No.17/13/DPSP
Jakarta, 5 Juni 2015
SURAT EDARAN
Perihal :
Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia
Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5704),
perlu
diatur
ketentuan
pelaksanaan
mengenai
penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut: I.
KETENTUAN UMUM Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1.
Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal adalah kegiatan dalam rangka memproses perhitungan hak dan kewajiban
antar
Peserta
Sistem
Kliring
Nasional
Bank
Indonesia yang setelmennya dilakukan pada waktu tertentu. 2.
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SKNBI adalah infrastruktur
yang digunakan oleh
Bank Indonesia dalam Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal untuk memproses Data Keuangan Elektronik pada Layanan Transfer Dana, Layanan Kliring Warkat Debit, Layanan Pembayaran Reguler, dan Layanan Penagihan Reguler. 3.
Penyelenggara SKNBI yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Bank Indonesia.
4.
Peserta SKNBI yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara sebagai Peserta.
5.
Layanan Transfer Dana adalah layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar Peserta dari 1 (satu) pengirim kepada 1 (satu) penerima.
6. Layanan …
2
6.
Layanan Kliring Warkat Debit adalah layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana yang dilakukan antar Peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada 1 (satu) penerima tagihan, disertai dengan fisik Warkat Debit.
7.
Layanan Pembayaran Reguler adalah layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar Peserta dari 1 (satu) atau beberapa pengirim kepada 1 (satu) atau beberapa penerima.
8.
Layanan Penagihan Reguler adalah layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana antar Peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada beberapa penerima tagihan.
9.
Data Keuangan Elektronik yang selanjutnya disingkat DKE adalah data keuangan dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam penyelenggaraan SKNBI.
10. DKE Transfer Dana adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah
transfer
dana
dan
digunakan
sebagai
dasar
perhitungan dalam Layanan Transfer Dana. 11. DKE Warkat Debit adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah
transfer
debit
dan
digunakan
sebagai
dasar
perhitungan dalam Layanan Kliring Warkat Debit. 12. DKE
Pembayaran
perintah
transfer
adalah dana
DKE dan
yang
dibuat
digunakan
berdasarkan
sebagai
dasar
perhitungan dalam Layanan Pembayaran Reguler. 13. DKE Penagihan adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah transfer debit dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam Layanan Penagihan Reguler. 14. Warkat
Debit
diperhitungkan
adalah atas
alat
beban
pembayaran nasabah
nontunai
atau
Bank
yang
melalui
Layanan Kliring Warkat Debit. 15. Kliring Penyerahan adalah kegiatan untuk memperhitungkan DKE Warkat Debit yang disampaikan oleh Peserta pengirim kepada Peserta penerima melalui Penyelenggara. 16. Kliring Pengembalian adalah kegiatan untuk memperhitungkan DKE
Warkat
Debit
yang
diperhitungkan
dalam
Kliring
Penyerahan namun ditolak oleh Peserta penerima berdasarkan
alasan-alasan…
3
alasan-alasan yang ditetapkan oleh Penyelenggara. 17. Penyerahan Tagihan adalah kegiatan untuk memperhitungkan DKE Penagihan yang disampaikan oleh Peserta pengirim kepada Peserta penerima melalui Penyelenggara. 18. Pengembalian
Tagihan
adalah
kegiatan
untuk
memperhitungkan DKE Penagihan yang diperhitungkan dalam Penyerahan Tagihan namun ditolak oleh Peserta penerima berdasarkan
alasan-alasan
yang
ditetapkan
oleh
Penyelenggara. 19. Peserta Langsung Utama yang selanjutnya disingkat PLU adalah Peserta yang mengirimkan DKE ke Penyelenggara secara langsung
dengan
menggunakan
infrastruktur
SKNBI
dan
Setelmen Dana dilakukan ke Rekening Setelmen Dana Peserta yang bersangkutan. 20. Peserta Langsung Afiliasi yang selanjutnya disingkat PLA adalah Peserta yang mengirimkan DKE ke Penyelenggara secara langsung
dengan
pelaksanaan
menggunakan
Setelmen
Dana
infrastruktur dilakukan
SKNBI
melalui
dan Bank
Pembayar. 21. Peserta Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat PTL adalah Peserta
yang
mengirimkan
DKE
ke
Penyelenggara
dan
pelaksanaan Setelmen Dana dilakukan melalui Bank Penerus. 22. Bank Pembayar adalah Bank sebagai PLU yang ditunjuk oleh PLA
dalam
dan/atau
rangka
Setelmen
pembayaran
Dana,
penyediaan
Prefund,
lainnya
dalam
kewajiban
penyelenggaraan SKNBI. 23. Bank Penerus adalah Bank sebagai PLU yang memenuhi persyaratan Penyelenggara
dan
telah
untuk
memperoleh
melaksanakan
persetujuan pengiriman
dari DKE,
penyediaan Prefund, Setelmen Dana, dan/atau pembayaran kewajiban lainnya untuk kepentingan PTL. 24. Rekening Setelmen Dana adalah rekening Peserta dalam mata uang Rupiah yang ditatausahakan di Bank Indonesia. 25. Setelmen Dana adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Setelmen Dana melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang dilakukan berdasarkan perhitungan hak…
4
hak dan kewajiban masing-masing Peserta yang timbul dalam penyelenggaraan SKNBI. 26. Prefund adalah dana yang disediakan oleh Peserta untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan SKNBI. 27. Prefund Kredit adalah Prefund yang disediakan untuk Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler. 28. Prefund Debit adalah Prefund yang disediakan untuk Layanan Kliring Warkat Debit dan Layanan Penagihan Reguler. 29. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank di luar negeri dan Bank Umum Syariah termasuk Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah. 30. Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank adalah badan usaha berbadan
hukum
Indonesia
bukan
bank
yang
telah
memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan transfer dana. 31. Sistem Sentral Kliring yang selanjutnya disingkat SSK adalah infrastruktur SKNBI di Penyelenggara yang digunakan dalam penyelenggaraan SKNBI. 32. Sistem Peserta Kliring yang selanjutnya disingkat SPK adalah infrastruktur SKNBI di Peserta yang terhubung dengan SSK, yang digunakan oleh Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI. 33. Jaringan Komunikasi Data yang selanjutnya disingkat JKD adalah infrastruktur komunikasi data yang digunakan dalam penyelenggaraan SKNBI yang menghubungkan SSK dengan SPK. 34. Soft Token adalah sertifikat dalam bentuk file terproteksi yang memuat identitas pemilik sertifikat, kunci enkripsi untuk melakukan verifikasi tanda tangan digital pemilik, dan periode sertifikat yang dihasilkan oleh infrastruktur kunci publik Bank Indonesia. 35. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang
digunakan…
5
digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya
dilakukan
seketika
per
transaksi
secara
individual. 36. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya
disebut
BI-SSSS
adalah
infrastruktur
yang
digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dengan Bank
Indonesia,
penatausahaan
surat
berharga
yang
diterbitkan oleh pemerintah, penatausahaan transaksi pasar keuangan, dan penatausahaan surat berharga dalam rangka fasilitas likuiditas intrahari, yang dilakukan secara elektronik. 37. Keadaan Tidak Normal adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai
akibat
perangkat
adanya
keras,
gangguan
perangkat
atau
lunak,
kerusakan
jaringan
pada
komunikasi,
aplikasi, maupun sarana pendukung yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan SKNBI. 38. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Penyelenggara dan/atau Peserta yang menyebabkan kegiatan operasional SKNBI tidak dapat diselenggarakan yang diakibatkan
oleh,
tetapi
tidak
terbatas
pada
kebakaran,
kerusuhan massa, sabotase, dan bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat setempat yang berwenang, termasuk Bank Indonesia. 39. Fasilitas Guest Bank adalah fasilitas yang disediakan oleh Penyelenggara di lokasi Penyelenggara dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) yang dapat digunakan oleh Peserta apabila terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di lokasi kantor Peserta. 40. Wilayah Kliring adalah suatu wilayah yang telah disetujui oleh Penyelenggara
untuk
melaksanakan
kegiatan
pertukaran
Warkat Debit. 41. Wilayah
Kliring
melaksanakan
Otomasi
kegiatan
adalah
pertukaran
Wilayah Warkat
Kliring Debit
yang secara
otomasi. 42. Wilayah
Kliring
melaksanakan
Manual
kegiatan
adalah
pertukaran
Wilayah Warkat
Kliring Debit
yang secara
manual…
6
manual. 43. Koordinator Pertukaran Warkat Debit yang selanjutnya disebut Koordinator
PWD
adalah
kantor
Bank
Indonesia
yang
melaksanakan pertukaran Warkat Debit di suatu Wilayah Kliring. 44. Koordinator Pertukaran Warkat Debit Selain Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Koordinator PWD Selain BI adalah pihak selain Bank Indonesia yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara atau KPwDN untuk melaksanakan pertukaran Warkat Debit di suatu Wilayah Kliring. 45. Perwakilan Peserta adalah kantor Peserta di suatu Wilayah Kliring
yang
ditunjuk
sebagai
wakil
Peserta
untuk
melaksanakan pertukaran Warkat Debit yang dikliringkan di Wilayah Kliring tersebut. II.
PENYELENGGARA A.
Organisasi Penyelenggara 1.
Penyelenggara adalah Bank Indonesia c.q. Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran (DPSP).
2.
Kegiatan korespondensi terkait penyelenggaraan SKNBI ditujukan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Kegiatan
terkait
kepesertaan
dan
operasional
penyelenggaraan SKNBI ditujukan ke alamat: Bank Indonesia Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Divisi Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Gedung D Lantai 3 Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 b.
Kegiatan
korespondensi
terkait
pemantauan
kepatuhan Peserta terhadap ketentuan dan prosedur dalam penyelenggaraan SKNBI ditujukan ke alamat: Bank Indonesia Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Divisi…
7
Divisi
Kepatuhan
Peserta,
Informasi
Sistem
Pembayaran Bank Indonesia dan Manajemen Intern Gedung D Lantai 3 Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350. 3.
Penyelenggara menyediakan helpdesk untuk menangani permasalahan operasional SKNBI yang dihadapi oleh Peserta dengan nomor sebagai berikut:
4.
a.
telepon
: 021 29818888
b.
faksimile : 021 2311902
Dalam hal terdapat perubahan nama departemen, divisi, dan/atau alamat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan/atau perubahan nomor telepon dan/atau faksimile sebagaimana
dimaksud
Penyelenggara
dalam
memberitahukan
angka perubahan
3
maka tersebut
melalui surat dan/atau sarana lainnya. B.
Tugas Penyelenggara Dalam
rangka
penyelenggaraan
SKNBI,
Penyelenggara
melakukan hal-hal sebagai berikut: 1.
menetapkan ketentuan dan prosedur penyelenggaraan SKNBI;
2.
menyediakan
sarana
dan
prasarana
penyelenggaraan
SKNBI sebagai berikut: a.
perangkat
keras
(hardware)
dan
aplikasi
SSK
(software); b.
aplikasi SPK dan perubahannya serta buku pedoman penggunaan aplikasi SPK yang disampaikan melalui surat dan/atau sarana lain;
3.
c.
JKD utama yang menghubungkan SPK dengan SSK;
d.
Fasilitas Guest Bank; dan
e.
sarana dan prasarana pendukung lainnya;
melaksanakan kegiatan operasional SKNBI sesuai waktu yang telah ditetapkan;
4.
melakukan
upaya
untuk
menjamin
keandalan,
ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan SKNBI,
antara…
8
antara lain sebagai berikut: a.
melakukan pengelolaan dan pengoperasian SSK;
b.
menyediakan helpdesk untuk menangani masalah sebagai berikut:
c.
1)
operasional penyelenggaraan SKNBI; dan/atau
2)
JKD;
memberikan
layanan
yang
berkaitan
dengan
kepesertaan dalam penyelenggaraan SKNBI; d.
menetapkan jadwal penyelenggaraan SKNBI;
e.
memiliki standar layanan minimum penyelenggaraan SKNBI antara lain standar layanan waktu terkait kepesertaan
dan
standar
layanan
dalam
penyelenggaraan SKNBI; f.
menetapkan prosedur
dan
memberlakukan
penanganan
Keadaan
ketentuan Tidak
dan
Normal
dan/atau Keadaan Darurat; g.
memberikan pelatihan kepada calon Peserta dan pelatihan secara berkala kepada Peserta; dan
h. 5.
menetapkan status kepesertaan Peserta;
melakukan
pemantauan
kepatuhan
Peserta
dan
Koordinator PWD Selain BI terhadap ketentuan Bank Indonesia
yang
mengatur
mengenai
penyelenggaraan
transfer dana dan kliring berjadwal; 6.
menetapkan dan mengenakan sanksi administratif kepada Peserta;
7.
menetapkan batas nilai nominal transaksi yang dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan SKNBI; dan
8.
menetapkan
jenis
dan
besarnya
biaya
dalam
penyelenggaraan SKNBI, termasuk batas biaya paling banyak yang dikenakan Peserta kepada nasabah. III.
KEPESERTAAN A.
Prinsip Umum 1.
Pihak yang dapat menjadi Peserta yaitu: a.
Bank Indonesia;
b.
Bank; dan c. Penyelenggara…
9
c. 2.
Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank.
Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b merupakan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sekaligus melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk unit usaha syariah maka kepesertaan dalam penyelenggaraan SKNBI untuk kegiatan usaha secara konvensional harus terpisah
dari
kepesertaan
untuk
kegiatan
usaha
berdasarkan prinsip syariah. 3.
4.
Jenis kepesertaan dalam SKNBI terdiri atas: a.
PLU;
b.
PLA; atau
c.
PTL.
Berdasarkan
jenis
kepesertaan,
pihak
sebagaimana
dimaksud dalam angka 1, diatur sebagai berikut: a.
Bank Indonesia hanya dapat menjadi PLU;
b.
Bank hanya dapat menjadi PLU; dan
c.
Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank hanya dapat menjadi PLA atau PTL.
5.
Berdasarkan
jenis
layanan,
keikutsertaan
pihak
sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatur sebagai berikut: a.
Bank Indonesia dapat mengikuti seluruh layanan dalam penyelenggaraan SKNBI.
b.
Bank
harus
mengikuti
seluruh
layanan
dalam
penyelenggaraan SKNBI. c.
Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank hanya dapat mengikuti Layanan Transfer Dana dan/atau Layanan Pembayaran Reguler.
6.
Keikutsertaan Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank dalam Layanan Pembayaran Reguler hanya berlaku bagi Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank yang mengelola rekening nasabah.
7.
Penyelenggara berwenang untuk menetapkan ketentuan dan persyaratan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan
dan…
10
dan karakteristik untuk Peserta. B.
Persyaratan Menjadi Peserta Calon Peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1.
Persyaratan Sebagai PLU a.
memiliki
surat
izin
usaha
dari
lembaga
yang
berwenang yang masih berlaku; b.
tidak sedang dalam proses likuidasi atau kepailitan;
c.
memiliki
rekening
giro
di
Bank
Indonesia
dan
ditatausahakan pada Sistem BI-RTGS; d.
pimpinan calon Peserta dinyatakan lulus dalam fit and proper test yang dilakukan oleh lembaga pengawas yang berwenang atau direksi telah disetujui oleh otoritas pengawas Bank;
e.
menyediakan infrastruktur SPK dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.1; dan
f.
memiliki laporan hasil security audit atas sistem internal Peserta yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun terakhir,
dalam
hal
calon
Peserta
akan
menghubungkan sistem internal Peserta ke SSK. 2.
Persyaratan Sebagai PLA a.
memiliki izin untuk melakukan kegiatan transfer dana dari Bank Indonesia yang masih berlaku;
b.
tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak sedang dalam proses likuidasi atau kepailitan;
c.
pengurus calon Peserta tidak pernah dihukum atas tindak
pidana
dan/atau
di
bidang
pencucian
uang
perbankan, berdasarkan
keuangan, putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; d.
menyediakan layanan transfer dana kepada nasabah dan memiliki jaringan kantor yang luas di mayoritas provinsi di Indonesia;
e.
memiliki kinerja keuangan yang baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
f.
memiliki aset paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00
(satu…
11
(satu
triliun
rupiah)
atau
modal
paling
sedikit
Rp500.000.000.000,00
(lima
ratus
miliar
rupiah)
selama 1 (satu) tahun terakhir; g.
pengurus calon PLA tidak tercantum dalam daftar kredit
macet
dan
daftar
hitam
nasional
yang
diterbitkan oleh lembaga yang berwenang; h.
menyediakan infrastruktur SPK dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.1;
i.
memiliki laporan hasil security audit atas sistem internal Peserta yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun terakhir,
dalam
hal
calon
Peserta
akan
menghubungkan sistem internal Peserta ke SSK; j.
menunjuk 1 (satu) Bank Pembayar dalam rangka pendebitan dan/atau pengkreditan dana untuk: 1)
Setelmen Dana;
2)
penyediaan Prefund Kredit;
3)
pembebanan
biaya
dalam
penyelenggaraan
SKNBI; dan 4)
pembebanan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran mengatur
ketentuan
mengenai
Bank
Indonesia
penyelenggaraan
yang
transfer
dana dan kliring berjadwal; dan k.
memiliki perjanjian dengan Bank Pembayar yang paling kurang memuat: 1)
hak
dan
kewajiban
calon
PLA
dan
Bank
Pembayar; 2)
mekanisme penyediaan Prefund Kredit;
3)
tanggung
jawab
atas
kerahasiaan
dan/atau
penyalahgunaan informasi hasil Setelmen Dana; dan 4) 3.
mekanisme penyelesaian perselisihan.
Persyaratan Sebagai PTL a.
memiliki izin untuk melakukan kegiatan transfer dana dari Bank Indonesia yang masih berlaku;
b.
tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak sedang
dalam…
12
dalam proses likuidasi atau kepailitan; c.
pengurus calon PTL tidak pernah dihukum atas tindak
pidana
dan/atau
di
bidang
pencucian
uang
perbankan,
keuangan,
berdasarkan
putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; d.
pengurus calon PTL tidak tercantum dalam daftar kredit
macet
dan
daftar
hitam
nasional
yang
diterbitkan oleh lembaga yang berwenang; e.
menunjuk 1 (satu) Bank Penerus; dan
f.
memiliki perjanjian dengan Bank Penerus yang paling kurang memuat: 1)
hak dan kewajiban PTL dan Bank Penerus;
2)
tanggung
jawab
penyalahgunaan
atas data
kerahasiaan dan
dan/atau
informasi
dalam
penyelenggaraan SKNBI; 3)
mekanisme pelaksanaan: a)
penyediaan Prefund Kredit;
b)
pengiriman DKE kepada Penyelenggara; dan
c)
batas waktu penerusan hasil Setelmen Dana dari Bank Penerus kepada PTL,
baik dalam keadaan normal, Keadaan Tidak Normal,
dan
Keadaan
Darurat
pada
Bank
Penerus; 4)
pengaturan penyelesaian perselisihan;
5)
biaya penggunaan infrastruktur yang dikenakan kepada PTL; dan
6)
pembebanan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran mengatur
ketentuan
mengenai
Bank
Indonesia
penyelenggaraan
yang
transfer
dana dan kliring berjadwal. C.
Prosedur untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Peserta Prosedur untuk memperoleh persetujuan menjadi Peserta diatur sebagai berikut:
1. Prosedur…
13
1.
Prosedur menjadi PLU a.
Calon PLU menyampaikan surat permohonan untuk menjadi
Peserta
kepada
Penyelenggara
dengan
menggunakan format surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.2. b.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: 1)
data Kepesertaan SKNBI sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.3;
2)
Wilayah Kliring yang dipilih oleh calon PLU dalam rangka pertukaran Warkat Debit;
3)
fotokopi dokumen persetujuan izin usaha dari lembaga berwenang yang masih berlaku dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh pimpinan calon PLU;
4)
fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan terakhir yang
telah
berwenang
dilegalisasi atau
oleh
dinyatakan
pejabat sesuai
yang dengan
aslinya oleh pimpinan calon PLU, bagi calon PLU yang berkantor pusat di luar negeri; 5)
fotokopi power of attorney pengajuan permohonan untuk menjadi Peserta dari kantor pusat calon PLU yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh pimpinan
calon
PLU,
bagi
calon
PLU
yang
berkantor pusat di luar negeri; 6)
surat pernyataan dari pimpinan calon PLU yang menyatakan bahwa calon PLU tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak sedang dalam proses kepailitan
atau
likuidasi
dengan
format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.4; 7)
fotokopi surat keputusan fit and proper test pengurus
calon
PLU
yang
dikeluarkan
oleh
lembaga pengawas atau susunan direksi sesuai
kondisi…
14
kondisi terakhir yang disetujui oleh otoritas pengawas Bank; 8)
surat
pernyataan
dari
pimpinan
calon
PLU
mengenai kesiapan infrastruktur SPK dengan menggunakan
format
sebagaimana
dimaksud
dalam Lampiran I.5; dan 9)
laporan hasil security audit atas sistem internal calon PLU yang dilakukan oleh auditor internal atau
auditor
independen,
dalam
hal
sistem
internal calon PLU akan dihubungkan ke SSK. Dalam hal security audit dilakukan oleh auditor internal, laporan hasil security audit dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan calon PLU yang menyatakan bahwa security audit dilaksanakan secara independen. c.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh pimpinan calon PLU atau pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama
calon
PLU
dan
disampaikan
kepada
Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a. d.
Bagi calon PLU yang berkantor pusat di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a
dengan
tembusan
kepada
KPwDN
yang
mewilayahi. e.
Dalam hal calon PLU telah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir b.3), butir b.4), butir b.5), dan butir b.7) kepada Bank Indonesia terkait kepesertaan Sistem BI-RTGS atau BI-SSSS maka calon PLU dapat tidak menyampaikan dokumen dimaksud.
f.
Dalam
hal
memperlihatkan
diperlukan, asli
dari
calon dokumen
PLU
wajib
sebagaimana
dimaksud…
15
dimaksud dalam butir b.3), butir b.4), butir b.5), dan butir b.7) kepada Penyelenggara. g.
Berdasarkan dimaksud
surat
dalam
permohonan
huruf
a,
sebagaimana
Penyelenggara
dapat
melakukan pemeriksaan lokasi kantor calon PLU untuk memastikan, antara lain kesesuaian informasi dalam dokumen yang disampaikan dan kesiapan infrastruktur SPK. h.
Penyelenggara
memberikan
persetujuan
atau
penolakan atas permohonan calon PLU sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat permohonan dan dokumen diterima secara lengkap oleh Penyelenggara, dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Dalam hal permohonan calon PLU disetujui, Penyelenggara menyampaikan surat persetujuan sebagai PLU yang memuat antara lain hal-hal sebagai berikut: a)
nama dan kode peserta;
b)
kewajiban mengikuti kegiatan pelatihan;
c)
kegiatan
instalasi
SPK
yang
meliputi
penyampaian aplikasi SPK, buku petunjuk instalasi
SPK,
dan
buku
pedoman
penggunaan aplikasi SPK; dan d)
kewajiban
PLU
untuk
memenuhi
kelengkapan dokumen administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional. 2)
Dalam hal permohonan calon PLU tidak disetujui, Penyelenggara pemberitahuan
menyampaikan penolakan
surat
yang
disertai
keterangan mengenai alasan penolakan. i.
Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam butir h.1)d) meliputi hal-hal sebagai berikut: 1)
Surat permohonan dari pimpinan PLU untuk mendapatkan Soft Token.
2) Surat…
16
2)
Surat kuasa dari pimpinan PLU kepada pejabat atau petugas di kantor pusat atau kantor cabang PLU yang berkantor pusat di luar negeri, terkait kepesertaan
dan
penyelenggaraan
operasional
SKNBI
dalam
dengan
ketentuan
sebagai berikut: a)
Surat kuasa dibuat dengan menggunakan format
sebagaimana
dimaksud
dalam
Lampiran I.6. b)
Surat
kuasa
dibuat
untuk
melakukan
surat
menyurat,
kegiatan sebagai berikut: (1)
penandatanganan
laporan, dan/atau dokumen lain, baik dokumen
tertulis
maupun
dokumen
elektronik,
yang
terkait
dengan
kepesertaan
dan
operasional
dalam
penyelenggaraan SKNBI; dan/atau (2)
penyerahan certificate signing request dan pengambilan Soft Token.
c)
Jumlah
pejabat
atau
petugas
penerima
kuasa paling banyak 5 (lima) orang untuk setiap PLU untuk masing-masing kantor Bank Indonesia yang mewilayahi. d)
Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dapat dibuat dalam 1 (satu) atau lebih
surat
kuasa
disesuaikan
dengan
kebutuhan PLU. e)
Surat
kuasa
identitas
disertai
diri
yang
dengan
masih
fotokopi
berlaku
dari
penerima kuasa antara lain: (1)
Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi
(SIM),
atau
paspor
bagi
Warga Negara Indonesia (WNI); atau (2)
paspor,
Keterangan
Izin
Tinggal
Sementara (KITAS), dan surat izin kerja
dari…
17
dari
instansi
berwenang bagi Warga
Negara Asing (WNA). Fotokopi identitas diri harus ditandatangani oleh penerima kuasa. Dalam hal PLU adalah kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri maka surat kuasa terkait kepesertaan dan operasional SKNBI dapat diberikan oleh pimpinan kantor cabang Bank yang berkedudukan di luar negeri. 3)
Surat permohonan dari pimpinan PLU untuk membuat spesimen tanda tangan bagi: a)
pimpinan PLU; atau
b)
pejabat atau petugas penerima kuasa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 2).b),
dengan
menggunakan
format
sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran I.7. PLU
dapat
spesimen
menambah
tanda
kewenangan
tangan
di
Sistem
pemilik BI-RTGS
dengan kewenangan dalam operasional SKNBI, dengan
menyampaikan
penambahan kepada
kewenangan
Penyelenggara
surat
mengenai
pejabat
dimaksud
dengan
melampirkan
fotokopi surat kuasa terkait dengan kewenangan operasional mengenai
SKNBI.
Surat
penambahan
menggunakan
format
pemberitahuan
kewenangan sebagaimana
tersebut dimaksud
dalam Lampiran I.8. j.
PLU menyampaikan seluruh dokumen administrasi sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf
i
kepada
Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a. k.
Dalam
hal
administrasi
terdapat dalam
rangka
kekurangan pelaksanaan
dokumen kegiatan
operasional SKNBI, Penyelenggara menginformasikan
kepada…
18
kepada PLU melalui surat, telepon, atau sarana lainnya. l.
Berdasarkan dokumen administrasi yang disampaikan PLU
sebagaimana
Penyelenggara
dimaksud
dalam
menyampaikan
huruf
surat
i,
yang
menginformasikan antara lain mengenai pembuatan spesimen tanda tangan pimpinan dan pejabat atau petugas
penerima
kuasa
pimpinan
dan
waktu
pelatihan operasional SKNBI. m. Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud dalam huruf l, PLU melakukan hal-hal sebagai berikut: 1)
mengikutsertakan pejabat atau petugas yang akan menangani operasional pada PLU dalam pelatihan operasional penyelenggaraan SKNBI;
2)
melakukan uji koneksi SPK dengan SSK ; dan
3)
menyediakan stempel kliring dan stempel kliring dibatalkan untuk setiap kantor PLU di Wilayah Kliring yang dipilih dengan contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.1
n.
PLU
harus
memenuhi
dokumen
administrasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf i, paling lama 60 (enam
puluh)
persetujuan
hari sebagai
kerja
sejak
PLU
dari
tanggal
surat
Penyelenggara
sebagaimana dimaksud dalam butir h.1). o.
Dalam hal PLU tidak dapat melengkapi dokumen administrasi
sesuai
batas
waktu
sebagaimana
dimaksud dalam huruf n, maka: 1)
persetujuan sebagai PLU yang telah dikeluarkan oleh Penyelenggara menjadi tidak berlaku;
2)
Bank wajib mengembalikan aplikasi SPK, buku petunjuk instalasi SPK, dan buku pedoman penggunaan aplikasi SPK kepada Penyelenggara paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persetujuan tidak berlaku; dan
3) dalam…
19
3)
dalam hal Bank tetap ingin menjadi PLU, Bank harus mengajukan permohonan baru kepada Penyelenggara untuk menjadi PLU.
p.
Penyelenggara
memberitahukan
persetujuan
operasional keikutsertaan sebagai PLU dan tanggal efektif operasional sebagai PLU kepada: 1)
PLU yang bersangkutan melalui surat;
2)
seluruh Peserta melalui fasilitas administrative message dan/atau sarana lainnya; dan
3)
Koordinator
PWD
yang
di
wilayah
kerjanya
terdapat Perwakilan Peserta, melalui surat atau sarana lainnya, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah PLU melengkapi
dokumen
administrasi
sebagaimana
dimaksud dalam huruf i. 2.
Prosedur menjadi PLA a.
Calon PLA menyampaikan surat permohonan untuk menjadi
Peserta
kepada
Penyelenggara
dengan
menggunakan format surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.9. b.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: 1)
data Kepesertaan SKNBI sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.3;
2)
fotokopi dokumen persetujuan izin dari Bank Indonesia yang masih berlaku untuk melakukan kegiatan transfer dana yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh pimpinan calon PLA;
3)
fotokopi
Anggaran
Dasar
perusahaan
dan
perubahan terakhir dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh pimpinan calon PLA, bagi calon PLA yang berkantor pusat di luar negeri;
4) surat…
20
4)
surat pernyataan dari pimpinan calon PLA yang menyatakan
bahwa
calon
PLA
tidak
pernah
dinyatakan pailit atau tidak sedang dalam proses kepailitan
atau
likuidasi
dengan
format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.4; 5)
susunan pengurus sesuai kondisi terakhir dan surat pernyataan pimpinan calon PLA bahwa pengurus tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
6)
rincian informasi mengenai lokasi kantor cabang calon PLA termasuk mengenai cakupan kegiatan transfer dana yang dilakukan oleh kantor cabang calon PLA;
7)
laporan keuangan calon PLA posisi 2 (dua) tahun terakhir;
8)
surat pernyataan dari pimpinan calon PLA yang menyatakan bahwa pengurus calon PLA tidak masuk dalam daftar kredit macet dan daftar hitam nasional;
9)
surat
pernyataan
mengenai
kesiapan
dari
pimpinan
infrastruktur
calon
PLA
SPK
yang
memuat informasi spesifikasi infrastruktur SPK sebagaimana Penyelenggara
yang
telah
dengan
ditetapkan
menggunakan
oleh format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.5; dan 10) laporan hasil security audit atas sistem internal calon PLA yang dilakukan oleh auditor internal atau
auditor
independen,
dalam
hal
sistem
internal calon PLA akan dihubungkan ke SSK. Dalam hal security audit dilakukan oleh auditor internal, laporan hasil security audit dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan calon PLA
yang
menyatakan
bahwa
security audit dilaksanakan …
21
dilaksanakan secara independen. c.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh pimpinan calon PLA dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a.
d.
Bagi calon PLA yang berkantor pusat di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a
dengan
tembusan
kepada
diperlukan,
calon
KPwDN
yang
PLA
wajib
mewilayahi. e.
Dalam
hal
memperlihatkan
asli
dari
dokumen
sebagaimana
dimaksud dalam butir b.2) dan butir b.3) kepada Penyelenggara. f.
Berdasarkan dimaksud
surat
dalam
permohonan
huruf
a,
sebagaimana
Penyelenggara
dapat
melakukan pemeriksaan lokasi kantor calon PLA untuk memastikan antara lain kesesuaian informasi dalam dokumen yang disampaikan dan kesiapan infrastruktur SPK. g.
Penyelenggara
memberikan
persetujuan
atau
penolakan atas permohonan calon PLA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat permohonan dan dokumen diterima secara lengkap oleh Penyelenggara, dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Dalam hal permohonan calon PLA disetujui, Penyelenggara menyampaikan surat persetujuan sebagai PLA yang memuat antara lain hal-hal sebagai berikut: a)
nama dan kode Peserta;
b)
kewajiban mengikuti kegiatan pelatihan;
c)
kegiatan
instalasi
SPK
yang
meliputi
penyampaian aplikasi SPK, buku petunjuk
instalasi…
22
instalasi
SPK,
dan
buku
pedoman
penggunaan aplikasi SPK; dan d)
kewajiban
PLA
untuk
memenuhi
kelengkapan dokumen administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional. 2)
Dalam hal permohonan calon PLA tidak disetujui, Penyelenggara
menyampaikan
pemberitahuan
penolakan
surat
yang
disertai
keterangan mengenai alasan penolakan. h.
Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam butir g.1)d) meliputi: 1)
surat permohonan dari pimpinan PLA untuk mendapatkan Soft Token;
2)
surat kuasa dari pimpinan PLA kepada pejabat atau petugas di kantor pusat PLA, terkait dengan kepesertaan
dan
operasional
SKNBI
dengan
ketentuan sebagai berikut: a)
Surat kuasa dibuat dengan menggunakan format
sebagaimana
dimaksud
dalam
Lampiran I.6; b)
Surat
kuasa
dibuat
untuk
melakukan
surat
menyurat,
kegiatan sebagai berikut: (1)
penandatanganan
laporan, dan/atau dokumen lain, baik dokumen
tertulis
maupun
dokumen
elektronik,
yang
terkait
dengan
kepesertaan
dan
operasional
dalam
penyelenggaraan SKNBI; dan/atau (2)
penyerahan certificate signing request dan pengambilan Soft Token.
c)
Jumlah
pejabat
atau
petugas
penerima
kuasa paling banyak 5 (lima) orang untuk setiap
PLA
untuk
masing-masing
kantor
Bank Indonesia yang mewilayahi. d)
Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam
huruf…
23
huruf a) dapat dibuat dalam 1 (satu) atau lebih
surat
kuasa
disesuaikan
dengan
kebutuhan PLA. e)
Surat
kuasa
identitas
disertai
diri
yang
dengan
masih
fotokopi
berlaku
dari
penerima kuasa antara lain: (1)
Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi
(SIM),
atau
paspor
bagi
Warga Negara Indonesia (WNI); atau (2)
paspor,
Keterangan
Izin
Tinggal
Sementara (KITAS), dan Surat Izin kerja dari
instansi
berwenang bagi Warga
Negara Asing (WNA). Fotokopi identitas diri harus ditandatangani oleh penerima kuasa. 3)
Surat permohonan dari pimpinan PLA untuk membuat spesimen tanda tangan bagi: a)
pimpinan PLA; atau
b)
pejabat atau petugas penerima kuasa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 2).b),
dengan
menggunakan
format
sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran I.7. 4)
Surat
penunjukan
Bank
Pembayar
yang
dilengkapi dengan: a)
surat konfirmasi dari Bank Pembayar; dan
b)
surat kuasa pendebitan Rekening Setelmen Dana
dari
Bank
Pembayar
kepada
Penyelenggara, dengan
format
masing-masing
sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran I.10, Lampiran I.11, dan Lampiran I.12. i.
PLA menyampaikan seluruh dokumen administrasi sebagaimana
dimaksud
dalam
butir
h
kepada
Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud
dalam…
24
dalam butir II.A.2.a. j.
Dalam
hal
administrasi
terdapat dalam
kekurangan
rangka
dokumen
pelaksanaan
kegiatan
operasional SKNBI, Penyelenggara menginformasikan kepada PLA melalui surat, telepon, atau sarana lainnya. k.
Berdasarkan dokumen administrasi yang disampaikan PLA
sebagaimana
Penyelenggara
dimaksud
dalam
menyampaikan
huruf
surat
h, yang
menginformasikan antara lain mengenai pembuatan spesimen tanda tangan pimpinan dan pejabat atau petugas
penerima
kuasa
pimpinan
dan
waktu
pelatihan operasional SKNBI. l.
Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud dalam huruf k, PLA melakukan hal-hal sebagai berikut: 1)
mengikutsertakan pejabat atau petugas yang akan menangani operasional pada PLA dalam pelatihan operasional penyelenggaraan SKNBI; dan
2)
melakukan uji koneksi SPK dengan SSK.
m. PLA
harus
memenuhi
dokumen
administrasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling lama 60 (enam
puluh)
persetujuan
hari sebagai
kerja
sejak
PLA
dari
tanggal
surat
Penyelenggara
sebagaimana dimaksud dalam huruf g.1). n.
Dalam hal PLA tidak dapat melengkapi dokumen administrasi
sesuai
batas
waktu
sebagaimana
dimaksud dalam huruf m maka: 1)
persetujuan
yang
telah
dikeluarkan
oleh
Penyelenggara menjadi tidak berlaku; 2)
Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank wajib mengembalikan aplikasi SPK, buku petunjuk instalasi SPK, dan buku pedoman penggunaan aplikasi SPK kepada Penyelenggara paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persetujuan tidak berlaku;
dan…
25
dan 3)
dalam hal Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank tetap ingin menjadi PLA, Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank harus mengajukan permohonan baru kepada Penyelenggara untuk menjadi PLA.
o.
Penyelenggara
memberitahukan
persetujuan
operasional keikutsertaan sebagai PLA dan tanggal efektif operasional sebagai PLA kepada: 1)
PLA yang bersangkutan melalui surat;
2)
seluruh Peserta melalui fasilitas administrative message dan/atau sarana lainnya; dan
3)
KPwDN yang mewilayahi PLA,
paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah PLA melengkapi
dokumen
administrasi
sebagaimana
dimaksud dalam huruf h. 3.
Prosedur menjadi PTL a.
Permohonan untuk menjadi calon PTL dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 1)
Penunjukan Bank Penerus a)
Calon
PTL
menyampaikan
permohonan
kepada PLU yang akan ditunjuk sebagai Bank
Penerus
dengan
melampirkan
dokumen sebagai berikut: (1)
fotokopi
dokumen
persetujuan
izin
usaha dari lembaga berwenang yang masih
berlaku
untuk
melakukan
penyelenggaraan kegiatan transfer dana yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
atau
dinyatakan
sesuai
dengan aslinya oleh pimpinan calon PTL; (2)
fotokopi Anggaran Dasar perusahaan dan
perubahan
terakhir
dan
telah
dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai dengan aslinya
oleh…
26
oleh pimpinan calon PTL; (3)
surat pernyataan dari pimpinan calon PTL yang menyatakan bahwa calon PTL tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak sedang dalam proses kepailitan atau proses
likuidasi
dengan
format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.4; (4)
susunan
pengurus
sesuai
kondisi
terakhir dan surat pernyataan pimpinan calon PTL bahwa pengurus tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan,
keuangan,
dan/atau
pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan (5)
surat pernyataan dari pimpinan calon PTL yang menyatakan bahwa pengurus calon PTL tidak masuk dalam daftar kredit macet dan daftar hitam nasional.
b)
Setelah
menerima
dokumen
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a), PLU yang ditunjuk sebagai Bank Penerus melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen. c)
Berdasarkan
verifikasi
pertimbangan
aspek
dokumen
kredibilitas,
dan kondisi
keuangan, dan kesiapan sistem calon PTL, PLU yang ditunjuk sebagai Bank Penerus dapat menyetujui atau menolak permohonan calon PTL. d)
Dalam hal PLU yang ditunjuk sebagai Bank Penerus menyetujui permohonan calon PTL maka: (1)
PLU melakukan hal-hal sebagai berikut: (a)
membuat surat konfirmasi Bank
Penerus…
27
Penerus
sebagaimana
Lampiran
I.11; (b)
surat kuasa pendebitan Rekening Setelmen
Dana
Bank
Penerus
sebagaimana Lampiran I.12; (c)
membuat
perjanjian
kerja
sama
dengan PTL; (d)
meneruskan permohonan calon PTL menjadi PTL kepada Penyelenggara dengan
menggunakan
format
sebagaimana Lampiran I.13; (2)
Calon PTL membuat surat penunjukan PLU
untuk
Penerus
bertindak
dengan
format
sebagai
Bank
sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran I.10. 2)
Permohonan sebagai PTL a)
PLU
menyampaikan
untuk
menjadi
dimaksud
surat
permohonan
PTL
sebagaimana
calon
dalam
butir
1)a)(1)(d)
kepada
Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud pada butir II.A.2.a yang dilengkapi dokumen sebagai berikut: (1)
surat
konfirmasi
sebagaimana
Bank
dimaksud
Penerus
dalam
butir
1)d)(1)(a); (2)
surat
kuasa
Setelmen
pendebitan
Dana
sebagaimana
Bank
dimaksud
Rekening Penerus
dalam
butir
1)d)(1)(b); dan (3)
fotokopi perjanjian antara Bank Penerus dengan calon PTL dimaksud dalam butir 1)d)(1)(c); dan
(4)
surat penunjukan dari calon PTL kepada PLU
untuk
bertindak
sebagai
Bank
Penerus…
28
Penerus sebagaimana dimaksud dalam butir 1)d)(2). b)
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.
c)
Dalam
hal
diperlukan,
Penyelenggara
berwenang: (1)
meminta
Bank
Penerus
untuk
memperlihatkan dokumen sebagaimana dimaksud
pada
butir
a.1)a)
kepada
Penyelenggara; dan/atau (2)
melakukan
pemeriksaan
ke
lokasi
kantor calon PTL untuk memastikan antara lain kesesuaian informasi dalam dokumen yang disampaikan. 3)
Dalam hal PLU belum memperoleh persetujuan sebagai Bank Penerus dari Penyelenggara maka permohonan untuk menjadi Bank Penerus dapat dilakukan bersamaan dengan proses permohonan sebagai PTL sebagaimana dimaksud dalam angka 2).
b.
Penyelenggara
memberikan
persetujuan
atau
penolakan atas permohonan calon PTL sebagaimana dimaksud dalam butir a.2)a), paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat permohonan dan
dokumen
diterima
secara
lengkap
oleh
Penyelenggara, dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Dalam hal permohonan calon PTL disetujui, Penyelenggara menyampaikan surat persetujuan sebagai PTL melalui Bank Penerus yang memuat antara lain hal-hal sebagai berikut: a)
nama dan kode Peserta; dan
b)
tanggal efektif menjadi PTL.
2) Dalam…
29
2)
Dalam hal permohonan calon PTL tidak disetujui, Penyelenggara
menyampaikan
surat
pemberitahuan mengenai penolakan permohonan melalui Bank Penerus disertai dengan alasan penolakan. D.
Persyaratan dan Prosedur untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Bank Penerus 1.
PLU yang akan menjadi Bank Penerus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.
masuk dalam kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 2, BUKU 3, dan BUKU 4 sesuai penilaian terakhir yang dilakukan oleh otoritas pengawasan Bank;
b.
bagi Bank yang masuk dalam kategori BUKU 2 dan BUKU 3 harus memiliki kantor cabang paling kurang di 20 (dua puluh) provinsi di Indonesia;
c.
memiliki teknologi informasi yang memadai yaitu paling kurang memiliki kemampuan untuk: 1)
melakukan pemrosesan dan pencatatan transaksi PTL secara seketika; dan
2)
menyampaikan
informasi
transaksi
secara
terenkripsi; d.
memiliki unit khusus dengan didukung oleh sumber daya manusia yang memadai
untuk mengkoordinir
kegiatan sebagai Bank Penerus; dan e.
telah menerapkan manajemen risiko dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.
2.
Prosedur untuk menjadi Bank Penerus adalah sebagai berikut: a.
calon
Bank
Penerus
menyampaikan
surat
permohonan untuk menjadi Bank Penerus kepada Penyelenggara
dengan
menggunakan
format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.14; b.
surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam
huruf…
30
huruf a harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: 1)
surat pernyataan dari pimpinan calon Bank Penerus yang menyatakan bahwa Bank calon Bank Penerus masuk Kategori BUKU 2, BUKU 3, atau BUKU 4;
2)
surat pernyataan dari pimpinan calon Bank Penerus mengenai kesiapan teknologi informasi yang
mendukung
operasional
sebagai
Bank
Penerus; 3)
struktur organisasi Bank Penerus;
4)
surat pernyataan dari pimpinan calon Bank Penerus yang menyatakan bahwa Bank Penerus telah menerapkan manajemen risiko; dan
5)
daftar kantor cabang calon Bank Penerus di seluruh Indonesia, dalam hal calon Bank Penerus masuk kategori BUKU 2 atau BUKU 3.
3.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 ditandatangani
oleh
pimpinan
atau
pejabat
yang
berwenang calon Bank Penerus yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia disampaikan kepada
Penyelenggara
dengan
alamat
sebagaimana
dimaksud dalam butir II.A.2.a. 4.
Bagi calon Bank Penerus yang berkantor pusat di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.
5.
Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam
angka
pemeriksaan
3,
Penyelenggara
lokasi
calon
Bank
dapat
melakukan
Penerus
untuk
memastikan, antara lain kesesuaian informasi dalam dokumen yang disampaikan dan kesiapan infrastruktur. 6.
Penyelenggara memberikan persetujuan atau penolakan atas
permohonan
calon
Bank
Penerus
sebagaimana
dimaksud dalam angka 3, paling lama 25 (dua puluh lima)
hari…
31
hari kerja terhitung sejak surat permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diterima secara lengkap oleh Penyelenggara. E.
Perubahan Data Kepesertaan Ruang lingkup perubahan data kepesertaan meliputi hal-hal sebagai berikut: 1.
Perubahan jenis kepesertaan Penyelenggara
Transfer
Dana
Selain
Bank
dapat
melakukan perubahan jenis kepesertaan dari PTL menjadi PLA
atau
dilakukan
sebaliknya. sesuai
Perubahan
dengan
jenis
persyaratan
kepesertaan
dan
prosedur
sebagaimana dimaksud dalam huruf B dan huruf C. 2.
Perubahan kode Peserta Perubahan kode Peserta dapat disebabkan antara lain oleh perubahan kode Peserta Sistem BI-RTGS dan perubahan Peserta menjadi anggota Society Worldwide Interbank Fund Transfer (SWIFT). Prosedur perubahan kode Peserta diatur sebagai berikut: a.
Peserta mengajukan surat permohonan perubahan kode Peserta kepada Penyelenggara dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.15 dengan melampirkan
dokumen
pendukung
yang
menunjukkan adanya perubahan kode Peserta. b.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Peserta yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
surat
disampaikan
ke
alamat
sebagaimana
dimaksud pada butir II.A.2.a.; atau 2)
bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan
tembusan
kepada
KPwDN
yang
mewilayahi.
c. Penyelenggara…
32
c.
Penyelenggara
menyampaikan
tanggapan
melalui
surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan paling lama
14
(empat
belas)
hari
kerja
sejak
surat
permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterima oleh Penyelenggara mengenai: 1)
persetujuan perubahan kode Peserta dan tanggal efektif perubahan kode Peserta; atau
2)
penolakan perubahan kode Peserta dan alasan penolakan.
d.
Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir c.1), Penyelenggara
memberitahukan
perubahan
kode
Peserta kepada: 1)
seluruh Peserta melalui administrative message atau sarana lainnya; dan
2)
Koordinator
PWD
yang
di
wilayah
kerjanya
terdapat Perwakilan Peserta, melalui surat atau sarana lainnya. 3.
Perubahan Nama Peserta Prosedur perubahan nama Peserta diatur sebagai berikut: a.
Peserta menyampaikan surat pemberitahuan kepada Penyelenggara
dengan
menggunakan
format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.15. b.
Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dengan dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh pimpinan dari Peserta yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia berupa: 1)
fotokopi akta perubahan Anggaran Dasar untuk badan hukum Indonesia;
2)
fotokopi surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang; dan
3)
fotokopi
surat
keputusan
dari
otoritas
yang
berwenang…
33
berwenang
tentang
perubahan
nama
Peserta
dalam hal Peserta adalah Bank. Khusus bagi Bank yang berkantor pusat di luar negeri cukup menyampaikan surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 3). c.
Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Peserta yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
surat pemberitahuan disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan
2)
bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KPwDN, surat pemberitahuan disampaikan dengan
tembusan
kepada
KPwDN
yang
mewilayahi. d.
Penyelenggara
menyampaikan
tanggapan
melalui
surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh Penyelenggara secara lengkap mengenai: 1)
tanggal efektif perubahan nama Peserta atau tanggapan tertulis atas kelengkapan dokumen kepada Peserta; dan/atau
2)
permintaan untuk menyediakan stempel kliring dan stempel kliring dibatalkan untuk setiap kantor Peserta di Wilayah Kliring yang dipilih, dengan contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.1.
e.
Penyelenggara
memberitahukan
perubahan
nama
Peserta kepada:
1) seluruh…
34
1)
seluruh Peserta melalui administrative message atau sarana lainnya; dan
2)
Koordinator
PWD
yang
di
wilayah
kerjanya
terdapat Perwakilan Peserta, melalui surat yang penyampaiannya
dapat
didahului
dengan
faksimile. 4.
Perubahan Kegiatan Usaha Perubahan kegiatan usaha Peserta dari bank konvensional menjadi
bank
syariah
dapat
menyebabkan
adanya
perubahan data kepesertaan antara lain nama Peserta, kegiatan usaha Peserta, dan/atau kode Peserta. Prosedur perubahan data kepesertaan karena adanya perubahan kegiatan usaha Peserta diatur sebagai berikut: a.
Peserta menyampaikan surat pemberitahuan kepada Penyelenggara
dengan
menggunakan
format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.16. b.
Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dengan dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh pimpinan dari Peserta yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia berupa: 1)
fotokopi akta perubahan Anggaran Dasar;
2)
fotokopi surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang; dan
3)
fotokopi
surat
keputusan
dari
otoritas
yang
berwenang mengenai perubahan kegiatan usaha dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. c.
Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Peserta yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
1) surat…
35
1)
surat pemberitahuan disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a.; dan
2)
bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KPwDN, surat pemberitahuan disampaikan dengan
tembusan
kepada
KPwDN
yang
mewilayahi. d.
Penyelenggara
menyampaikan
tanggapan
melalui
surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh Penyelenggara secara lengkap mengenai: 1)
tanggal efektif perubahan kegiatan usaha Peserta atau
tanggapan
tertulis
atas
kelengkapan
dokumen kepada Peserta; dan/atau 2)
permintaan untuk menyediakan stempel kliring dan stempel kliring dibatalkan untuk setiap kantor Peserta di Wilayah Kliring yang dipilih, dengan contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.1.
e.
Penyelenggara memberitahukan perubahan
kegiatan
usaha Peserta kepada: 1)
seluruh Peserta melalui administrative message atau sarana lainnya; dan
2)
Koordinator
PWD
yang
di
wilayah
kerjanya
terdapat Perwakilan Peserta, melalui surat atau sarana lainnya. 5.
Perubahan Alamat Kantor Peserta Prosedur perubahan alamat kantor Peserta diatur sebagai berikut: a.
Peserta menyampaikan surat pemberitahuan kepada Penyelenggara
dengan
menggunakan
format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.15.
b. Surat…
36
b.
Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa fotokopi surat persetujuan atau penerimaan pemberitahuan perubahan alamat kantor dari otoritas yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh pimpinan dari Peserta yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.
c.
Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Peserta yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
surat pemberitahuan disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan
2)
bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KPwDN, surat pemberitahuan disampaikan dengan
tembusan
kepada
KPwDN
yang
mewilayahi. d.
Penyelenggara
menyampaikan
tanggapan
melalui
surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan yang menyatakan bahwa perubahan alamat kantor Peserta telah dicatat dalam tatausaha Penyelenggara atau tanggapan tertulis atas kelengkapan dokumen, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh Penyelenggara secara lengkap. 6.
Perubahan Pimpinan Prosedur perubahan nama, kewenangan, dan/atau jabatan pimpinan diatur sebagai berikut: a.
Peserta menyampaikan surat pemberitahuan kepada Penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang…
37
berwenang dari Peserta yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.17. b.
Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dengan dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh pimpinan dari Peserta yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia berupa: 1)
fotokopi perubahan Anggaran Dasar mengenai pengangkatan
pimpinan,
bagi
Peserta
yang
berbadan hukum Indonesia; 2)
fotokopi bukti identitas diri pimpinan yang masih berlaku, berupa: a)
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor, bagi Warga Negara Indonesia (WNI); atau
b)
paspor, Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS), dan surat izin kerja dari otoritas berwenang, bagi Warga Negara Asing (WNA).
Fotokopi bukti identitas diri ditandatangani oleh pimpinan yang bersangkutan; 3)
bagi pimpinan baru Peserta, selain memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2), harus melengkapi persyaratan dokumen pendukung berupa: a)
fotokopi surat dari otoritas yang berwenang mengenai susunan pimpinan Peserta yang tercatat
pada
tata
usaha
otoritas
yang
berwenang; b)
keputusan fit and proper test, khusus bagi pimpinan Peserta berupa Bank; dan
c)
fotokopi surat kuasa (power of attorney) dari pimpinan
kantor
berkedudukan
di
pusat luar
Bank
negeri
yang kepada
pimpinan …
38
pimpinan
kantor
cabang
berikut
terjemahannya dalam Bahasa Indonesia yang dibuat oleh penerjemah tersumpah; dan d)
fotokopi
struktur
organisasi
yang
masih
berlaku, bagi kantor cabang dari Bank yang kantor
pusatnya
berkedudukan
terdapat
perubahan
di
luar
negeri. 4)
Dalam
hal
kewenangan
dan/atau jabatan pimpinan Peserta yang telah tercatat pada tata usaha di Bank Indonesia, surat pemberitahuan pernyataan
dilengkapi
bahwa
dengan
surat
tanda
tangan
spesimen
pimpinan tetap berlaku, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.18. c.
Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Peserta yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
surat pemberitahuan disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan
2)
bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KPwDN, surat pemberitahuan disampaikan dengan
tembusan
kepada
KPwDN
yang
baru,
yang
mewilayahi. d.
Dalam
hal
terdapat
pimpinan
bersangkutan harus membuat spesimen tanda tangan di
hadapan
pejabat
Penyelenggara
setelah
surat
pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh Penyelenggara secara lengkap. e.
Dalam hal Peserta yang mengajukan permohonan perubahan
pimpinan
merupakan
peserta
Sistem
BI-RTGS dan pimpinan baru telah memiliki spesimen
tanda…
39
tanda tangan di Sistem BI-RTGS maka Peserta dapat meminta penambahan kewenangan operasional SKNBI bagi pimpinan pemilik spesimen tanda tangan di Sistem
BI-RTGS,
dengan
menggunakan
format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.17. f.
Spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d berlaku efektif 5 (lima) hari kerja sejak pembuatan spesimen tanda tangan.
g.
Dalam kondisi tertentu, Peserta dapat menyampaikan surat
permohonan
agar
spesimen
tanda
tangan
berlaku efektif lebih cepat dari waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf f. h.
Spesimen tanda tangan bagi pimpinan yang sudah dicabut kewenangannya terkait dengan kepesertaan dalam SKNBI dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan perubahan kewenangan pimpinan diterima oleh Penyelenggara.
7.
Perubahan Bank Pembayar Prosedur
perubahan
Bank
Pembayar
diatur
sebagai
berikut: a.
Peserta mengajukan surat permohonan perubahan Bank Pembayar kepada Penyelenggara dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.19.a.
b.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Peserta yang telah memiliki spesimen tanda tangan
di
Bank
Indonesia
dilengkapi
dokumen
pendukung sebagai berikut: 1)
surat
penunjukan
menggunakan
Bank
format
Pembayar
sebagaimana
dengan dimaksud
dalam Lampiran I.10; 2)
surat
konfirmasi
menggunakan
Bank
format
Pembayar
sebagaimana
dengan dimaksud
dalam Lampiran I.11; dan 3)
surat kuasa pendebitan Rekening Setelmen Dana
Bank…
40
Bank Pembayar dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.12. c.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
surat
permohonan
disampaikan
ke
alamat
sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan 2)
bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.
d.
Penyelenggara
menyampaikan
tanggapan
melalui
surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh Penyelenggara secara lengkap mengenai: 1)
persetujuan perubahan Bank Pembayar beserta tanggal efektif perubahan Bank Pembayar; atau
2)
penolakan perubahan Bank Pembayar beserta alasan penolakan.
e.
Bank Pembayar yang lama wajib tetap menjalankan fungsinya sampai dengan hari kerja terakhir sebelum tanggal penggantian Bank Pembayar baru berlaku efektif sebagaimana dimaksud dalam butir d.1).
8.
Perubahan Bank Penerus Prosedur perubahan data Bank Penerus diatur sebagai berikut: a.
Bank
Penerus
pengganti
mengajukan
surat
permohonan kepada Penyelenggara dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.19.b. b.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang dari Bank Penerus pengganti yang
telah…
41
telah
memiliki
spesimen
tanda
tangan
di
Bank
Indonesia dengan dilengkapi dokumen pendukung sebagai berikut: 1)
surat
penunjukan
menggunakan
Bank
format
Penerus
sebagaimana
dengan dimaksud
dalam Lampiran I.10; 2)
surat
konfirmasi
menggunakan
Bank
format
Penerus
sebagaimana
dengan dimaksud
dalam Lampiran I.11; 3)
surat kuasa pendebitan Rekening Setelmen Dana dengan
menggunakan
format
sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran I.12; dan 4)
fotokopi perjanjian kerjasama antara PTL dengan Bank Penerus pengganti.
c.
Dalam hal PLU yang ditunjuk sebagai Bank Penerus pengganti belum memperoleh persetujuan sebagai Bank Penerus dari Penyelenggara maka permohonan sebagai Bank Penerus pengganti dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan sebagai Bank Penerus sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam
huruf D. d.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
surat
permohonan
disampaikan
ke
alamat
sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan 2)
bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan
tembusan
kepada
KPwDN
yang
mewilayahi. e.
Penyelenggara
menyampaikan
tanggapan
melalui
surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan…
42
dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh Penyelenggara secara lengkap mengenai: 1)
persetujuan Bank Penerus pengganti beserta tanggal efektif Bank Penerus pengganti; atau
2)
penolakan
Bank
Penerus
pengganti
beserta
alasan penolakan. f.
Bank Penerus yang lama wajib tetap menjalankan fungsinya sampai dengan hari kerja terakhir sebelum tanggal
Bank
Penerus
pengganti
berlaku
efektif
sebagaimana dimaksud dalam butir e.1). 9.
Perubahan Kuasa Perubahan kuasa dilakukan dalam rangka penambahan, pergantian,
pencabutan
kuasa,
dan/atau
perubahan
wewenang dari pejabat dan/atau petugas penerima kuasa. Ketentuan dan prosedur perubahan kuasa diatur sebagai berikut: a.
Dalam
hal
penambahan
perubahan dan/atau
kuasa
terjadi
penggantian
karena
kuasa
dari
pejabat dan/atau petugas, Peserta menyampaikan surat
pemberitahuan
perubahan
kuasa
dengan
menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.20 dan permintaan pembuatan spesimen tanda
tangan
dengan
menggunakan
format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.7, yang disertai surat kuasa baru dengan mengacu pada ketentuan
sebagaimana
dimaksud
dalam
butir
C.1.i.2)b) dan butir C.2.h.2)b). Penambahan dan/atau penggantian kuasa tersebut berlaku efektif paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap dan spesimen tanda tangan telah dipenuhi kelengkapannya. b.
Dalam
hal
perubahan
kuasa
terjadi
karena
pencabutan seluruh atau sebagian kuasa kepada pejabat penerima kuasa dan/atau petugas penerima
kuasa…
43
kuasa,
Peserta
pencabutan
menyampaikan
seluruh
atau
surat
sebagian
pernyataan kuasa
yang
ditandatangani oleh pimpinan atau pemberi kuasa dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.21, yang disertai dengan surat kuasa
baru
dengan
mengacu
pada
ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.i.2)b) dan butir C.2.h.2)b). Pencabutan seluruh atau sebagian kuasa tersebut berlaku
efektif
pemberitahuan
terhitung diterima
sejak
tanggal
surat
lengkap
oleh
secara
Penyelenggara. c.
Dalam hal terjadi perubahan kewenangan dalam surat kuasa yang diberikan kepada pejabat penerima kuasa atau petugas, Peserta harus menyampaikan surat pemberitahuan
dengan
menggunakan
format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.17, yang disertai surat kuasa baru dengan mengacu pada ketentuan
sebagaimana
dimaksud
dalam
butir
C.1.i.2)b) dan butir C.2.h.2)b). d.
Surat
pemberitahuan
perubahan
surat
kuasa
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan kepada: 1)
Penyelenggara ke alamat sebagaimana dimaksud pada butir II.A.2.a untuk pejabat penerima kuasa yang berada di wilayah kerja KPBI; dan
2)
KPwDN yang mewilayahi untuk pejabat penerima kuasa yang berada di luar wilayah kerja KPBI.
e.
Dalam hal Peserta tidak memberitahukan perubahan kewenangan pejabat atau petugas penerima kuasa kepada
Penyelenggara
maka
data
yang
telah
ditatausahakan di Penyelenggara dianggap masih berlaku. 10. Perubahan Keikutsertaan Peserta dalam Layanan Kliring Warkat Debit di Wilayah Kliring
Dalam…
44
Dalam
hal
Peserta
menambah
atau
menghentikan
keikutsertaannya dalam Layanan Kliring Warkat Debit di suatu Wilayah Kliring berlaku ketentuan sebagai berikut: a.
Peserta mengajukan surat permohonan penambahan atau penghentian keikutsertaannya di suatu Wilayah Kliring
kepada
Penyelenggara
dengan
alamat
sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi. b.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Peserta yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.22.
c.
Penyelenggara
menyampaikan
tanggapan
melalui
surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan paling lama
14
(empat
belas)
hari
kerja
sejak
surat
permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterima oleh Penyelenggara mengenai: 1)
persetujuan dan tanggal efektif penambahan atau penghentian keikutsertaan Peserta di Wilayah Kliring dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi; dan
2)
penolakan
penambahan
atau
penghentian
keikutsertaan Peserta di Wilayah Kliring dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi. d.
Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir c.1), Penyelenggara memberitahukan penambahan atau penghentian keikutsertaan Peserta di Wilayah Kliring kepada: 1)
seluruh Peserta melalui administrative message atau sarana lainnya; dan
2)
Koordinator
PWD
yang
di
wilayah
kerjanya
terdapat Perwakilan Peserta, melalui surat atau
sarana…
45
sarana lainnya. Dalam hal Peserta merupakan peserta Sistem BI-RTGS dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 9 yang perlu disampaikan dalam SKNBI sama dengan dokumen pendukung yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai penyelenggara Sistem BI-RTGS maka Penyelenggara menggunakan dokumen pendukung yang disampaikan
Peserta
kepada
Bank
Indonesia
sebagai
penyelenggara Sistem BI-RTGS. Dalam hal terdapat perbedaan antara tanda tangan pada dokumen pendukung untuk perubahan data kepesertaan dengan spesimen tanda tangan pejabat atau petugas penerima kuasa yang ditatausahakan di Peserta maka Peserta harus menyampaikan surat pernyataan mengenai perbedaan tanda tangan dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.23. F.
Status Kepesertaan dan Perubahannya 1.
Status Kepesertaan Dalam penyelenggaraan SKNBI, berlaku 4 (empat) jenis status kepesertaan yaitu: a.
Aktif Peserta dengan status aktif dapat melakukan seluruh fungsi dalam SKNBI sesuai jenis kepesertaan yang bersangkutan.
b.
Ditangguhkan Peserta dengan status ditangguhkan dapat melakukan berbagai
fungsi
kegiatan
dalam
SKNBI,
namun
kegiatannya dibatasi sebagai berikut: 1)
untuk Layanan Kliring Transfer Dana, Peserta tidak dapat mengirim DKE Transfer Dana;
2)
untuk Layanan Kliring Warkat Debit, Peserta tidak dapat mengirimkan dan menerima DKE Warkat Debit;
3)
untuk Layanan Pembayaran Reguler, Peserta tidak
dapat
mengirim
DKE
Pembayaran;
dan/atau …
46
dan/atau 4)
untuk Layanan Penagihan Reguler, Peserta tidak dapat mengirim dan menerima DKE Penagihan.
c.
Dibekukan Peserta
dengan
status
dibekukan
tidak
dapat
melakukan seluruh kegiatannya dalam layanan SKNBI namun tetap memiliki hak akses terhadap informasi terkait SKNBI. d.
Ditutup Peserta dengan status ditutup dihentikan secara tetap kepesertaannya
dalam
SKNBI
dan
tidak
dapat
kepesertaan
diatur
diaktifkan kembali sebagai Peserta. 2.
Perubahan Status Kepesertaan a.
Ketentuan
perubahan
status
sebagai berikut: 1)
Perubahan status kepesertaan dapat dilakukan dari: a)
aktif menjadi ditangguhkan atau sebaliknya;
b)
aktif menjadi dibekukan atau sebaliknya;
c)
ditangguhkan
menjadi
dibekukan
atau
sebaliknya;
2)
d)
aktif menjadi ditutup;
e)
ditangguhkan menjadi ditutup; atau
f)
dibekukan menjadi ditutup.
Perubahan
status
kepesertaan
sebagaimana
dimaksud dalam angka 1), disebabkan hal-hal sebagai berikut: a)
dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi oleh Penyelenggara;
b)
dilakukan karena adanya perubahan status kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS;
c)
dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari
pihak
pengawasan
yang
berwenang
terhadap
melakukan
kegiatan
Peserta,
antara lain Bank Indonesia sebagai otoritas
pengawas…
47
pengawas
makroprudensial
dan
sistem
pembayaran serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengawas mikroprudensial; dan/atau d)
dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Peserta yang bersangkutan.
3)
Perubahan status pengenaan
kepesertaan dalam rangka
sanksi
oleh
Penyelenggara
sebagaimana dimaksud dalam butir 2)a) dapat berupa: a)
aktif menjadi ditangguhkan atau sebaliknya;
b)
aktif menjadi dibekukan atau sebaliknya;
c)
ditangguhkan
menjadi
dibekukan
atau
sebaliknya;
4)
d)
aktif menjadi ditutup;
e)
ditangguhkan menjadi ditutup; atau
f)
dibekukan menjadi ditutup.
