No. 12/19/DInt
Jakarta, 22 Juli 2010
SURAT EDARAN
Kepada BANK, BADAN USAHA BUKAN BANK, DAN PERORANGAN DI INDONESIA
Perihal : Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/22/PBI/2000 tanggal 2 Oktober 2000 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/17/PBI/2009 tanggal 5 Mei 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/22/PBI/2000 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 71) dan dilakukannya penyempurnaan atas laporan dan sistem pelaporan, yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi laporan utang luar negeri, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai kewajiban pelaporan utang luar negeri, sebagai berikut: I. KETENTUAN UMUM A. Definisi Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan : 1. Utang Luar Negeri atau selanjutnya disebut ULN adalah utang penduduk kepada bukan penduduk, dalam valuta asing dan/-atau rupiah, berdasarkan perjanjian kredit (loan agreement) atau perjanjian lainnya, kecuali giro, tabungan, dan deposito; 2. Penduduk…
2. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia paling singkat 1 (satu) tahun,
termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik
Indonesia di luar negeri; 3. Utang Penduduk kepada bukan Penduduk adalah sejumlah nilai pada periode dan posisi tertentu yang merupakan kewajiban penduduk kepada bukan penduduk untuk melakukan pembayaran pokok dan/atau bunga di masa mendatang; 4. Perjanjian Kredit (Loan Agreement) adalah perjanjian tertulis yang berisi syarat dan kondisi pinjaman yang antara lain mengatur besarnya plafond kredit, suku bunga, jangka waktu, dan cara-cara pelunasannya; 5. Surat Utang (Debt Securities) adalah surat pengakuan utang yang dapat diperdagangkan di pasar uang atau pasar modal di dalam maupun di luar negeri; 6. Utang Dagang (Trade Credit) adalah utang yang timbul dalam rangka kredit yang diberikan oleh supplier atas transaksi barang dan/-atau jasa; 7. Utang lainnya (Other Loans) adalah seluruh utang yang tidak termasuk utang berdasarkan Perjanjian Kredit (Loan Agreement), Surat Utang (Debt Securities), dan Utang Dagang (Trade Credit); 8. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia. B. Tujuan Pelaporan ULN dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai ULN dalam rangka penyusunan Statistik ULN Indonesia dan Statistik Neraca Pembayaran dalam upaya mendukung keberhasilan pengelolaan cadangan devisa dan perumusan kebijakan moneter. C. Pelapor 1. Berdasarkan jenis usaha, Pelapor terdiri dari : a. Lembaga keuangan: 1) Bank…
1) Bank; 2) Lembaga Keuangan Non Bank. b. Non Lembaga Keuangan. 2. Berdasarkan kepemilikan usaha, Pelapor terdiri dari : a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Badan Usaha Milik Swasta; d. Koperasi; e. Perorangan; f. Yayasan; g. Lainnya. 3. Dalam hal pelaporan ULN adalah Badan usaha, pelaporan dilakukan oleh Kantor Pusat badan usaha yang bersangkutan. 4. Dalam hal pelaporan ULN adalah Perorangan, pelaporan dilakukan oleh perorangan yang bersangkutan. 5. Dalam hal Pelapor ULN mempunyai Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN), utang KCLN tersebut wajib dilaporkan oleh Kantor Pusat. 6. Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pelaporan ULN. II. RUANG LINGKUP LAPORAN A. Ruang Lingkup ULN yang Wajib Dilaporkan 1. ULN yang wajib dilaporkan meliputi : a. ULN berdasarkan Perjanjian Kredit (Loan Agreement); b. ULN berdasarkan Perjanjian Lainnya yang terdiri dari: 1) Surat Utang (Debt Securities); 2) Utang Dagang (Trade Credit); dan/-atau 3) Utang Lainnya (Other Loans), dalam valuta rupiah dan/-atau valuta asing. 2. Surat …
2. Surat Utang (Debt Securities) sebagaimana dimaksud pada butir 1.b.1) meliputi antara lain Obligasi, Commercial Papers (CP), Promissory Notes (PN), Medium Term Notes (MTN), Floating Rate Notes (FRN), Letter of Credit (LC) impor yang diakseptasi oleh Bank (Bankers Acceptance) dan transaksi Money Market (MM). 3. Utang lainnya sebagaimana dimaksud pada butir 1.b.3) antara lain berupa pembayaran klaim asuransi dan deviden yang sudah ditetapkan namun belum dibayar. 4. ULN Lembaga Keuangan dan Non Lembaga Keuangan wajib dilaporkan seluruhnya tanpa batasan minimum. 5. ULN Perorangan yang wajib dilaporkan meliputi : a. Setiap ULN dengan nominal paling sedikit USD 200.000,00 (dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat dokumen utang ditandatangani atau diterbitkan; dan/-atau b. Beberapa ULN yang apabila dijumlahkan telah mencapai USD 200.000,00 (dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat dokumen utang ditandatangani atau diterbitkan. B. Jenis Laporan Laporan ULN terdiri dari : 1. Laporan Data Pokok ULN dan/-atau perubahannya meliputi : a. Profil Pelapor Setiap pelapor yang baru pertama kali melaporkan ULN harus menyampaikan Data Profil Pelapor. Apabila terjadi perubahan Data Profil Pelapor
sebagaimana
dimaksud pada huruf a maka perubahan tersebut harus disampaikan kepada Bank Indonesia. Cakupan...
Cakupan informasi yang harus diisi adalah sebagaimana dimaksud pada formulir Profil Pelapor (Lampiran 1). b. Profil ULN 1) Atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) Cakupan informasi yang harus diisi adalah sebagaimana dimaksud pada formulir PK01 (Lampiran 2). 2) Atas dasar Surat Utang (Debt Securities) Cakupan informasi yang harus diisi adalah sebagaimana dimaksud pada formulir SU01 (Lampiran 3). 3) Atas dasar Utang Dagang (Trade Credit) Cakupan informasi yang harus diisi adalah sebagaimana dimaksud pada formulir UD01 (Lampiran 4). 4) Atas dasar Utang Lainnya (Other Loans) Cakupan informasi yang harus diisi adalah sebagaimana dimaksud pada formulir UL01 (Lampiran 5). 2. Laporan Data Realisasi ULN a. Atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) Cakupan informasi yang harus diisi adalah sebagaimana dimaksud pada Formulir PK02 (Lampiran 6). b. Atas dasar Surat Utang (Debt Securities) Cakupan informasi yang harus diisi adalah sebagaimana dimaksud pada Formulir SU02 (Lampiran 7). c. Atas dasar Utang Dagang (Trade Credit) Cakupan informasi yang harus diisi adalah sebagaimana dimaksud pada Formulir UD02 (Lampiran 8). d. Atas dasar Utang Lainnya (Other Loans) Cakupan informasi yang harus diisi adalah sebagaimana dimaksud pada Formulir UL02 (Lampiran 9). III. PENYAMPAIAN …
III. PENYAMPAIAN LAPORAN A. Batas Waktu Penyampaian Laporan ULN 1. Masa Penyampaian Laporan ULN a. Laporan Data Pokok ULN dan/-atau Perubahannya 1) Profil ULN baru atau perubahannya wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 hari setelah penandatanganan atau penerbitan ULN dan/-atau perubahannya untuk ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement), Surat Utang (Debt Securities), Utang Dagang (Trade Credit) dan Utang Lainnya (Other Loans). Apabila tanggal batas waktu tersebut jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka laporan ULN disampaikan pada hari sebelumnya. Contoh: ULN yang ditandatangani pada tanggal 6 April 2010 paling lambat wajib disampaikan pada tanggal 20 April 2010. 2) Dalam hal penarikan ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement), Surat Utang (Debt Securities), Utang Dagang (Trade Credit) dan Utang Lainnya (Other Loans) dilakukan sebelum tanggal penandatanganan atau penerbitan ULN, Laporan Data Pokok ULN Baru wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 hari setelah tanggal penarikan atau penerbitan ULN. Apabila tanggal batas waktu tersebut jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka disampaikan pada hari sebelumnya. Contoh: ULN yang ditandatangani pada tanggal 9 April 2010 tetapi penarikannya dilakukan pada tanggal 5 April 2010 paling lambat wajib disampaikan pada tanggal 19 April 2010. b. Laporan Data Realisasi ULN Laporan Data Realisasi ULN wajib disampaikan kepada Bank Indonesia mulai tanggal 1 s.d. 10 pada bulan berikutnya. Apabila tanggal …
tanggal batas waktu tersebut jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka disampaikan pada hari sebelumnya. Contoh: Data realisasi selama bulan April 2010, wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 10 Mei 2010. 2. Masa Penyampaian Koreksi Laporan ULN a. Koreksi Laporan Data Pokok ULN dan/-atau Perubahannya Batas waktu penyampaian koreksi Laporan Data Pokok ULN sampai dengan 20 hari setelah penandatanganan atau penerbitan ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement), Surat Utang (Debt Securities), Utang Dagang (Trade Credit) dan Utang Lainnya (Other Loans) atau setelah tanggal penarikan ULN. Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka disampaikan pada hari sebelumnya. Contoh : Koreksi Data Pokok ULN yang ditandatangani pada tanggal 6 April 2010 paling lambat harus disampaikan pada tanggal 4 Mei 2010. b. Koreksi Laporan Data Realisasi ULN. Batas waktu penyampaian koreksi Laporan Data Realisasi ULN disampaikan paling lambat tanggal 20 pada bulan penyampaian laporan. Contoh : Koreksi data realisasi selama bulan April 2010, harus disampaikan paling lambat pada tanggal 20 Mei 2010. 3. Keterlambatan Penyampaian Laporan ULN a. Keterlambatan Penyampaian Laporan Data Profil ULN Laporan Data Profil ULN dianggap terlambat disampaikan ke Bank Indonesia, apabila laporan disampaikan melebihi 10 hari setelah penandatanganan atau penerbitan ULN dan/-atau perubahannya untuk ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement), Surat Utang (Debt Securities), Utang Dagang (Trade Credit) dan Utang Lainnya…
Lainnya (Other Loans) sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.1) atau 10 hari setelah tanggal penarikan ULN sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.2) Contoh : Data profil ULN yang ditandatangani pada tanggal 6 April 2010 dianggap ‘terlambat’ apabila disampaikan setelah tanggal 20 April 2010. b. Keterlambatan Penyampaian Laporan Data Realisasi ULN Laporan Data Realisasi ULN bulan yang bersangkutan dianggap terlambat, jika disampaikan ke Bank Indonesia melebihi tanggal 10 bulan berikutnya, sebagaimana dimaksud pada butir 1.b. Contoh : Data realisasi selama bulan April 2010, dianggap ‘terlambat’ apabila disampaikan setelah tanggal 10 Mei 2010. c. Keterlambatan Penyampaian Koreksi Laporan Profil ULN Laporan Koreksi Profil ULN dianggap terlambat, jika disampaikan ke Bank Indonesia melebihi batas waktu 20 hari setelah penandatanganan atau penerbitan ULN dan/-atau perubahannya untuk ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement), Surat Utang (Debt Securities), Utang Dagang (Trade Credit) dan Utang Lainnya (Other Loans) sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.1) atau setelah tanggal penarikan ULN sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.2). Contoh : Koreksi Profil ULN yang ditandatangani 6 April 2010, dianggap ‘terlambat’ apabila disampaikan setelah tanggal 4 Mei 2010. d. Keterlambatan Penyampaian Koreksi Laporan Data Realisasi ULN Laporan Koreksi Data Realisasi ULN dianggap terlambat, jika disampaikan ke Bank Indonesia melebihi tanggal 20 bulan berikutnya, sebagaimana diatur dalam butir 2.b. Contoh …
Contoh : Koreksi Data Realisasi ULN bulan April 2010, dianggap terlambat apabila disampaikan setelah tanggal 20 Mei 2010. 4. Tidak Menyampaikan Laporan ULN a. Apabila pelapor terlambat atau tidak menyampaikan Laporan Data Pokok ULN melampaui 6 (enam) bulan terhitung sejak batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada butir 1.a maka pelapor dianggap tidak menyampaikan laporan. b. Apabila pelapor terlambat atau tidak menyampaikan Laporan Data Realisasi ULN melampaui 6 (enam) bulan terhitung sejak batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada butir 1.b, maka pelapor dianggap tidak menyampaikan laporan. 5. Batas Waktu Penyampaian Pelaporan Menggunakan Media Off line a. Tanggal penerimaan laporan dengan menggunakan media off line berupa disket/CD, media penyimpanan lainnya, atau hard copy oleh Bank Indonesia adalah sesuai dengan tanggal penerimaan di Bank
Indonesia.
