No. 6/51/DLN
Jakarta, 31 Desember 2004
SURAT EDARAN
Kepada BANK, BADAN USAHA BUKAN BANK, DAN PERORANGAN DI INDONESIA
Perihal :
Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri
Sehubungan dengan penyempurnaan laporan dan sistem pelaporan, serta perubahan batas waktu penyampaian laporan utang luar negeri dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi laporan utang luar negeri, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/22/PBI tanggal 2 Oktober 2000 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4007), sebagai berikut : I.
UMUM A.
Pengertian Umum Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan : 1. Utang Luar Negeri atau selanjutnya disebut ULN adalah utang penduduk kepada bukan penduduk, dalam valuta asing dan atau rupiah, berdasarkan perjanjian kredit (loan agreement) atau perjanjian lainnya, kecuali giro, tabungan, dan deposito; 2. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurangkurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri; 3. Utang ...
2
3. Utang Penduduk kepada bukan Penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sejumlah nilai pada periode dan posisi tertentu yang merupakan kewajiban penduduk kepada bukan Penduduk untuk melakukan pembayaran pokok dan atau bunga di masa mendatang; 4. ULN berdasarkan perjanjian kredit (loan agreement) sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah perjanjian tertulis yang berisi syarat dan kondisi pinjaman yang antara lain mengatur besarnya plafon kredit, suku bunga, jangka waktu, dan cara-cara pelunasannya; 5. ULN berdasarkan perjanjian lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas surat utang (debt securities), utang dagang (trade credits), dan utang lainnya (other debts); 6. Surat Utang (Debt Securities) sebagaimana dimaksud pada angka 5 adalah surat pengakuan utang yang dapat diperdagangkan di pasar uang atau pasar modal di dalam maupun di luar negeri; 7. Utang Dagang (Trade Credits) sebagaimana dimaksud pada angka 5 adalah utang yang timbul dalam rangka kredit yang diberikan oleh supplier atas transaksi barang dan atau jasa; 8. Utang lainnya (Other Debts) sebagaimana dimaksud pada angka 5 adalah seluruh utang yang tidak termasuk utang berdasarkan Perjanjian Kredit (Loan Agreement), Surat Utang (Debt Securities), dan Utang Dagang (Trade Credits), antara lain berupa pembayaran klaim asuransi dan dividen yang sudah ditetapkan, namun belum dibayar; 9. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia.
B. Tujuan ...
3
B.
Tujuan Pelaporan ULN dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai ULN dalam rangka penyusunan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia dan Statistik Neraca Pembayaran dalam upaya meningkatkan keberhasilan pengelolaan cadangan devisa dan perumusan kebijakan moneter.
C.
Pelapor 1. Berdasarkan jenis usaha, Pelapor terdiri dari : a. Bank; b. Badan Usaha Bukan Bank yang terdiri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Bukan Lembaga Keuangan; atau c. Perorangan. 2. Berdasarkan kepemilikan usaha, Pelapor terdiri dari : a. BUMN; b. BUMD; c. BUMS; d. Koperasi; atau e. Perorangan. 3. Pelaporan ULN Bank sebagaimana dimaksud pada butir 1.a dan Badan Usaha Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada butir 1.b dilakukan oleh Kantor Pusat Pelapor. 4. Dalam hal Pelapor mempunyai Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN), utang KCLN tersebut wajib dilaporkan oleh Kantor Pusat. 5. Pelaporan ULN Perorangan sebagaimana dimaksud pada butir 1.c dan butir 2.e dilakukan oleh Pelapor yang bersangkutan. 6. Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 5 dapat memberi kuasa kepada pihak lain dengan hak substitusi untuk melakukan pelaporan ULN. II. RUANG ...
4
II.
RUANG LINGKUP DAN JENIS LAPORAN A.
