No. 8/ 32 /DASP
Jakarta, 20 Desember 2006
SURAT EDARAN
Perihal
:
Pendaftaran Kegiatan Usaha Pengiriman Uang --------------------------------------------------------
Sehubungan
dengan
diberlakukannya
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor 8/28/PBI/2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4665), dan dalam rangka pencatatan keberadaan Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang, maka sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang Bab IX Ketentuan Peralihan, Bagian Pertama, Ketentuan Pendaftaran pada Masa Transisi, perlu diatur lebih lanjut antara lain mengenai tata cara Pendaftaran dan pencatatan Pendaftaran, dokumen Pendaftaran, pelaksanaan kegiatan usaha Pengiriman Uang, laporan oleh Penyelenggara, penghentian kegiatan usaha Pengiriman Uang dan penghapusan Penyelenggara dari Daftar Penyelenggara, dalam Surat Edaran Bank Indonesia. I.
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PENDAFTARAN Setiap perorangan Warga Negara Indonesia dan badan usaha selain Bank yang akan atau telah melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (PBI Pengiriman Uang) harus melakukan Pendaftaran kepada Bank Indonesia.
A. Tata ...
2
A. Tata Cara Pendaftaran 1. Perorangan Warga Negara Indonesia dan badan usaha selain Bank yang akan atau telah melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang sejak berlakunya ketentuan ini menyampaikan permohonan secara tertulis mengenai Pendaftaran atas kegiatan usahanya kepada Bank Indonesia. 2. Bank tidak perlu melakukan Pendaftaran kegiatan usaha Pengiriman Uang kepada Bank Indonesia mengingat kegiatan usaha Pengiriman Uang merupakan salah satu kegiatan usaha Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbankan. 3. Permohonan Pendaftaran kegiatan usaha Pengiriman Uang harus melampirkan seluruh dokumen secara lengkap dan memenuhi kesiapan operasional yang meliputi kesiapan sumber daya manusia yang digunakan, tempat usaha, dan sarana serta peralatan yang digunakan dalam Pengiriman Uang secara benar sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran ini. 4. Permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sebagai berikut: a. untuk badan usaha diajukan oleh pengurus badan usaha tersebut; atau b. untuk perorangan Warga Negara Indonesia diajukan oleh individu yang bersangkutan. 5. Permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada Bank Indonesia. B. Pencatatan Pendaftaran 1. Bank Indonesia memberikan tanggapan tertulis atas permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada butir A.3:
a. paling ...
3
a. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak seluruh dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia dan kesiapan operasional telah dilakukan secara benar yang meliputi kesiapan sumber daya manusia yang digunakan, tempat usaha, dan sarana serta peralatan yang digunakan dalam Pengiriman Uang; atau b. paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak dokumen diterima
oleh
Bank
Indonesia,
untuk
permohonan
yang
dokumennya belum diterima secara lengkap. 2. Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 berisi informasi bahwa Penyelenggara telah dicantumkan dalam Daftar Penyelenggara atau belum dicantumkan dalam Daftar Penyelenggara di Bank Indonesia. 3. Bank Indonesia mencantumkan Penyelenggara dalam Daftar Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 2 apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam Pendaftaran telah diterima secara lengkap dan kesiapan operasional telah dilakukan secara benar yang meliputi kesiapan sumber daya manusia yang digunakan, tempat usaha, dan sarana serta peralatan yang digunakan dalam Pengiriman Uang. 4. Bank Indonesia belum mencantumkan Penyelenggara dalam Daftar Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 2 apabila dokumen yang dipersyaratkan belum diterima secara lengkap oleh Bank
Indonesia
dan/atau
kesiapan
operasional
sebagaimana
dimaksud pada angka 3 belum dilakukan secara benar. 5. Bank Indonesia dapat melakukan peninjauan ke tempat usaha Penyelenggara yang akan atau telah melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang dalam rangka memberikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2. 6. Bank ...
4
6. Bank Indonesia memberikan Tanda Pendaftaran kepada Pemohon yang berisi Nomor Pendaftaran dan identitas Penyelenggara dalam Daftar Penyelenggara. C. Pencantuman dalam Daftar Penyelenggara dan Publikasi 1. Setiap Penyelenggara yang telah dicantumkan dalam Daftar Penyelenggara harus menempatkan Tanda Pendaftaran di tempat usaha yang bersangkutan, yakni di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengguna jasa. Fotokopi Tanda Pendaftaran ditempatkan pula di setiap kantor cabang Penyelenggara. 2. Bank Indonesia mempublikasikan Daftar Penyelenggara dalam website Bank Indonesia dan/atau booklet. II.
DOKUMEN PENDAFTARAN Dokumen-dokumen
yang
harus
disampaikan
dalam
permohonan
Pendaftaran kepada Bank Indonesia adalah sebagai berikut: A.
Perorangan Warga Negara Indonesia Perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan usaha Pengiriman
Uang
harus
melakukan
Pendaftaran
dengan
menyampaikan dokumen sebagai berikut: 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 2. fotokopi surat keterangan domisili/tempat tinggal pemohon dari kelurahan/kepala desa setempat; 3. surat
pernyataan
kesanggupan
pemohon
untuk
tidak
menyalahgunakan Uang yang dikirim dan/atau diterima; 4. surat pernyataan kesanggupan pemohon untuk menatausahakan secara terpisah antara Uang yang dikirim dan/atau diterima dengan kekayaan pribadi pemohon; dan 5. informasi ...
5
5. informasi mengenai tempat usaha, sarana dan prasarana yang digunakan oleh pemohon sebagai Penyelenggara. B.
Badan Usaha yang Berbadan Hukum Badan usaha yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha Pengiriman
Uang
harus
melakukan
Pendaftaran
dengan
menyampaikan dokumen sebagai berikut: 1. fotokopi akte pendirian badan hukum Indonesia dan perubahannya apabila ada, yang telah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang; 2. surat pernyataan pengurus dalam bentuk akta otentik yang menyatakan kesanggupan pengurus untuk: a. bertanggung jawab jika terdapat penyalahgunaan Uang yang dikirim dan/atau diterima; dan b. memisahkan penatausahaan Uang yang dikirim dan/atau diterima dari harta kekayaan pribadi dan harta kekayaan perusahaan Penyelenggara; 3. fotokopi surat keterangan domisili badan usaha yang bersangkutan dari lurah/kepala desa setempat; 4. konsep penerapan prinsip mengenal nasabah yaitu prinsip yang diterapkan oleh Penyelenggara untuk mengetahui antara lain identitas
Pengirim
dan/atau
Penerima,
memantau
kegiatan
Pengiriman Uang, dan melaporkan transaksi yang mencurigakan, sebagaimana Contoh Tata Cara Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Lampiran 1; dan 5. bukti kesiapan operasional antara lain: a. sumber daya manusia yang memadai; b. kesiapan tempat usaha; dan
c. sarana ...
6
c. sarana dan peralatan untuk melakukan kegiatan Pengiriman Uang. C.
Badan Usaha yang Tidak Berbadan Hukum Badan usaha yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang harus melakukan Pendaftaran dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut: 1. bukti bahwa pemilik dan pengurus badan usaha merupakan Warga
Negara Indonesia. Bukti kewarganegaraan Indonesia tersebut antara lain berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi atau Paspor; 2. fotokopi surat keterangan domisili badan usaha yang bersangkutan
dari lurah/kepala desa setempat; 3. surat pernyataan pengurus dalam bentuk akta otentik yang
menyatakan kesanggupan pengurus untuk: a. bertanggung jawab jika terdapat penyalahgunaan Uang yang dikirim dan/atau diterima; dan b. memisahkan penatausahaan Uang yang dikirim dan/atau diterima dari harta kekayaan pribadi dan harta kekayaan perusahaan Penyelenggara; 4. konsep penerapan prinsip mengenal nasabah yaitu prinsip yang
diterapkan oleh Penyelenggara untuk mengetahui antara lain identitas
Pengirim
dan/atau
Penerima,
memantau
kegiatan
Pengiriman Uang, dan melaporkan transaksi yang mencurigakan, sebagaimana Contoh Tata Cara Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Lampiran 1; dan 5. bukti kesiapan operasional antara lain:
a. sumber daya manusia yang memadai; b. kesiapan tempat usaha; dan c. sarana ...
7
c. sarana dan peralatan untuk melakukan kegiatan Pengiriman Uang. III.
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PENGIRIMAN UANG Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang setelah berlakunya PBI Pengiriman Uang dan telah dicantumkan dalam Daftar Penyelenggara oleh Bank Indonesia, harus melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. melaksanakan kegiatan usahanya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pencantuman Penyelenggara dalam Daftar Penyelenggara; dan 2. melaporkan secara tertulis dimulainya kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal dimulainya kegiatan tersebut; atau 3. apabila setelah berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada angka 1, Penyelenggara yang telah tercantum dalam Daftar Penyelenggara belum melakukan kegiatan usahanya, maka Penyelenggara tersebut harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai alasan belum dapat dilaksanakan kegiatan usaha Pengiriman Uang dan rencana pelaksanaan kegiatan tersebut. Laporan tersebut disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada angka 1.
IV.
LAPORAN OLEH PENYELENGGARA A. Laporan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang 1. Penyelenggara melaporkan kegiatan usaha Pengiriman Uang yang dilakukan kepada Bank Indonesia.
2. Laporan ...
8
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari: a. Laporan
Transaksi
Kegiatan
Usaha
Pengiriman
Uang
sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2.a atau Lampiran 2.b; dan b. Laporan Kelangsungan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang sebagaimana dimaksud pada Lampiran 3.a atau Lampiran 3.b. 3. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir 2.a disampaikan secara triwulanan dan harus sudah diterima oleh Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya. Contoh: laporan triwulanan periode Januari sampai dengan Maret, harus sudah diterima Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 15 April. 4. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir 2.b disampaikan setiap akhir tahun dan harus sudah diterima oleh Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya. Contoh: Laporan Kelangsungan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, harus sudah diterima Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 15 Januari 2008. 5. Dalam hal tanggal paling lambat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 jatuh pada hari libur, maka tanggal paling lambat adalah pada tanggal hari kerja berikutnya. 6. Untuk Penyelenggara yang memiliki kantor cabang, laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan oleh kantor pusat Penyelenggara
yang
bersangkutan
secara
konsolidasi
yang
merupakan gabungan laporan kantor pusat dan seluruh kantor cabang. B.
Laporan Kantor Cabang dan Rencana Pembukaan Kantor Cabang 1. Laporan kantor cabang yang telah dimiliki oleh Penyelenggara sebelum berlakunya Surat Edaran ini disampaikan kepada Bank
Indonesia ...
9
Indonesia secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pencantuman Penyelenggara dalam Daftar Penyelenggara. Laporan tersebut disampaikan dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 4.a atau Lampiran 4.b. 2. Laporan rencana pembukaan kantor cabang oleh Penyelenggara disampaikan kepada Bank Indonesia secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pembukaan kantor cabang tersebut.
Laporan
tersebut
disampaikan
dengan
format
sebagaimana dimaksud pada Lampiran 5.a atau Lampiran 5.b. C.
Laporan Kerjasama Penyelenggara dengan Operator 1. Penyelenggara yang melakukan kerjasama dengan Operator melaporkan secara tertulis kerjasama tersebut kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada Lampiran 6.a atau Lampiran 6.b. 2. Laporan kerjasama antara Penyelenggara dengan Operator sebagaimana dimaksud pada angka 1 sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut: a.
fotokopi perjanjian kerjasama antara Penyelenggara dengan Operator. Perjanjian tersebut sekurang-kurangnya memuat: 1)
kesepakatan antara Penyelenggara dan Operator untuk memberikan informasi kepada Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk keperluan pemeriksaan;
2)
pemberian kewenangan kepada Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk melakukan
pemeriksaan
terhadap
sistem
yang
digunakan ...
10
digunakan baik oleh Penyelenggara maupun oleh Operator; dan 3)
kesediaan
Penyelenggara
dan
Operator
untuk
menyampaikan kepada Bank Indonesia hasil audit sistem yang digunakan baik yang dilakukan oleh auditor
intern
ataupun
auditor
ekstern
dari
Penyelenggara dan Operator; b.
informasi singkat mengenai profil perusahaan Operator; dan
c.
hasil audit dari security auditor yang menjelaskan kehandalan dan keamanan operasional teknologi informasi yang digunakan oleh Operator.
3. Jika Penyelenggara menghentikan kerjasama dengan Operator, maka
penghentian
kerjasama
dengan
Operator
tersebut
dilaporkan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada Lampiran 7.a atau Lampiran 7.b. D.
Laporan Perubahan Pengurus 1. Penyelenggara melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia jika terjadi perubahan pengurus. 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan surat pernyataan pengurus dalam bentuk akta otentik yang menyatakan kesanggupan Penyelenggara untuk: a. bertanggung jawab jika terdapat penyalahgunaan Uang yang dikirim dan/atau diterima; dan b. memisahkan penatausahaan Uang yang dikirim dan/atau diterima dari harta kekayaan Penyelenggara. 3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disertai dengan fotokopi bukti perubahan Pengurus antara lain berupa
Berita ...
11
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. E.
Laporan oleh Bank 1. Khusus untuk Bank, laporan yang harus disampaikan kepada Bank Indonesia meliputi: a. Laporan transaksi kegiatan usaha Pengiriman Uang; b. Laporan kantor cabang dan rencana pembukaan kantor cabang; c. Laporan perubahan pengurus; d. Laporan kerjasama Penyelenggara dengan Operator; dan e. Laporan Penghentian Kerjasama dengan Operator. 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir 1.a, butir 1.b, dan butir 1.c dilakukan sesuai dengan tata cara penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan perbankan. 3. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir 1.d dilakukan sesuai dengan Lampiran 6.a atau Lampiran 6.b. 4. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir 1.e dilakukan sesuai dengan Lampiran 7.a atau Lampiran 7.b.
V.
PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA PENGIRIMAN UANG DAN PENGHAPUSAN
PENYELENGGARA
DARI
DAFTAR
PENYELENGGARA 1.
Penghentian kegiatan usaha Pengiriman Uang dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Penyelenggara atau berdasarkan keputusan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PBI Pengiriman Uang.
2. Dalam ...
12
2.
Dalam hal terjadi penghentian kegiatan usaha Pengiriman Uang sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank Indonesia menghapus Penyelenggara dari Daftar Penyelenggara.
3.
Selain berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, penghapusan
Penyelenggara
dari
Daftar
Penyelenggara
dapat
dilakukan oleh Bank Indonesia jika: a. terdapat putusan pengadilan yang menghukum Penyelenggara untuk menghentikan kegiatan usaha Pengiriman Uang yang dilakukan; b. terdapat permintaan tertulis/rekomendasi kepada Bank Indonesia dari otoritas pengawas yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usaha Penyelenggara, atau otoritas pengawas dimaksud telah menghentikan kegiatan usaha Penyelenggara; c. Penyelenggara melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kegiatan usaha Pengiriman Uang dan ketentuan yang terkait lainnya; atau d. Penyelenggara melakukan tindak kejahatan di bidang keuangan. 4.
Dalam hal Penyelenggara akan menghentikan kegiatan usaha Pengiriman Uang atas permintaan Penyelenggara sendiri, maka Penyelenggara yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut: a. menyampaikan laporan penghentian kegiatan usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Penyelenggara menghentikan kegiatannya; dan b. melaporkan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal penghentian kegiatan, dengan melampirkan: 1) dokumen penyelesaian hak dan kewajiban kepada Pengirim dan/atau Penerima; dan 2) surat pernyataan dari pengurus dan/atau pemilik bahwa segala tuntutan yang timbul setelah penghentian kegiatan usaha Pengiriman ...
13
Pengiriman Uang menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pengurus dan/atau pemilik. 5.
Penghapusan Penyelenggara dari Daftar Penyelenggara oleh Bank Indonesia dilakukan sebagai berikut: a. Untuk
Penyelenggara
yang
berkantor
pusat
atau
berdomisili/bertempat kedudukan di wilayah Jakarta, Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Depok, Bogor, Karawang, dan Bekasi dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya penghentian kegiatan usaha Pengiriman Uang oleh Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP). b. Untuk
Penyelenggara
yang
berkantor
pusat
atau
berdomisili/bertempat kedudukan di luar wilayah Jakarta, Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Depok, Bogor, Karawang, dan Bekasi dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan tertulis dari Kantor Bank Indonesia (KBI) untuk menghapus Penyelenggara dari Daftar Penyelenggara oleh DASP. VI.
LAIN-LAIN 1. Permohonan Pendaftaran kegiatan usaha Pengiriman Uang disampaikan secara tertulis kepada: a. DASP, Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350, untuk
Penyelenggara
yang
berkantor
pusat
atau
berdomisili/bertempat kedudukan di Jakarta, Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Depok, Bogor, Karawang, dan Bekasi; atau
b. KBI …
14
b. KBI yang mewilayahi, untuk Penyelenggara yang berkantor pusat atau berdomisili/bertempat kedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a. 2. Laporan sebagai berikut: a. laporan dimulainya kegiatan usaha Pengiriman Uang sebagaimana dimaksud pada butir III.2; b. laporan transaksi kegiatan usaha Pengiriman Uang sebagaimana dimaksud pada butir IV.A.2.a; c. laporan kelangsungan kegiatan usaha Pengiriman Uang sebagaimana dimaksud pada butir IV.A.2.b; d. laporan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada butir IV.B.1; e. laporan rencana pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada butir IV.B.2; f. laporan kerjasama Penyelenggara dengan Operator sebagaimana dimaksud pada butir IV.C.1; g. laporan penghentian kerjasama Penyelenggara dengan Operator sebagaimana dimaksud pada butir IV.C.3; h. laporan perubahan pengurus sebagaimana dimaksud pada butir IV.D.1; dan i. laporan penghentian kegiatan usaha Pengiriman Uang sebagaimana dimaksud pada butir V.1, disampaikan secara tertulis kepada: a. DASP c.q. Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional (Biro PSPN), Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350, untuk
Penyelenggara
yang
berkantor
pusat
atau
berdomisili/bertempat kedudukan di wilayah Jakarta, Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Depok, Bogor, Karawang, dan Bekasi; atau
b. KBI …
15
b. KBI yang mewilayahi, untuk Penyelenggara yang berkantor pusat atau berdomisili/bertempat kedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a. 3. Pendaftaran kegiatan usaha Pengiriman Uang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. 4. Dengan berakhirnya batas waktu Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009 bagi pihak yang belum melakukan Pendaftaran atau yang baru akan melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia sebelum melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang. VII.
PENUTUP Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 20 Desember 2006. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat
Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
EDI SISWANTO DIREKTUR AKUNTING DAN SISTEM PEMBAYARAN