Untuk
pengiriman
dengan
pos,
tanggal
penerimaan laporan adalah tanggal stempel pos. b. Laporan ULN dengan media off line berupa disket/CD, media penyimpanan lainnya, atau hard copy harus sudah diterima di Bank Indonesia dengan batas waktu paling lambat pukul 16.00 WIB. B. Media Penyampaian Laporan Laporan disampaikan kepada Bank Indonesia menggunakan media on line (web technology) atau media off line berupa lampiran e-mail, Disket/CD, media penyimpanan lainnya, atau hard copy melalui kurir atau jasa ekspedisi dengan alamat : 1. Media on line (web technology) : https://www.bi.go.id/siulweb/ 2. Media …
2. Media off line : a. Disket/CD, media penyimpanan lainnya atau hard copy : Bagian Penatausahaan dan Publikasi Pinjaman Luar Negeri Bank Indonesia Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt.5 Jalan MH. Thamrin No.2 Jakarta. b. E-mail :
[email protected] C. Prosedur Penyusunan dan Penyampaian Laporan ULN Prosedur dan penyusunan penyampaian laporan ULN tercantum dalam Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaporan Utang Luar Negeri sebagaimana tecantum dalam Lampiran 13 Surat Edaran Bank Indonesia ini. IV. TATA CARA PENGENAAN SANKSI A. Sanksi Administratif Berupa Denda 1. Sanksi adminstratif bagi pelapor yang terlambat menyampaikan laporan data pokok sebagaimana dimaksud butir III.A.1.a.1), dan butir III.A.2.a. adalah denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 hari keterlambatan. Jumlah hari keterlambatan dihitung mulai 1 hari setelah berakhirnya masa penyampaian laporan sampai dengan tanggal diterimanya laporan oleh Bank Indonesia. Contoh : ULN yang ditandatangani pada tanggal 6 April 2010 paling lambat harus sudah disampaikan pada tanggal 20 April 2010. Apabila pelapor menyampaikan laporan tersebut pada tanggal 23 April 2010, maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 3 hari = Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). 2. Sanksi administratif bagi pelapor yang terlambat menyampaikan laporan data Realisasi ULN sebagaimana dimaksud pada butir III.A.1.b. adalah denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 hari keterlambatan. Jumlah hari keterlambatan dihitung mulai …
mulai satu hari setelah berakhirnya masa penyampaian laporan sampai dengan tanggal diterimanya laporan oleh Bank Indonesia. Contoh : Data realisasi selama bulan April 2010, harus sudah disampaikan paling lambat pada tanggal 10 Mei 2010. Apabila pelapor menyampaikan laporan tersebut pada tanggal 12 Mei 2010, maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 2 hari = Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). 3. Sanksi administratif bagi pelapor yang tidak menyampaikan Laporan Data Pokok ULN sebagaimana dimaksud pada butir III.A.4.a. adalah denda sebesar 1 ‰ (satu per mil) dari jumlah ULN yang diterima, ditambah dengan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada angka 1. 4. Sanksi administratif bagi pelapor yang tidak menyampaikan Laporan Data Realisasi ULN sebagaimana dimaksud pada butir III.A.4.b. adalah denda sebesar 1 ‰ (satu per mil) dari jumlah ULN yang diterima,
ditambah
dengan
denda
keterlambatan
sebagaimana
dimaksud pada angka 2. 5. Bagi pelapor yang menyampaikan laporan ULN tidak lengkap dan/atau tidak benar dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). B. Pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda 1. Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada huruf A disetorkan ke Rekening Kas Negara No. 501.000.000 yang ada di Bank Indonesia. 2. Pelaksanaan
pembayaran
sanksi
administratif
berupa
denda
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan setelah adanya surat pemberitahuan secara tertulis dari Bank Indonesia dengan tembusan kepada Kantor Kas Negara yang antara lain berisi tentang penetapan besarnya denda yang harus dibayar dan tata cara penyetorannya. 3. Bukti…
3. Bukti
pembayaran
sanksi
administratif
berupa
denda
harus
disampaikan kepada Bank Indonesia. Dengan diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka: a. Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/51/DLN tanggal 31 Desember 2004 perihal Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri; dan b. Surat Edaran Bank Indonesia No.7/22/DLN tanggal 7 Juli 2005 perihal perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/51/DLN tanggal 31 Desember 2004. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2010. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA
NELSON TAMPUBOLON DIREKTUR INTERNASIONAL
