1
No. 18/ 8 /DPSP
Jakarta, 2 Mei 2016
SURAT EDARAN
Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
tanggal
13
November
2015
perihal
Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement
Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/6/PBI/2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877), perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia
Nomor
17/30/DPSP
tanggal
13
November
2015
perihal
Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank IndonesiaReal Time Gross Settlement sebagai berikut: 1.
Ketentuan butir II.A.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 2.
Kegiatan
korespondensi
terkait
kegiatan
penyelenggaraan
ditujukan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Kegiatan
terkait
kepesertaan
dan
operasional
penyelenggaraan Sistem BI-RTGS ditujukan ke alamat: Bank Indonesia Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Divisi Setelmen Dana dan Penatausahaan Surat Berharga Gedung D Lantai 3 Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350. b.
Kegiatan terkait pemantauan kepatuhan Peserta terhadap penyelenggaraan…
2
penyelenggaraan Sistem BI-RTGS ditujukan ke alamat: Bank Indonesia Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Divisi Kepatuhan dan Informasi Sistem Pembayaran Bank Indonesia Gedung D Lantai 3 Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350. 2.
Ketentuan butir III.F diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: F.
Perubahan Data Kepesertaan Ruang lingkup perubahan data kepesertaan meliputi: 1.
Perubahan Penggunaan Infrastruktur a.
Perubahan penggunaan infrastruktur meliputi: 1)
perubahan
penggunaan
infrastruktur
yang
dikelola sendiri menjadi penggunaan infrastruktur yang dikelola pihak lain; 2)
perubahan
penggunaan
infrastruktur
yang
dikelola oleh pihak lain menjadi penggunaan infrastruktur yang dikelola sendiri; atau 3)
perubahan
penggunaan
infrastruktur
yang
dikelola oleh pihak lain yang berbeda. b.
Prosedur perubahan data kepesertaan terkait perubahan penggunaan infrastruktur diatur sebagai berikut: 1)
Peserta
menyampaikan
perubahan
penggunaan
Penyelenggara
surat
permohonan
infrastruktur
kepada
dengan
melampirkan
dokumen
kepesertaan
sebagaimana
dimaksud
sebagai berikut: a)
data
dalam Lampiran III; b)
surat
pernyataan
menyatakan
dari
kesiapan
Pimpinan infrastruktur
yang dan
memuat informasi spesifikasi infrastruktur sebagaimana
yang
telah
ditetapkan
oleh
Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam butir C.4.c; dan
c) dalam…
3
c)
dalam
hal
Peserta
menggunakan
infrastruktur yang dikelola pihak lain maka selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), Peserta juga harus melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir C.4.d. 2)
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka
1)
ditandatangani
oleh
Pejabat
Yang
Mewakili yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: a)
surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan
b)
bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja
KPwDN,
disampaikan
surat
dengan
permohonan
tembusan
kepada
KPwDN yang mewilayahi. 3)
Penyelenggara dapat melakukan pemeriksaan ke lokasi infrastruktur yang digunakan Peserta.
4)
Penyelenggara menyampaikan tanggapan melalui surat dengan
yang
penyampaiannya
faksimile
dapat
kepada
didahului
Peserta
yang
bersangkutan mengenai: a)
penolakan
perubahan
infrastruktur
Peserta
penggunaan beserta
alasan
penolakan; atau b)
persetujuan
perubahan
penggunaan
infrastruktur Peserta beserta tanggal efektif perubahan
penggunaan
infrastruktur
Peserta. 2.
Perubahan Participant Code Perubahan participant code dapat dilakukan antara lain karena Peserta yang bukan merupakan anggota SWIFT berubah menjadi anggota SWIFT atau karena adanya perubahan SWIFT BIC dari Peserta. Perubahan participant code diatur sebagai berikut: a. Peserta…
4
a.
Peserta mengajukan surat permohonan perubahan participant
code
kepada
Penyelenggara
dengan
melampirkan dokumen: 1)
data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III; dan
2)
dokumen pendukung yang menunjukkan sebagai anggota SWIFT atau adanya perubahan SWIFT BIC dari Peserta.
b.
Surat
permohonan
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf a ditandatangani oleh Pejabat Yang Mewakili yang
telah
memiliki
spesimen
tanda
tangan
di
Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
surat
disampaikan
ke
alamat
sebagaimana
dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan 2)
bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.
c.
Penyelenggara
menyampaikan
persetujuan
atau
penolakan perubahan participant code melalui surat yang
penyampaiannya
dapat
didahului
dengan
faksimile kepada Peserta yang bersangkutan, paling lama
14
(empat
belas)
hari
kerja
sejak
surat
permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterima oleh Penyelenggara secara lengkap. d.
Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan perubahan participant code, diatur sebagai berikut: 1)
Penyelenggara menyampaikan surat persetujuan yang memuat antara lain sebagai berikut: a)
nama dan nomor Rekening Giro;
b)
participant code yang baru; dan
c)
permintaan kelengkapan
agar
Peserta
dokumen
memenuhi
dalam
rangka
perubahan participant code. 2)
Dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 1)c), berupa surat permintaan Connected User dan Digital…
5
Digital Certificate untuk participant code baru yang dilengkapi dengan: a)
nama Peserta;
b)
participant code baru; dan
c)
Certificate Signing Request (CSR) yang digenerate dan disimpan di media compact disc (CD) yang bersifat read only.
3)
Peserta
menyampaikan file Certificate Signing
Request (CSR) yang dihasilkan dari server yang akan diberikan Digital Certificate Soft Token dalam media compact disc (CD), melalui sarana surat dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2). 4)
Penyelenggara menyampaikan nama Connected User dan Digital Certificate baru kepada Peserta melalui sarana surat.
5)
Penyelenggara memberitahukan tanggal efektif perubahan participant code kepada: a)
Peserta yang bersangkutan melalui surat; dan
b)
seluruh
Peserta
melalui
administrative
message atau sarana lainnya. 6)
Peserta harus mengembalikan Digital Certificate Hard Token lama, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
Peserta
menerima
surat
sebagaimana
menolak
permohonan
dimaksud dalam angka 1). e.
Dalam
hal
Penyelenggara
perubahan menyampaikan
participant surat
code,
penolakan
Penyelenggara dengan
disertai
alasannya. 3.
Perubahan Nama Peserta Perubahan nama Peserta diatur sebagai berikut: a.
Peserta mengajukan surat permohonan perubahan nama
Peserta
dalam
Sistem
BI-RTGS
kepada
Penyelenggara dengan melampirkan dokumen: 1)
data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran…
6
Lampiran III dengan menggunakan nama yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh lembaga yang berwenang; dan 2)
fotokopi dokumen yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara berupa: a)
akta perubahan anggaran dasar untuk badan hukum Indonesia;
b)
surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari lembaga yang berwenang; dan
c)
surat
keputusan
dari
lembaga
yang
berwenang tentang perubahan nama, dalam hal Peserta adalah Bank. Bagi Bank yang berkantor pusat berkedudukan di luar
negeri
cukup
menyampaikan
surat
keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf c). b.
Surat
permohonan
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf a ditandatangani oleh Pejabat Yang Mewakili yang
telah
memiliki
spesimen
tanda
tangan
di
Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
surat
disampaikan
ke
alamat
sebagaimana
dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan 2)
bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.
c.
Penyelenggara
menyampaikan
persetujuan
atau
penolakan perubahan nama Peserta dalam Sistem BIRTGS melalui surat didahului
dengan
yang penyampaiannya dapat
faksimile
kepada
Peserta
yang
bersangkutan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterima oleh Penyelenggara secara lengkap. d. Dalam…
7
d.
Dalam
hal
Penyelenggara
perubahan nama
Peserta
menyetujui dalam
permohonan
Sistem
BI-RTGS,
Penyelenggara memberitahukan kepada: 1)
Peserta yang bersangkutan mengenai persetujuan dan tanggal efektif perubahan nama Peserta; dan
2)
seluruh Peserta mengenai perubahan nama Peserta melalui administrative message atau sarana lain.
e.
