No. 16/1/DKSP
Jakarta, 10 Januari 2014
SURAT EDARAN
Kepada SELURUH BADAN USAHA BERBADAN HUKUM INDONESIA BUKAN BANK YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN TRANSFER DANA DI INDONESIA
Perihal : Laporan Penyelenggaraan Transfer Dana oleh Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia Bukan Bank Secara On-Line
Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5381) dan dalam rangka mengatur pelaporan secara OnLine sebagaimana diatur dalam Butir VII.C. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana, khususnya laporan berkala berupa laporan bulanan transaksi kegiatan Transfer Dana, perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai laporan penyelenggaraan transfer dana oleh badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank secara on-line dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut: I.
UMUM Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah
dari
pengirim
asal
yang
bertujuan
memindahkan
sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. 2. Pelapor adalah badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana. 3. Laporan adalah laporan mengenai kegiatan Transfer Dana yang disusun dan disampaikan oleh Pelapor secara berkala kepada Bank ...
Bank Indonesia melalui Sistem Laporan Transfer Dana Bukan Bank. 4. Sistem Laporan Transfer Dana Bukan Bank yang selanjutnya disebut Sistem LTDBB adalah sistem penerimaan Laporan (capturing) yang berbasis web yang disampaikan Pelapor melalui jaringan internet. 5. Periode Pelaporan adalah tenggang waktu penyampaian Laporan yang dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan 5 (lima) Hari Kerja setelah akhir bulan Laporan. 6. Penyampaian Laporan secara On-Line yang selanjutnya disebut On-Line adalah penyampaian Laporan yang dilakukan secara langsung dengan mengirim dan/atau mengisi data dalam bentuk tampilan form melalui Sistem LTDBB. 7. Penyampaian Laporan secara Off-Line yang selanjutnya disebut Off-Line adalah penyampaian Laporan yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data dalam media perekaman data elektronik kepada Bank Indonesia. 8. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia yang mewilayahi Pelapor. II.
RUANG LINGKUP LAPORAN DAN PENANGGUNG JAWAB LAPORAN A. Ruang Lingkup Laporan 1. Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia. 2. Dalam hal Pelapor memiliki kantor cabang, penyampaian Laporan dilakukan oleh kantor pusat Pelapor. 3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah data transaksi kegiatan Transfer Dana yang meliputi data: a. transaksi Transfer Dana dari Indonesia ke luar negeri; b. transaksi Transfer Dana dari luar negeri ke Indonesia; dan c. transaksi
Transfer
Dana
dalam
wilayah
Republik
Indonesia. B. Penanggung Jawab Laporan 1. Pelapor
harus
menunjuk
penanggung
jawab
untuk
penyusunan dan penyampaian Laporan. 2. Penunjukan ...
2. Penunjukan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus diberitahukan kepada Bank Indonesia secara On-Line. 3. Penunjukan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung jawab Direksi bagi Pelapor berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Perusahaan Umum, atau Pengurus bagi Pelapor berbentuk badan hukum Koperasi. 4. Dalam hal terjadi perubahan penanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada
angka
1,
Pelapor
harus
melaporkan
perubahan tersebut secara On-Line. III.
FORMAT LAPORAN A. Penyusunan Laporan mengacu pada: 1. Buku
Pedoman
Penyusunan
dan
Penyampaian
Laporan
sebagaimana Lampiran 1; dan 2. Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan sebagaimana Lampiran 2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. B. Laporan disusun dengan format sebagai berikut: 1. Form G0001 (Laporan Transaksi Transfer Dana Bukan Bank dari Indonesia ke luar negeri); 2. Form G0002 (Laporan Transaksi Transfer Dana Bukan Bank dari luar negeri ke Indonesia); dan 3. Form G0003 (Laporan Transaksi Transfer Dana Bukan Bank dalam wilayah Republik Indonesia), yang
tercantum
dalam
Buku
Pedoman
Penyusunan
dan
Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada butir A.1. IV. PENYAMPAIAN LAPORAN A. Batas Waktu Penyampaian Laporan 1. Laporan
sebagaimana
dimaksud
pada
butir
III.B
wajib
disampaikan paling lambat pada 5 (lima) Hari Kerja setelah akhir bulan Laporan. Contoh: Laporan bulan Februari 2014 dilaporkan paling lambat tanggal 7 Maret 2014. 2. Dalam ...
