UTANG LUAR NEGERI
A. LATAR BELAKANG Pemberian utang luar negeri diawali pasca Perang Dunia II dimana negara-negara di wilayah utara, bank-bank swasta serta lembaga keuangan internasional memberikan pinjaman kepada negara-negara dunia ketiga yang memiliki keinginan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sebagai salah satu negara ketiga, Indonesia juga memiliki utang luar negeri diawali sejak era orde lama hingga saat ini. Awalnya utang tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan namun dikemudian hari selain untuk pembiayaan pembangunan, utang luar negeri juga merupakan tambahan pembiayaan defisit anggaran guna memacu pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Posisi utang luar negeri Indonesia sampai akhir Maret 2010 mencapai US$180,7 miliar atau setara dengan Rp1.628,4 triliun (patokan kurs=Rp9.012/ US$). Utang ini didominasi utang Pemerintah sebesar US$95,1 miliar, utang swasta sebesar US$75,1 miliar, dan utang Bank Indonesia sebesar US$10,5 miliar. B. PERMASALAHAN 1. Apakah definisi utang luar negeri? 2. Bagaimanakah pengelolaan atas utang luar negeri ? C. PEMBAHASAN 1. Definsi utang luar negeri Utang luar negeri atau dikenal dengan pinjaman luar negeri adalah : setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
1
Pinjaman ini dapat berbentuk Pinjaman Program1 dan/atau Pinjaman Proyek2, dan terdiri atas pinjaman lunak, fasilitas kredit ekspor, pinjaman komersial, dan pinjaman campuran. Pinjaman Lunak adalah pinjaman yang masuk dalam kategori Official Development Assistance (ODA) Loan3 atau Concessional Loan4, yang berasal dari
suatu
negara
atau
lembaga
multilateral,
yang
ditujukan
untuk
pembangunan ekonomi atau untuk peningkatan kesejahteraan sosial bagi negara penerima dan memiliki komponen hibah (grant element) sekurangkurangnya 35% (tigapuluh lima per seratus). Contohnya pinjaman dari Perancis untuk membiayai berbagai program penanganan perubahan iklim atau baru-baru ini tawaran pinjaman keuangan dari Jerman untuk proyekproyek bidang transportasi, infrastruktur termasuk juga pengembangan geothermal. Fasilitas Kredit Ekspor adalah pinjaman komersial yang diberikan oleh lembaga keuangan atau lembaga non keuangan di negara pengekspor yang dijamin oleh lembaga penjamin kredit ekspor. Contohnya fasilitas ini diberikan untuk UKM pada sektor furniture, pangan dan perikanan. Pinjaman Komersial adalah pinjaman luar negeri Pemerintah yang diperoleh dengan persyaratan yang berlaku di pasar dan tanpa adanya penjaminan dari lembaga penjamin kredit ekspor. Pinjaman Campuran adalah kombinasi antara dua unsur atau lebih yang terdiri dari hibah, pinjaman lunak, fasilitas kredit ekspor, dan pinjaman komersial. Semua bentuk dan jenis pinjaman luar negeri ini diterima dari negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing, dan lembaga keuangan non asing, yang berdomisili dan melaksanakan kegiatan usaha diluar wilayah negara RI.
1
Pinjaman program adalah pinjaman luar negeri dalam valuta asing yang dapat dirupiahkan dan digunakan untuk pembiayaan APBN. 2 Pinjaman proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan tertentu. 3 ODA Loans adalah pinjaman dengan suatu maturity lebih dari satu tahun yang memenuhi kriteria sebagaimana definsi ODA, yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga resmi dan untuk mana pembayarannya kembali diperlukan dalam mata uang convertible atau dalam bentuk barang (in kind). 4 Concessional Loan adalah pinjaman yang diberikan berdasarkan persyaratan yang secara substansial lebih murah dari pinjaman pasar.