Dalam
hal
Penyelenggara
menolak
permohonan
perubahan nama Peserta dalam Sistem BI-RTGS, Penyelenggara menyampaikan surat penolakan dengan disertai alasannya. 4.
Perubahan Kegiatan Usaha Perubahan kegiatan usaha Peserta dari bank umum konvensional
menjadi
bank
umum
syariah
dapat
menyebabkan adanya perubahan data Peserta antara lain nama Peserta, kegiatan usaha Peserta, nomor rekening, dan/atau participant code. Perubahan kegiatan usaha Peserta diatur sebagai berikut: a.
Peserta mengajukan surat permohonan perubahan kegiatan usaha Peserta dalam Sistem BI-RTGS kepada Penyelenggara sebagaimana
dengan dimaksud
menggunakan pada
format
contoh II.17 dalam
Lampiran II. b.
Surat
permohonan
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf a, dilengkapi dengan fotokopi dokumen yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara berupa: 1)
akta perubahan anggaran dasar;
2)
surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; dan
3)
surat keputusan dari lembaga yang berwenang mengenai izin perubahan kegiatan usaha Peserta dari
bank
umum
konvesional
menjadi
bank
umum syariah. c. Dalam…
8
c.
Dalam hal perubahan kegiatan usaha berdampak pada perubahan
kode
Peserta
maka
Peserta
harus
mengajukan permohonan perubahan participant code dengan
mengacu
pada
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam angka 2. d.
Surat
permohonan
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf a ditandatangani oleh Pejabat Yang Mewakili yang
telah
memiliki
spesimen
tanda
tangan
di
Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
surat
disampaikan
ke
alamat
sebagaimana
dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan 2)
bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.
e.
Penyelenggara
menyampaikan
persetujuan
atau
penolakan perubahan kegiatan usaha Peserta dalam Sistem BI-RTGS melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh Penyelenggara secara lengkap. f.
Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan perubahan kegiatan usaha Peserta dalam Sistem BIRTGS, Penyelenggara memberitahukan kepada: 1)
Peserta yang bersangkutan mengenai persetujuan dan tanggal efektif perubahan kegiatan usaha Peserta; dan
2)
seluruh Peserta mengenai perubahan kegiatan usaha Peserta melalui administrative message atau sarana lain.
g.
Dalam
hal
Penyelenggara
menolak
permohonan
perubahan kegiatan usaha Peserta dalam Sistem BIRTGS, Penyelenggara menyampaikan surat penolakan dengan disertai alasannya. 5. Perubahan…
9
5.
Perubahan Nomor Rekening Giro a.
Perubahan nomor Rekening Giro dapat dilakukan dalam hal terdapat kebijakan dari Bank Indonesia atau perubahan data Peserta yang menyebabkan perubahan nomor Rekening Giro Peserta di Penyelenggara.
b.
Dalam hal terdapat perubahan nomor Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penyelenggara menginformasikan perubahan nomor Rekening Giro dan tanggal efektif perubahan nomor Rekening Giro kepada: 1)
Peserta yang bersangkutan melalui surat; dan
2)
seluruh Peserta melalui administrative message atau sarana lainnya.
6.
Perubahan Alamat Kantor Peserta Perubahan alamat kantor Peserta dalam Sistem BI-RTGS diatur sebagai berikut: a.
Peserta mengajukan surat permohonan perubahan alamat kantor Peserta kepada Penyelenggara dengan melampirkan dokumen: 1)
fotokopi
surat
persetujuan
atau
penerimaan
pemberitahuan perubahan alamat kantor dari lembaga yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara; dan 2)
data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III dengan menggunakan alamat kantor yang tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1).
b.
Surat
permohonan
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf a ditandatangani oleh Pejabat Yang Mewakili yang
telah
memiliki
spesimen
tanda
tangan
di
Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
surat
disampaikan
ke
alamat
sebagaimana
dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan 2) bagi…
10
2)
bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.
c.
Penyelenggara menyampaikan surat tanggapan yang dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan bahwa perubahan alamat Peserta telah dicatat dalam tata usaha Penyelenggara, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan perubahan
alamat
kantor
Peserta
dan
dokumen
pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterima oleh Penyelenggara secara lengkap. d.
Dalam
hal
perubahan
alamat
kantor
Peserta
mengakibatkan perubahan lokasi RPP utama dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data (JKD) utama, surat permohonan perubahan alamat kantor Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus memuat perubahan lokasi RPP utama dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data (JKD) utama. 7.
Perubahan
Lokasi
RPP
dan
Pemindahan
Jaringan
Komunikasi Data (JKD) Peserta Perubahan lokasi RPP dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data (JKD) Peserta diatur sebagai berikut: a.
Peserta menyampaikan surat permohonan mengenai perubahan lokasi RPP utama, RPP cadangan, dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data (JKD) utama, dengan
melampirkan
dengan
format
formulir
sebagaimana
data
kepesertaan
tercantum
dalam
Lampiran III. b.
Surat
permohonan
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf a ditandatangani oleh Pejabat Yang Mewakili yang
telah
memiliki
spesimen
tanda
tangan
di
Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
surat
disampaikan
ke
alamat
sebagaimana
dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan 2)
bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN…
11
KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi. c.
Penyelenggara penolakan
menyampaikan
perubahan
lokasi
persetujuan RPP
utama,
atau RPP
cadangan, dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data (JKD) utama melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan perubahan lokasi RPP utama, RPP cadangan, dan/atau jaringan komunikasi data (JKD) utama Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterima oleh Penyelenggara secara lengkap. d.
Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan perubahan lokasi RPP utama, RPP cadangan, dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data (JKD) utama Peserta,
Penyelenggara
menyampaikan
surat
persetujuan yang memuat antara lain sebagai berikut: 1)
perubahan lokasi RPP utama dan/atau RPP cadangan, Peserta telah dicatat dalam tata usaha Penyelenggara;
2)
pelaksanaan pemindahan jaringan komunikasi data (JKD) utama; dan
3)
kegiatan yang harus dilakukan oleh Peserta terkait dengan perubahan lokasi RPP utama, RPP cadangan, dan/atau jaringan komunikasi data (JKD) utama.
e.
Dalam
hal
Penyelenggara
menolak
permohonan
perubahan lokasi RPP utama, RPP cadangan, dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data (JKD) utama Peserta,
Penyelenggara
menyampaikan
surat
penolakan dengan disertai alasannya. 8.
Perubahan Pimpinan Perubahan Pimpinan dapat berupa perubahan susunan, kewenangan,
dan/atau
jabatan
Pimpinan.
Perubahan
Pimpinan…
12
Pimpinan diatur sebagai berikut: a.
Peserta mengajukan surat permohonan perubahan Pimpinan kepada Penyelenggara dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud pada contoh II.18 dalam Lampiran II.
b.
Surat permohonan perubahan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia sebagai berikut: 1)
fotokopi perubahan anggaran dasar mengenai pengangkatan
Pimpinan,
bagi
Peserta
yang
berbadan hukum Indonesia; 2)
fotokopi bukti identitas diri Pimpinan yang masih berlaku berupa: a)
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor, bagi Warga Negara Indonesia (WNI); atau
b)
Paspor, Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS), dan surat izin kerja dari lembaga berwenang, bagi Warga Negara Asing (WNA);
3)
bagi Pimpinan baru untuk Peserta berupa Bank, selain
memenuhi
kelengkapan
dokumen
sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2), harus melengkapi dokumen pendukung berupa: a)
fotokopi keputusan fit and proper test;
b)
fotokopi surat kuasa (power of attorney) dari kantor pusat Bank yang berkedudukan di luar negeri kepada pimpinan kantor cabang berikut Indonesia
terjemahannya yang
dibuat
dalam oleh
Bahasa
penerjemah
tersumpah; dan c)
fotokopi
struktur
organisasi
yang
masih
berlaku, bagi kantor cabang dari bank yang kantor…
13
kantor
pusatnya
berkedudukan
di
luar
negeri. c.
Dalam hal terdapat perubahan kewenangan dan/atau jabatan
Pimpinan,
surat
permohonan
perubahan
Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi
dengan
surat
pernyataan
tetap
diberlakukannya spesimen tanda tangan Pimpinan dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada contoh II.19 dalam Lampiran II. d.
Surat
permohonan
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf a ditandatangani oleh Pejabat Yang Mewakili yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
surat
disampaikan
ke
alamat
sebagaimana
dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan 2)
bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.
e.
Dalam hal perubahan Pimpinan mencakup perubahan Pimpinan baru maka Pimpinan baru harus membuat spesimen
tanda
tangan
di
hadapan
pejabat
Penyelenggara atau pejabat KPwDN setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh Penyelenggara secara lengkap. f.
Penyelenggara
memberikan
persetujuan
atau
penolakan perubahan Pimpinan melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh Penyelenggara secara lengkap. g.
Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan perubahan…
14
perubahan Pimpinan maka: 1)
Penyelenggara
menyampaikan
surat
pemberitahuan mengenai: a)
pembuatan
spesimen
tanda
tangan
bagi
Pimpinan baru; dan b)
tanggal
efektif
pencabutan
kewenangan
Pimpinan dalam hal terdapat perubahan kewenangan Pimpinan; 2)
spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam
angka
1)
pemberitahuan
dari
berlaku
efektif
Penyelenggara
sejak
mengenai
tanggal efektif berlakunya spesimen tanda tangan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembuatan spesimen tanda tangan; 3)
data yang telah ditatausahakan di Penyelenggara dianggap masih berlaku dan segala tindakan hukum
yang
sebagaimana
dilakukan dimaksud
oleh
dalam
Pimpinan butir
1)b)
sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta, dalam
hal
Peserta
tidak
memberitahukan
perubahan data Pimpinan kepada Penyelenggara. h.
Dalam
hal
Penyelenggara
menolak
permohonan
perubahan Pimpinan, Penyelenggara menyampaikan surat penolakan perubahan Pimpinan dengan disertai alasannya. 9.
Perubahan Kuasa Perubahan kuasa dilakukan oleh Peserta dalam rangka penambahan, pergantian, dan/atau pencabutan kuasa Pejabat Yang Mewakili dan/atau petugas yang menerima kuasa dari Pimpinan atau Pejabat Penerima Kuasa Dengan Hak Substitusi. Perubahan kuasa diatur sebagai berikut: a.
Dalam hal terjadi penambahan dan/atau pergantian kuasa Pejabat Yang Mewakili dan/atau petugas yang menerima kuasa dari Pimpinan atau Pejabat Penerima Kuasa Dengan Hak Substitusi, diatur hal-hal sebagai berikut…
15
berikut: 1)
Peserta
mengajukan
penambahan
dan/atau
surat
permohonan
pergantian
kuasa
dari
Pejabat Yang Mewakili dan/atau petugas yang menerima kuasa dari Pimpinan atau Pejabat Penerima Kuasa Dengan Hak Substitusi, serta permohonan pembuatan spesimen tanda tangan dengan
menggunakan
format
sebagaimana
dimaksud pada contoh II.20 dalam Lampiran II. 2)
Ketentuan pemberian kuasa mengacu pada butir III.C.10.b, butir III.C.10.c, dan butir III.C.10.d.
3)
perubahan kuasa berlaku efektif paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan
spesimen tanda
tangan telah diterima oleh Penyelenggara secara lengkap. b.
Dalam hal terjadi pencabutan seluruh atau sebagian kuasa kepada Pejabat Yang Mewakili dan/atau petugas yang menerima kuasa dari Pimpinan atau Pejabat Penerima Kuasa Dengan Hak Substitusi, diatur sebagai berikut: 1)
Peserta
menyampaikan
pencabutan
kuasa
yang
surat
pernyataan
ditandatangani
oleh
Pimpinan atau pejabat pemberi kuasa dengan menggunakan
format
sebagaimana
dimaksud
pada contoh II.21 dalam Lampiran II. 2)
Pencabutan seluruh atau sebagian kuasa berlaku efektif terhitung sejak tanggal surat pernyataan pencabutan kuasa diterima oleh Penyelenggara secara lengkap.
c.
Dalam hal terjadi perubahan kewenangan dalam surat kuasa yang diberikan kepada Pejabat Yang Mewakili dan/atau petugas yang menerima kuasa dari Pimpinan atau Pejabat Penerima Kuasa Dengan Hak Substitusi, diatur sebagai berikut: 1)
Peserta
mengajukan
surat
permohonan perubahan…
16
perubahan kewenangan dalam surat kuasa yang dilampiri dengan surat kuasa yang baru dengan menggunakan
format
sebagaimana
dimaksud
pada contoh II.10, contoh II.11, atau contoh II.12 dalam Lampiran II. 2)
Surat permohonan perubahan kewenangan dalam surat kuasa disampaikan kepada: a)
Penyelenggara
ke
alamat
sebagaimana
dimaksud dalam butir II.A.2.a untuk Pejabat Yang
Mewakili
dan/atau
petugas
yang
menerima kuasa dari Pimpinan atau Pejabat Penerima Kuasa Dengan Hak Substitusi yang berada di wilayah kerja KPBI; b)
KPwDN untuk Pejabat Yang Mewakili dan/atau petugas yang menerima kuasa dari Pimpinan atau Pejabat Penerima Kuasa Dengan Hak Substitusi
yang berada di wilayah kerja
KPwDN; atau c)
Departemen Pengelolaan Uang untuk kuasa pengambilan fisik uang di wilayah kerja KPBI.
d.
Dalam hal Peserta tidak mengajukan permohonan perubahan
kewenangan
Pejabat
Yang
Mewakili
dan/atau petugas yang menerima kuasa dari Pimpinan atau Pejabat Penerima Kuasa Dengan Hak Substitusi kepada
Penyelenggara
ditatausahakan
di
maka
data
Penyelenggara
yang
telah
dianggap
masih
berlaku dan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Yang Mewakili dan/atau petugas yang menerima kuasa dari Pimpinan atau Pejabat Penerima Kuasa Dengan Hak Substitusi tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta. 10. Perbedaan Spesimen Tanda Tangan Dalam hal terdapat perbedaan tanda tangan antara yang tercantum pada identitas diri dengan yang tercantum pada
spesimen…
17
spesimen Pejabat Yang Mewakili dan/atau petugas yang menerima kuasa dari Pimpinan atau Pejabat Penerima Kuasa Dengan Hak Substitusi yang ditatausahakan di Penyelenggara maka Peserta harus menyampaikan surat pernyataan perbedaan tanda tangan yang diketahui oleh Pimpinan atau pemberi kuasa sebagaimana dimaksud pada contoh II.22 dalam Lampiran II. 3.
Ketentuan butir IV.C.5.a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: a.
Peserta dapat mengajukan permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan pengiriman instruksi Setelmen Dana, dalam hal Peserta mengalami Keadaan Tidak Normal, Keadaan Darurat, atau alasan lain yang disetujui oleh Penyelenggara.
4.
Ketentuan butir VI.B.1 dan butir VI.B.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1.
Jenis dan Besarnya Biaya a.
Jenis biaya dalam penyelenggaraan Setelmen Dana terdiri atas: 1)
Biaya pengiriman instruksi Setelmen Dana, yang meliputi: a)
biaya pengiriman instruksi Setelmen Dana atas transaksi single credit; dan
b)
biaya pengiriman instruksi Setelmen Dana atas transaksi multiple credit,
ditetapkan berdasarkan masing-masing periode waktu. 2)
Biaya administrative message ditetapkan untuk setiap pengiriman administrative message.
3)
Biaya perpanjangan periode waktu kegiatan atas permintaan Peserta ditetapkan berdasarkan durasi perpanjangan waktu setiap 30 (tiga puluh) menit.
4)
Biaya instruksi Setelmen Dana dengan menggunakan cek Bank Indonesia (Cek BI) dan/atau bilyet giro Bank Indonesia (BGBI) ditetapkan untuk setiap instruksi Setelmen Dana.
5)
Biaya penggunaan Fasilitas Guest Bank, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Biaya…
18
a)
Biaya
ditetapkan
berdasarkan
durasi
waktu
penggunaan setiap 1 (satu) jam. b)
Biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung
berdasarkan
absensi
yang
a)
telah
ditandatangani oleh Penyelenggara dan Peserta. 6)
Biaya penggantian Digital Certificate Hard Token yang hilang atau rusak, dan penambahan Digital Certificate Hard Token yang melebihi batas maksimal, ditetapkan untuk setiap 1 (satu) Digital Certificate Hard Token yang diganti atau ditambah.
b.
Besarnya biaya dalam penyelenggaraan Setelmen Dana sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf
a
ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X. c.
Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
d.
Besarnya
biaya
instruksi
Setelmen
Dana
sebagaimana
dimaksud dalam butir a.1) tidak berlaku untuk pengiriman pengembalian instruksi Setelmen Dana oleh Peserta penerima, yang dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dana diterima oleh Peserta penerima. e.
Penyelenggara
dapat
sebagaimana
dimaksud
tidak
memberlakukan
dalam
butir
a.4),
butir
biaya a.5),
dan/atau butir a.6), apabila terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Penyelenggara. f.
Penyelenggara dapat membebaskan biaya sebagaimana dimaksud dalam butir a.4), butir a.5), dan/atau butir a.6), apabila terjadi Keadaan Tidak Normal bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan Peserta dan/atau terjadi Keadaan Darurat di lokasi Peserta.
g.
Dalam hal Penyelenggara membebaskan biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Peserta tetap harus membayar Pajak
Pertambahan
Nilai atas
biaya
tertentu
yang
dibebaskan oleh Penyelenggara. 5.
Contoh II.17, Contoh II.18, dan Contoh II.20 dalam Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana dimaksud pada Contoh II.17,
Contoh…
19
Contoh II.18, dan Contoh II.20 dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. 6.
Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, dan Lampiran XI diubah sehingga menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Mei
2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
BRAMUDIJA HADINOTO KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN
LAMPIRAN II SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 18/8/DPSP TANGGAL TANGGAL 2 MEI 2016 PERIHAL PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT CONTOH II.17 SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA No. ...1 Kepada: Bank Indonesia Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Divisi Setelmen Dana dan Penatausahaan Surat Berharga Gedung D Lantai 3 Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta, 10350 Perihal:
Permohonan Perubahan Kegiatan Usaha
Menunjuk
Surat
Keputusan
...2
no.
...3
tanggal
...4
perihal
...5
sebagaimana terlampir, dengan ini kami beritahukan bahwa Peserta dengan data sebagai berikut: 1. Participant code
: ...6
2. Nomor rekening
: ...7
3. Nama rekening
: ...8
telah melakukan perubahan kegiatan usaha dari bank konvensional menjadi bank
syariah
dengan
nama...9.
Berkenaan
dengan
hal
tersebut,
kami
mengajukan permohonan perubahan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS terkait perubahan kegiatan usaha yang dijadwalkan akan dilakukan pada tanggal ...10. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan fotokopi kelengkapan persyaratan dokumen yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh Pejabat Yang Mewakili, berupa: 1. akta perubahan anggaran dasar; 2. surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi
dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan
nomor surat permohonan. nama lembaga yang berwenang memberikan izin kegiatan usaha. nomor Surat Keputusan lembaga yang berwenang memberikan izin kegiatan usaha. tanggal Surat Keputusan lembaga yang berwenang memberikan izin kegiatan usaha. perihal Surat Keputusan lembaga yang berwenang memberikan izin kegiatan usaha. participant code. nomor rekening. nama rekening. nama bank hasil konversi. tanggal efektif operasional.
3. surat...
3. surat keputusan dari lembaga yang berwenang mengenai izin perubahan kegiatan usaha dari bank umum konvesional menjadi bank umum syariah. Adapun pejabat yang dapat dihubungi terkait dengan perubahan kegiatan usaha adalah: Nama
: .............................................................................................. 11
Telepon/HP
: .............................................................................................. 12
Faksimile
: .............................................................................................. 13
Demikian permohonan kami. (Kota), (Tanggal) (Bulan) (Tahun) (Nama Institusi) Tanda tangan dan stempel institusi (Nama Pimpinan) (Jabatan)
11 12 13
Diisi dengan nama pejabat yang dapat dihubungi. Diisi dengan nomor telepon/hp pejabat yang dapat dihubungi. Diisi dengan nomor faksimile pejabat yang dapat dihubungi.
CONTOH Nama ... ...
CONTOH II.18 SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN PIMPINAN No. ...1 Kepada: Bank Indonesia Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Divisi Setelmen Dana dan Penatausahaan Surat Berharga Gedung D Lantai 3 Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta, 10350 Perihal:
Permohonan Perubahan Pimpinan Pelaksanaan Sistem BI-RTGS
Dalam
Rangka
Sehubungan dengan adanya perubahan (susunan/kewenangan/ jabatan)2 Pimpinan sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor ...3 tanggal ...4, dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan Pimpinan dalam rangka kepesertaan Sistem BI-RTGS dan kegiatan Rekening Giro di Bank Indonesia sebagai berikut: No. 1.
Data Pimpinan
Semula
Menjadi
Nama Jabatan Alamat
2.
Dst.
bertindak (sendiri atau berdua atau ... dengan direksi lainnya)5 berwenang untuk bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili direksi ...6 berdasarkan ...7 dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili ...8 dengan rekening…9 dan participant code…10, guna melakukan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini: 1. melakukan penarikan dana melalui cek Bank Indonesia (Cek BI) untuk penarikan tunai dan bilyet giro Bank Indonesia (BGBI) untuk pemindahan 1 2 3 4 5
6 7
Diisi dengan nomor surat permohonan. Dipilih sesuai dengan yan diperlukan Peserta. Diisi dengan nomor akta. Diisi dengan tanggal akta. Dipilih dan diisi salah satu sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Peserta dan kebenaran pengisian menjadi tanggung jawab sepenuhnya Peserta. Diisi dengan nama Peserta. Diisi berdasarkan bentuk hukum Peserta sebagai berikut: (Anggaran Dasar nomor ... yang dimuat dalam Akta ... tanggal ... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta ... tanggal ...) Khusus untuk BPD yang tidak berbentuk hukum PT diisi sebagai berikut: (Surat Keputusan Gubernur ... nomor ... tanggal ... dan berdasarkan Pasal ... Peraturan Daerah Nomor ... tanggal ... yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah ... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor ... tanggal ... yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah ...)
8
Diisi dengan nama Peserta.
9
Diisi dengan nomor dan nama rekening Peserta. Diisi dengan participant code.
10
dana...
dana dalam kondisi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Setelmen Dana seketika melalui Sistem BI-RTGS; 2. mengelola administrator user, Connected User, Digital Certificate Hard Token, dan/atau Digital Certificate Soft Token; 3. menandatangani surat menyurat dan/atau dokumen yang terkait dengan Rekening Giro di Bank Indonesia, serta kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS; dan 4. melakukan hal-hal lain sebagai berikut: a.
pengambilan fisik uang, baik yang terlebih dahulu telah dilakukan pendebitan Rekening Giro Rupiah Peserta melalui Sistem BI-RTGS maupun dengan menggunakan cek Bank Indonesia (Cek BI) dan menandatangani surat menyurat dan/atau dokumen yang berkaitan dengan pengambilan fisik uang;
b. penyerahan dan/atau pengambilan Connected User, Digital Certificate Token, dan/atau Digital Certificate Soft Token; c.
penyerahan dan/atau pengambilan buku cek Bank Indonesia (Cek BI) dan bilyet giro Bank Indonesia (BGBI);
d.
penyerahan dan/atau pengambilan surat, laporan, dan berbagai dokumen lain baik berupa dokumen tertulis maupun dokumen elektronik, yang terkait dengan Rekening Giro Peserta, kepesertaan, dan operasional dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.
Sehubungan dengan surat permohonan ini maka surat pemberitahuan No....11 tanggal ...12 yang ditatausahakan di Bank Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku13. Demikian permohonan ini kami sampaikan. (Kota), (Tanggal) (Bulan) (Tahun) (Nama Institusi) Tanda tangan dan stempel institusi (Nama Pimpinan) (Jabatan)
11 12
13
Diisi dengan nomor surat pemberitahuan kewenangan Pimpinan yang berlaku sebelum surat ini. Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dari surat pemberitahuan kewenangan Pimpinan yang berlaku sebelum surat ini. Dipilih apabila ada surat pemberitahuan kewenangan Pimpinan sebelummnya dan dinyatakan tidak berlaku.
CONTOH...
CONTOH II.20 SURAT PERMOHONAN PENAMBAHAN DAN/ATAU PERGANTIAN PEJABAT YANG MEWAKILI DAN/ATAU PETUGAS No. ...1 Kepada Bank Indonesia (Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran/Kantor Perwakilan Bank Indonesia ...)2 (Divisi Setelmen Dana dan Penatausahaan Surat Berharga/Divisi ...)3 ....... 4 Perihal:
Permohonan Penambahan dan/atau Pergantian Pejabat Yang Mewakili dan/atau Petugas
Sehubungan dengan adanya perubahan susunan Pejabat Yang Mewakili dan/atau petugas sebagaimana tertuang dalam surat kuasa Nomor ...5 tanggal ...6, dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan susunan Pejabat Yang Mewakili dan/atau petugas dalam rangka pengelolaan Rekening Giro di Bank Indonesia dan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS sebagai berikut: 1. Perubahan Pejabat Yang Mewakili7 No.
Data Pejabat Penerima
Semula
Menjadi
Semula
Menjadi
Kuasa 1.
Nama8 Jabatan9 Alamat10
2.
Dst.
2. Perubahan petugas11 No. 1.
Data Petugas Nama12 Jabatan13 Alamat14
2.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Dst.
Diisi dengan nomor surat permohonan. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Diisi alamat kantor Bank Indonesia. Diisi dengan nomor akta. Diisi dengan tanggal akta. Diisi apabila terdapat perubahan Pejabat Yang Mewakili. Diisi dengan nama sesuai identitas direksi atau pejabat pemberi kuasa. Diisi dengan jabatan direksi atau pejabat pemberi kuasa. Diisi dengan alamat sesuai identitas direksi atau pejabat pemberi kuasa. Diisi apabila terdapat perubahan petugas. Diisi dengan nama sesuai identitas direksi atau pejabat pemberi kuasa. Diisi dengan jabatan direksi atau pejabat pemberi kuasa. Diisi dengan alamat sesuai identitas direksi atau pejabat pemberi kuasa.
Bersama...
Bersama surat ini kami sampaikan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut: 1. Surat Kuasa 2. Fotokopi identitas diri 3. dst15. Selanjutnya
sehubungan
dengan
hal
di
atas,
dengan
ini
kami
menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengajukan permohonan pembuatan spesimen tanda tangan bagi (Pejabat Yang Mewakili atau petugas)16 yang belum memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara yaitu: a.
Nama:
............................................................................................
b. Nama:
............................................................................................
c.
dst.
2. Kewenangan (Pejabat Yang Mewakili atau petugas)17 sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk melakukan kegiatan operasional terkait dengan Rekening Giro di Bank Indonesia dan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS berlaku
paling
lama
5
(lima)
hari
kerja
terhitung
sejak
dokumen
penambahan dan/atau penggantian Pejabat Yang Mewakili diterima lengkap oleh Bank Indonesia (termasuk pembuatan spesimen tanda tangan)18. Demikian permohonan ini kami sampaikan.
(Kota), (Tanggal) (Bulan) (Tahun) (Nama Institusi) Tanda tangan dan stempel institusi (Nama Pejabat Yang Mewakili) (Jabatan)
BANK INDONESIA,
BRAMUDIJA HADINOTO KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN
15 16 17 18
Diisi apabila ada informasi yang dapat ditambahkan. Pilih sesuai dengan kebutuhan. Pilih sesuai kebutuhan. Dicantumkan apabila ada penambahan Pejabat Yang Mewakili/petugas baru.
LAMPIRAN...
VIII.1
LAMPIRAN VIII SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 18/8/DPSP TANGGAL 2 MEI 2016 PERIHAL PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEMBANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT JAM OPERASIONAL SISTEM BI-RTGS
No.
KETERANGAN
PERIODE
WAKTU (WIB)
A.
Buka Sistem (RCN Open)
B.
Pengiriman dan Setelmen Dana Transaksi Transfer Dana (Exchange Period)
RCN Open–BOD
06.30
Exchange Period– Morning 1A
06.30–07.45
Exchange Period– Morning 1B
07.45 – 08.00
2.
Batas waktu Setelmen Dana Exchange Period– pukul 10.00 WIB antara lain: Morning 2 penambahanPrefund Debit.
08.00–10.00
3.
Batas waktu Setelmen Dana Exchange Period– pukul 11.00 WIB, antara lain Morning 3 penarikan tunai.
10.00–11.00
4.
Batas waktu Setelmen Dana Exchange Period– pukul 12.00 WIB, antara lain: Morning 4 transaksi antar-Peserta – kewajiban perusahaan switching.
11.00–12.00
5.
Batas waktu Setelmen Dana Exchange Period– transaksi yang berakhir pada Afternoon 1 pukul 13.00 WIB.
12.00–13.00
6.
Batas waktu Setelmen Dana Exchange Period– transaksi yang berakhir pada Afternoon 2 pukul 14.00 WIB.
13.00–14.00
7.
Batas waktu Setelmen Dana Exchange Period– pukul 14.30 WIB antara lain: Afternoon 3 transaksi pemerintah pelimpahan penerimaan negara untuk WIT.
14.00–14.30
8.
Batas waktu Setelmen Dana Exchange Period– pukul 15.30 WIB antara lain: Afternoon 4 transaksi pemerintah pelimpahan penerimaan negara untuk WITA.
14.30–15.30
9.
Batas waktu Setelmen Dana Exchange Period – pukul 16.00 WIB antara lain Evening 1 penambahan prefund debit SKNBI
15.30–16.00
1.
Batas waktu Setelmen Dana pukul 07.45 WIB antara lain: penyediaan minimum Prefund Debit
10. Batas...
VIII.2
No.
C.
KETERANGAN
PERIODE
WAKTU (WIB)
10. Batas waktu Setelmen Dana Exchange Period– atas transaksi yang berakhir Evening 2A pada pukul 16.30 WIB antara lain: a. transaksi pemerintahpelimpahan penerimaan negara untuk WIB; b. transaksi antar-Peserta untuk nasabah; dan c. penutupan layanan transaksi PVP (PVP Cut Off).
16.00–16.30
11. Batas waktu Setelmen Dana Exchange Period– pukul 16.45 WIB, antara lain: Evening 2B penambahan prefund kredit SKNBI
16.30-16.45
12. Batas waktu Setelmen Dana Exchange Period– atas transaksi yang berakhir Evening 3 pukul 17.00 WIB antara lain: a. transaksi antar-Peserta selain PUAB; b. transaksi pemerintah hasil lelang SBN; c. transaksi hasil BSK kliring warkat debit dan penagihan regular SKNBI; d. transaksi surat berharga pasar modal; e. transaksi BI-SSSS selain operasi moneter; dan f. transaksi antar-Peserta jual beli valas sisi IDR.
16.45–16.55
Pada akhir period (pukul Exchange Period– 16.55-17.00 WIB), sistem Gridlock menjalankan mekanisme Resolution gridlock resolution untuk menyelesaikan transaksi yang masih berada dalam antrian.
16.55-17.00
Menjelang Tutup Sistem (Cut Off Warning) 1.
Pukul 17.00 WIB Sistem BI- Cut Off Warning– RTGS menjalankan Evening 4 mekanisme pembatalan seluruh transaksi dalam antrian dan mengirim statement report pertama kepada seluruh Peserta. Seluruh transaksi yang dikirimkan setelah pukul 17.00 WIB yang tidak didukung dengan kecukupan
17.00–17.30
dana...
VIII.3
No.
KETERANGAN dana langsung ditolak oleh sistem. 2.
D.
PERIODE
Batas waktu Setelmen Dana Cut Off Warning– pukul 18.00 WIB untuk Evening 5 transaksi PUAB dan batas akhir Peserta dapat mengirimkan transaksi melalui Sistem BI-RTGS antara lain: a. transaksi pemerintah pengembalian dana Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (RPK-BUNP); b. pelunasan FLI; dan c. transaksi Antar-Peserta PUAB.
17.30–18.00
Persiapan Tutup Sistem (Pre Cut Off) Periode Bank Indonesia Pre Cut menyelesaikan Setelmen Dana Evening 6 atas transaksi Sistem BI-RTGS yang masih harus diselesaikan, antara lain: 1. transaksi operasi moneter; dan/atau 2. transaksi Bank Indonesia lainnya.
E.
WAKTU (WIB)
Off–
18.00–19.00
19.00
Tutup Sistem (RCN Cut Off)
BANK INDONESIA,
BRAMUDIJA HADINOTO KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN
LAMPIRAN...
IX.1
LAMPIRAN IX SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 18/8/DPSP TANGGAL 2 MEI 2016 PERIHAL PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT DAFTAR KODE TRANSAKSI (TRANSACTION TYPE CODE) No. TTC
Jenis Transaksi
Message Type (MT)
Inisiator
202 103 102 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Prioritas
Periode Waktu TTC (WIB)
HP
P
N
Buka
Tutup
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1.
100 Transaksi Antar Peserta Untuk Nasabah.
Y
Y
Peserta
Y
Y
06.30
16.30
2.
101 Transaksi Antar Peserta Untuk Nasabah Tanpa Rekening.
Y
Y
Peserta
Y
Y
06.30
16.30
3.
102 Transaksi Antar Peserta Untuk Nasabah TSA.
Y
Y
Peserta
Y
Y
06.30
16.30
4.
103 Transaksi Antar Peserta.
Y
Y
Peserta
Y
Y
06.30
16.30
5.
104 Transaksi Antar PesertaUntuk NasabahSurat Berharga Pasar Modal.
Y
Y
Peserta
Y
Y
06.30
16.30
6.
110 Transaksi Antar Peserta - Jual Beli Valas Sisi IDR–PvP.
Y
Peserta
Y
Y
06.30
16.30
7.
111 Transaksi Antar Peserta - Jual Beli Valas Sisi IDR.
Y
Peserta
Y
Y
06.30
17.00 (COW)
8. 112...
IX.2
No. TTC
Jenis Transaksi
Message Type (MT)
Inisiator
202 103 102 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Prioritas
Periode Waktu TTC (WIB)
HP
P
N
Buka
Tutup
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
8.
112 Transaksi Antar Peserta - PUAB.
Y
Peserta
Y
Y
06.30
18.00
9.
113 Transaksi Antar Peserta - PUAB Jatuh Tempo.
Y
Peserta
Y
Y
06.30
18.00
10.
114 Transaksi Antar Peserta Surat Berharga Pasar Modal.
Y
Peserta
Y
Y
06.30
17.00 (COW)
11.
115 Transaksi Antar Peserta Penarikan Kas.
Y
Peserta
Y
Y
06.30
16.30
12.
116 Transaksi Antar-Peserta - Dalam -USD.
Y
Peserta
Y
Y
06.30
16.30
13.
180 Transaksi Antar-Peserta Kewajiban Bank kpd. Perusahaan Switching.
Y
Y
Peserta
Y
Y
06.30
17.00 (COW)
14.
181 Transaksi Antar-Peserta Kewajiban Perusahaan Switching kpd. Bank.
Y
Y
Peserta
Y
Y
06.30
17.00 (COW)
15.
190 Transaksi Antar-Peserta Pengembalian
Y
Peserta dan BI
Y
Y
06.30
17.00 (COW)
16.
191 Transaksi Antar-Peserta - Pembayaran Kompensasi.
Y
Peserta
Y
Y
06.30
17.00 (COW)
17.
200 Transaksi PemerintahPelimpahan Penerimaan Negara untuk
Y
Peserta
06.30
16.30
Y
Y
WIB...
IX.3
No. TTC
Jenis Transaksi
Message Type (MT)
Inisiator
202 103 102 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Prioritas
Periode Waktu TTC (WIB)
HP
P
N
Buka
Tutup
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
WIB. 18.
201 Transaksi Pemerintah Pelimpahan Penerimaan Negara untuk WITA.
Y
Peserta
Y
06.30
15.30
19.
202 Transaksi Pemerintah Pelimpahan Penerimaan Negara untuk WIT.
Y
Peserta
Y
06.30
14.30
20.
203 Transaksi Pemerintah Pelimpahan Kelebihan RPK-BUN-P.
Y
Peserta
Y
06.30
18.00
21.
204 Transaksi Pemerintah Penerimaan Negara Lainnya.
Y
Peserta
Y
06.30
17.00 (COW)
22.
205 Transaksi Pemerintah Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Peserta
Y
06.30
16.30
23.
206 Transaksi Pemerintah Penerimaan Negara Lainnya Dalam Valas.
Peserta
Y
06.30
17.00 (COW)
24.
207 Transaksi Pemerintah Penerimaan BUN.
Peserta
Y
06.30
17.30
Peserta
Y
06.30
16.30
25.
-
Y
Y
Y -
208 Transaksi Pemerintah Pelimpahan Penerimaan NegaraUjicoba MPN.
Y
26. 210...
IX.4
No. TTC
Jenis Transaksi
Message Type (MT)
Inisiator
202 103 102 (1)
(2)
(3)
Prioritas
Periode Waktu TTC (WIB)
HP
P
N
Buka
Tutup
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Y
BI
Y
06.30
19.00 (CO)
Y
BI
Y
06.30
19.00 (CO)
(4)
(5)
26.
210 Transaksi Pemerintah Pengeluaran TSA-Oleh BI.
27.
211 Transaksi Pemerintah Pengeluaran TSA dari Valas - Oleh Bank Indonesia.
Y
28.
220 Transaksi Pemerintah Penerbitan SBN.
Y
BI
Y
06.30
17.00 (COW)
Y
BI
Y
06.30
17.00 (COW)
Y
BI
Y
06.30
17.00 (COW)
Y
BI
Y
06.30
17.00 (COW)
Y
Peserta dan BI
Y
06.30
08.00
Y
06.30
16.45
29.
221 Transaksi Pemerintah Pelunasan SBN.
30.
222 Transaksi Pemerintah Kupon SBN
31.
223 Transaksi Pemerintah Kupon re-routing
-
-
-
-
32.
300 Transaksi SKNBI Prefund Kredit.
33.
301 Transaksi SKNBI - Top Up Prefund Kredit.
Y
Peserta dan BI
34.
303 Transaksi SKNBI - BSK Layanan Transfer Dana
Y
BI
Y
06.30
19.00 (CO)
35.
304 Transaksi SKNBI Pengembalian Ekses Prefund dan Top Up Prefund Kredit.
Y
BI
Y
06.30
19.00 (CO)
-
36. 305...
IX.5
No. TTC
Jenis Transaksi
Message Type (MT)
Inisiator
202 103 102 (1) 36.
(2)
305 Transaksi SKNBI Release Prefund Kredit.
Prioritas
Periode Waktu TTC (WIB)
HP
P
N
Buka
Tutup
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Y
BI
Y
06.30
19.00 (CO)
Y
06.30
19.00 (CO)
(3)
(4)
(5)
-
37.
306 Transaksi SKNBI - BSK Layanan Pembayaran Reguler.
Y
BI
38.
310 Transaksi SKNBI – Minimum Prefund Debit.
Y
Peserta dan BI
Y
06.30
07.45
39.
311 Transaksi SKNBI - Top Up Prefund Debit.
Y
Peserta dan BI
Y
08.00
16.00
40.
312 Transaksi SKNBI - BSK Kliring Warkat Debit.
Y
BI
Y
06.30
17.00 (COW)
41.
313 Transaksi SKNBI Release Prefund Debit.
Y
BI
Y
06.30
19.00 (CO)
42.
314 Transaksi SKNBI Pengembalian Ekses PrefundDebit dan Top Up Prefund Debit.
Y
BI
Y
06.30
19.00 (CO)
43.
315 Transaksi SKNBI - BSK Layanan Penagihan Reguler.
Y
BI
Y
06.30
17.00 (COW)
44.
320 Transaksi BISSSS - Pasar Sekunder.
Y
BI
06.30
17.00 (COW)
45.
321 Transaksi BISSSS - FLI (Repo).
Y
BI
06.30
17.00 (COW)
Y
Y
46. 322...
IX.6
No. TTC
Jenis Transaksi
Message Type (MT)
Inisiator
202 103 102 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Prioritas
Periode Waktu TTC (WIB)
HP
P
N
Buka
Tutup
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
46.
322 Transaksi BISSSS - FLI (Pelunasan).
Y
BI
Y
06.30
17.00 (COW)
47.
323 Transaksi BISSSS - FTSM Pencairan FLI Kliring First Leg.
Y
BI
Y
06.30 (BOD)
18.00
48.
324 Transaksi BISSSS - FTSM Pelunasan FLI Kliring Second Leg.
Y
BI
Y
06.30 (BOD)
18.00
49.
325 Transaksi BISSSS - Pasar Sekunder 2nd Leg.
Y
BI
06.30
17.00 (COW)
50.
402 Transaksi Operasi Moneter Penerbitan dan 1st Leg.
Y
BI
Y
06.30
19.00 (CO)
51.
403 Transaksi Operasi Moneter Jatuh Tempo dan 2nd Leg.
Y
BI
Y
06.30
17.00 (COW)
52.
450 Transaksi 202 Surat Berharga BI dalam valas Penerbitan
BI
Y
06.30
17.00 (COW)
53.
451 Transaksi 202 Surat Berharga BI dalam valas Pelunasan
Y
06.30
17.00 (COW)
54.
55.
490 Transaksi Operasi Moneter Biaya. 491 Transaksi Operasi Moneter
Y
BI
Y
BI
Y
06.30
19.00 (CO)
Y
BI
Y
06.30
19.00 (CO)
-
-
Penerimaan...
IX.7
No. TTC
Jenis Transaksi
Message Type (MT)
Inisiator
202 103 102 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Prioritas
Periode Waktu TTC (WIB)
HP
P
N
Buka
Tutup
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Penerimaan. 56.
500 Transaksi Kas - Setoran.
Y
BI
Y
06.30
19.00 (CO)
57.
501 Transaksi Kas Selisih Lebih/Kurang, Pembatalan dan Titipan.
Y
BI
Y
06.30
19.00 (CO)
58.
510 Transaksi Kas - Penarikan.
Y
Peserta
Y
06.30
11.00
59.
600 Transaksi dari Bank Indonesia ke Peserta.
Y
BI
Y
06.30
19.00 (CO)
60.
601 Transaksi dari Peserta ke Bank Indonesia untuk Nasabah NonPemerintah.
Y
Peserta
Y
06.30
19.00 (CO)
61.
602 Transaksi KLBI.
Y
BI
Y
06.30
19.00 (CO)
62.
610 Transaksi dari BI ke Peserta dalam Valas.
Y
BI
06.30
19.00 (CO)
63.
611 Transaksi Peserta ke BI untuk Nasabah NonPemerintah dalam Valas.
Y
Peserta
06.30
17.00
64.
616 Transaksi BI ke Peserta USD.
Y
BI
Y
06.30
19.00 (CO)
65.
680 Transaksi BI FPJP.
Y
BI
Y
06.30
19.00 (CO)
66.
690 Transaksi BI Penerimaan BI.
Y
BI
Y
06.30
19.00 (CO)
67.
691 Transaksi BI Billing
Y
BI
Y
06.30
19.00
Y
Y
Charges...
IX.8
No. TTC
Jenis Transaksi
Message Type (MT)
Inisiator
202 103 102 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Prioritas
Periode Waktu TTC (WIB)
HP
P
N
Buka
Tutup
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Charges.
(CO)
68.
701 Transaksi CP AntarPeserta dalam rangka CP oleh Bank Indonesia
Y
BI
Y
06.30
19.00 (CO)
69.
702 Transaksi CP Peserta ke BI.
Y
BI
Y
06.30
19.00 (CO)
Keterangan: - Dalam kolom (1),“TTC” adalah Transaction Type Code. - Dalam kolom (6) “Peserta” adalah Peserta Sistem BI-RTGS selain Bank Indonesia. - Dalam kolom (6) “BI” adalah Bank Indonesia sebagai Peserta. - Dalam kolom (7) “H” adalah High Priority. - Dalam kolom (8) “P” adalah Priority. - Dalam kolom (9) “N” adalah Normal. - Dalam kolom (10) dan (11) “WIB” adalah Waktu Indonesia Bagian Barat yang digunakan untuk operasional Sistem BI-RTGS. - Dalam kolom (11) “COW” adalah awal periode Cut off Warning Sistem BI-RTGS. - Dalam kolom (11) “PCO” adalah awal periode Pre Cut off Sistem BI-RTGS. - Dalam kolom (11) “CO” adalah waktu Cut Off Sistem BI-RTGS. - Daftar TTC dapat dilakukan penyesuaian (penambahan atau pengurangan) oleh Penyelenggara. - Daftar TTC yang terkini dapat dicetak oleh Peserta melalui aplikasi RPP.
BANK INDONESIA,
BRAMUDIJA HADINOTO KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN
LAMPIRAN...
LAMPIRAN X SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 18/8/DPSP TANGGAL 2 MEI 2016 PERIHAL PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT BIAYA DALAM PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BI-RTGS 1.
Biaya Setelmen Dana a.
Biaya Setelmen Dana ditetapkan untuk setiap pengiriman instruksi Setelmen Dana, yang terdiri atas: No.
b.
Jenis Biaya
1.
Transaksi single credit
2.
Transaksi multiple credit
3.
Transaksi single credit antarPeserta untuk nasabah dalam rangka TSA
Pukul Di Atas Pukul Di Atas Pukul 06.30 10.00 s.d. 14.00 s.d.cut s.d.10.00 WIB 14.00 WIB off Rp9.000,00
Rp18.000,00
Rp23.000,00
Rp35.000,00
Rp35.000,00
Rp50.000,00
Rp0,00
Rp0,00
Rp0,00
Besarnya biaya instruksi Setelmen Dana tidak berlaku untuk pengiriman pengembalian transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a oleh Peserta penerima, yang dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dana diterima oleh Peserta penerima.
2.
Biaya pengiriman administrative message Biaya pengiriman administrative message ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap pengiriman administrative message.
3.
Biaya perpanjangan waktu kegiatan Setelmen Dana a.
Biaya perpanjangan waktu kegiatan Setelmen Dana atas kode transaksi yang diperlukan oleh Peserta untuk 30 (tiga puluh) menit pertama ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
b.
Biaya perpanjangan waktu kegiatan Setelmen Dana atas kode transaksi yang diperlukan oleh Peserta untuk 30 (tiga puluh) menit berikutnya ditetapkan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
4. Biaya...
4.
Biaya instruksi Setelmen Dana dengan menggunakan cek Bank Indonesia (Cek BI) dan/atau bilyet giro Bank Indonesia (BGBI) Biaya instruksi Setelmen Dana dengan menggunakan cek Bank Indonesia (Cek BI) dan/atau bilyet giro Bank Indonesia (BGBI) ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap instruksi Setelmen Dana.
5.
Biaya Fasilitas Guest Bank Biaya penggunaan Fasilitas Guest Bank di Penyelenggara ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per jam. Contoh perhitungan biaya penggunaan Fasilitas Guest Bank adalah sebagai berikut: No.
Nama Bank
1. Bank A
6.
Sistem Start-Up
Sistem Shut Down
Waktu
10.39
11.01
22 menit
2. Bank A
11.18
13.33
2 jam 15 menit
3. Bank B
13.00
13.55
55 menit
Total Waktu
Dasar Perhitungan Biaya
Total Biaya
2 jam 37 menit
3 jam
Rp15 juta
58 menit
1 jam
Rp5 juta
4. Bank B
14.25
14.28
3 menit
5. Bank C
16.02
16.08
6 menit 6 menit
1 jam
Rp5 juta
Biaya penggantian Digital Certificate Hard Token Penggantian setiap Digital Certificate Hard Token yang hilang/rusak dan/atau penambahan Digital Certificate Hard Token melebihi batas maksimal
yang
ditetapkan
Penyelenggara
dikenakan
biaya
sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap Digital Certificate Hard Token.
BANK INDONESIA,
BRAMUDIJA HADINOTO KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN
LAMPIRAN...
LAMPIRAN XI SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 18/8/DPSP TANGGAL 2 MEI 2016 PERIHAL PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT JENIS TRANSAKSI, KODE TRANSAKSI (TRANSACTION TYPE CODE) DAN TATA CARA PENGISIAN TRANSAKSI DALAM RANGKA TSA A.
Tabel Transaksi TSA Antar-Peserta Selain Bank Indonesia
No.
Jenis Transaksi TSA
MT
1. Transaksi pencairan 103 SP2D/SPT dari Kuasa Bendahara Umum Negara melalui BO I ke rekening pihak ketiga di bank lainnya antara lain pembayaran kepada PNS Pusat/TNI/POLRI ; bendahara pengeluaran, rekanan, dan lembaga/ perorangan. 2. Transaksi pencairan 103 SP2D/ SPT dari Kuasa Bendahara Umum Negara melalui BO II ke rekening PNS Pusat/TNI/POLRI di bank lainnya
B.
Kode Transaksi TSA (TTC)
Keterangan
102
Dalam Field 70 (Remittance Information) dan/atau Field 72 (Sender to Receiver Information), Field BNF diisi: a. TSA01 ...; b. SPAN…; atau c. SP2D No.....
102
Dalam Field 70 (Remittance Information) dan/atau Field 72 (Sender to Receiver Information), Field BNF diisi: a. TSA02 ...; b. SPAN…; c. SP2D No... ; atau d. Kode KPPN.
Tabel Transaksi TSA Antara Peserta Selain Bank Indonesia dengan Bank Indonesia
No. 1.
Jenis Transaksi TSA
MT
Transaksi penihilan dari 202 BO I Pusat dan BO II ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) di Bank Indonesia.
Kode Tansaksi TSA 203
Keterangan a. Dalam Field :58a: SOSA Account: 1) 58D BI’s beneficiary, diisi dengan nama rekening RKUN di Bank Indonesia. 2) 58D Account, diisi dengan nomor rekening RKUN di Bank Indonesia.
b. Dalam...
No.
2.
Jenis Transaksi TSA
MT
Kode Tansaksi TSA
Keterangan
b. Dalam Field 70 (Remittance Information) dan/atau Field 72 (Sender to Receiver Information), Field BNF diisi: 1) TSA05 ...; 2) SPAN … dan/atau 3) Penihilan akhir hari ... Transaksi pelimpahan 202 200 (WIB), a. Dalam Field TRN: penerimaan negara dari 201 (WITA), Diisi no. referensi unik bank persepsi ke 202 (WIT) untuk masing-masing rekening SUBRKUN di transaksi yang dikirim oleh Bank Indonesia. Peserta. b. Dalam Field :58a: SOSA Account 1) 58D BI’s beneficiary: diisi nama rekening SUBRKUN KPPN di Bank Indonesia 2) 58D Account: diisi nomor rekening SUBRKUN KPPN di Bank Indonesia.
3
c. DalamField 70 (Remittance Information) dan/atau Field 72 (Sender to Receiver Information): 1) Field BNF diisi penerimaan negara tanggal, nama kantor cabang bank. 2) Field Clearing Code diisi: kode kota asal dalam SKNBI. Transaksi pelimpahan 202 200 (WIB), a. Dalam Field :58a: SOSA penerimaan negara dari 201 (WITA), Account Sentral Giro/Kantor Pos 202 (WIT) 1) 58D BI’s beneficiary, diisi: ke rekening SUBRKUN nama rekening di Bank Indonesia. SUBRKUN KPPN di Bank Indonesia. 2) 58D Account, diisi: nomor rekening SUBRKUN KPPN di Bank Indonesia. b. Dalam Field 70 (Remittance Information) dan/atau Field 72 (Sender to Receiver
Information...
No.
Jenis Transaksi TSA
MT
Kode Tansaksi TSA
Keterangan Information): 1) Field BNF diisi penerimaan tanggal, nama cabang bank...
negara kantor
c. Field Clearing Code diisi: kode kota asal dalam SKNBI. Keterangan: BO MT RKUN SP2D SPAN SPT SUBRKUN TTC TSA WIB WIT WITA
: : : : : : : : : : : :
Bank Operasional Message Type Rekening Kas Umum Negara Surat Perintah Pencairan Dana Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Surat Perintah Transfer Subrekening Kas Umum Negara Transaction Type Code Treasury Single Account Waktu Indonesia Barat Waktu Indonesia Timur Waktu Indonesia Tengah
BANK INDONESIA,
BRAMUDIJA HADINOTO KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/8/DPSP/2016 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.17/30/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement Q.
Apakah latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) ini?
A.
Penerbitan SEBI ini dilatarbelakangi oleh hasil evaluasi Bank Indonesia terhadap pelaksanaan ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.
Q.
Materi pengaturan apa saja yang dimuat dalam SEBI ini?
A.
Secara umum, materi pengaturan yang dimuat dalam SEBI ini adalah sebagai berikut: 1.
Perubahan ketentuan kepesertaan terkait dengan perubahan data kepesertaan.
2.
Perubahan alamat korespondensi terkait kegiatan penyelenggaraan dan pemantauan kepatuhan Peserta.
3.
Penambahan prosedur pengajuan permohonan perpanjangan waktu.
4.
Perubahan biaya pengiriman instruksi Setelmen Dana oleh Peserta penerima dalam rangka pengembalian dana.
5.
Perubahan ketentuan mengenai tidak memberlakukan dan pembebasan biaya tertentu dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, apabila terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat.
6.
Perubahan
jam
operasional
dan
periode
waktu
kegiatan
dalam
penyelenggaraan Sistem BI-RTGS sebagai dampak dari perubahan jam layanan transfer dana melalui SKNBI. 7.
Penambahan
kode
transaksi
Sistem
penambahan layanan SKNBI. Q.
Kapankah SEBI ini berlaku?
A.
SEBI ini mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 2016. --- oOo ---
BI-RTGS
sebagai
dampak
