REFORMASI BIROKRASI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Disampaikan Oleh :
DR. MUH. MARWAN, M.Si Disampaikan dalam Seminar Kemenpan dan RB bersama Bakohumas, 27/5/13.
DIRJEN BINA BANGDA
1
PROGRAM PERCEPATAN (QUICK WINS) 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
SEMBILAN PROGRAM UTAMA REFORMASI BIROKRASI
3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Ketatalaksanaan 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 6. Penguatan Pengawasan 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 9. Monitoring dan Evaluasi
KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI
SANGAT DITENTUKAN OLEH KOMITMEN PIMPINAN DAN SELURUH APARATUR KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMDA
2
2
1
REFORMASI BIROKRASI LINGKUP K/L/DAERAH PERPRES NO. 5 TAHUN 2010
PERPRES NO. 81 TAHUN 2010
PERMENPAN NO.20 THN 2010
RPJM NASIONAL TAHUN 2010-2014
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2010-2025
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2010-2014
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI
SETIAP KEMENTERIAN/ LEMBAGA DAN PEMDA WAJIB MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI
ACUAN BAGI SETIAP KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMDA DALAM MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN/ LEMBAGA DI PUSAT SEDANG MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI 33
FOKUS RB DI DAERAH: Permasalahan yang dihadapi birokrasi di daerah sangatlah kompleks. Masa lima tahun kepemimpinan KDH, belum tentu mampu menangani semua permasalahan. RB yg bisa dirasakan langsung oleh masyarakat adalah perubahan pelayanan publik ke arah yg lbh baik.
4
2
ISU STRATEGIS PEMERINTAHAN DAERAH 1
• PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
2
• KUALITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
3
• PENEGASAN BATAS ANTAR DAERAH
4
• PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5
• PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
6
• PENYELESAIAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA SKPD 5
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PEMERINTAH TELAH MENETAPKAN SPM 15 Bidang untuk 65 Jenis pelayanan dan 192 indikator TUJUAN menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata PENERAPAN TAHUN 2014 9 SPM di PROVINSI dan 15 SPM di KABUPATEN/KOTA
Langkah –langkah yang harus dilakukan • Laksanakan sosialisasi pada seluruh jajaran DPRD dan SKPD serta para pemangku kepentingan terkait; • Bentuk Tim percepatan penerapan dan pencapaian SPM di pusat & daerah; • Fasilitasi daerah untuk mengintegrasikan SPM dalam perencanaan dan penganggaran; • Monev penerapan SPM di daerah untuk memastikan pencapaian target SPM di setiap provinsi kabupaten/kota 6
3
HASIL EVALUASI PTSP S.D. TAHUN 2013 Melimpahkan perizinan dan non perizinan
Membentuk PTSP Daerah
Jmlh
SUDAH
BELUM
SUDAH
BELUM
Menetapkan SOP
SUDAH
BELUM
Jmlh
%
Jmlh
%
Jmlh
%
Jmlh
%
Jmlh
%
Jmlh
%
Provinsi
33
26
79%
7
21%
11
33%
22
67%
3
9%
30
91%
Kab.
399
345
86%
54
14%
138
35%
261
65%
56
14%
343
86%
Kota
98
96
98%
2
2%
41
42%
57
58%
17
17%
81
83%
JUMLAH 530
467
88%
63
12%
190
36%
340
64%
76
14%
454
86%
HAMBATAN
Masih rendah komitmen membentuk, melimpahkan kewenangan perizinan dan non perizinan kepada PTSP, serta menetapkan SOP PTSP sehingga belum sepenuhnya menjamin adanya kepastian ketepatan waktu penyelesaian dan biaya perizinan dan non perizinan memulai berusaha di beberapa provinsi, kabupaten/kota.
7
PENEGASAN BATAS ANTAR DAERAH Ketidaktegasan batas daerah: • Memicu munculnya perselisihan antar daerah • Menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah 50%
REALISASI PENEGASAN BATAS s.d APRIL 2013
40%
39.90%
27.11%
30% 20%
PENYEBAB: Pemekaran daerah dan ketidaksinkronan antara undang-undang pembentukan satu daerah dengan daerah lainnya. AKIBAT: Konflik perebutan SDA dan potensi ekonomi wilayah
16.39% 8.04%
10%
8.56%
0%
Permendagri
Proses Penyusunan Proses Pengukuran Dilaporkan ada Belum di Tegaskan Permendagri dan Pelacakan Perselisihan Batas Batas
Mendorong agar Gubernur dan Bupati/Walikota meningkatkan koordinasi untuk mengatasi hambatan dan memecahkan permasalahan, sehingga penegasan batas daerah di wilayah masing-masing dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berpedoman pada Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, diminta kepada . 8
4
TINGKATKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penetapan Perda APBD Tepat Waktu (2010-2013)
KABUPATEN DAN KOTA
PROVINSI 29 Daerah (87,88%)
306 Daerah (62,32%) 257 Daerah (52,34%)
28 Daerah (84,85%) 27 Daerah (81,82%)
131 Daerah (26,68%) 160 Daerah (32,59%)
Sampai saat ini masih terdapat 9 kabupaten yang belum menetapkan Perda APBD 2013
21 Daerah (63,64%)
9
Struktur Pendapatan APBD Lima Tahun Terakhir (dalam trilyun rupiah) TAHUN
NASIONAL
TOTAL PENDAPATAN
PAD
%
DANA PERIMBANGAN
%
LAIN2 PD YG SAH
%
2009
388,34
62,69 16%
283,50 73%
42,15
11%
2010
403,93
71,91 18%
292,61 72%
39,42
10 % 13 %
2011
477,76
90,15 19%
327,16 68%
60,45
2012
577,08
122,74 20%
381,07 66%
83,26
14%
2013*
563,34
127,59
343,70
92,05
16%
23%
61%
2009
95,91
42,51 44%
43,63 45%
9,77
10%
2010
102,43
47,33 46%
45,02 44%
10,07
10 %
2011
119,04
59,60 50%
47,43 40%
12,01
10 %
2012
162,76
75,07 46%
54,69 34%
33,00
20%
2013
198,20
92,45
47%
62,88
32%
42,87
22%
2009
292,43
20,18
7%
239,87 82%
32,38
11%
2010
301,51
24,58
8%
247,58 82%
29,35
10%
KABUPATEN/K 2011 OTA
358,72
30,55
9%
279,73 78%
48,44
14%
2012
414,32
37,67
9%
326,38 79%
50,26
12%
2013*
365,14
35,14
10%
280,81
49,18
14%
PROVINSI
77%
Catatan: Diolah dari beberapa sumber (Data APBD Ditjen Keuangan Daerah dan www.djpk.depkeu.go.id) *) Untuk tahun 2013 menggunakan data 454 daerah Kabupaten/Kota
10
5
Struktur Belanja APBD Lima Tahun Terakhir (dalam trilyun rupiah)
Tahun
Provinsi, Kabupaten dan Kota
Provinsi
Kabupaten/ Kota
Total Belanja APBD
Belanja Pegawai
%
Belanja Barang & Jasa
%
Belanja Modal
%
2009
429,33
180,31
42
79,58
19
114,52
27
2010 2011
444,00 513,34
198,54 228,34
45 44
82,51 103,83
19 20
96,36 113,57
22 22
2012
617,54
261,38
42
122,30
20
137,69
22
2013* 2009
604,99 105,60
239,11 27,18
40 26
122,81 24,49
20 23
138,50 25,80
23 24
2010
113,13
29,83
26
26,95
24
26,30
23
2011 2012
127,92 174,02
31,55 35,53
25 20
33,80 41,99
26 24
26,43 31,82
21 18
2013 2009
213,02 322,72
39,03 151,44
18 47
50,94 54,92
24 17
43,04 87,30
20 27
2010 2011
358,94 385,42
168,70 196,80
47 51
55,55 70,04
15 18
70,06 87,14
20 23
2012
443,53
225,85
51
80,31
18
105,88
24
2013*
391,97
200,07
51
71,87
18
95,46
24
Catatan: Diolah dari beberapa sumber (Data APBD Ditjen Keuangan Daerah dan www.djpk.depkeu.go.id) *) Untuk tahun 2013 menggunakan data 454 daerah Kabupaten/Kota
11
Struktur Belanja APBD Lima Tahun Terakhir
PROVINSI/KAB/KOTA
PROVINSI
KABUPATEN DAN KOTA
12
6
Jumlah Kabupaten-Kota yang Belanja Pegawai Diatas 50% dari Belanja APBD
297 daerah (60,49% )
285 daerah (58,04% )
226 daerah (46,03%)
293 daerah (60,79% )
257 daerah (52,34% )
Rentang belanja pegawai terhadap belanja APBD kabupaten-kota Tahun 2013: - Terendah 15,65%
- Tertinggi 73,34%
Catatan: Diolah dari beberapa sumber (Data APBD Ditjen Keuangan Daerah dan www.djpk.depkeu.go.id) *) Untuk tahun 2013 menggunakan data 454 daerah Kabupaten/Kota
13
Perkembangan Opini BPK Hasil Audit LKPD Tahun 2008-2011 OPINI LKPD TAHUN
JUMLAH WTP %
WDP %
TW %
TMP %
2008
13
3%
323
67%
31
6%
118
24%
2009
15
3%
330
65%
48
10%
111
22%
504
2010
34
7%
341
66%
26
5%
115
22%
516
2011
67
15%
322
74%
6
1%
43
10%
438
Sumber: Diolah dari data BPK- RI
485
14
7
Opini BPK Hasil Audit LKPD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2011 LKPD TAHUN 2011 DAERAH PROVINSI KAB/KOTA JUMLAH
WTP
10 57 67
30% 14% 15%
WDP
19 303 322
58% 75% 74%
TW
0 6 6
TMP
0 1% 1%
4 39 43
12% 10% 10%
JMLH
33 405 438
15
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DASAR HUKUM • • •
PERPRES No 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012–2014. INPRES No 1 Tahun 2013 ttg Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013. SE MENDAGRI No 356/5152/SJ tanggal 12 Desember 2012 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantaran Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2013.
TUJUAN
SASARAN
Peningkatan nilai indeks persepsi korupsi Indonesia dari 3 pada Tahun 2012 menjadi 5 pada Tahun 2014. 7 RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD PPK) PEMDA TAHUN 2013
1. Pembentukan PTSP bagi pemerintah daerah yang belum membentuk PTSP; 2. Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada PTSP; 3. Publikasi standar PTSP (bagi pemerintah daerah yang sudah membentuk PTSP; 4. Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP; 5. Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah; 6. Publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah; 7. Pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa. 16
8
SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH DALAM RKP 201 20144 Musrenbang desa/kelurahan, kec amatan, kabupaten/ kota, provinsi (Januari s.d. minggu ketiga April 2013)
Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Daerah (UKPPD)
PENYELARASAN PROGRAM & KEGIATAN K/L DAN PROVINSI PRAMUSRENBANGNAS RKP 2014 22 s.d 26 April 2013
MEMECAHKAN ISU ISU STRATEGIS NASIONAL 2014 SESUAI TEMA RKP 2014
KESEPAKATAN
“Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan”
peningkatan pertumbuhan ekonomi antara 6,5 – 6,9%
• Sharing APBD prov, kab/kota • Program/kegiatan RKP 2014
penurunan tingkat pengangguran antara 5-6%
penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8-10%
Z
17
SINKRONISASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH DALAM SATU KESATUAN SITEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DIACU DIACU
DIPERHATIKAN
RPJPD PEDOMAN RPJMD PROV PROV
PEDOMAN
RPJMD K/K
PEDOMAN RENSTRA K/L
DIJABARKAN
DIJABARKAN
PEDOMAN
RKPD PROV
RENJA K/L PEDOMAN
RAPBD PROV
DIACU PEDOMAN
RKPD K/K
RENJA SKPD PROV
PEDOMAN
RAPBD K/K
DIACU
PEDOMAN RENSTRA SKPD K/K
RAPBN
DIACU
PEDOMAN RENSTRA SKPD PROV
PEDOMAN
RKP DIACU DAN DISERASIKAN
RPJMN DIPERHATIKAN
RPJPN
DIJABARKAN
DIACU DAN DISERASIKAN
PEDOMAN
RPJPD K/K
1 TAHUN
5 TAHUN
20 TAHUN
PEDOMAN
RENJA SKPD K/K 18
9
PENYELESAIAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA SKPD PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KAB/KOTA
PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI 100%
94%
91%
89%
100%
88%
80%
80%
60%
60%
40% 20%
40%
9%
6%
11.2%
12.3%
0%
83%
78%
66% 34%
22%
20%
82%
17%
18%
0% RPJPD
RPJMD
SUDAH MENETAPKAN
RENSTRA SKPD
RENJA SKPD
BELUM MENETAPKAN
RPJPD
RPJMD
SUDAH MENETAPKAN
RENSTRA SKPD
RENJA SKPD
BELUM MENETAPKAN
KEWAJIBAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA BERSAMA DPRD, SESUAI DGN AMANAT UU NO 32 THN 2004
PENETAPAN DOKUMEN RKPD 2013 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
70% 47%
53%
30%
PROVINSI TEPAT WAKTU
KABUPATEN/KOTA TIDAK TEPAT WAKTU
• Tetapkan Perda RPJPD 2005-2025 agar visi dan misi calon kepala daerah terpilih memiliki landasan hukum dan tetapkan Perda RPJMD tepat waktu, agar penyusunan & penetapan RKPD, KUA-PPAS dan APBD Tahun 2014 memiliki landasan hukum. • Tetapkan Perkada RKPD 2014 tidak melampaui batas waktu sehingga APBD TA 2014 dilaksanakan 1 Januari 2014 agar daya serap serta target kinerja setiap triwulan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan. • Tetapkan Renstra SKPD selaras dengan RPJMD, Renja 2014 dgn RKPD 2014 sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja sesuai tugas & fungsi masing-masing. Kelengkapan tersedianya dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana SKPD akan menjadi kriteria utama pemberian alokasi dana insentif kepada daerah dan perolehan opini atas hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI
19
10