Ruang Lingkup Laporan 1. ULN yang wajib dilaporkan meliputi : a. Perjanjian Kredit (Loan Agreement); b. Surat Utang (Debt Securities); c. Utang Dagang (Trade Credits); dan atau d. Utang Lainnya (Other Debts), dalam valuta rupiah dan atau valuta asing. 2. Surat Utang (Debt Securities) sebagaimana dimaksud pada butir 1.b meliputi antara lain Obligasi, Commercial Papers (CP), Promissory Notes (PN), Medium Term Notes (MTN), Floating Rate Notes (FRN), Bankers Acceptance (BA) dan transaksi Money Market (MM). 3. Bankers Acceptance (BA) sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah Letter of Credit (LC) impor yang diakseptasi oleh Bank. 4. Giro, Tabungan dan Deposito tidak termasuk dalam jenis ULN yang wajib dilaporkan. 5. ULN Bank dan Badan Usaha Bukan Bank wajib dilaporkan seluruhnya tanpa batasan minimum. 6. ULN Perorangan yang wajib dilaporkan meliputi : a. ULN dengan nominal paling sedikit USD 200.000,00 (dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat ditandatangani atau diterbitkan; dan atau b. ULN telah mencapai jumlah USD 200.000,00 (dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat ditandatangani atau diterbitkan.
B. Jenis ...
5
B.
Jenis Laporan Laporan ULN terdiri dari: 1. Laporan Data Pokok ULN dan atau perubahannya meliputi : a. Profil Pelapor mencakup informasi mengenai : nama, nomor pokok wajib pajak (NPWP), alamat, propinsi, kota/kabupaten, kode pos, nomor telepon, nomor faksimili, e-mail, penanggung jawab 1 (nama, e-mail, telepon dan hand phone), penanggung jawab 2 (nama, e-mail, telepon dan hand phone), jenis usaha pelapor, status kepemilikan, kepemilikan asing, nama grup perusahaan, dan informasi perusahaan hasil merger sebagaimana dimaksud pada formulir Profil Pelapor (Lampiran 1), b. Profil ULN : 1) Profil ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) mencakup informasi mengenai : a) Status ULN, tanggal penandatanganan, valuta komitmen, nominal komitmen, tanggal jatuh tempo, jangka waktu, masa tenggang, jenis ULN revolving/automatic roll over, penerima pinjaman adalah kantor cabang luar negeri, tingkat bunga, total biaya/fee, lokasi proyek (nama proyek, negara, propinsi, kota/kabupaten), pemberi pinjaman (nama, negara, jenis usaha dan status pemberi pinjaman), bentuk ikatan perjanjian, penggunaan ULN, sektor ekonomi, rencana penarikan (tanggal, jenis penarikan, bank penarik, valuta, nilai penarikan, nilai sesuai valuta perjanjian), rencana pembayaran pokok dan bunga (tanggal, jenis pembayaran, bank pembayar, valuta, nilai pembayaran, nilai sesuai valuta perjanjian), dan informasi tranche sebagaimana dimaksud pada formulir PK01.1 (Lampiran 2).
b) Tranche ...
6
b) Tranche mencakup informasi mengenai: nomor tranche, valuta komitmen, nominal komitmen, tanggal jatuh tempo, jangka waktu, masa tenggang, jenis ULN, penerima pinjaman, tingkat bunga, total biaya/fee, lokasi proyek (nama proyek, negara, propinsi, kota/kabupaten), pemberi pinjaman (nama, negara, jenis usaha dan status pemberi pinjaman), bentuk ikatan perjanjian, penggunaan ULN, sektor ekonomi, rencana penarikan (tanggal, jenis penarikan, bank penarik, valuta, nilai penarikan, nilai sesuai valuta perjanjian), serta rencana pembayaran pokok dan bunga (tanggal, jenis pembayaran, bank pembayar, valuta, nilai pembayaran, nilai sesuai valuta perjanjian),
sebagaimana
dimaksud
pada
formulir
PK01.2 (Lampiran 3). 2) Profil ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities) mencakup informasi mengenai : status ULN, jenis surat utang, tanggal penerbitan, valuta, nominal, tanggal jatuh tempo, jangka waktu, lokasi penerbitan, status penerbit adalah kantor cabang luar negeri, tingkat bunga, total biaya/fee, lokasi proyek (nama proyek, negara, propinsi, kota/kabupaten), pemegang surat utang (nama, negara, jenis usaha dan status pemegang surat utang), penggunaan ULN, sektor ekonomi, rencana penarikan (tanggal, jenis penarikan, bank penarik, valuta, nilai penarikan, nilai sesuai valuta perjanjian), serta rencana pembayaran pokok dan bunga (tanggal, jenis pembayaran, bank pembayar, valuta, nilai pembayaran, nilai sesuai valuta perjanjian), sebagaimana dimaksud pada formulir SU01 (Lampiran 4). 3) Profil ...
