No. 10/7/DASP
Jakarta, 21 Februari 2008
SURAT EDARAN Perihal : Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK)
Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4583) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 tanggal 20 Februari 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4822), Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/3/PBI/2008 tanggal 4 Februari 2008 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4810) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/4/PBI/2008 tanggal 4 Februari 2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4811), dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai pengawasan penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut : I. PENGAWASAN …
2
I. PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN
KEGIATAN
ALAT
PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK) A. Obyek Pengawasan Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Bagian Pengawasan Sistem Pembayaran melakukan pengawasan terhadap: 1. Penyelenggaraan APMK (Prinsipal, Penerbit dan Acquirer); 2. Perusahaan Personalisasi; 3. Penyelenggara kegiatan kliring APMK; 4. Penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir APMK; dan 5. Perusahaan Switching dalam hal Perusahaan Switching tersebut bekerja sama dengan Penerbit dan/atau Financial Acquirer B. Fokus Pengawasan Pengawasan
terhadap
penyelenggaraan
APMK
difokuskan
pada
kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan APMK antara lain meliputi: 1. penerapan aspek manajemen risiko dalam penyelenggaraan kegiatan APMK; 2. kebenaran dan ketepatan penyampaian informasi dan laporan; dan 3. penerapan aspek perlindungan nasabah. C. Tujuan Pengawasan Pengawasan bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan APMK dilakukan secara efisien, cepat, aman dan handal dengan memperhatikan prinsip perlindungan nasabah. D. Metode Pengawasan Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan APMK dilakukan terutama melalui pengawasan tidak langsung dan apabila diperlukan dapat dilakukan pengawasan langsung.
1. Pengawasan …
3
1. Pengawasan Tidak Langsung Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi atas laporan berkala dan insidentil yang disampaikan oleh, serta diskusi dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir I.A. Di samping itu, pengawasan tidak langsung dapat juga dilakukan atas dasar data dan/atau informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia dari pihak lain. 2. Pengawasan Langsung Pengawasan langsung dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan cara melakukan pemeriksaan (on the spot) terhadap pihakpihak sebagaimana dimaksud pada butir I.A. Dalam rangka pengawasan langsung, pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir I.A wajib memberikan: a. keterangan, data transaksi dan data nasabah dalam bentuk hard copy dan/atau soft copy; b. kesempatan untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap
sarana
fisik,
sistem,
aplikasi
pendukung
dan
database;dan/atau c. hal-hal lain yang diperlukan Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pengawasan secara langsung. II. LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN APMK Dalam
rangka
pengawasan
tidak
langsung,
Penerbit,
Acquirer,
Penyelenggara Kliring APMK, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan Perusahaan Switching wajib menyampaikan laporan secara On-Line atas penyelenggaraan kegiatan APMK kepada Bank Indonesia secara berkala dan menyampaikan laporan insidentil secara tertulis. Sedangkan Prinsipal dan Perusahaan Personalisasi wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bank Indonesia. A. Laporan …
4
A. Laporan Berkala 1. Laporan berkala merupakan laporan yang wajib disampaikan secara benar, akurat dan tepat waktu oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir I.A sesuai dengan periode masing-masing laporan. Laporan berkala terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulanan, dan laporan tahunan. Laporan bulanan dan triwulanan disampaikan secara On-Line. Sedangkan laporan tahunan disampaikan secara tertulis dengan hard copy. 2. Jenis Laporan Berkala Laporan berkala yang wajib disampaikan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir I.A meliputi : a. Prinsipal Umum Laporan Tahunan yang sekurang-kurangnya mencakup informasi: 1) rencana pengembangan produk; 2) target dan realisasinya;dan 3) anggota yang tergabung dalam jaringan Prinsipal Umum dan biaya-biaya yang dikenakan kepada anggota. b. Penerbit 1) Laporan Bulanan Penyelenggaraan Kegiatan APMK terdiri dari: a) Laporan Bulanan Penerbit Kartu Kredit; b) Laporan Bulanan Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet;dan c) Laporan Bulanan Penerbit Instrumen Prabayar. 2) Laporan Bulanan Fraud 3) Khusus untuk Penerbit Kartu Kredit Selain Bank di samping menyampaikan laporan bulanan tersebut di atas, Penerbit wajib menyampaikan: a) Laporan …
5
a) Laporan Bulanan Kolektibilitas Kartu Kredit dengan klasifikasi: (1) Lancar,
apabila
pembayaran
tepat
waktu,
perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit; (2) Dalam Perhatian Khusus, apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari; (3) Kurang
Lancar,
pembayaran
apabila
pokok
terdapat
tunggakan
bunga
yang telah
dan/atau
melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari; (4) Diragukan, apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari; (5) Macet, apabila terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari. b) Laporan
Triwulanan
Penanganan
dan
Penyelesaian
penyampaian
Laporan
Pengaduan Nasabah 4) Untuk
Penerbit
Bank,
Bulanan
Kolektibilitas Kartu Kredit dilakukan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aktiva Bank Umum. c. Acquirer Laporan Bulanan Acquirer.
d. Perusahaan …
6
d. Perusahaan Personalisasi Laporan Tahunan Perusahaan Personalisasi dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1. e. Penyelenggara Kegiatan Kliring APMK dan/atau Kegiatan Penyelesaian Akhir APMK Laporan Triwulanan Penyelenggara Kegiatan Kliring APMK. f. Perusahaan Switching Laporan Triwulanan Perusahaan Switching. 3. Laporan tahunan Prinsipal Umum dan Perusahaan Personalisasi wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya. Apabila akhir bulan Februari jatuh pada hari libur maka laporan harus sudah diterima pada hari kerja berikutnya. 4. Tata cara pelaporan dan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada Angka 2 huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f berpedoman pada ketentuan tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum dan ketentuan tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat Dan Lembaga Selain Bank B. Laporan Insidentil 1. Laporan insidentil merupakan laporan tertulis yang wajib disampaikan secara benar oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir I.A kepada Bank Indonesia baik atas permintaan Bank Indonesia maupun atas inisiatif pihak-pihak tersebut di atas.
2. Jenis …
7
2. Jenis Laporan Insidentil a. Laporan terkait dengan implementasi teknologi pengamanan penyelenggaraan APMK
antara lain laporan implementasi
penggunaan teknologi chip pada APMK. b. Laporan terkait Kartu Kredit Laporan terkait Kartu Kredit wajib disampaikan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir I.A. dengan pengaturan sebagai berikut: 1) Penerbit Kartu Kredit Penerbit Kartu Kredit menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a) Ketentuan pemberian Kartu Kredit meliputi: (1) usia minimum Pemegang Kartu; (2) pendapatan minimum Pemegang Kartu; (3) batas maksimum kredit Pemegang Kartu; (4) persentase minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu; dan (5) kebijakan penetapan pemberian kartu kredit yang dikategorikan sebagaimana
sebagai diatur
“tanpa
dalam
batas”
Surat
(infinite)
Edaran
Bank
Indonesia perihal prinsip perlindungan nasabah dan kehati-hatian. b) Standard Operating Procedure (SOP) meliputi: (1) prosedur
pemberian
persetujuan
kepada
calon
pemegang kartu; (2) prosedur otorisasi; (3) prosedur pembukuan transaksi; (4) prosedur penghitungan biaya bunga dan denda; (5) prosedur pemberian penambahan limit kredit; (6) prosedur persetujuan pelampauan batas limit kredit; (7) prosedur …
8
(7) prosedur penagihan piutang, penanganan kredit macet dan penghapusan piutang; (8) prosedur pencantuman nasabah ke dalam Negative List; (9) prosedur pengamanan kartu (mulai dari pengawasan pemesanan
bahan
kartu,
pencetakan,
proses
pengiriman dan personalisasi kartu); (10) prosedur pemilihan dan penetapan merchant (termasuk standar perjanjian); (11) prosedur penunjukan agen pemasaran dan agen penagihan atau debt collector (termasuk standar perjanjian); (12) prosedur
pelaporan
kepada
manajemen
dan
pengawasan internal; (13) prosedur sistem deteksi dan penanganan fraud; (14) prosedur perencanaan darurat (Disaster Recovery Plan/DRP) dan kesinambungan usaha (Business Continuity Plan/BCP); dan (15) prosedur layanan konsumen antara lain meliputi: (a) layanan informasi dan fasilitas; dan (b) penanganan keluhan konsumen. c) Informasi tertulis yang disampaikan Penerbit kepada Pemegang Kartu sekurang-kurangnya meliputi: (1) hak dan kewajiban Pemegang Kartu; (2) persentase minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu; (3) produk yang diterbitkan,
antara lain informasi
mengenai prosedur dan tata cara penggunaan kartu, fasilitas
yang
melekat
pada
kartu,
tata
cara
pembayaran …
9
pembayaran kartu dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan produk tersebut; (4) tata cara penghitungan bunga; (5) tata cara penghitungan denda; (6) tata cara pengajuan pengaduan atas kartu yang diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut; (7) jenis dan besarnya biaya administrasi yang dikenakan; dan (8) formulir lembar penangihan (billing statement). 2) Financial Acquirer Kartu Kredit, wajib menyampaikan SOP sekurang-kurangnya meliputi: a) Prosedur mekanisme dan pembukuan transaksi serta otorisasi; b) Prosedur penyelesaian pembayaran; c) Prosedur pemilihan dan penetapan merchant termasuk standar perjanjian; d) Prosedur pengendalian risiko keuangan dalam hal terjadi kerugian akibat penggunaan kartu palsu; e) Prosedur penyediaan sarana pengganti (back-up system) dalam hal terjadi gangguan pada perangkat keras dan jaringan komunikasi; f) Prosedur penyediaan sarana back-up data transaksi; g) Prosedur penatausahaan arsip; dan h) Prosedur pelaporan kepada manajemen dan pengawasan internal. 3) Technical Acquirer Kartu Kredit, wajib menyampaikan SOP sekurang-kurangnya meliputi:
a) Prosedur …
10
a) Prosedur penyediaan sarana pengganti (back-up system) dalam hal terjadi gangguan pada perangkat keras dan jaringan komunikasi; dan b) Prosedur penyediaan sarana back-up data transaksi. 4) Perusahaan Personalisasi Kartu Kredit, wajib menyampaikan SOP sekurang-kurangnya meliputi: a) Standar perjanjian kerjasama dengan Penerbit atau Prinsipal b) SOP sekurang-kurangnya meliputi: (1) Prosedur pengamanan kartu (2) Prosedur operasional kegiatan personalisasi; dan (3) Prosedur pengamanan kerahasiaan data. 5) Penyelenggara
Kegiatan
Kliring
Kartu
Kredit,
wajib
menyampaikan SOP sekurang-kurangnya meliputi: a) Persyaratan kepesertaaan; b) Prosedur operasional kegiatan kliring; c) Prosedur mekanisme dan pembukuan kliring; d) Prosedur penyelesaian transaksi; e) Prosedur DRP dan BCP; dan f) Prosedur pelaporan kepada manajemen dan pengawasan internal. 6) Perusahaan Switching Kartu Kredit, wajib menyampaikan SOP sekurang-kurangnya meliputi: a) Persyaratan kepesertaaan, penetapan penerbit dan standar perjanjian dengan Penerbit; b) SOP sekurang-kurangnya meliputi: (1) Prosedur mekanisme dan pembukuan transaksi serta otorisasi; (2) Prosedur penyelesaian pembayaran; (3) Prosedur DRP dan BCP; dan (4) Prosedur …
11
(4) Prosedur
pelaporan
kepada
manajemen
dan
pengawasan internal c. Laporan terkait Kartu ATM, kartu Debet dan Kartu Prabayar 1) Penerbit kartu ATM, kartu Debet dan Kartu Prabayar wajib menyampaikan: a) SOP sekurang-kurangnya meliputi: (1) Ketentuan mengenai persyaratan calon pemegang kartu; (2) Prosedur pemberian kartu kepada calon pemegang kartu, termasuk di dalamnya: (3) Prosedur pengamanan kartu (mulai dari pengawasan pemesanan
bahan
kartu,
pencetakan,
proses
pengiriman dan personalisasi kartu); (4) Prosedur sistem deteksi dan penanganan fraud; (5) Prosedur
pelaporan
kepada
manajemen
dan
pengawasan internal; (6) Prosedur penunjukan merchant (termasuk lampiran perjanjian); dan (7) Prosedur layanan Prosedur layanan konsumen antara lain meliputi: (a) Layanan informasi dan fasilitas; dan (b) Penanganan keluhan konsumen. b) Perjanjian kerjasama dengan Perusahaan Switching c) Perjanjian dengan Pemegang kartu d) Informasi tertulis yang disampaikan penerbit kepada pemegang kartu sekurang-kurangnya meliputi: (1) Produk yang diterbitkan, antara lain informasi mengenai prosedur dan tata cara penggunaan kartu, fasilitas
yang
melekat
pada
kartu,
tata
cara
pembayaran …
12
pembayaran kartu dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan produk tersebut; (2) Tata cara pengajuan pengaduan atas produk yang diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut; 2) Financial Acquirer kartu ATM, kartu Debet dan Kartu Prabayar wajib menyampaikan: a) Prosedur mekanisme transaksi dan otorisasi; b) Prosedur pembukuan transaksi; c) Prosedur penyelesaian pembayaran; d) Prosedur pemilihan dan penetapan merchant termasuk lampiran perjanjian; e) Prosedur penunjukan perusahaan Switching; f) Prosedur pengaturan risiko keuangan dalam hal terjadi kerugian akibat penggunaan kartu palsu; g) Prosedur penyediaan sarana pengganti (back-up system) dalam hal terjadi gangguan pada perangkat keras dan jaringan komunikasi; h) Prosedur penyediaan sarana back-up data transaksi; dan i) Prosedur pelaporan kepada manajemen dan pengawasan internal. 3) Technical acquirer kartu ATM, kartu Debet dan Kartu Prabayar wajib menyampaikan: a) Prosedur penyediaan sarana pengganti (back-up system) dalam hal terjadi gangguan pada perangkat keras dan jaringan komunikasi; dan b) Prosedur penyediaan sarana back-up data transaksi. 4) Perusahaan Personalisasi kartu ATM, kartu Debet dan Kartu Prabayar wajib menyampaikan: a) Standar …
13
a) Standar
perjanjian
kerjasama
dengan
penerbit
atau
prinsipal; b) SOP sekurang-kurangnya meliputi: (1) Prosedur pengamanan kartu; (2) Prosedur operasional kegiatan personalisasi; dan (3) Prosedur pengamanan kerahasiaan data. 5) Perusahaan Switching kartu ATM, kartu Debet dan Kartu Prabayar wajib menyampaikan: a) Persyaratan kepesertaaan, penetapan penerbit dan standar perjanjian dengan Penerbit; b) SOP sekurang-kurangnya meliputi: (1) Prosedur mekanisme dan pembukuan transaksi serta otorisasi; (2) Prosedur penyelesaian pembayaran; (3) Prosedur DRP dan BCP; dan (4) Prosedur
pelaporan
kepada
manajemen
dan
pengawasan internal. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir 2.a wajib disampaikan setelah implementasi
teknologi
pengamanan
penyelenggaraan
APMK
dilaksanakan, sedangkan laporan sebagaimana dimaksud pada butir 2.b dan 2.c wajib disampaikan untuk pertama kali setelah mendapatkan persetujuan sebagai penyelenggara dari Bank Indonesia, dan wajib disampaikan kembali apabila terdapat perubahan atas laporan tersebut. Bagi Penerbit, Acquirer, Perusahaan Personalisasi, Penyelenggara Kliring dan Perusahaan Switching APMK yang telah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada butir 2.b dan 2.c berdasarkan Surat Edaran No. 7/61/DASP, maka yang bersangkutan tidak lagi diwajibkan untuk menyampaikan laporan tersebut, kecuali jika terdapat perubahan. C. Penyampaian …
14
C. Penyampaian Laporan Berkala Tahunan dan Insidentil wajib disampaikan kepada: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Gedung D Lantai 9 Jl. MH Thamrin No.2 Jakarta 10350 D. Untuk kepentingan pengawasan terkait dengan kegiatan penyelenggaraan APMK, Bank Indonesia berwenang meminta data, informasi, dan atau laporan di luar laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B. III. TATA CARA PENGENAAN SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYAR Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi kewajiban membayar terhadap Bank terkait penyelenggaraan kegiatan APMK, sanksi kewajiban membayar tersebut dilakukan Bank Indonesia dengan cara mendebet rekening giro Bank di Bank Indonesia. Sanksi kewajiban membayar yang dikenakan terhadap Lembaga Selain Bank terkait dengan penyelenggaraan kegiatan APMK dilakukan Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran dengan cara menyampaikan surat pengenaan sanksi kewajiban membayar kepada Lembaga Selain Bank tersebut yang antara lain berisi informasi jumlah sanksi kewajiban membayar dimaksud dan tata cara pembayarannya kepada Bank Indonesia. IV. PENUTUP Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/61/DASP tanggal 30 Desember 2005 perihal Pengawasan
Penyelenggaraan
Kegiatan
Alat
Pembayaran
Dengan
Menggunakan Kartu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan …
15
Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2008. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum. BANK INDONESIA,
DYAH N.K MAKHIJANI DIREKTUR AKUNTING DAN SISTEM PEMBAYARAN
