggunaan
SKNBI
di
lingkungan
internal Peserta, dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT) merupakan aturan tertulis yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal Peserta dan berlaku sebagai pedoman operasional SKNBI di Peserta.
2)
Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT) wajib dibuat paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif kepesertaan SKNBI dan harus dievaluasi oleh satuan kerja audit internal Peserta.
3)
Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT) wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal dan ketentuan yang ditetapkan oleh
asosiasi
sistem
pembayaran
terkait
penyelenggaraan SKNBI. 4)
Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT) paling kurang memuat materi sebagai berikut: a)
pendahuluan;
b)
organisasi operasional SKNBI;
c)
ketentuan dan prosedur operasional SKNBI;
d)
pengawasan operasional SKNBI;
e)
penanganan
Keadaan
Tidak
Normal
dan/atau Keadaan Darurat; dan f)
perlindungan nasabah. Rincian ...
71
Rincian cakupan minimum materi Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT) diatur dalam “Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT)
SKNBI”
sebagaimana
dimaksud
dalam
Lampiran II.3. 5)
Dalam hal terjadi perubahan materi Kebijakan dan
Prosedur
Tertulis
(KPT)
sebagaimana
dimaksud dalam angka 4), perubahan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan/atau ketentuan yang dikeluarkan oleh asosiasi sistem pembayaran
yang
berdampak
pada
materi
Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT), Peserta harus melakukan pengkinian terhadap Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT). 6)
Pengkinian terhadap Kebijakan dan Prosedur Tertulis
(KPT)
sebagaimana
dimaksud
dalam
angka 5) wajib dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak terjadinya perubahan materi Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT), ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dan/atau
ketentuan
yang
dikeluarkan
oleh
asosiasi sistem pembayaran. b.
Melakukan pemeriksaan internal terhadap operasional SKNBI dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Pemeriksaan
internal
bertujuan
memastikan
pengendalian intern telah dilaksanakan sesuai ketentuan
untuk
menjamin
keamanan
dan
kelancaran operasional SKNBI yang dilakukan oleh Peserta. 2)
Pemeriksaan internal dilakukan oleh satuan kerja audit internal Peserta paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
3)
Pelaksanaan pemeriksaan internal paling kurang mencakup
ruang
kepatuhan
Peserta
lingkup
materi
terhadap
penilaian
hal-hal
yang
disampaikan oleh Penyelenggara. c. Melakukan ...
72
c.
Melakukan security audit, dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Security
audit
bertujuan
untuk
memastikan
keamanan dan keandalan teknologi informasi internal Peserta, hubungan (interface) antara SPK dengan sistem internal Peserta serta kondisi lingkungan Peserta dalam melakukan kegiatan operasional. 2)
Security audit dilakukan: a)
paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun terhitung sejak menjadi Peserta; atau
b)
paling lama 6 (enam) bulan sejak perubahan sistem teknologi informasi internal Peserta yang
dapat
mempengaruhi
kelancaran
operasional SKNBI di Peserta. 3)
Security
audit
dapat
dilakukan
oleh
auditor
internal Peserta maupun auditor eksternal. 4)
Security audit paling kurang mencakup ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.4.
d.
Menyusun teknologi
kebijakan informasi
dan
prosedur
terkait
dengan
penggunaan SKNBI
dan
melakukan pengkinian dalam hal terdapat perubahan kebijakan
teknologi
informasi
dan
prosedur
penggunaan teknologi informasi, paling lama 6 (enam) bulan sejak perubahan kebijakan teknologi informasi dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai
manajemen
risiko
dalam
penggunaan
teknologi informasi. e.
Memiliki pedoman Business Continuity Plan (BCP) dan Disaster
Recovery
Plan
(DRP)
dengan
ketentuan
sebagai berikut: 1)
Pedoman Business Continuity Plan (BCP) atau Disaster Recovery Plan (DRP) memuat prosedur yang dilakukan oleh Peserta dalam hal terjadi Keadaan
Tidak
Normal
dan/atau
Keadaan Darurat ...
73
Darurat atau upaya lainnya yang perlu dilakukan dalam
hal
sistem
cadangan
tidak
dapat
digunakan, untuk memastikan bahwa operasional SKNBI di Peserta tetap dapat dilakukan. 2)
Pedoman
Business
Continuity
Plan
(BCP)
sebagaimana dimaksud dalam angka 1) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut: a)
unit kerja penanggung jawab;
b)
mekanisme koordinasi apabila penanggung jawab terdiri dari beberapa unit;
c)
langkah-langkah
bisnis
yang
dilakukan
untuk menjamin kegiatan operasional SKNBI tetap berjalan; d)
mekanisme
pengujian
prosedur
Business
Continuity Plan (BCP); e)
mekanisme pelaporan dan monitoring; dan
f)
petugas operasional (termasuk data nomor telepon yang dapat dihubungi).
3)
Pedoman
Disaster
Recovery
Plan
(DRP)
sebagaimana dimaksud dalam angka 1) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut: a)
unit kerja penanggung jawab;
b)
mekanisme koordinasi apabila penanggung jawab terdiri dari beberapa unit;
c)
prosedur penyiapan infrastruktur cadangan untuk menjamin kegiatan operasional SKNBI tetap berjalan;
d)
mekanisme pelaporan dan monitoring; dan
e)
petugas operasional (termasuk data nomor telepon yang dapat dihubungi).
f.
Menggunakan aplikasi SPK sesuai dengan buku pedoman penggunaan aplikasi SPK.
g.
Menjamin SPK utama dan SPK cadangan berfungsi dengan baik. Untuk menjamin SPK utama dan SPK cadangan berfungsi dengan baik, Peserta melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Memastikan ...
74
1)
Memastikan petugas yang menangani SKNBI memahami SKNBI
sistem
yang
dan
telah
prosedur
ditetapkan
operasional baik
oleh
Penyelenggara maupun internal Peserta, antara lain melalui pelatihan secara berkala. 2)
Mengatur dan menetapkan user dan kewenangan user yang melakukan operasional SKNBI dengan ketentuan sebagai berikut: a)
pengaturan
kewenangan
user
dengan
memperhatikan rentang kendali (span of control)
untuk
meminimalisasi
kesalahan
manusia (human error) dan penyalahgunaan wewenang; b)
pembuatan sampai dengan pengiriman DKE dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan petugas;
c)
pengaturan petugas pengganti untuk user sesuai dengan perannya masing-masing;
d)
penetapan dan penatausahaan data user yang mengelola Soft Token sesuai ketentuan internal Peserta; dan
e)
memastikan
keamanan
penggunaan
dan
penyimpanan Soft Token sesuai ketentuan internal Peserta. 3)
Melakukan pemeliharaan data dengan ketentuan sebagai berikut: a)
Data yang disimpan dalam media elektronik harus mendapat pengamanan yang memadai dan
terjaga
kerahasiaannya,
antara
lain
terlindung dari akses petugas yang tidak berhak. b)
Data sebagaimana dimaksud dalam huruf a) antara lain meliputi data transaksi, aplikasi SPK yang diberikan oleh Penyelenggara, Soft Token, dan/atau ketentuan dan prosedur yang diberikan oleh Penyelenggara. c) Data ...
75
c)
Data sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dicadangkan dan disimpan dalam media elektronik.
d)
Peserta harus memastikan bahwa data yang tersimpan
dalam
media
elektronik
sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan cadangannya sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak rusak antara lain dengan cara melakukan pemeliharaan atau pengecekan secara berkala. e)
Seluruh data yang tersimpan dalam media elektronik huruf
a)
sebagaimana dan
dimaksud
cadangannya
dalam
sebagaimana
dimaksud dalam huruf c) didokumentasikan dengan baik. 4)
Menyediakan dan mengelola sistem cadangan untuk
SKNBI
di
Peserta
dengan
ketentuan
sebagai berikut: a)
Peserta menyediakan: (1)
SPK cadangan di lokasi cadangan (back up site) Peserta; dan
(2)
JKD cadangan dari lokasi cadangan (back up site) Peserta ke Penyelenggara,
sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Penyelenggara. b)
Biaya
penyediaan
dan
penggunaan
infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam butir a)(2) menjadi beban Peserta. c)
Pemilihan jenis dan lokasi SPK cadangan serta jenis JKD cadangan diserahkan kepada Peserta.
d)
Pemilihan jenis dan lokasi SPK cadangan serta
jenis
dimaksud
JKD dalam
cadangan huruf
sebagaimana c)
dilakukan
berdasarkan pertimbangan antara lain: (1) volume ...
76
(1)
volume transaksi Peserta dan tingkat urgensi SKNBI bagi Peserta; dan
(2)
pengendalian internal guna memitigasi risiko operasional di Peserta.
5)
Menjamin sistem cadangan berfungsi dengan dengan baik, antara lain dengan cara sebagai berikut: a)
Peserta ikut serta dalam uji coba SKNBI yang dilaksanakan
oleh
Penyelenggara
dengan
menggunakan sistem cadangan milik Peserta paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. b)
Peserta melakukan uji coba koneksi sistem cadangan secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut: (1)
Uji
coba
koneksi
mencakup
uji
cadangan,
JKD
sistem
coba
cadangan
terhadap
cadangan,
SPK
dan/atau
data cadangan. (2)
Uji
coba
koneksi
sistem
cadangan
sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dapat dilakukan dengan menggunakan environment
production
Penyelenggara
dengan jadwal yang ditetapkan oleh Penyelenggara setelah seluruh layanan SKNBI di Penyelenggara berakhir dan pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) jam. (3)
Uji
coba
dilakukan
koneksi dengan
sistem tata
cadangan
cara
sebagai
berikut: (a)
Peserta menyampaikan permohonan uji coba koneksi sistem cadangan melalui
fasilitas
message
dan/atau
administrative sarana
lain
kepada ...
77
kepada Penyelenggara paling lambat 1
(satu)
hari
kerja
sebelum
pelaksanaan uji coba. (b)
Penyelenggara
memberitahukan
persetujuan uji coba koneksi sistem cadangan kepada Peserta melalui sarana administrative message. (c)
Peserta
menyampaikan
laporan
tertulis hasil pelaksanaan ujicoba koneksi
kepada
Penyelenggara
paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan uji coba. c)
Mengoperasikan
sistem
cadangan
untuk
kegiatan operasional SKNBI dalam kondisi normal dengan ketentuan sebagai berikut: (1)
Penggunaan kegiatan
sistem
cadangan
untuk
dalam
kondisi
operasional
normal dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. (2)
Pengoperasian sistem cadangan untuk kegiatan
operasional
dalam
kondisi
normal dapat mencakup pengoperasian SPK cadangan dan/atau JKD cadangan. (3)
Tata cara penggunaan sistem cadangan untuk
kegiatan
operasional
dalam
kondisi normal adalah sebagai berikut: (a)
Peserta
menyampaikan
surat
permohonan yang dapat didahului dengan
faksimile,
administrative
message dan/atau sarana lainnya kepada Penyelenggara paling lama 1 (satu)
hari
kerja
sebelum
menggunakan
sistem
cadangan
untuk kegiatan operasional dalam kondisi normal. (b) Penyelenggara ...
78
(b) Penyelenggara persetujuan cadangan kepada
memberitahukan penggunaan
sistem
pada
kondisi
normal
Peserta
melalui
sarana
administrative message. (c)
Peserta
menyampaikan
laporan
tertulis hasil penggunaan sistem cadangan
untuk
kegiatan
operasional dalam kondisi normal kepada Penyelenggara paling lama 1 (satu)
hari
kerja
setelah
sistem
cadangan selesai digunakan. 6)
Menjamin keamanan dan keandalan dari JKD yang digunakan untuk menghubungkan SPK dengan: a)
perangkat komputer Peserta yang digunakan untuk operasional SKNBI; dan
b)
sistem komputer internal Peserta, apabila Peserta
menghubungkan
dan/atau
SPK
cadangan
SPK
utama
dengan
sistem
komputer internal Peserta, sehingga bebas dari segala kemungkinan hal-hal yang dapat merusak SKNBI termasuk tetapi tidak terbatas
pada
pembobolan
kemungkinan
data
elektronis
pemalsuan,
(hacking),
serta
perusakan sistem dengan cara membanjiri sistem dengan data dan pesan pembayaran. 7)
Melaporkan pengembangan aplikasi internal yang terkait
dengan
SKNBI
secara
tertulis
dengan
kepada alamat
Penyelenggara sebagaimana
dimaksud dalam butir II.A.2.a paling lama 1 (satu)
bulan
sebelum
aplikasi
tersebut
diimplementasikan. 8)
Melakukan langkah preventif yang diperlukan sehingga perangkat keras berfungsi dengan baik dan ...
79
dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan dalam SKNBI dan/atau dalam kaitannya dengan SKNBI bebas dari segala jenis virus. 9)
Menjamin integritas database SKNBI yang ada pada SPK utama dan SPK cadangan termasuk data cadangan yang disimpan dalam bentuk compact disk (CD), tape, cartridge, flashdisk, dan/atau media lainnya.
10) Melakukan instalasi setiap terjadi perubahan aplikasi SPK utama dan/atau SPK cadangan sesuai
dengan
buku
pedoman
penggunaan
aplikasi SPK. 11) Menyimpan
dengan
baik
aplikasi
SPK
dan
perubahannya serta Soft Token di tempat yang aman dan bebas dari berbagai hal yang dapat merusak aplikasi SPK dan Soft Token. 12) Melakukan perpanjangan masa aktif Soft Token sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara. h.
Melakukan pengkinian data kepesertaan dalam hal terdapat perubahan data kepesertaan SKNBI.
2.
Bertanggung jawab atas kebenaran DKE dan seluruh informasi yang dikirim Peserta kepada Penyelenggara melalui SKNBI. Dalam rangka memastikan kebenaran DKE dan seluruh informasi yang dikirim kepada Penyelenggara, Peserta melakukan hal-hal sebagai berikut: a.
membuat
DKE
dan
batch
sesuai
dengan
buku
pedoman penggunaan aplikasi SPK; dan b.
mengirimkan
batch
DKE
sesuai
jadwal
yang
ditetapkan Penyelenggara. 3.
Melaksanakan perjanjian dengan Penyelenggara apabila diperlukan dalam rangka penyelenggaraan SKNBI.
4. Menginformasikan ...
80
4.
Menginformasikan biaya transaksi melalui SKNBI kepada nasabah secara transparan. Dalam rangka transparansi biaya transaksi melalui SKNBI kepada nasabah, Peserta mengumumkan secara tertulis mengenai biaya transaksi melalui SKNBI pada tempat yang mudah terlihat oleh nasabah.
5.
Memberikan data dan informasi terkait penyelenggaraan SKNBI kepada Bank Indonesia. Dalam rangka pemberian data dan informasi terkait penyelenggaraan SKNBI kepada Bank Indonesia, Peserta memberikan
data
Penyelenggara
dan
informasi
termasuk
namun
yang tidak
diminta
oleh
terbatas
pada
dokumen asli dan/atau salinan dokumen yang berupa warkat
dan/atau
data
elektronik
terkait
dengan
pelaksanaan SKNBI. 6.
Mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh asosiasi sistem pembayaran yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.
7.
Mematuhi
ketentuan
lain
terkait
operasional
penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal. Dalam
rangka
memenuhi
ketentuan
mengenai
penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal dan ketentuan terkait lainnya, berlaku ketentuan sebagai berikut: a.
Pimpinan dan/atau pejabat yang berwenang wajib melaksanakan untuk
langkah-langkah
memastikan
ketaatan
yang Peserta
diperlukan terhadap
ketentuan lainnya yang terkait dengan operasional penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal. b.
Peserta
menatausahakan
perintah
transfer
dana,
perintah transfer debit, dan hasil perhitungan SKNBI, dalam bentuk elektronik dan/atau hasil cetaknya, serta
Warkat
Debit
sesuai
dengan
ketentuan
pengarsipan yang berlaku di internal Peserta dan masa retensi sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dokumen perusahaan. I. Penggunaan ...
81
I.
Penggunaan Soft Token dalam SKNBI 1.
Prinsip Penggunaan Soft Token a.
Dalam operasional SKNBI, Peserta harus memiliki Soft Token
yang
merupakan
salah
satu
sarana
pengamanan dalam melakukan koneksi antara SPK dengan SSK. b.
Soft Token sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas: 1)
Bank Indonesia Certificate of Authentification (BICA);
c.
2)
sertifikat SSK; dan
3)
sertifikat SPK.
Sertifikat SPK sebagaimana dimaksud dalam butir b.3) memiliki masa aktif paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal efektif.
d.
Peserta dapat mengajukan penggantian Soft Token antara lain karena masa aktif sertifikat SPK telah berakhir, hilang, rusak, atau tidak dapat digunakan karena sebab apapun.
e.
Soft Token yang telah diserahkan oleh Penyelenggara kepada Peserta digunakan sesuai ketentuan internal Peserta dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta yang bersangkutan.
2.
Prosedur
Permohonan
Penggunaan
Soft
Token,
Penggantian Soft Token, dan Perpanjangan Masa Aktif Sertifikat SPK a.
Peserta
mengajukan
Penyelenggara
untuk
surat
permohonan
mendapatkan
Soft
kepada Token,
penggantian Soft Token, dan perpanjangan masa aktif sertifikat SPK, dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Untuk
mendapatkan
Soft
Token,
surat
permohonan paling kurang memuat informasi sebagai berikut: a)
nama Peserta; dan
b)
kode Peserta. 2) Untuk ...
82
2)
Untuk penggantian Soft Token, surat permohonan paling kurang memuat informasi sebagai berikut:
3)
a)
nama Peserta;
b)
kode Peserta; dan
c)
alasan penggantian.
Untuk perpanjangan masa aktif sertifikat SPK, surat
permohonan
paling
kurang
memuat
informasi sebagai berikut:
b.
a)
nama Peserta;
b)
kode Peserta; dan
c)
tanggal berakhirnya sertifikat SPK.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai dengan file certificate signing request yang disimpan dalam compact disc. Pembuatan file certificate
signing
request
mengacu
pada
buku
pedoman penggunaan aplikasi SPK. c.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.7 dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memiliki spesimen tanda tangan di
Penyelenggara
serta
disampaikan
kepada
Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Surat
permohonan
Penyelenggara
disampaikan
dengan
alamat
kepada
sebagaimana
dimaksud dalam butir II.A.2.a. 2)
Bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan kepada Penyelenggara dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.
3)
Bagi
Peserta
yang
mengajukan
permohonan
perpanjangan masa aktif sertifikat SPK, surat permohonan disampaikan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa aktif sertifikat SPK berakhir.
d. Penyelenggara ...
83
d.
Penyelenggara
memberitahukan
kepada
Peserta
melalui administrative message atau sarana lainnya untuk pengambilan Soft Token, Soft Token pengganti, atau sertifikat SPK yang telah diperpanjang masa aktifnya paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterima secara lengkap oleh Penyelenggara. e.
Peserta melakukan pengambilan Soft Token, Soft Token pengganti, atau sertifikat SPK sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara, dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja
KPBI,
pengambilan
dilakukan
di
Penyelenggara. 2)
Bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KPwDN, pengambilan dilakukan di KPwDN setempat.
f.
Peserta melakukan instalasi Soft Token, Soft Token pengganti, atau sertifikat SPK yang diperoleh dari Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke server SPK yang menghasilkan certificate signing request.
3.
Penghapusan Sertifikat SPK a.
Penghapusan sertifikat SPK dapat dilakukan atas dasar:
b.
1)
inisiatif Penyelenggara; atau
2)
permintaan Peserta.
Penghapusan
sertifikat
SPK
atas
dasar
inisiatif
Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam butir a.1) antara lain dilakukan dalam hal Peserta telah dihentikan kepesertaannya dalam penyelenggaraan SKNBI. c. Penghapusan ...
84
c.
Penghapusan sertifikat SPK atas dasar permintaan Peserta sebagaimana dimaksud dalam butir a.2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Peserta
mengajukan
penghapusan
surat
sertifikat
permohonan SPK
kepada
Penyelenggara dengan menyebutkan alasan dan tanggal
efektif
penghapusan
sertifikat
SPK
tersebut paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal efektif dimaksud. 2)
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka
1)
ditandatangani
oleh
pejabat
yang
berwenang yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara. 3)
Surat permohonan penghapusan sertifikat SPK sebagaimana
dimaksud
menggunakan
format
dalam
angka
sebagaimana
1)
dimaksud
dalam Lampiran I.7 dan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui faksimile. d.
Penyelenggara
menyampaikan
surat
permohonan
kepada Peserta mengenai penghapusan sertifikat SPK paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan penghapusan sertifikat SPK. IV.
WAKTU OPERASIONAL SKNBI A.
Prinsip Umum 1.
Penyelenggara menetapkan waktu operasional SKNBI yang mencakup:
2.
a.
hari operasional;
b.
jam operasional;
c.
jam layanan; dan
d.
periode waktu kegiatan.
Hari operasional sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a yaitu hari yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagai hari diselenggarakannya operasional SKNBI.
3. Jam ...
85
3.
Jam operasional sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b yaitu jam yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagai waktu diselenggarakannya operasional SKNBI pada setiap hari operasional.
4.
Jam layanan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c yaitu jadwal yang ditetapkan oleh Penyelenggara untuk setiap layanan dalam SKNBI, misalnya jam Layanan Transfer Dana, jam Layanan Kliring Warkat Debit, jam Layanan Pembayaran Reguler, dan jam Layanan Penagihan Reguler.
5.
Periode waktu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.d yaitu jangka waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara untuk melaksanakan kegiatan operasional setiap layanan dalam SKNBI, misalnya periode waktu untuk
pengiriman
DKE
dan
periode
waktu
untuk
penyediaan Prefund. 6.
Peserta wajib melakukan kegiatan operasional SKNBI sesuai dengan waktu operasional yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
7.
Dalam kondisi tertentu, Keadaan Tidak Normal, dan/atau Keadaan Darurat, Peserta dapat tidak ikut serta dalam kegiatan
SKNBI
berdasarkan
persetujuan
dari
Penyelenggara. 8.
Prosedur permohonan Peserta yang tidak ikut dalam kegiatan SKNBI sebagaimana dimaksud dalam angka 7 adalah sebagai berikut: a.
Peserta mengajukan permohonan melalui surat yang ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat yang berwenang yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara ke alamat II.A.2.a yang dapat didahului dengan faksimile atau administrative message.
b.
Penyelenggara
memberitahukan
persetujuan
atau
penolakan atas permohonan Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui surat yang dapat didahului administrative message atau sarana lainnya.
c. Dalam ...
86
c.
Dalam
hal
permohonan
disetujui,
Penyelenggara
menginformasikan Peserta yang tidak ikut dalam kegiatan operasional SKNBI kepada seluruh Peserta melalui administrative message. 9.
Untuk permohonan tidak ikut serta dalam kegiatan SKNBI dikarenakan kondisi tertentu, permohonan diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal Peserta tidak ikut serta dalam kegiatan SKNBI. Alasan pengajuan permohonan antara lain sebagai berikut: a.
kantor pusat Peserta berada dalam wilayah KPwDN tertentu yang menerapkan hari operasional sebagai libur fakultatif; dan/atau
b.
kondisi tertentu yang disetujui oleh Penyelenggara.
10. Dalam hal KPwDN di Wilayah Kliring tertentu menerapkan hari operasional sebagai libur fakultatif maka Peserta tidak dapat melakukan pengiriman DKE Warkat Debit ke Wilayah Kliring tersebut dan kegiatan pertukaran Warkat Debit di wilayah tersebut ditiadakan. 11. Waktu operasional SKNBI sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat diubah sewaktu-waktu oleh Penyelenggara. B.
Penetapan Waktu Operasional SKNBI 1.
Operasional SKNBI dilaksanakan pada setiap hari kalender yang
ditetapkan
sebagai
hari
operasional
oleh
Penyelenggara. 2.
Jam operasional SKNBI adalah pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.
3.
Penyelenggara
menetapkan
jam
layanan
sebagaimana
dimaksud dalam butir A.1.c dan periode waktu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir A.1.d yang berlaku secara nasional dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Untuk Layanan Transfer Dana 1)
Jam Layanan Transfer Dana mengacu kepada jam layanan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.5.
2)
Dalam Layanan Transfer Dana, Penyelenggara menetapkan periode waktu kegiatan yang terdiri atas: a) penyediaan ...
87
a)
penyediaan Prefund Kredit;
b)
pengiriman DKE Transfer Dana ke SSK;
c)
penyediaan informasi awal;
d)
download confirmed incoming DKE Transfer Dana; dan
e)
Setelmen Dana,
dengan
rincian
periode
waktu
kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.5. b.
Untuk Layanan Kliring Warkat Debit 1)
Layanan Kliring Warkat Debit ditetapkan dalam 4 (empat) zona, yang terdiri atas: a)
Zona 1, Zona 2, dan Zona 3 dilaksanakan dalam 1 (satu) hari kerja, yaitu kegiatan Kliring Penyerahan dan Kliring Pengembalian dilakukan pada hari yang sama.
b)
Zona 4 dilaksanakan dalam 2 (dua) hari kerja, yaitu: (1)
hari
kerja
pertama
untuk
kegiatan
kliring penyerahan; dan (2)
hari kerja kedua untuk kegiatan kliring pengembalian.
2)
Jam layanan untuk Zona 1, Zona 2, Zona 3, dan Zona 4
mengacu pada jam layanan
SKNBI
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.5. 3)
Dalam setiap zona, Penyelenggara menetapkan periode waktu kegiatan sebagai berikut: a)
pengiriman
DKE
Warkat
Debit
untuk
kegiatan:
b)
c)
(1)
Kliring Penyerahan; dan
(2)
Kliring Pengembalian;
download DKE Warkat Debit incoming untuk: (1)
Kliring Penyerahan; dan
(2)
Kliring Pengembalian;
download
DKE
Warkat
Debit
confirmed
outgoing dalam kegiatan Kliring Penyerahan; d) penyediaan ...
88
d)
penyediaan informasi awal;
e)
penambahan Prefund Debit;
f)
Setelmen Dana; dan
g)
proses pertukaran Warkat Debit untuk: (1)
Kliring Penyerahan; dan
(2)
Kliring Pengembalian,
dengan
rincian
periode
waktu
kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.5. 4)
Penetapan zona dalam setiap Wilayah Kliring dilakukan oleh Koordinator PWD berdasarkan kesepakatan
Perwakilan
Peserta
di
Wilayah
Kliring yang bersangkutan dengan mengacu pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.5. 5)
Dalam
kondisi
tertentu,
penetapan
zona
sebagaimana dimaksud dalam angka 4) dilakukan oleh Penyelenggara. c.
Untuk Layanan Pembayaran Reguler 1)
Jam Layanan Pembayaran Reguler ditetapkan dalam 2 (dua) periode, yaitu: a)
periode 1 dilaksanakan dalam 1 (satu) hari kerja yaitu untuk kegiatan pengiriman DKE Pembayaran, pengecekan kecukupan dana dan Setelmen Dana.
b)
periode 2 dilaksanakan dalam 2 (dua) hari kerja, yaitu: (1)
hari
kerja
pertama
untuk
kegiatan
pengiriman DKE Pembayaran; dan (2)
hari
kerja
kedua
pengecekan
untuk
kecukupan
kegiatan
dana
dan
Setelmen Dana. c)
Jam
layanan
kegiatan
untuk
periode
1
sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan untuk
periode
2
sebagaimana
dimaksud
dalam huruf b) mengacu pada jam layanan SKNBI
sebagaimana
dimaksud
dalam
Lampiran II.5. 2) Dalam...
89
2)
Dalam setiap periode, Penyelenggara menetapkan periode waktu kegiatan sebagai berikut: a)
penyediaan Prefund Kredit;
b)
pengiriman DKE Pembayaran ke SSK;
c)
penyediaan informasi awal;
d)
download
DKE
Pembayaran
confirmed
incoming; dan e)
Setelmen Dana,
dengan
rincian
periode
waktu
kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.5. d.
Untuk Layanan Penagihan Reguler 1)
Jam Layanan Penagihan Reguler mengacu kepada jam
layanan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Lampiran II.5. 2)
Dalam
Layanan
Penyelenggara
Penagihan
menetapkan
Reguler,
periode
waktu
kegiatan sebagai berikut: a)
b)
c)
pengiriman DKE Penagihan untuk kegiatan: (1)
Penyerahan Tagihan; dan
(2)
Pengembalian Tagihan;
Download DKE Penagihan incoming untuk: (1)
Penyerahan Tagihan; dan
(2)
Pengembalian Tagihan;
Download DKE Penagihan confirmed outgoing dalam kegiatan Penyerahan Tagihan;
d)
penyediaan informasi awal;
e)
penambahan Prefund Debit; dan
f)
Setelmen Dana,
dengan
rincian
periode
waktu
kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.5. C.
Perubahan Waktu Operasional SKNBI 1.
Penyelenggara
dapat
melakukan
perubahan
waktu
operasional SKNBI sebagaimana dimaksud dalam butir A.1 berdasarkan pertimbangan antara lain sebagai berikut: a.
adanya Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Penyelenggara; b. adanya ...
90
b.
adanya perubahan jam operasional Sistem BI-RTGS dan/atau BI-SSSS;
c.
adanya kepentingan Bank Indonesia dalam rangka menjaga kelancaran sistem pembayaran;
d.
adanya permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan dari Peserta; dan/atau
e.
adanya permohonan perubahan jam Layanan Kliring Warkat
Debit
di
suatu
Wilayah
Kliring
dari
Koordinator PWD. 2.
Pengajuan
permohonan
perpanjangan
periode
waktu
kegiatan oleh Peserta sebagaimana dimaksud dalam butir 1.d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Peserta dapat mengajukan permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan yang terdiri atas: 1)
perpanjangan periode waktu pengiriman DKE Transfer Dana,
DKE Pembayaran,
dan DKE
Penagihan; dan 2)
perpanjangan
periode
waktu
penambahan
Prefund. b.
Permohonan
dapat
diajukan
apabila
Peserta
mengalami Keadaan Tidak Normal, Keadaan Darurat, dan/atau alasan tertentu yang mengakibatkan adanya kebutuhan
perpanjangan
periode
waktu
kegiatan
pengiriman DKE dan/atau penyediaan Prefund. c.
Perpanjangan periode waktu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dapat diberikan oleh Penyelenggara untuk setiap layanan adalah selama 30 (tiga puluh) menit dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) menit kecuali dalam kondisi tertentu yang disetujui oleh Penyelenggara.
d.
Perpanjangan periode waktu kegiatan pengiriman DKE Transfer Dana, DKE Pembayaran, dan DKE Penagihan atas
permintaan
Peserta
dikenakan
biaya
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.6. e.
Perpanjangan periode waktu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Peserta ...
91
1)
Peserta mengajukan permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan kepada Penyelenggara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum periode waktu kegiatan berakhir kecuali dalam kondisi
tertentu
yang
disetujui
oleh
Penyelenggara. 2)
Permohonan
perpanjangan
sebagaimana
dimaksud
periode
dalam
waktu
angka
1)
disampaikan melalui surat yang dapat didahului dengan
faksimile,
administrative
message,
dan/atau sarana lainnya. 3)
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat yang berwenang yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara.
4)
Penyelenggara memberitahukan persetujuan atau penolakan
atas
permohonan
perpanjangan
periode waktu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) kepada Peserta melalui surat yang
dapat
didahului
dengan
faksimile,
administrative message, dan/atau sarana lainnya. 5)
Dalam hal permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka
1)
disetujui,
Penyelenggara
memberitahukan perpanjangan periode waktu kegiatan
kepada
seluruh
Peserta
melalui
administrative message dan/atau sarana lainnya. 3.
Pengajuan permohonan perubahan jam Layanan Kliring Warkat Debit di suatu Wilayah Kliring oleh Koordinator PWD sebagaimana dimaksud dalam butir 1.e dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Perubahan jam Layanan Kliring Warkat Debit diatur sebagai berikut: 1)
Untuk Wilayah Kliring yang terdaftar pada zona 1 dan zona 2, perubahan jam Layanan Kliring Warkat Debit dilakukan dengan mengacu pada jam Layanan Kliring Warkat Debit pada zona berikutnya. Sebagai ...
92
Sebagai contoh, apabila terdapat permohonan perubahan jam Layanan Kliring Warkat Debit pada Wilayah Kliring zona 1 oleh Koordinator PWD
maka
perubahan
jam
Layanan
Kliring
Warkat Debit pada zona tersebut dilakukan dengan penyesuaian jam Layanan Kliring Warkat Debit yang mengacu pada jam layanan pada zona 2. 2)
Untuk Wilayah Kliring yang terdaftar pada zona 3 dan zona 4, perubahan jam Layanan Kliring Warkat Debit dilakukan dengan perpanjangan periode waktu pengiriman DKE Warkat Debit pada zona tersebut. Sebagai contoh, apabila terdapat permohonan perubahan jam Layanan Kliring Warkat Debit pada Wilayah Kliring zona 4 oleh Koordinator PWD
maka
perubahan
jam
Layanan
Kliring
Warkat Debit pada zona tersebut dilakukan dengan
cara
perpanjangan
periode
waktu
pengiriman DKE Warkat Debit. b.
Koordinator PWD dapat mengajukan permohonan perubahan jam Layanan Kliring Warkat Debit di suatu Wilayah Kliring berdasarkan: 1)
permintaan Perwakilan Peserta secara tertulis karena adanya Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat; atau
2)
adanya Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat.
c.
Koordinator PWD menyampaikan surat permohonan perubahan
jam
sebagaimana
Layanan
dimaksud
Kliring
dalam
Warkat
huruf
b
Debit kepada
Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a. d.
Penyelenggara
memberitahukan
persetujuan
atau
penolakan atas permohonan perubahan jam Layanan Kliring Warkat Debit di suatu Wilayah Kliring kepada Koordinator PWD melalui surat dan/atau sarana lainnya. e. Dalam ...
93
e.
Dalam hal permohonan perubahan jam Layanan Kliring
Warkat
Debit
disetujui,
Penyelenggara
memberitahukan perubahan jam Layanan Kliring Warkat Debit di suatu Wilayah Kliring kepada seluruh Peserta
melalui
administrative
message
dan/atau
sarana lainnya. f.
Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat yang berdampak pada operasional SKNBI di beberapa Wilayah Kliring, Peserta dapat mengajukan permohonan perubahan jam Layanan Kliring Warkat Debit yang diatur sebagai berikut: 1) Peserta mengajukan permohonan perubahan jam Layanan
Kliring
Penyelenggara dimaksud
Warkat
dengan
dalam
didahului
butir
dengan
Debit
kepada
alamat
sebagaimana
II.A.2.a,
yang
administrative
dapat
message,
faksimile, dan/atau sarana lainnya. 2) Penyelenggara memberitahukan persetujuan atau penolakan
atas
permohonan
perubahan
jam
Layanan Kliring Warkat Debit kepada Peserta yang bersangkutan melalui surat yang dapat didahului melalui administrative message dan/atau sarana lainnya. 3) Penyelenggara memberitahukan perubahan jam Layanan Kliring Warkat Debit kepada: a)
seluruh Peserta; dan
b)
Koordinator PWD terkait,
melalui administrative message dan/atau sarana lainnya. g.
Koordinator PWD mengumumkan perubahan jam Layanan Perwakilan
Kliring
Warkat
Peserta
di
Debit
kepada
Wilayah
Kliring
seluruh yang
bersangkutan berdasarkan pemberitahuan perubahan jam
Layanan
Kliring
Warkat
Debit
sebagaimana
dimaksud dalam huruf d dan butir f.3)b). V. PREFUND ...
94
V.
PREFUND A.
Jenis dan Pengelolaan Prefund 1.
Jenis Prefund a.
Jenis Prefund dalam SKNBI terdiri atas: 1)
Prefund Kredit berupa dana tunai (cash Prefund); dan
2)
b.
Prefund Debit dapat berupa: a)
dana tunai (cash Prefund); dan/atau
b)
surat berharga (collateral Prefund).
Jenis surat berharga (collateral Prefund) yang dapat disediakan
dalam
Prefund
Debit
sebagaimana
dimaksud dalam butir a.2)b) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai tata cara penggunaan fasilitas likuiditas intrahari. c.
Surat
berharga
(collateral
Prefund)
sebagaimana
dimaksud dalam butir a.2)b) hanya berlaku untuk PLU. 2.
Pengelolaan Prefund a.
Dana tunai (cash Prefund) yang disediakan oleh PLU dan PLA untuk Prefund Kredit dan Prefund Debit ditatausahakan pada Sistem BI-RTGS dalam rekening milik Penyelenggara yang khusus menampung dana tunai (cash Prefund). Dana tunai (cash Prefund) untuk masing-masing PLU dan PLA ditatausahakan oleh Penyelenggara di SSK.
b.
Surat berharga (collateral Prefund) yang disediakan oleh
PLU
ditatausahakan
pada
BI-SSSS
dalam
rekening surat berharga masing-masing PLU yang digunakan khusus untuk menampung surat berharga (collateral
Prefund)
sebagaimana
diatur
dalam
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BI-SSSS. B.
Nilai Minimum Nominal Prefund Penyelenggara menetapkan besarnya nilai minimum nominal Prefund yang harus disediakan oleh masing-masing Peserta dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Penyelenggara ...
95
1.
Penyelenggara tidak menetapkan nilai minimum nominal Prefund Kredit yang wajib disediakan oleh Peserta.
2.
Penyelenggara
menetapkan
nilai
minimum
nominal
Prefund Debit yang wajib disediakan oleh Peserta. 3.
Nilai
minimum
nominal
Prefund
Debit
yang
wajib
disediakan oleh Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 2 ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Peserta wajib menyediakan minimum Prefund Debit sesuai dengan periode waktu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.5.
b.
Nilai minimum Prefund Debit sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit sebesar nilai nominal yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
c.
Nilai minimum nominal Prefund Debit adalah sebesar total tagihan harian terbesar Peserta dalam Layanan Kliring Warkat Debit dan Layanan Penagihan Reguler dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan mengecualikan total tagihan harian yang nilainya di luar kebiasaan (outlier). Khusus untuk bulan ke-12 (keduabelas), data yang diperhitungkan adalah data transaksi sampai dengan tanggal 25. Apabila tanggal 25 pada bulan ke-12 (keduabelas) jatuh pada hari libur maka data yang diperhitungkan adalah data transaksi sampai dengan hari kerja terakhir
sebelum
tanggal
25
pada
bulan
yang
bersangkutan. Contoh perhitungan minimum Prefund Debit sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.7. d.
Total tagihan harian yang nilainya di luar kebiasaan (outlier)
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf
c
merupakan total tagihan harian yang nilainya di atas rata-rata total tagihan harian (incoming debit) Peserta yang bersangkutan dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir ditambah 3 (tiga) standar deviasi. e.
Nilai minimum nominal Prefund Debit sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang wajib disediakan oleh Peserta dapat diakses oleh Peserta melalui SPK pada tanggal ...
96
tanggal 26 setiap bulannya. Apabila tanggal 26 jatuh pada hari libur maka besarnya nilai minimum nominal Prefund Debit dapat diakses oleh Peserta melalui SPK pada hari kerja berikutnya. f.
Dalam hal terdapat Peserta baru dan belum memiliki data historis transaksi Layanan Kliring Warkat Debit dan Layanan Penagihan Reguler, besarnya minimum nilai nominal Prefund Debit yang wajib disediakan oleh Peserta tersebut diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Pada hari pertama keikutsertaan Peserta, nilai minimum nominal Prefund Debit yang harus disediakan adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
2)
Pada hari kerja berikutnya di bulan yang sama dengan
tanggal
keikutsertaan
Peserta,
nilai
minimum nominal Prefund Debit yang harus disediakan oleh Peserta ditetapkan berdasarkan data total tagihan harian (incoming debit) terbesar Peserta pada hari kerja sebelumnya. 3)
Nilai minimum nominal Prefund Debit untuk bulan
berikutnya
memperhatikan
ditetapkan
ketentuan
dengan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf b sesuai dengan data historis yang dimiliki Peserta. Dalam hal data historis yang dimiliki oleh Peserta kurang dari 12 (dua
belas)
digunakan
bulan adalah
maka data
data yang
historis
yang
tersedia
pada
periode tersebut. g.
Dalam
hal
terdapat
Peserta
yang
melakukan
penggabungan atau peleburan usaha, nilai minimum nominal Prefund Debit yang harus disediakan oleh Peserta hasil penggabungan atau peleburan usaha diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Sejak
tanggal
efektif
penggabungan
atau
peleburan usaha sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan ...
97
bersangkutan, nilai nominal Prefund Debit yang harus
disediakan
nominal
Prefund
adalah Debit
sebesar dari
total
Peserta
nilai yang
melakukan penggabungan atau peleburan usaha, yang telah ditetapkan pada awal bulan ketika Peserta tersebut belum melakukan penggabungan atau peleburan usaha. 2)
Nilai
nominal
Prefund
Debit
untuk
bulan
berikutnya ditetapkan berdasarkan total tagihan harian terbesar Peserta hasil penggabungan atau peleburan usaha untuk Layanan Kliring Warkat Debit dan Layanan Penagihan Reguler dengan mengecualikan total tagihan harian yang nilainya di
luar
kebiasaan
sebelumnya
(outlier),
dalam
bulan
sejak
tanggal
efektif
terhitung
penggabungan atau peleburan usaha. 3)
Nilai minimum nominal Prefund Debit untuk bulan
berikutnya
memperhatikan
ditetapkan
ketentuan
dengan
sebagaimana
dimaksud dalam angka 2) sesuai dengan data historis
yang
dimiliki
oleh
Peserta
hasil
penggabungan atau peleburan usaha. Dalam hal data historis yang dimiliki oleh Peserta hasil penggabungan atau peleburan usaha kurang dari 12 (dua belas) bulan maka data historis yang digunakan
adalah
data
yang
tersedia
pada
periode tersebut. h.
Dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha Peserta dari konvensional menjadi syariah, nilai minimum nominal Prefund Debit yang harus disediakan oleh Peserta menggunakan data historis 12 (dua belas) bulan sebelumnya sebagaimana dimaksud
dalam
huruf b.
i. Dalam ...
98
i.
Dalam hal sampai batas waktu yang ditetapkan Peserta
tidak
minimum
memenuhi
Prefund
Debit
kewajiban
penyediaan
sebagaimana
dimaksud
dalam huruf b maka Peserta melakukan hal-hal sebagai berikut: 1)
menginformasikan segera kepada Penyelenggara mengenai
tidak
dipenuhinya
penyediaan
minimum
Prefund
kewajiban
Debit
beserta
alasannya, melalui faksimile dan/atau sarana lainnya. 2)
menyampaikan
surat
Penyelenggara
mengenai
pernyataan tidak
kepada
dipenuhinya
kewajiban penyediaan minimum Prefund Debit beserta
alasan
dengan
menggunakan
format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.9. j.
Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf i.3) ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat yang berwenang yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara
dan
disampaikan
ke
alamat
sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a pada hari yang sama dengan Peserta tidak memenuhi kewajiban penyediaan minimum Prefund Debit. C.
Tata Cara Penyediaan Prefund 1.
Penyediaan Prefund Kredit Dalam melakukan kewajiban penyediaan Prefund Kredit, berlaku ketentuan sebagai berikut: a.
Peserta menyediakan Prefund Kredit sesuai periode waktu
kegiatan
penyediaan
Prefund
Kredit
yang
ditetapkan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.5. b.
Dalam
melakukan
sebagaimana
penyediaan
dimaksud
dalam
Prefund huruf
a,
Kredit berlaku
ketentuan sebagai berikut:
1) Untuk ...
99
1)
Untuk PLU, penyediaan Prefund Kredit dilakukan oleh Peserta yang bersangkutan.
2)
Untuk PLA, penyediaan Prefund Kredit dilakukan melalui Bank Pembayar.
3)
Untuk PTL, penyediaan Prefund Kredit dilakukan oleh Bank Penerus.
c.
Nilai nominal Prefund Kredit yang disediakan oleh Peserta paling sedikit sebesar total DKE Transfer Dana dan/atau
DKE
Pembayaran
keluar
(outgoing)
dikurangi total DKE Transfer Dana dan/atau DKE Pembayaran masuk (incoming) dari Peserta lain yang didukung oleh dana yang cukup (confirmed incoming). d.
Penyediaan Prefund Kredit dalam bentuk dana tunai (cash Prefund) dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dengan cara melakukan transfer dana dari Rekening Setelmen Dana PLU atau Rekening Setelmen Dana Bank Pembayar ke rekening milik Penyelenggara yang digunakan khusus untuk menampung dana tunai (cash Prefund) dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.
2.
Penyediaan Prefund Debit Dalam melakukan kewajiban penyediaan nilai minimum nominal Prefund Debit, berlaku ketentuan sebagai berikut: a.
Penyediaan Prefund Debit dalam bentuk dana tunai (cash Prefund) dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dengan cara melakukan transfer dana dari Rekening Setelmen Dana PLU ke rekening milik Penyelenggara yang digunakan khusus untuk menampung dana tunai (cash Prefund) dengan mengacu pada ketentuan Bank
Indonesia
yang
mengatur
mengenai
penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. b.
Penyediaan
Prefund
Debit
dalam
bentuk
surat
berharga (collateral Prefund) dilakukan melalui BISSSS, dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan BI-SSSS. D. Tata ...
100
D.
Tata Cara Penambahan Prefund 1.
Penambahan Prefund Kredit a.
Peserta wajib melakukan penambahan Prefund Kredit dalam hal Prefund Kredit yang disediakan oleh Peserta tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban Peserta dalam Layanan Transfer Dana dan/atau Layanan Pembayaran Reguler.
b.
Penambahan Prefund Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sesuai dengan periode waktu penambahan Prefund Kredit yang ditetapkan oleh Penyelenggara
sebagaimana
dimaksud
dalam
Lampiran II.5. c.
Mekanisme penambahan Prefund Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.
2.
Penambahan Prefund Debit a.
Peserta wajib melakukan penambahan Prefund Debit dalam hal nilai minimum nominal Prefund Debit tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban Peserta dalam Layanan Kliring Warkat Debit dan/atau Layanan Penagihan Reguler.
b.
Penambahan Prefund Debit dilakukan sesuai dengan periode
waktu
penambahan
Prefund
Debit
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.5. c.
Mekanisme penambahan Prefund Debit mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf C.2.
E.
Pengembalian Prefund 1.
Pengembalian Prefund Kredit Dalam hal setelah jam layanan pada Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler berakhir, Peserta masih memiliki saldo dana tunai (cash Prefund) yang tidak dipergunakan dalam perhitungan Layanan Transfer Dana dan/atau Layanan Pembayaran Reguler maka saldo dana tunai
(cash
Prefund)
tersebut
dikembalikan
oleh
Penyelenggara ke Rekening Setelmen Dana PLU dan/atau Rekening Setelmen Dana Bank Pembayar. 2. Pengembalian ...
101
2.
Pengembalian Prefund Debit Setelah jam layanan pada Layanan Kliring Warkat Debit dan Layanan Penagihan Reguler berakhir, Penyelenggara melakukan pengembalian dana tunai (cash Prefund) ke Rekening Setelmen Dana PLU dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Dalam
hal
saldo
menunjukkan
nilai
mengembalikan
…
dana
tunai
(cash
Prefund)
positif
maka
Penyelenggara
dana
tunai
(cash Prefund)
saldo
sebesar nilai positif ke Rekening Setelmen Dana PLU. b.
Dalam hal surat berharga (collateral Prefund) tidak digunakan maka: 1)
Peserta
dapat
memindahkan
kembali
surat
berharga (collateral Prefund) tersebut ke rekening surat
berharga
Indonesia
PLU
yang
sesuai
ketentuan
mengatur
Bank
mengenai
penyelenggaraan BI-SSSS. 2)
Dalam hal Peserta tidak memindahkan kembali surat berharga (collateral Prefund) ke rekening surat
berharga
PLU
maka
surat
berharga
(collateral Prefund) tersebut akan diperhitungkan sebagai komponen Prefund Debit untuk hari kerja berikutnya. 3.
Periode pengembalian Prefund Pengembalian Prefund Kredit dan pengembalian Prefund Debit dilakukan sesuai dengan periode waktu kegiatan pengembalian
Prefund
sebagaimana
dimaksud
dalam
Lampiran II.5. VI.
LAYANAN TRANSFER DANA A.
Prinsip Umum 1.
Dalam hari operasional, Layanan Transfer Dana dilakukan sesuai
dengan
jam
layanan
yang
ditetapkan
oleh
Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.5. 2. Jenis ...
102
2.
Jenis transfer dana yang dapat diperhitungkan dalam Layanan Transfer Dana adalah transfer dana yang berasal dari: a.
perintah transfer dana dari Peserta kepada Peserta lainnya;
b.
perintah transfer dana dari Peserta kepada nasabah Peserta lainnya dan sebaliknya; dan
c.
perintah transfer dana dari nasabah Peserta kepada nasabah Peserta lainnya.
3.
Transfer dana sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a merupakan transaksi selain yang telah ditetapkan dalam ketentuan
Bank
Indonesia
yang
mengatur
mengenai
penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. 4.
Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b dan butir 2.c meliputi: a.
nasabah
pengirim
dapat
berupa
nasabah
yang
memiliki rekening dan yang tidak memiliki rekening di Peserta pengirim; dan b.
nasabah penerima berupa nasabah yang memiliki rekening di Peserta penerima.
5.
Nilai nominal transfer dana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dibatasi sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai batas nilai nominal transfer dana melalui Sistem BI-RTGS dan SKNBI.
6.
Transfer dana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diproses pada Layanan Transfer Dana dalam bentuk DKE Transfer Dana yang dihasilkan dari SPK.
7.
DKE Transfer Dana yang telah diterima oleh Penyelenggara tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh Peserta.
8.
Perhitungan
Layanan
Transfer
Dana
dilakukan
berdasarkan DKE Transfer Dana yang didukung dengan dana yang cukup. 9.
Setelmen Dana atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dilakukan ke Rekening Setelmen Dana PLU dan/atau Rekening Setelmen Dana Bank Pembayar.
10. Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 9 dilakukan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) hari operasional. B. Operasional ...
103
B.
Operasional Layanan Transfer Dana 1.
Pembuatan dan Pengiriman DKE Transfer Dana dan Batch DKE Transfer Dana a.
Pembuatan DKE Transfer Dana 1)
Pembuatan DKE Transfer Dana dilakukan oleh Peserta dengan cara sebagai berikut: a)
input DKE Transfer Dana secara manual melalui SPK; atau
b)
interface DKE Transfer Dana dengan cara: (1)
import file dari media rekam elektronik ke SPK; atau
(2)
Straight Through Processing (STP) dari sistem internal Peserta ke SPK.
2)
Pembuatan DKE Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1) mengacu pada buku pedoman penggunaan aplikasi SPK.
b.
Pembuatan batch DKE Transfer Dana 1)
Pembuatan batch DKE Transfer Dana dilakukan melalui SPK atau sistem internal Peserta.
2)
Pembuatan batch DKE Transfer Dana oleh Peserta mengacu
pada
buku
pedoman
penggunaan
aplikasi SPK. c.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan DKE Transfer Dana dan batch DKE Transfer Dana 1)
Pengisian field kode transaksi pada DKE Transfer Dana
wajib
mengacu
pada
kode
transaksi
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.9. 2)
Field kode kota asal wajib diisi dengan ketentuan sebagai berikut: a.
untuk perintah transfer dana yang diterima melalui over the counter, diisi dengan kode kota kantor Peserta yang menerima perintah transfer dana dari nasabah; atau
b.
untuk perintah transfer dana yang dilakukan melalui electronic channel, diisi dengan kode kota dari kantor Peserta yang mengelola electronic channel. 3) 1 ...
104
3)
1 (satu) batch DKE Transfer Dana paling banyak berisi 200 (dua ratus) transaksi atau 1 (satu) batch DKE Transfer Dana memiliki nilai nominal paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
d.
Pengiriman batch DKE Transfer Dana ke SSK Batch DKE Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikirim ke SSK dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Pengiriman batch DKE Transfer Dana oleh Peserta diatur sebagai berikut: a)
Pengiriman batch DKE Transfer Dana oleh Peserta dilakukan melalui SPK.
b)
Batch DKE Transfer Dana yang dikirim oleh PLU dapat berupa: (1)
batch DKE Transfer Dana milik PLU yang bersangkutan; dan/atau
(2)
batch DKE Transfer Dana milik PTL dalam hal PLU berfungsi sebagai Bank Penerus.
c)
Batch DKE Transfer Dana yang dikirim oleh PLA hanya milik PLA yang bersangkutan.
2)
Pengiriman batch DKE Transfer Dana dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan periode waktu kegiatan pengiriman batch DKE Transfer Dana yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
3)
Dalam hal terjadi kegagalan pengiriman batch DKE
Transfer
Dana
maka
Peserta
dapat
mengirimkan kembali batch DKE Transfer Dana tersebut selama periode waktu pengiriman batch DKE Transfer Dana belum berakhir. 4)
Atas
pengiriman
batch
DKE
Transfer
Dana
sebagaimana dimaksud dalam angka 1), SSK mengirimkan konfirmasi status pengiriman batch DKE Transfer Dana ke SPK.
2. Mekanisme ...
105
2.
Mekanisme Perhitungan dalam Layanan Transfer Dana a.
Selama periode waktu kegiatan pengiriman DKE Transfer Dana, SSK melakukan perhitungan setiap batch DKE Transfer Dana yang diterima dengan memperhatikan kecukupan dana yang dimiliki oleh Peserta.
b.
Dana
yang
dimiliki
oleh
Peserta
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a bersumber dari: 1)
dana tunai (cash Prefund) yang disediakan dalam Prefund Kredit; dan
2)
confirmed incoming DKE Transfer Dana yaitu DKE Transfer Dana masuk dari Peserta lainnya yang telah didukung dengan dana yang dimiliki oleh Peserta lain tersebut.
c.
DKE Transfer Dana yang dikirim oleh Peserta dan didukung dengan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinyatakan sebagai confirmed outgoing DKE Transfer Dana.
3.
Informasi Perhitungan Layanan Transfer Dana a.
Penyelenggara perhitungan
menyediakan dalam
Layanan
informasi
hasil
Transfer
Dana
sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a yang dapat diperoleh Peserta melalui SPK secara seketika. b.
Dalam hal PLU berfungsi sebagai Bank Penerus maka informasi hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencakup hasil perhitungan PLU dan PTL.
c.
Apabila
berdasarkan
informasi
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a masih terdapat DKE Transfer Dana yang belum dapat diperhitungkan (unconfirmed DKE Transfer Dana) karena belum didukung dengan dana yang cukup maka Peserta wajib menambah Prefund Kredit sampai batas waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara. Tata cara penambahan Prefund Kredit sebagaimana dimaksud dalam butir V.D.1.
4. Setelmen ...
106
4.
Setelmen Hasil Perhitungan Akhir dalam Layanan Transfer Dana a.
Setelah batas waktu penambahan Prefund Kredit berakhir, Penyelenggara melakukan perhitungan akhir untuk masing-masing Peserta.
b.
Dalam
hal
setelah
berakhirnya
batas
waktu
sebagaimana dimaksud dalam huruf a Peserta masih memiliki
unconfirmed
DKE
Transfer
Dana
maka
mekanisme penyelesaiannya mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5. c.
Dalam hal PLU berfungsi sebagai Bank Penerus maka hasil perhitungan akhir sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencakup hasil perhitungan akhir PLU dan PTL.
d.
Penyelenggara melakukan Setelmen Dana atas hasil perhitungan
akhir
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf a ke Rekening Setelmen Dana PLU dan/atau Rekening Setelmen Dana Bank Pembayar sebesar nilai hasil perhitungan akhir Layanan Transfer Dana. 5.
Penyelesaian Unconfirmed DKE Transfer Dana a.
Dalam hal terdapat unconfirmed DKE Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b, berlaku ketentuan sebagai berikut: 1)
apabila unconfirmed DKE Transfer Dana terjadi sebelum Setelmen Dana periode terakhir maka unconfirmed DKE Transfer Dana tersebut akan diperhitungkan
secara
otomatis
ke
periode
Setelmen Dana berikutnya; dan 2)
apabila pada Setelmen Dana terakhir masih terdapat unconfirmed DKE Transfer Dana maka unconfirmed DKE Transfer Dana tersebut tidak diperhitungkan oleh SSK.
b.
Penyelesaian
unconfirmed
sebagaimana
dimaksud
DKE
dalam
Transfer butir
a.2)
Dana dapat
dilakukan dengan mengirimkan kembali unconfirmed DKE
Transfer
Dana
tersebut
pada
hari
kerja
berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Peserta ...
107
1)
Peserta pengirim melaporkan hasil penyelesaian unconfirmed
DKE
Transfer
Dana
kepada
Penyelenggara paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal
penyelesaian,
dengan
menggunakan
format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.10. 2)
Peserta pengirim memberikan kompensasi, jasa, dan/atau
bunga
kepada
nasabah
dengan
mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
mengenai
perlindungan
nasabah
pengguna SKNBI. 6.
Penerusan Dana kepada Nasabah Penerima Peserta penerima wajib meneruskan dana kepada nasabah penerima sesuai amanat dalam DKE Transfer Dana yang diterima dari Peserta pengirim sesuai batas waktu yang ditetapkan
dalam
mengatur
mengenai
ketentuan
Bank
perlindungan
Indonesia
nasabah
yang
pengguna
SKNBI. VII.
LAYANAN KLIRING WARKAT DEBIT A.
Prinsip Umum 1.
Dalam 1 (satu) hari operasional, Layanan Kliring Warkat Debit dilakukan dalam 4 (empat) zona sesuai dengan jam layanan yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.5.
2.
Layanan Kliring Warkat Debit dalam setiap zona terdiri atas Kliring Penyerahan dan Kliring Pengembalian, yang merupakan satu kesatuan siklus Layanan Kliring Warkat Debit.
3.
Warkat Debit yang dapat diperhitungkan dalam Layanan Kliring Warkat Debit adalah Warkat Debit berupa cek, bilyet giro, nota debit, dan Warkat Debit lainnya yang telah disetujui oleh Penyelenggara untuk dikliringkan.
4.
Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat dikliringkan oleh Peserta ke seluruh Wilayah Kliring sepanjang
Peserta
yang
menerbitkan
Warkat
Debit
memiliki Perwakilan Peserta di wilayah tersebut. 5. Nilai ...
108
5.
Nilai nominal Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak dibatasi.
6.
Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diproses pada Layanan Kliring Warkat Debit dalam bentuk DKE Warkat Debit yang dihasilkan dari SPK.
7.
DKE Warkat Debit yang telah diterima oleh Penyelenggara tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh Peserta.
8.
DKE Warkat Debit yang telah dikirim oleh Peserta harus diikuti dengan penyampaian Warkat Debit kepada Peserta penerima di Wilayah Kliring dimana Warkat Debit tersebut dikliringkan.
9.
Penyampaian Warkat Debit kepada Peserta penerima sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dilakukan melalui pertukaran Warkat Debit sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam angka XII.
10. Perhitungan Layanan Kliring Warkat Debit dilakukan berdasarkan DKE Warkat Debit yang didukung dengan dana yang cukup. 11. Setelmen Dana atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dilakukan ke Rekening Setelmen Dana masing-masing Peserta. 12. Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 11 dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari operasional untuk setiap zona. B.
Operasional Layanan Kliring Warkat Debit pada setiap Zona 1.
Pembuatan dan Pengiriman DKE Warkat Debit dan Batch DKE Warkat Debit a.
Kliring Penyerahan 1)
Pembuatan DKE Warkat Debit a)
Pembuatan DKE Warkat Debit dilakukan oleh Peserta dengan cara sebagai berikut: (1)
input DKE Warkat Debit secara manual melalui SPK; atau
(2)
interface DKE Warkat Debit dengan cara: (a)
import
file
dari
media
rekam
elektronik ke SPK; atau (b) Straight ...
109
(b) Straight Through Processing (STP) dari sistem internal Peserta ke SPK. b)
Pembuatan DKE Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam huruf a) mengacu pada buku pedoman penggunaan aplikasi SPK.
2)
Pembuatan batch DKE Warkat Debit a)
Pembuatan
batch
DKE
Warkat
Debit
dilakukan melalui SPK atau sistem internal Peserta. b)
Pembuatan batch DKE Warkat Debit oleh Peserta harus memenuhi persyaratan sesuai dengan buku pedoman penggunaan aplikasi SPK.
3)
Pengiriman batch DKE Warkat Debit ke SSK Batch DKE Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dikirim ke SSK dengan ketentuan sebagai berikut: a)
Pengiriman batch DKE Warkat Debit ke SSK dilakukan melalui SPK.
b)
Pengiriman
batch
DKE
Warkat
Debit
sebagaimana dimaksud dalam huruf a) harus diikuti dengan penyampaian fisik Warkat Debit kepada Peserta penerima. c)
Pengiriman batch DKE Warkat Debit dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan periode waktu kegiatan pengiriman batch DKE Warkat Debit yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
d)
Dalam hal terjadi kegagalan pengiriman batch DKE
Warkat
Debit
maka
Peserta
dapat
mengirimkan kembali batch DKE Warkat Debit
tersebut
sepanjang
periode
waktu
kegiatan pengiriman batch DKE Warkat Debit belum berakhir.
e) Atas ...
110
e)
Atas pengiriman batch DKE Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam huruf a), SSK akan
mengirimkan
konfirmasi
status
pengiriman batch DKE Warkat Debit ke SPK. b.
Kliring Pengembalian 1)
Proses Verifikasi a)
Peserta melakukan verifikasi terhadap DKE Warkat Debit yang diterima dari SSK pada Kliring Penyerahan.
b)
Dalam
hal
terdapat
DKE
Warkat
Debit
sebagaimana dimaksud dalam huruf a) yang harus dikembalikan maka pengembalian DKE Warkat Debit tersebut dilakukan melalui Kliring Pengembalian sesuai dengan alasan penolakan DKE Warkat Debit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.11. 2)
Pembuatan DKE Warkat Debit a)
Pembuatan DKE Warkat Debit pada Kliring Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam butir 1)b) dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1)
input DKE Warkat Debit secara manual melalui SPK; atau
(2)
interface DKE Warkat Debit dengan cara: (a)
import
file
dari
media
rekam
elektronik ke SPK; atau (b)
Straight Through Processing (STP) dari sistem internal Peserta ke SPK.
b)
Pembuatan DKE Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam huruf a) disertai alasan penolakan
dengan
mengacu
pada
buku
pedoman penggunaan aplikasi SPK. 3)
Pembuatan Batch DKE Warkat Debit a)
Pembuatan
batch
DKE
Warkat
Debit
dilakukan melalui SPK atau sistem internal Peserta. b) Pembuatan ...
111
b)
Pembuatan batch DKE Warkat Debit oleh Peserta harus memenuhi persyaratan sesuai dengan buku pedoman penggunaan aplikasi SPK.
4)
Pengiriman batch DKE Warkat Debit ke SSK Batch DKE Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dikirim ke SSK dengan ketentuan sebagai berikut: a)
Pengiriman batch DKE Warkat Debit ke SSK dilakukan melalui SPK.
b)
Pengiriman
batch
DKE
Warkat
Debit
sebagaimana dimaksud dalam huruf a) harus diikuti dengan penyampaian fisik Warkat Debit kepada Peserta pengirim. c)
Pengiriman batch DKE Warkat Debit dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan waktu periode pengiriman batch DKE Warkat Debit yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
d)
Dalam hal terjadi kegagalan pengiriman batch DKE
Warkat
Debit
maka
Peserta
dapat
mengirimkan kembali batch DKE Warkat Debit
tersebut
sepanjang
periode
waktu
kegiatan pengiriman batch DKE Warkat Debit belum berakhir. e)
Atas pengiriman batch DKE Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam huruf a), SSK akan
mengirimkan
konfirmasi
status
pengiriman batch DKE Warkat Debit ke SPK. 2.
Mekanisme Perhitungan dalam Layanan Kliring Warkat Debit a.
Setelah jam Layanan Kliring Pengembalian berakhir, Penyelenggara Kliring
melakukan
Warkat
Debit
perhitungan dengan
Layanan
memperhatikan
kecukupan dana yang dimiliki oleh masing-masing Peserta. b.
Perhitungan
Layanan
Kliring
Warkat
Debit
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Melakukan ...
112
1)
Melakukan perhitungan tagihan atas DKE Warkat Debit outgoing pada Kliring Penyerahan dengan DKE
Warkat
Debit
incoming
pada
Pengembalian
untuk
masing-masing
Kliring Peserta
pengirim. 2)
Melakukan perhitungan
kewajiban atas DKE
Warkat Debit incoming pada Kliring Penyerahan dari Peserta lain dengan DKE Warkat Debit outgoing pada Kliring Pengembalian yang dikirim oleh Peserta yang bersangkutan. 3)
Melakukan
netting
antara
hasil
perhitungan
sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dengan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam angka 2). c.
Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam butir b.3) dapat berupa: 1)
net kredit yaitu apabila total tagihan lebih besar dari total kewajiban Peserta;
2)
net nihil yaitu apabila total tagihan sama dengan total kewajiban Peserta; atau
3)
net debit yaitu apabila total tagihan lebih kecil dari total kewajiban Peserta.
d.
Dalam hal hasil perhitungan kliring menunjukkan net kredit sebagaimana dimaksud dalam butir c.1) atau net nihil sebagaimana dimaksud dalam butir c.2), seluruh DKE Warkat Debit yang diterima dinyatakan sebagai confirmed incoming DKE Warkat Debit.
e.
Dalam hal hasil perhitungan kliring menunjukkan net debit
sebagaimana
dimaksud
dalam
butir
c.3),
dilakukan perhitungan terhadap dana pada Prefund Debit, dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
DKE Warkat Debit yang diterima oleh Peserta dan didukung dengan dana yang cukup dinyatakan sebagai confirmed incoming DKE Warkat Debit.
2)
Dalam hal DKE Warkat Debit yang diterima oleh Peserta tidak didukung dengan dana yang cukup, dinyatakan sebagai unconfirmed incoming DKE Warkat ...
113
Warkat Debit dan dikeluarkan dari perhitungan Layanan Kliring Warkat Debit. 3.
Informasi Perhitungan Layanan Kliring Warkat Debit a.
Penyelenggara
menyediakan
perhitungan
Layanan
informasi
hasil
Warkat
Debit
Kliring
sebagaimana dimaksud dalam butir 2.c yang dapat diperoleh Peserta melalui SPK sesuai periode waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara. b.
Apabila
berdasarkan
informasi
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a ketersediaan dana Prefund Debit
tidak
mencukupi
untuk
menyelesaikan
perhitungan net debit maka Peserta wajib menambah Prefund Debit sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara dengan mengacu pada ketentuan
mengenai
penambahan
Prefund
Debit
sebagaimana dimaksud dalam butir V.D.2. 4.
Setelmen Dana Hasil Perhitungan Akhir dalam Layanan Kliring Warkat Debit a.
Setelah batas waktu penambahan Prefund Debit berakhir, Penyelenggara melakukan perhitungan akhir untuk masing-masing Peserta.
b.
Dalam hal Peserta tidak melakukan penambahan Prefund Debit sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara maka DKE Warkat Debit yang tidak didukung dengan Prefund Debit yang cukup
(unconfirmed
DKE
Warkat
Debit)
tidak
diperhitungkan dan selanjutnya dibatalkan oleh SSK. c.
Penyelenggara perhitungan
melakukan akhir
Setelmen
sebagaimana
Dana
dimaksud
atas dalam
huruf a ke Rekening Setelmen Dana masing-masing Peserta dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Apabila hasil perhitungan akhir menunjukkan net kredit maka Setelmen Dana dilakukan dengan mengkredit Rekening Setelmen
Dana
Peserta
sebesar total nilai net kredit. 2)
Apabila hasil perhitungan akhir menunjukkan net nihil maka Setelmen Dana dilakukan dengan mengkredit ...
114
mengkredit Rekening Setelmen
Dana
Peserta
sebesar nilai net nihil. 3)
Apabila hasil perhitungan akhir menunjukkan net debit maka penyelesaian atas net debit tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a)
Posisi net debit akan mengurangi saldo dana tunai (cash Prefund).
b)
Dalam hal hasil pengurangan sebagaimana dimaksud selisih
dalam
positif
huruf
atau
a)
menunjukkan
selisih
nihil
maka
Setelmen Dana dilakukan sebesar nilai nihil. c)
Dalam hal hasil pengurangan sebagaimana dimaksud selisih
dalam
huruf
negatif
a)
maka
menunjukkan
Setelmen
Dana
dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1)
Mendebit Peserta
Rekening yang
Setelmen
bersangkutan
Dana sebesar
selisih negatif tersebut. (2)
Dalam hal Rekening Setelmen Dana Peserta yang bersangkutan sebagaimana pada angka (1) tidak mencukupi untuk menutup selisih negatif tersebut maka kekurangan dari selisih negatif yang telah diperhitungkan dengan dana pada Rekening Setelmen dengan
surat
Peserta, dipenuhi
berharga
(collateral
Prefund). Mekanisme penggunaan surat berharga (collateral Prefund) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
mengenai
tata
cara
penggunaan fasilitas likuiditas intrahari. 5.
Penyelesaian Unconfirmed DKE Warkat Debit a.
Unconfirmed DKE Warkat Debit merupakan DKE Warkat Debit yang tidak diperhitungkan karena tidak didukung dengan dana yang cukup dari Peserta penerima. b. Warkat ...
115
b.
Warkat Debit dari unconfirmed DKE Warkat Debit harus dikembalikan oleh Peserta penerima kepada Peserta pengirim melalui Perwakilan Peserta, dalam hal
Warkat
Debit
tersebut
tidak
memenuhi
persyaratan untuk dilakukan pembayaran. c.
Peserta pengirim yang menerima unconfirmed DKE Warkat
Debit
harus
menyelesaikan
kewajiban
pembayaran Warkat Debit sepanjang Warkat Debit tersebut memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran dan tersedia dana nasabah penarik yang cukup pada Peserta penerima. d.
Penyelesaian kewajiban pembayaran Warkat Debit sebagaimana dalam huruf c dilakukan segera dengan memperhatikan
kesepakatan
antar
Peserta
sebagaimana diatur dalam peraturan asosiasi sistem pembayaran di Indonesia. e.
Peserta penerima sebagaimana dimaksud dalam huruf a
harus
melaporkan
tindak
lanjut
dan
hasil
penyelesaian unconfirmed DKE Warkat Debit kepada Penyelenggara paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penyelesaian unconfirmed DKE Warkat Debit, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.10. 6.
Penerusan Dana kepada Nasabah Penerima Peserta pengirim wajib meneruskan dana kepada nasabah penerima sesuai amanat dalam Warkat Debit sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan nasabah pengguna SKNBI.
7.
Hal-hal
yang
perlu
diperhatikan
dalam
operasional
Layanan Warkat Debit: a.
Pembuatan DKE Warkat Debit dan batch DKE Warkat Debit 1)
Pengisian field kode transaksi pada DKE Warkat Debit
wajib
mengacu
pada
kode
transaksi
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.9. 2) Field ...
116
2)
Field kode kota asal wajib diisi dengan kode kota kantor Peserta yang menerima Warkat Debit dari nasabah yang akan dikliringkan dalam Layanan Kliring Warkat Debit.
3)
1 (satu) batch DKE Warkat Debit paling banyak berisi 200 (dua ratus) transaksi atau 1 (satu) batch DKE Warkat Debit memiliki nilai nominal kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
b.
Penolakan Warkat Debit karena adanya tindak pidana Dalam hal Warkat Debit ditolak karena diduga terkait suatu tindak pidana sesuai dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang, berlaku ketentuan sebagai berikut: 1)
Peserta penerima harus menahan Warkat Debit dan membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa Peserta penerima telah menerima serta menahan Warkat Debit tersebut karena diduga terkait tindak pidana sesuai bukti lapor yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dengan menggunakan
format
sebagaimana
dimaksud
dalam Lampiran II.12. 2)
Pada saat Kliring Pengembalian, Peserta penerima menyampaikan: a)
surat keterangan penahanan Warkat Debit dalam rangkap 2 (dua);
b)
fotokopi bukti lapor yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang; dan
c)
fotokopi Warkat Debit,
kepada Peserta pengirim. 3)
Berdasarkan dokumen yang diterima Peserta pengirim dari Peserta penerima pada Kliring Pengembalian, Peserta pengirim menyampaikan surat keterangan asli sebagaimana dimaksud dalam butir 2)a) kepada nasabah penagih. c. Penolakan ...
117
c.
Penolakan Warkat Debit di luar mekanisme Kliring Pengembalian Dalam hal Peserta penerima dalam Kliring Penyerahan tidak dapat melakukan penolakan Warkat Debit yang seharusnya
ditolak
melalui
mekanisme
Kliring
Pengembalian, antara lain karena adanya Keadaan Tidak Normal di Peserta penerima maka Peserta penerima harus segera menginformasikan hal tersebut kepada Peserta pengirim yang bersangkutan untuk diselesaikan secara bilateral. VIII. LAYANAN PEMBAYARAN REGULER A.
Prinsip Umum 1.
Dalam 1 (satu) hari operasional, Layanan Pembayaran Reguler dilakukan sebanyak 2 (dua) periode sesuai dengan jam
layanan
yang
ditetapkan
oleh
Penyelenggara
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.5. 2.
Jenis transfer dana yang dapat diperhitungkan dalam Layanan Pembayaran Reguler adalah transfer dana yang berasal dari: a.
perintah transfer dana dari 1 (satu) Peserta pengirim kepada 1 (satu) atau lebih nasabah di Peserta penerima;
b.
perintah transfer dana dari 1 (satu) atau lebih nasabah di Peserta pengirim kepada 1 (satu) Peserta penerima;
c.
perintah transfer dana dari 1 (satu) nasabah di Peserta pengirim kepada 1 (satu) atau lebih nasabah di Peserta penerima; dan
d.
perintah transfer dana dari 1 (satu) atau lebih nasabah di Peserta pengirim kepada 1 (satu) nasabah di Peserta penerima.
3.
Nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 adalah nasabah yang memiliki rekening di Peserta.
4.
Nilai nominal transfer dana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dibatasi paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per rincian transaksi. 5. Transfer ...
118
5.
Transfer dana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diproses pada Layanan Pembayaran Reguler dalam bentuk DKE Pembayaran yang dihasilkan dari SPK.
6.
DKE Pembayaran yang telah diterima oleh Penyelenggara tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh Peserta.
7.
Perhitungan
Layanan
Pembayaran
Reguler
dilakukan
berdasarkan DKE Pembayaran yang didukung dengan dana yang cukup. 8.
Setelmen Dana atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dilakukan ke Rekening Setelmen Dana PLU dan/atau Rekening Setelmen Dana Bank Pembayar.
9.
Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode Layanan Pembayaran Regular.
B.
Operasional Layanan Pembayaran Reguler pada Setiap Periode 1.
Pembuatan dan Pengiriman DKE Pembayaran dan Batch DKE Pembayaran a.
Pembuatan DKE Pembayaran 1)
Pembuatan DKE Pembayaran dilakukan oleh Peserta dengan cara sebagai berikut: a)
Input
DKE
Pembayaran
secara
manual
melalui SPK; atau b)
interface DKE Pembayaran dengan cara: (1)
import file dari media rekam elektronik ke SPK; atau
(2)
Straight Through Processing (STP) dari sistem internal Peserta ke SPK.
2)
Pembuatan
DKE
Pembayaran
sebagaimana
dimaksud dalam angka 1) mengacu pada buku pedoman penggunaan aplikasi SPK. b.
Pembuatan batch DKE Pembayaran 1)
Pembuatan batch DKE Pembayaran dilakukan melalui SPK atau sistem internal Peserta.
2)
Pembuatan batch DKE Pembayaran oleh Peserta mengacu
pada
buku
pedoman
penggunaan
aplikasi SPK. c. Hal-hal ...
119
c.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan DKE Pembayaran dan batch DKE Pembayaran 1)
Pengisian
field
kode
transaksi
pada
DKE
Pembayaran wajib mengacu pada kode transaksi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.9. 2)
Field kode kota asal wajib diisi dengan kode kota kantor Peserta yang menerima perintah transfer dana dari nasabah.
3)
1 (satu) batch DKE Pembayaran paling banyak berisi 10 (sepuluh) DKE Pembayaran atau 1 (satu) batch DKE Pembayaran memiliki nilai nominal paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
4)
Dalam 1 (satu) DKE Pembayaran paling banyak berisi 100 (seratus) rincian transaksi.
d.
Pengiriman batch DKE Pembayaran ke SSK Batch DKE Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikirim ke SSK dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Pengiriman batch DKE Pembayaran oleh Peserta diatur sebagai berikut: a)
Pengiriman batch
DKE Pembayaran oleh
Peserta dilakukan melalui SPK. b)
Batch DKE Pembayaran yang dikirim oleh PLU dapat berupa: (1)
batch DKE Pembayaran milik PLU yang bersangkutan; dan/atau
(2)
batch DKE Pembayaran milik PTL dalam hal PLU berfungsi sebagai Bank Penerus.
c)
Batch DKE Pembayaran yang dikirim oleh PLA hanya milik PLA yang bersangkutan.