7
3) Profil ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits) mencakup informasi mengenai : status ULN, tanggal penerbitan fasilitas, tanggal jatuh tempo, jangka waktu, valuta, nominal, nama pemberi fasilitas, negara pemberi fasilitas, jenis usaha pemberi fasilitas, status pemberi fasilitas, rencana penarikan (tanggal, jenis penarikan, bank penarik,
valuta,
perjanjian),
dan
nilai
penarikan,
rencana
nilai sesuai
pembayaran
(tanggal,
valuta jenis
pembayaran, bank pembayar, valuta, nilai pembayaran, nilai sesuai valuta perjanjian), sebagaimana dimaksud pada formulir UD01 (Lampiran 5). 4) Profil ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Debts) mencakup informasi mengenai : status ULN, tanggal penandatanganan/penerbitan ULN, tanggal jatuh tempo, jangka waktu, valuta, nominal, nama pemberi ULN, negara pemberi ULN, jenis usaha pemberi ULN, status pemberi ULN, rencana penarikan (tanggal, jenis penarikan, bank penarik,
valuta,
nilai
penarikan,
nilai sesuai
valuta
perjanjian), serta rencana pembayaran (tanggal, jenis pembayaran, bank pembayar, valuta, nilai pembayaran, nilai sesuai valuta perjanjian), sebagaimana dimaksud pada formulir UL01 (Lampiran 6). 2. Laporan Data Realisasi ULN a. Data Realisasi ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) mencakup informasi mengenai : bulan laporan, kode pelapor, nama pelapor, nomor urut, nomor referensi, tanggal transaksi, bank tempat transaksi, valuta transaksi,
realisasi ...
8
realisasi penarikan {jenis penarikan, nilai penarikan, nilai penarikan sesuai valuta perjanjian, akumulasi penarikan, dan keterangan selisih realisasi dengan rencana (jenis, nilai per periode, dan nilai akumulasi)}, realisasi pembayaran {jenis pembayaran, bentuk pembayaran, nilai pembayaran, nilai pembayaran sesuai valuta perjanjian, akumulasi pembayaran, dan keterangan selisih realisasi dengan rencana (jenis, nilai per periode, dan nilai akumulasi)}, dan posisi ULN, sebagaimana dimaksud pada formulir PK02 (Lampiran 7). b. Data Realisasi ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities) mencakup informasi mengenai : bulan laporan, kode pelapor, nama pelapor, nomor urut, nomor referensi, tanggal transaksi, bank tempat transaksi, valuta transaksi, realisasi penarikan {jenis penarikan, nilai penarikan, nilai penarikan sesuai valuta perjanjian, dan keterangan selisih realisasi dengan rencana (jenis dan nilai per periode)}, realisasi pembayaran {jenis pembayaran, bentuk pembayaran, nilai pembayaran, nilai pembayaran sesuai valuta perjanjian, akumulasi pembayaran, dan keterangan selisih realisasi dengan rencana (jenis, nilai per periode, dan nilai akumulasi)}, dan posisi ULN, sebagaimana dimaksud pada formulir SU02 (Lampiran 8). c. Data Realisasi ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits) mencakup informasi mengenai : bulan laporan, kode pelapor, nama pelapor, nomor urut, nomor referensi, tanggal transaksi, bank tempat transaksi, valuta transaksi, realisasi penarikan {jenis penarikan, nilai penarikan, nilai penarikan sesuai valuta perjanjian, akumulasi penarikan, dan keterangan selisih realisasi
dengan ...
9
dengan rencana (jenis, nilai per periode, dan nilai akumulasi)}, realisasi pembayaran {bentuk pembayaran, nilai pembayaran, nilai
pembayaran
sesuai
valuta
perjanjian,
akumulasi
pembayaran, dan keterangan selisih realisasi dengan rencana (jenis, nilai per periode, dan nilai akumulasi)}, dan posisi ULN, sebagaimana dimaksud pada formulir UD02 (Lampiran 9). d. Data Realisasi ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Debts) mencakup informasi mengenai : bulan laporan, kode pelapor, nama pelapor, nomor urut, nomor referensi, tanggal transaksi, bank tempat transaksi, valuta transaksi, realisasi penarikan {jenis penarikan, nilai penarikan, nilai penarikan sesuai valuta perjanjian, akumulasi penarikan, dan keterangan selisih realisasi dengan rencana (jenis, nilai per periode, dan nilai akumulasi)}, realisasi pembayaran {bentuk pembayaran, nilai pembayaran, nilai
pembayaran
sesuai valuta
perjanjian,
akumulasi
pembayaran, dan keterangan selisih realisasi dengan rencana (jenis, nilai per periode, dan nilai akumulasi)}, dan posisi ULN, sebagaimana dimaksud pada formulir UL02 (Lampiran 10). III. PROSEDUR DAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN A.
Prosedur Penyusunan Laporan 1. Data Pokok ULN dan atau Perubahannya a. Data Profil Pelapor 1) Setiap pelapor yang baru pertama kali melaporkan ULN wajib
menyampaikan
Data
Profil
Pelapor
dengan
menggunakan Laporan Data Pokok ULN sebagaimana dimaksud pada butir II.B.1.a, dan disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan formulir Profil Pelapor sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1. 2) Untuk ...
10
2) Untuk setiap perubahan atas data sebagaimana dimaksud pada angka 1), wajib menyampaikan data perubahan dengan menggunakan Laporan Data Pokok ULN sebagaimana dimaksud pada butir II.B.1.a dan disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan formulir Profil Pelapor sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1. 3) Laporan Data Pokok ULN sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan dengan menyertakan dokumen pendukung yang terdiri dari : Fotokopi NPWP, fotokopi Anggaran Dasar, dan surat penunjukan penanggung jawab laporan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 11. Khusus untuk Pelapor perorangan cukup menyampaikan : Fotokopi NPWP. 4) Dalam hal pelaporan dilakukan oleh pihak lain, dokumen pendukung yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 3) juga disertakan dengan surat kuasa Pelapor kepada pihak lain yang ditunjuk untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 12. Sedangkan surat penunjukan
penanggung
jawab
laporan
sebagaimana
dimaksud pada angka 3) adalah surat penunjukan dari penerima kuasa kepada penanggung jawab laporan. Dalam hal pihak lain yang diberi kuasa oleh Pelapor adalah perorangan, maka surat kuasa tersebut sekaligus sebagai surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 13. 5) Laporan Data Pokok ULN sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menyertakan dokumen pendukung perubahan data.
b. Data ...
11
b. Data Profil ULN 1) Pelapor Bank dan Badan Usaha Bukan Bank a) ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) dengan
nominal
komitmen
paling
sedikit
USD
200.000,00 (dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Perjanjian Kredit (Loan Agreement) ditandatangani, wajib dilaporkan per ULN; b) ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) dengan nominal komitmen di bawah USD 200.000,00 (dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat perjanjian kredit ditandatangani, dapat dilaporkan secara gabungan; c) ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities) yang mempunyai jangka waktu paling sedikit 3 bulan dan atau berjumlah paling sedikit USD 200.000,00 (dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Surat Utang (Debt Securities) diterbitkan, wajib dilaporkan per ULN; d) ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities) yang mempunyai jangka waktu di bawah 3 bulan dan berjumlah di bawah USD 200.000,00 (dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Surat Utang (Debt Securities) diterbitkan, dapat dilaporkan secara gabungan; e) ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits) yang berjangka
waktu paling sedikit 3 bulan dan atau
berjumlah ...
12
berjumlah paling sedikit USD 200.000,00 (dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang (Trade Credits) diterbitkan, wajib dilaporkan per ULN; f) ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits)
yang
berjangka waktu di bawah 3 bulan dan berjumlah di bawah USD 200.000,00 (dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang (Trade Credits) diterbitkan, dapat dilaporkan secara gabungan; g) ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Debts) yang berjangka waktu paling sedikit 3 bulan dan atau berjumlah paling sedikit USD 200.000,00 (dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Lainnya (Other Debts) ditandatangani atau diterbitkan, wajib dilaporkan per ULN; h) ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Debts) yang berjangka waktu di bawah 3 bulan dan berjumlah di bawah USD 200.000,00 (dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Lainnya (Other Debts) ditandatangani atau diterbitkan, dapat dilaporkan secara gabungan. 2) Pelapor Perorangan a) ULN atas dasar Perjanjian Kredit ( Loan Agreement ) dengan
nominal
komitmen
paling
sedikit
USD
200.000,00 (dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan mata ...
13
mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Perjanjian Kredit (Loan Agreement) ditandatangani, wajib dilaporkan per ULN; b) ULN atas dasar Perjanjian Kredit ( Loan Agreement ) dengan nominal komitmen per ULN di bawah USD 200.000,00 (dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Perjanjian Kredit (Loan Agreement) ditandatangani, wajib dilaporkan setelah total nominal komitmen per ULN tersebut mencapai USD 200.000,00 (dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Perjanjian Kredit (Loan Agreement) ditandatangani, dan dapat dilaporkan secara gabungan; c) ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities) yang per ULN mempunyai jangka waktu paling sedikit 3 bulan dan berjumlah paling sedikit USD 200.000,00 (dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Surat Utang (Debt Securities) diterbitkan, wajib dilaporkan per ULN; d) ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities) yang per ULN mempunyai jangka waktu di di bawah 3 bulan dan berjumlah paling sedikit USD 200.000,00 (dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Surat Utang (Debt Securities) diterbitkan, dapat dilaporkan secara gabungan; e) ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities) yang per ULN berjumlah di bawah USD 200.000,00 (dua ratus ribu ...
14
ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Surat Utang (Debt Securities) diterbitkan, wajib dilaporkan setelah total nominal per ULN tersebut mencapai USD 200.000,00 (dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Surat Utang (Debt Securities) diterbitkan, dan dapat dilaporkan secara gabungan; f) ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits) yang per ULN mempunyai jangka waktu paling sedikit 3 bulan dan berjumlah paling sedikit USD 200.000,00 (dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang (Trade Credits) diterbitkan, wajib dilaporkan per ULN; g) ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits) yang per ULN mempunyai jangka waktu di bawah 3 bulan dan berjumlah paling sedikit USD 200.000,00 (dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang (Trade Credits) diterbitkan, dapat dilaporkan secara gabungan; h) ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits) yang per ULN berjumlah di bawah USD 200.000,00 (dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang (Trade Credits) diterbitkan, wajib dilaporkan setelah total nominal per ULN tersebut mencapai USD 200,000.00 (dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang
lain ...
15
lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang (Trade Credits) diterbitkan, dan dapat dilaporkan secara gabungan; i) ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Debts) yang per ULN mempunyai jangka waktu paling sedikit 3 bulan dan berjumlah paling sedikit USD 200.000,00 (dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Lainnya (Other Debts) ditandatangani atau diterbitkan, wajib dilaporkan per ULN; j) ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Debts) yang per ULN mempunyai jangka waktu di bawah 3 bulan dan berjumlah paling sedikit USD 200.000,00 (dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Lainnya (Other Debts) ditandatangani atau diterbitkan, dapat dilaporkan secara gabungan; k) ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Debts) yang per ULN berjumlah di bawah USD 200.000,00 (dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Lainnya (Other Debts) ditandatangani atau diterbitkan, wajib dilaporkan setelah total nominal per ULN tersebut mencapai USD200.000.- (Dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Lainnya (Other Debts) ditandatangani atau diterbitkan, dan dapat dilaporkan secara gabungan;
3) Setiap ...
16
3) Setiap Pelapor yang memiliki ULN sebagaimana dimaksud pada butir 1)a) dan butir 1)b) serta butir 2)a) dan butir 2)b), wajib
menyampaikan
Data
Profil
ULN
dengan
menggunakan Laporan Data Pokok ULN sebagaimana dimaksud pada butir II.B.1.b.1), dan disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan formulir PK01.1 dan atau PK01.2 sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2 dan Lampiran 3. 4) Setiap Pelapor yang memiliki ULN sebagaimana dimaksud pada butir 1)c) dan butir 1)d) serta butir 2)c), butir 2)d), dan butir 2)e), wajib menyampaikan Data Profil ULN dengan menggunakan Laporan Data Pokok ULN sebagaimana dimaksud pada butir II.B.1.b.2), dan disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan formulir SU01 sebagaimana dimaksud pada Lampiran 4. 5) Setiap Pelapor yang memiliki ULN sebagaimana dimaksud pada butir 1)e) dan butir 1)f) serta butir 2)f), butir 2)g), dan butir 2)h), wajib menyampaikan Data Profil ULN dengan menggunakan Laporan Data Pokok ULN sebagaimana dimaksud pada butir II.B.1.b.3), dan disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan formulir UD01 sebagaimana dimaksud pada Lampiran 5. 6) Setiap Pelapor yang memiliki ULN sebagaimana dimaksud pada butir 1)g) dan butir 1)h) serta butir 2)i), butir 2)j), dan butir 2)k), wajib menyampaikan Data Profil ULN dengan menggunakan Laporan Data Pokok ULN sebagaimana dimaksud pada butir II.B.1.b.4), dan disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan formulir UL01 sebagaimana dimaksud pada Lampiran 6. 7) Laporan ...
