CAPAIAN IMPLEMENTASI 4 FOKUS AREA RENCANA AKSI GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SEKTOR KELAUTAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR disampaikan oleh :
H. Iwan Mulyana Kepala Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
Disampaikan pada Acara Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi yang diinisiasi oleh KKP dan KPK di Pontianak, 8 September 2015
RENCANA AKSI
Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut
Penataan Izin
Pelaksanaaan Kewajiban Para Pihak
Pemberian dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat
I. PENYUSUNAN TATA RUANG WILAYAH LAUT ISSU DAN REKOMENDASI Degradasi Sumber Daya WP3K
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Rendahnya Penataan dan Penegakan Hukum
1. 2. 3.
Adanya konflik kepentingan karena Integrasi Penataan Ruang yang belum efektif
Pengelolaan Wil Pesisir dan PulauPulau Kecil
Melibatkan masy pesisir dalam perlindungan dan konservasi ekosistem Menekan sekecil mungkin sumber2 pencemaran yang masuk ke perairan WP3K Menekan praktek2 destruktif pada lokasi2 terumbu karang hidup Mengembangkan kawasan konservasi laut Meningkatkan pemulihan ekosistem yang terdegradasi Memperketat pengawasan dan pengendalian thd reklamasi pantai dan pembukaan pemukiman di WP3K
Pembinaan kesadaran hukum dan norma sosial Penegakan hukum Keterlibatan masy dalam proses pembuatan produk hukum dan pengawasan pemanfaatan Sumber daya
1. Pembagiam Zonasi perikanan tangkap, budidaya, industri, alur laut, pertambangan, konservasi, wisata bahari dll 2. Menerapkan RTRW dan Rencana Zonasi WP3K sbg basis perijinan 3. Membuat regulasi ( Pergub/Perda) untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan
1. Identifikasi potensi dan pendataan 2. Pengembangan Potensi (wisata bahari, lembaga usaha ekonomi masy, dan pemanfaatan sumber daya) 3. Meningkatkan promosi dan publikasi
TINDAK LANJUT YG TELAH DIJALANKAN SAAT INI DAN TARGET
Degradasi Sumber Daya WP3K
Rendahnya Penataan dan Penegakan Hukum
Adanya konflik kepentingan karena Integrasi Penataan Ruang yang belum efektif
Pengelolaan Wil Pesisir dan PulauPulau Kecil
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
1. Telah dicadangkan kawasan konservasi laut seluas 290.315 ha, yg telah mendapat SK baru 200 ha, dan ditargetkan sampai th 2018 yg mendapat SK seluas 1400 ha. 2. Telah ditanam sejak 2010 mangrove sebanyak 12 juta pohon dan ditargetkan sampai th 2018 minimal 21 juta pohon. 3. Terumbu karang seluas 782.775 ha dan ditargetkan sampai 2018 bertambah seluas 5 ha 4. Telah disosialisasikan regulasi ttg Reklamasi Perpres No.122/2014 dan Permen KKP No.17/2013
1. Telah dikukuhkan Klp Masy Pengawas sebanyak 16 klp dari 112 POKMASWAS, dan ditargetkan th 2018 bertambah sebanyak 24 klp. 2. Telah dibentuk Forum Kerjasama Pengawasan dan Penegakan Hukum (POLAIRUD, TNI AL, Kejaksaan dll). 3. Telah difasilitasi sarana pengawasan setiap Kab/Kota berupa Speedboat dan setiap Pokmaswas berupa perahu pengawas. 4. Pembekalan masalah perikanan pada saat pelatihan (terhadap para jaksa di kaltim dan kaltara) 1. 2. 3. 4. 5.
Telah disusun Renstra Pengelolaan WP3K Th 2014-2034 Rencana Zonasi WP3K dalam tahap penyempurnaan Koordinasi antar pihak yang terkait dan POKJA WP3K Telah dilaksanakan uji publik rencana pembentukan KKPD Telah diterbitkan Pergub yang mengatur hubungan antara nelayan dan perusahaan minyak/tambang 6. Memfasilitasi & menyelesaikan konflik antara nelayan dengan pengusaha tambang serta nelayan lokan dgn nelayan andon
1. Telah diberi nama semua pulau2 kecil sebanyak 173 pulau dan sebagian telah diberi tugu tanda batas wilayah antar Kab/Kota dan pulau2 terluar. 2. Telah dilakukan promosi wisata bahari pulau2 seperti Maratua, Derawan, Kakaban, Beras Basah dll. 3. Telah dilaksanakan pemberdayaan masyarakat yg mendiami di WP3K
5
Mata Rantai Sistem Perizinan Usaha Yang Belum Efektif dan Efisien
ISU DAN REKOMENDASI
1. Mengintegrasikan izin penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran, budidaya dalam PTSP 2. Dibutuhkan penyesuaian pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk mengakomodir kewenangan provinsi sesuai UU 23/2014 3. Mengembangan Elektronical Perizinan Usaha (aplikasi izin secara on line) terkait peningkatan kewenangan Provinsi sesuai UU 23/2014
Kondisi Saat Ini
1. Penerbitan izin usaha penangkapan ikan dilakukan melalui BPPMD dalam sistem PTSP setelah dilakukan verifikasi teknis dan administrasi oleh SKPD. 2. Perizinan yang berkaitan dengan pengolahan dan pemasaran mash dilaksakanan oleh DKP dan KKP. Terutama yang berkaitan dengan penerbitan HC 3. Telah dilakukan identifikasi mengenai perizinan kapal tangkap yang berukuran 5 – dibawah 30 GT 4. Pengurusan izin usaha melalui sistem online dilakukan oleh pemerintah pusat (khususnya ukuran armada diatas 30 GT).
III. PELAKSANAAN KEWAJIBAN PARA PIHAK REKOMENDASI DAN TARGET Identifikasi setiap jenis kewajiban para pihak
Teridentifikasinya semua jenis kewajiban para pihak (pemerintah dan pelaku usaha) yang antara lain mencakup kewajiban administrasi; retribusi; teknis; lingkungan; dll yang juga mencakup besar/jenis kewajiban; jangka waktu pelaksanaan kewajiban dan sanksi
Identifikasi tingkat pelaksanaan kewajiban para pihak
Tercapainya jumlah para pihak yang melaksanakan kewajiban pada tahun 2016
Mendorong pelaksanaan kewajiban para pihak yang belum dipenuhi
Termotivasinya kesadaran Pelaku Usaha Perikanan yang belum memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan melalui sosialisasi atas ketentuan yang berlaku
7
Memantau pelaksanaan kewajiban Pelaku Usaha Perikanan
Terlaksananya pemantauan kewajiban pelaku usaha (penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaaran, budidaya) perikanan tahun 2015-2018
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban Pelaku Usaha Perikanan
Tersedianya data evaluasi kewajiban para pihak tahun 2016
Mengambil langkahlangkah sebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan kewajiban Pelaku Usaha Perikanan
Terlaksananya langkah-langkah strategis untuk peningkatan pelaksanaan kewajiban para pihak
8
KONDISI SAAT INI 1.
2.
3. 4. 5.
6. 7. 8.
kewajiban para pihak sebagian sudah diatur dalam PERDA ttg perikanan di Kaltim. Target : merevisi PERDA ttg aturan yang sudah tidak sesuai Pemantauan kewajiban pelaku usaha (tangkap, Budidaya serta pengolahan & pemasaran) khusus untuk pasar luar negeri diterapkan aturan mutu yang sangat ketat mulai saat ikan di tangkap/dipanen sampai ke konsumen akhir (tracebility) Evaluasi terhadap pelaku usaha terutama yang berkaitan dengan penjualan eksport dilakukan secara periodik. Dilakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kemampuan para pihak, terutama UKM untuk meningkat ke pasar yang berorientasi eksport Memberikan bantuan secara bertahap kepada para pelaku usaha perikanan (tangkap, Budidaya serta pengolahan & pemasaran) dalam rangka meningkatkan kemampuan usahanya Membentuk Satgas yang berkaitan dengan pengawasan perikanan dan pengawas mutu hasil perikanan. Mengidentifikasi produk unggulan daerah yang dapat bersaing di pasar global Menentukan komoditas unggulan, komoditas spesifik dan komoditas strategis
IV. PEMBERIAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT REKOMENDASI DAN TARGET Identifikasi hak-hak masyarakat yang ada di Laut
Merumuskan langkah-langkah untuk melindungi dan memenuhi hakhak masyarakat sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku
Teridentifikasinya hak-hak masyarakat yang ada di laut yang dijamin oleh Undang - Undang atau Peraturan Daerah/adat setempat
Tersedianya regulasi untuk melindungi dan memenuhi hakhak masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan
10
Melakukan sosialiasi/edukasi/ka mpanye terhadap langkah-langkah untuk memenuhi hakhak masyarakat
Terlaksananya sosialiasi/edukasi/kampanye terhadap langkah-langkah untuk memenuhi hak-hak masyarakat
Pemenuhan hak-hak masyarakat
Terlaksananya hak-hak masyarakat
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat
Terpantau dan terevaluasinya pemenuhan hak-hak masyarakat
11
1. Telah diterbitkan PERDA no 9 thn 2014 ttg perlindungan dan pemberdayaan nelayan. 2. Telah terbit pergub no 28 thn 2012 ttg pedoman kompensasi atas peralatan perikanan akibat ekplorasi dan ekploitasi minyak dan gas bumi oleh BUMN/BUMD/serta perusahaan / badan usaha swasta / asing / investor 3. Sosialisasi tentang PERDA no 9 thn 2014 dan pergub no 28 thn 2012 bekerjasama dengan HNSI dan pelaku usaha minyak dan Gas 4. Mengalokasikan anggaran bantuan kepada masyarakat pada anggran APBD murni. Meliputi untuk peningkatan kegiatan usaha dan perlindungan keselamatan seperti pelampung, GPS dll. 5. Menginisiasi identifikasi pemanfaatan pengelolaan ALKI II bersama Provinsi terkait
12
PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH PENYUSUNAN TATA RUANG
No
PERMASALAHAN
UPAYA PENYELESAIAN
INSTANSI TERKAIT
1
Terbitnya UU No 23/2014, terjadi perubahan wewenang pengelolaan, sehingga finalisasi RZWP3K tertunda, harus menyesuaikan dgn UU tsb.
-
Percepatan penyempurnaan Rencana Zonasi WP3K Koordinasi dgn KKP Koordinasi dgn pihak terkait dan Kab/Kota Menyusun Pergub ttg Tugas Melaksanakan Kegiatan kepada Kab/Kota dlma masa transisi.
Bappeda,DKP, Dispar, Distamben, Dishub, Dis PU, TNI AL, BKSDA, KKP, BLH, LSM,PTN, Biro Hukum
2
Belum optimalnya kelembagaan KKPD ( kawasan Konservasi Perairan Daerah) sehingga belum bisa terkelola dgn optimal.
-
Memfasilitasi terbentuknya KKPD Melaksanakan konsultasi publik
Bappeda, DKP, Pemkab/Kot, BLH, Dispar, BKSDA, Distamben
3
Pemanfaatan ruang laut oleh masy pesisir dan piulau2 kecil cenderung destruktif
-
Perlunya dibuka/dicarikan mata pencaharian alternatif Meningkatkan kesadaran masy melalaui sosialisasi dan keg sejenis.
DKP, Badan Pemberdayaan Masy, LSM/PT, Swasta
-
-
PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
INSTANSI TERKAIT
No
PERMASALAHAN
1
Pengurusan surat ijin kapal 5 - 10 GT yang selama ini dilakukan di Kab/Kota , berdasarkan UU 23/2014 dialihkan ke provinsi, banyak yang tidak dilengapi dokumen yang dipersyaratkan , waktu pengurusan lebih lama
-
2
Jarak tempuh dari Kab/Kota ke Provinsi (BKPMD) untuk pengurusan SIPI, SIUP, SIKPI cukup jauh menyebabkan masyarakat enggan melakukan proses perizinan
Perlunya diterapkan pengurusan DKP, BPPMD, surat perizinan melalui aplikasi on line KKP,Perhubungan dibawah kendali BPKMD
3
Pengurusan perijinan kapal perikanan diatas 30 GT dilaksanakan di pusat dirasakan memberatkan pelaku usaha perikanan
Penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI kapal perikanan diatas 30 GT dilaksanakan oleh Pusat dengan membuka gerai perijinan di provinsi.
Sosialisasi ke Kab/Kota Pemberian surat keterangan berlayar yang digunakan jangka waktu sementara , menunggu diterbitkannya SIUP/SIKPI
DKP, BPPMD, Syahbandar, Badan Ketahanan Pangan
DKP Prov., KSOP dan Ditjen Perikanan Tangkap (KKP) 14
PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
INSTANSI TERKAIT
No
PERMASALAHAN
4
Regulasi daerah yang mengatur tentang perizinan (PerGub No. 12/2013) belum mengakomodir masalah perizinan dalam UU 23/2014
Mengajukan usulan revisi PerGub tentang perizinan
DKP, Biro Hukum
5
Ketidaksesuaian antara dokumen dengan kondisi fisik kapal
Melakukan verifikasi (cek fisik dan dokumen kapal)
DKP dan Syahbandar
6
Keterbatasan SDM : • Terkait perizinan usaha perikanan sehingga data belum terpilah dengan baik, • Terkait SDM teknis yang menanganai cek fisik kapal yang memiliki sertifikat/brevet
• Pelatihan , Bimbingan teknis, Ujian Kompetensi • Menambah jumlah personil terkait
DKP, BPPMD, BPKD, Perhubungan
15
PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
No
PERMASALAHAN
UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
INSTANSI TERKAIT
1
Masih kurangnya kesadaran para pihak dalam melaksanakan kewajibannya terkait pemeliharaan lingkungan -
Sosialisasi kewajiban para pihak Koordinasi para pihak dalam pengawasan lingkungan dan pembinaan Penerapan reward and punishment
Syahbandar, DKP, BLH, BKSDA
2
Para pelaku usaha belum terdata secara optimal
Melaksanakan survey lapangan secara berkala agar data lebih akurat
DKP, BPPMD
3
Masih sering terjadi konflik antara nelayan lokal dan nelayan andon
Membuat MOU antara nelayan lokal dengan nelayan andon Penyelesaian melalui wadah organisasi
KKP, DKP Prov, DKP Kab/Kota, HSNI
-
16
PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
No
1
PERMASALAHAN
Belum seluruh masyarakat di WP3K mendapatkan perlindungan /jaminan keberlangsungan usaha jika terjadi bencana, atau dampak akibat kegiatan dari pihak lain.
UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
-
Telah diterbitkan Perda ttg Perlindungan bagi Nelayan dan pembudidaya (PERDA tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan No. 9 tahun 2014)
-
Telah diterbitkan Pergub tentang mekanisme ganti rugi peralatan tangkap ikan jika ada kegiatan pertambangan (Pergub No. 28 tahun 2012 tentang pedoman kompensasi atas peralatan perikanan akibat eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi oleh BUMN/BUMD serta perusahaan/Badan Usaha Swasta/Asing atau investor)
INSTANSI TERKAIT
DKP, Dinkes, Diknas, Dinas PU, Dinsos, Bappeda
17
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur www.kaltimprov.go.id
TERIMA KASIH
18