2)
Pengiriman
batch
DKE
Pembayaran
dapat
dilakukan secara bertahap sesuai dengan periode waktu
kegiatan
pengiriman
batch
DKE
Pembayaran yang ditetapkan oleh Penyelenggara. 3) Dalam ...
120
3)
Dalam hal terjadi kegagalan pengiriman batch DKE
Pembayaran
maka
Peserta
dapat
mengirimkan kembali batch DKE Pembayaran sepanjang periode waktu pengiriman batch DKE Pembayaran belum berakhir. 4)
Atas
pengiriman
batch
DKE
Pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam angka 1), SSK akan mengirimkan konfirmasi status pengiriman batch DKE Pembayaran ke SPK. 2.
Mekanisme
Perhitungan
dalam
Layanan
Pembayaran
Reguler a.
Selama periode waktu kegiatan pengiriman DKE Pembayaran,
SSK
batch
Pembayaran
DKE
melakukan yang
perhitungan diterima
setiap dengan
memperhatikan kecukupan dana yang dimiliki oleh Peserta. b.
Dana
yang
dimiliki
oleh
Peserta
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a bersumber dari: 1)
dana tunai (cash Prefund) yang disediakan dalam Prefund Kredit; dan
2)
confirmed incoming DKE Pembayaran, yaitu DKE Pembayaran masuk dari Peserta lainnya yang telah didukung dengan dana yang dimiliki oleh Peserta lain tersebut.
c.
DKE Pembayaran yang dikirim oleh Peserta dan didukung dengan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinyatakan sebagai confirmed outgoing DKE Pembayaran.
3.
Informasi Perhitungan Layanan Pembayaran Reguler a.
Penyelenggara perhitungan
menyediakan Layanan
informasi
Pembayaran
hasil Reguler
sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a yang dapat diperoleh Peserta melalui SPK secara seketika. b.
Dalam hal PLU berfungsi sebagai Bank Penerus maka informasi hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencakup hasil perhitungan PLU dan PTL. c. Apabila ...
121
c.
Apabila
berdasarkan
informasi
dimaksud
dalam
a
huruf
Pembayaran
yang
belum
(unconfirmed
DKE
sebagaimana
masih
terdapat
dapat
diperhitungkan
Pembayaran)
karena
DKE belum
didukung dengan dana yang cukup maka Peserta wajib menambah Prefund Kredit sampai batas waktu yang
ditetapkan
oleh
Penyelenggara.
Tata
cara
penambahan Prefund Kredit sebagaimana dimaksud dalam butir V.D.1. 4.
Setelmen
Hasil
Perhitungan
Akhir
dalam
Layanan
Pembayaran Reguler a.
Setelah batas waktu penambahan Prefund Kredit berakhir, Penyelenggara melakukan perhitungan akhir untuk masing-masing Peserta.
b.
Dalam
hal
setelah
berakhirnya
batas
waktu
sebagaimana dimaksud dalam huruf a Peserta masih memiliki
unconfirmed
DKE
Pembayaran
maka
mekanisme penyelesaiannya mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5. c.
Dalam hal PLU berfungsi sebagai Bank Penerus maka hasil perhitungan akhir sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencakup hasil perhitungan akhir PLU dan PTL.
d.
Penyelenggara melakukan Setelmen Dana atas hasil perhitungan
akhir
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf a ke Rekening Setelmen Dana PLU dan/atau Rekening Setelmen Dana Bank Pembayar sebesar nilai hasil perhitungan akhir Layanan Pembayaran Reguler. 5.
Penyelesaian Unconfirmed DKE Pembayaran Reguler a.
Dalam hal terdapat unconfirmed DKE Pembayaran pada
periode
pertama
maka
unconfirmed
DKE
Pembayaran tersebut tidak secara otomatis akan diteruskan ke periode selanjutnya. Peserta harus mengirimkan kembali unconfirmed DKE Pembayaran tersebut pada periode kedua. b. Dalam ...
122
b.
Dalam hal terdapat unconfirmed DKE Pembayaran pada periode kedua maka Peserta harus mengirimkan kembali unconfirmed DKE Pembayaran tersebut pada hari kerja berikutnya.
c.
Dalam hal penyelesaian unconfirmed DKE Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan pada hari kerja berikutnya, berlaku ketentuan sebagai berikut: 1)
Peserta pengirim melaporkan hasil penyelesaian unconfirmed
DKE
Pembayaran
kepada
Penyelenggara paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal
penyelesaian,
dengan
menggunakan
format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.10. 2)
Peserta pengirim memberikan kompensasi, jasa, dan/atau
bunga
kepada
nasabah
dengan
mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
mengenai
perlindungan
kepada
nasabah pengguna SKNBI. 6.
Penerusan Dana kepada Nasabah Penerima Peserta penerima wajib meneruskan dana kepada nasabah penerima sesuai amanat dalam DKE Pembayaran yang diterima dari Peserta pengirim, sesuai batas waktu yang ditentukan mengatur
dalam mengenai
ketentuan
Bank
perlindungan
Indonesia
nasabah
yang
pengguna
SKNBI. IX.
LAYANAN PENAGIHAN REGULER A.
Prinsip Umum 1.
Dalam 1 (satu) hari operasional, Layanan Penagihan Reguler dilakukan dalam 1 (satu) periode sesuai dengan jam
layanan
yang
ditetapkan
oleh
Penyelenggara
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.5. 2.
Layanan
Penagihan
Reguler
terdiri
atas
Penyerahan
Tagihan dan Pengembalian Tagihan yang merupakan satu kesatuan siklus Layanan Penagihan Reguler. 3. Transfer ...
123
3.
Transfer debit yang dapat diperhitungkan dalam Layanan Penagihan Reguler adalah transfer debit berupa tagihan rutin dari 1 (satu) nasabah di Peserta penagih untuk mendebit beberapa rekening nasabah di Peserta tertagih.
4.
Dalam
melaksanakan
transfer
debit
sebagaimana
dimaksud dalam angka 3, harus dilakukan berdasarkan: a.
perjanjian Peserta penagih dengan nasabah penagih untuk meneruskan DKE Penagihan kepada Peserta tertagih; dan
b.
standing instruction dari nasabah tertagih kepada Peserta
tertagih
untuk
melakukan
pendebitan
rekening dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud
dalam
Lampiran
II.13,
yang
dibuat
sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk kepentingan sebagai berikut: 1)
1 (satu) lembar asli untuk Peserta tertagih, sebagai
kuasa
pendebitan
rekening
nasabah
tertagih; dan 2)
2 (dua) lembar salinan masing-masing untuk nasabah tertagih dan nasabah penagih.
5.
Standing instruction sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b harus memuat nomor referensi standing instruction yang terdiri dari paling banyak 35 (tiga puluh lima) digit diawali dengan 4 (empat) digit pertama kode Peserta tertagih.
6.
Seluruh
Peserta
harus
menerima
dan
memproses
permintaan dari nasabah tertagih untuk melaksanakan transfer debit sebagaimana dimaksud dalam angka 4. 7.
Nilai nominal transfer debit sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dibatasi paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per rincian transaksi.
8.
Transfer debit sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diproses pada Layanan Penagihan Reguler dalam bentuk DKE Penagihan yang dihasilkan dari SPK.
9.
DKE Penagihan yang telah diterima oleh Penyelenggara tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh Peserta. 10. Perhitungan ...
124
10. Perhitungan
Layanan
Penagihan
Reguler
dilakukan
berdasarkan DKE Penagihan yang didukung dengan dana yang cukup. 11. Setelmen Dana atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 dilakukan ke Rekening Setelmen Dana masing-masing Peserta. 12. Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari operasional. B.
Operasional Layanan Penagihan Reguler 1.
Pembuatan dan Pengiriman DKE Penagihan dan Batch DKE Penagihan a.
Penyerahan Tagihan 1)
Pembuatan DKE Penagihan a)
Pembuatan DKE Penagihan dilakukan oleh Peserta dengan cara sebagai berikut: (1)
input DKE Penagihan secara manual melalui SPK; atau
(2)
interface DKE Penagihandengan cara: (a)
import
file
dari
media
rekam
elektronik ke SPK; atau (b)
Straight Through Processing (STP) dari sistem internal Peserta ke SPK.
b)
Pembuatan
DKE
Penagihan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a) mengacu pada buku pedoman penggunaan aplikasi SPK. 2)
Pembuatan batch DKE Penagihan a)
Pembuatan batch DKE Penagihan dilakukan melalui SPK atau sistem internal Peserta.
b)
Pembuatan
batch
DKE
Penagihan
oleh
Peserta harus memenuhi persyaratan sesuai dengan buku pedoman penggunaan aplikasi SPK. 3)
Pengiriman batch DKE Penagihan ke SSK Batch DKE Penagihan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dikirim ke SSK dengan ketentuan sebagai berikut: a) Pengiriman ...
125
a)
Pengiriman batch DKE Penagihan ke SSK dilakukan melalui SPK.
b)
Pengiriman
batch
DKE
Penagihan
dapat
dilakukan secara bertahap sesuai dengan periode waktu kegiatan pengiriman batch DKE
Penagihan
yang
ditetapkan
oleh
Penyelenggara. c)
Dalam hal terjadi kegagalan pengiriman batch DKE
Penagihan
maka
Peserta
dapat
mengirimkan kembali batch DKE Penagihan tersebut sepanjang periode waktu kegiatan pengiriman
batch DKE Penagihan
belum
berakhir. d)
Atas
pengiriman
batch
DKE
Penagihan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a), SSK akan
mengirimkan
konfirmasi
status
pengiriman batch DKE Penagihan ke SPK. b.
Pengembalian Tagihan 1)
Proses Verifikasi a)
Peserta melakukan verifikasi terhadap DKE Penagihan yang diterima dari SSK pada Penyerahan Tagihan.
b)
Dalam
hal
terdapat
DKE
Penagihan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a) yang harus dikembalikan maka pengembalian DKE Penagihan
tersebut
dilakukan
melalui
Pengembalian Tagihan sesuai dengan alasan penolakan
DKE
Penagihan
sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II.14. 2)
Pembuatan DKE Penagihan a)
Pembuatan Pengembalian
DKE
Penagihan
Tagihan
pada
sebagaimana
dimaksud dalam butir 1)b) dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1)
input DKE Penagihan secara manual melalui SPK; atau (2) interface ...
126
(2)
interface DKE Penagihan dengan cara: (a)
import
file
dari
media
rekam
elektronik ke SPK; atau (b)
Straight Through Processing (STP) dari sistem internal Peserta ke SPK.
b)
Pembuatan
DKE
Penagihan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a) disertai alasan penolakan
dengan
mengacu
pada
buku
pedoman penggunaan aplikasi SPK. 3)
Pembuatan batch DKE Penagihan a)
Pembuatan batch DKE Penagihan dilakukan melalui SPK atau sistem internal Peserta.
b)
Pembuatan
batch
DKE
Penagihan
oleh
Peserta harus memenuhi persyaratan sesuai dengan buku pedoman penggunaan aplikasi SPK. 4)
Pengiriman batch DKE Penagihan ke SSK Batch DKE Penagihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dikirim ke SSK dengan ketentuan sebagai berikut: a)
Pengiriman batch DKE Penagihan ke SSK dilakukan melalui SPK.
b)
Pengiriman
batch
DKE
Penagihan
dapat
dilakukan secara bertahap sesuai dengan periode waktu kegiatan pengiriman batch DKE
Penagihan
yang
ditetapkan
oleh
Penyelenggara. c)
Dalam
hal
terjadi
kegagalan
pengiriman
batch DKE Penagihan maka Peserta dapat mengirimkan kembali batch DKE Penagihan tersebut sepanjang periode waktu kegiatan pengiriman batch DKE Penagihan belum berakhir. d)
Atas
pengiriman
batch
DKE
Penagihan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a), SSK akan
mengirimkan
konfirmasi
status
pengiriman batch DKE Penagihan ke SPK. 2. Mekanisme ...
127
2.
Mekanisme Perhitungan dalam Layanan Penagihan Reguler a.
Setelah jam Layanan Penagihan Reguler berakhir, Penyelenggara
melakukan
perhitungan
Layanan
Penagihan Reguler dengan memperhatikan kecukupan dana yang dimiliki oleh masing-masing Peserta. b.
Perhitungan
Layanan
Penagihan
Reguler
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1)
Melakukan
perhitungan
tagihan
atas
DKE
Penagihan outgoing pada Penyerahan Tagihan dengan
DKE
Pengembalian
Penagihan Tagihan
incoming
untuk
pada
masing-masing
Peserta pengirim. 2)
Melakukan perhitungan kewajiban atas DKE Penagihan incoming pada Penyerahan Tagihan dari Peserta lain dengan DKE Penagihan outgoing pada Pengembalian Tagihan yang dikirim oleh Peserta yang bersangkutan.
3)
Melakukan
netting
antara
hasil
perhitungan
sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dengan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam angka 2). c.
Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam butir b.3) dapat berupa: 1)
net kredit yaitu apabila total tagihan lebih besar dari total kewajiban Peserta;
2)
net nihil yaitu apabila total tagihan sama dengan total kewajiban Peserta; atau
3)
net debit yaitu apabila total tagihan lebih kecil dari total kewajiban Peserta.
d.
Dalam hal hasil perhitungan kliring menunjukkan net kredit sebagaimana dimaksud dalam butir c.1) atau net nihil sebagaimana dimaksud dalam butir c.2), seluruh DKE Penagihan yang diterima dinyatakan sebagai confirmed incoming DKE Penagihan.
e.
Dalam hal hasil perhitungan kliring menunjukkan net debit
sebagaimana
dimaksud
dalam
butir c.3), dilakukan ...
128
dilakukan perhitungan terhadap dana pada Prefund Debit, dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
DKE Penagihan yang diterima oleh Peserta dan didukung dengan dana yang cukup dinyatakan sebagai confirmed incoming DKE Penagihan.
2)
Dalam hal DKE Penagihan yang diterima oleh Peserta tidak didukung dengan dana yang cukup, dinyatakan sebagai unconfirmed incoming DKE Penagihan dan dikeluarkan dari perhitungan Layanan Penagihan Reguler.
3.
Informasi Perhitungan Layanan Penagihan Reguler a.
Penyelenggara
menyediakan
informasi
hasil
perhitungan Layanan Penagihan Reguler sebagaimana dimaksud dalam butir 2.c yang dapat diperoleh Peserta melalui SPK sesuai periode waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara. b.
Apabila
berdasarkan
informasi
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a ketersediaan dana Prefund Debit
tidak
mencukupi
untuk
menyelesaikan
perhitungan net debit maka Peserta wajib menambah Prefund Debit sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara dengan mengacu pada ketentuan
mengenai
penambahan
Prefund
Debit
sebagaimana dimaksud dalam butir V.D.2. 4.
Setelmen Dana Hasil Perhitungan Akhir dalam Layanan Penagihan Reguler a.
Setelah batas waktu penambahan Prefund Debit berakhir, Penyelenggara melakukan perhitungan akhir untuk masing-masing Peserta.
b.
Dalam hal Peserta tidak melakukan penambahan Prefund Debit sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara maka DKE Penagihan yang tidak didukung dengan Prefund Debit yang cukup
(unconfirmed
DKE
Penagihan)
tidak
diperhitungkan dan selanjutnya dibatalkan oleh SSK. c. Penyelenggara ...
129
c.
Penyelenggara perhitungan
melakukan akhir
Setelmen
sebagaimana
Dana
dimaksud
atas dalam
huruf a ke Rekening Setelmen Dana masing-masing Peserta dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Apabila hasil perhitungan akhir menunjukkan net kredit maka Setelmen Dana dilakukan dengan mengkredit Rekening Setelmen Dana Peserta sebesar total nilai net kredit.
2)
Apabila hasil perhitungan akhir menunjukkan net nihil maka Setelmen Dana dilakukan dengan mengkredit Rekening Setelmen Dana Peserta sebesar nilai net nihil.
3)
Apabila hasil perhitungan akhir menunjukkan net debit maka penyelesaian atas net debit tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a)
Posisi net debit akan mengurangi saldo dana tunai (cash Prefund).
b)
Dalam hal hasil pengurangan sebagaimana dimaksud selisih
dalam
negatif
huruf
a)
maka
menunjukkan
Setelmen
Dana
dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1)
Mendebit Peserta
Rekening yang
Setelmen
bersangkutan
Dana sebesar
selisih negatif tersebut. (2)
Dalam hal Rekening Setelmen Dana Peserta yang bersangkutan sebagaimana pada angka (1) tidak mencukupi untuk menutup selisih negatif tersebut maka kekurangan dari selisih negatif yang telah diperhitungkan dengan dana pada Rekening Setelmen Peserta, dipenuhi dengan
surat
berharga
(collateral
Prefund). Mekanisme penggunaan surat berharga (collateral Prefund) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai fasilitas likuiditas intrahari. d. Pelaksanaan ...
130
d.
Pelaksanaan Setelmen Dana pada perhitungan akhir sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan apabila Prefund Debit setiap Peserta telah dapat menutup kewajiban atas hasil perhitungan masingmasing Peserta.
5.
Penyelesaian Unconfirmed DKE Penagihan pada Layanan Penagihan Reguler a.
Unconfirmed
DKE
Penagihan
merupakan
DKE
Penagihan yang tidak diperhitungkan karena tidak didukung dengan dana yang cukup dari Peserta Penerima. b.
Peserta pengirim yang menerima unconfirmed DKE Penagihan
harus
menyelesaikan
pembayaran
sepanjang
persyaratan
untuk
transfer
debit
dilakukan
kewajiban memenuhi
pembayaran
dan
tersedia dana nasabah penarik yang cukup pada Peserta penerima. c.
Peserta penerima sebagaimana dimaksud dalam huruf a
harus
melaporkan
tindak
lanjut
dan
hasil
penyelesaian unconfirmed DKE Penagihan kepada Penyelenggara paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penyelesaian unconfirmed DKE Penagihan, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran
II.10,
serta
memperhatikan
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan nasabah pengguna SKNBI 6.
Penerusan Dana kepada Nasabah Penerima Peserta pengirim wajib meneruskan dana kepada nasabah penerima sesuai amanat dalam DKE Penagihan, dengan mengacu pada batas waktu yang ketentuan
Bank
Indonesia
yang
ditetapkan dalam mengatur
mengenai
perlindungan nasabah pengguna SKNBI. 7.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan DKE Penagihan dan batch DKE Penagihan a.
Pengisian field kode transaksi pada DKE Penagihan wajib mengacu pada kode transaksi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.9. b. Field ...
131
b.
Field kode kota asal wajib diisi dengan kode kota kantor Peserta yang menerima perintah transfer debit dari nasabah.
c.
1 (satu) batch DKE Penagihan paling banyak berisi 10 (sepuluh) DKE Penagihan atau 1 (satu) batch DKE Penagihan memiliki nilai nominal paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
d.
Dalam 1 (satu) DKE Penagihan paling banyak berisi 100 (seratus) transaksi.
X.
PENYEDIAAN INFORMASI DALAM PENYELENGGARAAN SKNBI A.
Data Individual Penyelengggaraan SKNBI 1.
Penyelenggara menyediakan data hasil proses dalam penyelenggaraan SKNBI yang dapat diakses oleh masingmasing Peserta.
2.
Data
hasil
proses
dalam
penyelenggaraan
SKNBI
sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang disediakan oleh Penyelenggara adalah data hasil proses 90 (sembilan puluh) hari kalender terakhir. 3.
Data sebagaimana dimaksud dalam angka 1, terdiri atas data hasil proses pada:
4.
a.
Layanan Transfer Dana;
b.
Layanan Kliring Warkat Debit;
c.
Layanan Pembayaran Reguler; dan
d.
Layanan Penagihan Reguler.
Data hasil proses sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat diperoleh Peserta dengan cara download dari SSK yang meliputi: a.
DKE confirmed outgoing;
b.
DKE confirmed incoming;
c.
DKE incoming;
d.
DKE outgoing;
e.
DKE yang di-reject oleh SSK;
f.
status pengiriman DKE; dan
g.
laporan-laporan hasil perhitungan DKE,
dilakukan
sesuai
jam
layanan
SKNBI
sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran II.5. B. Data ...
132
B.
Data Hasil Perhitungan secara Agregat 1.
Penyelenggara
menyediakan
fasilitas
data
hasil
perhitungan setiap layanan SKNBI secara agregat. 2.
Data hasil perhitungan dalam layanan SKNBI secara agregat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang disediakan
oleh
Penyelenggara
adalah
data
hasil
perhitungan 90 (sembilan puluh) hari kalender terakhir. 3.
Peserta yang akan menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus mengajukan permohonan kepada Penyelenggara dengan mekanisme sebagai berikut: a.
Peserta
mengajukan
surat
permohonan
yang
ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat yang berwenang yang mempunyai spesimen tanda tangan di
Penyelenggara
dengan
menggunakan
format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.15. b.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditujukan kepada Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a.
4.
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka
3, Penyelenggara memberikan tanggapan atas
permohonan Peserta secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari
kerja
sejak
surat
permohonan
diterima
secara
lengkap. 5.
Dalam hal Peserta akan mengakhiri penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Peserta harus mengajukan
permohonan
penghentian
penggunaan
fasilitas tersebut kepada Penyelenggara dengan mengacu pada mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 3. XI.
WARKAT DEBIT DAN DOKUMEN KLIRING A.
Warkat Debit 1.
Jenis Warkat Debit Jenis Warkat Debit yang dapat diperhitungkan dalam Layanan Kliring Warkat Debit terdiri atas: a. cek ...
133
a.
cek sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang ditarik baik atas beban nasabah Peserta atau atas beban Peserta;
b.
bilyet giro sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai bilyet giro;
c.
nota debit yaitu Warkat Debit yang digunakan untuk menagih dana pada Peserta lain untuk untung nasabah Peserta atau Peserta yang menyampaikan Nota Debit tersebut; dan
d.
Warkat
Debit
lainnya
yang
disetujui
oleh
Penyelenggara untuk dikliringkan. 2.
Spesifikasi teknis Warkat Debit Jenis Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.16.
B.
Dokumen Kliring 1.
Dokumen kliring merupakan dokumen yang berfungsi sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan pertukaran Warkat Debit.
2.
Dokumen kliring sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terdiri atas: a.
b.
3.
Jenis dokumen kliring di Wilayah Kliring Otomasi: 1)
BPWD Kliring Penyerahan;
2)
BPWD Kliring Pengembalian; dan
3)
kartu batch.
Jenis dokumen kliring di Wilayah Kliring Manual: a)
RWD Kliring Penyerahan; dan
b)
RWD Kliring Pengembalian.
Spesifikasi teknis dokumen kliring adalah sebagai berikut: a.
Dokumen kliring sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a wajib memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.17.
b.
Dokumen kliring sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b
harus
menggunakan
format
sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran II.18. C. Prosedur ...
134
C.
Prosedur Permohonan Pencetakan Warkat Debit dan/atau Dokumen Kliring 1.
Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam butir A.1 wajib dicetak di perusahaan percetakan dokumen sekuriti yang telah memperoleh izin dari otoritas atau lembaga yang berwenang.
2.
Dokumen kliring sebagaimana dimaksud dalam butir B.2.a dapat dicetak di perusahaan percetakan dokumen sekuriti yang telah memperoleh izin dari lembaga yang berwenang.
3.
Sebelum melakukan pencetakan Warkat Debit dan/atau dokumen kliring, Peserta mengajukan surat permohonan pencetakan Warkat dengan
Debit dan/atau
menggunakan
format
dokumen kliring
sebagaimana
dimaksud
dalam Lampiran II.19, ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a atau KPwDN yang mewilayahi. 4.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilampiri dengan: a.
fotokopi surat keterangan dari lembaga atau instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa kertas yang digunakan dalam Warkat Debit telah sesuai dengan spesifikasi teknis Warkat Debit;
b.
surat
pernyataan
dari
perusahaan
percetakan
dokumen sekuriti yang telah memperoleh izin dari lembaga
atau
instansi
yang
berwenang
dengan
menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.20; dan c.
spesimen Warkat Debit dan/atau dokumen kliring masing-masing sebanyak 100 (seratus) lembar dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Seluruh spesimen harus memenuhi ketentuan spesifikasi
teknis
Warkat
Debit
sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran II.16 dan dokumen kliring sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.17. 2) Seluruh ...
135
2)
Seluruh spesimen harus dibubuhi tambahan tulisan “spesimen”, ”speciment”, ”cetak coba” atau tulisan
lain
yang
semakna,
dengan
ukuran
tulisan yang relatif besar dan menggunakan warna yang terang atau jelas. Tulisan tersebut ditulis pada bagian depan Warkat Debit dan/atau dokumen kliring, sehingga mudah dibedakan dengan Warkat Debit dan/atau dokumen kliring yang bukan merupakan spesimen Warkat Debit dan/atau dokumen kliring. 3)
Seluruh lembar spesimen Warkat Debit harus telah dipisahkan dari lembar pertinggal.
4)
Apabila
spesimen
Warkat
Debit
dan/atau
dokumen kliring akan digunakan oleh Peserta di Wilayah Kliring Otomasi maka: a)
pada bagian depan dari 5 (lima) lembar spesimen Warkat Debit dapat ditambahkan informasi dummy dalam bentuk tulisan yang antara
lain
mencakup
nama
penerima,
jumlah nominal dalam angka dan huruf, tempat
dan
tanggal
penerbitan
atau
penarikan, tanda tangan serta nama jelas penandatangan
untuk
perekaman
spesimen
data
dilakukan
uji
Warkat
Debit
dalam bentuk salinan (image); b)
pada clear band spesimen Warkat Debit dan/atau dokumen kliring harus dibubuhi informasi Magnetic Ink Character Recognition (MICR) code line guna dilakukan pengujian oleh Penyelenggara; dan
c)
pencantuman Character
informasi
Recognition
Magnetic
(MICR)
Ink
code
line
sebagaimana dimaksud dalam huruf b) harus sesuai
dengan
tata
cara
pencantuman
Magnetic Ink Character Recognition (MICR) code
line
sebagaimana
dimaksud
dalam
Lampiran II.21. 5. Spesimen ...
