No. 17/12/DPSP
Jakarta, 5 Juni 2015
SURAT EDARAN
Perihal :
Perubahan
atas
Surat
Edaran
Bank
Indonesia
Nomor
9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong
Sehubungan
dengan
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor
8/29/PBI/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4669) dan penerapan penyempurnaan penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/Bilyet Giro Kosong sebagai berikut: 1.
Ketentuan butir II.A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: A.
Alasan Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Bank Tertarik wajib menolak Cek dan/atau Bilyet Giro jika Cek dan/atau Bilyet Giro memenuhi salah satu atau lebih alasan penolakan sebagai berikut: 1.
Saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup.
2.
Rekening Giro atau Rekening Khusus telah ditutup.
3.
Unsur Cek sebagaimana diatur dalam Pasal 178 KUHD atau syarat formal Bilyet Giro sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal Penarikan.
4.
Unsur Cek sebagaimana diatur dalam Pasal 178 KUHD tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat tanda tangan Penarik. Tanda tangan dalam hal ini antara lain dengan tanda tangan basah. 5. Syarat…
2
5.
Syarat
formal
Bilyet
Giro
sebagaimana
diatur
dalam
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu
tidak terdapat nama dan nomor
Rekening Giro Pemegang. 6.
Syarat
formal
ketentuan
Bilyet
Bank
Giro
Indonesia
sebagaimana mengenai
diatur
Bilyet
Giro
dalam tidak
dipenuhi, yaitu tidak terdapat nama Bank penerima. 7.
Syarat
formal
ketentuan
Bilyet
Bank
Giro
Indonesia
sebagaimana mengenai
diatur
Bilyet
Giro
dalam tidak
dipenuhi, yaitu tidak terdapat jumlah Dana yang dipindahkan baik
dalam
angka
maupun
dalam
huruf
selengkap-
lengkapnya. 8.
Syarat
formal
ketentuan
Bank
dipenuhi, yaitu
Bilyet
Giro
Indonesia
sebagaimana mengenai
diatur
Bilyet
Giro
dalam tidak
tidak terdapat tanda tangan, nama jelas
dan/atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening. 9.
Bilyet Giro diunjukkan sebelum Tanggal Efektif, atau Tanggal Efektif
dicantumkan
tidak
dalam
Tenggang
Waktu
Pengunjukan. 10. Cek dan/atau Bilyet Giro dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan berdasarkan surat pembatalan dari Penarik. 11. Cek dan/atau Bilyet Giro sudah daluwarsa. Cek dan/atau Bilyet Giro telah daluwarsa apabila telah melampaui waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan. 12. Perubahan teks/perintah yang telah tertulis pada Bilyet Giro tidak ditandatangani oleh Penarik. Yang dimaksud dengan perubahan teks/perintah ini adalah pencoretan dan penggantian teks/perintah yang tertulis pada Bilyet Giro dengan teks/perintah yang baru.
Untuk…
3
Untuk Cek mengacu pada ketentuan dalam Pasal 228 KUHD, yaitu bahwa dalam hal ada perubahan pada naskah surat Cek, mereka yang menaruh tanda tangannya sesudah adanya perubahan, terikat pada naskah baru, yakni naskah sesudah ada
perubahan.
Tetapi
bagi
orang-orang
yang
tanda
tangannya sudah ada sebelum adanya perubahan, terikat pada naskah lama. Jika tidak terdapat tanda tangan atas perubahan baru tersebut maka Bank memproses pembayaran sesuai dengan naskah lamanya. 13. Tanda tangan Penarik tidak cocok dengan spesimen yang berlaku. 14. Bank Penagih bukan merupakan Bank penerima yang disebut dalam Cek silang khusus atau Bilyet Giro sebagai Bank penerima Dana. Misalnya pada Bilyet Giro atau Cek silang khusus ditulis nama Bank penerima Dana (Bank A) kemudian Bilyet Giro atau Cek silang khusus tersebut ditagihkan oleh Bank lain (Bank B) kepada Bank Tertarik (Bank C) maka Bank C wajib menolak. 15. Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh Penarik
karena
hilang
(harus
dilampiri
dengan
surat
keterangan dari kepolisian). Dalam memproses penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang diblokir pembayarannya oleh Penarik karena hilang, Bank Tertarik
harus
mendasarkan
pada
surat
permintaan
pemblokiran Cek dan/atau Bilyet Giro dari Penarik yang dilampiri dengan asli surat keterangan kehilangan dari kepolisian. 16. Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh instansi yang berwenang karena diduga terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Penarik (harus dilampiri dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang).
Dalam…
4
Dalam memproses penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang diblokir pembayarannya oleh instansi yang berwenang karena Penarik diduga terkait dengan tindak pidana, Bank Tertarik harus
mendasarkan
pada
asli
surat
pemblokiran
Cek
dan/atau Bilyet Giro dari instansi yang berwenang. 17. Rekening Giro diblokir oleh instansi yang berwenang (harus dilampiri dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang). Dalam memproses penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang Rekening Gironya diblokir oleh instansi yang berwenang antara lain karena Penarik diduga terkait dengan tindak pidana,
Bank
Tertarik
harus
mendasarkan
pada
surat
pemblokiran Rekening Giro dari instansi yang berwenang. 18. Perintah dalam data elektonik Cek dan/atau Bilyet Giro tidak sesuai dengan perintah dalam Cek dan/atau Bilyet Giro. 19. Penerimaan data elektonik Cek dan/atau Bilyet Giro tidak disertai dengan penerimaan fisik Cek dan/atau Bilyet Giro. 20. Cek dan/atau Bilyet Giro diduga palsu/dimanipulasi. Cek dan/atau Bilyet Giro diduga palsu atau dimanipulasi jika Cek dan/atau Bilyet Giro tersebut secara fisik dan dalam teks/perintahnya diduga palsu atau secara fisik asli namun berisi perintah palsu atau berisi perintah yang dimanipulasi. 21. Cek atau Bilyet Giro yang diterima oleh Bank Tertarik bukan ditujukan untuk Bank Tertarik. Bank Tertarik yang melakukan penolakan dengan alasan ini dapat menggunakan frasa “Cek atau Bilyet Giro bukan untuk kami”. 22. Tidak ada Endosemen pada Cek atas nama yang dialihkan pada pihak lain. Alasan ini berlaku khusus untuk Penunjukan Cek atas nama yang
dialihkan
pada
pihak
lain
dan
Cek
dimaksud
diunjukkan secara langsung kepada Bank Tertarik (over the counter). 2. Ketentuan…
5
2.
Ketentuan butir II.B.6.b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: b.
Surat Keterangan Penolakan (SKP) Dalam hal Bank melakukan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro baik melalui Kliring maupun diunjukkan langsung kepada Bank Tertarik (over the counter), Bank wajib membuat SKP dan menyampaikan kepada Pemegang dengan tata cara sebagai berikut: 1)
Untuk penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro melalui Kliring dilakukan hal-hal sebagai berikut: a)
Tata cara penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro melalui Kliring dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia.
b)
Bank Penagih wajib membuat SKP secara lengkap dan benar berdasarkan incoming DKE Warkat Debet pada Kliring Pengembalian sesuai contoh format sebagaimana pada Lampiran 2.a.
c)
SKP sebagaimana dimaksud pada huruf b) dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing ditujukan:
2)
(1)
lembar ke-1 untuk Pemegang; dan
(2)
lembar ke-2 untuk Bank Penagih.
Untuk penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang diunjukkan langsung kepada Bank Tertarik (over the counter) dilakukan hal-hal sebagai berikut: a)
Bank Tertarik wajib menyampaikan data Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang diunjukkan langsung kepada Bank Indonesia sesuai dengan jadwal periode penyampaian.
b)
Bank Tertarik wajib membuat SKP secara lengkap dan benar terhadap penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro sesuai contoh format sebagaimana pada Lampiran 2.b.
c)
SKP sebagaimana dimaksud pada huruf b) dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing ditujukan: (1)
lembar ke-1 untuk Pemegang; dan (2) lembar…
6
(2) 3.
lembar ke-2 untuk Bank Tertarik sebagai arsip.
Ketentuan butir III.4.d.2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 2)
Pendaftaran KPDHN sebagaimana dimaksud pada angka 1), disampaikan secara tertulis kepada: Bank Indonesia Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran c.q. Divisi Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Gedung D Lantai 3 Jl. M. H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.
4.
Ketentuan butir III.4.e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: e.
Divisi
Penyelenggara
Kliring
memberikan
tanggapan
secara
tertulis atas pendaftaran KPDHN yang dilakukan oleh Bank antara lain memuat informasi untuk melakukan pengambilan user id dan password, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap. 5.
Ketentuan butir IX.9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 9.
Permohonan pembatalan terhadap penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong sebagaimana dimaksud pada angka 2 diajukan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia dengan alamat: Bank Indonesia Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran c.q. Divisi Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Gedung D Lantai 3 Jl. M. H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.
6.
Ketentuan butir XII.2.b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: b.
Melaporkan secara tertulis kepada Kantor Pusat Bank Indonesia c.q. Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran c.q. Divisi Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring disertai dengan alasan yang mendasari penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro tersebut.
7.
Dalam hal terdapat perubahan satuan kerja dan alamat surat menyurat, Bank Indonesia akan memberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya. Surat…
7
Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
BRAMUDIJA HADINOTO KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN
