DISAMPAIKAN OLEH
Ir. BEN POLO MAING (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT)
DASAR HUKUM DAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DI PROV. NTT UUD 1945; Pasal 33 BUMI, AIR DAN KEKAYAAN ALAM YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA DIKUASAI NEGARA DAN DIMANFAATKAN SEBESARBESARNYA UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT
UU 41/1999 TENTANG KEHUTANAN : ) PENYELENGGARAAN KEHUTANAN BERTUJUAN SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT YG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN DENGAN : 1. MENJAMIN KEBERADAAN KAWASAN HUTAN (LUAS CUKUP, SEBARAN PROPOSINAL) 2. MENGOPTIMALKAN ANEKA FUNGSI HUTAN UTK MANFATN LINGK & EKSOSBUD YG SEIMBANG & LESTARI; 3. MENINGKATKAN DAYA DUKUNG DAS; 4. MENDORONG PERAN SERTA MASYARAKAT; 5. MENJAMIN DISTRIBUSI MAFAAT YG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN
PEMBANGUNAN KEHUTANAN RPJMN
RPJMD
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI (RKTP
ARAHAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DI PROV. NTT RPJMN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DIARAHKAN UNTUK MENINGKATKAN PERAN SEKTOR KEHUTANAN : 1. ASPEK EKONOMI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAN MASYARAKAT 2. ASPEK LINGKUNGAN ; MENDUKUNG PEMBANGUNAN SEKTOR LAIN
RPJMD 1.
LINGKUNGAN STRATEGIS : PERUBAHAN IKLIM; PEMBANGUNAN BERORIENTASI MDGS 2. ISU STRATEGIS :8; PENINGKATAN KUALITAS DAN PENCEGAHAN DEGRDASI LH SERTA KETAHANAN PERUBAHAN IKLIM : PEMBANGUNAN KEHUTANAN UTK MENINGKATKAN DAYA TAHAN LINGKUNGAN, PENGURANGAN TINGKAT PEMANASAN GLOBAL, MENINGKATKAN PAD; 3. STRATEGI POKOK (5) ; KEMITRAAN, KEERLANJUTAN, PERCEPATAN, PEMBERDAYAAN, KETERPADUAN; 4. ARAH KEBIJAKAN : - OPTIMALISASI TEKAD CENDANA - PENETAPAN LOKASI KEGIATAN HARUS SESUAI DENGAN RTRWP (POLA RUANG ; KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN BUDIDAYA) - PENINGKATAN INVESTASI (PENGGALIAN SUMBER DANA UTK MENDUKUNG PEMBANGUNAN; SWASTA, LSM, DLL)
RKTP NUSA TENGGARA TIMUR
KEBIJAKAN DAN STRATEGI UNTUK KAWASAN ; KONSERVASI, PERLINDUNGAN HUTAN ALAM, REHABILITASI, PENGUSAHAAN HUTAN, KAWASAN UNTUK NON KEHUTANAN.
PEMANASAN GLOBAL PERUBAHAN IKLIM TERJADI IKLIM EKSTRIM BANJIR KEKERINGAN KERUSAKAN EKOSISTIM
KALENDER MUSIM BERUBAH-UBAH
GAGAL PANEN
RAWAN PANGAN HAMA, PENYAKIT, WABAH DAMPAK THDP BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN (EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA )
PERAN KEHUTANAN DALAM PENANGANAN PERMANASAN GLOBAL
ASAP INDUSTRI, KENDARAAN GAS POLUTAN DAR RT, HUTAN RUSAK, HUTAN TERBAKAR
GRK MENINGKAT
PEMANASAN GLOBAL MENYEBABKAN PERUBAHAN IKLIM (IKLIM EKSTRIM DAN PERUBAHAN KALENDER MUSIM
GAS RUMAH KACA (GRK) MDGs : ISU PENGELOLAAN LINGKUNGAN DENGAN GREEN INDIKATORNYA
PEMBANGUNAN KEHUTANAN NASIONAL (DIMENSI LINGKUNGAN DAN LINGKUNGAN) GRK MENURUN
KAWASAN HUTAN PROVINSI NTT SK. Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 423/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni Tahun 1999 ditetapkan bahwa luas kawasan hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 1.808.990 Ha atau 38,20 % dari luas daratan. Perinciannya menurut masing-masing fungsi adalah : a. Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam Lindung : Cagar Alam : 66.650 Ha Suaka Margasatwa : 18.920 Ha Taman Wisata Alam (darat, perairan) : 159.155 Ha Taman Nasional : 59.060 Ha Hutan Bakau : 40.695 Ha Taman Buru : 5.850 Ha b. Hutan Lindung : 731.220 Ha c. Hutan Produksi Terbatas : 197.250 Ha d. Hutan Produksi Tetap : 428.360 Ha e. Hutan Produksi yang dapat dikonversi : 101.830 Ha
6
LUAS KAWASAN HUTAN MENURUT FUNGSI DI PROVINSI NTT
23,68%
5,63% 19,37%
Kaw asan Pelestarian Alam/Kaw asan Suaka Alam Hutan Lindung Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Tetap
10,90% 40,42%
Hutan Produksi Yang Dapat Di Konversi
Sumber : SK. Menteri Kehutanan No.423/Kpts-II/1999, tanggal 15 Juni 1999 7
POTRET KONDISI KAW. HUTAN DI NTT PERKANTORAN/ PEMUKIMAN
PERKEBUNAN
LADANG /SAWAH
PADANG PENGEMBALAAN
PENUTUPAN LAHAN DI PROVINSI NTT TAHUN 2000 2011 2012 NO. PENUTUPAN Ha % Ha % Ha % 1 Hutan 956.000 20,23 1.771.492 37,49 1.788.400 37,85 2 Non Hutan 3.769.000 79,77 2.953.508 62,51 2.936.600 62,15 JUMLAH
4.725.000 100 4.725.000 100 4.725.000
100
PENUTUPAN LAHAN DALAM KAWASAN HUTAN DI PROVINSI NTT TAHUN 2000 2011 2012 NO. PENUTUPAN Ha % Ha % Ha % 1 Hutan 520.000 30,83 783.692 46,46 800.600 47,47 2 Non Hutan 1.166.700 69,17 903.008 53,54 886.100 52,53 JUMLAH
1.686.700
100 1.686.700
100 1.686.700
100
PENYEBARAN DESA DI DALAM/SEKITAR KAWASAN HUTAN
45,89 54,11
Dalam/Sekitar Kawasan Hutan Luar Kawasan Hutan
PERMASALAHAN No
ASPEK
PERUBAHAN
1.
SUMBER DAYA HUTAN
- PENURUNAN LUAS AREALHUTAN AKIBAT PENINGKATAN KEBUTUHAN LAHAN
ASPEK EKONOMI
- KETIDAK SEIMBANGAN ANTARA SUPLY DAN DEMAND HASIL HUTAN TERUTAMA KAYU
2.
- BELUM TERMANFAATNYA POTENSI EKOSITEM KARENA KETERBATASAN DATA
- RENDAHNYA NILAI KONTRIBUSI KEHUTANAN PADA PRODUK DOMESTIK BRUTO 3.
ASPEK LINGKUNGAN
- BESARNYA TEKANAN TERHADAP LAHAN DAN LINGKUNGAN HUTAN AKIBAT KEBUTUHAN AKAN HASIL HUTAN DAN LAHAN HUTAN - MASIH TINGGINYA GANGGUAN KEAMANAN HUTAN (KEBAKARAN HUTAN DAN GANGGUAN LAINNYA )
4.
ASPEK SOSIAL
- PENINGKATAN JUMLAH PENDUDUK, KEMISKINAN, PENGANGURAN DI SEKITAR KAWASAN HUTAN - RENDAHNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN
5.
KELEMBAGAAN
- KURANGNYA KERJASAMA DAN KOORDINASI ANTAR BERBAGAI PIHAK DALAM PENGELOLAAN HUTAN - KELEMBAGAN KEHUTANAN YANG ADA BELUM OPTIMAL MELAKUKAN PENGELOLAAN PADA TINGKAT TAPAK
ISU ISU STRATEGIS No
ISU
PERUBAHAN
1.
INTERNASIONAL
- PEMANASAN GLOBAL - DEFORESTRASI, DEGRADASI, LAHAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM
- KEBAKARAN HUTAN 2.
NASIONAL
- KELEMBAGAAN PENGELOLAAN HUTAN - TENURIAL
3.
LOKAL
- TATA RUANG (POLA RUANG) - TENURIAL - PENGGEMBALAAN DALAM KAWASAN HUTAN - DEGRADASI POTENS/KEPUNAHAN CENDANA DAN KEUNGGULAN KOMPARATIF CENDANA
“
Kata Kunci dari Visi • Fungsi hutan yang optimal, mencerminkan bahwa kawasan hutan berfungsi secara baik dan berkelanjutan dari aspek ekonomi untuk sumber/peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah serta dari aspek lingkungan untuk mendukung pembangunan sektor lainnya;. • Potensi Tanaman Cendana, merupakan spesies tanaman endemik NTT yang memiliki keunggulan komparatif dan bernilai ekonomi tinggi. • Kesejahteraan, mencerminkan bahwa pengelolaan hutan tidak hanya untuk keberadaan hutan itu sendiri, tetapi diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu hidup NTT.
1. MEMANTAPKAN KAWASAN HUTAN SERTA KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI KEHUTANAN. 2. MENDORONG PENGELOLAAN DAN MENDAYAGUNAKAN SUMBERDAYA HUTAN SESUAI DENGAN POTENSI ATAU DAYA DUKUNGNYA. 3. MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM. 4. MENINGKATKAN UPAYA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAN UPAYA PENGELOLAAN DAS DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS). 5. MENGEMBANGKAN POTENSI HASIL HUTAN UNGGULAN LOKAL /SPESIFIK DAERAH YANG MEMILIKI DAYA SAING DAN BERNILAI TINGGI
1. Meningkatkan kepastian kawasan hutan 2. Mengoptimalkan pengelolaan hutan; 3. Meningkatkan potensi tanaman cendana dan tanaman unggulan lainnya; 4. Menurunkan gangguan keamanan hutan dan menetertibkan peredaran hasil hutan; 5. Mengoptimalkan kondisi, fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS); 6. Perbaikan sistem basis data kehutanan
1. 2. 3. 4.
Pengembangan Cendana Berbasis Masyarakat Meningkatnya potensi Hutan Meningkatnya perlindungan dan pengamanan hutan Meningkatnya Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada 3 DAS prioritas 5. Pemberdayaan masyarakat di sekitar 3 Hulu DAS prioritas 6. Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan SDA dan lingkungan DAS
1. PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN MELALUI REVIEW KAWASAN HUTAN DAN SOSIALISASI HASIL REVIEW KAWASAN HUTAN. 2. MENDORONG PERCEPATAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PENGELOLAN KEHUTANAN TINGKAT TAPAK; 3. MEMBANGUN KEMITRAN DENGAN MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN; 4. MENINGKATKAN SUMBER PENDAPATAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU; 5. MENDORONG PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI SKEMA PEMBERDAYAN (HUTAN KEMASYARAKATAN, HUTAN DESA DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT); 6. MENGEMBANGKAN POTENSI TANAMAN CENDANA RAKYAT MELALUI SKEMA KEMITRAAN; 7. PENINGKATAN POTENSI TANAMAN CENDANA DI KAWASAN HUTAN DALAM KERANGKA MENJAMIN KETERSEDIAAN BENIH DAN MEMBANGUN POTENSI PAD DALAM JANGKA PANJANG; 8. MEMBANGUN KEMITRAAN DENGAN PARA PIHAK DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAS;
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Perubahan Peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan Pembentukan KesatuanPengelolaan Hutan di Kabupaten/kota Pembentukan Pamswakarsa dan Koordinasi perlindungan dan pengamanan hutan Pengembangan Potensi Aneka Usaha Kehutanan dan Agroforestry Memfasilitasi pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Pengembangan Tanaman cendana melalui Gerakan cendana Keluaraga dan Hutan Tanaman cendana; Pengembangan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan 3 DAS prioritas Peningkatan koordinasi lintas sektor
1. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DAN PENERTIBAN SUMBER DAYA HUTAN, KEGIATANNYA BERUPA : 1) Pengembangan usaha pemanfaatan hasil Hutan Bukan Kayu 2) Peningkatan Usaha Hutan Tanaman 3) Peningkatan kapasitas Kelembagaan dan SDM
4) Peningkatan tertib Peredaran Hasil Hutan pada Tingkat Tapak 5) Peningkatan Usaha Hasil Hutan 6) Fasilitasi pembentukan kelembagaan KPH 7) Sosialisasi Pembangunan KPH 8) Perubahan Peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan 9) Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan
10) 11) 12) 13) 14) 15)
16) 17) 18) 19)
Inventarisasi potensi Kayu Rakyat Risalah hutan alam dan tanaman Penyusunan Sistem Informasi Kehutanan Provinsi NTT Pemutakiran Data Kehutanan Penyelesaian kasus Hukum Tindak Pidanan Kehutanan Operasi Pengamanan Hutan Terpadu Lintas Kabupaten/Kota Kegiatan Penyelidikan dan penyedikan kasus tindak pidana kehutanan Kegiatan Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan
2. PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 1) Kegiatan Rehabilitasi hutan dan lahan 2) Kegiatan Pengembangan Hutan Tanaman Cendana 3. PROGRAM PENGELOLAAN DAS TERPADU 1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan di DAS. 2) Pemberdayaan Masyarakat di Hulu DAS