2. Dalam hal ditemukan kesalahan data pada Laporan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, koreksi Laporan wajib
disampaikan
paling
lambat
sesuai
batas
waktu
sebagaimana dimaksud pada angka 1. 3. Dalam hal Pelapor tidak memiliki data sebagaimana dimaksud pada butir III.B atau nihil, kewajiban penyampaian Laporan tetap berlaku dengan cara mengirimkan form header paling lambat sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1. 4. Pelapor
dinyatakan
telah
menyampaikan
Laporan,
form
header, dan/atau koreksi Laporan setelah Bank Indonesia menerima Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan Pelapor yang dibuktikan dengan tanda terima dari Sistem LTDBB. 5. Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan apabila Bank Indonesia menerima Laporan, form header dan/atau koreksi Laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1. Contoh: Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan data Transaksi Transfer Dana dari Indonesia ke Luar Negeri untuk Laporan bulan Februari 2014 apabila Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan diterima oleh Bank Indonesia setelah tanggal 7 Maret 2014. 6. Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 tetap wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan yang belum disampaikan. B. Tata Cara Penyampaian Laporan 1. Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia secara tepat waktu, benar, akurat, dan lengkap. 2. Pelapor wajib menyampaikan Laporan sesuai dengan format sebagaimana dimaksud pada butir III.B.
3. Pelapor ...
3. Pelapor melakukan validasi teknis sesuai dengan spesifikasi yang
telah
ditetapkan
dalam
Petunjuk
Teknis
Aplikasi
Laporan sebagaimana dimaksud pada butir III.A.2. 4. Dalam hal Pelapor melakukan penggabungan atau peleburan dengan Pelapor atau badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan
Bank
lain,
masing-masing
Pelapor
peserta
penggabungan atau peleburan tetap wajib menyampaikan Laporan yang disusun secara bulanan untuk bulan Laporan sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan. Contoh: a. Apabila pada tanggal 3 Maret 2014 Pelapor X telah mendapatkan izin penggabungan atau peleburan dengan Pelapor Y, maka masing-masing Pelapor X dan Pelapor Y wajib menyampaikan Laporan bulan Februari 2014 sampai dengan terjadinya penggabungan atau peleburan secara operasional. Sementara itu, laporan bulan Maret 2014 merupakan Laporan konsolidasi atau gabungan yang dilaporkan
oleh
Pelapor
hasil
penggabungan
atau
peleburan. b. Apabila pada tanggal 3 Maret 2014 Pelapor X telah mendapatkan izin penggabungan atau peleburan dengan perusahaan B, maka Pelapor X wajib menyampaikan Laporan bulan Februari 2014 sampai dengan terjadinya penggabungan atau peleburan. 5. Dalam hal Pelapor melakukan pemisahan murni, Pelapor tetap wajib menyampaikan Laporan yang disusun secara bulanan
untuk
bulan
Laporan
sebelum
dilakukannya
pemisahan. Contoh: Apabila pada tanggal 3 Maret 2014 Pelapor A secara operasional telah melakukan pemisahan menjadi Pelapor B dan Pelapor C, maka Pelapor A wajib menyampaikan Laporan bulan Februari 2014. Sementara itu, laporan bulan Maret 2014 merupakan Laporan yang dilaporkan oleh Pelapor B dan Pelapor C hasil pemisahan.