17
7) Laporan Data Pokok ULN sebagaimana dimaksud pada angka 3), angka 4), angka 5) dan angka 6) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menyertakan dokumen pendukung ULN yang memuat data profil ULN, seperti fotokopi
Perjanjian
Kredit
(Loan
Agreement)
atau
ringkasannya dan foto copy Surat Utang ( Debt Securities). 2. Laporan Data Realisasi ULN a. Laporan Data Realisasi ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement)
sebagaimana
dimaksud
pada
butir
II.B.2.a,
disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan formulir PK02 sebagaimana dimaksud pada Lampiran 7. b. Laporan Data Realisasi ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities)
sebagaimana
dimaksud
pada
butir
II.B.2.b,
disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan formulir SU02 sebagaimana dimaksud pada Lampiran 8. c. Laporan Data Realisasi ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits)
sebagaimana
dimaksud
pada
butir
II.B.2.c,
disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan formulir UD02 sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9. d. Laporan Data Realisasi ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Debts) sebagaimana dimaksud pada butir II.B.2.d, disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan formulir UL02 sebagaimana dimaksud pada Lampiran 10. e. Laporan Data Realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan data realisasi ULN yang terjadi selama periode laporan. 3. Seluruh field data pada formulir Laporan ULN sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 wajib diisi. B. Penyampaian ...
18
B.
Penyampaian Laporan Laporan disampaikan kepada Bank Indonesia menggunakan media on line (web technology) atau media off line berupa attachment e-mail, Disket/CD, media penyimpanan lainnya, atau hard copy melalui kurir atau jasa ekspedisi dengan alamat : 1. Media on line (web technology) : https://www.bi.go.id/siulweb/backendweb; atau https://www.bi.go.id/siulweb/backendws. 2. Media off line : a. Disket/CD, media penyimpanan lainnya atau hard copy : Bagian Administrasi dan Analisis Pinjaman Luar Negeri, Bank Indonesia Gedung B Lt.5 Jalan MH. Thamrin No.2 Jakarta. b. E-mail :
[email protected]
C.
Batas Waktu Penyampaian Laporan 1. Laporan Data Pokok ULN a. Laporan Data Pokok ULN Baru atau perubahannya wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 hari setelah penandatanganan atau penerbitan ULN dan atau perubahannya untuk ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement), Surat Utang (Debt Securities), Utang Dagang (Trade Credits) dan Utang Lainnya (Other Debt.). b. Dalam hal penarikan ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement), Utang Dagang (Trade Credits) dan Utang Lainnya (Other Debts) dilakukan sebelum tanggal penandatanganan atau penerbitan ULN, Laporan Data Pokok ULN Baru wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 hari setelah tanggal penarikan ULN. 2. Laporan ...
19
2. Laporan Data Realisasi ULN wajib disampaikan kepada Bank Indonesia setiap bulan dengan batas waktu paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. 3. Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 jatuh pada Hari Sabtu atau Hari libur, laporan dimaksud disampaikan pada Hari sebelumnya. 4. Prosedur penyampaian laporan dengan media on line (web technology) sebagaimana dimaksud pada butir III.B.1 dicantumkan pada Buku Panduan Teknis Sistem Informasi Utang Luar Negeri Bank Indonesia versi 2.0 sebagaimana dimaksud pada Lampiran 14. 5. Laporan ULN dengan media off line berupa disket/CD, media penyimpanan lainnya, atau hard copy sebagaimana dimaksud pada butir III.B.2.a harus sudah diterima di Bank Indonesia dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 paling lambat pukul 16.00 WIB. 6. Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Data Pokok dan atau Laporan Data Realisasi ULN sebagaimana dimaksud pada butir III. A.1 dan butir III.A.2, apabila laporan disampaikan melewati batas akhir masa penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3. 7. Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Data Pokok dan atau Laporan Data Realisasi ULN sebagaimana dimaksud pada butir III.A.1 dan III.A.2, apabila pelapor tidak menyampaikan laporan dimaksud melampaui 6 (enam) bulan terhitung sejak batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3. 8. Tanggal penerimaan laporan dengan menggunakan media off line berupa disket/CD, media penyimpanan lainnya, atau hard copy sebagaimana ...
20
sebagaimana dimaksud pada butir III.B.2.a oleh Bank Indonesia adalah sesuai dengan tanggal penerimaan di Bank Indonesia. Untuk pengiriman dengan pos, tanggal penerimaan laporan adalah tanggal stempel pos. D.
Prosedur dan Batas Waktu Penyampaian Koreksi Laporan 1. Pelapor dapat menyampaikan koreksi Laporan Data Pokok ULN sampai dengan 20 hari setelah penandatanganan perjanjian ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement), penerbitan Surat Utang (Debt Securities), penandatanganan Utang Dagang (Trade Credits) dan Utang Lainnya (Other Debts) atau setelah tanggal penarikan ULN. 2. Pelapor dapat menyampaikan koreksi Laporan Data Realisasi ULN sampai dengan tanggal 20 pada bulan penyampaian laporan. 3. Prosedur penyampaian koreksi Laporan menggunakan media on line (web technology) dicantumkan pada Buku Panduan Teknis Sistem Informasi Utang Luar Negeri Bank Indonesia versi 2.0 sebagaimana dimaksud pada Lampiran 14. 4. Koreksi Laporan menggunakan media off line sebagaimana dimaksud pada butir III.B.2 disampaikan dengan mencantumkan kata ”KOREKSI” pada setiap koreksi Laporan.
E.
Prosedur penyusunan dan penyampaian Laporan ULN kepada Bank Indonesia, tercantum dalam Buku Petunjuk Teknis Aplikasi Sistem Informasi Utang Luar Negeri Bank Indonesia versi 2.0 sebagaimana dimaksud pada Lampiran 14.
IV. SANKSI ...
21
IV. SANKSI A.
Sanksi Administratif Berupa Denda 1. Sanksi administratif bagi pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan Data Pokok sebagaimana dimaksud butir III.C.1.a, dan butir III.C.1.b, adalah denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
untuk
setiap
1
hari
keterlambatan.
Jumlah
hari
keterlambatan dihitung mulai satu hari setelah berakhirnya masa penyampaian laporan sampai dengan tanggal diterimanya laporan oleh Bank Indonesia. 2. Sanksi administratif bagi pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan Data Realisasi ULN sebagaimana dimaksud pada butir III.C.2 dan butir III.C.3 adalah denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 hari keterlambatan. Jumlah hari keterlambatan dihitung mulai satu hari setelah berakhirnya masa penyampaian laporan sampai dengan tanggal diterimanya laporan oleh Bank Indonesia. 3. Sanksi administratif bagi pelapor yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada butir III.C.7 adalah denda sebesar 1 0/00 (satu per mil) dari jumlah ULN yang diterima, ditambah dengan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan. Jumlah hari keterlambatan dihitung mulai satu hari setelah berakhirnya masa penyampaian laporan sampai dengan tanggal diterimanya laporan oleh Bank Indonesia. 4. Bagi pelapor yang menyampaikan laporan ULN tidak lengkap dan atau tidak benar dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). B. Pembayaran ...
22
B.
Pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda 1. Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada huruf A disetorkan ke Rekening Kas Negara No. 501.000.000 yang ada di Bank Indonesia. 2. Pelaksanaan pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan setelah adanya surat pemberitahuan secara tertulis dari Bank Indonesia yang antara lain berisi tentang penetapan besarnya denda yang harus dibayar, dan tata cara penyetoran, dengan tembusan kepada Kantor Kas Negara dan penyampaian bukti pembayaran kepada Bank Indonesia.
V.
PERALIHAN Penyampaian Laporan pada Masa Transisi 1.
Khusus untuk periode Januari 2005 sampai dengan Maret 2005, selain wajib menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam SE BI No. 2/20/DLN tanggal 9 Oktober 2000 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan SE No. 3/12/DLN tanggal 8 Juni 2001 juga menyampaikan laporan dalam format sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.
2.
Selama periode sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyampaian laporan dengan format sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini disampaikan paling lambat tanggal 25 pada bulan berikutnya.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/20/DLN tanggal 9 Oktober 2000 perihal Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/12/DLN tanggal 8 Juni 2001 perihal Perubahan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/20/DLN tanggal 9 Oktober 2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan ...
23
Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 1 April 2005. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA
Kusumaningtuti S. S Direktur