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
2
2. Pengelolaan utang luar negeri Salah satu kewenangan Pemerintah dalam hal keuangan adalah melaksanakan pinjaman luar negeri. Namun pelaksanaan ini tidak boleh dilaksanakan secara sembrono. Pentingnya pinjaman luar negeri untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek atau untuk tambahan pembiayaan defisit anggaran mengharuskan Pemerintah untuk melakukan pengelolaan yang cermat terhadap utang atau pinjaman luar negeri sehingga Pemerintah kemudian menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur pengelolaan utang luar negeri. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau
Hibah
perencanaan,
Luar
Negeri
pelaksanaan
diatur
dan
adanya
tahapan-tahapan
penatausahaan,
pelaporan,
meliputi
monitoring,
evaluasi dan pengawasan atas utang luar negeri. Perencanaan Dalam
rangka
perencanaan
pinjaman
luar
negeri,
Presiden
menetapkan Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri (RKPLN) selama 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta berdasarkan usulan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Menteri
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala
Bappenas
kemudian menyusun Daftar Rencana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Jangka Menengah (DRPHLN-JM) dengan menggunakan RKPLN dan RPJM sebagai pedomannya. DRPHLN-JM ini diperoleh berdasarkan usulan kegiatan yang diajukan oleh Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN. Usulan kegiatan dari Kementerian Negara/Lembaga berupa dalam
rangka
pelaksanaan
tugas
pokok
dan
fungsinya
kegiatan dengan
memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut : a. kriteria umum dimana kegiatan sesuai dengan arahan dan sasaran RPJM, kegiatan dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran program yang menjadi
prioritas
pembangunan
nasional,
kegiatan
harus
mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan, kegiatan secara teknis dan pembiayaan lebih efisien untuk dibiayai dari pinjaman luar negeri, dan hasil kegiatan dapat dioperasikan oleh sumberdaya dalam negeri serta diperluas untuk kegiatan lainnya. Sie Infokum – Ditama Binbangkum
3
b. kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga. Kementerian Negara/Lembaga juga dapat menginisiasi kegiatan untuk Pemerintah Daerah berupa usulan kegiatan yang sebagian atau seluruhnya akan diteruspinjamkan, yang selanjutnya akan diusulkan oleh Pemerintah Daerah
tersebut.
Usulan
kegiatan
dari
Pemerintah
Daerah
harus
memperhatikan kriteria umum dan kriteria khusus yang mencakup : 1) kegiatan investasi untuk prasarana dan/atau sarana yang menghasilkan penerimaan
pada
APBD
yang
diperoleh
dari
pungutan
atas
prasarana/sarana tersebut, 2) kegiatan merupakan urusan Pemerintah Daerah, 3) kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang merupakan prioritas RPJMD dan sejalan dengan program RPJM, 4) kegiatan memberikan manfaat langsung bagi pelayanan masyarakat daerah setempat, 5) Pemda
mempunyai
kemampuan
fiskal
untuk
memenuhi
kewajiban
pembayaran kembali pinjaman. Sedangkan usulan kegiatan dari BUMN juga harus memperhatikan kriteria umum dan kriteria khusus yaitu kegiatan investasi ini dimaksudkan untuk
memperluas
dan
meningkatkan
pelayanan
serta
meningkatkan
penerimaan BUMN, dan BUMN mempunyai proyeksi kemampuan keuangan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman tersebut. Usulan-usulan
tersebut
dilampiri
dengan
kerangka
acuan
kerja,
dokumen studi kelayakan kegiatan, dan surat persetujuan dari DPRD (khusus untuk Pemerintah Daerah). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional kemudian melakukan penilaian
atas
administrasi,
usulan-usulan
penilaian
kegiatan
teknis
dan
tersebut
penilaian
meliputi
penilaian
pendanaan.
Penilaian
administrasi dilakukan berdasarkan kelengkapan dokumen administrasi. Penilaian
teknis
meliputi kesesuaian usulan kegiatan dengan sasaran
program RPJM, kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, kelayakan finansial dan kemampuan pelaksanaan instansi pelaksana. Sementara penilaian pendanaan diperoleh melalui sinkronisasi pendanaan. DRPHLN-JM ini kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri pada Kementerian Negara/Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN yang mengusulkan dan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri (PPLN) serta diinformasikan kepada masyarakat. Sie Infokum – Ditama Binbangkum
4
Menteri
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala
Bappenas
kemudian melaksanakan pertemuan berkala dengan calon PPLN dengan melibatkan Menkeu, Menlu dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh kesepakatan mengenai kegiatan dalam DRPHLN-JM yang sesuai dengan program calon PPLN. Berdasarkan
kesepakatan,
Menteri
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas berkoordinasi dengan instansi pengusul dan/atau pelaksana kegiatan untuk menyusun rencana kegiatan rinci dalam rangka meningkatkan kesiapan rencana pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang telah memenuhi kesiapan dicantumkan dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (DRPPHLN), dan disampaikan kepada Menkeu, Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN dan calon PPLN. Berdasarkan
kegiatan
Negara/Lembaga/Pemerintah persiapan
pelaksanaan
dalam
Daerah/BUMN
kegiatan,
sementara
DRPPHLN,
Kementerian
melakukan
penyempurnaan
bagi
Pemda/BUMN
harus
melakukan koordinasi dengan Menkeu guna penyusunan rancangan Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri. Menteri
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala
Bappenas
kemudian melakukan koordinasi dengan calon PPLN untuk mendapatkan indikasi
komitmen
pendanaan.
Setelah
didapatkan,
Daftar
Kegiatan
disampaikan kepada Menkeu dan calon PPLN. Menkeu kemudian melakukan perundingan antara Pemerintah dengan melibatkan unsur-unsur Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan, Kementerian Luar Negeri dan instansi lainnya didampingi ahli hukum, bersama dengan calon PPLN. Hasil perundingan ini kemudian dituangkan dalam
Naskah
Perjanjian
Pinjaman
Luar
Negeri
(NPPLN),
sekurang-
kurangnya memuat jumlah, peruntukan dan persyaratan pinjaman. NPPLN5 ini berlaku sejak ditandatangani kecuali ditentukan lain oleh naskah tersebut, kemudian disampaikan oleh Depkeu kepada BPK dan instansi terkait. Menteri
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala
Bappenas
kemudian menyusun RK-PHLN yang isinya meliputi rincian jenis kegiatan, lokasi, rencana alokasi anggaran, satuan kerja pelaksana kegiatan, jadwal
5
NPPLN ini dapat diubah diawali dengan pengajuan usulan oleh Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN meliputi perubahan rencana kegiatan, realokasi dana, perpanjangan masa berlaku perjanjian dan/atau pembatalah sebagian kegiatan dan/atau dana kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk dinilai lalu direkomendasikan perubahannya kepada Menkeu.
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
5
pelaksanaan, kebutuhan dana pendamping, dan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan Penarikan pinjaman luar negeri dilakukan melalui mekanisme APBN, dengan
tata 6
Payment) ,
cara reksus
:
pembukaan
(Special
L/C,
Account)
7
pembayaran dan
Langsung
penggantian
(Direct
pembiayaan
8
pendahuluan (Reimbursement) . Penarikan pinjaman luar negeri dengan pembukaan L/C didahului dengan pengajuan Surat Permintaan Penerbitan Surat Kuasa Penarikan Dana (SPP-SKPD) L/C sebesar nilai Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) kepada KPPN. KPPN kemudian menerbitkan SKPD L/C dan mengirimkannya kepada BI atau Bank dengan tembusan kepada Dirjen Bea dan Cukai dan PA/KPA. PA/KPA kemudian memberitahukan kepada rekanan/importer untuk mengajukan pembukaan L/C kepada BI atau bank dengan melampirkan KPBJ dan daftar barang yang akan diimpor serta dokumen pendukung lain yang diatur oleh BI atau bank. BI atau bank kemudian membuka L/C kepada bank koresponden dan tembusan dokumen pembukaan L/C disampaikan kepada KPPN dan Dirjen Pengelolaan Utang. Atas dasar L/C yang telah dibuka, BI atau bank meminta Pemberi Pinjaman Luar Negeri untuk menerbitkan surat pernyataan kesediaan melakukan pembayaran. Terhadap L/C yang telah dicairkan, Direktorat Pengelolaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri, BI atau Bank menerima Notice of Disbursement (NOD) dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri. BI kemudian menerbitkan Nota Disposisi dan membukukan ekuivalen Rupiah ke dalam Rekening Kas Negara serta menyampaikan tembusannya kepada KPPN. Oleh KPPN kemudian diterbitkan dan dibukukan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3)9 serta menyampaikan kepada PA/KPA sebagai dasar pembukuan SAI.
6
Pembayaran Langsung adalah penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk atas permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan cara mengajukan aplikasi penarikan dana kepada Pemberi Pinjaman Luar Negeri untuk membayar langsung kepada rekanan/pihak yang dituju. 7 Rekening khusus (reksus) adalah rekening yang dibuka oleh Menkeu pada Bank Indonesia atau Bank untuk menampung sementara dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri tertentu berupa initial deposit untuk kebutuhan pembiayaan kegiatan selama periode tertentu dan setelah digunakan diisi kembali dengan mengajukan penggantian (replenishment) kepada Pemberi Pinjaman Luar Negeri. 8 Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (reimbursement) adalah pembayaran yang dilakukan oleh Pemberi Pinjaman Luar Negeri untuk penggantian dana yang pembiayaan kegiatannya dilakukan terlebih dahulu melalui Rekening Bendahara Umum Negara dan/atau Rekening Kas Negara atau Rekening Penerima Penerusan Pinjaman. 9 SP3 adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN, yang fungsinya dipersamakan sebagaimana SPM/SP2D, kepada Bank Indonesia dan Satker untuk dibukukan/disahkan sebagai penerimaan dan Sie Infokum – Ditama Binbangkum
6
Penarikan
pinjaman
luar
negeri
dengan
pembayaran
langsung
dilakukan sebagai berikut : PA/KPA dengan menyampaikan Surat Permintaan Penerbitan Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Langsung (SPP-APD PL) kepada KPPN. Kemudian KPPN menerbitkan APD-PL/withdrawal application dan menyampaikannya kepada Pemberi Pinjaman Luar Negeri lalu dilakukan pembayaran langsung oleh Pemberi Pinjaman Luar Negeri kepada rekanan. Untuk setiap transaksi yang telah dilakukan, Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, KPPN dan BI menerima Notice of Disbursement (NOD) dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri. Atas NOD ini KPPN menerbitkan SP3 dan menyampaikan kepada BI untuk dibukukan serta kepada PA/KPA sebagai dasar pembukuan SAI. Sedangkan penarikan pinjaman luar negeri dengan reksus dilakukan oleh Dirjen Perbendaharaan pada BI atau bank. Kemudian atas permintaan PA/KPA, Dirjen Perbendaharaan mengajukan permintaan pengisian initial deposit kepada Pemberi Pinjaman Luar Negeri untuk kebutuhan pembiayaan selama periode tertentu atau senilai pinjaman yang ditentukan dalam NPPLN. Lalu PA/KPA mengajukan SPM/SPP, SKM, Reksus L/C dengan dilampiri dokumen pendukung kepada KPPN yang menjadi dasar bagi KPPN untuk menerbitkan SP2D atau SKM Reksus L/C. Dokumen yang diterbitkan tersebut disampaikan kepada BI atau Bank dan menjadi dasar untuk melakukan pembebanan
pada
Reksus.
PA/KPA
kemudian
memberitahukan
rekanan/importer untuk membuka L/C di BI atau bank dengan melampirkan KPBJ dan daftar barang yang akan diimpor serta dokumen pendukung lainnya. BI atau bank kemudian membuka L/C kepada bank koresponden dan tembusan dokumen pembukaan L/C disampaikan kepada KPPN dan Dirjen Pengelolaan Utang. BI atau bank kemudian membebani reksus untuk melakukan pembayaran kepada bank koresponden untuk diteruskan kepada pemasok. Atas pembebanan ini, BI menerbitkan Nota Disposisi sebagai realisasi L/C dan membukukan ekuivalen Rupiah ke dalam Rekening Kas Negara
KKPN
Debet/Kredit
penerbit sebagai
SKM
realisasi
Reksus
L/C
penarikan
dengan pinjaman
menerbitkan
Nota
luar
serta
negeri
disampaikan kepada KPPN. KPPN kemudian menerbitkan dan membukukan SP3
pada
tahun
anggaran
berjalan
sebagai
realisasi
APBN
dan
menyampaikannya kepada PA/KPA dan Dirjen Pengelolaan Utang. Apabila
pengeluaran dalam APBN atas realisasi penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri melalui tata cara PL dan L/C. Sie Infokum – Ditama Binbangkum
7
terdapat sisa dana dalam reksus setelah closing account maka sisa dana kembali kepada Pemberi Pinjaman Luar Negeri. Sementara
penarikan
pinjaman
luar
negeri
dengan
mekanisme
reimbursement untuk dana rekening BUN dan/atau rekening kas negara atau rekening Penerima Penerusan Pinjaman (PPP) dilakukan sebagai berikut : PA/KPA mengajukan bukti-bukti pengeluaran pembiayaan pendahuluan dan Rincian Penggunaan Uang Kepada KPPN. Atas dasar bukti-bukti tersebut dan dokumen pendukung lain yang diminta oleh Pemberi Pinjaman Luar Negeri, KPPN mengajukan APD kepada Pemberi Pinjaman Luar Negeri. Lalu Pemberi Pinjaman menerbitkan NOD atau dokumen lain yang dipersamakan dan diberikan kepada Dirjen Pengelolaan Utang, KPPN dan BI. Berdasarkan NOD, KPPN menerbitkan SP3 dan mengirimkan kepada PA/KPA sebagai bahan pembukuan SAI. Penatausahaan Sebagai wakil dari Pemerintah, Menteri Keuangan memiliki kewajiban untuk melakukan penatausahaan pinjaman luar negeri dalam bentuk kegiatan administrasi pengelolaan pinjaman dan akuntansi pengelolaan pinjaman. Pinjaman luar negeri ini dituangkan dalam dokumen satuan anggaran dan selanjutnya dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Sesuai dengan PSAP 9 paragraf 21, pengakuan pinjaman luar negeri dibedakan berdasarkan cara-cara penarikannya yaitu sebagai berikut : (i) dengan
pembukaan
L/C,
pinjaman
diakui saat pemberi
pinjaman
melakukan disbursement kepada bank koresponden untuk membayar L/C tersebut, dan realisasi disbursement tersebut diberitahukan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam dengan NOD. (ii) dengan pembayaran langsung, diakui saat pemberi pinjaman melakukan disbursement kepada rekanan, dan diberitahukan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam melalui NOD. (iii) dengan pembukaan reksus, pinjaman diakui saat pemberi pinjaman melakukan disbursement ke reksus tersebut. (iv) dengan
pembiayaan
pendahuluan,
diakui
saat
pemberi
pinjaman
melakukan disbursement ke rekening BUN dan/atau rekening Kas Negara atau
rekening
Penerima
Penerusan
Pinjaman
untuk
mengganti
pengeluaran yang telah dilakukan.
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
8
Utang tersebut dicatat sebesar nilai nominal berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca dan disajikan sebesar nilai tercatat10. Selain itu perlu juga diungkapkan rincian dari masing-masing utang, jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antar kurs transaksi dan kurs tanggal neraca. Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi Pinjaman luar negeri yang telah digunakan untuk membiayai kegiatankegiatan tertentu harus selalu dilaporkan oleh Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN kepada Menteri Perencanaan
Pembangunan
Keuangan.
Laporan
mencakup
perkembangan
Nasional/Kepala
tersebut
berwujud
realisasi
Bappenas
Laporan
penyerapan
dan
Menteri
Pelaksanaan
Kegiatan
dana,
perkembangan
pencapaian pelaksanaan fisik, perkembangan proses pengadaan barang dan jasa, permasalahan/kendala yang dihadapi dan langkah tindak lanjut yang diperlukan dengan acuan RPK-PHLN. Bukan hanya melaporkan kegiatan, Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan evaluasi tahap akhir atas pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan dan evaluasi atas dampak pelaksanaan kegiatan. Baik laporan pelaksanaan kegiatan maupun hasil evaluasi disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk diolah. Laporan pelaksanaan kegiatan tersebut akan dievaluasi dan disajikan menjadi Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman yang sekaligus juga berisi langkah-langkah tindak lanjut bilamana timbul permasalahan-permasalahan selama pelaksanaan kegiatan. Sedangkan hasil evaluasi diolah oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk disusun dalam suatu laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang akan digunakan sebagai bahan untuk perencanaan tahap selanjutnya. Selain
melalui
pelaporan,
Menteri
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas juga mengadakan rapat berkala pada setiap berakhirnya triwulan dan kunjungan lapangan sebagai bentuk pemantauan. Sementara Menteri Keuangan akan melakukan koordinasi dengan Gubernur
10
Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
9
BI guna mengeluarkan Laporan Realisasi Penyerapan Pinjaman secara triwulanan. D. PENUTUP Kebijakan utang luar negeri atau pinjaman luar negeri ini diharapkan dapat membantu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga dalam pengelolaannya harus dilakukan secara penuh tanggungjawab. Selain dalam setiap tahapannya harus mengikuti mekanisme yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri
Keuangan
juga
harus
memiliki
keterbukaan
informasi
mengenai
kebijakan pinjaman dan/atau hibah luar negeri, jumlah hibah luar negeri, posisi utang luar negeri, sumber pinjaman luar negeri dan jenis pinjaman luar negeri. Publikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat untuk melakukan
pengawasan
terhadap
pengelolaan
utang
luar
negeri
selain
pengawasan dari pengawas internal dan/atau dari lembaga pemeriksa eksternal (BPK).
Referensi : -
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
-
PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
-
Peraturan
Menteri
Negara
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala
Bappenas
Nomor
:
PER.005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan Serta Penilaian Kegiatan Yang Dibiayai Dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. -
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
-
Buletin Teknis Utang.
-
IMF, External Debt Statistics.
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
10