Perubahan status kepesertaan karena adanya perubahan status kepesertaan dalam Sistem BIRTGS sebagaimana dimaksud dalam butir 2)b) dapat berupa:
5)
a)
aktif menjadi dibekukan atau sebaliknya;
b)
aktif menjadi ditutup; atau
c)
dibekukan menjadi ditutup.
Perubahan status kepesertaan atas permintaan pihak yang berwenang melakukan pengawasan kegiatan Peserta sebagaimana dimaksud dalam butir 2)c) dapat berupa: a)
aktif menjadi dibekukan atau sebaliknya; atau
b) 6)
aktif menjadi ditutup.
Perubahan status kepesertaan atas permintaan dari Peserta sebagaimana dimaksud dalam butir 2)d), hanya berupa perubahan status kepesertaan dari aktif menjadi ditutup.
7) Dalam…
48
7)
Dalam
hal
kepesertaan
dilakukan menjadi
menyelesaikan
perubahan
ditutup,
seluruh
status
Peserta
harus
kewajiban
dalam
penyelenggaraan SKNBI. 8)
Dalam
hal
perubahan
status
kepesertaan
sebagaimana dimaksud dalam angka 1) terjadi pada PLU yang berfungsi sebagai Bank Pembayar dan/atau Bank Penerus, maka: a)
PLA harus menunjuk PLU lainnya sebagai Bank Pembayar pengganti; dan
b)
PTL harus menunjuk PLU lainnya sebagai Bank Penerus pengganti.
9)
Penunjukan Bank Pembayar dan Bank Penerus sebagaimana dimaksud dalam angka 8) mengacu pada ketentuan dalam butir E.7 dan butir E.8.
b.
Prosedur perubahan status kepesertaan diatur sebagai berikut: 1)
Perubahan status kepesertaan karena pengenaan sanksi oleh Penyelenggara a)
Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam butir a.1) dapat dilakukan oleh
Penyelenggara
pemantauan
berdasarkan
kepatuhan
Peserta
hasil
terhadap
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal. b)
Penyelenggara status
dapat
kepesertaan
mengubah dari
kembali
ditangguhkan
menjadi aktif, dibekukan menjadi aktif, atau dibekukan menjadi ditangguhkan, setelah melakukan
evaluasi
atas
pemantauan
kepatuhan Peserta yang bersangkutan. c)
Perubahan
status
kepesertaan
dapat
dilakukan:
(1) pada…
49
(1)
pada jam layanan SKNBI; atau
(2)
berdasarkan tanggal efektif perubahan status
yang
ditetapkan
oleh
Penyelenggara dan diberitahukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelumnya. d)
Penyelenggara menginformasikan perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c) kepada: (1)
Peserta yang bersangkutan melalui surat yang dapat didahului dengan faksimile;
(2)
seluruh Peserta melalui administrative message atau sarana lainnya;
(3)
pihak
yang
berwenang
melakukan
pengawasan kegiatan Peserta melalui surat
yang
penyampaiannya
dapat
didahului dengan faksimile; dan (4)
Koordinator
PWD
yang
di
wilayah
kerjanya terdapat Perwakilan Peserta, melalui surat atau sarana lainnya. 2)
Perubahan
status
kepesertaan
dalam
penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. a)
Penyelenggara dapat menetapkan perubahan status kepesertaan di SKNBI berdasarkan perubahan status kepesertaan di Sistem BIRTGS.
b)
Penyelenggara memberitahukan perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) kepada: (1)
Peserta yang bersangkutan melalui surat yang dapat didahului dengan faksimile;
(2)
seluruh Peserta melalui administrative message atau sarana lainnya;
(3)
pihak
yang
berwenang
melakukan
pengawasan kegiatan Peserta melalui surat
yang
penyampaiannya
dapat
didahului…
50
didahului dengan faksimile; dan (4)
Koordinator
PWD
yang
di
wilayah
kerjanya terdapat Perwakilan Peserta, melalui surat atau sarana lainnya. 3)
Perubahan status kepesertaan atas permintaan pihak yang berwenang melakukan pengawasan kegiatan Peserta. a)
Pihak
yang
berwenang
pengawasan
kegiatan
melakukan
Peserta
dapat
menyampaikan permintaan tertulis untuk mengubah
status
kepesertaan
di
SKNBI
kepada Penyelenggara. b)
Surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) memuat antara lain hal-hal sebagai berikut: (1)
nama Peserta dan perubahan status kepesertaan yang diminta;
(2)
alasan perubahan status kepesertaan; dan
(3)
tanggal
efektif
perubahan
status
kepesertaan. c)
Surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam
huruf
a)
disampaikan
kepada
Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a. d)
Surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) disertai dengan dokumen pendukung yang menjadi dasar penetapan perubahan status Peserta.
e)
Dalam dimaksud
hal
permintaan
dalam
huruf
sebagaimana a)
disetujui,
Penyelenggara memberitahukan perubahan status kepesertaan kepada: (1)
pihak yang berwenang yang meminta perubahan status kepesertaan dalam
SKNBI…
51
SKNBI
melalui
penyampaiannya
surat dapat
yang didahului
dengan faksimile; (2)
Peserta yang bersangkutan melalui surat yang dapat didahului dengan faksimile;
(3)
seluruh Peserta melalui administrative message atau sarana lainnya; dan
(4)
Koordinator
PWD
yang
di
wilayah
kerjanya terdapat Perwakilan Peserta, melalui surat atau sarana lainnya. 4)
Perubahan status kepesertaan atas permintaan Peserta. a)
Peserta
mengajukan
surat
permohonan
mengenai perubahan status kepesertaan dari aktif menjadi ditutup, dilengkapi dokumen pendukung status
yang
mendasari
kepesertaan
format
dengan
sebagaimana
perubahan
menggunakan
dimaksud
dalam
Lampiran I.24. b)
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: (1)
Untuk
pengunduran
Peserta,
surat
memuat
tanggal
diri
menjadi
permohonan efektif
harus
penghentian
kepesertaan dan alasan pengunduran diri. (2)
Untuk self liquidation, surat permohonan harus
memuat
tanggal
efektif
penghentian kepesertaan. (3)
Untuk
penggabungan
usaha,
surat
permohonan harus memuat: (a)
tanggal operasional penggabungan usaha
yaitu
pengalihan
hak
tanggal dan
efektif kewajiban
Peserta…
52
Peserta
penggabungan
usaha
lainnya kepada Rekening Setelmen Dana Peserta yang dipertahankan; (b)
nama dan kode Peserta yang masih dipertahankan sebagai Peserta; dan
(c)
daftar
Wilayah
Kliring
yang
dipertahankan. (4)
untuk
peleburan
usaha,
surat
permohonan harus memuat: (a)
tanggal usaha
operasional yaitu
pengalihan
peleburan
tanggal
hak
dan
efektif kewajiban
Peserta peleburan usaha lainnya kepada Rekening Setelmen Dana Peserta baru hasil peleburan usaha; (b)
nama dan kode Peserta peleburan usaha serta nama dan kode Peserta hasil peleburan usaha; dan
(c)
daftar
Wilayah
Kliring
yang
dipertahankan. (5)
untuk
pemisahan
usaha,
surat
permohonan harus dilengkapi dengan informasi
terkait
permohonan
untuk
menjadi Peserta dengan mengacu pada ketentuan
sebagaimana
dimaksud
dalam huruf B dan huruf C. c)
Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a) ditandatangani oleh pimpinan atau
pejabat
yang
berwenang
dan
disampaikan kepada Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi. d)
Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) yang telah disetujui
oleh…
53
oleh
Penyelenggara,
selanjutnya
Penyelenggara memberitahukan kepada: 1)
Peserta yang bersangkutan melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile mengenai perubahan status kepesertaan dan hal-hal lain yang diperlukan
dalam
rangka
perubahan
status kepesertaan. 2)
seluruh Peserta melalui administrative message
atau
sarana
lainnya
yang
ditetapkan oleh Penyelenggara; 3)
pihak
yang
berwenang
melakukan
pengawasan kegiatan Peserta melalui surat
yang
penyampaiannya
dapat
didahului dengan faksimili; dan 4)
Koordinator
PWD
yang
di
wilayah
kerjanya terdapat Perwakilan Peserta, melalui surat atau sarana lainnya. 3.
Dampak Perubahan Status Kepesertaan dalam Operasional SKNBI Dalam hal terdapat perubahan status kepesertaan dari aktif menjadi ditangguhkan atau ditangguhkan menjadi dibekukan, yang dilakukan pada jam operasional, berlaku ketentuan sebagai berikut: a.
Untuk Layanan Transfer Dana dan/atau Layanan Pembayaran Reguler 1)
DKE Transfer Dana dan/atau DKE Pembayaran yang telah diterima sebelum perubahan status Peserta, tetap diteruskan dan diperhitungkan sepanjang didukung dengan dana yang cukup.
2)
Dalam hal dana yang dimiliki Peserta tidak mencukupi maka DKE Transfer Dana dan/atau DKE
Pembayaran
tidak
diperhitungkan
oleh
Penyelenggara (unconfirmed DKE Transfer Dana dan/atau DKE Pembayaran) maka Peserta harus
menyelesaikan…
54
menyelesaikan unconfirmed DKE Transfer Dana dan unconfirmed DKE Pembayaran. b.
Untuk
Layanan
Kliring
Warkat
Debit
dan/atau
Layanan Penagihan Reguler 1)
DKE Warkat Debit dan/atau DKE Penagihan yang telah diterima sebelum perubahan status Peserta, tetap diteruskan dan diperhitungkan sepanjang didukung dengan dana yang cukup.
2)
Dalam hal dana yang dimiliki Peserta tidak mencukupi maka DKE Warkat Debit dan/atau DKE
Penagihan
tidak
diperhitungkan
oleh
Penyelenggara (unconfirmed DKE Warkat Debit dan/atau DKE Penagihan) maka Peserta harus menyelesaikan unconfirmed DKE Warkat Debit dan unconfirmed DKE Penagihan. 3)
Dalam hal DKE Warkat Debit dan/atau DKE Penagihan telah diterima oleh Penyelenggara dan telah diteruskan kepada Peserta penerima namun tidak dapat diperhitungkan oleh Penyelenggara sebagai akibat dari adanya perubahan status Peserta maka penyelesaian perhitungan DKE Warkat
Debit
dan/atau
DKE
Penagihan
diselesaikan antar Peserta. c.
Untuk PLU yang berfungsi sebagai Bank Penerus dan/atau
Bank
Pembayar
maka
PLU
yang
bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PLA dan PTL mengenai perubahan status PLU sesegera mungkin dan menyelesaikan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. G.
Tindak Lanjut Administrasi Kepesertaan oleh Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI Dalam
hal
terdapat
Peserta
baru
atau
perubahan
data
kepesertaaan yang berdampak pada administrasi kepesertaan dalam kegiatan pertukaran Warkat Debit maka Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI melakukan hal-hal
sebagai…
55
sebagai berikut: 1.
memberitahukan
secara
tertulis
kepada
Perwakilan
Peserta di Wilayah Kliring mengenai adanya Perwakilan Peserta baru atau perubahan data kepesertaaan berikut tanggal efektif yang ditetapkan oleh Penyelenggara; dan 2.
menyiapkan Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) dengan contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.2.
H.
Kewajiban Peserta Dalam penyelenggaraan SKNBI, Peserta wajib: 1.
Menjaga kelancaran dan keamanan penggunaan SKNBI. Dalam
rangka
menjaga
kelancaran
dan
keamanan
penggunaan SKNBI, Peserta melakukan hal-hal sebagai berikut: a.
Menyusun Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT) yang mendukung sistem kontrol internal yang baik dalam pelaksanaan operasional SKNBI, termasuk prosedur pengamanan
penggunaan
SKNBI
di
lingkungan
internal Peserta, dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
KPT ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal Peserta dan berlaku sebagai pedoman operasional SKNBI di Peserta.
2)
KPT wajib dibuat paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal
efektif
kepesertaan
di
dalam
penyelenggaraan SKNBI dan harus dievaluasi oleh audit internal Peserta. 3)
KPT
wajib
dengan
dibuat
mengacu
penyelenggaraan pembayaran
dalam
Bahasa
pada
ketentuan
SKNBI
yang
telah
dan
Indonesia,
asosiasi
disetujui
oleh
terkait sistem Bank
Indonesia, paling kurang memuat materi sebagai berikut: a)
pendahuluan;
b)
organisasi pengoperasian SPK;
c)
ketentuan dan prosedur operasional SPK;
d) pengawasan…
56
d)
pengawasan operasional SPK;
e)
penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat; dan
f)
perlindungan konsumen.
Rincian cakupan minimum materi KPT diatur dalam
“Pedoman
Penyusunan
Kebijakan
dan
Prosedur Tertulis” sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.3. 4)
Dalam hal terjadi perubahan materi terkait butir 3).b)
sampai
perubahan
dengan
ketentuan
Penyelenggara pembayaran
butir yang
dan/atau yang
telah
3).f)
dan/atau
dikeluarkan asosiasi
disetujui
oleh
sistem
oleh
Bank
Indonesia, yang berdampak pada materi KPT, Peserta harus melakukan pengkinian terhadap KPT dimaksud. 5)
Pengkinian terhadap KPT sebagaimana dimaksud pada angka 4) wajib dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak terjadinya perubahan materi dan ketentuan tersebut.
b.
Melakukan
pemeriksaan
internal
terhadap
operasional SKNBI, dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Pemeriksaan internal dilakukan oleh satuan kerja pengawas internal Peserta.
2)
Pemeriksaan internal terhadap kegiatan SKNBI bertujuan
untuk
menjamin
keamanan
operasional SKNBI yang dilakukan oleh Peserta. 3)
Pelaksanaan pemeriksaan internal paling kurang mencakup
ruang
lingkup
materi
penilaian
kepatuhan yang disampaikan oleh Penyelenggara. c.
Melakukan security audit, dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Security
audit
bertujuan
untuk
memastikan
keamanan dan keandalan teknologi informasi internal Peserta, hubungan (interface) antara SPK
dengan…
57
dengan sistem internal Peserta serta kondisi lingkungan Peserta dalam melakukan kegiatan operasional. 2)
Security audit dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun terhitung sejak menjadi Peserta atau setiap terjadi perubahan dalam sistem teknologi informasi internal Peserta yang terkait dengan SKNBI.
3)
Pelaksanaan security audit dapat dilakukan oleh auditor
internal
Peserta
maupun
auditor
eksternal. d.
Memiliki pedoman BCP dan DRP, dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Pedoman BCP atau DRP memuat prosedur yang dilakukan oleh Peserta dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat atau upaya lainnya yang perlu dilakukan dalam hal sistem cadangan tidak dapat digunakan, untuk memastikan bahwa operasional SKNBI di Peserta tetap dapat dilakukan.
2)
Pedoman BCP sebagaimana dimaksud dalam angka 1) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut: a)
unit kerja penanggung jawab;
b)
mekanisme koordinasi apabila penanggung jawab terdiri dari beberapa unit;
c)
langkah-langkah
bisnis
yang
dilakukan
untuk menjamin kegiatan operasional SKNBI tetap berjalan; d)
mekanisme pengujian prosedur BCP;
e)
mekanisme pelaporan dan monitoring; dan
f)
petugas operasional (termasuk data nomor telepon yang dapat dihubungi).
3)
Pedoman
DRP
sebagaimana
dimaksud
pada
angka 1) paling kurang memuat hal-hal sebagai
berikut…
58
berikut: a)
unit kerja penanggung jawab;
b)
mekanisme koordinasi apabila penanggung jawab terdiri dari beberapa unit;
c)
prosedur penyiapan infrastruktur cadangan untuk menjamin kegiatan operasional SKNBI tetap berjalan;
d)
mekanisme pelaporan dan monitoring; dan
e)
petugas operasional (termasuk data nomor telepon yang dapat dihubungi).
e.
Menggunakan aplikasi SPK sesuai
dengan buku
pedoman penggunaan aplikasi SPK. f.
Menjamin SPK utama dan SPK cadangan berfungsi dengan baik. Untuk menjamin SPK utama dan SPK cadangan berfungsi dengan baik, Peserta harus melakukan halhal sebagai berikut: 1)
Memastikan petugas yang menangani SKNBI memahami SKNBI
sistem
yang
dan
telah
prosedur
ditetapkan
operasional baik
oleh
Penyelenggara maupun internal Peserta, antara lain melalui pelatihan secara reguler. 2)
Mengatur dan menetapkan user dan kewenangan user yang melakukan operasional SKNBI dengan ketentuan sebagai berikut: a)
pengaturan
kewenangan
user
dengan
memperhatikan rentang kendali (span of control)
untuk
meminimalisasi
kesalahan
manusia (human error) dan penyalahgunaan wewenang; b)
pembuatan sampai dengan pengiriman DKE dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan petugas;
c)
pengaturan petugas pengganti untuk user sesuai dengan perannya masing-masing;
d) penetapan…
59
d)
penetapan dan penatausahaan data user yang mengelola Soft Token sesuai ketentuan internal Peserta; dan
e)
memastikan
keamanan
penggunaan
dan
penyimpanan Soft Token sesuai ketentuan internal Peserta. 3)
Melakukan pemeliharaan data dengan ketentuan sebagai berikut: a)
Data yang disimpan dalam media elektronik harus mendapat pengamanan yang memadai dan
terjaga
kerahasiaannya,
antara
lain
terlindung dari akses petugas yang tidak berhak. b)
Data sebagaimana dimaksud dalam huruf a) antara lain meliputi data transaksi, aplikasi SPK yang diberikan oleh Penyelenggara, Soft Token, dan/atau ketentuan dan prosedur yang diberikan oleh Penyelenggara.
c)
Pencadangan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a) ke dalam media elektronik.
d)
Peserta harus memastikan bahwa data yang tersimpan
dalam
media
elektronik
sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan cadangannya sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak rusak antara lain dengan cara melakukan pemeliharaan atau pengecekan secara berkala. e)
Seluruh data yang tersimpan dalam media elektronik huruf
a)
dimaksud
sebagaimana dan
dimaksud
cadangannya
dalam
dalam
sebagaimana
huruf
c)
harus
didokumentasikan dengan baik. 4)
Menyediakan dan mengelola sistem cadangan untuk
SKNBI
di
Peserta
dengan
ketentuan
sebagai berikut:
a) Pemilihan…
60
a)
Pemilihan jenis dan lokasi SPK cadangan serta
JKD
cadangan
diserahkan
kepada
Peserta. b)
Pemilihan jenis dan lokasi SPK, serta JKD cadangan huruf
sebagaimana a)
dimaksud
dilakukan
dalam
berdasarkan
pertimbangan antara lain: (1)
volume transaksi Peserta dan tingkat urgensi SKNBI bagi Peserta; dan
(2)
pengendalian internal guna memitigasi risiko operasional di Peserta.
c)
Penyediaan
JKD
cadangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a) harus dilayani oleh provider yang berbeda dengan JKD utama. 5)
Menjamin sistem cadangan berfungsi dengan dengan baik, antara lain dengan cara sebagai berikut: a)
Peserta wajib ikut serta dalam uji coba SKNBI yang
dilaksanakan
oleh
Penyelenggara
dengan menggunakan sistem cadangan milik Peserta paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. b)
Peserta melakukan uji coba koneksi sistem cadangan secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut: (1)
Uji
coba
koneksi
mencakup
uji
cadangan,
JKD
sistem
coba
cadangan
terhadap
cadangan,
SPK
dan/atau
data cadangan. (2)
Uji
coba
koneksi
sistem
cadangan
sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dapat dilakukan dengan menggunakan: (a)
environment testing Penyelenggara selama jam operasional SKNBI; atau
(b)
environment
production
Penyelenggara…
61
Penyelenggara dengan jadwal yang ditetapkan oleh Penyelenggara yaitu setiap
bulan
pada
hari
Jumat
minggu pertama atau minggu ketiga setelah proses akhir hari SKNBI di Penyelenggara
berakhir
pelaksanaannya
dilakukan
dan paling
lama 1 (satu) jam. (3)
Uji
coba
koneksi
dilakukan
dengan
sistem tata
cadangan
cara
sebagai
berikut: (a)
Peserta menyampaikan permohonan uji coba koneksi sistem cadangan melalui
fasilitas
administrative
message kepada Penyelenggara; dan (b)
Penyelenggara
memberitahukan
persetujuan uji coba koneksi sistem cadangan kepada Peserta melalui sarana administrative message. c)
Mengoperasikan
sistem
cadangan
untuk
kegiatan operasional SKNBI dalam kondisi normal dengan ketentuan sebagai berikut: (1)
Kegiatan
operasional
dalam
kondisi
normal dilakukan secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. (2)
Pengoperasian sistem cadangan untuk kegiatan
operasional
dalam
kondisi
normal dapat mencakup pengoperasian SPK cadangan dan/atau JKD cadangan. (3)
Tata cara penggunaan sistem cadangan untuk
kegiatan
operasional
dalam
kondisi normal adalah sebagai berikut: (a)
Peserta menyampaikan permohonan melalui
fasilitas
administrative
message kepada Penyelenggara; dan
(b) Penyelenggara…
62
(b) Penyelenggara persetujuan cadangan kepada
memberitahukan penggunaan
sistem
pada
kondisi
normal
Peserta
melalui
sarana
administrative message. 6)
Menjamin keamanan dan keandalan dari JKD yang digunakan untuk menghubungkan SPK dengan: a)
perangkat komputer Peserta yang digunakan untuk operasional SKNBI; dan
b)
sistem komputer internal Peserta, apabila Peserta
menghubungkan
dan/atau
SPK
cadangan
SPK
utama
dengan
sistem
komputer internal Peserta, sehingga bebas dari segala kemungkinan hal-hal yang dapat merusak SKNBI termasuk tetapi tidak terbatas
pada
pembobolan
kemungkinan
data
elektronis
pemalsuan,
(hacking),
serta
perusakan sistem dengan cara membanjiri sistem dengan data dan pesan pembayaran. 7)
Melaporkan pengembangan aplikasi internal yang terkait
dengan
SKNBI
secara
tertulis
dengan
kepada alamat
Penyelenggara sebagaimana
dimaksud dalam butir II.A.2.a paling lama 1 (satu)
bulan
sebelum
aplikasi
tersebut
diimplementasikan. 8)
Melakukan langkah preventif yang diperlukan sehingga perangkat keras berfungsi dengan baik dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan dalam SKNBI dan/atau dalam kaitannya dengan SKNBI bebas dari segala jenis virus.
9)
Menjamin integritas database SKNBI yang ada pada SPK utama dan SPK cadangan termasuk data cadangan yang disimpan dalam bentuk compact disk (CD), tape, cartridge, flashdisk, dan/atau …
63
dan/atau media lainnya. 10) Melakukan instalasi setiap terjadi perubahan aplikasi SPK utama dan/atau SPK cadangan sesuai
dengan
buku
pedoman
penggunaan
aplikasi SPK. 11) Menyimpan dengan baik aplikasi SPK, termasuk setiap terdapat perubahan aplikasi SPK dan Soft Token yang diberikan oleh Penyelenggara, di tempat yang aman dan bebas dari berbagai halhal yang dapat merusak aplikasi SPK dan Soft Token. 2.
Bertanggung Jawab atas Kebenaran DKE dan Seluruh Informasi yang Dikirim Peserta kepada Penyelenggara melalui SKNBI. Dalam rangka memastikan kebenaran DKE dan seluruh informasi yang dikirim kepada Penyelenggara, Peserta melakukan hal-hal sebagai berikut: a.
membuat
DKE
dan
batch
sesuai
dengan
buku
pedoman penggunaan aplikasi SPK; dan b.
mengirimkan
batch
DKE
sesuai
jadwal
yang
ditetapkan Penyelenggara. 3.
Melaksanakan perjanjian dengan Penyelenggara apabila diperlukan dalam rangka penyelenggaraan SKNBI.
4.
Menginformasikan biaya transaksi melalui SKNBI kepada nasabah secara transparan. Dalam rangka transparansi biaya transaksi melalui SKNBI kepada nasabah, Peserta mengumumkan secara tertulis mengenai biaya transaksi melalui SKNBI pada tempat yang mudah terlihat oleh nasabah.
5.
Memberikan data dan informasi terkait penyelenggaraan SKNBI kepada Bank Indonesia. Dalam rangka pemberian data dan informasi terkait penyelenggaraan SKNBI kepada Bank Indonesia, Peserta memberikan Penyelenggara
data
dan
termasuk
informasi namun
yang tidak
diminta terbatas
oleh pada
dokumen…
64
dokumen asli dan/atau salinan dokumen yang berupa warkat
dan/atau
data
elektronik
terkait
dengan
pelaksanaan SKNBI. 6.
Mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh asosiasi sistem pembayaran yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.
7.
Mematuhi
ketentuan
lain
terkait
operasional
penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal. Dalam
rangka
memenuhi
ketentuan
mengenai
penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal dan ketentuan terkait lainnya, berlaku ketentuan sebagai berikut: a.
pimpinan dan/atau pejabat yang berwenang wajib melaksanakan untuk
langkah-langkah
memastikan
ketaatan
yang
diperlukan
Peserta
terhadap
ketentuan lainnya yang terkait dengan operasional penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal. b.
Peserta
menatausahakan
perintah
transfer
dana,
perintah transfer debit, hasil perhitungan SKNBI, dalam bentuk elektronik dan/atau hasil cetaknya, serta
Warkat
Debit
sesuai
dengan
ketentuan
pengarsipan yang berlaku di internal Peserta dan masa retensi sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dokumen perusahaan. I.
Penggunaan Soft Token dalam SKNBI 1.
Prinsip Penggunaan Soft Token a.
Dalam operasional SKNBI, Peserta harus memiliki Soft Token
yang
merupakan
salah
satu
sarana
pengamanan dalam melakukan koneksi antara SPK dengan SSK. b.
Soft Token sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas: 1)
Bank Indonesia Certificate of Authentification (BICA);
2)
sertifikat SSK; dan
3)
sertifikat SPK.
c. BI-CA…
65
c.
BI-CA sebagaimana dimaksud dalam butir b.1) dan Sertifikat SSK sebagaimana dimaksud dalam butir b.2)
memiliki
masa
aktif
yang
ditetapkan
oleh
Penyelenggara. d.
Dalam hal masa aktif BI-CA dan sertifikat SSK sebagaimana dimaksud dalam huruf c berakhir, Penyelenggara akan mengganti dan menyampaikan BI-CA dan sertifikat SSK dengan yang baru paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa aktif berakhir.
e.
Sertifikat SPK sebagaimana dimaksud dalam butir b.3), memiliki masa aktif paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal efektif.
f.
Peserta dapat mengajukan perpanjangan masa aktif sertifikat SPK dan penggantian Soft Token yang hilang, rusak, atau tidak dapat digunakan karena sebab apapun.
g.
Soft Token yang telah diserahkan oleh Penyelenggara kepada Peserta digunakan sesuai ketentuan internal Peserta dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta yang bersangkutan.
2.
Prosedur
Permohonan
Penggantian
Penggunaan
Soft
Token,
Soft Token, dan Perpanjangan Masa Aktif
Sertifikat SPK a.
Peserta
mengajukan
Penyelenggara
untuk
surat
permohonan
mendapatkan
Soft
kepada Token,
penggantian Soft Token, dan perpanjangan masa aktif sertifikat SPK, dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Untuk
mendapatkan
Soft
Token,
surat
permohonan paling kurang memuat informasi sebagai berikut:
2)
a)
nama Peserta; dan
b)
kode Peserta.
Untuk penggantian Soft Token, surat permohonan paling kurang memuat informasi sebagai berikut: a)
nama Peserta;
b) kode…
66
3)
b)
kode Peserta; dan
c)
alasan penggantian.
Untuk perpanjangan masa aktif sertifikat SPK, surat
permohonan
paling
kurang
memuat
informasi sebagai berikut:
b.
a)
nama Peserta;
b)
kode Peserta; dan
c)
tanggal berakhirnya sertifikat SPK.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai dengan file certificate signing request yang disimpan dalam compact disc. Pembuatan file certificate
signing
request
mengacu
pada
buku
pedoman penggunaan aplikasi SPK. c.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.4 dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia serta disampaikan kepada
Penyelenggara
dengan
ketentuan
sebagai
berikut: 1)
Surat
permohonan
Penyelenggara
disampaikan
dengan
alamat
kepada
sebagaimana
dimaksud dalam butir II.A.2.a. 2)
Bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan kepada Penyelenggara dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.
3)
Bagi
Peserta
yang
mengajukan
permohonan
perpanjangan masa aktif sertifikat SPK, surat permohonan disampaikan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa aktif Sertifikat SPK berakhir. d.
Penyelenggara
memberitahukan
kepada
Peserta
melalui administrative message atau sarana lainnya untuk pengambilan Soft Token, Soft Token pengganti, atau sertifikat SPK yang telah diperpanjang masa
aktifnya…
67
aktifnya paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterima secara lengkap oleh Penyelenggara. e.
Peserta melakukan pengambilan Soft Token, Soft Token pengganti, atau sertifikat SPK sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja
KPBI,
pengambilan
dilakukan
di
Penyelenggara. 2)
Bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KPwDN, pengambilan dilakukan di KPwDN setempat.
3)
Pengambilan
dilakukan
oleh
pejabat
yang
berwenang yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia. f.
Peserta melakukan instalasi Soft Token, Soft Token pengganti, atau sertifikat SPK yang diperoleh dari Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke server SPK yang menghasilkan certificate signing request.
g.
Peserta harus menginformasikan tanggal pelaksanaan instalasi Soft Token pengganti atau sertifikat SPK yang diperpanjang masa aktifnya kepada Penyelenggara. Dalam hal Peserta tidak menginformasikan tanggal instalasi tersebut maka segala risiko dan akibat yang timbul menjadi tanggung jawab sepenuhnya Peserta yang bersangkutan.
3.
Penghapusan Sertifikat SPK a.
Penghapusan sertifikat SPK dapat dilakukan atas dasar:
b.
1)
inisiatif Penyelenggara; atau
2)
permintaan Peserta.
Penghapusan
sertifikat
SPK
atas
dasar
inisiatif
Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam butir
a.1)…
68
a.1) antara lain dilakukan dalam hal Peserta telah dihentikan kepesertaannya dalam penyelenggaraan SKNBI. c.
Penghapusan sertifikat SPK atas dasar permintaan Peserta sebagaimana dimaksud dalam butir a.2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Peserta
mengajukan
penghapusan
surat
sertifikat
permohonan SPK
kepada
Penyelenggara dengan menyatakan tanggal efektif penghapusan sertifikat SPK tersebut paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal efektif dimaksud. 2)
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka
1)
ditandatangani
oleh
pejabat
yang
berwenang dari Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia. 3)
Surat permohonan penghapusan sertifikat SPK sebagaimana
dimaksud
menggunakan
format
dalam
sebagaimana
angka
1)
dimaksud
dalam Lampiran II.4 dan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui faksimile. d.
Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan kepada Peserta mengenai penghapusan sertifikat SPK paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan penghapusan sertifikat SPK.
IV.
WAKTU OPERASIONAL SKNBI A.
Prinsip Umum 1.
Penyelenggara menetapkan waktu operasional SKNBI yang mencakup:
2.
a.
hari operasional;
b.
jam operasional;
c.
jam layanan; dan
d.
periode waktu kegiatan.
Hari operasional sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a yaitu hari yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagai hari diselenggarakannya operasional SKNBI. 3. Jam…
69
3.
Jam operasional sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b yaitu jam yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagai waktu diselenggarakannya operasional SKNBI pada setiap hari operasional.
4.
Jam layanan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c yaitu jadwal yang ditetapkan oleh Penyelenggara untuk setiap layanan dalam SKNBI, misalnya jam Layanan Transfer Dana, jam Layanan Kliring Warkat Debit, jam Layanan Pembayaran Reguler, dan jam Layanan Penagihan Reguler.
5.
Periode waktu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.d yaitu jangka waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara untuk melaksanakan kegiatan operasional setiap layanan dalam SKNBI, misalnya periode waktu untuk
pengiriman
DKE
dan
periode
waktu
untuk
penyediaan Prefund. 6.
Peserta wajib melakukan kegiatan operasional SKNBI sesuai dengan waktu operasional yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
7.
Dalam kondisi tertentu, Keadaan Tidak Normal, dan/atau Keadaan Darurat, Peserta dapat tidak ikut serta dalam kegiatan
SKNBI
berdasarkan
persetujuan
dari
Penyelenggara. 8.
Prosedur permohonan Peserta yang tidak ikut dalam kegiatan SKNBI sebagaimana dimaksud dalam angka 7 adalah sebagai berikut: a.
Peserta mengajukan permohonan melalui surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia ke alamat II.A.2.a yang dapat didahului dengan faksimile atau administrative message.
b.
Penyelenggara
memberitahukan
persetujuan
atau
penolakan atas permohonan Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui surat yang dapat didahului administrative message atau sarana lainnya. c.
Dalam
hal
permohonan
disetujui,
Penyelenggara
menginformasikan…
70
menginformasikan Peserta yang tidak ikut dalam kegiatan operasional SKNBI kepada seluruh Peserta melalui administrative message. 9.
Untuk permohonan tidak ikut serta dalam kegiatan SKNBI dikarenakan kondisi tertentu, permohonan diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya. Alasan pengajuan permohonan antara lain sebagai berikut: a.
kantor pusat Peserta berada dalam wilayah KPwDN tertentu yang menerapkan hari operasional sebagai libur fakultatif; dan/atau
b.
kondisi tertentu yang disetujui oleh Penyelenggara.
10. Dalam hal KPwDN di Wilayah Kliring tertentu menerapkan hari operasional sebagai
libur fakultatif maka Peserta
tidak dapat melakukan pengiriman DKE Warkat Debit ke Wilayah Kliring tersebut dan kegiatan pertukaran Warkat Debit di wilayah tersebut ditiadakan. 11. Waktu operasional SKNBI sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat diubah sewaktu-waktu oleh Penyelenggara. B.
Penetapan Waktu Operasional SKNBI 1.
Operasional SKNBI dilaksanakan pada setiap hari kalender yang
ditetapkan
sebagai
hari
operasional
oleh
Penyelenggara. 2.
Jam operasional SKNBI adalah pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.
3.
Penyelenggara
menetapkan
jam
layanan
sebagaimana
dimaksud pada butir A.1.c dan periode waktu kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir A.1.d yang berlaku secara nasional dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Untuk Layanan Transfer Dana 1)
Jam Layanan Transfer Dana yaitu pukul 06.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) sampai dengan pukul 16.15 WIB.
2)
Dalam Layanan Transfer Dana, Penyelenggara menetapkan
periode
waktu
kegiatan
sebagai
berikut:
a) penyediaan…
71
a)
penyediaan Prefund Kredit;
b)
pengiriman DKE Transfer Dana ke SSK;
c)
penyediaan informasi awal;
d)
download confirmed incoming DKE Transfer Dana;
e)
Setelmen Dana; dan
f)
download DKE Transfer Dana outgoing,
dengan
rincian
periode
waktu
kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.5. b.
Untuk Layanan Kliring Warkat Debit 1)
Jam Layanan Kliring Warkat Debit ditetapkan dalam 4 (empat) zona, yaitu: a)
Zona 1, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB;
b)
Zona 2, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB;
c)
Zona 3, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB; dan
d)
Zona 4 dilaksanakan dalam 2 (dua) hari kerja, yaitu: (1)
hari kerja pertama mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB; dan
(2)
hari kerja kedua mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB,
yang merupakan satu kesatuan. 2)
Dalam setiap zona, Penyelenggara menetapkan periode waktu kegiatan sebagai berikut: a)
pengiriman
DKE
Warkat
Debit
untuk
kegiatan:
b)
(1)
Kliring Penyerahan; dan
(2)
Kliring Pengembalian;
proses pertukaran Warkat Debit untuk: (1)
Kliring Penyerahan; dan
(2)
Kliring Pengembalian;
c) download…
72
c)
d)
download DKE Warkat Debit incoming untuk: (1)
Kliring Penyerahan; dan
(2)
Kliring Pengembalian;
download DKE Warkat Debit incoming dan confirmed outgoing dalam kegiatan Kliring Penyerahan;
e)
penyediaan informasi awal;
f)
penambahan Prefund Debit;
g)
Setelmen Dana; dan
h)
download DKE Warkat Debit outgoing untuk Kliring
Penyerahan
dan
Kliring
waktu
kegiatan
Pengembalian, dengan
rincian
periode
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.5. c.
Untuk Layanan Pembayaran Reguler 1)
Jam Layanan Pembayaran Reguler ditetapkan dalam 2 (dua) periode, yaitu: a)
periode 1 dilaksanakan dalam 2 (dua) hari kerja, yaitu: (1)
hari kerja pertama mulai pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
(2)
hari kerja kedua mulai pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB,
yang merupakan satu kesatuan. b)
periode 2, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.15 WIB.
2)
Dalam setiap periode, Penyelenggara menetapkan periode waktu kegiatan sebagai berikut: a)
penyediaan Prefund Kredit;
b)
pengiriman DKE Pembayaran ke SSK;
c)
penyediaan informasi awal;
d)
download
DKE
Pembayaran
confirmed
incoming; e)
Setelmen Dana; dan
f) download…
73
f)
download DKE Pembayaran outgoing,
dengan
rincian
periode
waktu
kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.5. d.
Untuk Layanan Penagihan Reguler 1)
Jam Layanan Penagihan Reguler yaitu pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2)
Dalam
Layanan
Penyelenggara
Penagihan
menetapkan
Reguler,
periode
waktu
kegiatan sebagai berikut: a)
b)
c)
pengiriman DKE Penagihan untuk kegiatan: (1)
Penyerahan Tagihan; dan
(2)
Pengembalian Tagihan.
download DKE Penagihan incoming untuk: (1)
Penyerahan Tagihan; dan
(2)
Pengembalian Tagihan.
download
DKE
confirmed
Penagihan
outgoing
incoming
dalam
dan
kegiatan
Penyerahan Tagihan. d)
penyediaan informasi awal;
e)
penambahan Prefund Debit;
f)
Setelmen Dana; dan
g)
download DKE Penagihan outgoing untuk Penyerahan
Tagihan
dan
Pengembalian
Tagihan, dengan
rincian
periode
waktu
kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.5. C.
Perubahan Waktu Operasional SKNBI 1.
Penyelenggara
dapat
melakukan
perubahan
waktu
operasional SKNBI sebagaimana dimaksud dalam butir A.1 berdasarkan pertimbangan antara lain sebagai berikut: a.
adanya Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Penyelenggara;
b.
adanya perubahan jam operasional Sistem BI-RTGS dan/atau BI-SSSS;
c.
adanya kepentingan Bank Indonesia dalam rangka
menjaga…
74
menjaga kelancaran sistem pembayaran; d.
adanya permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan dari Peserta; dan/atau
e.
adanya permohonan perubahan jam Layanan Kliring Warkat
Debit
di
suatu
Wilayah
Kliring
dari
Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI. 2.
Permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan dari Peserta sebagaimana dimaksud dalam butir 1.d dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Permohonan
dapat
diajukan
apabila
Peserta
mengalami Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat
yang
mengakibatkan
adanya
kebutuhan
perpanjangan periode waktu kegiatan pengiriman DKE dan/atau penyediaan Prefund. b.
Permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh Peserta kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Peserta
mengajukan
surat
permohonan
perpanjangan periode waktu kegiatan kepada Penyelenggara faksimile,
yang
dapat
administrative
didahului
message,
dengan
dan/atau
sarana lainnya. 2)
Surat sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dari Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile.
3)
Penyelenggara memberitahukan persetujuan atau penolakan
atas
permohonan
perpanjangan
periode waktu kegiatan kepada Peserta melalui surat yang dapat didahului dengan faksimile, administrative message, dan/atau sarana lainnya. 4)
Dalam hal permohonan perpanjangan periode waktu
kegiatan
disetujui,
Penyelenggara
memberitahukan…
75
memberitahukan perpanjangan periode waktu kegiatan pengiriman DKE dan/atau penyediaan Prefund
kepada
seluruh
Peserta
melalui
administrative message dan/atau sarana lainnya. 5)
Perpanjangan periode waktu kegiatan pengiriman DKE atas permintaan Peserta dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.6.
3.
Permohonan perubahan jam Layanan Kliring Warkat Debit di suatu Wilayah Kliring oleh Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI sebagaimana dimaksud dalam butir 1.e dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di suatu Wilayah Kliring yang mengakibatkan Peserta tidak dapat mengikuti jam Layanan Kliring Warkat Debit yang ditetapkan.
b.
Perubahan jam Layanan Kliring Warkat Debit yang dapat disetujui adalah sebagai berikut: 1)
Untuk Wilayah Kliring yang terdaftar pada zona 1 dan zona 2, perubahan jam layanan dilakukan dengan
mengacu
pada
jam
Layanan
Kliring
Warkat Debit pada zona berikutnya. Sebagai contoh, apabila terjadi Keadaan Tidak Normal
pada
perubahan dilakukan
Wilayah
jam
Kliring
layanan
dengan
pada
penyesuaian
zona
1
maka
zona tersebut jam
layanan
dengan mengacu pada jam layanan pada zona 2. 2)
Untuk Wilayah Kliring yang terdaftar pada zona 3 dan zona 4, perubahan jam layanan dilakukan dengan perpanjangan jam Layanan Kliring Warkat Debit pada zona tersebut.
c.
Permohonan perubahan jam Layanan Kliring Warkat Debit
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf
a
disampaikan oleh Koordinator PWD atau Koordinator PWD
Selain
BI
kepada
Penyelenggara
dengan
ketentuan…
76
ketentuan sebagai berikut: 1)
Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI mengajukan
surat
permohonan
mengenai
perubahan jam Layanan Kliring Warkat Debit disertai dengan alasan kepada Penyelenggara, yang dapat didahului dengan faksimile atau sarana lainnya. 2)
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka
1)
disampaikan
kepada
Penyelenggara
dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a. 3)
Penyelenggara memberitahukan persetujuan atau penolakan
atas
permohonan
perubahan
jam
Layanan Kliring Warkat Debit di suatu Wilayah Kliring kepada Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI melalui surat dan/atau sarana lainnya. 4)
Dalam hal permohonan perubahan jam Layanan Kliring Warkat Debit disetujui, Penyelenggara memberitahukan perubahan jam Layanan Kliring Warkat Debit di suatu Wilayah Kliring kepada seluruh Peserta melalui administrative message dan/atau sarana lainnya.
V.
PREFUND A.
Jenis dan Pengelolaan Prefund 1.
Jenis Prefund a.
Jenis Prefund dalam SKNBI terdiri atas: 1)
Prefund Kredit berupa dana tunai (cash Prefund); dan
2)
b.
Prefund Debit dapat berupa: a)
dana tunai (cash Prefund); dan/atau
b)
surat berharga (collateral Prefund).
Jenis surat berharga (collateral Prefund) yang dapat disediakan dimaksud
dalam dalam
Prefund butir
Debit
a.2).b)
sebagaimana
mengacu
pada
ketentuan…
77
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai tata cara penggunaan fasilitas likuiditas intrahari. c.
Surat
berharga
(collateral
Prefund)
sebagaimana
dimaksud dalam butir a.2).b) hanya berlaku untuk PLU. 2.
Pengelolaan Prefund a.
Dana tunai (cash Prefund) yang disediakan oleh PLU dan PLA untuk Prefund Kredit dan Prefund Debit, ditatausahakan pada Sistem BI-RTGS dalam rekening milik Penyelenggara yang khusus menampung dana tunai (cash Prefund). Dana tunai (cash Prefund) untuk masing-masing PLU dan PLA ditatausahakan oleh Penyelenggara di SSK.
b.
Surat berharga (collateral Prefund) yang disediakan oleh
PLU
ditatausahakan
pada
BI-SSSS
dalam
rekening surat berharga masing-masing PLU yang digunakan khusus untuk menampung surat berharga (collateral
Prefund)
sebagaimana
diatur
dalam
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BI-SSSS. B.
Nilai Minimum Nominal Prefund Penyelenggara
menetapkan
besarnya
Prefund yang
harus
disediakan oleh masing-masing Peserta dengan ketentuan sebagai berikut: 1.
Penyelenggara tidak menetapkan nilai minimum nominal Prefund Kredit yang wajib disediakan oleh Peserta.
2.
Penyelenggara
menetapkan
nilai
minimum
nominal
Prefund Debit yang wajib disediakan oleh Peserta. 3.
Nilai
minimum
nominal
Prefund
Debit
yang
wajib
disediakan oleh Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 2 ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Peserta wajib menyediakan Prefund Debit sebelum jam Layanan Kliring Warkat Debit dan Layanan Penagihan Reguler dimulai, dengan jumlah paling sedikit sebesar nilai nominal yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
b. Nilai…
78
b.
Nilai minimum nominal Prefund Debit adalah sebesar total tagihan harian terbesar Peserta dalam Layanan Kliring Warkat Debit dan Layanan Penagihan Reguler dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan mengecualikan data transaksi yang nilai nominalnya di luar kebiasaan (outlier). Khusus untuk bulan ke-12 (dua belas), data yang diperhitungkan adalah data transaksi sampai dengan tanggal 25. Apabila tanggal 25 pada bulan ke-12 (dua belas) jatuh pada hari libur maka data yang diperhitungkan adalah data transaksi sampai dengan hari kerja terakhir
sebelum
tanggal
25
pada
bulan
yang
bersangkutan. Contoh perhitungan minimum Prefund Debit sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.7. c.
Data
transaksi
kebiasaan
yang
(outlier)
nilai
nominalnya
sebagaimana
di
dimaksud
luar dalam
huruf b merupakan nilai rata-rata total tagihan harian (incoming debit) per Peserta ditambah 3 (tiga) standar deviasi. d.
Nilai minimum nominal Prefund Debit sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang wajib disediakan oleh Peserta, dapat diakses oleh Peserta melalui SPK pada tanggal 26 setiap bulannya. Apabila tanggal 26 jatuh pada hari libur maka besarnya nilai minimum nominal Prefund Debit dapat diakses oleh Peserta melalui SPK pada hari kerja berikutnya.
e.
Dalam hal terdapat Peserta baru dan belum memiliki data historis transaksi Layanan Kliring Warkat Debit dan Layanan Penagihan Reguler, besarnya minimum nilai nominal Prefund Debit yang wajib disediakan oleh Peserta tersebut diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Pada hari pertama keikutsertaan Peserta, nilai minimum nominal Prefund Debit yang harus disediakan adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
2) Pada…
79
2)
Pada hari kerja berikutnya di bulan yang sama dengan
tanggal
keikutsertaan
Peserta,
nilai
minimum nominal Prefund Debit yang harus disediakan oleh Peserta ditetapkan berdasarkan data total tagihan harian (incoming debit) terbesar Peserta pada hari kerja sebelumnya. 3)
Nilai minimum nominal Prefund Debit untuk bulan
berikutnya
memperhatikan
ditetapkan
ketentuan
dengan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf b sesuai dengan data historis yang dimiliki Peserta. Dalam hal data historis yang dimiliki oleh Peserta kurang dari 12 (dua
belas)
digunakan
bulan adalah
maka data
data yang
historis
yang
tersedia
pada
periode tersebut. f.
Dalam
hal
terdapat
Peserta
yang
melakukan
penggabungan atau peleburan usaha, nilai minimum nominal Prefund Debit yang harus disediakan oleh Peserta hasil penggabungan atau peleburan usaha diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Sejak
tanggal
efektif
penggabungan
atau
peleburan usaha sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan, nilai nominal Prefund Debit yang harus
disediakan
nominal
Prefund
adalah Debit
sebesar dari
total
Peserta
nilai yang
melakukan penggabungan atau peleburan usaha, yang telah ditetapkan pada awal bulan ketika Peserta tersebut belum melakukan penggabungan atau peleburan usaha. 2)
Nilai
nominal
Prefund
Debit
untuk
bulan
berikutnya ditetapkan berdasarkan total tagihan harian terbesar Peserta hasil penggabungan atau peleburan usaha untuk Layanan Kliring Warkat Debit dan Layanan Penagihan Reguler dengan mengecualikan
data
transaksi
yang
nilai
nominalnya…
80
nominalnya di luar kebiasaan (outlier), dalam bulan sebelumnya terhitung sejak tanggal efektif penggabungan atau peleburan usaha. 3)
Nilai minimum nominal Prefund Debit untuk bulan
berikutnya
memperhatikan
ditetapkan
ketentuan
dengan
sebagaimana
dimaksud dalam angka 2) sesuai dengan data historis
yang
dimiliki
oleh
Peserta
hasil
penggabungan atau peleburan usaha. Dalam hal data historis yang dimiliki oleh Peserta hasil penggabungan atau peleburan usaha kurang dari 12 (dua belas) bulan maka data historis yang digunakan
adalah
data
yang
tersedia
pada
periode tersebut. g.
Dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha Peserta dari konvensional menjadi syariah, nilai minimum nominal Prefund Debit yang harus disediakan oleh Peserta menggunakan data historis 12 (dua belas) bulan
sebelumnya
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf b. C.
Tata Cara Penyediaan Prefund 1.
Penyediaan Prefund Kredit Dalam melakukan kewajiban penyediaan Prefund Kredit, berlaku ketentuan sebagai berikut: a.
Peserta menyediakan Prefund Kredit sesuai periode waktu
kegiatan
penyediaan
Prefund
Kredit
yang
ditetapkan oleh Penyelenggara. b.
Dalam
melakukan
sebagaimana
penyediaan
dimaksud
dalam
Prefund huruf
a,
Kredit berlaku
ketentuan sebagai berikut: 1)
Untuk PLU, penyediaan Prefund Kredit dilakukan oleh Peserta yang bersangkutan.
2)
Untuk PLA, penyediaan Prefund Kredit dilakukan melalui Bank Pembayar.
3)
Untuk PTL, penyediaan Prefund Kredit dilakukan
oleh…
81
oleh Bank Penerus. c.
Nilai nominal Prefund Kredit yang disediakan oleh Peserta minimal sebesar total DKE Transfer Dana dan/atau
DKE
Pembayaran
keluar
(outgoing)
dikurangi total DKE Transfer Dana dan/atau DKE Pembayaran masuk (incoming) dari Peserta lain yang didukung oleh dana yang cukup (confirmed incoming). d.
Penyediaan Prefund Kredit dalam bentuk dana tunai (cash Prefund) dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dengan cara melakukan transfer dana dari Rekening Setelmen Dana PLU atau Rekening Setelmen Dana Bank Pembayar ke rekening milik Penyelenggara yang digunakan khusus untuk menampung dana tunai (cash Prefund) dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.
2.
Penyediaan Prefund Debit Dalam melakukan kewajiban penyediaan nilai minimum nominal Prefund Debit, berlaku ketentuan sebagai berikut: a.
Penyediaan Prefund Debit dalam bentuk dana tunai (cash Prefund) dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dengan cara melakukan transfer dana dari Rekening Setelmen Dana PLU ke rekening milik Penyelenggara yang digunakan khusus untuk menampung dana tunai (cash Prefund) dengan mengacu pada ketentuan Bank
Indonesia
yang
mengatur
mengenai
penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. b.
Penyediaan
Prefund
Debit
dalam
bentuk
surat
berharga (collateral Prefund) dilakukan melalui BISSSS, dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan BI-SSSS. D.
Tata Cara Penambahan Prefund 1.
Penambahan Prefund Kredit a.
Peserta wajib melakukan penambahan Prefund Kredit
dalam…
82
dalam hal Prefund Kredit yang disediakan oleh Peserta sebagaimana
dimaksud
dalam
butir
C.1
tidak
mencukupi untuk memenuhi kewajiban Peserta dalam Layanan
Transfer
Dana
dan/atau
Layanan
Pembayaran Reguler. b.
Penambahan Prefund Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sesuai dengan periode waktu penambahan Prefund Kredit yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
c.
Mekanisme penambahan Prefund Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.
2.
Penambahan Prefund Debit a.
Peserta wajib melakukan penambahan Prefund Debit dalam hal nilai minimum nominal Prefund Debit sebagaimana
dimaksud
dalam
butir
C.2
tidak
mencukupi untuk memenuhi kewajiban Peserta dalam Layanan Kliring Warkat Debit dan/atau Layanan Penagihan Reguler. b.
Penambahan Prefund Debit sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sesuai dengan periode waktu penambahan Prefund Debit sebagaimana dimaksud pada Lampiran II.5.
c.
Mekanisme penambahan Prefund Debit sebagaimana dimaksud dalam huruf b mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf C.2.
E.
Pengembalian Prefund 1.
Pengembalian Prefund Kredit Dalam hal setelah jam layanan pada Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler berakhir, Peserta masih memiliki saldo dana tunai (cash Prefund) yang tidak dipergunakan dalam perhitungan Layanan Transfer Dana dan/atau Layanan Pembayaran Reguler maka saldo dana tunai
(cash
Prefund)
tersebut
dikembalikan
oleh
Penyelenggara ke Rekening Setelmen Dana PLU dan/atau
Rekening…
83
Rekening Setelmen Dana Bank Pembayar. 2.
Pengembalian Prefund Debit Setelah jam layanan pada Layanan Kliring Warkat Debit dan Layanan Penagihan Reguler berakhir, Penyelenggara melakukan pengembalian dana tunai (cash Prefund) ke Rekening Setelmen Dana PLU, dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Dalam
hal
saldo
menunjukkan
dana
nilai
mengembalikan
tunai
(cash
positif,
saldo
dana
Prefund)
Penyelenggara
tunai
(cash Prefund)
sebesar nilai positif ke Rekening Setelmen Dana PLU. b.
Dalam hal surat berharga (collateral Prefund) tidak digunakan maka: 1)
Peserta
dapat
memindahkan
kembali
surat
berharga (collateral Prefund) tersebut ke rekening surat
berharga
Indonesia
PLU
yang
sesuai
ketentuan
mengatur
Bank
mengenai
penyelenggaraan BI-SSSS. 2)
Dalam hal Peserta tidak memindahkan kembali surat berharga (collateral Prefund) ke rekening surat
berharga
PLU
maka
surat
berharga
(collateral Prefund) tersebut akan diperhitungkan sebagai komponen Prefund Debit untuk hari kerja berikutnya. 3.
Periode pengembalian Prefund Pengembalian dalam
angka
Prefund 1
Kredit
dan
sebagaimana
pengembalian
dimaksud
Prefund
Debit
sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan sesuai dengan periode waktu kegiatan pengembalian Prefund sebagaimana dimaksud pada Lampiran II.5. VI.
LAYANAN TRANSFER DANA A.
Prinsip Umum 1.
Dalam hari operasional, Layanan Transfer Dana dilakukan sesuai
dengan
jam
layanan
yang
ditetapkan
oleh
Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.5…
84
II.5. 2.
Jenis transfer dana yang dapat diperhitungkan dalam Layanan Transfer Dana adalah transfer dana yang berasal dari: a.
perintah transfer dana dari Peserta kepada Peserta lainnya;
b.
perintah transfer dana dari Peserta kepada nasabah Peserta lainnya dan sebaliknya; dan
c.
perintah transfer dana dari nasabah Peserta kepada nasabah Peserta lainnya.
3.
Transfer dana sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a merupakan transaksi selain yang telah ditetapkan dalam ketentuan
Bank
Indonesia
yang
mengatur
mengenai
penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. 4.
Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b dan butir 2.c dapat berupa nasabah yang memiliki rekening di Peserta maupun nasabah yang tidak memiliki rekening di Peserta.
5.
Nilai nominal transfer dana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dibatasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.8.
6.
Transfer dana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diproses pada Layanan Transfer Dana dalam bentuk DKE Transfer Dana yang dihasilkan dari SPK.
7.
DKE Transfer Dana yang telah diterima oleh Penyelenggara tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh Peserta.
8.
Perhitungan
Layanan
Transfer
Dana
dilakukan
berdasarkan DKE Transfer Dana yang didukung dengan dana yang cukup. 9.
Setelmen Dana atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dilakukan ke Rekening Setelmen Dana PLU dan/atau Rekening Setelmen Dana Bank Pembayar.
10. Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 9 dilakukan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) hari operasional.
B. Operasional…
85
B.
Operasional Layanan Transfer Dana 1.
Pembuatan dan Pengiriman DKE Transfer Dana dan Batch DKE Transfer Dana a.
Pembuatan DKE Transfer Dana 1)
Pembuatan DKE Transfer Dana dilakukan oleh Peserta dengan cara sebagai berikut: a)
input DKE Transfer Dana secara manual melalui SPK; atau
b)
interface DKE Transfer Dana dengan cara: (1)
import file dari media rekam elektronik ke SPK; atau
(2)
Straight Through Processing (STP) dari sistem internal Peserta ke SPK.
2)
Pembuatan DKE Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1) mengacu pada buku pedoman penggunaan aplikasi SPK.
b.
Pembuatan batch DKE Transfer Dana 1)
Pembuatan batch DKE Transfer Dana dilakukan melalui SPK atau sistem internal Peserta.
2)
Pembuatan batch DKE Transfer Dana oleh Peserta mengacu
pada
buku
pedoman
penggunaan
aplikasi SPK. c.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan DKE Transfer Dana dan batch DKE Transfer Dana 1)
Pengisian field kode transaksi pada DKE Transfer Dana
harus
mengacu
pada
kode
transaksi
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.9. 2)
Field kode kota asal wajib diisi dengan kode kota di mana DKE Transfer Dana tersebut dikirim oleh Peserta pengirim.
3)
1 (satu) batch DKE Transfer Dana paling banyak berisi 200 (dua ratus) transaksi atau 1 (satu) batch
DKE
Transfer
Dana
paling
banyak
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
d. Pengiriman…
86
d.
Pengiriman batch DKE Transfer Dana ke SSK Batch DKE Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikirim ke SSK dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Pengiriman batch DKE Transfer Dana oleh Peserta dilakukan melalui SPK dengan ketentuan sebagai berikut: a)
batch DKE Transfer Dana yang dikirim oleh PLU dapat berupa: (1)
batch DKE Transfer Dana milik PLU yang bersangkutan; dan/atau
(2)
batch DKE Transfer Dana milik PTL dalam hal PLU berfungsi sebagai Bank Penerus;
b)
batch DKE Transfer Dana yang dikirim oleh PLA hanya milik PLA yang bersangkutan.
2)
Pengiriman batch DKE Transfer Dana dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan periode waktu kegiatan pengiriman batch DKE Transfer Dana yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
3)
Dalam hal terjadi kegagalan pengiriman batch DKE
Transfer
Dana
maka
Peserta
dapat
mengirimkan kembali batch DKE Transfer Dana tersebut selama periode waktu pengiriman batch DKE Transfer Dana belum berakhir. 4)
Atas
pengiriman
batch
DKE
Transfer
Dana
sebagaimana dimaksud dalam angka 1), SSK akan mengirimkan konfirmasi status pengiriman batch DKE Transfer Dana ke SPK. 2.
Mekanisme Perhitungan dalam Layanan Transfer Dana a.
Selama periode waktu kegiatan pengiriman DKE Transfer Dana, SSK melakukan perhitungan setiap batch DKE Transfer Dana yang diterima dengan memperhatikan kecukupan dana yang dimiliki oleh Peserta.
b. Dana…
87
b.
Dana
yang
dimiliki
oleh
Peserta
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a bersumber dari: 1)
dana tunai (cash Prefund) yang disediakan dalam Prefund Kredit; dan
2)
confirmed incoming DKE Transfer Dana, yaitu DKE Transfer Dana masuk dari Peserta lainnya yang telah didukung dengan dana yang dimiliki oleh Peserta lain tersebut.
c.
DKE Transfer Dana yang dikirim oleh Peserta dan didukung dengan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinyatakan sebagai confirmed outgoing DKE Transfer Dana.
3.
Informasi Perhitungan Layanan Transfer Dana a.
Penyelenggara perhitungan
menyediakan dalam
informasi
hasil
Transfer
Dana
Layanan
sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a yang dapat diperoleh Peserta melalui SPK secara seketika. b.
Dalam hal PLU berfungsi sebagai Bank Penerus maka informasi hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencakup hasil perhitungan PLU dan PTL.
c.
Apabila
berdasarkan
informasi
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a masih terdapat DKE Transfer Dana yang belum dapat diperhitungkan (unconfirmed DKE Transfer Dana) karena belum didukung dengan dana yang cukup maka Peserta wajib menambah Prefund Kredit sampai batas waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara. Tata cara penambahan Prefund Kredit sebagaimana dimaksud dalam butir V.D. 4.
Setelmen Hasil Perhitungan Akhir dalam Layanan Transfer Dana a.
Setelah batas waktu penambahan Prefund Kredit berakhir, Penyelenggara melakukan perhitungan akhir untuk masing-masing Peserta.
b.
Dalam
hal
setelah
berakhirnya
batas
waktu
sebagaimana…
88
sebagaimana dimaksud dalam huruf a Peserta masih memiliki
unconfirmed
DKE
Transfer
Dana
maka
mekanisme penyelesaiannya mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5. c.
Dalam hal PLU berfungsi sebagai Bank Penerus maka hasil perhitungan akhir sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencakup hasil perhitungan akhir PLU dan PTL.
d.
Penyelenggara melakukan Setelmen Dana atas hasil perhitungan
akhir
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf a ke Rekening Setelmen Dana PLU dan/atau Rekening Setelmen Dana Bank Pembayar sebesar nilai hasil perhitungan akhir Layanan Transfer Dana. 5.
Penyelesaian Unconfirmed DKE Transfer Dana a.
Dalam hal terdapat unconfirmed DKE Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b, berlaku ketentuan sebagai berikut: 1)
apabila unconfirmed DKE Transfer Dana terjadi sebelum
Setelmen
Dana
terakhir
maka
unconfirmed DKE Transfer Dana tersebut akan diperhitungkan
secara
otomatis
ke
Setelmen
Dana berikutnya; dan 2)
apabila pada Setelmen Dana terakhir masih terdapat unconfirmed DKE Transfer Dana maka unconfirmed DKE Transfer Dana tersebut tidak diperhitungkan oleh SSK.
b.
Penyelesaian
unconfirmed
sebagaimana
dimaksud
DKE
dalam
Transfer butir
a.2)
Dana dapat
dilakukan dengan mengirimkan kembali unconfirmed DKE
Transfer
Dana
tersebut
pada
hari
kerja
berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Peserta pengirim melaporkan hasil penyelesaian unconfirmed
DKE
Transfer
Dana
kepada
Penyelenggara paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal
penyelesaian,
dengan
menggunakan
format…
89
format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.10. 2)
Peserta pengirim memberikan kompensasi, jasa, dan/atau
bunga
kepada
nasabah
dengan
mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
mengenai
perlindungan
nasabah
pengguna SKNBI. 6.
Penerusan Dana kepada Nasabah Penerima Peserta penerima wajib meneruskan dana kepada nasabah penerima sesuai amanat dalam DKE Transfer Dana yang diterima dari Peserta pengirim, sesuai batas waktu yang ditentukan
dalam
ketentuan
Bank
Indonesia
yang
mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal.
VII.
LAYANAN KLIRING WARKAT DEBIT A.
Prinsip Umum 1.
Dalam 1 (satu) hari operasional, Layanan Kliring Warkat Debit dilakukan dalam 4 (empat) zona sesuai dengan jam layanan yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.5.
2.
Layanan Kliring Warkat Debit dalam setiap zona terdiri atas Kliring Penyerahan dan Kliring Pengembalian, yang merupakan satu kesatuan siklus Layanan Kliring Warkat Debit.
3.
Warkat Debit yang dapat diperhitungkan dalam Layanan Kliring Warkat Debit adalah Warkat Debit berupa cek, bilyet giro, nota debit, dan Warkat Debit lainnya yang telah disetujui oleh Penyelenggara untuk dikliringkan.
4.
Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat dikliringkan oleh Peserta ke seluruh Wilayah Kliring sepanjang
Peserta
yang
menerbitkan
Warkat
Debit
memiliki Perwakilan Peserta di wilayah tersebut. 5.
Nilai nominal Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dibatasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam…
90
dalam Lampiran II.8. 6.
Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diproses pada Layanan Kliring Warkat Debit dalam bentuk DKE Warkat Debit yang dihasilkan dari SPK.
7.
DKE Warkat Debit yang telah diterima oleh Penyelenggara tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh Peserta.
8.
DKE Warkat Debit yang telah dikirim oleh Peserta harus diikuti dengan penyampaian Warkat Debit kepada Peserta penerima di Wilayah Kliring dimana Warkat Debit tersebut dikliringkan.
9.
Penyampaian Warkat Debit kepada Peserta penerima sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dilakukan melalui pertukaran Warkat Debit sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam angka XI.
10. Perhitungan Layanan Kliring Warkat Debit dilakukan berdasarkan DKE Warkat Debit yang didukung dengan dana yang cukup. 11. Setelmen Dana atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dilakukan ke Rekening Setelmen Dana masing-masing Peserta. 12. Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 11 dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari operasional untuk setiap zona. B.
Operasional Layanan Kliring Warkat Debit pada setiap Zona 1.
Pembuatan dan Pengiriman DKE Warkat Debit dan Batch DKE Warkat Debit a.
Kliring Penyerahan 1)
Pembuatan DKE Warkat Debit a)
Pembuatan DKE Warkat Debit dilakukan oleh Peserta dengan cara sebagai berikut: (1)
input DKE Warkat Debit secara manual melalui SPK; atau
(2)
interface DKE Warkat Debit dengan cara: (a)
import
file
dari
media
rekam
elektronik ke SPK; atau
(b) Straight…
91
(b) Straight Through Processing (STP) dari sistem internal Peserta ke SPK. b)
Pembuatan DKE Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam huruf a) mengacu pada buku pedoman penggunaan aplikasi SPK.
2)
Pembuatan batch DKE Warkat Debit a)
Pembuatan
batch
DKE
Warkat
Debit
dilakukan melalui SPK atau sistem internal Peserta. b)
Pembuatan batch DKE Warkat Debit oleh Peserta harus memenuhi persyaratan sesuai dengan buku pedoman penggunaan aplikasi SPK.
3)
Pengiriman batch DKE Warkat Debit ke SSK Batch DKE Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dikirim ke SSK dengan ketentuan sebagai berikut: a)
Pengiriman batch DKE Warkat Debit ke SSK dilakukan melalui SPK.
b)
Pengiriman
batch
DKE
Warkat
Debit
sebagaimana dimaksud dalam huruf a) harus diikuti dengan penyampaian fisik Warkat Debit kepada Peserta penerima. c)
Pengiriman batch DKE Warkat Debit dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan periode waktu kegiatan pengiriman batch DKE Warkat Debit yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
d)
Dalam hal terjadi kegagalan pengiriman batch DKE
Warkat
Debit
maka
Peserta
dapat
mengirimkan kembali batch DKE Warkat Debit
tersebut
sepanjang
periode
waktu
kegiatan pengiriman batch DKE Warkat Debit belum berakhir. e)
Atas pengiriman batch DKE Warkat Debit
sebagaimana…
92
sebagaimana dimaksud dalam huruf a), SSK akan
mengirimkan
konfirmasi
status
pengiriman batch DKE Warkat Debit ke SPK. b.
Kliring Pengembalian 1)
Proses Verifikasi a)
Peserta melakukan verifikasi terhadap DKE Warkat Debit yang diterima dari SSK pada Kliring Penyerahan.
b)
Dalam
hal
terdapat
DKE
Warkat
Debit
sebagaimana dimaksud dalam huruf a) yang harus dikembalikan maka pengembalian DKE Warkat Debit tersebut dilakukan melalui Kliring Pengembalian sesuai dengan alasan penolakan DKE Warkat Debit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.11. 2)
Pembuatan DKE Warkat Debit a)
Pembuatan DKE Warkat Debit pada Kliring Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam butir 1)b) dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1)
input DKE Warkat Debit secara manual melalui SPK; atau
(2)
interface DKE Warkat Debit dengan cara: (a)
import
file
dari
media
rekam
elektronik ke SPK; atau (b)
Straight Through Processing (STP) dari sistem internal Peserta ke SPK.
b)
Pembuatan DKE Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam huruf a) disertai alasan penolakan
dengan
mengacu
pada
buku
pedoman penggunaan aplikasi SPK. 3)
Pembuatan Batch DKE Warkat Debit a)
Pembuatan
batch
DKE
Warkat
Debit
dilakukan melalui SPK atau sistem internal Peserta. b) Pembuatan…
93
b)
Pembuatan batch DKE Warkat Debit oleh Peserta harus memenuhi persyaratan sesuai dengan buku pedoman penggunaan aplikasi SPK.
4)
Pengiriman batch DKE Warkat Debit ke SSK Batch DKE Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dikirim ke SSK dengan ketentuan sebagai berikut: a)
Pengiriman batch DKE Warkat Debit ke SSK dilakukan melalui SPK.
b)
Pengiriman
batch
DKE
Warkat
Debit
sebagaimana dimaksud dalam huruf a) harus diikuti dengan penyampaian fisik Warkat Debit kepada Peserta pengirim. c)
Pengiriman batch DKE Warkat Debit dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan waktu periode pengiriman batch DKE Warkat Debit yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
d)
Dalam hal terjadi kegagalan pengiriman batch DKE
Warkat
Debit
maka
Peserta
dapat
mengirimkan kembali batch DKE Warkat Debit
tersebut
sepanjang
periode
waktu
kegiatan pengiriman batch DKE Warkat Debit belum berakhir. e)
Atas pengiriman batch DKE Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam huruf a), SSK akan
mengirimkan
konfirmasi
status
pengiriman batch DKE Warkat Debit ke SPK. 2.
Mekanisme Perhitungan Dalam Layanan Kliring Warkat Debit a.
Setelah jam Layanan Kliring Pengembalian berakhir, Penyelenggara Kliring
Warkat
melakukan Debit
perhitungan dengan
Layanan
memperhatikan
kecukupan dana yang dimiliki oleh masing-masing Peserta. b. Perhitungan…
94
b.
Perhitungan
Layanan
Kliring
Warkat
Debit
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1)
Melakukan perhitungan tagihan atas DKE Warkat Debit outgoing pada Kliring Penyerahan dengan DKE
Warkat
Debit
incoming
pada
Pengembalian
untuk
masing-masing
Kliring Peserta
pengirim. 2)
Melakukan
perhitungan
kewajiban
atas
DKE
Warkat Debit incoming pada Kliring Penyerahan dari Peserta lain dengan DKE Warkat Debit outgoing pada Kliring Pengembalian yang dikirim oleh Peserta yang bersangkutan. 3)
Melakukan
netting
antara
hasil
perhitungan
sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dengan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam angka 2). c.
Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam butir b.3) dapat berupa: 1)
net kredit yaitu apabila total tagihan lebih besar daripada total kewajiban Peserta;
2)
net nihil yaitu apabila total tagihan sama dengan total kewajiban Peserta; atau
3)
net debit yaitu apabila total tagihan lebih kecil daripada total kewajiban Peserta.
d.
Dalam hal hasil perhitungan kliring menunjukkan net debit sebagaimana dimaksud dalam butir c.3) maka dilakukan perhitungan terhadap dana pada Prefund Debit. DKE Warkat Debit yang dikirim oleh Peserta serta didukung dengan dana yang cukup dinyatakan sebagai confirmed outgoing DKE Warkat Debit. DKE Warkat Debit yang diterima dari Peserta lain serta didukung
dengan
dana
yang
cukup
dinyatakan
sebagai confirmed incoming DKE Warkat Debit.
3. Informasi…
95
3.
Informasi Perhitungan Layanan Kliring Warkat Debit a.
Penyelenggara
menyediakan
perhitungan
Layanan
informasi
hasil
Warkat
Debit
Kliring
sebagaimana dimaksud dalam butir 2.c yang dapat diperoleh Peserta melalui SPK sesuai periode waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara. b.
Apabila
berdasarkan
informasi
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a ketersediaan dana Prefund Debit
tidak
mencukupi
untuk
menyelesaikan
perhitungan net debit maka Peserta wajib menambah Prefund Debit sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara dengan mengacu pada ketentuan
mengenai
penambahan
Prefund
Debit
sebagaimana dimaksud dalam angka IV. 4.
Setelmen Dana Hasil Perhitungan Akhir dalam Layanan Kliring Warkat Debit a.
Setelah batas waktu penambahan Prefund Debit berakhir, Penyelenggara melakukan perhitungan akhir untuk masing-masing Peserta.
b.
Dalam hal Peserta tidak melakukan penambahan Prefund Debit sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara maka DKE Warkat Debit yang tidak didukung dengan Prefund Debit yang cukup
(unconfirmed
DKE
Warkat
Debit)
tidak
diperhitungkan dan selanjutnya dibatalkan oleh SSK. c.
Penyelenggara perhitungan
melakukan akhir
Setelmen
sebagaimana
Dana
dimaksud
atas dalam
huruf a ke Rekening Setelmen Dana masing-masing Peserta dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Apabila hasil perhitungan akhir menunjukkan net kredit maka Setelmen Dana dilakukan dengan mengkredit
Rekening
Setelmen
Dana
Peserta
sebesar total nilai net kredit. 2)
Apabila hasil perhitungan akhir menunjukkan net nihil maka Setelmen Dana dilakukan dengan
mengkredit…
96
mengkredit
Rekening
Setelmen
Dana
Peserta
sebesar nilai net nihil. 3)
Apabila hasil perhitungan akhir menunjukkan net debit maka penyelesaian atas net debit tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a)
Posisi net debit akan mengurangi saldo dana tunai (cash Prefund).
b)
Dalam hal hasil pengurangan sebagaimana dimaksud selisih
dalam
positif
huruf
atau
a)
menunjukkan
selisih
nihil
maka
Setelmen Dana dilakukan sebesar nilai nihil. c)
Dalam hal hasil pengurangan sebagaimana dimaksud selisih
dalam
huruf
negatif
a)
maka
menunjukkan
Setelmen
Dana
dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1)
Mendebit Peserta
Rekening yang
Setelmen
bersangkutan
Dana sebesar
selisih negatif tersebut. (2)
Dalam hal Rekening Setelmen Dana Peserta yang bersangkutan sebagaimana pada angka (1) tidak mencukupi untuk menutup selisih negatif tersebut maka kekurangan dari selisih negatif yang telah diperhitungkan dengan dana pada Rekening
Setelmen
dengan
surat
Peserta,
berharga
dipenuhi (collateral
Prefund). Mekanisme penggunaan surat berharga (collateral Prefund) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
mengenai
tata
cara
penggunaan fasilitas likuiditas intrahari. 5.
Penyelesaian Unconfirmed DKE Warkat Debit a.
Unconfirmed DKE Warkat Debit merupakan DKE Warkat Debit yang tidak diperhitungkan karena tidak didukung dengan dana yang cukup dari Peserta
penerima…
97
penerima. b.
Warkat Debit dari unconfirmed DKE Warkat Debit harus dikembalikan oleh Peserta penerima kepada Peserta pengirim melalui Perwakilan Peserta, dalam hal
Warkat
Debit
tersebut
tidak
memenuhi
persyaratan untuk dilakukan pembayaran. c.
Peserta pengirim yang menerima unconfirmed DKE Warkat
Debit
harus
menyelesaikan
kewajiban
pembayaran Warkat Debit sepanjang Warkat Debit tersebut memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran dan tersedia dana nasabah penarik yang cukup pada Peserta penerima. d.
Penyelesaian kewajiban pembayaran Warkat Debit sebagaimana dalam huruf c dilakukan segera dengan memperhatikan
kesepakatan
antar
Peserta
sebagaimana diatur dalam peraturan asosiasi sistem pembayaran di Indonesia. e.
Peserta penerima sebagaimana dimaksud dalam huruf a
harus
melaporkan
tindak
lanjut
dan
hasil
penyelesaian unconfirmed DKE Warkat Debit kepada Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penyelesaian unconfirmed DKE Warkat Debit, sebagaimana contoh pada Lampiran II.10. 6.
Penerusan Dana kepada Nasabah Penerima Peserta pengirim wajib meneruskan dana kepada nasabah penerima sesuai amanat dalam Warkat Debit, sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal.
7.
Hal-hal
yang
perlu
diperhatikan
dalam
operasional
Layanan Warkat Debit: a.
Pembuatan DKE Warkat Debit dan batch DKE Warkat Debit 1)
Pengisian field kode transaksi pada DKE Warkat Debit
harus
mengacu
pada
kode
transaksi
sebagaimana…
98
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.9. 2)
Field kode kota asal wajib diisi dengan kode kota di mana Warkat Debit tersebut dikliringkan oleh Peserta pengirim.
3)
1 (satu) batch DKE Warkat Debit paling banyak berisi 200 (dua ratus) transaksi atau 1 (satu) batch
DKE
Warkat
Debit
kurang
dari
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). b.
Penolakan Warkat Debit karena adanya tindak pidana Dalam
hal
Warkat
Debit
ditolak
karena
diduga
terdapat suatu tindak pidana sesuai dengan surat keterangan
dari
pihak
yang
berwenang,
berlaku
ketentuan sebagai berikut: 1)
Peserta penerima harus menahan Warkat Debit dan membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa Peserta penerima telah menerima serta menahan Warkat Debit tersebut karena diduga terkait tindak pidana sesuai bukti lapor yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dengan menggunakan
format
sebagaimana
dimaksud
dalam Lampiran II.12. 2)
Pada saat Kliring Pengembalian, Peserta penerima menyampaikan: a)
surat
keterangan
sebagaimana
dimaksud
dalam angka 1) dalam rangkap 2 (dua); b)
fotokopi bukti lapor yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang; dan
c)
fotokopi Warkat Debit,
kepada Peserta pengirim. 3)
Berdasarkan dokumen yang diterima Peserta pengirim dari Peserta penerima pada Kliring Pengembalian, Peserta pengirim menyampaikan surat keterangan asli sebagaimana dimaksud dalam butir 2)a) kepada nasabah penyetor.
c. Penolakan…
99
c.
Penolakan Warkat Debit di luar mekanisme Kliring Pengembalian Dalam hal Peserta penerima dalam Kliring Penyerahan tidak dapat melakukan penolakan Warkat Debit yang seharusnya
ditolak
melalui
mekanisme
Kliring
Pengembalian, antara lain karena adanya Keadaan Tidak Normal di Peserta penerima maka Peserta penerima harus segera menginformasikan kepada Peserta
pengirim
yang
bersangkutan
untuk
diselesaikan secara bilateral. VIII. LAYANAN PEMBAYARAN REGULER A.
Prinsip Umum 1.
Dalam 1 (satu) hari operasional, Layanan Pembayaran Reguler dilakukan sebanyak 2 (dua) periode sesuai dengan jam
layanan
yang
ditetapkan
oleh
Penyelenggara
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.5. 2.
Jenis transfer dana yang dapat diperhitungkan dalam Layanan Pembayaran Reguler adalah transfer dana yang berasal dari: a.
perintah transfer dana dari 1 (satu) Peserta pengirim kepada beberapa nasabah di Peserta penerima;
b.
perintah transfer dana dari beberapa nasabah di Peserta pengirim kepada 1 (satu) Peserta penerima;
c.
perintah transfer dana dari 1 (satu) nasabah di Peserta pengirim
kepada
beberapa
nasabah
di
Peserta
penerima; dan d.
perintah transfer dana dari beberapa nasabah di Peserta pengirim kepada 1 (satu) nasabah di Peserta penerima.
3.
Nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 adalah nasabah yang memiliki rekening di Peserta.
4.
Nilai nominal transfer dana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dibatasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pada Lampiran II.8.
5. Transfer…
100
5.
Transfer dana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diproses pada Layanan Pembayaran Reguler dalam bentuk DKE Pembayaran yang dihasilkan dari SPK.
6.
DKE Pembayaran yang telah diterima oleh Penyelenggara tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh Peserta.
7.
Perhitungan
Layanan
Pembayaran
Reguler
dilakukan
berdasarkan DKE Pembayaran yang didukung dengan dana yang cukup. 8.
Setelmen Dana atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dilakukan ke Rekening Setelmen Dana PLU dan/atau Rekening Setelmen Dana Bank Pembayar.
9.
Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode Layanan Pembayaran Regular.
B.
Operasional Layanan Pembayaran Reguler pada Setiap Periode 1.
Pembuatan dan Pengiriman DKE Pembayaran dan Batch DKE Pembayaran a.
Pembuatan DKE Pembayaran 1)
Pembuatan DKE Pembayaran dilakukan oleh Peserta dengan cara sebagai berikut: a)
Input
DKE
Pembayaran
secara
manual
melalui SPK; atau b)
interface DKE Pembayaran dengan cara: (1)
import file dari media rekam elektronik ke SPK; atau
(2)
Straight Through Processing (STP) dari sistem internal Peserta ke SPK.
2)
Pembuatan
DKE
Pembayaran
sebagaimana
dimaksud dalam angka 1) mengacu pada buku pedoman penggunaan aplikasi SPK. b.
Pembuatan batch DKE Pembayaran 1)
Pembuatan batch DKE Pembayaran dilakukan melalui SPK atau sistem internal Peserta.
2)
Pembuatan batch DKE Pembayaran oleh Peserta mengacu
pada
buku
pedoman
penggunaan
aplikasi…
101
aplikasi SPK. c.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan DKE Pembayaran dan batch DKE Pembayaran 1)
Pengisian
field
kode
transaksi
pada
DKE
Pembayaran harus mengacu pada kode transaksi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.9. 2)
Field kode kota asal wajib diisi dengan kode kota di mana DKE Pembayaran tersebut dikirim oleh Peserta pengirim.
3)
1 (satu) batch DKE Pembayaran paling banyak berisi 10 (sepuluh) DKE Pembayaran atau 1 (satu) batch
DKE
Pembayaran
paling
banyak
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). 4)
Dalam 1 (satu) DKE Pembayaran paling banyak berisi 100 (seratus) transaksi.
d.
Pengiriman batch DKE Pembayaran ke SSK Batch DKE Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikirim ke SSK dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Pengiriman batch DKE Pembayaran oleh Peserta dilakukan melalui SPK diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a)
batch DKE Pembayaran yang dikirim oleh PLU dapat berupa: (1)
batch DKE Pembayaran milik PLU yang bersangkutan; dan/atau
(2)
batch DKE Pembayaran milik PTL dalam hal PLU berfungsi sebagai Bank Penerus.
b)
batch DKE Pembayaran yang dikirim oleh PLA hanya milik PLA yang bersangkutan.
2)
Pengiriman
batch
DKE
Pembayaran
dapat
dilakukan secara bertahap sesuai dengan periode waktu
kegiatan
pengiriman
batch
DKE
Pembayaran yang ditetapkan oleh Penyelenggara. 3)
Dalam hal terjadi kegagalan pengiriman batch
DKE…
102
DKE
Pembayaran
maka
Peserta
dapat
mengirimkan kembali batch DKE Pembayaran sepanjang periode waktu pengiriman batch DKE Pembayaran belum berakhir. 4)
Atas
pengiriman
batch
DKE
Pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam angka 1), SSK akan mengirimkan konfirmasi status pengiriman batch DKE Pembayaran ke SPK. 2.
Mekanisme
Perhitungan
Dalam
Layanan
Pembayaran
Reguler a.
Selama periode waktu kegiatan pengiriman DKE Pembayaran,
SSK
batch
Pembayaran
DKE
melakukan yang
perhitungan diterima
setiap dengan
memperhatikan kecukupan dana yang dimiliki oleh Peserta. b.
Dana
yang
dimiliki
oleh
Peserta
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a bersumber dari: 1)
dana tunai (cash Prefund) yang disediakan dalam Prefund Kredit; dan
2)
confirmed incoming DKE Pembayaran, yaitu DKE Pembayaran masuk dari Peserta lainnya yang telah didukung dengan dana yang dimiliki oleh Peserta lain tersebut.
c.
DKE Pembayaran yang dikirim oleh Peserta dan didukung dengan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinyatakan sebagai confirmed outgoing DKE Pembayaran.
3.
Informasi Perhitungan Layanan Pembayaran Reguler a.
Penyelenggara perhitungan
menyediakan Layanan
informasi
Pembayaran
hasil Reguler
sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a yang dapat diperoleh Peserta melalui SPK secara seketika. b.
Dalam hal PLU berfungsi sebagai Bank Penerus maka informasi hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencakup hasil perhitungan PLU dan PTL…
103
PTL. c.
Apabila
berdasarkan
informasi
dimaksud
dalam
a
huruf
Pembayaran
yang
belum
(unconfirmed
DKE
sebagaimana
masih
terdapat
dapat
diperhitungkan
Pembayaran)
karena
DKE
belum
didukung dengan dana yang cukup maka Peserta wajib menambah Prefund Kredit sampai batas waktu yang
ditetapkan
oleh
Penyelenggara.
Tata
cara
penambahan Prefund Kredit sebagaimana dimaksud dalam butir V.D. 4.
Setelmen
Hasil
Perhitungan
Akhir
dalam
Layanan
Pembayaran Reguler a.
Setelah batas waktu penambahan Prefund Kredit berakhir, Penyelenggara melakukan perhitungan akhir untuk masing-masing Peserta.
b.
Dalam
hal
setelah
berakhirnya
batas
waktu
sebagaimana dimaksud dalam huruf a Peserta masih memiliki
unconfirmed
DKE
Pembayaran
maka
mekanisme penyelesaiannya mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5. c.
Dalam hal PLU berfungsi sebagai Bank Penerus maka hasil perhitungan akhir sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencakup hasil perhitungan akhir PLU dan PTL.
d.
Penyelenggara melakukan Setelmen Dana atas hasil perhitungan
akhir
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf a ke Rekening Setelmen Dana PLU dan/atau Rekening Setelmen Dana Bank Pembayar sebesar nilai hasil perhitungan akhir Layanan Pembayaran Reguler. 5.
Penyelesaian Unconfirmed DKE Pembayaran Reguler a.
Dalam hal terdapat unconfirmed DKE Pembayaran pada
periode
pertama
maka
unconfirmed
DKE
Pembayaran tersebut tidak secara otomatis akan diteruskan ke periode selanjutnya. Peserta harus mengirimkan kembali unconfirmed DKE Pembayaran tersebut…
104
tersebut pada periode kedua. b.
Dalam hal terdapat unconfirmed DKE Pembayaran pada periode kedua maka Peserta harus mengirimkan kembali unconfirmed DKE Pembayaran tersebut pada hari kerja berikutnya.
c.
Dalam hal penyelesaian unconfirmed DKE Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan pada hari kerja berikutnya, berlaku ketentuan sebagai berikut: 1)
Peserta pengirim melaporkan hasil penyelesaian unconfirmed
DKE
Pembayaran
kepada
Penyelenggara paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal
penyelesaian,
dengan
menggunakan
format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.10. 2)
Peserta pengirim memberikan kompensasi, jasa, dan/atau
bunga
kepada
nasabah
dengan
mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
mengenai
perlindungan
kepada
nasabah pengguna SKNBI. 6.
Penerusan Dana kepada Nasabah Penerima Peserta penerima wajib meneruskan dana kepada nasabah penerima sesuai amanat dalam DKE Pembayaran yang diterima dari Peserta pengirim, sesuai batas waktu yang ditentukan
dalam
ketentuan
Bank
Indonesia
yang
mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal. IX.
LAYANAN PENAGIHAN REGULER A.
Prinsip Umum 1.
Dalam 1 (satu) hari operasional, Layanan Penagihan Reguler dilakukan dalam 1 (satu) periode sesuai dengan jam
layanan
yang
ditetapkan
oleh
Penyelenggara
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.5.
2. Layanan…
105
2.
Layanan
Penagihan
Reguler
terdiri
atas
Penyerahan
Tagihan dan Pengembalian Tagihan, yang merupakan satu kesatuan siklus Layanan Penagihan Reguler. 3.
Transfer debit yang dapat diperhitungkan dalam Layanan Penagihan Reguler adalah transfer debit berupa tagihan rutin berdasarkan perjanjian dengan 1 (satu) nasabah di Peserta
pengirim
untuk
mendebit
beberapa
rekening
nasabah di Peserta penerima. 4.
Perjanjian
sebagaimana
dimaksud
dalam
angka
3
merupakan perjanjian antara Peserta pengirim dengan billing company untuk menagih kepada Peserta penerima yang telah menerima kuasa pendebetan rekening dari nasabah Peserta penerima yang mempunyai kewajiban pembayaran tagihan kepada billing company. 5.
Nilai nominal transfer debit sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dibatasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.8.
6.
Transfer debit sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diproses pada Layanan Penagihan Reguler dalam bentuk DKE Penagihan yang dihasilkan dari SPK.
7.
DKE Penagihan yang telah diterima oleh Penyelenggara tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh Peserta.
8.
Perhitungan
Layanan
Penagihan
Reguler
dilakukan
berdasarkan DKE Penagihan yang didukung dengan dana yang cukup. 9.
Setelmen Dana atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dilakukan ke Rekening Setelmen Dana masing-masing Peserta.
10. Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 9 dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari operasional. B.
Operasional Layanan Penagihan Reguler 1.
Pembuatan dan Pengiriman DKE Penagihan dan Batch DKE Penagihan a.
Penyerahan Tagihan 1)
Pembuatan DKE Penagihan
a) Pembuatan…
106
a)
Pembuatan DKE Penagihan dilakukan oleh Peserta dengan cara sebagai berikut: (1)
input DKE Penagihan secara manual melalui SPK; atau
(2)
interface DKE Penagihan dengan cara: (a)
import
file
dari
media
rekam
elektronik ke SPK; atau (b)
Straight Through Processing (STP) dari sistem internal Peserta ke SPK.
b)
Pembuatan
DKE
Penagihan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a) mengacu pada buku pedoman penggunaan aplikasi SPK. 2)
Pembuatan batch DKE Penagihan a)
Pembuatan batch DKE Penagihan dilakukan melalui SPK atau sistem internal Peserta.
b)
Pembuatan
batch
DKE
Penagihan
oleh
Peserta harus memenuhi persyaratan sesuai dengan buku pedoman penggunaan aplikasi SPK. 3)
Pengiriman batch DKE Penagihan ke SSK Batch DKE Penagihan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dikirim ke SSK dengan ketentuan sebagai berikut: a)
Pengiriman batch DKE Penagihan ke SSK dilakukan melalui SPK.
b)
Pengiriman batch DKE Penagihan
dapat
dilakukan secara bertahap sesuai dengan periode waktu kegiatan pengiriman batch DKE
Penagihan
yang
ditetapkan
oleh
Penyelenggara. c)
Dalam hal terjadi kegagalan pengiriman batch DKE
Penagihan
maka
Peserta
dapat
mengirimkan kembali batch DKE Penagihan tersebut sepanjang periode waktu kegiatan pengiriman
batch DKE
Penagihan
belum
berakhir…
107
berakhir. d)
Atas
pengiriman
batch
DKE
Penagihan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a), SSK akan
mengirimkan
konfirmasi
status
pengiriman batch DKE Penagihan ke SPK. b.
Pengembalian Tagihan 1)
Proses Verifikasi a)
Peserta melakukan verifikasi terhadap DKE Penagihan yang diterima dari SSK pada Penyerahan Tagihan.
b)
Dalam
hal
terdapat
DKE
Penagihan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a) yang harus dikembalikan maka pengembalian DKE Penagihan
tersebut
dilakukan
melalui
Pengembalian Tagihan sesuai dengan alasan penolakan
DKE
Penagihan
sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II.13. 2)
Pembuatan DKE Penagihan a)
Pembuatan
DKE
Pengembalian
Penagihan
Tagihan
pada
sebagaimana
dimaksud dalam butir 1)b) dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1)
input DKE Penagihan secara manual melalui SPK; atau
(2)
interface DKE Penagihan dengan cara: (a)
import
file
dari
media
rekam
elektronik ke SPK; atau (b)
Straight Through Processing (STP) dari sistem internal Peserta ke SPK.
b)
Pembuatan
DKE
Penagihan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a) disertai alasan penolakan
dengan
mengacu
pada
buku
pedoman penggunaan aplikasi SPK. 3)
Pembuatan batch DKE Penagihan a)
Pembuatan batch DKE Penagihan dilakukan
melalui…
108
melalui SPK atau sistem internal Peserta. b)
Pembuatan
batch
DKE
Penagihan
oleh
Peserta harus memenuhi persyaratan sesuai dengan buku pedoman penggunaan aplikasi SPK. 4)
Pengiriman batch DKE Penagihan ke SSK Batch DKE Penagihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dikirim ke SSK dengan ketentuan sebagai berikut: a)
Pengiriman batch DKE Penagihan ke SSK dilakukan melalui SPK.
b)
Pengiriman
batch
DKE
Penagihan
dapat
dilakukan secara bertahap sesuai dengan periode waktu kegiatan pengiriman batch DKE
Penagihan
yang
ditetapkan
oleh
Penyelenggara. c)
Dalam
hal
terjadi
kegagalan
pengiriman
batch DKE Penagihan maka Peserta dapat mengirimkan kembali batch DKE Penagihan tersebut sepanjang periode waktu kegiatan pengiriman batch DKE Penagihan belum berakhir. d)
Atas
pengiriman
batch
DKE
Penagihan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a), SSK akan
mengirimkan
konfirmasi
status
pengiriman batch DKE Penagihan ke SPK. 2.
Mekanisme
Perhitungan
Dalam
Layanan
Penagihan
Reguler a.
Setelah jam Layanan Penagihan Reguler berakhir, Penyelenggara
melakukan
perhitungan
Layanan
Penagihan Reguler dengan memperhatikan kecukupan dana yang dimiliki oleh masing-masing Peserta. b.
Perhitungan
Layanan
Penagihan
Reguler
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1) Melakukan…
109
1)
Melakukan
perhitungan
tagihan
atas
DKE
Penagihan outgoing pada Penyerahan Tagihan dengan
DKE
Pengembalian
Penagihan Tagihan
incoming
untuk
pada
masing-masing
Peserta pengirim. 2)
Melakukan
perhitungan
kewajiban
atas
DKE
Penagihan incoming pada Penyerahan Tagihan dari Peserta lain dengan DKE Penagihan outgoing pada Pengembalian Tagihan yang dikirim oleh Peserta yang bersangkutan. 3)
Melakukan
netting
antara
hasil
perhitungan
sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dengan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam angka 2). c.
Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam butir b.3) dapat berupa: 1)
net kredit yaitu apabila total tagihan lebih besar daripada total kewajiban Peserta;
2)
net nihil yaitu apabila total tagihan sama dengan total kewajiban Peserta; atau
3)
net debit yaitu apabila total tagihan lebih kecil daripada total kewajiban Peserta.
d.
Dalam hal hasil perhitungan menunjukkan net debit sebagaimana
dimaksud
dalam
butir
c.3)
maka
dilakukan perhitungan terhadap dana pada Prefund Debit. DKE Penagihan yang dikirim oleh Peserta serta didukung
dengan
dana
yang
cukup
dinyatakan
sebagai confirmed outgoing DKE Penagihan. DKE Penagihan yang diterima dari Peserta lain serta didukung
dengan
dana
yang
cukup
dinyatakan
sebagai confirmed incoming DKE Penagihan. 3.
Informasi Perhitungan Layanan Penagihan Reguler a.
Penyelenggara
menyediakan
informasi
hasil
perhitungan Layanan Penagihan Reguler sebagaimana dimaksud dalam butir 2.c yang dapat diperoleh
Peserta…
110
Peserta melalui SPK sesuai periode waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara. b.
Apabila
berdasarkan
informasi
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a ketersediaan dana Prefund Debit
tidak
mencukupi
untuk
menyelesaikan
perhitungan net debit maka Peserta wajib menambah Prefund Debit sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara dengan mengacu pada ketentuan
mengenai
penambahan
Prefund
Debit
sebagaimana dimaksud dalam angka IV. 4.
Setelmen Dana Hasil Perhitungan Akhir dalam Layanan Penagihan Reguler a.
Setelah batas waktu penambahan Prefund Debit berakhir, Penyelenggara melakukan perhitungan akhir untuk masing-masing Peserta.
b.
Dalam hal Peserta tidak melakukan penambahan Prefund Debit sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara maka DKE Penagihan yang tidak didukung dengan Prefund Debit yang cukup
(unconfirmed
DKE
Penagihan)
tidak
diperhitungkan dan selanjutnya dibatalkan oleh SSK. c.
Penyelenggara perhitungan
melakukan akhir
Setelmen
sebagaimana
Dana
dimaksud
atas dalam
huruf a ke Rekening Setelmen Dana masing-masing Peserta dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Apabila hasil perhitungan akhir menunjukkan net kredit maka Setelmen Dana dilakukan dengan mengkredit
Rekening
Setelmen
Dana
Peserta
sebesar total nilai net kredit. 2)
Apabila hasil perhitungan akhir menunjukkan net nihil maka Setelmen Dana dilakukan dengan mengkredit
Rekening
Setelmen
Dana
Peserta
sebesar nilai net nihil. 3)
Apabila hasil perhitungan akhir menunjukkan net debit maka penyelesaian atas net debit tersebut
dilakukan…
111
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a)
Posisi net debit akan mengurangi saldo dana tunai (cash Prefund).
b)
Dalam hal hasil pengurangan sebagaimana dimaksud selisih
dalam
negatif
huruf
a)
maka
menunjukkan
Setelmen
Dana
dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1)
Mendebit Peserta
Rekening yang
Setelmen
bersangkutan
Dana sebesar
selisih negatif tersebut. (2)
Dalam hal Rekening Setelmen Dana Peserta yang bersangkutan sebagaimana pada angka (1) tidak mencukupi untuk menutup selisih negatif tersebut maka kekurangan dari selisih negatif yang telah diperhitungkan dengan dana pada Rekening
Setelmen
dengan
surat
Peserta,
berharga
dipenuhi (collateral
Prefund). Mekanisme penggunaan surat berharga (collateral Prefund) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai fasilitas likuiditas intrahari. d.
Pelaksanaan Setelmen Dana pada perhitungan akhir sebagaimana dimaksud dalam butir a dilakukan apabila Prefund Debit setiap Peserta telah dapat menutup kewajiban atas hasil perhitungan masingmasing Peserta.
5.
Penyelesaian Unconfirmed DKE Penagihan pada Layanan Penagihan Reguler a.
Unconfirmed
DKE
Penagihan
merupakan
DKE
Penagihan yang tidak diperhitungkan karena tidak didukung dengan dana yang cukup dari Peserta Penerima.
b. Peserta…
112
b.
Peserta pengirim yang menerima unconfirmed DKE Penagihan
harus
menyelesaikan
pembayaran
sepanjang
persyaratan
untuk
transfer
debit
dilakukan
kewajiban memenuhi
pembayaran
dan
tersedia dana nasabah penarik yang cukup pada Peserta penerima. c.
Peserta penerima sebagaimana dimaksud dalam huruf a
harus
melaporkan
tindak
lanjut
dan
hasil
penyelesaian unconfirmed DKE Penagihan kepada Penyelenggara paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penyelesaian unconfirmed DKE Penagihan, sebagaimana
contoh
memperhatikan
pada
ketentuan
Lampiran Bank
II.10,
serta
Indonesia
yang
mengatur mengenai perlindungan nasabah pengguna SKNBI 6.
Penerusan Dana kepada Nasabah Penerima Peserta pengirim wajib meneruskan dana kepada nasabah penerima sesuai amanat dalam DKE Penagihan, sesuai batas waktu yang Indonesia
yang
ditetapkan dalam ketentuan Bank
mengatur
mengenai
penyelenggaraan
transfer dana dan kliring berjadwal. 7.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan DKE Penagihan dan batch DKE Penagihan a.
Pengisian field kode transaksi pada DKE Penagihan harus mengacu pada kode transaksi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.9.
b.
Field kode kota asal wajib diisi dengan kode kota di mana DKE Penagihan tersebut dikirim oleh Peserta pengirim.
c.
1 (satu) batch DKE Penagihan paling banyak berisi 10 (sepuluh) DKE Penagihan atau 1 (satu) batch DKE Penagihan paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
d.
Dalam 1 (satu) DKE Penagihan paling banyak berisi 100 (seratus) transaksi. X. PENYEDIAAN …
113
X.
PENYEDIAAN INFORMASI DALAM PENYELENGGARAAN SKNBI A.
Data Individual Penyelengggaraan SKNBI 1.
Penyelenggara
menyediakan
data
hasil
proses
dalam
penyelenggaraan SKNBI yang dapat diakses oleh masingmasing Peserta. 2.
Data
hasil
proses
dalam
penyelenggaraan
SKNBI
sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang disediakan oleh Penyelenggara adalah data hasil proses 90 (sembilan puluh) hari kalender terakhir. 3.
Data sebagaimana dimaksud dalam angka 1, terdiri atas data hasil proses pada:
4.
a.
Layanan Transfer Dana;
b.
Layanan Kliring Warkat Debit;
c.
Layanan Pembayaran Reguler; dan
d.
Layanan Penagihan Reguler.
Data hasil proses sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat diperoleh Peserta dengan cara download dari SSK yang meliputi: a.
DKE confirmed outgoing;
b.
DKE confirmed incoming;
c.
DKE incoming;
d.
DKE outgoing;
e.
DKE yang di-reject oleh SSK;
f.
status pengiriman DKE; dan
g.
laporan-laporan hasil perhitungan DKE,
dilakukan
sesuai
jam
layanan
SKNBI
sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran II.5. B.
Data Hasil Perhitungan Secara Agregat 1.
Penyelenggara
menyediakan
fasilitas
data
hasil
perhitungan setiap layanan SKNBI secara agregat. 2.
Data hasil perhitungan dalam layanan SKNBI secara agregat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang disediakan
oleh
Penyelenggara
adalah
data
hasil
perhitungan 90 (sembilan puluh) hari kalender terakhir. 3.
Peserta yang akan menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud…
114
dimaksud dalam angka 1 harus mengajukan permohonan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Peserta
mengajukan
surat
permohonan
yang
ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang yang mempunyai spesimen tanda tangan di
Penyelenggara
dengan
mengacu
pada
format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.14. b.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditujukan kepada Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a.
4.
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka
3,
Penyelenggara
memberikan
tanggapan
atas
permohonan Peserta secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari
kerja
sejak
surat
permohonan
diterima
secara
lengkap. 5.
Dalam hal Peserta akan mengakhiri penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Peserta harus mengajukan
permohonan
penghentian
penggunaan
fasilitas tersebut kepada Penyelenggara dengan mengacu pada mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 3. XI.
WARKAT DEBIT DAN DOKUMEN KLIRING A.
Warkat Debit 1.
Jenis Warkat Debit Jenis Warkat Debit yang dapat diperhitungkan dalam Layanan Kliring Warkat Debit terdiri atas: a.
cek sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang ditarik baik atas beban nasabah Peserta atau atas beban Peserta;
b.
bilyet giro sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai bilyet giro;
c.
nota debit yaitu Warkat Debet yang digunakan untuk menagih dana pada Peserta lain
untuk untung
nasabah Peserta atau Peserta yang menyampaikan Nota Debit tersebut; dan
d. Warkat…
115
d.
Warkat
Debit
lainnya
yang
disetujui
oleh
Penyelenggara untuk dikliringkan. 2.
Spesifikasi teknis Warkat Debit Jenis Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.15.
B.
Dokumen Kliring Dokumen kliring adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan pertukaran Warkat Debit. 1.
Jenis dokumen kliring a.
Jenis dokumen kliring di Wilayah Kliring Otomasi terdiri atas: 1)
Bukti
Penyerahan
Warkat
Debit
Kliring
Penyerahan (BPWD-Kliring Penyerahan); 2)
Bukti
Penyerahan
Warkat
Debit
Kliring
Pengembalian (BPWD-Kliring Pengembalian); dan 3) b.
kartu batch.
Jenis dokumen kliring di Wilayah Kliring Manual terdiri atas: (1)
Rincian Warkat Debit yang Diserahkan pada Kliring Penyerahan (RWD-Kliring Penyerahan); dan
(2)
Rincian Warkat Debit yang diserahkan pada Kliring
Pengembalian
(RWD-Kliring
Pengembalian). 2.
Spesifikasi teknis dokumen kliring a.
Dokumen kliring sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a wajib memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.16.
b.
Dokumen kliring sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b
harus
menggunakan
format
sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran II.17. C.
Prosedur Permohonan Pencetakan Warkat Debit dan/atau Dokumen Kliring 1.
Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam butir A.1
wajib…
116
wajib dicetak di perusahaan percetakan dokumen sekuriti yang telah memperoleh izin dari otoritas yang berwenang. 2.
Dokumen kliring sebagaimana dimaksud dalam butir B.1 dapat dicetak di perusahaan percetakan dokumen sekuriti yang telah memperoleh izin dari lembaga yang berwenang.
3.
Sebelum melakukan pencetakan Warkat Debit dan/atau dokumen kliring, Peserta mengajukan surat permohonan pencetakan
Warkat
Debit
dan/atau
dokumen
kliring
dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.18.a, ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a atau KPwDN yang mewilayahi. 4.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilampiri dengan: a.
fotokopi
surat
keterangan
dari
instansi
yang
berwenang yang menyatakan bahwa kertas yang digunakan dalam Warkat Debit telah sesuai dengan spesifikasi teknis Warkat Debit; b.
surat pernyataan dari PPDS sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.18.b; dan
c.
spesimen Warkat Debit dan/atau dokumen kliring masing-masing sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) lembar dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
seluruh spesimen harus memenuhi ketentuan spesifikasi
teknis
Warkat
Debit
dan/atau
dokumen kliring sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.15 dan Lampiran II.16; 2)
seluruh
spesimen
harus
tulisan
“spesimen”,
dibubuhi
”specimen”,
tambahan
”speciment”,
”cetak coba” atau tulisan lain yang semakna, dengan ukuran tulisan yang relatif besar dan menggunakan warna yang terang atau jelas. Tulisan Warkat
tersebut Debit
ditulis dan/atau
pada
bagian
dokumen
depan kliring,
sehingga mudah dibedakan dengan Warkat Debit dan/atau
dokumen
kliring
yang
bukan
merupakan spesimen Warkat Debit dan/atau dokumen kliring; 3) seluruh…
117
3)
seluruh lembar spesimen Warkat Debit harus telah dipisahkan dari lembar pertinggal; dan
4)
apabila
spesimen
Warkat
Debit
dan/atau
dokumen kliring akan digunakan oleh Peserta di Wilayah Kliring Otomasi maka: a)
pada bagian depan dari 5 (lima) lembar spesimen Warkat Debit dapat ditambahkan informasi dummy dalam bentuk tulisan yang antara lain
mencakup nama penerima,
jumlah nominal dalam angka dan huruf, tempat
dan
tanggal
penerbitan
atau
penarikan, tanda tangan serta nama jelas penandatangan
untuk
perekaman
spesimen
data
dilakukan
uji
Warkat
Debit
dalam bentuk salinan (image); b)
pada clear band spesimen Warkat Debit dan/atau dokumen kliring harus dibubuhi informasi Magnetic Ink Character Recognition (MICR) code line guna dilakukan pengujian oleh Penyelenggara; dan
c)
pencantuman
informasi
MICR
code
line
sebagaimana dimaksud dalam huruf b) harus sesuai dengan tata cara pencantuman MICR code
line
sebagaimana
dimaksud
dalam
Lampiran II.19. 5.
Spesimen Warkat Debit dan/atau dokumen kliring yang telah diisi informasi MICR code line sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b.4)b) harus memenuhi syarat pengujian oleh Penyelenggara atau KPwDN, sebagai berikut: a.
tingkat penolakan Warkat Debit dan/atau dokumen kliring paling tinggi sampai dengan 2% (dua persen); dan
b.
salinan (image) spesimen Warkat Debit yang telah diambil rekaman gambarnya menunjukkan hasil yang baik yaitu tulisan pada salinan (image) Warkat Debet
dapat…
118
dapat terlihat cukup jelas. 6.
Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Penyelenggara atau KPwDN memberikan persetujuan atau penolakan kepada Peserta paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan diterima secara lengkap dan benar.
7.
Penolakan dilakukan
sebagaimana antara lain
dimaksud apabila
dalam
angka
hasil pengujian
6
tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 5. 8.
Dalam
hal
terdapat
mengakibatkan
perubahan
perubahan
nama
Warkat
Peserta
Debit
yang
dan/atau
dokumen kliring, permohonan pencetakan Warkat Debit dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Peserta yang berubah nama karena penggabungan atau peleburan harus mengajukan surat permohonan persetujuan
pencetakan
Warkat
Debit
dan/atau
dokumen kliring dengan nama Peserta yang baru sebelum Warkat Debit dan/atau dokumen kliring lama diperkirakan habis, sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 5. b.
Warkat Debit dan/atau dokumen kliring dengan nama Peserta yang lama masih dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan SKNBI sampai dengan persediaan Warkat Debit dan/atau dokumen kliring yang lama habis, dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
memperhatikan aspek risiko keamanan dan risiko reputasi
(corporate
kepercayaan
image)
nasabah
serta
terkait
aspek rencana
penggunaan Warkat Debit; 2)
mencoret nama Peserta yang lama pada Warkat Debit
dan/atau
dokumen
kliring
dan
menambahkan nama Peserta yang baru dengan menggunakan ketikan, stempel, atau dengan cara sejenis lainnya;
3) khusus…
119
3)
khusus untuk perubahan nama Peserta yang diikuti dengan perubahan sandi kliring maka sandi kliring lama dalam bentuk MICR code line untuk Warkat Debit yang akan dikliringkan di Wilayah Pertukaran Otomasi harus disesuaikan menjadi
sandi
kliring
yang
baru
dengan
menggunakan stiker paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal
efektif
perubahan
nama
yang
dikeluarkan oleh Penyelenggara; dan 4)
untuk Warkat Debit berupa cek, bilyet giro, dan/atau Warkat Debit lainnya, antara lain voucher perjalanan (traveller’s cheque), voucher cinderamata (gift cheque), dengan nama Peserta lama yang telah beredar di masyarakat dan perubahan nama Peserta tersebut diikuti pula dengan perubahan sandi kliring maka Peserta penerima yang bermaksud melakukan penagihan cek, bilyet giro, dan/atau Warkat Debit lainnya dalam
Layanan
Kliring
Warkat
Debit
harus
menyesuaikan sandi kliring lama menjadi sandi kliring baru dengan menggunakan stiker. D.
Tata Cara Penulisan Warkat Debit Dalam penulisan Warkat Debit perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1.
Nilai nominal Warkat Debit dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
2.
Pencantuman nilai nominal Warkat Debit dalam mata uang Rupiah ditulis secara lengkap dengan angka dan huruf dalam Bahasa Indonesia dan apabila diperlukan, dapat
ditambahkan
padanan
katanya
dalam
Bahasa
Inggris. 3.
Penulisan nilai nominal dalam angka dan huruf serta pengisian redaksional Warkat Debit dilakukan dengan menggunakan huruf latin, kecuali untuk tanda tangan.
4.
Penulisan dan/atau penandatanganan cek, bilyet giro,
dan/atau …
120
dan/atau Warkat Debit lainnya hendaknya menggunakan alat tulis atau sarana yang: a.
tidak
menyebabkan
kerusakan
dan/atau
menyebabkan tulisan dalam cek , bilyet giro, dan/atau Warkat Debit lainnya sulit terbaca dengan jelas; dan/atau b. 5.
tidak mudah diubah.
Tambahan penulisan nilai nominal dengan peralatan apapun
yang
dimaksudkan
untuk
memperjelas
nilai
nominal, baik dalam angka dan huruf, misalnya dengan menggunakan peralatan tertentu seperti cheque-writer (protectograph) dianggap tidak ada, karena hasilnya dapat menimbulkan bermacam-macam penafsiran. 6.
Penulisan cek, bilyet giro, dan Warkat Debit lainnya disarankan untuk tidak diperjelas dengan menggunakan fluorescent pen karena akan menimbulkan kesulitan untuk mendeteksi
perubahan
penulisan.
Di
samping
itu,
penggunaan alat tersebut pada angka nominal dapat menimbulkan
cahaya
sehingga
akan
menyulitkan
penelitian dalam hal terjadi perubahan nilai nominal. Dalam
hal
masih
terdapat
Warkat
Debit
yang
menggunakan fluorescent pen maka
sebelum Peserta
melakukan
terlebih
dahulu
bersangkutan
untuk
pembayaran
menghubungi
nasabah
hendaknya yang
konfirmasi. XII.
PERTUKARAN WARKAT DEBIT A.
Prinsip Umum 1.
Pertukaran Warkat Debit dilakukan oleh Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI di Wilayah Kliring tersebut.
2.
Pertukaran Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat dilakukan secara otomasi atau manual.
3.
Peserta harus menunjuk salah satu kantor Peserta di Wilayah…
121
Wilayah Kliring sebagai Perwakilan Peserta. 4.
Dalam
rangka
pertukaran
Warkat
Debit,
Perwakilan
Peserta harus menunjuk petugas kliring untuk melakukan kegiatan penyerahan, penerimaan, dan/atau pengambilan Warkat
Debit
pada
Kliring
Penyerahan
dan
Kliring
Pengembalian. 5.
Petugas kliring sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat merupakan petugas internal Perwakilan Peserta atau petugas perusahaan jasa kurir yang diberi kuasa atau wewenang tertentu.
6.
Perusahaan jasa kurir sebagaimana dimaksud dalam angka 5 harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
B.
Tanggung jawab Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI 1.
Menyusun KPT mengenai pelaksanaan pertukaran Warkat Debit Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI harus menyusun KPT mengenai pelaksanaan pertukaran Warkat Debit dengan ketentuan sebagai berikut: a.
KPT merupakan aturan tertulis yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI dan berlaku sebagai pedoman dalam kegiatan pertukaran Warkat Debit.
b.
KPT dibuat paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif sebagai Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI.
c.
KPT dibuat dalam Bahasa Indonesia, dengan mengacu pada ketentuan terkait penyelenggaraan SKNBI paling kurang memuat materi sebagai berikut: 1)
pendahuluan;
2)
struktur pelaksana pertukaran Warkat Debit;
3)
ketentuan
dan
prosedur
pertukaran
Warkat
Debit;
4) pengawasan…
122
4)
pengawasan pertukaran Warkat Debit; dan
5)
penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat.
2.
Dalam hal terjadi perubahan ketentuan yang dikeluarkan oleh Penyelenggara yang berdampak pada materi KPT, Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI harus melakukan pengkinian KPT paling lama 6 (enam) bulan sejak terjadinya perubahan materi dan ketentuan tersebut.
3.
Menjaga kelancaran pelaksanaan pertukaran Warkat Debit Dalam
menjaga
kelancaran
pelaksanaan
pertukaran
Warkat Debit, Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut: a.
memantau pelaksanaan pertukaran Warkat Debit sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI; dan
b.
menetapkan langkah yang harus dilakukan apabila terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat
dengan
alternatif
sejauh
penghentian
mungkin
menghindari
pelaksanaan
pertukaran
Warkat Debit. 4.
Mengelola administrasi kepesertaan pertukaran Warkat Debit Dalam
rangka
mengelola
administrasi
kepesertaan
pertukaran Warkat Debit di Wilayah Kliring, Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut: a.
mengadministrasikan data Perwakilan Peserta dan petugas kliring; dan
b.
menginformasikan penambahan dan/atau perubahan data Perwakilan Peserta.
5.
Menyediakan
sarana
dan
prasarana
dalam
rangka
pertukaran Warkat Debit Dalam
rangka
penyediaan
pertukaran
Warkat
Koordinator
PWD
Debit, Selain
sarana
dan
Koordinator BI
prasarana PWD
menyediakan
atau
fasilitas
pertukaran…
123
pertukaran warkat sebagai berikut: a.
b.
Untuk Wilayah Kliring Otomasi paling kurang: 1)
mesin penera waktu;
2)
telepon;
3)
sarana penerimaan Warkat Debit;
4)
mesin pilah Warkat Debit; dan
5)
sarana pengarsipan.
Untuk Wilayah Kliring Manual paling kurang: 1)
mesin penera waktu;
2)
telepon;
3)
ruangan
dan
fasilitas
pendukung
untuk
pelaksanaan pertukaran Warkat Debit, antara lain berupa meja dan kursi;
6.
4)
daftar hadir; dan
5)
sarana pengarsipan.
Menyediakan fasilitas penyelesaian permasalahan dalam proses Warkat Debit Koordinator
PWD
atau
Koordinator
PWD
Selain
BI
menyediakan fasilitas penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan pertukaran Warkat Debit bagi Perwakilan Peserta. 7.
Menyediakan fasilitas kontinjensi bagi Peserta pada saat terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat Fasilitas kontijensi adalah sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI pada saat terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat agar kegiatan pertukaran Warkat Debit tetap dapat dilaksanakan.
C.
Pendaftaran atau Perubahan Perwakilan Peserta 1.
Pendaftaran Perwakilan Peserta a.
Calon Perwakilan Peserta di suatu Wilayah Kliring mengajukan surat permohonan pendaftaran sebagai Perwakilan
Peserta
dengan
menggunakan
format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.25. b.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam
huruf…
124
huruf
a
ditandatangani
oleh
pimpinan
calon
Perwakilan Peserta dan disampaikan kepada: 1)
Koordinator PWD di wilayah Jakarta dengan alamat II.A.2.a,
sebagaimana bagi
calon
dimaksud
dalam
butir
Perwakilan
Peserta
yang
berada di wilayah kerja KPBI; atau 2)
Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI di Wilayah Kliring yang bersangkutan, bagi calon Perwakilan Peserta yang berada di luar wilayah kerja KPBI.
c.
Berdasarkan
surat
permohonan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI melakukan hal-hal sebagai berikut: 1)
menetapkan tanggal efektif menjadi Perwakilan Peserta;
2)
memberitahukan tanggal efektif secara tertulis kepada calon Perwakilan Peserta paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal efektif menjadi Perwakilan Peserta;
3)
memberitahukan
tanggal
efektif
perubahan
Perwakilan Peserta paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal efektif kepada: a)
Perwakilan Peserta lama; dan
b)
seluruh Perwakilan lama di Wilayah Kliring yang bersangkutan;
4) 2.
memberikan TPPK kepada Perwakilan Peserta.
Perubahan Perwakilan Peserta a.
Peserta
dapat
melakukan
perubahan
Perwakilan
Peserta di suatu Wilayah Kliring karena pertimbangan internal Peserta. b.
Dalam
hal
Peserta
akan
melakukan
perubahan
Perwakilan Peserta maka Perwakilan Peserta lama mengajukan surat permohonan perubahan Perwakilan Peserta dengan menggunakan format sebagaimana
dimaksud…
125
dimaksud dalam Lampiran I.25. c.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Peserta lama dan disampaikan kepada: 1)
Koordinator PWD di wilayah Jakarta dengan alamat II.A.2.a,
sebagaimana bagi
calon
dimaksud
dalam
butir
Perwakilan
Peserta
yang
berada di wilayah kerja KPBI; atau 2)
Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI di Wilayah Kliring yang bersangkutan, bagi calon Perwakilan Peserta yang berada di luar wilayah kerja KPBI.
d.
Berdasarkan
surat
permohonan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf c, Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI melakukan hal-hal sebagai berikut: 1)
menetapkan tanggal efektif perubahan Perwakilan Peserta;
2)
memberitahukan
tanggal
efektif
perubahan
Perwakilan Peserta paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal efektif kepada: a)
Perwakilan Peserta lama; dan
b)
seluruh Perwakilan lama di Wilayah Kliring yang bersangkutan;
3)
memberitahukan tanggal efektif secara tertulis atau sarana lainnya kepada seluruh Perwakilan Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan; dan
4)
memberikan TPPK kepada Perwakilan Peserta penganti apabila perubahan Perwakilan Peserta tersebut berdampak pada perubahan TPPK.
e.
TPPK Perwakilan Peserta Pengganti akan diberikan dengan menukarkan TPPK Perwakilan Peserta lama kepada Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI. Dalam hal TPPK Perwakilan Peserta lama hilang…
126
hilang atau tidak dikembalikan maka Perwakilan Peserta
lama
harus
membuat
surat
pernyataan
mengenai hal itu dan segala risiko menjadi tanggung jawab Peserta. D.
Tata Cara Pertukaran Warkat Debit di Wilayah Kliring Otomasi 1.
Kegiatan di Perwakilan Peserta Dalam rangka kegiatan pertukaran Warkat Debit yang akan diperhitungkan dalam Kliring Penyerahan dan/atau Kliring Pengembalian, kegiatan di Perwakilan Peserta adalah sebagai berikut: a.
Mencantumkan informasi MICR code line pada Warkat Debit dan dokumen kliring dengan tata cara sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.19.
b.
Membubuhkan stempel kliring pada setiap Warkat Debit dan dokumen kliring dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
stempel kliring tidak boleh mengenai clear band;
2)
stempel kliring tidak boleh menutupi angka nominal; dan
3)
dalam hal pada Warkat Debit telah terdapat stempel
kliring
terdahulu
maka
harus
stempel
dibatalkan
kliring
dengan
yang
stempel
kliring dibatalkan dan diparaf oleh pejabat yang berwenang
dari
Perwakilan
Peserta
yang
bersangkutan. 4)
Khusus untuk zona 4, tanggal kliring yang dicantumkan
dalam
stempel
kliring
adalah
tanggal DKE Warkat Debit diperhitungkan oleh Penyelenggara. Contoh format stempel kliring dan stempel kliring dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.1. c.
Menyusun
bundel
Warkat
Debit
dengan
urutan
sebagai berikut: 1)
BPWD-Kliring
Penyerahan
atau
BPWD-Kliring
Pengembalian; 2)
kartu batch; dan
3)
Warkat Debit. d. Jumlah…
127
d.
Jumlah nominal dalam 1 (satu) bundel Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam huruf c kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
2.
Kegiatan di Kantor Koordinator PWD Kegiatan pertukaran Warkat Debit di kantor Koordinator PWD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Petugas kliring melakukan kegiatan sebagai berikut: 1)
Mencantumkan waktu penyerahan bundel Warkat Debit
pada
BPWD-Kliring
Penyerahan
atau
BPWD-Kliring Pengembalian. 2)
Menyerahkan
bundel
Warkat
Debit
kepada
petugas Koordinator PWD dengan menunjukkan TPPK. b.
Petugas Koordinator PWD melakukan kegiatan sebagai berikut: 1)
Memastikan adanya TPPK.
2)
Menerima bundel Warkat Debit dari petugas kliring.
3)
Memeriksa persyaratan kelengkapan informasi pada
BPWD-Kliring
Penyerahan
atau
BPWD-
Kliring Pengembalian dan kartu batch, yang meliputi: a)
pencantuman Warkat
waktu
Debit
penyerahan
sesuai
dengan
bundel jadwal
pertukaran Warkat Debit; b)
pencantuman stempel kliring;
c)
pencantuman nama dan tanda tangan; dan
d)
pencocokan
kode
Peserta
dengan
kode
Peserta yang terdapat pada TPPK. Pemeriksaan dilakukan hanya untuk memeriksa kelengkapan, bukan untuk memeriksa keabsahan informasi yang tercantum dalam BPWD-Kliring Penyerahan atau BPWD-Kliring Pengembalian. Keabsahan Penyerahan
informasi atau
pada
BPWD-Kliring
BPWD-Kliring Pengembalian
termasuk…
128
termasuk kebenaran tanda tangan dan nama yang tercantum pada BPWD-Kliring Penyerahan atau BPWD-Kliring Pengembalian, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta dan bukan merupakan tanggung jawab Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI. 4)
Dalam hal persyaratan kelengkapan informasi pada Kliring
BPWD-Kliring
Penyerahan
Pengembalian
atau
sebagaimana
BPWD-
dimaksud
dalam angka 3) telah dipenuhi, melakukan halhal sebagai berikut: a)
mengembalikan
BPWD-Kliring
Penyerahan
atau BPWD-Kliring Pengembalian yang telah disetujui
secara
otomasi
oleh
petugas
Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI kepada petugas kliring sebagai tanda terima bundel Warkat Debit; b)
memilah Warkat Debit berdasarkan Peserta penerima secara otomasi; dan
c)
mendistribusikan Warkat Debit dan laporan hasil pilah Warkat Debit kepada Perwakilan Peserta penerima sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Koordinator PWD.
5)
Dalam hal persyaratan kelengkapan informasi pada Kliring
BPWD-Kliring
Penyerahan
Pengembalian
atau
sebagaimana
BPWD-
dimaksud
dalam angka 3) tidak dipenuhi, melakukan halhal sebagai berikut: a)
membatalkan
waktu
dengan
mencoret
alasan
cara
pembatalan
penyerahan dan
serta
BPWD,
menuliskan
membubuhkan
paraf pada BPWD-Kliring Penyerahan atau BPWD-Kliring Pengembalian; dan b)
mengembalikan
BPWD-Kliring
Penyerahan
atau BPWD-Kliring Pengembalian dan bundel
Warkat…
129
Warkat Debit kepada petugas Perwakilan Peserta. c.
Dalam
hal
proses
persetujuan
BPWD-Kliring
Penyerahan atau BPWD-Kliring Pengembalian secara otomasi tidak dapat dilakukan, Koordinator PWD melakukan hal-hal sebagai berikut: 1)
menginformasikan
mekanisme
penyerahan
bundel Warkat Debit Kliring Penyerahan atau Kliring
Pengembalian
dengan
menggunakan
daftar bundel Warkat Debit yang diserahkan dalam
Kliring
Penyerahan
atau
Kliring
Pengembalian sebagai pengganti BPWD-Kliring Penyerahan atau BPWD-Kliring Pengembalian; dan 2)
membuat
daftar
bundel
warkat
debit
sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dalam rangkap 2 (dua) dengan mengacu pada format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.20. d.
Dalam hal pada saat proses pemilahan Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam butir b.4)b) terdapat Warkat
Debit
yang
tidak
dapat
diproses
secara
otomasi (Warkat Debit reject) lebih dari 2% (dua persen),
Koordinator PWD atau Koordinator PWD
Selain BI mengenakan biaya atas kelebihan Warkat Debit yang tidak dapat diproses. 3.
Fasilitas yang disediakan oleh Koordinator PWD a.
Fasilitas pengujian kualitas MICR code line 1)
Dalam rangka menjaga kelancaran pertukaran Warkat Debit secara otomasi, Koordinator PWD menyediakan fasilitas pengujian kualitas MICR code line pada Warkat Debit dan kartu batch.
2)
Dalam hal Peserta akan memanfaatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Peserta mengajukan
surat
permohonan
pemanfaatan
fasilitas dimaksud kepada Koordinator PWD di
Wilayah…
130
Wilayah Kliring Otomasi. 3)
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 2), dilengkapi dengan spesimen Warkat Debit dan/atau kartu batch yang akan dilakukan pengujian masing-masing sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) lembar.
4)
Koordinator PWD menyampaikan hasil pengujian atas spesimen Warkat Debit dan/atau kartu batch yang
disampaikan
oleh
Peserta
sebagaimana
dimaksud dalam angka 2) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. b.
Fasilitas salinan Warkat Debit Koordinator PWD dapat menyediakan salinan Warkat Debit yang telah diproses secara otomasi bagi Peserta dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Permintaan salinan Warkat Debit diajukan secara tertulis oleh pejabat Peserta yang berwenang dengan menyebutkan alasan permintaan dengan menggunakan
format
sebagaimana
dimaksud
dalam Lampiran II.21. 2)
Permintaan salinan Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Warkat Debit tersebut dikliringkan.
3)
Dalam hal salinan Warkat Debit tidak dapat diberikan akibat kerusakan pada mesin sortasi Warkat Debit dan Peserta dapat membuktikan bahwa Warkat Debit tersebut telah diproses oleh Koordinator
PWD
maka
Koordinator
PWD
memberikan surat keterangan bahwa Warkat Debit tersebut telah diproses sebagai pengganti salinan Warkat Debit. 4)
Apabila Peserta penerima menggunakan salinan Warkat
Debit
sebagaimana
dimaksud
dalam
angka…
131
angka 3) sebagai dasar pembukuan rekening nasabah maka segala konsekuensi yang timbul atas pembukuan tersebut merupakan tanggung jawab Peserta. 5)
Dalam hal Peserta penerima akan melakukan penolakan terhadap DKE Warkat Debit, namun Warkat Debit yang telah diproses secara otomasi dalam Kliring Penyerahan hilang sebelum Kliring Pengembalian
maka
Peserta
penerima
dapat
menolak DKE Warkat Debit yang hilang tersebut melalui mekanisme Kliring Pengembalian dengan melampirkan salinan Warkat Debit dan surat keterangan hilang dari Peserta penerima yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Peserta penerima. E.
Tata Cara Pertukaran Warkat Debit di Wilayah Kliring Manual 1.
Kegiatan di Perwakilan Peserta Dalam rangka kegiatan pertukaran Warkat Debit yang akan diperhitungkan dalam Kliring Penyerahan dan/atau Kliring Pengembalian, kegiatan di Perwakilan Peserta adalah sebagai berikut: a.
Memilah Warkat Debit berdasarkan Peserta penerima.
b.
Menyiapkan
RWD-Kliring
Penyerahan
atau
RWD-
Kliring Pengembalian sebanyak 2 (dua) rangkap. Format RWD-Kliring Penyerahan atau RWD-Kliring Pengembalian
sebagaimana
dimaksud
dalam
Lampiran II.17. c.
RWD-Kliring
Penyerahan
atau
RWD-Kliring
Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibubuhi stempel kliring dan tanda tangan
serta
nama petugas Peserta. d.
Membubuhkan stempel kliring pada setiap Warkat Debit dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
stempel kliring tidak boleh menutupi angka nominal; dan
2) dalam…
132
2)
dalam hal pada Warkat Debit telah terdapat stempel
kliring
terdahulu
maka
harus
stempel
dibatalkan
kliring
dengan
yang
stempel
kliring dibatalkan dan diparaf oleh pejabat yang berwenang dari Peserta yang bersangkutan. Contoh format stempel Kliring dan stempel Kliring dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.1. 2.
Kegiatan di Kantor Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI Kegiatan pertukaran Warkat Debit di kantor Koordinator PWD atau kantor Koordinator PWD Selain BI dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Petugas kliring melakukan kegiatan sebagai berikut: 1)
Mencantumkan waktu penyerahan pada RWDKliring
Penyerahan
atau
RWD-Kliring
Pengembalian. 2)
Menyerahkan kepada petugas kliring penerima: a)
Warkat Debit; dan
b)
lembar
pertama
RWD-Kliring
Penyerahan
atau RWD-Kliring Pengembalian. 3)
Menerima dari petugas kliring pengirim: a)
Warkat Debit; dan
b)
lembar kedua RWD-Kliring Penyerahan atau RWD-Kliring Pengembalian.
4)
Membubuhkan tanda tangan dan mencantumkan nama petugas kliring pada lembar pertama RWDKliring
Penyerahan
atau
RWD-Kliring
Pengembalian yang diterima dari petugas kliring lainnya
dan
kliring
yang
mengembalikan menyerahkan
kepada sebagai
petugas bukti
penyerahan Warkat Debit. b.
Petugas Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI memantau dan memastikan pelaksanaan pertukaran Warkat Debit dilakukan sesuai jadwal
yang…
133
yang ditetapkan. F.
Kehadiran Petugas Kliring pada saat Kliring Penyerahan dan Kliring Pengembalian 1.
Pertukaran Warkat Debit secara otomasi a.
Pada
saat
Kliring
Pengembalian,
Penyerahan
petugas
kliring
dan
harus
Kliring
hadir
dan
menyerahkan Warkat Debit kepada Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI pada tempat dan jadwal yang telah ditetapkan. b.
Dalam hal petugas kliring menyerahkan Warkat Debit setelah batas akhir jadwal pertukaran warkat yang telah ditetapkan Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI maka: 1)
petugas Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI dapat menolak Warkat Debit Peserta yang bersangkutan; dan
2)
dalam hal Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI menolak Warkat Debit Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 1), petugas kliring yang bersangkutan bertanggung jawab untuk
mendistribusikan
Warkat
Debit
yang
terlambat tersebut kepada Peserta penerima. c.
Petugas kliring harus menerima Warkat Debit sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI.
2.
Pertukaran Warkat Debit secara manual a.
Pada
saat
Pengembalian,
Kliring
Penyerahan
petugas
kliring
dan
harus
Kliring
hadir
dan
menyerahkan dan/atau menerima Warkat Debit pada tempat
dan
jadwal
yang
telah
ditetapkan
oleh
Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI. b.
Dalam hal petugas kliring hadir melewati batas akhir jadwal
pertukaran
warkat
yang
ditetapkan
Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI, petugas
kliring
bertanggung
jawab
untuk
menyerahkan…
134
menyerahkan Warkat Debit secara langsung kepada Perwakilan Peserta penerima. c.
Petugas kliring dinyatakan tidak hadir apabila petugas kliring tidak datang pada tempat dan jadwal yang telah
ditetapkan
oleh
Koordinator
PWD
atau
Koordinator PWD Selain BI sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sejak batas akhir jadwal pertukaran Warkat Debit. d.
Dalam hal petugas kliring tidak hadir atau dinyatakan tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam huruf c maka petugas Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI akan meminta petugas kliring pengirim untuk mengambil Warkat Debit yang sebelumnya akan diserahkan kepada petugas kliring yang tidak hadir.
Segala
risiko
dan
dampak
akibat
ketidakhadiran petugas kliring dimaksud menjadi tanggung
jawab
Perwakilan
Peserta
yang
bersangkutan sepenuhnya. G.
Penggunaan Perusahaan Jasa Kurir Perwakilan Peserta dapat menunjuk wakil dalam kegiatan pertukaran Warkat Debit di Wilayah Kliring Otomasi kepada perusahaan jasa kurir dengan ketentuan sebagai berikut: 1.
Ruang lingkup kegiatan perusahaan jasa kurir Kegiatan Perwakilan Peserta yang dapat dilakukan oleh perusahaan jasa kurir meliputi kegiatan sebagai berikut: a.
penyerahan bundel Warkat Debit kepada petugas Koordinator PWD pada Kliring Penyerahan dan Kliring Pengembalian;
b.
penerimaan
BPWD-Kliring
Penyerahan
dan/atau
BPWD-Kliring Pengembalian dari petugas Koordinator PWD; c.
penerimaan Warkat Debit yang telah diproses secara otomasi dan laporan hasil proses Warkat Debit pada Kliring Penyerahan dan Kliring Pengembalian dari petugas Koordinator PWD;
d. penerimaan…
135
d.
penerimaan
salinan
Warkat
Debit
hasil
Kliring
Penyerahan dari petugas Koordinator PWD; dan/atau e.
penerimaan surat pemberitahuan dan/atau surat yang bersifat tidak rahasia dari Koordinator PWD.
2.
Persyaratan perusahaan jasa kurir Perusahaan
jasa
kurir
yang
dapat
ditunjuk
oleh
Perwakilan Peserta harus berbentuk Perseroan Terbatas dan
terdaftar
di
instansi
yang
berwenang
sebagai
perusahaan jasa kurir yang dibuktikan dengan Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku. 3.
Persyaratan penggunaan perusahaan jasa kurir a.
Penggunaan perusahaan jasa kurir oleh Perwakilan Peserta harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1)
efisiensi,
keamanan,
penyampaian
dan
Warkat
kecepatan
Debit
dalam
dengan
tidak
mengurangi jam pelayanan kepada nasabah; 2)
jumlah
Perwakilan
Peserta
lain
yang
telah
dilayani oleh perusahaan jasa kurir tersebut; dan 3)
kredibilitas perusahaan jasa kurir serta pengurus perusahaan jasa kurir.
b.
Dalam
hal
Perwakilan
Peserta
menggunakan
perusahaan jasa kurir maka kegiatan pertukaran Warkat Debit harus dilakukan oleh petugas jasa kurir kecuali terjadi Keadaan Darurat dan/atau kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan Koordinator PWD, yang mengakibatkan perusahaan jasa kurir tidak dapat melakukan kewajibannya. c.
Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kegiatan pertukaran Warkat Debit dilakukan oleh petugas internal Perwakilan Peserta.
d.
Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, petugas internal Perwakilan Peserta menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPWD. Surat pemberitahuan tersebut harus ditandatangani
oleh…
136
oleh pimpinan Perwakilan Peserta yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan dan nama petugas yang ditunjuk
untuk
melakukan
kegiatan
pertukaran
Warkat Debit dan disampaikan paling lambat pada saat melakukan kegiatan pertukaran Warkat Debit dengan menunjukkan kartu identitas pegawai yang menggunakan foto. 4.
Tata Cara Penggunaan Perusahaan Jasa Kurir a.
Penggunaan perusahaan jasa kurir harus didasarkan pada
perjanjian
antara
Peserta
atau
Perwakilan
Peserta dengan perusahaan jasa kurir yang paling kurang memuat pengaturan mengenai hal-hal sebagai berikut: 1)
Kewajiban
petugas
jasa
kurir
untuk
mencocokkan: a)
jumlah bundel Warkat Debit yang diserahkan kepada Koordinator PWD pada saat Kliring Penyerahan dengan jumlah BPWD-Kliring Penyerahan yang diterima dari Koordinator PWD.
b)
jumlah bundel Warkat Debit yang diserahkan kepada Koordinator PWD pada saat Kliring Pengembalian dengan jumlah BPWD-Kliring Pengembalian yang diterima dari Koordinator PWD.
2)
Kewajiban
perusahaan
melakukan
tindakan
kemungkinan ataupun
kurir
pencegahan
terjadinya
kesalahan
Perwakilan
jasa
yang
Peserta,
untuk terhadap
penyalahgunaan dapat
merugikan
nasabah,
maupun
masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung. 3)
Kewajiban
perusahaan
memperhatikan
aspek
jasa
kurir
keamanan
untuk dalam
penggunaan…
137
penggunaan
sarana
yang
dipakai
dalam
pengemasan bundel Warkat Debit dan laporan hasil proses pertukaran Warkat Debit. 4)
Pemberian kuasa dari Perwakilan Peserta kepada perusahaan penyerahan
jasa dan
kurir
untuk
penerimaan
melakukan
dalam
kegiatan
pertukaran Warkat Debit. b.
Penunjukan dan penggantian perusahaan jasa kurir wajib diberitahukan kepada Koordinator PWD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal efektif penggunaan perusahaan jasa kurir oleh Perwakilan Peserta,
dengan
melampirkan
fotokopi
perjanjian
sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 5.
Kewajiban
Perwakilan
Peserta
dalam
Penggunaan
Perusahaan Jasa Kurir a.
Sebelum bundel Warkat Debit diserahkan kepada petugas perusahaan jasa kurir, Perwakilan Peserta wajib mengisi informasi secara lengkap pada BPWD, kartu batch, dan Warkat Debit.
b.
Peserta bertanggung jawab penuh kepada Koordinator PWD terhadap segala akibat yang timbul dari setiap penyimpangan
yang
dilakukan
oleh
petugas
perusahaan jasa kurir. c.
Perwakilan Peserta melaporkan penyimpangan secara tertulis kepada Koordinator PWD dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh petugas jasa kurir sebagaimana dimaksud dalam huruf b beserta langkah penanganan yang telah dilakukan dan Perwakilan Peserta harus memberikan keterangan apabila diminta oleh Koordinator PWD.
d.
Perwakilan Peserta harus memberikan pengarahan dan pembinaan kepada petugas perusahaan jasa kurir untuk mematuhi segala tata tertib selama berada di lokasi Koordinator PWD. Apabila dalam pelaksanaan
pertukaran…
138
pertukaran Warkat Debit petugas jasa kurir melanggar tata tertib, Koordinator PWD dapat meminta Peserta untuk mengganti petugas perusahaan jasa kurir. e.
Dalam
hal
Peserta
Koordinator
PWD
tidak
memenuhi
untuk
permintaan
mengganti
petugas
perusahaan jasa kurir sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Koordinator PWD dapat menolak petugas perusahaan jasa kurir yang ditunjuk oleh Peserta yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan pertukaran Warkat
Debit.
Selanjutnya
kegiatan
tersebut
dilaksanakan sendiri oleh petugas internal Peserta. H.
Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) 1.
Penggunaan TPPK a.
Selama mengikuti kegiatan pertukaran Warkat Debit di lokasi KPWD, petugas kliring harus menggunakan TPPK.
b.
Petugas kliring harus menunjukkan TPPK pada saat menyerahkan bundel Warkat Debit dan pada saat menerima laporan pertukaran Warkat Debit.
c.
Apabila
diperlukan,
sebagaimana
selain
dimaksud
menunjukkan
dalam
huruf
b,
TPPK petugas
Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI sewaktu-waktu dapat meminta Petugas Kliring untuk memperlihatkan kartu identitas pegawai Bank atau Perusahaan Jasa Kurir. d.
Dalam hal petugas kliring tidak dapat menunjukkan TPPK sebagaimana dimaksud dalam huruf b atau kartu identitas sebagaimana dimaksud dalam huruf c maka: 1)
untuk
Wilayah Kliring secara Otomasi, petugas
Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI tidak
mengikutsertakan
bersangkutan dalam
petugas
kliring
yang
proses penerimaan dan
penyerahan Warkat Debit; atau 2)
untuk Wilayah Kliring secara manual melarang
petugas…
139
petugas
kliring
yang
bersangkutan
untuk
mendistribusikan Warkat Debit kepada petugas kliring lainnya. e.
Peserta bertanggung jawab atas penggunaan TPPK yang
diterbitkan
oleh
Koordinator
PWD
atau
Koordinator PWD Selain BI. 2.
Spesifikasi TPPK a.
TPPK tanpa foto 1)
Bagi petugas internal Perwakilan Peserta, bagian depan TPPK memuat informasi sebagai berikut: a)
nama Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI;
2)
b)
nama Peserta; dan
c)
kode Peserta.
Bagi petugas perusahaan jasa kurir, bagian depan TPPK memuat informasi sebagai berikut: a)
nama Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI;
3)
b)
nama perusahaan jasa kurir;
c)
nama Peserta yang diwakili; dan
d)
kode Peserta yang diwakili.
Bagian belakang TPPK sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2) memuat nama dan tanda tangan pejabat Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI.
b.
TPPK dengan menggunakan foto 1)
Pada bagian depan, TPPK memuat: a)
nama Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI;
2)
b)
nama Peserta;
c)
nama petugas internal Peserta; dan
d)
pas foto petugas internal Peserta.
Pada bagian belakang, TPPK memuat: a)
kode Peserta;
b)
alamat Peserta;
c) nama…
140
c)
nama dan tanda tangan pejabat Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI; dan
d)
nama dan tanda tangan petugas internal Peserta.
c.
Contoh TPPK sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.2.
d.
Apabila
terdapat
perubahan
spesifikasi
TPPK,
Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI memberitahukan
secara
tertulis
kepada
seluruh
Peserta. 3.
Tata Cara Memperoleh TPPK a.
Permohonan TPPK untuk petugas internal Peserta 1)
Untuk pertama kali, permohonan TPPK bagi petugas internal Peserta diajukan oleh calon Perwakilan Peserta kepada Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI.
2)
Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI memberikan 2 (dua) buah TPPK bagi petugas internal sebagaimana dimaksud dalam angka 1).
b.
Permohonan TPPK untuk Perusahaan Jasa Kurir 1)
Untuk pertama kali, permohonan TPPK bagi petugas perusahaan jasa kurir diajukan oleh Perwakilan
Peserta
secara
tertulis
kepada
Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI,
dengan
melampirkan
fotokopi
perjanjian
antara Perwakilan Peserta dengan perusahaan jasa kurir. 2)
Setiap perusahaan jasa kurir hanya mendapatkan paling banyak 3 (tiga) buah TPPK untuk masingmasing Perwakilan Peserta yang diwakilinya.
3)
TPPK untuk perusahaan jasa kurir sebagaimana dimaksud
dalam
angka
2)
diserahkan
oleh
Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI kepada Perwakilan Peserta yang mengajukan permohonan.
4) Tanggal…
141
4)
Tanggal efektif penggunaan TPPK ditetapkan oleh Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI.
c.
Dalam hal TPPK akan menggunakan foto, maka Permohonan TPPK kepada Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI, harus dilampiri pas foto ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar untuk masing-masing petugas kliring yang didaftarkan.
d.
Dalam hal Perwakilan Peserta telah memiliki TPPK untuk
petugas
internal
kemudian
menunjuk
perusahaan jasa kurir maka Perwakilan Peserta yang bersangkutan harus mengembalikan TPPK yang telah dimiliki kepada Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI pada tanggal efektif penggunaan perusahaan
jasa
kurir.
Koordinator
PWD
atau
Koordinator PWD Selain BI tidak akan memberikan TPPK yang baru untuk perusahaan jasa kurir sebelum TPPK untuk petugas internal Perwakilan Peserta dikembalikan. e.
Dalam
hal
TPPK
hilang,
Peserta
harus
segera
mengajukan permohonan penggantian TPPK secara tertulis kepada Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian. Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI memberikan TPPK baru paling
lama
10
(sepuluh)
hari
kerja
setelah
permohonan diterima. f.
Dalam hal TPPK rusak, Perwakilan Peserta mengajukan
permohonan
secara
dapat
tertulis kepada
Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI untuk
mengganti
TPPK.
Koordinator
PWD
atau
Koordinator PWD Selain BI memberikan TPPK baru paling
lama
permohonan
10
(sepuluh)
diterima.
hari
Pemberian
kerja TPPK
setelah baru
dilakukan setelah TPPK yang rusak dikembalikan.
g. Dalam…
142
g.
Dalam hal TPPK hilang sebagaimana dimaksud dalam huruf e atau rusak sebagaimana dimaksud dalam huruf
f
adalah
TPPK
yang
menggunakan
foto,
permohonan penggantian TPPK dilampiri pas foto ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dari petugas kliring. h.
Selama
Perwakilan
Peserta
belum
memperoleh
penggantian atas TPPK yang hilang sebagaimana dimaksud dalam huruf e atau TPPK yang rusak sebagaimana dimaksud dalam huruf f, petugas kliring Perwakilan Peserta dapat menggunakan fotokopi surat permohonan penggantian TPPK yang dilegalisasi oleh Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI sebagai
pengganti
TPPK
dalam
mengikuti
penyelenggaraan SKNBI. Legalisasi tersebut dilakukan dengan cara membubuhkan stempel Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI dan tandatangan pejabat Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI. i.
Perwakilan Peserta dikenakan biaya penggantian atas pembuatan TPPK.
XIII. PROSEDUR PEMBUKAAN WILAYAH KLIRING DI WILAYAH YANG TIDAK TERDAPAT KANTOR BANK INDONESIA A.
Prinsip Umum 1.
Pembukaan Wilayah Kliring di wilayah yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia didasarkan pada kebutuhan dan kesepakatan beberapa kantor Peserta di wilayah yang bersangkutan.
2.
Salah satu kantor Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditunjuk sebagai Koordinator PWD Selain BI atas kesepakatan seluruh kantor Peserta di wilayah yang bersangkutan dan dengan persetujuan dari Penyelenggara.
3.
Masing-masing
kantor
Peserta
menunjuk
salah
satu
kantornya sebagai Perwakilan Peserta.
B. Persyaratan…
143
B.
Persyaratan Pembukaan Wilayah Kliring Persyaratan pembukaan Wilayah Kliring paling kurang sebagai berikut: 1.
Jumlah kantor Peserta paling kurang 4 (empat) kantor Peserta yang berbeda. Kantor Peserta dapat berupa kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan/atau kantor kas.
2.
Dalam periode 6 (enam) bulan terakhir, jumlah Warkat Debit yang beredar di wilayah tersebut rata-rata paling kurang 30 (tiga puluh) Warkat Debit per hari.
3.
Terdapat kantor Peserta yang bersedia sebagai Koordinator PWD Selain BI.
C.
Persyaratan untuk Menjadi Koordinator PWD Selain BI Kantor Peserta yang dapat diusulkan menjadi Koordinator PWD Selain BI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1.
kantor Peserta dapat berupa kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan/atau kantor kas;
2.
mampu menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka pertukaran Warkat Debit;
3.
memiliki lokasi yang mudah dijangkau oleh kantor Peserta. Lokasi pelaksanaan pertukaran Warkat Debit tidak harus berada pada lokasi yang sama dengan lokasi kantor Peserta yang diusulkan sebagai Koordinator PWD
Selain
BI; dan 4.
memperoleh persetujuan dari kantor pusat Peserta yang bersangkutan untuk diusulkan sebagai Koordinator PWD Selain BI.
D.
Tata Cara Permohonan Pembukaan Wilayah Kliring Permohonan
pembukaan
Wilayah
Kliring
diatur
sebagai
berikut: 1.
Kesepakatan Tertulis a.
Dengan
memperhatikan
pemenuhan
persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam huruf C, beberapa kantor
Peserta
di
suatu
wilayah
membuat
kesepakatan tertulis mengenai kebutuhan pertukaran Warkat Debit di wilayah tersebut termasuk usulan
kantor…
144
kantor
Peserta
yang
akan
ditunjuk
sebagai
Koordinator PWD Selain BI. b.
Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh seluruh pimpinan kantor Peserta yang mendukung pembukaan Wilayah Kliring.
2.
Pengajuan Permohonan a.
Calon Koordinator PWD Selain BI menyampaikan surat
permohonan
rencana
pembukaan
Wilayah
Kliring dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
II.22
yang
dilampiri
dengan
dokumen
sebagai berikut: 1)
kesepakatan
tertulis
sebagaimana
dimaksud
dalam angka 1; 2)
daftar nama dan alamat kantor Peserta yang mendukung pembukaan Wilayah Kliring;
3)
usulan jadwal pertukaran Warkat Debit yang dibuat dengan mengacu pada jam operasional Layanan
Kliring
Warkat
Debit
sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran II.5; 4)
surat persetujuan dari kantor pusat Peserta untuk menjadi Koordinator PWD Selain BI; dan
5)
informasi tertulis yang menunjukkan rata-rata Warkat Debit yang beredar di wilayah tersebut paling kurang 30 (tiga puluh) Warkat Debit per hari dalam periode 6 (enam) bulan terakhir.
b.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada: 1)
Penyelenggara dimaksud
dengan
dalam
alamat
butir
sebagaimana
II.A.2.a,
apabila
pembukaan Wilayah Kliring berada di wilayah kerja KPBI; atau 2)
KPwDN
apabila
pembukaan
Wilayah
Kliring
berada di luar wilayah kerja KPBI. c.
Persetujuan
atau
penolakan
atas
permohonan
pembukaan Wilayah Kliring oleh Penyelenggara atau
KPwDN…
145
KPwDN diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. 3.
Persetujuan Permohonan a.
Dalam hal permohonan pembukaan Wilayah Kliring disetujui
maka
Penyelenggara
atau
KPwDN
mengeluarkan surat persetujuan yang antara lain memuat penetapan mengenai:
b.
1)
Wilayah Kliring;
2)
Koordinator PWD Selain BI;
3)
jadwal pertukaran Warkat Debit; dan
4)
tanggal efektif pembukaan Wilayah Kliring.
Surat
persetujuan
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf a disampaikan kepada kantor Peserta yang ditetapkan sebagai Koordinator PWD Selain BI dengan tembusan kepada: 1)
kantor pusat dari kantor Peserta yang ditetapkan sebagai Koordinator PWD Selain BI; dan/atau
2)
Penyelenggara apabila persetujuan pembukaan Wilayah Kliring diberikan oleh KPwDN.
4.
Penolakan Permohonan a.
Dalam hal permohonan pembukaan Wilayah Kliring ditolak
maka
menyampaikan
Penyelenggara secara
Koordinator PWD
tertulis
atau
KPwDN
kepada
calon
Selain BI mengenai penolakan
disertai dengan alasan penolakan. b.
Alasan
penolakan
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf a adalah sebagai berikut: 1)
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf B dan huruf C tidak dipenuhi;
2)
dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a tidak lengkap; dan/atau
3)
terdapat faktor lain yang menurut pertimbangan Penyelenggara atau KPwDN belum layak untuk dilakukan pembukaan Wilayah Kliring.
c. Surat…
146
c.
Surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada kantor Peserta yang diusulkan sebagai Koordinator PWD Selain BI dengan tembusan kepada: 1)
Kantor Pusat dari kantor Peserta yang diusulkan sebagai Koordinator PWD Selain BI; dan/atau
2)
Penyelenggara apabila persetujuan pembukaan Wilayah Kliring diberikan oleh KPwDN.
d.
Apabila penolakan dikarenakan persyaratan tidak dipenuhi lengkap,
dan/atau kantor
Koordinator
dokumen
Peserta
PWD
yang
Selain
BI
permohonan diusulkan dapat
tidak sebagai
mengajukan
permohonan kembali setelah memenuhi persyaratan dan dokumen yang ditetapkan. E.
Tindak Lanjut atas Persetujuan Pembukaan Wilayah Kliring Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam butir D.3, kantor Peserta yang ditetapkan sebagai Koordinator PWD Selain BI melakukan hal-hal sebagai berikut: 1.
Menyampaikan informasi secara tertulis kepada seluruh Perwakilan Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan mengenai: a.
persetujuan pembukaan Wilayah Kliring;
b.
jadwal penyelenggaraan pertukaran Warkat Debit;
c.
tanggal efektif pembukaan Wilayah Kliring; dan
d.
permintaan untuk: 1)
menyiapkan stempel Kliring dan stempel Kliring Dibatalkan
dengan
contoh
sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran II.1; dan 2)
menyampaikan stempel
contoh
Kliring
stempel
dibatalkan
kliring
dan
sebagaimana
dimaksud dalam angka 1), paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif. 2.
Menyediakan sarana dan prasarana pertukaran Warkat Debit antara lain: a.
ruangan
dan
peralatan
yang
diperlukan
dalam
pertukaran…
147
pertukaran Warkat Debit; dan b.
TPPK dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.2.
3.
Mengadministrasikan data Perwakilan Peserta dan petugas kliring.
F.
Penggantian Koordinator PWD Selain BI 1.
Penggantian Koordinator PWD Selain BI dapat dilakukan berdasarkan persetujuan lebih dari 50% (lima puluh persen) kantor Peserta di Wilayah Kliring tersebut yang disertai dengan usulan penunjukan Koordinator PWD Selain BI baru.
2.
Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Koordinator PWD Selain BI atau kantor Peserta yang diusulkan menjadi Koordinator PWD Selain BI menyampaikan surat kepada Penyelenggara atau KPwDN yang memuat: a.
pemberitahuan mengenai penggantian Koordinator PWD Selain BI; dan
b.
permohonan mengenai penggantian Koordinator PWD Selain BI,
disertai alasan dan usulan tanggal efektif penggantian Koordinator PWD Selain BI. 3.
Surat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 disampaikan kepada: a.
Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a, apabila calon Koordinator PWD Selain BI pengganti berada di wilayah kerja KPBI.
b.
KPwDN apabila calon Koordinator PWD
Selain BI
pengganti berada di luar wilayah kerja KPBI, dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.23. 4.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b dilampiri dengan dokumen: a.
persetujuan tertulis lebih dari 50% (lima puluh persen) Perwakilan Peserta sebagaimana dimaksud
dalam …
148
dalam angka 1 yang ditandatangani oleh seluruh pimpinan
Perwakilan
Peserta
yang
menyetujui
penggantian Koordinator PWD Selain BI; dan b.
surat
persetujuan
Koordinator PWD
untuk
diusulkan
sebagai
Selain BI pengganti dari kantor
pusat yang bersangkutan. 5.
Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Penyelenggara atau KPwDN memberikan persetujuan atau penolakan atas penggantian Koordinator PWD
Selain BI
paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. 6.
Dalam hal permohonan penggantian Koordinator PWD Selain
BI
disetujui,
Penyelenggara
atau
KPwDN
menyampaikan surat persetujuan sebagai Koordinator PWD Selain BI pengganti. 7.
Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 disampaikan kepada kantor Peserta yang disetujui sebagai Koordinator PWD Selain BI pengganti dengan tembusan kepada: a.
Kantor Pusat dari Koordinator PWD
Selain BI
pengganti; b.
Kantor Pusat dari Koordinator PWD Selain BI lama; dan/atau
c.
Penyelenggara
apabila
persetujuan
penggantian
Koordinator PWD Selain BI diberikan oleh KPwDN. 8.
Dalam hal permohonan penggantian Koordinator PWD Selain
BI
ditolak,
Penyelenggara
atau
KPwDN
menyampaikan surat pemberitahuan penolakan disertai dengan keterangan alasan penolakan. 9.
Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 disampaikan kepada kantor Peserta yang ditolak sebagai Koordinator PWD Selain BI pengganti dengan tembusan kepada: a.
Kantor Pusat dari Koordinator PWD
Selain BI
pengganti yang ditolak;
b. Kantor…
149
b.
Kantor Pusat dari Koordinator PWD Selain BI lama; dan/atau
c.
Penyelenggara
apabila
persetujuan
penggantian
Koordinator PWD Selain BI diberikan oleh KPwDN. 10. Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka
6
Koordinator
menyediakan
sarana
PWD
dan
Selain
prasarana
BI
pengganti
penyelenggaraan
pertukaran Warkat Debit, antara lain mencakup: a.
ruangan
dan
peralatan
yang
diperlukan
dalam
pertukaran Warkat Debit; dan b.
TPPK dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.2.
11. Koordinator PWD Selain BI lama harus tetap menjalankan fungsinya sampai dengan hari kerja terakhir sebelum tanggal penggantian Koordinator PWD Selain BI pengganti berlaku efektif. G.
Penutupan Wilayah Kliring Permohonan
penutupan
Wilayah
Kliring
diatur
dengan
ketentuan sebagai berikut: 1.
Penutupan Wilayah Kliring dapat dilakukan berdasarkan: a.
kesepakatan tertulis dari kantor Peserta di Wilayah Kliring tersebut; atau
b. 2.
kebijakan Penyelenggara.
Dalam
hal
penutupan
Wilayah
Kliring
dilakukan
berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a berlaku ketentuan sebagai berikut: a.
Koordinator
PWD
Selain
permohonan
mengenai
BI
mengajukan
pengunduran
diri
surat sebagai
Koordinator PWD Selain BI dan/atau penutupan Wilayah Kliring dengan memberitahukan alasan dan tanggal efektif penutupan Wilayah Kliring kepada: 1)
Penyelenggara
dengan
alamat
sebagaimana
dimaksud dalam butir II.A.2.a, apabila Wilayah Kliring berada di wilayah kerja KPBI; atau
2) KPwDN…
150
2)
KPwDN apabila Wilayah Kliring berada di luar wilayah kerja KPBI.
Format surat permohonan penutupan Wilayah Kliring sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.24. b.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang ditandatangani oleh seluruh pimpinan Perwakilan
Peserta
bersangkutan
di
dan
Wilayah
dilampiri
Kliring
dengan
yang
dokumen
mengenai kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a. c.
Atas surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Penyelenggara atau KPwDN memberikan persetujuan
atas
pengunduran
diri
sebagai
Koordinator PWD Selain BI dan/atau penutupan Wilayah Kliring paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. d.
Dalam hal permohonan pengunduran diri sebagai Koordinator PWD
Selain BI dan/atau penutupan
Wilayah Kliring disetujui, Penyelenggara atau KPwDN menyampaikan
surat
persetujuan
kepada
kantor
Peserta yang sebelumnya menjadi Koordinator PWD Selain BI dengan tembusan kepada: 1)
Kantor
Pusat
dari
kantor
Peserta
yang
sebelumnya menjadi Koordinator PWD Selain BI; dan/atau 2)
Penyelenggara apabila persetujuan pengunduran diri sebagai Koordinator PWD Selain BI dan/atau penutupan
Wilayah
Kliring
diberikan
oleh
KPwDN. e.
Berdasarkan
persetujuan
sebagaimana
dimaksud
dalam huruf d, kantor Peserta yang sebelumnya menjadi Koordinator PWD Selain BI menyampaikan informasi mengenai tanggal efektif pengunduran diri sebagai
Koordinator
PWD
Selain
BI
dan/atau
penutupan Wilayah Kliring kepada seluruh Perwakilan
Peserta…
151
Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan. f.
Koordinator PWD Selain BI harus tetap menjalankan fungsinya sampai dengan hari kerja terakhir sebelum tanggal pengunduran diri sebagai Koordinator PWD Selain BI dan/atau penutupan Wilayah Kliring berlaku efektif.
g.
Setelah Wilayah Kliring tersebut ditutup, pertukaran Warkat
Debit
di
wilayah
tersebut
tetap
dapat
dilaksanakan secara bilateral sesuai kesepakatan. 3.
Dalam
hal
berdasarkan
penutupan
Wilayah
Kliring
kebijakan
Penyelenggara
dilakukan
sebagaimana
dimaksud dalam butir 1.b, Penyelenggara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai tanggal efektif penutupan Wilayah Kliring dan penghentian bantuan keuangan kepada Koordinator PWD Selain BI dengan tembusan kepada seluruh Perwakilan Peserta di Wilayah Kliring serta KPwDN yang mewilayahi Wilayah Kliring tersebut paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal efektif penutupan Wilayah Kliring tersebut. Setelah Wilayah Kliring tersebut ditutup, pertukaran Warkat Debit di wilayah tersebut tetap dapat dilaksanakan secara bilateral sesuai kesepakatan. H.
Bantuan Keuangan Dalam
pelaksanaan
pertukaran
Warkat
Debit
yang
dilaksanakan oleh Koordinator PWD Selain BI, Penyelenggara memberikan bantuan keuangan dengan ketentuan sebagai berikut: 1.
Nominal dan Kriteria Bantuan Keuangan a.
Terhitung sejak kantor Kordinator PWD Selain BI tersebut efektif menyelenggarakan pertukaran Warkat Debit, Penyelenggara memberikan bantuan keuangan kepada KPWD Selain BI setiap bulan.
b.
Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a
diberikan
sesuai
kriteria
sebagaimana
dimaksud pada Lampiran II.25.
c. Nilai…
152
c.
Nilai
nominal
dimaksud
bantuan
dalam
keuangan
huruf
a
sebagaimana
ditetapkan
oleh
Penyelenggara dengan Keputusan Kepala Departemen yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan sistem pembayaran di Bank Indonesia. d.
Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan kepada kantor pusat dari Koordinator PWD Selain BI.
2.
Mekanisme Pemberian Bantuan Keuangan a.
Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a. disampaikan
oleh Penyelenggara
kepada kantor pusat Koordinator PWD Selain BI paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir bulan. b.
Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan dengan cara mengkredit Rekening Setelmen Dana kantor pusat Koordinator PWD Selain BI di Bank Indonesia.
3.
Bantuan Keuangan Bagi Koordinator PWD Selain BI Yang Baru a.
Dalam hal Peserta bertindak sebagai Koordinator PWD Selain BI di Wilayah Kliring yang baru dibentuk maka: 1)
untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama sejak tanggal efektif pembentukan Koordinator PWD Selain BI tersebut diberi bantuan setiap bulan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai nominal yang ditetapkan oleh Kepala Departemen yang melaksanakan pembayaran
di
fungsi Bank
penyelenggaraan Indonesia
sistem
sebagaimana
dimaksud dalam butir 1.c. Penetapan jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a)
apabila tanggal efektif pembentukan Wilayah Kliring ditetapkan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan berjalan maka masa 3 (tiga) bulan pertama dihitung sejak bulan
yang…
153
yang bersangkutan; atau b)
apabila tanggal efektif pembentukan Wilayah Kliring ditetapkan setelah tanggal 15 bulan berjalan maka masa 3 (tiga) bulan pertama dihitung sejak bulan berikutnya;
2)
bantuan keuangan per bulan yang akan diberikan kepada Koordinator PWD Selain BI setelah masa 3 (tiga) bulan tersebut disesuaikan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.25.
b.
Dalam
hal
kantor
Peserta
bertindak
sebagai
Koordinator PWD Selain BI pengganti maka: 1)
bantuan
keuangan
diberikan
sesuai
dengan
kriteria sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.25; 2)
pemberian
bantuan
keuangan
kepada
Penyelenggara Koordinator PWD Selain BI yang mengalami perubahan diatur sebagai berikut: a)
apabila
tanggal
efektif
pengalihan
dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan berjalan maka bantuan keuangan
sebagaimana
dimaksud
pada
angka 1) untuk bulan yang bersangkutan diberikan kepada KPWD Selain BI yang menerima pengalihan; atau b)
apabila tanggal efektif pembentukan Wilayah Kliring ditetapkan setelah tanggal 15 bulan berjalan
maka
bantuan
keuangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a) untuk bulan yang bersangkutan diberikan kepada KPWD Selain BI yang mengalihkan. Contoh
perhitungan
pemberian
bantuan
keuangan kepada Koordinator PWD Selain BI yang baru adalah sebagaimana dalam Lampiran II.26.
4. Penetapan…
154
4.
Penetapan
Iuran
di
Luar
Bantuan
Keuangan
oleh
diberikan
oleh
Penyelenggara a.
Apabila
bantuan
keuangan
yang
Penyelenggara atau KPwDN tidak dapat menutupi seluruh biaya operasional Koordinator PWD Selain BI dalam pertukaran Warkat Debit, Koordinator PWD Selain BI dapat menetapkan iuran kepada kantor Peserta di Wilayah Kliring. b.
Besarnya iuran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan berdasarkan selisih biaya operasional yang dikeluarkan Koordinator PWD Selain BI dalam rangka pertukaran Warkat Debit.
c.
Biaya
operasional
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf b antara lain mencakup biaya tenaga kerja serta biaya penyediaan sarana dan prasarana pertukaran Warkat Debit. I.
Besarnya iuran dan perhitungan biaya operasional yang menjadi dasar penetapan iuran wajib disampaikan kepada dan disetujui oleh seluruh Perwakilan Peserta di Wilayah Kliring. 1.
Penyampaian Laporan Kantor Pusat dari Koordinator PWD Selain BI wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai pendistribusian dan
besarnya
nilai
nominal
bantuan
keuangan
sebagaimana dimaksud dalam H.1.c paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan
kepada
sebagaimana
dimaksud
menggunakan
format
Penyelenggara dalam
laporan
butir
dengan
alamat
II.A.2.a
dengan
sebagaimana
dimaksud
dalam Lampiran II.27. 2.
Koordinator PWD Selain BI yang menetapkan iuran kepada seluruh Peserta, wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Penyelenggara dan seluruh Peserta mengenai penggunaan bantuan keuangan dan iuran Peserta dalam pelaksanaan pertukaran Warkat Debit paling lambat akhir
bulan…
155
bulan berikutnya dengan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.28. XIV. BIAYA DALAM PENYELENGGARAAN SKNBI A.
Prinsip Umum 1.
Peserta dikenakan biaya dalam penyelenggaraan SKNBI.
2.
Penyelenggara dapat tidak mengenakan biaya kepada Peserta dalam Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat.
3.
Peserta dapat mengenakan biaya transaksi melalui SKNBI kepada Nasabah.
4.
Penyelenggara menetapkan batas maksimal biaya yang dapat dikenakan Peserta kepada Nasabah.
B.
Biaya Penyelenggaraan SKNBI yang Dikenakan kepada Peserta 1.
Jenis dan besarnya biaya a.
Jenis biaya dalam penyelenggaraan SKNBI terdiri atas: 1)
Biaya proses DKE meliputi: a)
Biaya proses DKE Transfer Dana;
b)
Biaya proses DKE Warkat Debit;
c)
Biaya proses DKE Pembayaran; dan
d)
Biaya proses DKE Penagihan.
2)
Biaya akses informasi data agregat.
3)
Biaya penggunaan Fasilitas Guest Bank.
4)
Biaya perpanjangan periode waktu pengiriman DKE.
b.
5)
Biaya sortasi Warkat Debit.
6)
Biaya Warkat Debit reject.
7)
Biaya pembuatan dan/atau penggantian TPPK.
Besar biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengacu pada rincian biaya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.6.
c.
Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2.
Perhitungan dan Pembebanan Biaya a.
Perhitungan dan pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a.1) sampai dengan butir 1.a.4)…
156
1.a.4) dilakukan oleh Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Biaya proses DKE sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a.1) dan PPN dihitung setiap bulan atas dasar
total
DKE
yang
diterima
dan
diperhitungkan oleh Penyelenggara. 2)
Biaya akses informasi data agregat sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a.2) dan PPN dihitung setiap bulan dan hanya dibebankan kepada Peserta yang terdaftar sebagai pengguna fasilitas informasi.
3)
Biaya
penggunaan
Fasilitas
Guest
Bank
sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a.3) dan PPN
dihitung
atas
dasar
durasi
waktu
penggunaan fasilitas tersebut setiap 1 (satu) jam berdasarkan absensi yang telah ditandatangani oleh Penyelenggara dan Peserta. 4)
Biaya
perpanjangan
pengiriman
DKE
sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a.4) dan PPN
dihitung
atas
dasar
durasi
waktu
perpanjangan kegiatan tersebut setiap 30 (tiga puluh) menit. 5)
Pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan oleh Penyelenggara dengan cara mendebit Rekening Setelmen Setelmen
Dana Dana
Peserta Bank
dan/atau Pembayar,
Rekening dengan
ketentuan sebagai berikut: a)
biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2) dibebankan setiap akhir bulan paling lama 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berikutnya;
b)
biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dan angka 4) dibebankan paling lama 1 (satu)
hari
kerja
setelah
Peserta
menggunakan…
157
menggunakan Fasilitas Guest Bank dan/atau perpanjangan
periode
waktu
pengiriman
DKE; b.
Perhitungan dan pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a.5) sampai dengan butir 1.a.7)
dilakukan
oleh
Koordinator
PWD
atau
Koordinator PWD Selain BI dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Biaya
sortasi
Warkat
Debit
sebagaimana
dimaksud dalam butir 1.a.5) dihitung atas dasar total Warkat Debit dalam Kliring Penyerahan yang diserahkan
oleh
Peserta
dan
diproses
oleh
Koordinator PWD yang melakukan pertukaran Warkat Debit secara otomasi. 2)
Biaya Warkat Debit reject sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a.6) dihitung dan dibebankan oleh Koordinator PWD yang melakukan pertukaran Warkat Debit secara otomasi dengan ketentuan sebagai berikut:
a)
Warkat Debit reject adalah Warkat Debit dalam Kliring Penyerahan yang tidak dapat diproses secara otomasi.
b)
Biaya Warkat Debit reject dikenakan apabila total Warkat Debit reject harian melebihi 2% (dua persen) dari total Warkat Debit yang diproses oleh Koordinator PWD.
c)
Biaya
Warkat
Debit
reject
sebagaimana
dimaksud dalam huruf b) dibebankan kepada Peserta penerima. 3)
Biaya pembuatan dan/atau penggantian TPPK sebagaimana
dimaksud
dalam
butir
1.a.7)
dihitung oleh Koordinator PWD atau Koordinator PWD
Selain
BI
untuk
setiap
permohonan
pembuatan dan/atau penggantian TPPK. 4)
Pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam angka…
158
angka 1), angka 2), dan angka 3) dilakukan oleh Koordinator PWD atau Koordinator PWD Selain BI setiap akhir bulan paling lama 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut: a)
Dalam
hal
dilakukan
pertukaran
oleh
Warkat
Koordinator
Debit
PWD
maka
pembebanan biaya dilakukan dengan cara mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta. b)
Dalam
hal
pertukaran
Warkat
dilakukan oleh Koordinator PWD
Debit
Selain BI
maka pembebanan biaya dilakukan sesuai dengan
prosedur
yang
ditetapkan
oleh
Koordinator PWD Selain BI. C.
Biaya
transaksi
melalui
SKNBI
yang
dikenakan
kepada
Nasabah Peserta
1.
Dalam
rangka
mendukung
kelancaran
penyelesaian
transaksi melalui SKNBI, Peserta dapat menetapkan dan mengenakan biaya transaksi kepada nasabah dengan batas maksimal yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
2.
Biaya transaksi yang dikenakan oleh Peserta kepada nasabah
sebagaimana
dimaksud
dalam
angka
1
ditetapkan paling banyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
3.
Peserta wajib mengumumkan:
a.
besarnya biaya transaksi SKNBI yang ditetapkan dan dikenakan oleh Peserta kepada nasabah; dan
b.
besarnya biaya transaksi SKNBI yang ditetapkan Penyelenggara.
4.
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
mengenai
perlindungan
nasabah
pengguna
SKNBI.
XV. PENANGANAN…
159
XV.
PENANGANAN KEADAAN TIDAK NORMAL DAN/ATAU KEADAAN DARURAT A.
Keadaan
Tidak
Normal
dan/atau
Keadaan
Darurat
di
Penyelenggara Dalam
rangka
menjaga
kelangsungan
operasional
SKNBI
apabila terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Penyelenggara berlaku ketentuan sebagai berikut: 1.
Keadaan Tidak Normal di Penyelenggara Dalam hal Keadaan Tidak Normal pada penyelenggaraan SKNBI terjadi di lokasi Penyelenggara yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan SKNBI maka penanganan dilakukan sebagai berikut: a.
Penyelenggara Peserta
melalui
memberitahukan administrative
kepada message
seluruh dan/atau
sarana lainnya mengenai Keadaan Tidak Normal dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 1)
menghentikan sementara kegiatan pengiriman DKE dan kegiatan lainnya yang terhubung ke SSK;
2)
melakukan koneksi ulang ke SSK;
3)
melakukan query status batch DKE yang telah dikirim ke SSK; dan/atau
4)
melakukan pengiriman ulang dalam hal terdapat batch DKE yang masih belum berhasil dikirim.
b.
Dalam
hal
Keadaan
Tidak
Normal
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a mengakibatkan SKNBI tidak dapat beroperasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Penyelenggara maka Penyelenggara menetapkan kebijakan dan prosedur penanganan Keadaan Tidak Normal dan memberitahukan kepada Peserta mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh Peserta.
2. Keadaan…
160
2.
Keadaan Darurat di Penyelenggara Dalam hal terjadi Keadaan Darurat di lokasi Penyelenggara yang menyebabkan SKNBI tidak dapat beroperasi maka Penyelenggara
menetapkan
kebijakan
dan
prosedur
penanggulangan Keadaan Darurat dan memberitahukan kepada seluruh Peserta mengenai Keadaan Darurat serta hal-hal yang harus dilakukan oleh Peserta. B.
Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta Dalam
rangka
menjaga
kelangsungan
operasional
SKNBI
apabila terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta berlaku ketentuan sebagai berikut: 1.
Dalam
hal
Keadaan
terjadi
Darurat
Keadaan di
Tidak
Peserta
Normal
yang
dan/atau
menyebabkan
terganggunya kelancaran operasional SKNBI maka Peserta harus memberitahukan kepada Penyelenggara mengenai terjadinya Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat. 2.
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan kepada: a.
Helpdesk SKNBI melalui sarana telepon paling lama 30 (tiga puluh) menit sejak terjadinya Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat; dan
b.
Penyelenggara melalui surat yang didahului dengan faksimile
dalam
hal
memerlukan
tindak
lanjut
perpanjangan periode waktu kegiatan pengiriman DKE sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A.5. 3.
Dalam hal Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat
sebagaimana
dimaksud
dalam
angka
1
menyebabkan Peserta tidak dapat melakukan kegiatan operasional SKNBI maka Peserta dapat menggunakan Fasilitas Guest Bank. 4.
Dalam hal Peserta memutuskan untuk tidak melakukan kegiatan operasional SKNBI maka Peserta harus segera memberitahukan kepada Penyelenggara melalui surat yang
dapat…
161
dapat didahului dengan faksimile atau sarana lain. 5.
Dalam
hal
Keadaan
terjadi
Darurat
Keadaan di
Tidak
Peserta,
Normal
dan/atau
Penyelenggara
dapat
menetapkan kebijakan, prosedur, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian transaksi oleh Peserta melalui SKNBI. C.
Penggunaan Fasilitas Guest Bank Dalam Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta, penyelesaian transaksi melalui SKNBI oleh Peserta dapat dilakukan dengan menggunakan Fasilitas Guest Bank dengan ketentuan sebagai berikut: 1.
Untuk
menggunakan
mengajukan
Fasilitas
surat
Guest
permohonan
Bank, dengan
Peserta format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.29. 2.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 paling kurang memuat: a.
alasan untuk menggunakan Fasilitas Guest Bank;
b.
lokasi penggunaan Fasilitas Guest Bank; dan
c.
pernyataan
bahwa
membebaskan
Peserta
yang
bersangkutan
Penyelenggara
atau
KPwDN
dari
tanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada Peserta (indemnity) terkait dengan penggunaan Fasilitas Guest Bank. 3.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dan dapat disampaikan
terlebih
dahulu
kepada
Penyelenggara
melalui faksimile ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a. 4.
Untuk Peserta yang berada di wilayah kerja KPwDN, surat sebagaimana dimaksud dalam angka 1, disampaikan kepada Penyelenggara dengan tembusan kepada KPwDN yang
menyediakan
Fasilitas
Guest
Bank,
dengan
memperhatikan jam kerja KPwDN.
5. Persetujuan…
162
5.
Persetujuan
atau
sebagaimana
penolakan
dimaksud
dalam
atas angka
permohonan 1
disampaikan
melalui administrative message atau sarana lainnya. 6.
Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disetujui, Peserta harus menyiapkan data transaksi
dan
hal-hal
lain
yang
diperlukan
dalam
penggunaan Fasilitas Guest Bank sesuai dengan buku pedoman penggunaan aplikasi SPK. 7.
Penyelenggara dapat menetapkan batas maksimal waktu dan/atau urutan penggunaan Fasilitas Guest Bank, dalam hal
jumlah
Peserta
yang
mengajukan
permohonan
penggunaan Fasilitas Guest Bank melebihi kapasitas yang tersedia. XVI. PEMANTAUAN KEPATUHAN Pelaksanaan pemantauan kepatuhan Peserta dan Koordinator PWD Selain BI diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1.
Penyelenggara melakukan pemantauan kepatuhan: a.
Peserta; dan
b.
Koordinator PWD Selain BI,
terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara. 2.
Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
3.
Dalam rangka pemantauan tidak langsung, berlaku ketentuan sebagai berikut: a.
Pemantauan kepatuhan kepada Peserta 1)
Pemantauan secara tidak langsung kepada Peserta dilakukan
dengan
cara
melakukan
analisis
dan
evaluasi terhadap: a)
laporan berkala dan/atau laporan sewaktu-waktu yang
disampaikan
oleh
Peserta
kepada
Penyelenggara; dan b)
data,
informasi,
dan/atau
dokumen
yang
diperoleh dari: (1)
Peserta yang bersangkutan;
(2)
sistem Penyelenggara; dan/atau (3) pihak…
163
(3) 2)
Peserta
pihak lain. wajib
menyampaikan
laporan
kepada
Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: a)
Laporan Berkala berupa Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) (1)
LHPK merupakan laporan tahunan hasil penilaian pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud dalam butir III.H.1.b.2) untuk periode
1
Januari
sampai
dengan
31
Desember. Format LHPK ditetapkan oleh Penyelenggara dan disampaikan kepada Peserta melalui surat dan/atau sarana lain. (2)
Laporan LHPK sebagaimana dimaksud dalam angka (1) disampaikan oleh Peserta paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
(3)
Dalam
hal
sebagaimana
batas
waktu
dimaksud
penyampaian
dalam
angka
(1)
jatuh pada hari Sabtu atau hari libur maka batas waktu penyampaian adalah hari kerja berikutnya. (4)
LHPK sebagaimana dimaksud dalam angka (1)
disampaikan
kepada
Penyelenggara
melalui surat dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara. b)
Laporan
sewaktu-waktu
atas
permintaan
Penyelenggara. Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peserta dapat menyampaikan laporan kepada
Penyelenggara
atas
inisiatif
sendiri,
misalnya laporan gangguan SKNBI pada Peserta. 3)
Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2) disampaikan kepada Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.b.
4) Berdasarkan…
164
4)
Berdasarkan
hasil
pemantauan
tidak
langsung
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penyelenggara dapat melakukan klarifikasi dan/atau konfirmasi kepada
Peserta
atas
data,
informasi,
dan/atau
dokumen. 5)
Dalam
hal
berdasarkan
hasil
pemantauan
tidak
langsung terdapat hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Peserta, Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan kepada Peserta untuk melakukan upaya
perubahan
dalam
rangka
pemenuhan
ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara. b.
Pemantauan kepada Koordinator PWD Selain BI 1)
Pemantauan
secara
tidak
langsung
kepada
Koordinator PWD Selain BI dilakukan dengan cara melakukan analisa dan evaluasi terhadap laporan bulanan dan/atau laporan berkala yang disampaikan oleh Koordinator PWD Selain BI. 2)
Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) merupakan laporan yang memuat informasi jumlah Perwakilan Peserta, jumlah transaksi, jumlah nominal transaksi, dan jadwal pelaksanaan pertukaran Warkat Debit, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.30.
3)
Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berikutnya kepada: a)
Penyelenggara dimaksud
dengan
dalam
alamat
butir
sebagaimana
II.A.2.b,
apabila
Koordinator PWD Selain BI berada di wilayah kerja KPBI; atau b)
KPwDN
apabila
Koordinator
PWD
Selain
BI
berada di luar wilayah kerja KPBI.
4. Pemantauan…
165
4.
Pemantauan Langsung Dalam
rangka
pemantauan
langsung,
berlaku
ketentuan
sebagai berikut: a.
Pemantauan kepatuhan kepada Peserta 1)
Pemantauan
secara
langsung
dilakukan
melalui
kunjungan ke lokasi Peserta secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 2)
Dalam kunjungan pemeriksaan di lokasi Peserta, berlaku ketentuan dan prosedur sebagai berikut: a)
Petugas
Penyelenggara
yang
melakukan
pemeriksaan di lokasi Peserta dilengkapi dengan surat tugas dari Penyelenggara. b)
Peserta wajib memberikan akses kepada petugas Penyelenggara, paling kurang berupa: (1)
data, informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas pada
dokumen
asli
dan/atau
salinan
dokumen yang berupa warkat, dan/atau data elektronik yang terkait dengan pelaksanaan SKNBI sesuai dengan permintaan petugas Penyelenggara; dan/atau (2)
sarana fisik dan aplikasi pendukung yang terkait dengan operasional SKNBI di Peserta, antara lain SPK serta interface dari dan ke sistem internal Peserta.
3)
Penyelenggara dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas
nama
Penyelenggara
untuk
melaksanakan
pemeriksaan Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 1). Pihak lain dilengkapi
dengan
yang ditugaskan tersebut surat
penugasan
dari
Penyelenggara. 4)
Petugas Penyelenggara melakukan exit meeting dengan Peserta yang dituangkan dalam laporan hasil exit meeting yang ditandatangani oleh Penyelenggara dan Pejabat Peserta yang berwenang.
5) Penyelenggara…
166
5)
Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan kepada Peserta untuk melakukan tindak lanjut dan mendorong
Peserta
untuk
melakukan
upaya
perubahan dalam rangka pemenuhan ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara sesuai dengan laporan hasil exit meeting sebagaimana dimaksud dalam angka 4). b.
Pemantauan kepatuhan kepada Koordinator PWD Selain BI 1)
Pemantauan
secara
langsung
dilakukan
melalui
kunjungan ke lokasi Koordinator PWD Selain BI secara
periodik
atau
sewaktu-waktu
apabila
diperlukan. 2)
Dalam kunjungan pemeriksaan di lokasi Peserta, berlaku ketentuan dan prosedur sebagai berikut: a)
Petugas
Penyelenggara
yang
melakukan
pemeriksaan di lokasi Peserta dilengkapi dengan surat tugas dari Penyelenggara. b)
Peserta harus memberikan akses kepada petugas Penyelenggara,
paling
kurang
berupa
data,
informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan pertukaran Warkat Debit
sesuai
dengan
permintaan
petugas
Penyelenggara. c)
Petugas Penyelenggara melakukan exit meeting dengan Peserta yang dituangkan dalam laporan hasil
exit
meeting
Penyelenggara
yang
dan
ditandatangani
Pejabat
Peserta
oleh yang
berwenang. d)
Penyelenggara
menyampaikan
surat
pemberitahuan kepada Peserta untuk melakukan tindak lanjut dan mendorong Peserta untuk melakukan
upaya
perubahan
pemenuhan
ketentuan
yang
dalam
rangka
ditetapkan
oleh
Penyelenggara sesuai dengan laporan hasil exit meeting sebagaimana dimaksud dalam huruf c).
5. Dalam…
167
5.
Dalam rangka pemantauan kepatuhan Peserta, Penyelenggara dapat meminta Peserta untuk melakukan pengujian terhadap infrastruktur
Peserta
yang
digunakan
dalam
operasional
SKNBI. 6.
Peserta dan Koordinator PWD Selain BI wajib menindaklanjuti hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4.
XVII. TATACARA PENGENAAN SANKSI A.
Sanksi Terkait Pembuatan DKE 1.
Peserta
yang
tidak
memenuhi
ketentuan
mengenai
pembuatan DKE sebagaimana dimaksud dalam butir VI.B.1.c.1),
butir
VI.B.1.c.2),
butir
VII.B.7.a.1),
butir
VII.B.7.a.2), butir VIII.B.1.c.1), butir VIII.B.1.c.2), butir IX.B.7.a,
dan/atau
butir
IX.B.7.b
dikenakan
sanksi
kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per DKE dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu) periode pemantauan. 2.
Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta atau Rekening Setelmen Dana Bank Pembayar.
B.
Sanksi Terkait Penyediaan dan Penambahan Prefund 1.
Bagi Peserta yang tidak memenuhi ketentuan mengenai penyediaan minimum nominal Prefund Debit sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.3 yang dikarenakan kelalaian Peserta, berlaku ketentuan sebagai berikut: a.
Peserta
dikenakan
sanksi
berupa
kewajiban
membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pengenaan sanksi dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya, dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta. b.
Terhadap Peserta yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penyelenggara melakukan pemantauan selama 6 (enam) bulan.
c.
Apabila selama periode pemantauan sebagaimana dimaksud…
168
dimaksud dalam huruf b Peserta tidak memenuhi kewajiban penyediaan Prefund Debit sebanyak 6 (enam) kali maka Peserta dapat dikenakan sanksi berupa penurunan status kepesertaan dari aktif menjadi ditangguhkan. d.
Penyelenggara
dapat
mengubah
kembali
status
Peserta dari ditangguhkan menjadi aktif berdasarkan kebijakan Penyelenggara. e.
Penyelenggara menginformasikan perubahan status Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d kepada: 1)
Peserta yang bersangkutan melalui surat;
2)
seluruh Peserta melalui fasilitas administrative message dan/atau sarana lainnya; dan
3)
Koordinator
PWD
yang
di
wilayah
kerjanya
terdapat Perwakilan Peserta melalui surat atau sarana lainnya. 2.
Bagi Peserta yang tidak memenuhi ketentuan penyediaan minimum nominal Prefund Debit sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.3 dikarenakan ketidakmampuan dalam penyediaan Prefund Debit, berlaku ketentuan sebagai berikut: a.
Peserta
dikenakan
sanksi
penurunan
status
kepesertaan dari aktif menjadi ditangguhkan. b.
Penyelenggara
dapat
Peserta
dari
Peserta
dapat
mengubah
ditangguhkan memenuhi
kembali
menjadi kewajiban
aktif
status apabila
penyediaan
minimum nominal Prefund Debit. c.
Penyelenggara menginformasikan perubahan status Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b kepada: 1)
Peserta yang bersangkutan melalui surat;
2)
seluruh Peserta melalui fasilitas administrative message dan/atau sarana lainnya; dan
3)
Koordinator
PWD
yang
di
wilayah
kerjanya
terdapat…
169
terdapat Perwakilan Peserta, melalui surat atau sarana lainnya. 3.
Bagi Peserta yang tidak memenuhi ketentuan penambahan Prefund sebagaimana dimaksud dalam butir VI.B.3.c, butir VII.B.3.b, butir VIII.B.3.c, dan/atau butir IX.B.3.b, berlaku ketentuan sebagai berikut: a.
Peserta
dikenakan
sanksi
kewajiban
membayar
sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per DKE dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu) hari kerja. b.
Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan paling lama 1 (satu)
hari
Rekening
kerja
berikutnya,
Setelmen
Dana
dengan
Peserta
atau
mendebit Rekening
Setelmen Dana Bank Pembayar. C.
Sanksi Terkait Penolakan Warkat Debit dan/atau DKE Warkat Debit Dalam hal Peserta melakukan penolakan Warkat Debit atau DKE
Warkat
Debit
sebagaimana
dimaksud
dalam
butir
VII.B.1.b.1)b), berlaku ketentuan sebagai berikut: 1.
Peserta
pengirim,
dikenakan
sanksi
Peserta
penerima,
kewajiban
atau
nasabah
membayar
sebesar
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per DKE Warkat Debit yang ditolak. 2.
Pengenaan sanksi kewajiban membayar kepada Peserta pengirim, Peserta penerima, atau nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan berdasarkan alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.31.
3.
Pembebanan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dalam angka 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Sanksi yang dikenakan kepada nasabah Peserta dibebankan oleh Penyelenggara dengan cara mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta. Selanjutnya, Peserta
membebankan…
170
membebankan sanksi tersebut kepada nasabahnya. b.
Sanksi yang dikenakan kepada Peserta dibebankan oleh Penyelenggara dengan cara mendebit Rekening Setelmen
Dana
membebankan
Peserta.
biaya
Peserta
pengenaan
dilarang
sanksi
tersebut
kepada nasabahnya, mengingat alasan penolakan Warkat Debit atau DKE Debit tersebut disebabkan oleh kekeliruan Peserta. D.
Sanksi Terkait Pemantauan Kepatuhan 1.
Bagi Peserta yang tidak memenuhi ketentuan kewajiban menjaga kelancaran dan keamanan penggunaan SKNBI sebagaimana dimaksud dalam butir III.H.1 dikenakan sanksi sebagai berikut: a.
Peserta yang tidak memenuhi ketentuan kewajiban menjaga
kelancaran
dan
keamanan
penggunaan
SKNBI dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. b.
Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis diterima, dapat dikenakan sanksi berupa penurunan status kepesertaan.
2.
Bagi Peserta yang tidak menginformasikan biaya transaksi dalam penyelenggaraan SKNBI kepada nasabah secara transparan sebagaimana dimaksud dalam butir III.H.4 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
3.
Bagi Peserta yang tidak mencetak Warkat Debit di perusahaan percetakan dokumen sekuriti sebagaimana dimaksud
dalam
butir
XI.C.1
dikenakan
sanksi
administratif berupa teguran tertulis. 4.
Bagi Peserta yang tidak mencetak Warkat Debit sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam butir XI.A.2, berlaku ketentuan sebagai berikut: a.
Peserta yang tidak mencetak Warkat Debit sesuai dengan
spesifikasi
teknis
dikenakan
sanksi
administratif…
171
administratif berupa teguran tertulis. b.
Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehingga mengganggu proses pertukaran Warkat Debit secara
otomasi,
Koordinator
PWD
dapat
tidak
memproses Warkat Debit Peserta dalam pertukaran Warkat Debit 5.
Bagi Peserta yang tidak memberikan data, informasi, dan/atau
dokumen
terkait
penyelenggaran
SKNBI
sebagaimana dimaksud dalam butir III.H.5 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. 6.
Bagi
Peserta
yang
Penyelenggara
tidak
untuk
memberikan
melakukan
akses
pemeriksaan
kepada secara
langsung sebagaimana dimaksud dalam butir XVI.4.b.2), berlaku ketentuan sebagai berikut: a.
Peserta
yang
tidak
memberikan
akses
kepada
Penyelenggara untuk melakukan pemeriksaan secara langsung
dikenakan
sanksi
administratif
berupa
teguran tertulis. b.
Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak teguran tertulis diterima, dapat dikenakan sanksi penurunan status kepesertaan.
7.
Bagi Peserta yang tidak menindaklanjuti hasil pemantauan sebagaimana
dimaksud
dalam
butir
XVI.6,
berlaku
ketentuan sebagai berikut: a.
Peserta yang tidak menindaklanjuti hasil pemantauan dikenakan
sanksi
administratif
berupa
teguran
tertulis. b.
Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
dapat
dikenakan
sanksi
penurunan
status
kepesertaan.
8. Bagi…
172
8.
Bagi
Peserta
yang
terlambat
menyampaikan
laporan
berkala sebagaimana dimaksud dalam butir XVI.3.a.2)a) berlaku ketentuan sebagai berikut: a.
Peserta
dikenakan
sanksi
kewajiban
membayar
sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari
kerja
keterlambatan
sejak
batas
waktu
penyampaian pelaporan, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). b.
Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan mendebit Rekening
Setelmen
Dana
Peserta
atau
Rekening
Setelmen Dana Bank Pembayar. c.
Dalam hal Peserta terlambat menyampaikan laporan berkala sesuai batas waktu, Peserta tetap wajib menyampaikan laporan berkala paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak batas waktu penyampaian laporan berkala yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
d.
Dalam hal Peserta tidak menyampaikan laporan berkala
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf
c,
Peserta dikenakan sanksi teguran tertulis. e.
Peserta yang tidak menindaklanjuti sanksi teguran tertulis sebagimana dimaksud dalam huruf d, dapat dikenakan sanksi penurunan status kepesertaan.
9.
Dalam hal Penyelenggara mengenakan sanksi penurunan status
kepesertaan,
Penyelenggara
menginformasikan
kepada: a.
Peserta yang bersangkutan melalui surat;
b.
seluruh
Peserta
melalui
fasilitas
administrative
message dan/atau sarana lainnya; dan c.
Koordinator PWD yang di wilayah kerjanya terdapat Perwakilan Peserta, melalui surat atau sarana lainnya.
XVIII. KETENTUAN …
173
XVIII. KETENTUAN LAIN-LAIN 1.
Penyelenggara Kliring Lokal beralih fungsi sebagai berikut: a. Penyelenggara Kliring Lokal Bank Indonesia beralih fungsi menjadi Koordinator PWD. b. Penyelenggara Kliring Lokal Selain Bank Indonesia beralih fungsi menjadi Koordinator PWD Selain BI.
2.
Penggantian dan penggunaan stempel kliring dan stempel kliring dibatalkan sesuai dengan format dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini dapat dilakukan secara bertahap paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
3.
Penggantian TPPK sesuai dengan format dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini dapat dilakukan secara bertahap paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
4.
Penunjukan Perwakilan Peserta di setiap Wilayah Kliring dapat dilakukan secara bertahap paling lama tanggal 31 Desember 2015.
5.
Penyelenggara Kliring Lokal Selain BI yang sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini telah menetapkan iuran kepada Perwakilan Peserta dapat melakukan penyesuaian iuran dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir XIII.H.4 dan harus melaporkan penyesuaian iuran tersebut paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini.
6.
Pada tahap awal implementasi penyelenggaraan SKNBI: a.
Layanan SKNBI terbatas pada Layanan Transfer Dana dan Layanan Kliring Warkat Debit.
b. 7.
Kepesertaan SKNBI terbatas pada Bank.
Implementasi SKNBI untuk Layanan Pembayaran Reguler dan Layanan Penagihan Reguler, serta keikutsertaan Penyelenggara Transfer Dana selain Bank sebagai Peserta diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
XIX. KETENTUAN PENUTUP 1.
Ketentuan mengenai bantuan keuangan kepada Koordinator PWD Selain BI sebagaimana dimaksud dalam butir XIII.H mulai berlaku…
174
berlaku pada 1 Juli 2015. 2.
Ketentuan mengenai pengenaan biaya penggunaan akses data agregat hasil perhitungan SKNBI sebagaimana dimaksud dalam butir XIV.B.1.a.2) mulai berlaku pada 1 Januari 2016.
3.
Ketentuan mengenai batas maksimal biaya transaksi melalui SKNBI
yang
dikenakan
oleh
Peserta
kepada
nasabah
sebagaimana dimaksud dalam butir XIV.C.2 mulai berlaku pada 1 Januari 2016. 4.
Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku: a.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/35/DASP tanggal 22 Desember 2006 perihal Warkat Debit dan Dokumen Kliring serta Pencetakannya pada Perusahaan Percetakan Warkat dan Dokumen Kliring dalam Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia;
b.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/35/DASP tanggal 18 Desember 2007 perihal Penyelenggaraan Kliring Antar Wilayah;
c.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/13/DASP tanggal 4 Mei 2009 perihal Batas Nilai Nominal Nota Debet dan Transfer Kredit dalam Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia;
d.
Ketentuan mengenai pelaksanaan Treasury Single Account melalui SKNBI sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/12/DASP tanggal 5 Maret 2008 perihal
Penetapan
Biaya
Penggunaan
Sistem
Bank
Indonesia Real Time Gross Settlement dan Sistem Kliring Nasional
Bank
Indonesia
dalam
rangka
Penetapan
Treasury Single Account; e.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/15/DASP tanggal 18 Juni 2009 perihal Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia oleh Penyelenggara Kliring Lokal Selain Bank Indonesia;
f.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/8/DASP tanggal 24 Maret 2010 perihal Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia;
g. Surat…
175
g.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/34/DASP tanggal 22 Desember 2010 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/8/DASP perihal Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia; dan
h.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/19/DASP tanggal 26 Juni 2012 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/15/DASP perihal Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia oleh Penyelenggara Kliring Lokal Selain Bank Indonesia,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ...................
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
BANK INDONESIA,
BRAMUDIJA HADINOTO KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN
