No. 13/ 1 /DInt
Jakarta, 20 Januari 2011 SURAT EDARAN
Perihal : Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/24/PBI/2010 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5181) perlu untuk mengatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai kewajiban pelaporan utang luar negeri, sebagai berikut: I. KETENTUAN UMUM A. Tujuan Pelaporan Utang Luar Negeri (ULN) dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai ULN dalam rangka penyusunan Statistik ULN Indonesia dan Statistik Neraca Pembayaran dalam upaya mendukung keberhasilan pengelolaan cadangan devisa dan perumusan kebijakan moneter. B. Pelapor 1. Berdasarkan jenis usaha, Pelapor terdiri dari : a. Lembaga Keuangan: 1) Bank; 2) Lembaga Keuangan Non Bank. b. Non Lembaga Keuangan. 2. Berdasarkan kepemilikan usaha, Pelapor terdiri dari : a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Badan Usaha Milik Swasta; d. Koperasi; e. Perorangan; f. Yayasan; g. Lainnya. 3. Dalam ...
3. Dalam hal Pelapor ULN adalah badan usaha, pelaporan dilakukan oleh kantor pusat badan usaha yang bersangkutan. 4. Dalam hal Pelapor ULN adalah perorangan, pelaporan dilakukan oleh perorangan yang bersangkutan. 5. Dalam hal Pelapor ULN mempunyai kantor cabang luar negeri, utang kantor cabang luar negeri tersebut wajib dilaporkan oleh kantor pusat Pelapor ULN. 6. Pelapor ULN harus menunjuk petugas dan/atau penanggung jawab untuk menyusun, memverifikasi dan menyampaikan Laporan ULN. Contoh surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 10. 7. Pelapor ULN sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pelaporan ULN. Contoh surat kuasa sebagaimana dimaksud pada Lampiran 11 atau Lampiran 12. II. RUANG LINGKUP LAPORAN A. Ruang Lingkup ULN yang Wajib Dilaporkan 1. ULN yang wajib dilaporkan meliputi : a. ULN berdasarkan Perjanjian Kredit (Loan Agreement); b. ULN berdasarkan Surat Utang (Debt Securities); c. ULN berdasarkan Utang Dagang (Trade Credits); dan/atau d. ULN berdasarkan Utang Lainnya (Other Loans). dalam valuta rupiah dan/atau valuta asing. 2. Surat Utang (Debt Securities) sebagaimana dimaksud pada butir 1.b. meliputi antara lain Letter of Credit (LC) impor yang diakseptasi oleh Bank (Bankers’ Acceptance), Obligasi, Commercial Papers (CP), Promissory Notes (PN), Medium Term Notes (MTN) dan Floating Rate Notes (FRN). 3. Utang Lainnya (Other Loans) sebagaimana dimaksud pada butir 1.d antara lain berupa pembayaran klaim asuransi dan deviden yang sudah ditetapkan namun belum dibayar. 4. ULN Lembaga Keuangan dan Non Lembaga Keuangan wajib dilaporkan seluruhnya tanpa batasan minimum.
5. ULN ...
5. ULN Perorangan yang wajib dilaporkan meliputi : a. setiap ULN dengan nominal paling sedikit USD 200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat dokumen utang ditandatangani atau diterbitkan; dan/atau b. beberapa ULN yang apabila dijumlahkan telah mencapai USD 200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat dokumen utang ditandatangani atau diterbitkan. B. Jenis Laporan Laporan ULN terdiri dari : 1. Laporan Data Pokok ULN dan/atau Perubahannya, meliputi : a. Profil Pelapor Setiap Pelapor yang baru pertama kali melaporkan ULN harus menyampaikan data profil Pelapor. Apabila terjadi perubahan data profil Pelapor maka perubahan tersebut harus disampaikan kepada Bank Indonesia. Cakupan informasi yang harus diisi adalah sebagaimana dimaksud pada formulir Profil Pelapor (Lampiran 1). b. Profil ULN 1) Atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) Cakupan informasi yang harus diisi adalah sebagaimana dimaksud pada formulir PK01 (Lampiran 2). 2) Atas dasar Surat Utang (Debt Securities) Cakupan informasi yang harus diisi adalah sebagaimana dimaksud pada formulir SU01 (Lampiran 3). 3) Atas dasar Utang Dagang (Trade Credits) Cakupan informasi yang harus diisi adalah sebagaimana dimaksud pada formulir UD01 (Lampiran 4). 4) Atas dasar Utang Lainnya (Other Loans) Cakupan informasi yang harus diisi adalah sebagaimana dimaksud pada formulir UL01 (Lampiran 5).
2. Laporan ...
2. Laporan Data Realisasi ULN a. Atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) Cakupan informasi yang harus diisi adalah sebagaimana dimaksud pada Formulir PK02 (Lampiran 6). b. Atas dasar Surat Utang (Debt Securities) Cakupan informasi yang harus diisi adalah sebagaimana dimaksud pada Formulir SU02 (Lampiran 7). c. Atas dasar Utang Dagang (Trade Credits) Cakupan informasi yang harus diisi adalah sebagaimana dimaksud pada Formulir UD02 (Lampiran 8). d. Atas dasar Utang Lainnya (Other Loans) Cakupan informasi yang harus diisi adalah sebagaimana dimaksud pada Formulir UL02 (Lampiran 9). III. PENYAMPAIAN LAPORAN A. Jangka Waktu Penyampaian Laporan ULN 1. Laporan Data Pokok ULN dan/atau Perubahannya a. Laporan data pokok ULN dan/atau perubahannya wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah penandatanganan Perjanjian Kredit (Loan Agreement), penerbitan Surat Utang (Debt Securities), pengakuan utang atas Utang Dagang (Trade Credits), dan/atau pengakuan utang atas Utang Lainnya (Other Loans). Apabila tanggal batas waktu tersebut jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka Laporan ULN disampaikan pada hari kerja berikutnya. Contoh: Laporan data pokok ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement), yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2011 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama pada tanggal 10 Agustus 2011. b. Dalam hal penarikan ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) telah dilakukan sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit (Loan Agreement), maka untuk kepentingan
pelaporan ...
pelaporan
ULN,
penandatanganan
Perjanjian
Kredit
(Loan
Agreement) dianggap telah dilakukan pada tanggal penarikan ULN dan laporan data pokok ULN wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah tanggal penarikan ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) tersebut. Apabila tanggal batas waktu tersebut jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka Laporan ULN disampaikan pada hari kerja berikutnya. Contoh: Laporan data pokok ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) yang ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2011 tetapi penarikannya dilakukan pada tanggal 15 Juli 2011 maka laporan data pokok ULN tersebut wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama pada tanggal 10 Agustus 2011. 2. Laporan Data Realisasi ULN Laporan data realisasi ULN wajib disampaikan secara bulanan kepada Bank Indonesia dengan waktu penyampaian dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 pada bulan berikutnya. Apabila tanggal batas waktu tersebut jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya. Contoh: Laporan data realisasi ULN selama bulan Juli 2011, wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama pada tanggal 10 Agustus 2011. 3. Koreksi Laporan ULN a. Koreksi Laporan Data Pokok ULN dan/atau Perubahannya Koreksi atas laporan data pokok ULN dan/atau perubahannya wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama tanggal 20 bulan penyampaian laporan. Apabila tanggal batas waktu tersebut jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya. Contoh : Koreksi data pokok ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) yang ditandatangani pada tanggal 1 Juni 2011 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama pada tanggal 20 Juli 2011. b. Koreksi …
b. Koreksi Laporan Data Realisasi ULN Koreksi atas laporan data realisasi ULN wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama tanggal 20 bulan penyampaian laporan. Apabila tanggal batas waktu tersebut jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya. Contoh : Koreksi laporan data realisasi ULN selama bulan Juli 2011, wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama pada tanggal 22 Agustus 2011. 4. Tidak Menyampaikan Laporan ULN Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan ULN apabila sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak batas akhir penyampaian Laporan ULN sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 Pelapor tidak menyampaikan Laporan ULN. 5. Keterlambatan Penyampaian Laporan ULN a. Keterlambatan Penyampaian Laporan Data Pokok ULN dan/atau Perubahannya Laporan data pokok ULN dan atau perubahannya pada bulan yang bersangkutan dianggap terlambat, apabila laporan disampaikan kepada Bank Indonesia melebihi tanggal 10 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 1. Contoh : Laporan data pokok ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2011 dianggap terlambat apabila disampaikan kepada Bank Indonesia setelah tanggal 10 Agustus 2011. b. Keterlambatan Penyampaian Laporan Data Realisasi ULN Laporan data realisasi ULN bulan yang bersangkutan dianggap terlambat, apabila disampaikan kepada Bank Indonesia melebihi tanggal 10 bulan berikutnya, sebagaimana dimaksud pada angka 2. Contoh : Laporan data realisasi ULN selama bulan Juli 2011, dianggap terlambat apabila disampaikan kepada Bank Indonesia setelah tanggal 10 Agustus 2011. c. Keterlambatan Penyampaian Koreksi Laporan Data Pokok ULN
Laporan …
Laporan koreksi data pokok ULN dianggap terlambat, apabila disampaikan kepada Bank Indonesia melebihi tanggal 20 bulan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada butir 3.a. Contoh : Koreksi laporan data pokok ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) yang ditandatangani pada tanggal 1 Juni 2011 dianggap terlambat apabila disampaikan kepada Bank Indonesia setelah tanggal 20 Juli 2011. d. Keterlambatan Penyampaian Koreksi Laporan Data Realisasi ULN Koreksi laporan data realisasi ULN dianggap terlambat, apabila disampaikan kepada Bank Indonesia melebihi tanggal 20 bulan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada butir 3.b. Contoh : Koreksi laporan data realisasi ULN selama bulan Juni 2011, dianggap terlambat apabila disampaikan kepada Bank Indonesia setelah tanggal 20 Juli 2011. 6. Batas Waktu Penyampaian Pelaporan Menggunakan Media Off Line a. Tanggal penerimaan laporan dengan menggunakan media off line berupa disket/compact disc, media penyimpanan lainnya, atau hard copy oleh Bank Indonesia adalah sesuai dengan tanggal penerimaan di Bank Indonesia. Untuk pengiriman dengan pos, tanggal penerimaan laporan adalah tanggal stempel pos. b. Laporan ULN dengan media off line berupa disket/compact disc, media penyimpanan lainnya, atau hard copy harus sudah diterima di Bank Indonesia dengan batas waktu paling lama pukul 16.15 WIB. B. Media Penyampaian Laporan Laporan disampaikan kepada Bank Indonesia menggunakan media on line (web technology) atau media off line berupa lampiran e-mail, disket/ compact disc, media penyimpanan lainnya, atau hard copy melalui kurir atau jasa ekspedisi dengan alamat : 1. Media on line (web technology) : a. Untuk pendaftaran Pelapor baru secara online melalui https://www.bi.go.id/siulweb/ b. Untuk pelaporan Laporan ULN menggunakan aplikasi SIUL yang diberikan oleh Bank Indonesia. 2. Media …
2. Media off line : a. Disket/ compact disc, media penyimpanan lainnya atau hard copy : Bagian Penatausahaan dan Publikasi Pinjaman Luar Negeri Bank Indonesia Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt.5 Jalan MH. Thamrin No.2 Jakarta. b. E-mail :
[email protected] C. Prosedur Penyusunan dan Penyampaian Laporan ULN Prosedur dan penyusunan penyampaian Laporan ULN tercantum dalam Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaporan Utang Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran 13. IV. TATA CARA PENGENAAN SANKSI A. Sanksi Administratif Berupa Denda 1. Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan ULN kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir III.A.4, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Contoh: a. Perusahaan “A” memiliki ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2011 sebesar ekuivalen Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Laporan ULN wajib disampaikan kepada Bank Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2011. Perusahaan “A” sampai dengan 6 bulan sejak batas akhir penyampaian laporan yaitu tanggal 10 Februari 2012 tidak menyampaikan laporan data pokok ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) tersebut kepada Bank Indonesia, maka Perusahaan “A” dikenakan sanksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). b. Perusahaan “B” memiliki ULN atas dasar Perjanjian Kredit Loan Agreement) yang ditandatangani pada tanggal 4 Juli 2011 sebesar ekuivalen Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Penarikan dilakukan pada tanggal 12 Juli 2011. Laporan ULN wajib disampaikan kepada Bank Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2011. Laporan data pokok ULN disampaikan pada tanggal 9 Agustus 2011, sedangkan sampai dengan tanggal 10 Februari 2012 laporan data
realisasi ...
realisasi ULN tidak disampaikan kepada Bank Indonesia. Terkait dengan kasus ini, maka perusahaan “B” dianggap tidak menyampaikan laporan data realisasi ULN sehingga dikenakan sanksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 2. Keterlambatan Penyampaian Laporan ULN dikenakan administratif berupa denda dengan ketentuan sebagai berikut:
sanksi
a. Pelapor yang terlambat menyampaikan laporan data pokok ULN dan/atau perubahannya, dan/atau laporan data realisasi ULN sebagaimana dimaksud pada butir III.A.5.a dan III.A.5.b, dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) Hari keterlambatan untuk setiap Pelapor. b. Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi laporan data pokok ULN dan/atau perubahannya, dan/atau koreksi laporan data realisasi ULN sebagaimana dimaksud pada butir III.A.5.c dan III.A.5.d, dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) Hari keterlambatan untuk setiap Pelapor. c. Jumlah keseluruhan denda sebagaimana dimaksud pada butir a dan b paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Pelapor atas keterlambatan Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN yang disampaikan pada periode yang sama. Contoh : 1) Keterlambatan Penyampaian Laporan ULN dan Batas Maksimal Pengenaan Denda Sampai dengan posisi akhir bulan September 2011, Perusahaan “C” memiliki ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement), Surat Utang (Debt Securities) dan Utang Dagang (Trade Credits). ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) tersebut masing-masing ditandatangani pada tanggal 1, 5 dan 7 September 2011. Laporan data pokok ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) dan laporan data realisasi ULN periode laporan bulan September 2011 disampaikan pada tanggal 30 Desember 2011.
Pada ...
Pada tanggal tersebut perusahan “C” juga menyampaikan koreksi data realisasi pembayaran bunga ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities) periode laporan bulan September 2011. Laporan data pokok ULN dan laporan data realisasi ULN periode laporan bulan September 2011 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2011, sedangkan laporan koreksi data realisasi ULN periode laporan bulan September 2011 wajib disampaikan pada tanggal 20 Oktober 2011. Terkait dengan kasus ini, maka perusahaan “C” seharusnya dikenakan sanksi denda sebagai berikut: - Sanksi denda keterlambatan penyampaian laporan data pokok ULN: 59 (lima puluh sembilan) hari x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah). - Sanksi denda keterlambatan penyampaian laporan data realisasi ULN: 59 (lima puluh sembilan) hari x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah). - Sanksi denda keterlambatan penyampaian koreksi laporan data realisasi ULN: 52 (lima puluh dua) hari x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah). Total sanksi denda perusahaan “C” sebesar Rp17.000.000,000 (tujuh belas juta rupiah). Berhubung batas maksimal pengenaan sanksi denda atas keterlambatan penyampaian Laporan ULN adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka Perusahaan “C” terkena sanksi denda paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 2) Keterlambatan Penyampaian Laporan Data Pokok ULN dan/atau Perubahannya a) Perusahaan “D” memiliki 3 (tiga) ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) yang masing-masing ditandatangani pada tanggal 4, 6 dan 8 Juli 2011. Batas waktu penyampaian laporan ...
laporan data pokok ULN untuk ketiga Perjanjian Kredit (Loan Agreement) tersebut seharusnya 10 Agustus 2011, namun baru disampaikan kepada Bank Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2011. Terkait keterlambatan di atas maka Perusahaan “D” dikenakan sanksi sebesar: 2 (dua) hari x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). b) Perusahaan “E” memiliki 1 (satu) ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) yang ditandatangani pada tanggal 2 November 2011. Batas waktu penyampaian Laporan ULN tersebut seharusnya 10 Desember 2011, namun karena ULN ditarik pada tanggal 17 Oktober 2011 maka batas waktu penyampaian Laporan ULN paling lama menjadi tanggal 10 November 2011. Perusahaan “E” baru menyampaikan Laporan ULN kepada Bank Indonesia pada tanggal 19 Desember 2011. Terkait keterlambatan di atas maka Perusahaan “E” dikenakan sanksi sebesar: 27 (dua puluh tujuh) hari x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). c) Perusahaan “F” memiliki 3 (tiga) jenis ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities) yang diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2011, Utang Dagang (Trade Credits) yang diakui sebagai ULN pada tanggal 20 Juli 2011, dan Utang Lainnya (Other Loans) yang diakui sebagai ULN pada tanggal 27 Juli 2011. Batas waktu penyampaian laporan data pokok ULN untuk ketiga jenis ULN tersebut seharusnya pada tanggal 10 Agustus 2011, namun baru disampaikan kepada Bank Indonesia pada tanggal 22 Agustus 2011. Terkait keterlambatan di atas maka Perusahaan “F” dikenakan sanksi sebesar: 7 (tujuh) hari x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). d) Perusahaan “G” memiliki 1 (satu) ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) yang ditandatangani pada tanggal 15 Juni 2011. Batas waktu penyampaian Laporan data pokok ULN
tersebut ...
tersebut seharusnya pada tanggal 10 Juli 2011, namun karena tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian laporan data pokok ULN menjadi tanggal 11 Juli 2011. Perusahaan “G” baru menyampaikan laporan data pokok ULN kepada Bank Indonesia pada tanggal 14 Juli 2011. Terkait keterlambatan di atas maka Perusahaan “G” dikenakan sanksi sebesar: 3 (tiga) hari x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). e) Perusahaan “H” memiliki 1 (satu) ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) yang ditandatangani pada tanggal 15 Juni 2011. Batas waktu penyampaian laporan data pokok ULN tersebut seharusnya pada tanggal 10 Juli 2011, namun karena tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka batas penyampaian laporan ULN menjadi tanggal 11 Juli 2011. Perusahaan “H” baru menyampaikan laporan data pokok ULN kepada Bank Indonesia pada tanggal 30 Desember 2011. Terkait keterlambatan di atas maka Perusahaan “H” seharusnya dikenakan sanksi sebesar: 121 (seratus dua puluh satu) hari x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah). Namun berhubung batas maksimal pengenaan sanksi denda atas keterlambatan penyampaian Laporan ULN adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka Perusahaan “H” terkena sanksi denda paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 3) Keterlambatan Penyampaian Laporan Data Realisasi ULN a) Perusahaan “I” menyampaikan laporan data realisasi ULN selama bulan Juli 2011 pada tanggal 16 Agustus 2011. Batas waktu penyampaian laporan data realisasi ULN untuk bulan Juli seharusnya pada tanggal 10 Agustus 2011. Terkait keterlambatan di atas maka Perusahaan “I” dikenakan sanksi sebesar:
4 (empat) ...
4 (empat)
hari x Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah) = Rp
400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). b) Perusahaan “J” menyampaikan laporan data realisasi ULN selama bulan Agustus 2011 pada tanggal 14 September 2011. Batas waktu penyampaian laporan data realisasi ULN tersebut seharusnya pada tanggal 10 September 2011, namun karena tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka batas penyampaian laporan ULN menjadi tanggal 12 September 2011. Terkait keterlambatan di atas maka Perusahaan “J” dikenakan sanksi sebesar: 2 (dua) hari x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). c) Perusahaan “K” menyampaikan laporan data realisasi ULN selama bulan Juni 2011 pada tanggal 20 Desember 2011. Batas waktu penyampaian laporan data realisasi ULN tersebut seharusnya pada tanggal 10 Juli 2011, namun karena tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka batas penyampaian laporan ULN menjadi tanggal 11 Juli 2011. Terkait keterlambatan di atas maka Perusahaan “K” seharusnya dikenakan sanksi sebesar: 113 (seratus tiga belas) hari x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah). Berhubung batas maksimal pengenaan sanksi denda atas keterlambatan penyampaian Laporan ULN adalah sebesar Rp10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah) maka Perusahaan “K” terkena sanksi denda paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 4) Keterlambatan Penyampaian Koreksi Laporan Data Pokok ULN dan Koreksi Laporan Data Realisasi ULN a) Perusahaan “L” menyampaikan koreksi laporan data pokok ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) yang ditandatangani pada tanggal 1 Juni 2011, pada tanggal 25 Juli 2011. Batas waktu penyampaian koreksi laporan data pokok ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) tersebut
seharusnya ...
seharusnya pada tanggal 20 Juli 2011. Terkait keterlambatan di atas maka Perusahaan “L” dikenakan sanksi sebesar: 3 (tiga) hari x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). b) Perusahaan “M” menyampaikan koreksi laporan data realisasi ULN untuk periode Juni 2011, pada tanggal 27 Juli 2011. Batas waktu penyampaian koreksi laporan data realisasi ULN untuk tersebut seharusnya pada tanggal 20 Juli 2011. Terkait keterlambatan di atas maka Perusahaan “M” dikenakan sanksi sebesar: 5 (lima) hari x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). c) Pada tanggal 29 Juli 2011, Perusahaan “N” menyampaikan koreksi laporan data pokok ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) yang ditandatangani pada tanggal 15 Juni 2011. Selain itu pada tanggal tersebut perusahaan “N” juga menyampaikan koreksi laporan data realisasi ULN periode bulan Juni 2011. Batas waktu penyampaian koreksi laporan data pokok dan data realisasi ULN tersebut pada tanggal 20 Juli 2011. Terkait keterlambatan di atas maka Perusahaan “N” dikenakan sanksi sebesar: 7 (tujuh) hari x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). B. Pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda 1. Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada huruf A disetorkan ke Rekening Kas Negara No. 501.000.000 yang ada di Bank Indonesia. 2. Pelaksanaan pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan setelah adanya surat pemberitahuan dari Bank Indonesia dengan tembusan kepada Kantor Kas Negara yang antara lain berisi tentang penetapan besarnya denda yang harus dibayar dan tata cara penyetorannya.
3. Bukti ...
3. Bukti pembayaran sanksi administratif berupa denda harus disampaikan kepada Bank Indonesia. V.
LAIN-LAIN Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 13 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
VI. PENUTUP Dengan diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/19/DInt tanggal 22 Juli 2010 perihal Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2011. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA
NELSON TAMPUBOLON DIREKTUR INTERNASIONAL
DInt