136
5.
Spesimen Warkat Debit dan/atau dokumen kliring yang telah diisi informasi Magnetic Ink Character Recognition (MICR) code line sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.21 harus memenuhi syarat pengujian, sebagai berikut: a.
tingkat penolakan Warkat Debit dan/atau dokumen kliring paling tinggi sampai dengan 2% (dua persen); dan
b.
salinan (image) spesimen Warkat Debit yang telah diambil rekaman gambarnya menunjukkan hasil yang baik yaitu tulisan pada salinan (image) Warkat Debet dapat terlihat cukup jelas.
6.
Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, Penyelenggara atau KPwDN memberikan persetujuan atau penolakan kepada Peserta paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan diterima secara lengkap dan benar.
7.
Penolakan
sebagaimana
dimaksud
dalam
angka
6
dilakukan antara lain apabila hasil pengujian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 5. 8.
Dalam
hal
terdapat
mengakibatkan
perubahan
perubahan
nama
Warkat
Peserta
Debit
yang
dan/atau
dokumen kliring, permohonan pencetakan Warkat Debit dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Peserta yang berubah nama karena penggabungan atau peleburan harus mengajukan surat permohonan persetujuan
pencetakan
Warkat
Debit
dan/atau
dokumen kliring dengan nama Peserta yang baru sebelum Warkat Debit dan/atau dokumen kliring lama diperkirakan habis, sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 5. b.
Warkat Debit dan/atau dokumen kliring dengan nama Peserta yang lama masih dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan SKNBI sampai dengan persediaan Warkat Debit dan/atau dokumen kliring yang lama habis, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) memperhatikan ...
137
1)
memperhatikan aspek risiko keamanan dan risiko reputasi
(corporate
kepercayaan
image)
nasabah
serta
terkait
aspek rencana
penggunaan Warkat Debit; 2)
mencoret nama Peserta yang lama pada Warkat Debit
dan/atau
dokumen
kliring
dan
menambahkan nama Peserta yang baru dengan menggunakan ketikan, stempel, atau dengan cara sejenis lainnya; 3)
khusus untuk perubahan nama Peserta yang diikuti dengan perubahan sandi kliring maka sandi kliring lama dalam bentuk MICR code line untuk Warkat Debit yang akan dikliringkan di Wilayah Pertukaran Otomasi harus disesuaikan menjadi
sandi
kliring
yang
baru
dengan
menggunakan stiker paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal
efektif
perubahan
nama
yang
dikeluarkan oleh Penyelenggara; dan 4)
untuk Warkat Debit berupa cek, bilyet giro, dan/atau Warkat Debit lainnya, antara lain voucher perjalanan (traveller’s cheque), voucher cinderamata (gift cheque), dengan nama Peserta lama yang telah beredar di masyarakat dan perubahan nama Peserta tersebut diikuti pula dengan perubahan sandi kliring maka Peserta penerima yang bermaksud melakukan penagihan cek, bilyet giro, dan/atau Warkat Debit lainnya dalam
Layanan
Kliring
Warkat
Debit
harus
menyesuaikan sandi kliring lama menjadi sandi kliring baru dengan menggunakan stiker. D.
Tata Cara Penulisan Warkat Debit Dalam penulisan Warkat Debit perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1.
Nilai nominal Warkat Debit dinyatakan dalam mata uang Rupiah. 2. Pencantuman ...
138
2.
Pencantuman nilai nominal Warkat Debit dalam mata uang Rupiah ditulis secara lengkap dengan angka dan huruf dalam Bahasa Indonesia dan apabila diperlukan, dapat
ditambahkan
padanan
katanya
dalam
Bahasa
Inggris. 3.
Penulisan nilai nominal dalam angka dan huruf serta pengisian redaksional Warkat Debit dilakukan dengan menggunakan huruf latin, kecuali untuk tanda tangan.
4.
Penulisan dan/atau penandatanganan cek, bilyet giro, dan/atau Warkat Debit lainnya hendaknya menggunakan alat tulis atau sarana yang: a.
tidak
menyebabkan
kerusakan
dan/atau
menyebabkan tulisan dalam cek , bilyet giro, dan/atau Warkat Debit lainnya sulit terbaca dengan jelas; dan/atau b. 5.
tidak mudah diubah.
Tambahan penulisan nilai nominal dengan peralatan apapun
yang
dimaksudkan
untuk
memperjelas
nilai
nominal, baik dalam angka dan huruf, misalnya dengan menggunakan peralatan tertentu seperti cheque-writer (protectograph) dianggap tidak ada, karena hasilnya dapat menimbulkan bermacam-macam penafsiran. 6.
Penulisan cek, bilyet giro, dan Warkat Debit lainnya disarankan untuk tidak diperjelas dengan menggunakan fluorescent pen karena akan menimbulkan kesulitan untuk mendeteksi
perubahan
penulisan.
Di
samping
itu,
penggunaan alat tersebut pada angka nominal dapat menimbulkan
cahaya
sehingga
akan
menyulitkan
penelitian dalam hal terjadi perubahan nilai nominal. Dalam
hal
masih
terdapat
Warkat
Debit
yang
menggunakan fluorescent pen maka sebelum Peserta melakukan
pembayaran
menghubungi
nasabah
hendaknya yang
terlebih
dahulu
bersangkutan
untuk
konfirmasi. XII. PERTUKARAN ...
139
XII.
PERTUKARAN WARKAT DEBIT A.
Prinsip Umum 1.
Koordinator PWD menetapkan jadwal pertukaran Warkat Debit
dengan
pertukaran
mengacu
Warkat
pada
Debit
rentang yang
waktu
ditetapkan
jadwal oleh
Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.5. 2.
Jadwal pertukaran Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan kepada seluruh Perwakilan Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan.
3.
Pertukaran Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan secara otomasi atau manual.
4.
Warkat Debit yang dipertukarkan di Wilayah Kliring Otomasi wajib mencantumkan Magnetic Ink Character Recognition (MICR) code line sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.21.
5.
Peserta harus menunjuk salah satu kantor Peserta di Wilayah Kliring sebagai Perwakilan Peserta.
6.
Dalam
rangka
pertukaran
Warkat
Debit,
Perwakilan
Peserta harus menunjuk petugas kliring untuk melakukan kegiatan penyerahan, penerimaan, dan/atau pengambilan Warkat
Debit
pada
Kliring
Penyerahan
dan
Kliring
Pengembalian. 7.
Petugas kliring sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dapat merupakan petugas internal Perwakilan Peserta atau petugas perusahaan jasa kurir yang diberi kuasa atau wewenang tertentu.
8.
Perusahaan jasa kurir sebagaimana dimaksud dalam angka 6 harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
B.
Tanggungjawab Koordinator PWD 1.
Menyusun
Kebijakan
dan
Prosedur
Tertulis
(KPT)
mengenai pelaksanaan pertukaran Warkat Debit Dalam
rangka
menjaga
kelancaran
pelaksanaan
pertukaran Warkat Debit, Koordinator PWD melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Koordinator ...
140
a.
Koordinator PWD harus menyusun Kebijakan dan Prosedur
Tertulis
(KPT)
mengenai
pelaksanaan
pertukaran Warkat Debit dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT) merupakan aturan tertulis yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal Koordinator PWD dan berlaku sebagai pedoman dalam kegiatan
pertukaran
Warkat
Debit. 2)
Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT) dibuat paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif sebagai Koordinator PWD.
3)
Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT) dibuat dalam Bahasa Indonesia, dengan mengacu pada ketentuan mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal paling kurang memuat materi sebagai berikut: a)
pendahuluan;
b)
organisasi Koordinator PWD;
c)
pengelolaan administrasi Perwakilan Peserta;
d)
prosedur pertukaran Warkat Debit;
e)
penanganan
Keadaan
Tidak
Normal
dan/atau Keadaan Darurat. Rincian cakupan minimum materi Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT) diatur dalam “Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT) Pertukaran Warkat Debit” sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.22. b.
Dalam
hal
terjadi
perubahan
ketentuan
yang
dikeluarkan oleh Penyelenggara yang berdampak pada materi
Kebijakan
Koordinator
PWD
dan
Prosedur
harus
Tertulis
melakukan
(KPT),
pengkinian
Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT) paling lama 6 (enam) bulan sejak terjadinya perubahan materi dan ketentuan tersebut. 2. Menyediakan ...
141
2.
Menyediakan
sarana
dan
prasarana
dalam
rangka
pertukaran Warkat Debit Dalam
rangka
penyediaan
sarana
dan
prasarana
pertukaran Warkat Debit, Koordinator PWD menyediakan fasilitas pertukaran warkat sebagai berikut: a.
b.
Untuk Wilayah Kliring Otomasi paling kurang: 1)
mesin penera waktu;
2)
telepon;
3)
sarana penerimaan Warkat Debit;
4)
sistem pilah Warkat Debit; dan
5)
sarana pengarsipan.
Untuk Wilayah Kliring Manual paling kurang: 1)
mesin penera waktu;
2)
telepon;
3)
ruangan
dan
fasilitas
pendukung
untuk
pelaksanaan pertukaran Warkat Debit, antara lain berupa meja dan kursi;
3.
4)
daftar hadir; dan
5)
sarana pengarsipan.
Menjaga kelancaran pelaksanaan pertukaran Warkat Debit Dalam
menjaga
kelancaran
pelaksanaan
pertukaran
Warkat Debit, Koordinator PWD melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut: a.
Koordinator PWD di Wilayah Kliring Otomasi: 1)
menyelenggarakan sesuai
dengan
pertukaran
jadwal
yang
Warkat
Debit
ditetapkan
oleh
Koordinator PWD; 2)
melakukan upaya untuk menjamin kehandalan sistem penerimaan Warkat Debit dan sistem pilah Warkat Debit; dan
3)
menetapkan
langkah
yang
harus
dilakukan
apabila terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan
Darurat
dengan
sejauh
mungkin
menghindari alternatif penghentian pelaksanaan pertukaran Warkat Debit. b. Koordinator ...
142
b.
Koordinator PWD di Wilayah Kliring Manual: 1)
memantau
pelaksanaan
pertukaran
Warkat
pertukaran
Warkat
Debit; 2)
memastikan
pelaksanaan
Debit dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Koordinator PWD; dan 3)
menetapkan
langkah
yang
harus
dilakukan
apabila terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan
Darurat
dengan
sejauh
mungkin
menghindari alternatif penghentian pelaksanaan pertukaran Warkat Debit. 4.
Mengelola administrasi kepesertaan pertukaran Warkat Debit Dalam
rangka
mengelola
administrasi
kepesertaan
pertukaran Warkat Debit di Wilayah Kliring, Koordinator PWD melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut: a.
mengadministrasikan data Perwakilan Peserta dan petugas kliring;
b.
menginformasikan penambahan dan/atau perubahan data Perwakilan Peserta kepada seluruh Perwakilan Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan; dan
c.
menyediakan TPPK tanpa foto atau TPPK dengan menggunakan
foto
sesuai
dengan
ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam butir XII.I.2. 5.
Menyediakan fasilitas penyelesaian permasalahan dalam proses Warkat Debit Koordinator
PWD
menyediakan
fasilitas
penyelesaian
permasalahan dalam pelaksanaan pertukaran Warkat Debit bagi Perwakilan Peserta. 6.
Menyediakan sarana kontinjensi pertukaran Warkat Debit pada
saat
terjadi
Keadaan
Tidak
Normal
dan/atau
Keadaan Darurat Koordinator PWD harus menyediakan sarana kontinjensi pertukaran Warkat Debit agar kegiatan pertukaran Warkat Debit tetap dapat dilaksanakan, antara lain lokasi back-up pertukaran Warkat Debit dan sistem cadangan pilah Warkat Debit. C. Pendaftaran ...
143
C.
Pendaftaran atau Perubahan Perwakilan Peserta 1.
Pendaftaran Perwakilan Peserta a.
Calon Perwakilan Peserta di suatu Wilayah Kliring mengajukan surat permohonan pendaftaran sebagai Perwakilan Peserta beserta tanggal efektif Perwakilan Peserta
dan
daftar
petugas
kliring
dengan
menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.23. b.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang mewakili calon Perwakilan Peserta dan disampaikan kepada: 1)
Koordinator PWD di Wilayah Kliring Jakarta dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a, bagi calon Perwakilan Peserta yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
2)
Koordinator
PWD
di
Wilayah
Kliring
yang
bersangkutan, bagi calon Perwakilan Peserta yang berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia. c.
Berdasarkan dimaksud
surat dalam
permohonan huruf
a,
sebagaimana
Koordinator
PWD
melakukan hal-hal sebagai berikut: 1)
memberitahukan
secara
tertulis
kepada
Perwakilan Peserta yang bersangkutan mengenai: a)
persetujuan sebagai Perwakilan Peserta;
b)
penyediaan stempel dengan menggunakan format
sebagaimana
dimaksud
dalam
Lampiran II.1; dan c)
waktu pengambilan TPPK,
paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal efektif Perwakilan Peserta; dan
2) memberitahukan ...
144
2)
memberitahukan
tanggal
efektif
Perwakilan
Peserta paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif kepada seluruh Perwakilan Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan. d.
Pengambilan
TPPK
dilakukan
dengan
ketentuan
sebagai berikut: 1)
Dalam hal pengambilan TPPK dilakukan oleh petugas
internal
Perwakilan
Peserta
maka
petugas yang bersangkutan harus menunjukkan surat sebagaimana dimaksud dalam butir c.1). 2)
Dalam hal pengambilan TPPK dilakukan oleh petugas
jasa
bersangkutan
kurir harus
maka
petugas
menunjukkan
yang surat
sebagaimana dimaksud dalam butir c.1) dan surat kuasa pengambilan TPPK dari Perwakilan Peserta. 2.
Perubahan Perwakilan Peserta dan Petugas Kliring a.
Peserta
dapat
melakukan
perubahan
Perwakilan
Peserta dan/atau petugas kliring di suatu Wilayah Kliring karena pertimbangan internal Peserta. b.
Dalam
hal
Perwakilan
Peserta Peserta
akan maka
melakukan
perubahan
Perwakilan
Peserta
pengganti mengajukan surat permohonan perubahan Perwakilan Peserta beserta tanggal efektif perubahan Perwakilan Peserta kepada Koordinator PWD dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.24. c.
Dalam
hal
perubahan
Perwakilan
Peserta
sebagaimana dimaksud dalam huruf b berdampak terhadap perubahan petugas kliring maka surat permohonan dilengkapi dengan daftar petugas kliring pengganti. d.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat yang
berwenang
mewakili
Perwakilan
Peserta
pengganti dan disampaikan kepada: 1) Koordinator ...
145
1)
Koordinator PWD di Wilayah Kliring Jakarta dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir
II.A.2.a,
bagi
Perwakilan
Peserta
yang
berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau 2)
Koordinator
PWD
bersangkutan,
di
bagi
Wilayah
Kliring
yang
Perwakilan
Peserta
yang
berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia. e.
Berdasarkan dimaksud
surat dalam
permohonan huruf
c,
sebagaimana
Koordinator
PWD
melakukan hal-hal sebagai berikut: 1)
memberitahukan
secara
tertulis
kepada
Perwakilan Peserta pengganti mengenai: a)
persetujuan perubahan Perwakilan Peserta;
b)
penyediaan
stempel
kliring
dan
stempel
kliring dibatalkan dengan mengacu pada Lampiran II.1; dan c)
waktu pengambilan TPPK, apabila perubahan Perwakilan Peserta dan/atau petugas kliring berdampak pada perubahan TPPK,
paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan Perwakilan Peserta. 2)
memberitahukan
tanggal
efektif
perubahan
Perwakilan Peserta paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum
tanggal
Perwakilan
Peserta
efektif di
kepada
Wilayah
seluruh
Kliring
yang
bersangkutan. 3)
memberikan TPPK kepada Perwakilan Peserta pengganti apabila perubahan Perwakilan Peserta tersebut berdampak pada perubahan TPPK sesuai dengan dimaksud
waktu
pengambilan
dalam
pengambilan
butir
mengacu
1)c) pada
sebagaimana dengan
cara
ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam butir 1.d. f. Dalam ...
146
f.
Dalam hal terdapat perubahan petugas kliring maka berlaku ketentuan sebagai berikut: 1)
Perwakilan
Peserta
menyampaikan
surat
permohonan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d. 2)
Berdasarkan
surat
permohonan
sebagaimana
dimaksud dalam angka 1), Koordinator PWD menginformasikan
waktu
pengambilan
TPPK,
apabila perubahan petugas kliring berdampak pada perubahan TPPK. g.
TPPK baru akan diberikan apabila Perwakilan Peserta telah menyerahkan TPPK lama kepada Koordinator PWD. Dalam hal TPPK lama hilang maka Perwakilan Peserta harus membuat surat pernyataan kehilangan TPPK dan segala risiko menjadi tanggung jawab Peserta.
D.
Tata Cara Pertukaran Warkat Debit di Wilayah Kliring Otomasi 1.
Kegiatan di Perwakilan Peserta Dalam rangka kegiatan pertukaran Warkat Debit, petugas di Perwakilan Peserta melakukan kegiatan sebagai berikut: a.
mencantumkan
informasi
Magnetic
Ink
Character
Recognition (MICR) code line pada Warkat Debit dan dokumen kliring dengan tata cara sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.21; b.
membubuhkan stempel kliring pada setiap Warkat Debit dan dokumen kliring dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
stempel kliring tidak boleh mengenai clear band;
2)
stempel kliring tidak boleh menutupi angka nominal;
3)
dalam hal pada Warkat Debit telah terdapat stempel
kliring
terdahulu
maka
harus
stempel
dibatalkan
kliring
dengan
yang
stempel
kliring dibatalkan dan diparaf oleh pejabat yang berwenang
dari
Perwakilan
Peserta
yang
bersangkutan; dan 4) khusus ...
147
4)
khusus untuk zona 4, tanggal kliring yang dicantumkan
dalam
stempel
kliring
adalah
tanggal DKE Warkat Debit diperhitungkan oleh Penyelenggara, dengan format stempel kliring dan stempel kliring dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.1; dan c.
menyusun
bundel
Warkat
Debit
dengan
urutan
sebagai berikut: 1)
BPWD-Kliring
Penyerahan
atau
BPWD-Kliring
Pengembalian; 2)
kartu batch; dan
3)
Warkat Debit.
Jumlah nominal dalam 1 (satu) bundel Warkat Debit paling banyak kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). 2.
Kegiatan di Kantor Koordinator PWD Kegiatan pertukaran Warkat Debit di kantor Koordinator PWD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Petugas kliring melakukan kegiatan sebagai berikut: 1)
mencantumkan
waktu
penyerahan
bundel
Warkat Debit pada BPWD-Kliring Penyerahan atau BPWD-Kliring Pengembalian; dan 2)
menyerahkan
bundel
Warkat
Debit
kepada
petugas Koordinator PWD dengan menunjukkan TPPK. b.
Petugas Koordinator PWD melakukan kegiatan sebagai berikut: 1)
memastikan adanya TPPK;
2)
menerima bundel Warkat Debit dari petugas kliring;
3)
memeriksa persyaratan kelengkapan informasi pada
BPWD-Kliring
Penyerahan
atau
BPWD-
Kliring Pengembalian dan kartu batch, yang meliputi: a) pencantuman ...
148
a)
pencantuman Warkat
waktu
Debit
penyerahan
sesuai
bundel
dengan
jadwal
pertukaran Warkat Debit; b)
pencantuman stempel kliring;
c)
pencantuman nama dan tanda tangan; dan
d)
pencocokan
kode
Peserta
dengan
kode
Peserta yang terdapat pada TPPK. Pemeriksaan dilakukan hanya untuk memeriksa kelengkapan, bukan untuk memeriksa keabsahan informasi yang tercantum dalam BPWD-Kliring Penyerahan atau BPWD-Kliring Pengembalian. Keabsahan Penyerahan
informasi atau
pada
BPWD-Kliring
BPWD-Kliring
Pengembalian
termasuk kebenaran tanda tangan dan nama yang tercantum pada BPWD-Kliring Penyerahan atau BPWD-Kliring Pengembalian, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perwakilan Peserta dan bukan merupakan tanggung jawab Koordinator PWD; 4)
dalam hal persyaratan kelengkapan informasi pada Kliring
BPWD-Kliring
Penyerahan
Pengembalian
atau
sebagaimana
BPWD-
dimaksud
dalam angka 3) telah dipenuhi, melakukan halhal sebagai berikut: a)
mengembalikan
BPWD-Kliring
Penyerahan
atau BPWD-Kliring Pengembalian yang telah disetujui
secara
otomasi
oleh
petugas
Koordinator PWD kepada petugas kliring sebagai tanda terima bundel Warkat Debit; b)
memilah Warkat Debit berdasarkan Peserta penerima secara otomasi; dan
c)
mendistribusikan Warkat Debit dan laporan hasil pilah Warkat Debit kepada petugas kliring sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Koordinator PWD; 5) dalam ...
149
5)
dalam hal persyaratan kelengkapan informasi pada
BPWD-Kliring
Kliring
Penyerahan
Pengembalian
atau
sebagaimana
BPWD-
dimaksud
dalam angka 3) tidak dipenuhi, melakukan halhal sebagai berikut: a)
membatalkan
waktu
dengan
mencoret
alasan
cara
pembatalan
penyerahan dan
serta
BPWD,
menuliskan
membubuhkan
paraf pada BPWD-Kliring Penyerahan atau BPWD-Kliring Pengembalian; dan b)
mengembalikan
BPWD-Kliring
Penyerahan
atau BPWD-Kliring Pengembalian dan bundel Warkat Debit kepada petugas kliring. c.
Dalam
hal
proses
persetujuan
BPWD-Kliring
Penyerahan atau BPWD-Kliring Pengembalian secara otomasi tidak dapat dilakukan, Koordinator PWD melakukan kegiatan sebagai berikut: 1)
menginformasikan
mekanisme
penyerahan
bundel Warkat Debit Kliring Penyerahan atau Kliring
Pengembalian
dengan
menggunakan
daftar bundel Warkat Debit yang diserahkan dalam
Kliring
Penyerahan
atau
Kliring
Pengembalian sebagai pengganti BPWD-Kliring Penyerahan atau BPWD-Kliring Pengembalian; dan 2)
membuat
daftar
bundel
Warkat
Debit
sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dalam rangkap 2 (dua) dengan mengacu pada format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.25. d.
Dalam hal pada saat proses pemilahan Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam butir b.4)b) terdapat Warkat Debit reject yaitu Warkat Debit yang tidak dapat diproses secara otomasi, yang mencapai lebih dari 2% (dua persen), Koordinator PWD mengenakan biaya atas kelebihan Warkat Debit yang tidak dapat diproses. 3. Fasilitas ...
150
3.
Fasilitas yang disediakan oleh Koordinator PWD a.
Fasilitas pengujian kualitas Magnetic Ink Character Recognition (MICR) code line 1)
Dalam rangka menjaga kelancaran pertukaran Warkat
Debit
di
Wilayah
Kliring
Otomasi,
Koordinator PWD menyediakan fasilitas pengujian kualitas
Magnetic
Ink
Character
Recognition
(MICR) code line pada Warkat Debit dan kartu batch. 2)
Dalam hal Peserta akan memanfaatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Peserta mengajukan
surat
permohonan
pemanfaatan
fasilitas dimaksud kepada Koordinator PWD di Wilayah Kliring Otomasi. 3)
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dilengkapi dengan spesimen Warkat Debit dan/atau
dokumen kliring
yang akan
dilakukan pengujian masing-masing sebanyak 100 (seratus) lembar. 4)
Koordinator PWD menyampaikan hasil pengujian atas spesimen Warkat Debit dan/atau dokumen kliring kepada Peserta paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
b.
Fasilitas salinan Warkat Debit Koordinator PWD dapat menyediakan salinan Warkat Debit yang telah diproses secara otomasi dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Permintaan salinan Warkat Debit diajukan secara tertulis oleh pejabat Perwakilan Peserta yang berwenang
dengan
menyebutkan
alasan
permintaan
dengan
menggunakan
format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.26. 2)
Permintaan salinan Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Warkat Debit tersebut dikliringkan. 3) Dalam ...
151
3)
Dalam hal salinan Warkat Debit tidak dapat diberikan akibat kerusakan pada mesin pilah Warkat Debit dan Peserta dapat membuktikan bahwa Warkat Debit tersebut telah diproses oleh Koordinator
PWD
maka
Koordinator
PWD
memberikan surat keterangan bahwa Warkat Debit tersebut telah diproses sebagai pengganti salinan Warkat Debit. 4)
Apabila
salinan
Warkat
Debit
sebagaimana
dimaksud dalam angka 3) digunakan sebagai dasar pembukuan rekening nasabah maka segala konsekuensi
yang
timbul
atas
pembukuan
tersebut merupakan tanggung jawab Peserta. 5)
Dalam hal Peserta penerima akan melakukan penolakan terhadap DKE Warkat Debit, namun Warkat Debit yang telah diproses secara otomasi dalam Kliring Penyerahan hilang sebelum Kliring Pengembalian
maka
Peserta
penerima
dapat
menolak DKE Warkat Debit yang hilang tersebut melalui mekanisme Kliring Pengembalian dengan melampirkan salinan Warkat Debit dan surat keterangan hilang dari Peserta penerima yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Peserta penerima. E.
Tata Cara Pertukaran Warkat Debit di Wilayah Kliring Manual 1.
Kegiatan di Perwakilan Peserta Dalam rangka kegiatan pertukaran Warkat Debit, petugas di Perwakilan Peserta melakukan kegiatan sebagai berikut: a.
memilah Warkat Debit berdasarkan Peserta penerima;
b.
menyiapkan
RWD-Kliring Penyerahan
atau RWD-
Kliring Pengembalian sebanyak 2 (dua) rangkap yang dibubuhi stempel kliring dan tanda tangan serta nama petugas Perwakilan Peserta dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.18;
c. membubuhkan ...
152
c.
membubuhkan stempel kliring pada setiap Warkat Debit dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
stempel kliring tidak boleh menutupi angka nominal; dan
2)
dalam hal pada Warkat Debit telah terdapat stempel
kliring
terdahulu
maka
harus
stempel
dibatalkan
kliring
dengan
yang
stempel
kliring dibatalkan dan diparaf oleh pejabat yang berwenang
dari
Perwakilan
Peserta
yang
bersangkutan, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.1. 2.
Kegiatan di Kantor Koordinator PWD Kegiatan pertukaran Warkat Debit di kantor Koordinator PWD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Petugas kliring melakukan kegiatan sebagai berikut: 1)
mencantumkan waktu penyerahan pada RWDKliring
Penyerahan
atau
RWD-Kliring
Pengembalian; 2)
menyerahkan kepada petugas kliring penerima: a)
Warkat Debit; dan
b)
lembar
pertama
RWD-Kliring
Penyerahan
atau RWD-Kliring Pengembalian; 3)
menerima dari petugas kliring pengirim: a)
Warkat Debit; dan
b)
lembar kedua RWD-Kliring Penyerahan atau RWD-Kliring Pengembalian;
4)
membubuhkan tanda tangan dan mencantumkan nama petugas kliring pada lembar pertama RWDKliring
Penyerahan
atau
RWD-Kliring
Pengembalian yang diterima dari petugas kliring lainnya
dan
kliring
yang
mengembalikan menyerahkan
kepada sebagai
petugas bukti
penyerahan Warkat Debit.
b. Petugas ...
153
b.
Petugas Koordinator PWD memantau dan memastikan pelaksanaan
pertukaran
Warkat
Debit
dilakukan
sesuai jadwal yang ditetapkan. F.
Kehadiran Petugas Kliring pada saat Kliring Penyerahan dan Kliring Pengembalian 1.
Pertukaran Warkat Debit di Wilayah Kliring Otomasi a.
Pada
saat
Pengembalian,
Kliring
Penyerahan
petugas
kliring
dan
harus
Kliring
hadir
dan
menyerahkan Warkat Debit kepada Koordinator PWD pada tempat dan jadwal yang telah ditetapkan. b.
Dalam hal petugas kliring menyerahkan Warkat Debit setelah batas akhir jadwal pertukaran warkat yang telah ditetapkan Koordinator PWD maka: 1)
petugas Koordinator PWD dapat menolak Warkat Debit yang diserahkan; dan
2)
dalam hal Koordinator PWD menolak Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam angka 1), petugas kliring yang bersangkutan bertanggung jawab untuk mendistribusikan Warkat Debit yang terlambat tersebut kepada Perwakilan Peserta penerima.
c.
Petugas kliring harus menerima Warkat Debit sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Koordinator PWD.
2.
Pertukaran Warkat Debit di Wilayah Kliring Manual a.
Pada
saat
Pengembalian,
Kliring
Penyerahan
petugas
kliring
dan
harus
Kliring
hadir
dan
menyerahkan dan/atau menerima Warkat Debit pada tempat
dan
jadwal
yang
telah
ditetapkan
oleh
Koordinator PWD. b.
Dalam hal petugas kliring hadir melewati batas akhir jadwal
pertukaran
warkat
yang
ditetapkan
Koordinator PWD maka petugas kliring bertanggung jawab
untuk
menyerahkan
Warkat
Debit
secara
langsung kepada Perwakilan Peserta penerima. c. Petugas ...
154
c.
Petugas kliring dinyatakan tidak hadir apabila petugas kliring tidak datang pada tempat dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Koordinator PWD sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sejak batas akhir jadwal pertukaran Warkat Debit.
d.
Dalam hal petugas kliring tidak hadir atau dinyatakan tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam huruf c maka petugas Koordinator PWD meminta petugas kliring pengirim untuk mengambil Warkat Debit yang sebelumnya akan diserahkan kepada petugas kliring yang tidak hadir. Segala risiko dan dampak akibat ketidakhadiran petugas kliring dimaksud menjadi tanggung
jawab
Perwakilan
Peserta
yang
bersangkutan sepenuhnya. G.
Perubahan Jadwal Pertukaran Warkat Debit 1.
Perubahan jadwal pertukaran Warkat Debit di suatu Wilayah Kliring dapat dilakukan berdasarkan permintaan Perwakilan Peserta yang mengalami Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Wilayah Kliring.
2.
Perubahan jadwal pertukaran Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Perwakilan
Peserta
mengajukan
permohonan
perubahan jadwal pertukaran Warkat Debit kepada Koordinator PWD yang disertai dengan alasan. b.
Berdasarkan
permohonan
sebagaimana
dimaksud
dalam huruf a, Koordinator PWD menyetujui atau menolak permohonan perubahan jadwal pertukaran Warkat Debit. c.
Dalam hal permohonan perubahan jadwal pertukaran Warkat Debit disetujui, Koordinator PWD melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) menginformasikan yang
bersangkutan
kepada secara
Perwakilan tertulis
Peserta mengenai
persetujuan atas permohonan perubahan jadwal pertukaran Warkat Debit; dan 2) mengumumkan ...
155
2) mengumumkan
kepada
seluruh
Perwakilan
Peserta di Wilayah Kliring tersebut mengenai perubahan jadwal pertukaran Warkat Debit. d.
Dalam
hal
permohonan
Perwakilan
Peserta
sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencakup permohonan perubahan jam Layanan Kliring Warkat Debit maka: 1) Koordinator
PWD
mengajukan
permohonan
perpanjangan jam Layanan Kliring Warkat Debit kepada Penyelenggara dengan melampirkan surat permohonan
yang
diajukan
oleh
Perwakilan
Peserta. 2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) disampaikan secara tertulis dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a yang penyampaiannya
dapat
didahului
melalui
faksimile atau sarana lainnya. 3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam
angka
1)
disetujui,
Koordinator
PWD
mengumumkan perubahan jam Layanan Kliring Warkat Debit kepada seluruh Perwakilan Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan. H.
Penggunaan Perusahaan Jasa Kurir 1.
Ruang lingkup kegiatan perusahaan jasa kurir Kegiatan Perwakilan Peserta yang dapat dilakukan oleh perusahaan jasa kurir meliputi kegiatan sebagai berikut: a.
penyerahan bundel Warkat Debit kepada petugas Koordinator PWD pada Kliring Penyerahan dan Kliring Pengembalian;
b.
penerimaan
BPWD-Kliring
Penyerahan
dan/atau
BPWD-Kliring Pengembalian dari petugas Koordinator PWD;
c. penerimaan ...
156
c.
penerimaan Warkat Debit dan laporan hasil proses Warkat Debit pada Kliring Penyerahan dan Kliring Pengembalian dari petugas Koordinator PWD;
d.
penerimaan
salinan
Warkat
Debit
hasil
Kliring
Penyerahan dari petugas Koordinator PWD; dan/atau e.
penerimaan surat pemberitahuan dan/atau surat yang bersifat tidak rahasia dari Koordinator PWD.
2.
Persyaratan perusahaan jasa kurir Perusahaan
jasa
kurir
yang
dapat
ditunjuk
oleh
Perwakilan Peserta harus berbentuk Perseroan Terbatas dan
terdaftar
di
instansi
yang
berwenang
sebagai
perusahaan jasa kurir yang dibuktikan dengan Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku. 3.
Persyaratan penggunaan perusahaan jasa kurir a.
Penggunaan perusahaan jasa kurir oleh Perwakilan Peserta harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1)
efisiensi,
keamanan,
penyampaian
dan
Warkat
kecepatan
Debit
dalam
dengan
tidak
mengurangi jam pelayanan kepada nasabah; 2)
jumlah
Perwakilan
Peserta
lain
yang
telah
dilayani oleh perusahaan jasa kurir tersebut; dan 3)
kredibilitas perusahaan jasa kurir serta pengurus perusahaan jasa kurir.
b.
Dalam
hal
Perwakilan
Peserta
menggunakan
perusahaan jasa kurir maka kegiatan pertukaran Warkat Debit harus dilakukan oleh petugas jasa kurir kecuali terjadi Keadaan Darurat dan/atau kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan Koordinator PWD, yang mengakibatkan perusahaan jasa kurir tidak dapat melakukan kewajibannya. c.
Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kegiatan pertukaran Warkat Debit dilakukan oleh petugas internal Perwakilan Peserta. d. Dalam ...
157
d.
Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, petugas internal Perwakilan Peserta menyampaikan Koordinator
surat
PWD.
pemberitahuan
Surat
kepada
pemberitahuan
tersebut
harus ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang mewakili Perwakilan Peserta yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan dan nama petugas yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pertukaran Warkat Debit dan disampaikan paling lambat pada saat melakukan kegiatan pertukaran Warkat Debit dengan menunjukkan kartu identitas pegawai yang menggunakan foto. 4.
Tata Cara Penggunaan Perusahaan Jasa Kurir a.
Penggunaan perusahaan jasa kurir harus didasarkan pada
perjanjian
antara
Peserta
atau
Perwakilan
Peserta dengan perusahaan jasa kurir yang paling kurang memuat pengaturan mengenai hal-hal sebagai berikut: 1)
Kewajiban
petugas
jasa
kurir
untuk
mencocokkan: a)
jumlah bundel Warkat Debit yang diserahkan kepada Koordinator PWD pada saat Kliring Penyerahan dengan jumlah Bukti BPWDKliring
Penyerahan
yang
diterima
dari
Koordinator PWD; dan b)
jumlah bundel Warkat Debit yang diserahkan kepada Koordinator PWD pada saat Kliring Pengembalian dengan jumlah BPWD-Kliring Pengembalian yang diterima dari Koordinator PWD.
2)
Kewajiban
perusahaan
melakukan
tindakan
kemungkinan ataupun
Peserta,
kurir
pencegahan
terjadinya
kesalahan
Perwakilan
jasa
yang
untuk terhadap
penyalahgunaan dapat
merugikan
nasabah,
maupun
masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung. 3) Kewajiban ...
158
3)
Kewajiban
perusahaan
memperhatikan penggunaan
jasa
aspek
sarana
kurir
keamanan
yang
untuk dalam
dipakai
dalam
pengemasan bundel Warkat Debit dan laporan hasil proses pertukaran Warkat Debit. 4)
Pemberian kuasa dari Perwakilan Peserta kepada perusahaan penyerahan
jasa dan
kurir
untuk
penerimaan
melakukan
dalam
kegiatan
pertukaran Warkat Debit. b.
Penunjukan dan penggantian perusahaan jasa kurir wajib diberitahukan kepada Koordinator PWD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal efektif penggunaan perusahaan jasa kurir oleh Perwakilan Peserta,
dengan
melampirkan
fotokopi
perjanjian
sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 5.
Kewajiban
Perwakilan
Peserta
dalam
Penggunaan
Perusahaan Jasa Kurir a.
Sebelum bundel Warkat Debit diserahkan kepada petugas perusahaan jasa kurir, Perwakilan Peserta wajib mengisi informasi secara lengkap pada BPWD, kartu batch, dan Warkat Debit.
b.
Peserta bertanggung jawab penuh kepada Koordinator PWD terhadap segala akibat yang timbul dari setiap penyimpangan
yang
dilakukan
oleh
petugas
perusahaan jasa kurir. c.
Perwakilan Peserta melaporkan penyimpangan secara tertulis kepada Koordinator PWD dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh petugas jasa kurir sebagaimana dimaksud dalam huruf b beserta langkah penanganan yang telah dilakukan dan Perwakilan Peserta harus memberikan keterangan apabila diminta oleh Koordinator PWD.
d. Perwakilan ...
159
d.
Perwakilan Peserta harus memberikan pengarahan dan pembinaan kepada petugas perusahaan jasa kurir untuk mematuhi segala tata tertib selama berada di lokasi Koordinator PWD. Apabila dalam pelaksanaan pertukaran Warkat Debit petugas jasa kurir melanggar tata tertib, Koordinator PWD dapat meminta Peserta untuk mengganti petugas perusahaan jasa kurir.
e.
Dalam
hal
Koordinator
Peserta PWD
tidak
memenuhi
untuk
permintaan
mengganti
petugas
perusahaan jasa kurir sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Koordinator PWD dapat menolak petugas perusahaan jasa kurir yang ditunjuk oleh Peserta yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan pertukaran Warkat
Debit.
Selanjutnya
kegiatan
tersebut
dilaksanakan sendiri oleh petugas internal Peserta. I.
TPPK 1.
TPPK a.
Selama mengikuti kegiatan pertukaran Warkat Debit di lokasi Koordinator PWD, petugas kliring harus menggunakan TPPK.
b.
Petugas kliring harus menunjukkan TPPK pada saat: 1)
menyerahkan bundel Warkat Debit; dan
2)
menerima Warkat Debit dan laporan pertukaran Warkat Debit.
c.
Apabila
diperlukan,
sebagaimana Koordinator
selain
dimaksud PWD
menunjukkan
dalam
huruf
sewaktu-waktu
b,
dapat
TPPK petugas
meminta
Petugas Kliring untuk memperlihatkan kartu identitas pegawai Bank atau Perusahaan Jasa Kurir. d.
Dalam hal petugas kliring tidak dapat menunjukkan TPPK sebagaimana dimaksud dalam huruf b atau kartu identitas sebagaimana dimaksud dalam huruf c maka:
1) Untuk ...
160
1)
Untuk
Wilayah
Kliring
Otomasi,
petugas
Koordinator PWD tidak mengikutsertakan petugas kliring
yang
bersangkutan
dalam
proses
penerimaan dan penyerahan Warkat Debit; atau 2)
untuk Wilayah Kliring secara manual, melarang petugas
kliring
yang
bersangkutan
untuk
mendistribusikan Warkat Debit kepada petugas kliring lainnya. e.
Peserta bertanggungjawab atas penggunaan TPPK yang diterbitkan oleh Koordinator PWD
2.
SpesifikasiTPPK a.
TPPK tanpa foto 1)
Bagi petugas internal Perwakilan Peserta, bagian depan TPPK memuat informasi sebagai berikut:
2)
a)
nama Koordinator PWD;
b)
nama Peserta; dan
c)
kode Peserta.
Bagi petugas perusahaan jasa kurir, bagian depan TPPK memuat informasi sebagai berikut:
3)
a)
nama Koordinator PWD;
b)
nama perusahaan jasa kurir;
c)
nama Peserta yang diwakili; dan
d)
kode Peserta yang diwakili.
Bagian belakang TPPK sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2) memuat nama dan tanda tangan pejabat Koordinator PWD.
b.
TPPK dengan menggunakan foto 1)
2)
Pada bagian depan, TPPK memuat: a)
nama Koordinator PWD;
b)
nama Peserta;
c)
nama petugas internal Peserta; dan
d)
pas foto petugas internal Peserta.
Pada bagian belakang, TPPK memuat: a)
kode Peserta;
b)
alamat Peserta; c) nama ...
161
c)
nama dan tanda tangan pejabat Koordinator PWD; dan
d)
nama dan tanda tangan petugas internal Peserta.
Contoh TPPK sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.2. c.
Apabila
terdapat
perubahan
spesifikasi
TPPK,
Koordinator PWD memberitahukan secara tertulis kepada seluruh Peserta. 3.
Tata Cara Memperoleh TPPK a.
Permohonan TPPK untuk petugas internal Peserta 1)
Untuk pertama kali, permohonan TPPK bagi petugas internal Peserta diajukan oleh calon Perwakilan Peserta kepada Koordinator PWD.
2)
Koordinator PWD memberikan paling banyak 3 (tiga)
buah
TPPK
bagi
petugas
internal
sebagaimana dimaksud dalam angka 1). b.
Permohonan TPPK untuk Perusahaan Jasa Kurir 1)
Untuk pertama kali, permohonan TPPK bagi petugas perusahaan jasa kurir diajukan oleh Perwakilan
Peserta
secara
tertulis
kepada
Koordinator PWD, dengan melampirkan fotokopi perjanjian
antara
Perwakilan
Peserta
dengan
perusahaan jasa kurir. 2)
Setiap perusahaan jasa kurir mendapatkan paling banyak 3 (tiga) buah TPPK untuk masing-masing Perwakilan Peserta yang diwakilinya.
3)
TPPK untuk perusahaan jasa kurir sebagaimana dimaksud
dalam
angka
2)
diserahkan
oleh
Koordinator PWD kepada Perwakilan Peserta yang mengajukan permohonan. 4)
Tanggal efektif penggunaan TPPK ditetapkan oleh Koordinator PWD.
c.
Dalam hal TPPK akan menggunakan foto, maka permohonan TPPK kepada Koordinator PWD harus dilampiri ...
162
dilampiri pas foto ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar untuk masing-masing petugas kliring yang didaftarkan. d.
Dalam hal Perwakilan Peserta telah memiliki TPPK untuk
petugas
internal
kemudian
menunjuk
perusahaan jasa kurir maka Perwakilan Peserta yang bersangkutan harus mengembalikan TPPK yang telah dimiliki kepada Koordinator PWD pada tanggal efektif penggunaan perusahaan jasa kurir. Koordinator PWD tidak akan memberikan TPPK yang baru untuk perusahaan jasa kurir sebelum TPPK untuk petugas internal Perwakilan Peserta dikembalikan. e.
Dalam
hal
TPPK
hilang,
Peserta
harus
segera
mengajukan permohonan penggantian TPPK secara tertulis kepada Koordinator PWD dengan melampirkan surat
keterangan
kehilangan
dari
Kepolisian.
Koordinator PWD memberikan TPPK baru paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima. f.
Dalam hal TPPK rusak, Perwakilan Peserta mengajukan
permohonan
secara
dapat
tertulis kepada
Koordinator PWD untuk mengganti TPPK. Koordinator PWD memberikan TPPK baru paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima. Pemberian TPPK baru dilakukan setelah
TPPK yang rusak
dikembalikan. g.
Dalam hal TPPK hilang sebagaimana dimaksud dalam huruf e atau rusak sebagaimana dimaksud dalam huruf
f
adalah
TPPK
yang
menggunakan
foto,
permohonan penggantian TPPK dilampiri pas foto ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dari petugas kliring. h.
Selama
Perwakilan
Peserta
belum
memperoleh
penggantian atas TPPK yang hilang sebagaimana dimaksud dalam huruf e atau TPPK yang rusak sebagaimana dimaksud dalam huruf f, petugas kliring Perwakilan...
163
Perwakilan Peserta dapat menggunakan fotokopi surat permohonan penggantian TPPK yang dilegalisasi oleh Koordinator PWD sebagai pengganti TPPK dalam mengikuti penyelenggaraan SKNBI. Legalisasi tersebut dilakukan Koordinator
dengan
cara
membubuhkan
stempel
PWD
dan
tanda
pejabat
tangan
Koordinator PWD. i.
Perwakilan Peserta dikenakan biaya penggantian atas pembuatan TPPK.
XIII. PROSEDUR PEMBUKAAN WILAYAH KLIRING DI WILAYAH YANG TIDAK TERDAPAT KANTOR BANK INDONESIA A.
Prinsip Umum 1.
Pembukaan Wilayah Kliring di wilayah yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia didasarkan pada kebutuhan dan kesepakatan beberapa kantor Peserta di wilayah yang bersangkutan.
2.
Salah satu kantor Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditunjuk sebagai Koordinator PWD selain Bank Indonesia atas kesepakatan seluruh kantor Peserta di wilayah yang bersangkutan dan dengan persetujuan dari Penyelenggara.
B.
Persyaratan Pembukaan Wilayah Kliring Persyaratan pembukaan Wilayah Kliring paling kurang sebagai berikut: 1.
jumlah kantor Peserta paling kurang 4 (empat) kantor Peserta yang berbeda. Kantor Peserta dapat berupa kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan/atau kantor kas;
2.
dalam periode 6 (enam) bulan terakhir, jumlah Warkat Debit yang beredar di wilayah tersebut rata-rata paling kurang 30 (tiga puluh) Warkat Debit per hari; dan
3.
terdapat kantor Peserta yang bersedia sebagai Koordinator PWD selain Bank Indonesia.
C. Persyaratan ...
164
C.
Persyaratan untuk menjadi Koordinator PWD Selain Bank Indonesia 1.
Koordinator PWD selain Bank Indonesia adalah kantor Peserta
yang
memenuhi
persyaratan
menjadi
penyelenggara pertukaran Warkat Debit di suatu Wilayah Kliring. 2.
Kantor Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat berupa kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan/atau kantor kas.
3.
Untuk dapat memperoleh persetujuan sebagai Koordinator PWD selain Bank Indonesia, kantor Peserta yang diusulkan menjadi Koordinator PWD selain Bank Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.
mampu menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka pertukaran Warkat Debit;
b.
memiliki lokasi yang mudah dijangkau oleh kantor Peserta. Lokasi pelaksanaan pertukaran Warkat Debit tidak harus berada pada lokasi yang sama dengan lokasi
kantor
Peserta
yang
diusulkan
sebagai
Koordinator PWD selain Bank Indonesia; dan c.
memperoleh persetujuan dari kantor pusat Peserta yang
bersangkutan
untuk
diusulkan
sebagai
Koordinator PWD selain Bank Indonesia, dalam hal calon Koordinator PWD selain Bank Indonesia berupa kantor cabang, kantor cabang pembantu, atau kantor kas. D.
Tata Cara Permohonan Pembukaan Wilayah Kliring Permohonan
pembukaan
Wilayah
Kliring
diatur
sebagai
berikut: 1.
Kesepakatan Tertulis a.
Dengan
memperhatikan
pemenuhan
persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam huruf C, beberapa kantor
Peserta
di
suatu
wilayah
membuat
kesepakatan tertulis mengenai kebutuhan pertukaran Warkat Debit di wilayah tersebut termasuk usulan kantor
Peserta
yang
akan
ditunjuk
sebagai
Koordinator PWD selain Bank Indonesia. b. Kesepakatan ...
165
b.
Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh seluruh pimpinan kantor Peserta yang mendukung pembukaan Wilayah Kliring.
2.
Pengajuan Permohonan a.
Calon
Koordinator
menyampaikan
PWD
selain
surat
Bank
Indonesia
permohonan
rencana
pembukaan Wilayah Kliring yang dilampiri dengan dokumen sebagai berikut: 1)
kesepakatan
tertulis
sebagaimana
dimaksud
dalam angka 1; 2)
daftar nama dan alamat kantor Peserta yang mendukung pembukaan Wilayah Kliring;
3)
zona yang diusulkan dengan mengacu pada jam operasional
Layanan
Kliring
Warkat
Debit
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.5; 4)
surat persetujuan dari kantor pusat Peserta untuk menjadi Koordinator PWD selain Bank Indonesia;
5)
surat
pernyataan
kesanggupan
penyediaan
sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penyelenggaraan pertukaran Warkat Debit; dan 6)
informasi tertulis yang menunjukkan rata-rata Warkat Debit yang beredar di wilayah tersebut paling kurang 30 (tiga puluh) Warkat Debit per hari dalam periode 6 (enam) bulan terakhir,
dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.27. b.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada: 1)
Penyelenggara dimaksud
dengan
dalam
alamat
butir
sebagaimana
II.A.2.a,
apabila
pembukaan Wilayah Kliring berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau 2)
KPwDN
apabila
pembukaan
Wilayah
Kliring
berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia. c. Persetujuan ...
166
c.
Persetujuan
atau
penolakan
atas
permohonan
pembukaan Wilayah Kliring oleh Penyelenggara atau KPwDN diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. 3.
Persetujuan Permohonan a.
Dalam hal permohonan pembukaan Wilayah Kliring disetujui maka Penyelenggara mengeluarkan surat persetujuan yang antara lain
memuat penetapan
mengenai:
b.
1)
Wilayah Kliring;
2)
Koordinator PWD selain Bank Indonesia;
3)
jadwal pertukaran Warkat Debit; dan
4)
tanggal efektif pembukaan Wilayah Kliring.
Surat
persetujuan
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf a disampaikan kepada kantor Peserta yang ditetapkan sebagai Koordinator PWD selain Bank Indonesia dengan tembusan kepada: 1)
kantor pusat dari kantor Peserta yang ditetapkan sebagai Koordinator PWD selain Bank Indonesia, dalam
hal
Koordinator
PWD
selain
Bank
Indonesia berupa kantor cabang, kantor cabang pembantu, atau kantor kas; dan/atau 2)
Penyelenggara apabila persetujuan pembukaan Wilayah Kliring diberikan oleh KPwDN.
4.
Penolakan Permohonan a.
Dalam hal permohonan pembukaan Wilayah Kliring ditolak
maka
menyampaikan Koordinator PWD
Penyelenggara secara
tertulis
atau kepada
KPwDN calon
selain Bank Indonesia mengenai
penolakan yang disertai dengan alasan penolakan, dengan tembusan kepada: 1)
Kantor pusat dari kantor Peserta yang diusulkan sebagai Koordinator PWD selain Bank Indonesia, dalam
hal
Koordinator
PWD
selain
Bank
Indonesia berupa kantor cabang, kantor cabang pembantu, atau kantor kas; dan/atau 2) Penyelenggara ...
167
2)
Penyelenggara
apabila
penolakan
pembukaan
Wilayah Kliring diberikan oleh KPwDN. b.
Alasan
penolakan
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf a adalah sebagai berikut: 1)
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf B dan huruf C tidak dipenuhi;
2)
dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a tidak lengkap; dan/atau
3)
terdapat faktor lain yang menurut pertimbangan Penyelenggara atau KPwDN belum layak untuk dilakukan pembukaan Wilayah Kliring.
c.
Apabila penolakan dikarenakan persyaratan tidak dipenuhi lengkap,
dan/atau kantor
Koordinator
dokumen
Peserta
PWD
selain
permohonan
yang
diusulkan
Bank
Indonesia
tidak sebagai dapat
mengajukan permohonan kembali setelah memenuhi persyaratan dan dokumen yang ditetapkan. E.
Tindak Lanjut atas Persetujuan Pembukaan Wilayah Kliring Berdasarkan
persetujuan
pembukaan
Wilayah
Kliring
sebagaimana dimaksud dalam butir D.3, kantor Peserta yang ditetapkan sebagai Koordinator PWD selain Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut: 1.
menyampaikan informasi secara tertulis kepada seluruh Perwakilan Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan mengenai: a.
persetujuan pembukaan Wilayah Kliring;
b.
daftar nama dan alamat Perwakilan Peserta;
c.
jadwal penyelenggaraan pertukaran Warkat Debit;
d.
tanggal efektif pembukaan Wilayah Kliring; dan
e.
permintaan untuk: 1)
menyampaikan
daftar
nama
petugas
kliring
dalam rangka pembuatan TPPK; 2)
menyiapkan stempel kliring dan stempel kliring dibatalkan dengan contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.1; dan 3) menyampaikan ...
168
3)
menyampaikan
contoh
stempel
kliring
dan
stempel kliring dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1), paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif; 2.
menyediakan sarana dan prasarana pertukaran Warkat Debit antara lain: a.
ruangan
dan
peralatan
yang
diperlukan
dalam
pertukaran Warkat Debit; dan b.
TPPK dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.2; dan
3.
mengadministrasikan data Perwakilan Peserta dan petugas kliring.
F.
Penggantian Koordinator PWD Selain Bank Indonesia 1.
Penggantian Koordinator PWD selain Bank Indonesia dapat dilakukan berdasarkan persetujuan lebih dari 50% (lima puluh persen) Perwakilan Peserta di Wilayah Kliring tersebut
yang
disertai
dengan
usulan
penunjukan
Koordinator PWD selain Bank Indonesia baru. 2.
Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, calon Koordinator PWD selain Bank Indonesia pengganti menyampaikan surat kepada Penyelenggara atau KPwDN yang memuat: a.
pemberitahuan mengenai penggantian Koordinator PWD selain Bank Indonesia; dan
b.
permohonan mengenai penggantian Koordinator PWD selain Bank Indonesia,
disertai alasan dan usulan tanggal efektif penggantian Koordinator PWD selain Bank Indonesia. 3.
Surat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 disampaikan kepada: a.
Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a, apabila calon Koordinator PWD selain Bank Indonesia pengganti berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
b. KPwDN, ...
169
b.
KPwDN, apabila calon Koordinator PWD selain Bank Indonesia pengganti berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia,
dengan
menggunakan
format
sebagaimana
dimaksud
dalam Lampiran II.28. 4.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b dilampiri dengan dokumen: a.
Persetujuan tertulis lebih dari 50% (lima puluh persen) Perwakilan Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang ditandatangani oleh seluruh pimpinan
Perwakilan
Peserta
yang
menyetujui
penggantian Koordinator PWD selain Bank Indonesia; b.
surat pernyataan kesanggupan penyediaan sarana dan
prasarana
yang
mendukung
kegiatan
penyelenggaraan pertukaran Warkat Debit; dan c.
surat
persetujuan
untuk
diusulkan
sebagai
Koordinator PWD selain Bank Indonesia pengganti dari kantor pusat yang bersangkutan, dalam hal Koordinator PWD selain Bank Indonesia pengganti berupa kantor cabang, kantor cabang pembantu, atau kantor kas. 5.
Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Penyelenggara atau KPwDN memberikan persetujuan atau penolakan atas penggantian Koordinator PWD selain Bank Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
6.
Dalam hal permohonan penggantian Koordinator PWD selain KPwDN
Bank
Indonesia
menyampaikan
disetujui, surat
Penyelenggara persetujuan
atau
sebagai
Koordinator PWD selain Bank Indonesia pengganti. 7.
Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 disampaikan kepada kantor Peserta yang disetujui sebagai Koordinator PWD selain Bank Indonesia pengganti dengan tembusan kepada:
a. Kantor ...
170
a.
Kantor pusat dari Koordinator PWD selain Bank Indonesia pengganti, dalam hal Koordinator PWD selain
Bank
Indonesia
pengganti
berupa
kantor
cabang, kantor cabang pembantu, atau kantor kas; b.
Kantor pusat dari Koordinator PWD selain Bank Indonesia lama, dalam hal Koordinator PWD selain Bank Indonesia berupa kantor cabang, kantor cabang pembantu, atau kantor kas; dan/atau
c.
Penyelenggara, dalam hal persetujuan penggantian Koordinator PWD selain Bank Indonesia diberikan oleh KPwDN.
8.
Dalam hal permohonan penggantian Koordinator PWD selain Bank Indonesia ditolak, Penyelenggara atau KPwDN menyampaikan surat pemberitahuan penolakan disertai dengan keterangan alasan penolakan.
9.
Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 disampaikan kepada kantor Peserta yang ditolak sebagai Koordinator PWD selain Bank Indonesia pengganti dengan tembusan kepada: a.
Kantor pusat dari Koordinator PWD selain Bank Indonesia
pengganti
yang
ditolak,
dalam
hal
Koordinator PWD selain Bank Indonesia pengganti berupa kantor cabang, kantor cabang pembantu, atau kantor kas; b.
Kantor pusat dari Koordinator PWD selain Bank Indonesia lama, dalam hal Koordinator PWD selain Bank Indonesia berupa kantor cabang, kantor cabang pembantu, atau kantor kas; dan/atau
d.
Penyelenggara
apabila
persetujuan
penggantian
Koordinator PWD selain Bank Indonesia diberikan oleh KPwDN. 10. Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 Koordinator PWD selain Bank Indonesia pengganti menyediakan
sarana
dan
prasarana
penyelenggaraan
pertukaran Warkat Debit, antara lain mencakup: a. ruangan ...
171
a.
ruangan
dan
peralatan
yang
diperlukan
dalam
pertukaran Warkat Debit; dan b.
TPPK dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.2.
11. Koordinator PWD selain Bank Indonesia lama harus tetap menjalankan fungsinya sampai dengan hari kerja terakhir sebelum tanggal penggantian Koordinator PWD selain Bank Indonesia pengganti berlaku efektif. G.
Penutupan Wilayah Kliring Permohonan
penutupan
Wilayah
Kliring
diatur
dengan
ketentuan sebagai berikut: 1.
Penutupan Wilayah Kliring dapat dilakukan berdasarkan: a.
kesepakatan tertulis dari kantor Peserta di Wilayah Kliring tersebut; atau
b. 2.
kebijakan Penyelenggara atau KPwDN.
Dalam
hal
penutupan
Wilayah
Kliring
dilakukan
berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a berlaku ketentuan sebagai berikut: a.
Koordinator PWD selain Bank Indonesia mengajukan surat
permohonan
mengenai
penutupan
Wilayah
Kliring dengan memberitahukan alasan dan tanggal efektif penutupan Wilayah Kliring kepada: 1)
Penyelenggara
dengan
alamat
sebagaimana
dimaksud dalam butir II.A.2.a, apabila Wilayah Kliring berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau 2)
KPwDN apabila Wilayah Kliring berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
Surat
permohonan
penutupan
Wilayah
Kliring
menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.29. b.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang ditandatangani oleh seluruh pimpinan Perwakilan
Peserta
bersangkutan
dan
di
Wilayah
dilampiri
Kliring
dengan
yang
dokumen
mengenai kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a. c. Atas ...
172
c.
Atas surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Penyelenggara atau KPwDN memberikan persetujuan atas penutupan Wilayah Kliring paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
d.
Dalam hal permohonan penutupan Wilayah Kliring disetujui, Penyelenggara atau KPwDN menyampaikan surat
persetujuan
kepada
kantor
Peserta
yang
sebelumnya menjadi Koordinator PWD selain Bank Indonesia dengan tembusan kepada: 1)
Kantor
pusat
dari
kantor
Peserta
yang
sebelumnya menjadi Koordinator PWD selain Bank Indonesia; dan/atau 2)
Penyelenggara apabila persetujuan penutupan Wilayah Kliring diberikan oleh KPwDN.
e.
Berdasarkan
persetujuan
sebagaimana
dimaksud
dalam huruf d, kantor Peserta yang sebelumnya menjadi Koordinator PWD selain Bank Indonesia menyampaikan informasi mengenai tanggal efektif penutupan Wilayah Kliring kepada seluruh Perwakilan Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan. f.
Koordinator PWD selain Bank Indonesia harus tetap menjalankan fungsinya sampai dengan hari kerja terakhir sebelum tanggal pengunduran diri sebagai Koordinator PWD selain Bank Indonesia dan/atau penutupan Wilayah Kliring berlaku efektif.
g.
Setelah Wilayah Kliring tersebut ditutup, pertukaran Warkat
Debit
di
wilayah
tersebut
tetap
dapat
dilaksanakan secara bilateral sesuai kesepakatan. 3.
Dalam
hal
berdasarkan
penutupan kebijakan
Wilayah
Kliring
Penyelenggara
atau
dilakukan KPwDN
sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b, Penyelenggara atau KPwDN menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Koodinator PWD selain Bank Indonesia dengan tembusan kepada: a. kantor ...
173
a.
kantor pusat dari Koordinator PWD selain Bank Indonesia;
b.
seluruh Perwakilan Peserta di Wilayah Kliring; dan
c.
Penyelenggara dalam hal penutupan Wilayah Kliring berdasarkan kebijakan KPwDN.
4.
Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 3 mencakup informasi mengenai: a. tanggal efektif penutupan Wilayah Kliring; dan b. penghentian bantuan keuangan kepada Koordinator PWD selain Bank Indonesia.
5.
Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 3 disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
tanggal
tersebut.
Setelah
efektif
penutupan
Wilayah
Kliring
Wilayah tersebut
Kliring ditutup,
pertukaran Warkat Debit di wilayah tersebut tetap dapat dilaksanakan secara bilateral sesuai kesepakatan. H.
Bantuan Keuangan Dalam
pelaksanaan
pertukaran
Warkat
Debit
yang
dilaksanakan oleh Koordinator PWD selain Bank Indonesia, Penyelenggara
memberikan
bantuan
keuangan
dengan
ketentuan sebagai berikut: 1.
Nominal dan Kriteria Bantuan Keuangan a.
Penyelenggara memberikan bantuan keuangan kepada Koordinator PWD selain Bank Indonesia setiap bulan terhitung sejak Kordinator PWD selain Bank Indonesia efektif menyelenggarakan pertukaran Warkat Debit.
b.
Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a
diberikan
sesuai
kriteria
sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran II.30. c.
Nilai
nominal
dimaksud
bantuan
dalam
huruf
keuangan a
sebagaimana
ditetapkan
oleh
Penyelenggara dan disampaikan kepada kantor pusat dari Koordinator PWD selain Bank Indonesia.
2. Mekanisme ...
174
2.
Mekanisme Pemberian Bantuan Keuangan a.
Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a disampaikan oleh Penyelenggara kepada kantor pusat Koordinator PWD selain Bank Indonesia paling lambat pada akhir bulan berjalan.
b.
Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan dengan cara mengkredit Rekening Setelmen Dana kantor pusat Koordinator PWD selain Bank Indonesia di Bank Indonesia.
3.
Bantuan Keuangan bagi Koordinator PWD Selain Bank Indonesia yang Baru a.
Dalam hal Peserta bertindak sebagai Koordinator PWD selain Bank Indonesia di Wilayah Kliring yang baru dibentuk maka: 1)
untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama sejak tanggal efektif pembentukan Koordinator PWD selain Bank Indonesia tersebut diberi bantuan setiap bulan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai nominal yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagaimana
dimaksud
dalam
butir
1.c.
Penetapan jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a)
apabila tanggal efektif pembentukan Wilayah Kliring ditetapkan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan berjalan maka masa 3 (tiga) bulan pertama dihitung sejak bulan yang bersangkutan; atau
b)
apabila tanggal efektif pembentukan Wilayah Kliring ditetapkan setelah tanggal 15 bulan berjalan maka masa 3 (tiga) bulan pertama dihitung sejak bulan berikutnya;
2)
bantuan keuangan per bulan yang akan diberikan kepada Koordinator PWD selain Bank Indonesia setelah masa 3 (tiga) bulan tersebut disesuaikan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.30. Contoh ...
175
Contoh perhitungan pemberian bantuan keuangan kepada Koordinator PWD selain Bank Indonesia di Wilayah Kliring yang baru dibentuk mengacu pada Lampiran II.31. b.
Dalam
hal
kantor
Peserta
bertindak
sebagai
Koordinator PWD selain Bank Indonsia pengganti maka: 1)
bantuan
keuangan
diberikan
sesuai
dengan
kriteria sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.30; 2)
pemberian
bantuan
keuangan
kepada
Koordinator PWD selain Bank Indonesia yang mengalami perubahan diatur sebagai berikut: a)
apabila
tanggal
efektif
pengalihan
dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan berjalan maka bantuan keuangan
sebagaimana
dimaksud
dalam
angka 1) untuk bulan yang bersangkutan diberikan
kepada
KPWD
selain
Bank
Indonesia yang menerima pengalihan; atau b)
apabila tanggal efektif pembentukan Wilayah Kliring ditetapkan setelah tanggal 15 bulan berjalan
maka
sebagaimana
bantuan
dimaksud
keuangan
dalam
huruf
a)
untuk bulan yang bersangkutan diberikan kepada
Koordinator
PWD
selain
Bank
Indonesia yang mengalihkan. Contoh
perhitungan
pemberian
bantuan
keuangan kepada Koordinator PWD selain Bank Indonesia yang baru adalah sebagaimana dalam Lampiran II.31. I.
Iuran Perwakilan Peserta 1.
Apabila
bantuan
Penyelenggara
tidak
keuangan
yang
diberikan
oleh
dapat
menutupi
seluruh
biaya
operasional Koordinator PWD selain Bank Indonesia dalam pertukaran Warkat Debit, Koordinator PWD selain Bank Indonesia ...
176
Indonesia dapat menetapkan iuran kepada kantor Peserta di Wilayah Kliring. 2.
Besarnya iuran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditetapkan berdasarkan selisih biaya operasional yang dikeluarkan Koordinator PWD selain Bank Indonesia dalam rangka pertukaran Warkat Debit.
3.
Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 antara lain mencakup biaya tenaga kerja serta biaya penyediaan sarana dan prasarana pertukaran Warkat Debit.
4.
Besarnya iuran dan perhitungan biaya operasional yang menjadi dasar penetapan iuran wajib disampaikan kepada dan disetujui oleh seluruh Perwakilan Peserta di Wilayah Kliring.
J.
Pelaporan 1.
Kantor Pusat dari Koordinator PWD selain Bank Indonesia wajib
menyampaikan
laporan
bulanan
mengenai
pendistribusian dan besarnya nilai nominal bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam H.1.c paling lambat pada akhir bulan berikutnya. 2.
Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan
kepada
sebagaimana
dimaksud
menggunakan
format
Penyelenggara dalam
laporan
butir
dengan
alamat
II.A.2.a
dengan
sebagaimana
dimaksud
dalam Lampiran II.32. 3.
Koordinator
PWD
selain
Bank
Indonesia
wajib
menyampaikan laporan triwulanan mengenai penggunaan bantuan keuangan dan iuran Perwakilan Peserta dalam pelaksanaan pertukaran Warkat Debit paling lama 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berikutnya dengan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.33 kepada: a.
seluruh Perwakilan Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan;
b.
Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.b, untuk Koordinator PWD selain Bank Indonesia yang berada di wilayah KPBI; dan c. KPwDN ...
177
c.
KPwDN untuk Koordinator PWD selain Bank Indonesia yang berada di wilayah KPwDN.
XIV. BIAYA DALAM PENYELENGGARAAN SKNBI A.
Prinsip Umum 1.
Peserta dikenakan biaya dalam penyelenggaraan SKNBI.
2.
Peserta dapat mengenakan biaya transaksi melalui SKNBI kepada nasabah.
3.
Penyelenggara menetapkan batas maksimal biaya yang dapat dikenakan Peserta kepada nasabah.
B.
Biaya Penyelenggaraan SKNBI yang Dikenakan kepada Peserta 1.
Jenis dan besarnya biaya a.
Jenis biaya dalam penyelenggaraan SKNBI terdiri atas: 1)
biaya proses meliputi: a)
biaya proses DKE Transfer Dana;
b)
biaya proses DKE Transfer Dana dalam rangka Treasury Single Account (TSA);
c)
biaya proses DKE Warkat Debit;
d)
biaya proses DKE Pembayaran;
e)
biaya proses DKE Penagihan;
f)
biaya rincian transaksi pembayaran; dan
g)
biaya rincian transaksi penagihan.
2)
biaya akses informasi data agregat.
3)
biaya penggunaan Fasilitas Kontinjensi.
4)
biaya perpanjangan periode waktu pengiriman DKE Transfer Dana, DKE Pembayaran, dan DKE Penagihan.
b.
5)
biaya sortasi Warkat Debit.
6)
biaya Warkat Debit reject.
7)
biaya pembuatan dan/atau penggantian TPPK.
Besar biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengacu pada rincian biaya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.6.
c.
Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. d. Besarnya ...
178
d.
Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam butir a.1) tidak berlaku untuk pengiriman pengembalian DKE, rincian transaksi pembayaran, dan
rincian
transaksi penagihan oleh Peserta penerima, yang dilakukan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sejak DKE, rincian transaksi pembayaran, dan rincian transaksi penagihan diterima oleh Peserta penerima. e.
Dalam hal terdapat DKE Transfer Dana dalam rangka Treasury Single Account (TSA) menggunakan kode transaksi Treasury Single Account (TSA) yang tidak mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran II.9
maka DKE Transfer Dana
tersebut dikenakan biaya proses DKE Transfer Dana dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank
Indonesia
yang
mengatur
mengenai
penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal. f.
Penyelenggara
dapat
tidak
memberlakukan
biaya
sebagaimana dimaksud dalam butir a.3) dan/atau butir a.4), apabila
terjadi Keadaan Tidak Normal
dan/atau Keadaan Darurat di Penyelenggara. g.
Penyelenggara
dapat
membebaskan
biaya
dalam
sebagaimana dimaksud dalam butir dalam butir a.3) dan/atau butir a.4), apabila terjadi Keadaan Tidak Normal bukan disebabkan oleh kelalaian Peserta dan/atau terjadi Keadaan Darurat di lokasi Peserta. h.
Dalam
hal
Penyelenggara
membebaskan
biaya
sebagaimana dimaksud dalam huruf g, Peserta tetap harus membayar Pajak Pertambahan Nilai atas biaya tertentu yang dibebaskan oleh Penyelenggara. 2.
Perhitungan dan Pembebanan Biaya a.
Perhitungan dan pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a.1) sampai dengan butir 1.a.4) dilakukan oleh Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Biaya proses sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a.1) dan Pajak Pertambahan Nilai dihitung setiap ...
179
setiap bulan atas dasar total DKE dan rincian transaksi yang diterima dan diperhitungkan oleh Penyelenggara. 2)
Biaya akses informasi data agregat sebagaimana dimaksud
dalam
butir
1.a.2)
dan
Pajak
Pertambahan Nilai dihitung setiap bulan dan hanya dibebankan kepada Peserta yang terdaftar sebagai pengguna fasilitas informasi. 3)
Biaya
penggunaan
Fasilitas
Kontinjensi
sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a.3) dan Pajak Pertambahan Nilai untuk penggunaan: a)
fasilitas guest bank dihitung atas dasar durasi waktu penggunaan fasilitas tersebut setiap 1 (satu) jam berdasarkan absensi yang telah ditandatangani oleh Penyelenggara dan Peserta; dan
b)
fasilitas upload DKE dihitung atas dasar penggunaan
fasilitas
upload
DKE
setiap
layanan. 4)
Biaya
perpanjangan
pengiriman
DKE
sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a.4) dan Pajak Pertambahan Nilai dihitung atas dasar durasi waktu perpanjangan kegiatan tersebut setiap 30 (tiga puluh) menit. 5)
Pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan oleh Penyelenggara dengan cara mendebit Rekening Setelmen Setelmen
Dana Dana
Peserta Bank
dan/atau Pembayar,
Rekening dengan
ketentuan sebagai berikut: a)
biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2) dibebankan setiap akhir bulan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya;
b)
biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dan angka 4) dibebankan paling lama 1 (satu)
hari
kerja
setelah
Peserta
menggunakan Fasilitas Kontinjensi dan/atau perpanjangan ...
180
perpanjangan
periode
waktu
pengiriman
DKE; b.
Perhitungan dan pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a.5) sampai dengan butir 1.a.7)
dilakukan
oleh
Koordinator
PWD
dengan
ketentuan sebagai berikut: 1)
Biaya
sortasi
Warkat
Debit
sebagaimana
dimaksud dalam butir 1.a.5) dihitung atas dasar total Warkat Debit dalam Kliring Penyerahan yang diserahkan
oleh
Peserta
dan
diproses
oleh
Koordinator PWD yang melakukan pertukaran Warkat Debit secara otomasi. 2)
Biaya Warkat Debit reject sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a.6) dihitung dan dibebankan oleh Koordinator PWD yang melakukan pertukaran Warkat Debit secara otomasi dengan ketentuan sebagai berikut:
a)
Warkat Debit reject adalah Warkat Debit dalam Kliring Penyerahan yang tidak dapat diproses secara otomasi.
b)
Biaya Warkat Debit reject dikenakan apabila total Warkat Debit reject harian melebihi 2% (dua persen) dari total Warkat Debit yang diproses oleh Koordinator PWD.
c)
Biaya
Warkat
Debit
reject
sebagaimana
dimaksud dalam huruf b) dibebankan kepada Peserta penerima. 3)
Biaya pembuatan dan/atau penggantian TPPK sebagaimana
dimaksud
dalam
butir
1.a.7)
dihitung oleh Koordinator PWD untuk setiap permohonan pembuatan dan/atau penggantian TPPK. 4)
Pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 1), angka 2), dan angka 3) dilakukan oleh Koordinator PWD setiap akhir bulan paling lama 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut: a) Dalam ...
181
a)
Dalam
hal
dilakukan
pertukaran
oleh
Warkat
Koordinator
PWD
Debit maka
pembebanan biaya dilakukan dengan cara mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta. b)
Dalam
hal
pertukaran
Warkat
Debit
dilakukan oleh Koordinator PWD selain Bank Indonesia
maka
dilakukan
sesuai
ditetapkan
oleh
pembebanan dengan
prosedur
Koordinator
PWD
biaya yang selain
Bank Indonesia. C.
Biaya Transaksi
melalui SKNBI
yang Dikenakan kepada
Nasabah Peserta 1.
Dalam
rangka
mendukung
kelancaran
penyelesaian
transaksi melalui SKNBI, Peserta dapat menetapkan dan mengenakan biaya transaksi kepada nasabah dengan batas maksimal yang ditetapkan oleh Penyelenggara. 2.
Biaya transaksi yang dikenakan oleh Peserta kepada nasabah
sebagaimana
dimaksud
dalam
angka
1
ditetapkan paling banyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). 3.
Peserta wajib mengumumkan besarnya biaya transaksi melalui SKNBI dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan nasabah pengguna SKNBI.
XV.
PENANGANAN KEADAAN TIDAK NORMAL DAN/ATAU KEADAAN DARURAT A.
Keadaan
Tidak
Normal
dan/atau
Keadaan
Darurat
di
Penyelenggara Dalam
rangka
menjaga
kelangsungan
operasional
SKNBI
apabila terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Penyelenggara berlaku ketentuan sebagai berikut: 1.
Keadaan Tidak Normal di Penyelenggara Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal di Penyelenggara yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan SKNBI maka penanganan dilakukan sebagai berikut: a. Penyelenggara ...
182
a.
Penyelenggara
memberitahukan
kepada
seluruh
Peserta mengenai Keadaan Tidak Normal dan langkahlangkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 1)
menghentikan sementara kegiatan pengiriman DKE dan kegiatan lainnya yang terhubung ke SSK;
2)
dalam hal SSK dapat berfungsi kembali, Peserta melakukan hal-hal sebagai berikut: a)
melakukan koneksi ulang ke SSK;
b)
melakukan rekonsiliasi antara status batch DKE pada SPK dengan status batch DKE pada SSK; dan/atau
c)
melakukan
pengiriman
ulang
dalam
hal
terdapat batch DKE yang belum berhasil dikirim. b.
Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a
dilakukan
pemberitahuan
oleh
dari
Peserta
berdasarkan
Penyelenggara
melalui
administrative message, help desk SKNBI, dan/atau sarana lainnya. c.
Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang mengakibatkan SKNBI tidak dapat beroperasi sampai dengan batas waktu yang
ditentukan
oleh
Penyelenggara
maka
Penyelenggara menetapkan kebijakan dan prosedur penanganan
Keadaan
Tidak
Normal
dan
memberitahukan kepada Peserta mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh Peserta. 2.
Keadaan Darurat di Penyelenggara a.
Dalam
hal
terjadi
Keadaan
Darurat
di
lokasi
Penyelenggara yang menyebabkan SKNBI tidak dapat beroperasi maka Penyelenggara menetapkan kebijakan dan prosedur penanggulangan Keadaan Darurat dan memberitahukan kepada seluruh Peserta mengenai Keadaan Darurat serta hal-hal yang harus dilakukan oleh Peserta. b. Kebijakan ...
183
b.
Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a antara lain sebagai berikut: 1)
perubahan waktu operasional SKNBI;
2)
mengalihkan perhitungan transfer dana melalui SKNBI ke Sistem BI-RTGS;
3)
perhitungan dalam Layanan Kliring Warkat Debit dilakukan Wilayah
oleh Kliring
Koordinator
PWD
berdasarkan
di
setiap
Warkat
Debit;
dan/atau 4)
penghentian sementara sebagian atau seluruh layanan dalam penyelenggaraan SKNBI.
B.
Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta Dalam
rangka
menjaga
kelangsungan
operasional
SKNBI
apabila terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta berlaku ketentuan sebagai berikut: 1.
Dalam
hal
Keadaan
terjadi
Darurat
Keadaan di
Tidak
Peserta
Normal
yang
dan/atau
menyebabkan
terganggunya kelancaran operasional SKNBI maka Peserta harus memberitahukan kepada Penyelenggara mengenai terjadinya Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat. 2.
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan kepada: a.
Helpdesk SKNBI melalui sarana telepon paling lama 30 (tiga puluh) menit sejak terjadinya Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat; dan
b.
Penyelenggara melalui surat yang didahului dengan faksimile
dalam
hal
memerlukan
tindak
lanjut
perpanjangan periode waktu kegiatan pengiriman DKE sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A.5. 3.
Dalam
hal
terjadi
Keadaan
Tidak
Normal
dan/atau
Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang
menyebabkan
Peserta
tidak
dapat
melakukan
kegiatan operasional SKNBI di lokasi Peserta maka Peserta dapat menggunakan Fasilitas Kontinjensi, yang terdiri atas: a. fasilitas ...
184
4.
a.
fasilitas guest bank; dan
b.
fasilitas upload DKE.
Penggunaan fasilitas upload DKE sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b hanya dapat digunakan oleh Peserta berdasarkan kebijakan Penyelenggara.
5.
Dalam hal Peserta memutuskan untuk tidak melakukan kegiatan operasional SKNBI maka Peserta harus segera memberitahukan kepada Penyelenggara melalui surat yang dapat didahului dengan faksimile atau sarana lain.
6.
Dalam
hal
Keadaan
terjadi
Darurat
Keadaan di
Tidak
Peserta,
Normal
dan/atau
Penyelenggara
dapat
menetapkan kebijakan, prosedur, dan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian transaksi oleh Peserta melalui SKNBI. C.
Penggunaan Fasilitas Kontinjensi Tata cara penggunaan Fasilitas Kontinjensi diatur sebagai berikut: 1.
Peserta
mengajukan
menggunakan
format
surat
permohonan
sebagaimana
dengan
dimaksud
dalam
Lampiran II.34. 2.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 paling kurang memuat: a.
alasan untuk menggunakan Fasilitas Kontinjensi;
b.
lokasi penggunaanFasilitas Kontinjensi; dan
c.
pernyataan
bahwa
membebaskan
Peserta
yang
bersangkutan
Penyelenggara
atau
KPwDN
dari
tanggung jawab atas segala kerugian yang timbul (indemnity) pada Peserta terkait dengan penggunaan Fasilitas Kontinjensi. 3.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan dapat disampaikan
terlebih
dahulu
kepada
Penyelenggara
melalui faksimile ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a. 4. Untuk ...
185
4.
Untuk Peserta yang berada di wilayah kerja KPwDN, surat sebagaimana
dimaksud
dalam
angka
1
disampaikan
kepada Penyelenggara dengan tembusan kepada KPwDN yang
menyediakan
Fasilitas
Kontinjensi,
dengan
memperhatikan jam kerja KPwDN. 5.
Persetujuan
atau
sebagaimana
penolakan
dimaksud
dalam
atas angka
permohonan 1
disampaikan
melalui administrative message atau sarana lainnya. 6.
Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disetujui, Peserta harus menyiapkan data transaksi dan hal lain yang diperlukan dalam rangka penggunaan Fasilitas Kontinjensi yang ditetapkan oleh Penyelenggara sesuai dengan buku pedoman penggunaan aplikasi SPK.
7.
Dalam hal Penyelenggara menetapkan Fasilitas Kontinjensi yang dapat digunakan oleh Peserta adalah fasilitas upload DKE maka: a.
data transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 6 disampaikan kepada Penyelenggara disertai dengan bukti pengiriman DKE
offline sebanyak
2 (dua)
rangkap. b.
penyampaian data transaksi dan bukti pengiriman DKE offline kepada Penyelenggara atau KPwDN harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau petugas Peserta yang diberi kuasa oleh Pimpinan atau pejabat yang
berwenang
yang
memiliki
spesimen
di
Penyelenggara. 8.
Penyelenggara dapat menetapkan batas maksimal waktu dan/atau urutan penggunaan Fasilitas Kontinjensi dalam hal
jumlah
Peserta
yang
mengajukan
permohonan
penggunaan Fasilitas Kontinjensi melebihi kapasitas yang tersedia. XVI. PEMANTAUAN KEPATUHAN Pelaksanaan pemantauan kepatuhan Peserta dan Koordinator PWD diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Penyelenggara ...
186
1.
Penyelenggara melakukan pemantauan kepatuhan: a.
Peserta; dan
b.
Koordinator PWD,
terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara. 2.
Pemantauan kepatuhan Peserta terhadap ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal
dilakukan
dalam
rangka
menjaga
kelancaran
operasional SKNBI. 3.
Pemantauan kepatuhan Koordinator PWD terhadap ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal dilakukan dalam rangka menjaga kelancaran kegiatan pertukaran Warkat Debit.
4.
Pemantauan kepatuhan oleh Penyelenggara dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
5.
Dalam rangka pemantauan tidak langsung, berlaku ketentuan sebagai berikut: a.
Pemantauan kepatuhan kepada Peserta 1)
Pemantauan secara tidak langsung kepada Peserta dilakukan berdasarkan: a)
data,
informasi,
dan/atau
dokumen
yang
diperoleh dari:
b)
(1)
Peserta yang bersangkutan;
(2)
sistem Penyelenggara; dan/atau
(3)
pihak lain.
laporan berkala dan/atau laporan sewaktu-waktu yang
disampaikan
oleh
Peserta
kepada
Penyelenggara. 2)
Laporan berkala dan/atau laporan sewaktu-waktu sebagaimana
dimaksud
dalam
butir
1)b)
wajib
disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: a)
Laporan Berkala berupa Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) (1)
Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) merupakan laporan tahunan hasil penilaian pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud dalam ...
187
dalam butir III.H.1.b.2) untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Format Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) ditetapkan oleh Penyelenggara dan disampaikan kepada Peserta melalui surat dan/atau sarana lain. (2)
Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) sebagaimana
dimaksud
disampaikan
oleh
dalam
Peserta
angka
paling
(1)
lambat
tanggal 31 Maret tahun berikutnya. (3)
Dalam
hal
batas
sebagaimana
waktu
dimaksud
penyampaian
dalam
angka
(1)
jatuh pada hari Sabtu atau hari libur maka batas waktu penyampaian adalah hari kerja berikutnya. (4)
Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) sebagaimana
dimaksud
dalam
angka
(1)
disampaikan kepada Penyelenggara melalui surat dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara. b)
Laporan sewaktu-waktu (1)
Laporan sewaktu-waktu disampaikan atas inisiatif
Peserta
atau
permintaan
Penyelenggara, antara lain laporan gangguan SKNBI pada Peserta atau laporan dalam rangka
kegiatan
operasional
SKNBI
oleh
Peserta. (2)
Laporan sewaktu-waktu atas inisiatif Peserta sebagaimana
dimaksud
dalam
angka
(1)
disampaikan kepada Penyelenggara paling lama
5
(lima)
hari
kerja
sejak
tanggal
kejadian; (3)
Laporan
sewaktu-waktu
atas
permintaan
Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam angka (1) disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan Penyelenggara. 3) Laporan ...
188
3)
Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) disampaikan kepada Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.b.
4)
Berdasarkan
hasil
pemantauan
tidak
langsung
sebagaimana dimaksud dalam huruf a), Penyelenggara dapat melakukan klarifikasi dan/atau konfirmasi kepada
Peserta
atas
data,
informasi,
dokumen,
dan/atau laporan. 5)
Dalam
hal
berdasarkan
hasil
pemantauan
tidak
langsung terdapat hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Peserta, Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan kepada Peserta untuk melakukan upaya
perubahan
dalam
rangka
pemenuhan
ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara. 6)
Peserta wajib menindaklanjuti hasil pemantauan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam angka 5).
b.
Pemantauan kepada Koordinator PWD 1)
Pemantauan
secara
tidak
langsung
kepada
Koordinator PWD dilakukan berdasarkan laporan triwulanan dan/atau laporan sewaktu-waktu yang disampaikan oleh Koordinator PWD. 2)
Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) merupakan laporan yang memuat informasi jumlah Perwakilan Peserta, jumlah transaksi, jumlah nominal pertukaran
transaksi, Warkat
dan
jadwal
pelaksanaan
Debit,
dengan
menggunakan
format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.35. 3)
Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berikutnya kepada: a)
Penyelenggara
dengan
alamat
sebagaimana
dimaksud dalam butir II.A.2.b, untuk Koordinator PWD Bank Indonesia dan Koordinator PWD selain Bank Indonesia yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau b) KPwDN ...
189
b)
KPwDN apabila Koordinator PWD selain Bank Indonesia berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
4)
Berdasarkan
hasil
sebagaimana
pemantauan
dimaksud
tidak
dalam
langsung
angka
1),
Penyelenggara dapat melakukan klarifikasi dan/atau konfirmasi
kepada
Koordinator
PWD
atas
data,
pemantauan
tidak
informasi, dokumen, dan/atau laporan. 5)
Dalam
hal
berdasarkan
hasil
langsung terdapat hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Koordinator PWD, Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan kepada Koordinator PWD untuk melakukan
upaya
perubahan
pemenuhan
ketentuan
dalam
yang
rangka
ditetapkan
oleh
menindaklanjuti
hasil
Penyelenggara. 6)
Koordinator
PWD
harus
pemantauan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam angka 5). 6.
Dalam
rangka
pemantauan
langsung,
berlaku
ketentuan
sebagai berikut: a.
Pemantauan kepatuhan kepada Peserta 1)
Pemantauan
secara
langsung
dilakukan
melalui
kunjungan ke lokasi Peserta secara berkala
atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan. 2)
Dalam kunjungan pemeriksaan di lokasi Peserta, berlaku ketentuan dan prosedur sebagai berikut: a)
Petugas
Penyelenggara
yang
melakukan
pemeriksaan di lokasi Peserta dilengkapi dengan surat tugas dari Penyelenggara. b)
Peserta wajib memberikan akses kepada petugas Penyelenggara, paling kurang untuk: (1)
memperoleh
data,
informasi,
dan/atau
dokumen yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen asli dan/atau salinan
dokumen
yang
berupa
warkat,
dan/atau ...
190
dan/atau data elektronik yang terkait dengan pelaksanaan
SKNBI
sesuai
permintaan
petugas
dengan
Penyelenggara;
dan/atau (2)
memeriksa
sarana
fisik
dan
aplikasi
pendukung yang terkait dengan operasional SKNBI di Peserta, antara lain SPK serta interface dari dan ke sistem internal Peserta. 3)
Penyelenggara dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas
nama
Penyelenggara
untuk
melaksanakan
pemantauan Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 1). Pihak lain dilengkapi
dengan
yang ditugaskan tersebut surat
penugasan
dari
Penyelenggara. 4)
Petugas Penyelenggara melakukan exit meeting dengan Peserta yang dituangkan dalam laporan hasil exit meeting yang ditandatangani oleh Penyelenggara dan pejabat Peserta yang berwenang.
5)
Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan kepada Peserta untuk melakukan tindak lanjut dan mendorong
Peserta
untuk
melakukan
upaya
perubahan dalam rangka pemenuhan ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara sesuai dengan laporan hasil exit meeting sebagaimana dimaksud dalam angka 4). 6)
Peserta
wajib
menindaklanjuti
hasil
pemantauan
langsung sebagaimana dimaksud dalam angka 5). b.
Pemantauan kepatuhan kepada Koordinator PWD 1)
Pemantauan
secara
langsung
dilakukan
melalui
kunjungan ke lokasi Koordinator PWD secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 2)
Dalam kunjungan pemeriksaan di lokasi Koordinator PWD,
berlaku
ketentuan
dan
prosedur
sebagai
berikut:
a) Petugas ...
191
a)
Petugas
Penyelenggara
pemeriksaan
di
dilengkapi
yang
lokasi
dengan
melakukan
Koordinator
surat
PWD
tugas
dari
memberikan
akses
Penyelenggara. b)
Koordinator
PWD
harus
kepada petugas Penyelenggara, paling kurang untuk memperoleh data, informasi, dan/atau dokumen
yang
diperlukan
terkait
dengan
pelaksanaan pertukaran Warkat Debit sesuai dengan permintaan petugas Penyelenggara. c)
Petugas Penyelenggara melakukan exit meeting dengan Koordinator PWD yang dituangkan dalam laporan hasil exit meeting yang ditandatangani oleh Penyelenggara dan pejabat Koordinator PWD yang berwenang.
d)
Penyelenggara
menyampaikan
surat
pemberitahuan kepada Koordinator PWD untuk melakukan
tindak
Koordinator
PWD
lanjut untuk
dan
mendorong
melakukan
upaya
perubahan dalam rangka pemenuhan ketentuan yang
ditetapkan
oleh
Penyelenggara
sesuai
dengan laporan hasil exit meeting sebagaimana dimaksud dalam huruf c). e)
Koordinator PWD harus menindaklanjuti hasil pemantauan langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf d).
7.
Dalam rangka pemantauan kepatuhan Peserta, Penyelenggara dapat meminta Peserta untuk melakukan pengujian terhadap infrastruktur SPK yang digunakan dalam operasional SKNBI.
XVII. TATACARA PENGENAAN SANKSI A.
Sanksi Administratif Terkait Pembuatan DKE 1.
Peserta
yang
tidak
memenuhi
ketentuan
mengenai
pembuatan DKE sebagaimana dimaksud dalam butir VI.B.1.c.1),
butir
VI.B.1.c.2),
butir
VII.B.7.a.1),
butir
VII.B.7.a.2), ...
192
VII.B.7.a.2), butir VIII.B.1.c.1), butir VIII.B.1.c.2), butir IX.B.7.a,
dan/atau
administratif
butir
berupa
IX.B.7.b
kewajiban
dikenakan membayar
sanksi sebesar
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per DKE dengan jumlah
kewajiban
Rp10.000.000,00
membayar (sepuluh
paling
juta
banyak
rupiah)
dalam
sebesar bulan
berjalan. 2.
Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta atau Rekening Setelmen Dana Bank Pembayar.
B.
Sanksi Administratif Terkait Penyediaan dan Penambahan Prefund 1.
Bagi Peserta yang tidak memenuhi ketentuan mengenai penyediaan minimum nominal Prefund Debit sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.3 yang dikarenakan kelalaian Peserta, berlaku ketentuan sebagai berikut: a.
Peserta
dikenakan
sanksi
administratif
berupa
kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun tetap dapat ikut serta dalam Layanan Kliring Warkat Debit dan Layanan Penagihan Reguler. Pengenaan sanksi dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya, dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta. b.
Terhadap Peserta yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penyelenggara melakukan pemantauan selama 6 (enam) bulan.
c.
Apabila selama periode pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf b Peserta tidak memenuhi kewajiban penyediaan Prefund Debit sebanyak 6 (enam) kali maka Peserta dapat dikenakan sanksi berupa penurunan status kepesertaan dari aktif menjadi ditangguhkan.
d.
Penyelenggara
dapat
mengubah
kembali
status
Peserta dari ditangguhkan menjadi aktif berdasarkan kebijakan Penyelenggara. e. Penyelenggara ...
193
e.
Penyelenggara menginformasikan perubahan status Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d kepada: 1)
Peserta yang bersangkutan melalui surat;
2)
seluruh Peserta melalui fasilitas administrative message dan/atau sarana lainnya; dan
3)
Koordinator
PWD
yang
di
wilayah
kerjanya
terdapat Perwakilan Peserta melalui surat atau sarana lainnya. 2.
Bagi Peserta yang tidak memenuhi ketentuan penyediaan minimum nominal Prefund Debit sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.3 dikarenakan ketidakmampuan dalam penyediaan Prefund Debit, berlaku ketentuan sebagai berikut: a.
Peserta
dikenakan
sanksi
administratif
berupa
penurunan status kepesertaan dari aktif menjadi ditangguhkan. b.
Penyelenggara
dapat
mengubah
kembali
Peserta
dari ditangguhkan
menjadi
Peserta
dapat
kewajiban
memenuhi
aktif
status apabila
penyediaan
minimum nominal Prefund Debit. c.
Penyelenggara menginformasikan perubahan status Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b kepada: 1)
Peserta yang bersangkutan melalui surat;
2)
seluruh Peserta melalui fasilitas administrative message dan/atau sarana lainnya; dan
3)
Koordinator
PWD
yang
di
wilayah
kerjanya
terdapat Perwakilan Peserta, melalui surat atau sarana lainnya. 3.
Bagi Peserta yang tidak memenuhi ketentuan penambahan Prefund sebagaimana dimaksud dalam butir VI.B.3.c, butir VII.B.3.b, butir VIII.B.3.c, dan/atau butir IX.B.3.b, berlaku ketentuan sebagai berikut: a.
Peserta
dikenakan
sanksi
administratif
berupa
kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per 1 (satu) hari kerja. b. Pengenaan ...
194
b.
Pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya, dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta atau Rekening Setelmen Dana Bank Pembayar.
C.
Sanksi Administratif Terkait Penolakan Warkat Debit dan/atau DKE Warkat Debit Dalam hal Peserta melakukan penolakan Warkat Debit atau DKE
Warkat
Debit
sebagaimana
dimaksud
dalam
butir
VII.B.1.b.1)b), berlaku ketentuan sebagai berikut: 1.
Peserta
pengirim,
dikenakan
Peserta
sanksi
penerima,
administratif
atau
berupa
nasabah kewajiban
membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per DKE Warkat Debit yang ditolak. 2.
Pengenaan
sanksi
administratif
berupa
kewajiban
membayar kepada Peserta pengirim, Peserta penerima, atau nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan berdasarkan alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.36. 3.
Pembebanan
sanksi
administratif
berupa
kewajiban
membayar sebagaimana dalam angka 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Sanksi administratif yang dikenakan kepada nasabah Peserta dibebankan oleh Penyelenggara dengan cara mendebit
Rekening
Selanjutnya,
Peserta
Setelmen
Dana
Peserta.
membebankan
sanksi
administratif tersebut kepada nasabahnya. b.
Sanksi administratif yang dikenakan kepada Peserta dibebankan oleh Penyelenggara dengan cara mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta. Peserta dilarang membebankan biaya pengenaan sanksi administratif tersebut
kepada
nasabahnya,
mengingat
alasan
penolakan Warkat Debit atau DKE Debit tersebut disebabkan oleh kekeliruan Peserta. c.
Pengenaan
sanksi
administratif
sebagaimana
dimaksud dalam huruf b dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berikutnya. D. Sanksi ...
195
D.
Sanksi Administratif Terkait Warkat Debit 1. Bagi Peserta yang tidak mencantumkan Magnetic Ink Character Recognition (MICR) code line sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir XII.A.3 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. 2. Bagi Peserta yang tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana mengganggu
dimaksud proses
dalam
angka
pertukaran
Warkat
1
sehingga
Debit
secara
otomasi, Koordinator PWD dapat tidak memproses Warkat Debit Peserta dalam pertukaran Warkat Debit. E.
Sanksi Administratif Terkait Pemantauan Kepatuhan 1.
Bagi Peserta yang tidak memenuhi ketentuan kewajiban menjaga kelancaran dan keamanan penggunaan SKNBI sebagaimana dimaksud dalam butir III.H.1 dikenakan sanksi administratif sebagai berikut: a.
Peserta yang tidak memenuhi ketentuan kewajiban menjaga
kelancaran
dan
keamanan
penggunaan
SKNBI dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. b.
Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis diterima, dapat dikenakan sanksi administratif berupa berupa penurunan status kepesertaan.
2.
Bagi Peserta yang tidak menginformasikan biaya transaksi dalam penyelenggaraan SKNBI kepada nasabah secara transparan sebagaimana dimaksud dalam butir III.H.4 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
3.
Bagi Peserta yang tidak mencetak Warkat Debit di perusahaan percetakan dokumen sekuriti sebagaimana dimaksud
dalam
butir
XI.C.1
dikenakan
sanksi
administratif berupa teguran tertulis. 4.
Bagi Peserta yang tidak mencetak Warkat Debit sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam butir XI.A.2, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Peserta ...
196
a.
Peserta yang tidak mencetak Warkat Debit sesuai dengan
spesifikasi
teknis
dikenakan
sanksi
administratif berupa teguran tertulis. b.
Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehingga mengganggu proses pertukaran Warkat Debit secara otomasi, Koordinator PWD dapat tidak memproses Warkat Debit Peserta dalam pertukaran Warkat Debit
5.
Bagi Peserta yang tidak memberikan data, informasi, dan/atau
dokumen
terkait
penyelenggaraan
SKNBI
sebagaimana dimaksud dalam butir III.H.5 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. 6.
Bagi
Peserta
yang
Penyelenggara
tidak
untuk
memberikan
melakukan
akses
pemeriksaan
kepada secara
langsung sebagaimana dimaksud dalam butir XVI.6.a.2)b), berlaku ketentuan sebagai berikut: a.
Peserta
yang
tidak
memberikan
akses
kepada
Penyelenggara untuk melakukan pemeriksaan secara langsung
dikenakan
sanksi
administratif
berupa
teguran tertulis. b.
Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak teguran tertulis diterima, dapat
dikenakan
sanksi
penurunan
status
kepesertaan. 7.
Bagi Peserta yang tidak menindaklanjuti hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam butir XVI.6.a.6), berlaku ketentuan sebagai berikut: a.
Peserta yang tidak menindaklanjuti hasil pemantauan dikenakan
sanksi
administratif
berupa
teguran
tertulis. b.
Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dikenakan sanksi penurunan status kepesertaan. 8. Bagi ...
197
8.
Bagi
Peserta
yang
terlambat
menyampaikan
laporan
berkala sebagaimana dimaksud dalam butir XVI.5.a.2)a)(1) berlaku ketentuan sebagai berikut: a.
Peserta
dikenakan
sanksi
administratif
berupa
kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan sejak batas waktu penyampaian pelaporan, dengan jumlah kewajiban
membayar
paling
banyak
sebesar
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). b.
Pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta
atau
Rekening
Setelmen
Dana
Bank
Pembayar. c.
Penyelenggara
menginformasikan
pembebanan
pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam huruf b melalui
surat
setelah
pelaksanaan
pembebanan
sanksi. d.
Dalam hal Peserta terlambat menyampaikan laporan berkala sesuai batas waktu, Peserta tetap wajib menyampaikan laporan berkala paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak batas waktu penyampaian laporan berkala yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
e.
Dalam hal Peserta tidak menyampaikan laporan berkala
sebagaimana
Peserta
dikenakan
dimaksud sanksi
dalam
huruf
administratif
d,
berupa
teguran tertulis. f.
Peserta yang tidak menindaklanjuti sanksi teguran tertulis sebagimana dimaksud dalam huruf e, dapat dikenakan sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.
9.
Dalam hal Penyelenggara mengenakan sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan, Penyelenggara menginformasikan kepada: a. Peserta ...
198
a.
Peserta yang bersangkutan melalui surat;
b.
seluruh
Peserta
melalui
fasilitas
administrative
message dan/atau sarana lainnya; dan c.
Koordinator PWD yang di wilayah kerjanya terdapat Perwakilan Peserta, melalui surat atau sarana lainnya.
XVIII. LAIN-LAIN 1.
Dalam rangka keikutsertaan dalam Layanan Pembayaran Reguler
dan/atau
Layanan
Penagihan
Reguler,
diatur
ketentuan sebagai berikut: a.
Peserta yang memanfaatkan Layanan Pembayaran Reguler dan/atau Layanan Penagihan Reguler untuk pertama kalinya
harus
menyampaikan
pemberitahuan
kepada
Penyelenggara mengenai pengiriman DKE Pembayaran dan/atau DKE Penagihan. b.
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pengiriman DKE Pembayaran dan/atau DKE Penagihan.
c.
Berdasarkan
pemberitahuan
sebagaimana
dimaksud
dalam huruf a, Penyelenggara menginformasikan kepada seluruh
Peserta
Pembayaran
mengenai
Reguler
dan/atau
penggunaan Layanan
Layanan Penagihan
Reguler. 2.
Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
XIX. KETENTUAN PENUTUP 1.
Ketentuan mengenai penyediaan JKD cadangan dari lokasi cadangan (back up site) Peserta ke Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam butir III.H.1.h.4)a)(2) wajib dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2016.
2.
Ketentuan mengenai penyesuaian indemnity dan jumlah lembar Warkat Debit pada BPWD-Kliring Penyerahan dan BPWDKliring Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.17 dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2016. 3. Ketentuan ...
199
3.
Ketentuan mengenai pencantuman jumlah lembar Warkat Debit dalam MICR code line pada BPWD-Kliring Penyerahan dan BPWD-Kliring Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.21 dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2016.
4.
Ketentuan mengenai pengenaan biaya penggunaan akses data agregat hasil perhitungan SKNBI sebagaimana dimaksud dalam butir XIV.B.1.a.2) mulai berlaku pada 1 Juli 2016.
5.
Ketentuan mengenai penyampaian laporan triwulanan oleh Koordinator PWD sebagaimana dimaksud dalam butir 5.b.3) untuk pertama kali mulai berlaku untuk periode laporan triwulan II yang penyampaiannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja pada bulan Juli 2016.
6.
Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP tanggal 5 Juni 2015 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
BANK INDONESIA,
BRAMUDIJA HADINOTO KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN
