Oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua
MATERI DISAMPAIKAN PADA LOKAKARYA MP3I DAN PEMBANGUNAN RENDAH EMISI Merauke ,6 Mei 2013
Pengurusan Hutan di Papua II. Perkembangan Kawasan Hutan III. Kebijakan Pembangunan Kehutanan IV. Dokumen SRAP REDD+ ; Bagian dari Kebijakan Baru I.
ROAD MAP KEBIJAKAN PENGURUSAN HUTAN PAPUA Progres Kebijakan
Integrasi Irian Barat ke RI
Sektor Kehutanan Tumpuan Ekonomi Nasional
Era Integrasi
Dinas Perekonomian Rakyat Sub Dinas Kehutanan
Kebijakan Pengusahaan Hutan (69 unit HPH dan 7 unit industri perrkayuan Terpadu • Peredaran Kayu Bulat (lokal, Regional dan Ekspor)
Kebijakan Baru Pengelolaan Hutan Pemekaran Provinsi Pelarangan Log Keluar Papua Pemanfaatan Hutan oleh Masyarakat Adat Pembentukan wilayah KPH Pengelolaan Kawasan Konservasi
Era Pengusahaan
Dinas Kehutanan Terbentuk
Kanwil Kehutanan Terbentuk
Era Pengelolaan Hutan Kawasan Akses Masyarakat Sertifikasi Kapasitas Masyarakat dan Aparatur
Era Pengelolaan
Kanwil Kehutanan dilikuidasi dan integarsi ke Dinas
Dinas Kehutanan dan Konservasi Terbentuk
Seluruh wilayah hutan di Provinsi Papua telah diregistrasi dalam bentuk KPH
PERKEMBANGAN KAWASAN HUTAN DAN TUTUPAN LAHAN PROVINSI PAPUA SK MENHUT : 278/Menhut II/2012 tanggal 27 Desember 2012
Konservasi Darat 4,116,365.00 , 14%
Hutan Lindung
6,736,267.00 , 23%
Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi
4,739,327.00 , 16%
Hutan Produksi Konversi
Kawasan Hutan Papua
5,961,240.00 , 20%
7,815,283.00 , 27%
Kawasan Hutan & Perairan Konservasi Perairan
Konservasi Darat
Hutan Lindung
Hutan Produksi Terbatas
Hutan Produksi
Hutan Produksi Konversi
1,019,017.00 , 3%
4,116,365.00 , 13%
6,736,267.00 , 22%
4,739,327.00 , 16%
5,961,240.00 , 20%
7,815,283.00 , 26%
30.387.499,00
Areal Penggunaan Lain (APL) 2,162,014.30 Hutan Produksi 7% Konversi 4,116,365.00 13%
Hutan Produksi 4,739,327.00 14% Hutan Produksi Terbatas 5,961,240.00 18%
Konservasi Perairan 1,019,017.00 3% Konservasi Darat 6,736,267.00 21%
Hutan Lindung 7,815,283.00 24%
Luas Tutupan Lahan Papua 31.530.496,30 (Ha)
KONDISI KAWASAN HUTAN Pola Ruang dalam RTRWP Papua 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 -
Total : ± 31.Juta (Ha) Kab Pemilik Hutan Terluas : - Merauke 4.761.155 Ha 14% - Maya 2.752.709 Ha 8% - Bovendigul 2.549.671 Ha 7,7% - Asmat 2.428.843 Ha 7,4%
Kawasan Budidaya 39% Kawasan Lindung 61% Keep 70% Papua Green Policy Low Carbon Development (Kontribusi Papua 10 % penurunan GRK)
Kebijakan Lama
Kebijakan Baru
Hutan dikuasai negara dan diatur pemerintah melalui kebijakan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), mengakibatkan : 1. Konglomerasi dalam pemanfaatan hutan. 2. Eksport Logs. 3. Industri perkayuan terpadu skala besar dan padat modal 4. Papua hanya sebagai penyedia bahan baku dan bukan penerima manfaat. 5. Masyarakat didalam dan sekitar hutan termarginalkan. 6. Pendapatan dan penerimaan sektor kehutanan dikuasai oleh pemerintah. 7. Masyarakat tidak terlibat sebagai pelaku utama dalam pemanfaatan hutan.
Hak kepemilikan hutan dikembali-kan ke rakyat dan diatur oleh Pemerintah Daerah melalui Undang-undang Otonomi Khusus dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) sebagai peraturan pelaksanaanya : 1. HPH dicabut kecuali HPH yang mempunyai industri perkayuan dan pengembangan Community Logging. 2. Penghentian pemasaran kayu logs keluar wilayah Papua (Logs Export Banned) 3. Pengembangan industri perkayuan rakyat dan optimalisasi 4 industri perkayuan terpadu. 4. Pembangunan dan pengembangan hutan tanaman (HTI dan Hutan Rakyat) 5. Pengembangan kawasan konservasi menunjang jasa lingkungan (Ecotourism , CDM, Carbon Trade). 6. Penguatan kapasitas kelembagaan rakyat dan aparatur (efisiensi dan akuntanbilitas). 7. Pengembangan hasil hutan bukan kayu. 8. Pembentukan Badan Pengelola Sumber Daya Alam Papua.
STRATEGI KEBIJAKAN SRAP REDD+
PENGURUSAN DOKUMEN SRAP REDD+ PAPUA Progres Awal
Persiapan Tim I
Rapat dengan semua stakeholder
SK KADISHUTKOV_PAPUA
Birokrasi, Akademisi, WWF dan Task Force
Tim 30
Pengurusan Proposal Dokumen SRAP Papua ke Satgas REDD+ Nasional
Persetujuan Proposal Revisi dan perbaikan
Proposal
Tim 12
Pendanaan Pelaksanaan Dokumen SRAP Papua untuk kegiatan tahap II pengumpulan Data Lapangan
Rencana Penyusunan
Tim 12
Tim 12
Tim 12
PENGURUSAN DOKUMEN SRAP REDD+ PAPUA Progres Lanjutan
Persiapan Tim I
Peny. Draf
2012
Rapat/Loka karya dengan semua stakeholder Draf_0
2013
Penyempur naan Penulisan Dokumen oleh Tim Esistensi dari UNIPA Penyempurnaan Dokumen
KetuaTim SRAP REDD+ Papua & Tim Pengarah
Konsultasi Publik Penyelesaian Draf Final
Ketua Tim SRAP REDD+ PApua
Penyampaian Dokuemn SRAP REDD+ ke Satgas Nasional REDD+ dan UKP4 Jakarta Penyerahan Dokumen SRAP
Telah Disahkan/diset ujui SATGAS NASIONAL REDD+
Prosedur Ahli Fungsi Kawasan Hutan Percepatan Penyelesaian RTRW Kabupaten/Kota Illegal loging dan perambahan hutan masih terjadi Hak-Hak Masyarakat adat belum terjamin secara formal.
Berbagai sektor pembangunan sering memarjinalkan hakhak masyarakat adat atas sumber daya hutan & lahan Singkronisasi dan harmonisasi kegiatan Wewenang dan tanggung jawab perijinan Konservasi Keanekaragaman Hayati
Memepercepat proses pemantapan kawasan hutan Praktek terbaik pengelolaan SDA melalui penerapan sertifikasi Pengembangan ekonomi berbasis budaya masyarakat setempat melalu peran masyarakat dalam pengelolaan SDA
Mengupayakan kepastian ruang kelola masyarakat adat melalu Skema HTR,HD dan Perhutanan Sosial Lainnya Memantapkan kelembagaan, regulasi dan organisasi pengelolaan hutan Pengembangan keanekaragaman hayati dan usaha jasa lingkungan yang optimal
Cagar Alam Biak Utara
Jalan & Jembatan Kab Sarmi (HL)
Taman Nasional Wasur
Rata-Rata Perubahan Lahan Tiap Tahun di Provinsi Papua (2006-2011) NO
Sumber Emisi
1
Deforestasi
2
Degradasi
3
OLCC (Other Land Cover Change) JUMLAH
Luas (Ha)
Net Emission Persentase (ton C02-Eq/year (%)
25.679.64
11,705,487.88 23.74
181,709.92
36,112,229.29 73.24
16,429.76
1,488,233.85 3.02
223,880.32
49,305,951.00 100.00
Penyebab Deforestasi Kawasan Hutan terbesar di Provinsi Papua (2006-2011) No
Zona
Tutupan Lahan
Awal
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
HL HP APL HPT Gambut HL KSA KSA HPK HPK APL
Luas (Ha)
N Net Emission (ton C02-Eq/year)
Persentas e (%)
Perubahan
HLKP HLKP HLKS HRP
SB TT PLKC BK
1,596.12 1,251.50 1,979.02 1,046.00
889,570.88 823,695.58 797,479.09 627,104.79
1.80 1.67 1.62 1.32
HLKS HLKS HLKS HLKS HLKS HLKS
PLKC PLKC SB SB PLKC SB
1,556.22 1,484.38 1,455.18 1.243.70 1,226.72 721.90
627,104.79 598,155.66 586,389.03 501,169.64 494,327.27 290,901.64
1.27 1.21 1.19 1.02 1.00 0.59
Penyebab Degradasi Kawasan Hutan terbesar di Provinsi Papua (2006-2011)
No
Zona
Tutupan Lahan
Awal
Luas (Ha)
Net Emission (ton C02Eq/year)
Persentase (%)
Perubahan
1
HP
HLKP
HLKS
72,497.08
2 3 4 5 6 7 8 9 10
HPK HPT KSA HPT HP HL Gambut HL KSA KSA Gambut
HLKP HLKP HRP HRP HRP HRP HLKP HLKP HRP
HLKS PLKS HRS HRS HRS HRS HLKS HLKS HRS
27,864.00 23,603.64 8,169.22 6,349.60 4,554.06 4,288.32 9,213.76 8,241.52 2,419.88
11,191,132.5 8 4,301,272.80 3,628, 178.56 3,231,716.20 2,511,880.59 1,801,570.96 1,696,445.10 1,422,297.42 1,272,215.97 957,296.46
22.70 8.72 7.36 6.55 5.09 3.65 3.44 2.88 1.00 1.94
1.
2.
3.
Rencana Strategis Aksi Mitigasi :
Peningkatan Serapan Karbon Hutan yang diimplementasi dalam program dan kegiatan Stabilitas Simpanan Karbon (Usaha yang dilakukan untuk mempertahankan sediaan karbon hutan Rencana Strategis lainya yang implemnertasi bisa menurunkan emisi.
Program dan Kegiatan : 1. Rehabilirasi Hutan dan lahan 2. Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat 3. Pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm) 4. Pembangunan Hutan Tanaman Industri 5. Pelaksanaan Restorasi Ekosistem
6. Pencegahan Perambahan Hutan dalam KSA dan HL 7. Pengurang Konversi Hutan Menjadi APL 8. Penurunan/Penundaan luas areal RKT IUPHHK 9. Implementasi Reduced Impact Logging (RIL/PHPL dan SVLK 10. Pengenglolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat 11.Implementasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
12. Penataan Batas Kawasan Hutan
TERIMA KASIH