C. Cara ...
C. Cara Penyampaian Laporan, Form Header, dan/atau Koreksi Laporan, Secara On-Line, Off-Line, dan Dalam Keadaan Memaksa (Force Majeure) 1. Cara Penyampaian Laporan, Form Header, dan/atau Koreksi Laporan Secara On-Line a. Pelapor
wajib
menyampaikan
Laporan,
form
header,
dan/atau koreksi Laporan secara On-Line. b. Sistem LTDBB dibuka secara On-Line sampai dengan akhir bulan periode penyampaian Laporan. Contoh: Pelapor menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan bulan Februari 2014 secara On-Line sampai dengan akhir bulan Maret 2014. 2. Cara Penyampaian Laporan, form header, dan/atau Koreksi Laporan Secara Off-Line a. Penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara Off-Line dilakukan apabila: 1) Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan yang akan disampaikan telah melampaui batas waktu penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara On-Line; dan/atau 2) terjadi gangguan teknis terhadap Sistem LTDBB di Pelapor dan/atau Bank Indonesia. b. Penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan
yang
melampaui
batas
waktu
penyampaian
Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara On-Line
sebagaimana
dimaksud
pada
butir
C.1.b
dilakukan secara Off-Line. Contoh: Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan bulan Februari
2014
disampaikan
secara
Off-Line,
apabila
Pelapor menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan dan diterima oleh Bank Indonesia setelah akhir bulan Maret 2014.
c. Penyampaian ...
c. Penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan Secara Off-Line Karena Gangguan Teknis di Pelapor dan/atau Bank Indonesia. 1) Gangguan Teknis di Pelapor a) Dalam hal Pelapor mengalami gangguan teknis pada Hari Kerja kelima bulan Laporan berikutnya, Pelapor
wajib
menyampaikan
pemberitahuan
secara tertulis yang ditandatangani pejabat Pelapor yang berwenang mengenai gangguan teknis yang dialami, pada hari yang sama. b) Pemberitahuan
secara
tertulis
sebagaimana
dimaksud pada huruf a), ditandatangani oleh pejabat Pelapor yang berwenang dan disampaikan kepada: (1) Departemen
Pengelolaan
dan
Kepatuhan
Laporan Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta
10350,
berkedudukan
di
bagi
wilayah
Pelapor DKI
yang
Jakarta,
Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang, dan Kota Depok; atau (2) Departemen
Pengelolaan
dan
Kepatuhan
Laporan Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia terdekat, bagi
Pelapor
yang
berkedudukan
di
luar
wilayah sebagaimana dimaksud pada angka (1). Dalam
hal
terjadi
perubahan
alamat
surat
menyurat dan komunikasi, akan diberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya oleh Bank Indonesia kepada Pelapor. c)
Dalam
hal
Pelapor
pemberitahuan pada
huruf
a),
tertulis
tidak
menyampaikan
sebagaimana
Pelapor
dinyatakan
dimaksud terlambat
menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan. d) Pelapor ...
d) Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara OnLine
karena
gangguan
teknis
sebagaimana
dimaksud pada huruf a) wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara Off-Line
paling lambat pukul 12.00 waktu
setempat pada Hari Kerja berikutnya kepada: (1)
Departemen
Pengelolaan
dan
Kepatuhan
Laporan Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta
berkedudukan
10350, di
bagi
wilayah
Pelapor DKI
yang
Jakarta,
Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang, dan Kota Depok; atau (2)
Kantor
Perwakilan
Bank
Indonesia
yang
mewilayahi Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada angka (1). Dalam
hal
terjadi
perubahan
alamat
surat
menyurat dan komunikasi, akan diberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya oleh Bank Indonesia kepada Pelapor. Contoh: Pada tanggal 7 Maret 2014 Pelapor X mengalami gangguan
teknis
sehingga
tidak
dapat
menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara On-Line, Pelapor X wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara Off-Line paling lambat tanggal 10 Maret 2014
pukul 12:00 waktu
setempat. 2) Gangguan Teknis di Bank Indonesia a) Dalam
hal
terjadi
gangguan
teknis
di
Bank
Indonesia, Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis dan/atau menggunakan sarana lainnya kepada Pelapor.
b) Dalam ...
b) Dalam hal gangguan teknis terjadi pada Hari Kerja kelima bulan Laporan berikutnya, Pelapor wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan pada Hari Kerja berikutnya secara Off-Line. 3. Keadaan Memaksa (Force Majeure) a. Penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada butir IV.C.1 dan butir IV.C.2 tidak berlaku bagi Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (force majeure). b. Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan, form header,
dan/atau
koreksi
Laporan
karena
keadaan
memaksa (force majeure) wajib segera memberitahukan secara tertulis disertai penjelasan mengenai penyebab terjadinya
keadaan
memaksa
(force
majeure)
yang
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada: 1) Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang, dan Kota Depok; atau 2) Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 1). Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi, akan diberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya oleh Bank Indonesia kepada Pelapor. c.
Pelapor harus menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir III.B paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah keadaan memaksa (force majeure) dapat diatasi.
V. HAK ...
V.
HAK AKSES A. Dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan, Bank Indonesia memberikan hak akses berupa 1 (satu) user id dan password terhadap Sistem LTDBB kepada setiap Pelapor tanpa dikenakan biaya. B. Pelapor bertanggung jawab atas hak akses terhadap Sistem LTDBB yang diberikan oleh Bank Indonesia.
VI. PENYAMPAIAN PERTANYAAN Pelapor dapat menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan sistem, materi, dan/ atau ketentuan Laporan kepada Bank Indonesia sebagai berikut: 1. Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran mengenai materi dan ketentuan Laporan. 2. Departemen Pengelolaan Sistem Informasi mengenai aplikasi dan otomasi sistem penyampaian Laporan. 3. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan mengenai akses Sistem LTDBB di Bank Indonesia. Pertanyaan yang terkait dengan hal-hal tersebut di atas disampaikan melalui Helpdesk Bank Indonesia dengan nomor telepon (021) 29818000. VII. TATA CARA PENGENAAN SANKSI A. Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan dan/atau form header sebagaimana dimaksud pada butir IV.A.5 dan butir IV.C.2.c.1).c) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap form per Hari Kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap form. B. Pelapor
yang
terlambat
menyampaikan
sebagaimana dimaksud pada butir IV.A.5
koreksi
Laporan
namun masih dalam
periode On-Line sebagaimana dimaksud dalam butir IV.C.1 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap form per Hari Kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap form.
C. Pelapor ...
C. Pelapor yang menyampaikan koreksi Laporan melebihi periode On-line sebagaimana dimaksud pada butir IV.C.1 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap item data dan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap form. D. Pelapor dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dalam hal: 1. belum menyampaikan Laporan dan/atau form header sampai periode penyampaian Laporan berikutnya; dan/atau 2. tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis perihal keadaan memaksa (force majeure). E. Bank
Indonesia
pelanggaran,
memberitahukan
besarnya
sanksi
secara
kewajiban
tertulis
mengenai
membayar
yang
dikenakan kepada Pelapor, dan nomor rekening dalam rangka pengenaan sanksi kewajiban membayar. F. Pelapor
yang
dikenakan
sanksi
kewajiban
membayar
sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B dan/atau huruf C wajib menyampaikan tanda bukti telah dilakukan kewajiban membayar kepada: 1. Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Pelapor
yang
berkedudukan
di
wilayah
DKI
Jakarta,
Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang, dan Kota Depok; atau 2. Kantor Perwakilan Bank Indonesi a setempat, bagi Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 1. Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi, akan diberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya oleh Bank Indonesia kepada Pelapor. VIII. PENUTUP A. Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, ketentuan butir IV.B.1.a.1) dan Contoh 5 dalam Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
B. Ketentuan ...
B. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir VII.A sampai dengan butir VII.E mulai berlaku untuk Laporan bulan Juni 2014. C. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
ROSMAYA HADI KEPALA DEPARTEMEN KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN
