No.10/29/DPM
Jakarta, 2 September 2008 SURAT EDARAN
Kepada SEMUA BANK UMUM DAN LEMBAGA KUSTODIAN BUKAN BANK DI INDONESIA
Perihal : Tata
Cara
Pengajuan
Permohonan,
Pelaporan, dan
Pengawasan Sub-Registry
Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/2/PBI/2008 tanggal 4 Februari 2008 tentang Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4809), Bank Indonesia melaksanakan kegiatan Penatausahaan Surat Berharga. Kegiatan Penatausahaan Surat Berharga tersebut mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen serta pembayaran kupon (bunga) atau imbalan dan nilai pokok/nominal Surat Berharga. Pelaksanaan Penatausahaan Surat Berharga dilakukan secara two-tier system, yang terdiri dari Central Registry yaitu Bank Indonesia dan Sub-Registry yaitu Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia. Central Registry melakukan penatausahaan Rekening Surat Berharga untuk Bank, SubRegistry dan pihak lain pemilik Rekening Surat Berharga di Bank Indonesia– Scripless Securities Settlement System yang disetujui oleh Bank Indonesia. Sedangkan Sub-Registry melakukan penatausahaan Rekening Surat Berharga untuk kepentingan nasabah.
Pencatatan Surat Berharga pada Rekening Surat
Berharga Sub-Registry di Central Registry bersifat global (omnibus account). Sedangkan …
2
Sedangkan pencatatan Surat Berharga secara individual nasabah dilakukan oleh Sub-Registry dengan menggunakan sistem yang dimiliki Sub-Registry. Dalam rangka terselenggaranya sistem Penatausahaan Surat Berharga yang aman, akurat dan terpercaya maka Bank Indonesia sebagai Central Registry memandang perlu untuk mengatur kembali tata cara permohonan, pelaporan dan pengawasan Sub-Registry. I.
Ketentuan Umum Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan: 1.
Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal yang berlaku.
2.
Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Badan
Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
(Bapepam-LK) untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian. 3.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya disebut sebagai LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan efek dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal yang berlaku.
4.
Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal yang berlaku.
5.
Surat Berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, pemerintah dan/atau lembaga lain, yang ditatausahakan dalam Bank Indonesia–Scripless Securities Settlement System.
6.
Bank Indonesia–Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana Transaksi Dengan Bank Indonesia termasuk …
3
termasuk penatausahaannya dan Penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement. 7.
Penatausahaan Surat Berharga adalah kegiatan yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen serta pembayaran kupon (bunga) atau imbalan dan nilai pokok nominal Surat Berharga.
8.
Penyelenggara BI-SSSS yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah pihak pengelola BI-SSSS yang menyelenggarakan kegiatan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan penatausahaannya serta Penatausahaan Surat Berharga.
9.
Peserta BI-SSSS yang selanjutnya disebut Peserta adalah pengguna BISSSS yang memenuhi persyaratan dan/atau disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan/atau Penatausahaan Surat Berharga.
10. Central Registry adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi Penatausahaan Surat Berharga untuk kepentingan Peserta yang memiliki Rekening Surat Berharga di BI-SSSS. 11. Sub-Registry adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan Kustodian yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia melakukan fungsi Penatausahaan Surat Berharga untuk kepentingan nasabah. 12. Pengurus Sub-Registry adalah Direksi dan Dewan Komisaris dari Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan Sub-Registry 13. Pengelola Sub-Registry adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasional Sub-Registry.
II. Persyaratan …
4
II.
Persyaratan Sub-Registry Pihak yang dapat disetujui sebagai Sub-Registry adalah Bank, LPP dan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan Kustodian, yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. berkedudukan di wilayah hukum Indonesia; 2. tidak sedang dalam proses likuidasi atau kepailitan; 3. memiliki izin usaha yang masih berlaku dari Bapepam-LK; 4. telah mempunyai pengalaman paling kurang 3 (tiga) tahun dalam kegiatan pencatatan Surat Berharga dan/atau paling kurang 3 (tiga) tahun dalam kegiatan penyimpanan Surat Berharga sejak memperoleh izin usaha dari Bapepam-LK; 5. memenuhi persyaratan permodalan sebagai berikut : a. bagi Bank, yang selanjutnya disebut Bank Kustodian harus memenuhi persyaratan
Kewajiban
Penyediaan
Modal
Minimum
yang
selanjutnya disebut KPMM berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku; b. bagi LPP dan Perusahaan Efek yang selanjutnya disebut lembaga Kustodian bukan Bank, harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah). 6. memiliki sistem pencatatan surat berharga yang terintegrasi dengan dan antar kantor cabang yang dimiliki di dalam negeri; 7. memiliki sistem pencatatan surat berharga tanpa warkat (scripless) secara book-entry yang aman, akurat, dan terpercaya yang paling kurang dapat menatausahakan transaksi outright, repo, dan pengagunan; 8. Pengurus Sub-Registry dan Pengelola Sub-Registry tidak termasuk dalam Daftar Kredit Macet dan/atau dalam Daftar Tidak Lulus Fit and Proper Test; 9. memiliki unit kerja terpisah yang khusus menangani kegiatan Kustodian dengan manajemen dan staf yang profesional di bidang pencatatan dan/ atau penyimpanan Surat Berharga; 10. Surat …
5
10. Surat Berharga yang dicatat dan/atau disimpan paling sedikit telah mencapai nilai nominal rata-rata bulanan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) dalam 6 (enam) bulan terakhir, terdiri dari Surat Berharga yang dapat diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal. III. Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Persetujuan sebagai Sub-Registry 1. Kustodian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir II dapat mengajukan surat permohonan sebagaimana contoh pada Lampiran 1, kepada : Bank Indonesia - Direktorat Pengelolaan Moneter Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 11 Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350. 2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut : a. fotokopi surat persetujuan sebagai Bank Kustodian atau izin usaha sebagai Kustodian untuk lembaga Kustodian bukan Bank dari Bapepam-LK; b. fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya; c. fotokopi akta notaris yang memuat susunan pengurus perusahaan terakhir; d. keterangan mengenai posisi KPMM terakhir untuk Bank Kustodian, atau jumlah modal disetor untuk lembaga Kustodian bukan Bank; e. keterangan mengenai fasilitas jaringan usaha pencatatan dan/atau penyimpanan surat berharga yang terintegrasi dengan dan antar kantor cabang yang dimiliki di dalam negeri; f. fotokopi bukti hasil pemeriksaan oleh auditor independen mengenai keamanan sistem pencatatan surat berharga secara scripless; g. riwayat pekerjaan atau keahlian dari Pengurus dan/atau Pengelola di bidang Kustodian;
h. data …
6
h. data mengenai jumlah dan nilai nominal transaksi pencatatan dan/atau penyimpanan surat berharga dalam 6 (enam) bulan terakhir; dan i. laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. 3. Dalam hal persyaratan dokumen sudah dilengkapi, Bank Indonesia dapat melakukan peninjauan langsung ke tempat kedudukan calon SubRegistry dalam rangka meneliti kebenaran persyaratan sesuai dengan dokumen yang disampaikan pemohon. 4. Bank Indonesia memberitahukan persetujuan atau penolakan untuk menjadi Sub-Registry kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah persyaratan dokumen diterima lengkap oleh Bank Indonesia. 5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, Bank Indonesia memberitahukan kepada pemohon secara tertulis untuk melengkapi dokumen yang belum disampaikan. 6. Dalam hal pemohon telah disetujui menjadi Sub-Registry, yang bersangkutan harus menjadi Peserta sesuai ketentuan BI-SSSS yang berlaku. 7. Dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah permohonan disetujui, Sub-Registry belum menjadi Peserta maka persetujuan sebagai Sub-Registry dibatalkan dan apabila yang bersangkutan bermaksud untuk menjadi Sub-Registry, harus mengajukan permohonan kembali beserta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan untuk menjadi Sub-Registry. IV. Penatausahaan Surat Berharga oleh Sub-Registry Dalam rangka Penatausahaan Surat Berharga, Sub-Registry wajib melakukan tugas Sub-Registry, melaporkan kegiatan usahanya, dan tetap memenuhi persyaratan sebagai Sub-Registry, dengan ketentuan
sebagai
berikut :
A. Pelaksanaan …
7
A. Pelaksanaan Tugas Sub-Registry 1. Melaksanakan setelmen transaksi Surat Berharga untuk dan atas nama nasabah; 2. Mencatat kepemilikan dan perubahan kepemilikan Surat Berharga atas nama nasabah secara terpisah dari aset Sub-Registry; 3. Memelihara Rekening Surat Berharga selain untuk dan atas nama diri sendiri, Pengurus Sub-Registry, dan Pengelola Sub-Registry; 4. Menyampaikan bukti pencatatan Surat Berharga kepada nasabah yang antara lain berisi saldo akhir Rekening Surat Berharga yang memuat masing-masing seri Surat Berharga dan perubahan pencatatan kepemilikan Surat Berharga, termasuk pencatatan Surat Berharga yang ditransaksikan secara repo dan diagunkan kepada pihak lain; 5. Menyampaikan bukti pencatatan agunan bagi pihak penerima agunan; 6. Melakukan pencatatan Surat Berharga pada saat penerbitan atas nama nasabah; 7. Melakukan pembayaran kupon (bunga) atau imbalan dan nilai pokok/nominal Surat Berharga pada saat jatuh waktu kepada nasabah pemilik Surat Berharga sesuai pencatatan pada sistem internal Sub-Registry; 8. Melakukan pemotongan dan administrasi pajak atas diskonto, capital gain dan kupon (bunga) atau imbalan Surat Berharga atas permintaan nasabah sesuai peraturan pajak yang berlaku; 9. Dalam hal terjadi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) final atas diskonto, capital gain dan kupon (bunga) atau imbalan Surat Berharga, Sub-Registry mengambil bukti pemungutan PPh final dimaksud ke Bank Indonesia - Central Registry cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pengelolaan Moneter (Bagian PTPM);
10. Menjamin …
8
10. Menjamin kebenaran pencatatan dan laporan kepemilikan Surat Berharga atas nama seluruh nasabah sesuai dengan saldo keseluruhan pada Rekening Surat Berharga (omnibus account) di Central Registry; 11. Menyelesaikan masalah perbedaan pencatatan kepemilikan Surat Berharga antara Sub-Registry dengan nasabah. 12. Memenuhi jumlah minimum pencatatan kepemilikan Surat Berharga rata-rata bulanan paling sedikit sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dalam 12 (dua belas) bulan terakhir. 13. Menjaga agar posisi KPMM bagi Bank Kustodian atau modal disetor bagi lembaga Kustodian bukan Bank tidak kurang dari posisi KPMM atau modal disetor sesuai ketentuan yang berlaku selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. B. Kewajiban Pelaporan 1. Sub-Registry wajib menyampaikan laporan-laporan kepada Bank Indonesia - Central Registry, sebagai berikut : a) Laporan Harian mengenai informasi setelmen transaksi Surat Berharga yang memuat perubahan pencatatan kepemilikan Surat Berharga antar nasabah individual dalam Sub-Registry yang sama. b) Laporan Bulanan Posisi Kepemilikan Surat Berharga atas nama nasabah individual Sub-Registry sebagaimana contoh Lampiran 2. c) Laporan Tahunan berupa laporan rencana bisnis (bussiness plan) Sub-Registry pada tahun berikutnya, yang memuat antara lain target volume Penatausahaan Surat Berharga, rencana program peningkatan pelayanan, dan rencana pengembangan sistem penatausahaan internal; d) Laporan perubahan Pengurus Sub-Registry dan/atau Pengelola Sub-Registry; e) Laporan …
9
e) Laporan perubahan status dan/atau tipe nasabah pemilik Surat Berharga; f) Laporan hasil pemeriksaan auditor independen mengenai keamanan sistem pencatatatan Surat Berharga secara scripless; g) laporan hasil audit (berupa fotokopi) dari otoritas pengawas Kustodian
mengenai
keamanan
sistem
pencatatan
Surat
Berharga secara scripless, dalam hal tidak terdapat pemeriksaan oleh
auditor
independen
selama
periode
tahun
yang
bersangkutan; dan h) Laporan lainnya sesuai permintaan Bank Indonesia. 2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 ditujukan kepada : Bank Indonesia – Central Registry Bagian Penyelesaian Transaksi Pengelolaan Moneter Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 11 Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan ketentuan sebagai berikut : a) Laporan Harian sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a) disampaikan melalui BI-SSSS dan/atau sarana lainnya pada hari yang sama dengan tanggal perubahan pencatatan kepemilikan individual dalam sistem pencatatan Sub-Registry; Tata cara penyampaian Laporan Harian mengacu pada Pedoman Penyampaian
Laporan
Sub-Registry
melalui
BI-SSSS
sebagaimana Lampiran 3. b) Laporan Bulanan disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah akhir bulan melalui sarana surat elektronis (e-mail) dengan alamat
[email protected]. c) Laporan Tahunan yang merupakan laporan rencana bisnis (bussiness
plan)
Sub-Registry
pada
tahun
berikutnya
disampaikan …
10
disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir tahun kalender. d) Laporan Perubahan Pengurus Sub-Registry dan/atau Pengelola Sub-Registry disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi perubahan. e) Laporan hasil pemeriksaan auditor independen mengenai keamanan sistem pencatatatan Surat Berharga secara scripless disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan. f) Fotokopi laporan hasil audit dari otoritas pengawas Kustodian mengenai keamanan sistem pencatatan Surat Berharga secara scripless disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan. g) Laporan perubahan status dan/atau tipe nasabah disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah terjadi perubahan. h) Laporan lainnya disampaikan sesuai jangka waktu yang akan ditetapkan dalam surat pemberitahuan Bank Indonesia. C. Pemenuhan Persyaratan sebagai Sub-Registry Sub-Registry wajib menjaga pemenuhan persyaratan sebagai SubRegistry sebagaimana dimaksud dalam butir II, kecuali butir II.4 dan butir II.10. V.
Pengawasan Sub-Registry 1. Bank Indonesia berwenang melakukan pengawasan terhadap SubRegistry dengan ruang lingkup pengawasan sebagai berikut : a. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A ; b. pengawasan terhadap kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B; c. pengawasan terhadap kewajiban menjaga pemenuhan persyaratan sebagai Sub-Registry sebagaimana dimaksud dalam butir IV.C. 2. Metode …
11
2. Metode pengawasan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dapat dilakukan dengan cara: a. pengawasan tidak langsung melalui laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia; dan b. pengawasan langsung dengan melakukan pemeriksaan terhadap SubRegistry. 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b dilakukan sewaktuwaktu apabila diperlukan. 4. Dalam rangka pengawasan terhadap Sub-Registry, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas pengawas Kustodian. 5. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Sub-Registry wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar sesuai permintaan Bank Indonesia. 6. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terdapat hasil temuan yang wajib ditindaklanjuti oleh Sub-Registry, Bank Indonesia menyampaikan hasil temuan dimaksud melalui surat dan/atau melalui sarana lainnya. 7. Berdasarkan hasil pengawasan, Sub-Registry wajib melakukan tindak lanjut terhadap hasil temuan sebagai berikut : a. Sub-Registry yang belum memenuhi kewajiban dan/atau melakukan kesalahan
dalam
melaksanakan
tugas
dan/atau
pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A dan butir IV.B, wajib : 1) memenuhi kewajiban pelaporan dengan data yang benar atau melakukan koreksi kesalahan dengan data yang benar terhadap Laporan Harian sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.1.a), paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan hasil temuan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir 6; dan/atau 2) memenuhi kewajiban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A.1 sampai dengan butir IV.A.11, atau memenuhi kewajiban pelaporan dengan data yang benar sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.1.b) sampai dengan butir …
12
butir IV.B.1.h), paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan hasil temuan oleh Bank Indonesia; dan/atau 3) melakukan koreksi kesalahan atas laporan dengan data yang benar terhadap Laporan Bulanan, laporan perubahan status dan/atau tipe nasabah, dan laporan lainnya sesuai permintaan Bank Indonesia, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan hasil temuan oleh Bank Indonesia. b. Sub-Registry yang tidak memenuhi persyaratan pemenuhan jumlah minimum pencatatan kepemilikan Surat Berharga rata-rata bulanan paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A.12 dan pemenuhan persyaratan sebagai Sub-Registry sebagaimana dimaksud dalam butir IV.C terkait dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir II.6 sampai dengan butir II.9, wajib membuat rencana tindakan (action plan) dalam rangka memenuhi persyaratan dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut : 1) rencana tindakan disampaikan kepada Bank Indonesia-Central Registry paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan hasil temuan oleh Bank Indonesia. 2) rencana tindakan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) wajib dipenuhi sesuai dengan batas waktu pemenuhan yang diusulkan Sub-Registry paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat penyampaian rencana tindakan Sub-Registry, termasuk apabila terdapat perubahan. VI. Sanksi Terhadap Sub-Registry A. Teguran tertulis Dalam hal Sub-Registry tidak melakukan kewajiban tindak lanjut hasil temuan sebagaimana batas waktu dimaksud dalam butir V.7 maka pengenaan sanksi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
1. teguran …
13
1. teguran tertulis pertama; 2. teguran tertulis kedua, dilakukan 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal teguran tertulis pertama dalam hal Sub-Registry tidak memenuhi kewajibannya; 3. teguran tertulis ketiga, dilakukan 6 (enam) hari kerja sejak tanggal teguran tertulis kedua
dalam hal Sub-Registry tidak memenuhi
kewajibannya. B. Pencabutan Persetujuan Sebagai Sub-Registry 1. Persetujuan Bank Kustodian dan lembaga Kustodian bukan Bank sebagai Sub-Registry dapat dicabut oleh Bank Indonesia apabila : a. Izin usaha sebagai Kustodian dicabut oleh Bapepam-LK. b. Posisi KPMM Bank Kustodian atau modal disetor lembaga Kustodian bukan Bank kurang dari persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku selama 3 (tiga) bulan berturutturut; c. Sub-Registry tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah teguran tertulis ketiga; d. terdapat keputusan atau surat permintaan dari otoritas pengawas terkait untuk mencabut persetujuan Bank Kustodian dan lembaga Kustodian bukan Bank sebagai Sub-Registry; e. terdapat putusan pailit dari pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap atas lembaga Kustodian bukan Bank; f.
status Sub-Registry sebagai Peserta dicabut oleh Penyelenggara;
g. terdapat permohonan tertulis dari Sub-Registry sepanjang SubRegistry telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Penatausahaan Surat Berharga kepada nasabah, dengan menggunakan contoh surat sebagaimana Lampiran 4. 2. Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan mengenai pencabutan sebagai Sub-Registry kepada Sub-Registry.
3. Sub-Registry …
14
3. Sub-Registry yang dicabut persetujuannya sebagai Sub-Registry sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a sampai dengan butir 1.f, harus menyelesaikan pencatatan perpindahan kepemilikan Surat Berharga individual nasabah kepada Sub-Registry lainnya yang ditunjuk oleh nasabah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan pencabutan sebagai Sub-Registry. 4. Bank Indonesia mengumumkan pencabutan persetujuan SubRegistry melalui sarana BI-SSSS dan/atau sarana informasi lainnya. VII. Ketentuan Penutup Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/55/DPM tanggal 6 Desember 2005 perihal Tata Cara Penunjukan dan Pengawasan Sub-Registry dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 2 September 2008. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
EDDY SULAEMAN YUSUF DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER
