Direktorat Pendidikan Masyarakat Gd. E Lt.VI Jl. Jend. Sudirman - Senayan Jakarta Telp. : (021) , , , ,

Direktorat Pendidikan Masyarakat Gd. E Lt.VI Jl. Jend. Sudirman - Senayan Jakarta 10270 Telp. : (021) 5725501, 5725502, 5725507, 5725715, 5725716 Fax. : (021) 5725039 E-mail : [email protected] Website : www.dikmas.depdiknas.go.id

KATA SAMBUTAN

P

endidikan nasional sangat berperan bagi pembangunan manusia karena dapat menginvestasikan perwujudan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, berkarakter produktif, dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pendidikan sebagai hak azasi manusia tercantum pada pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang tertulis: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 28C ayat (1) yang tertulis, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Sejalan dengan Undang-undang tersebut untuk memenuhi hak-hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu dan kesempatan meningkatkan kualitas hidup, Direktorat Pendidikan Masyarakat membina program-progam pendidikan masyarakat melalui Pendidikan Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Keluarga, Keaksaraan Usaha Mandiri, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender, dan Peningkatan Budaya Baca. Pelaksanaan progam-program pendidikan masyarakat tersebut masih perlu dikembangkan dan diperbaharui, melalui pemikiran kreatif dan inovatif, khususnya dalam diversifikasi

ii

ACUAN BANTUAN PENDIDIKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

layanan masyarakat mengingat luas dan heterogennya cakupan sasaran.Untuk itulah, maka acuan bantuan penyelenggaraan program ini disusun agar dapat menjadi pedoman bagi PKBM, LSM, Organisasi Sosial, Organisasi Masyarakat, organisasi keagamaan dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengajukan permohonan bantuan dan dalam rangka ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan acuan ini. Akhirnya semoga acuan yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah Swt berkenan memberikan rakhmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amin. Jakarta, Januari 2009 Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal,

Hamid Muhammad, Ph.D. NIP 195905121983111001

iii

KATA PENGANTAR

K

eaksaraan adalah prasyarat untuk memperoleh berbagai kemampuan dasar belajar agar siapa pun dapat mencari, memperoleh, menggunakan dan mengelola informasi untuk meningkatkan mutu hidupnya. Oleh karena itu keaksaraan penting dibelajarkan bagi siapa pun dari berbagai kalangan dan kelompok usia. Hal ini sejalan dengan pembukaan Resolusi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa “…keaksaraan penting bagi pemerolehan berbagai keterampilan hidup, baik bagi anak-anak, pemuda, maupun orang dewasa, sehingga mereka dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dalam hidup mereka dan merupakan langkah pokok dalam pendidikan dasar, yang merupakan faktor yang sangat diperlukan untuk bisa berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat dan ekonomi abad ke-21.” Sampai akhir tahun 2008 terdapat 9.763.256 orang atau 5,97%, penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta aksara, sebagian besar 6.248.484 orang atau 7,51% adalah perempuan dan laki-laki 3.514.772 orang atau 4,27%. Penduduk dewasa (15 tahun ke atas) yang tidak dapat membaca ini dengan sendirinya kurang mempunyai harapan yang cerah karena tidak mempunyai keterampilan untuk menghadapi tantangan dan mencari penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan dalam kehidupan orang dewasa.

iv


Departemen Pendidikan Nasional menetapkan pada tahun 2009 akan mencapai tingkat literasi sebesar 95% atau tersisa hanya 7,7 juta orang. Untuk mencapai hal ini Direktorat Pendidikan Masyarakat melaksanakan program pemberantasan buta aksara yang sejalan dengan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (Literacy Initiative for Empowerment-LIFE). Prakarsa ini dicanangkan oleh UNESCO dan dipahami sebagai kerangka kerja strategis global sebagai kunci mekanisme pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dasawarsa Keaksaraan PBB (United Nations Literacy Decade-UNLD) pada skala internasional. Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan ini dalam skala nasional terfokus pada pemberantasan buta aksara melalui Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Keluarga, Keaksaraan Usaha Mandiri, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender, dan Peningkatan Budaya Baca. Tujuan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan adalah membangun keaksaraan penduduk dewasa yang belum bisa membaca, menulis, berhitung dan berkomunikasi dalam bahasa nasional melalui pengalaman dan penerapan keberhasilan seseorang dalam pendidikan keaksaraan dan pemberdayaan masyarakat.

v

Acuan Bantuan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan ini diharapkan dapat dijadikan panduan bagi para pembina/ penyelenggara program pendidikan nonformal dan informal, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengajukan permohonan bantuan penyelenggaraan program pendidikan masyarakat agar program dapat dilaksanakan sesuai peraturan dalam mencapai tujuan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan. Semoga acuan Bantuan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, Januari 2009 Direktur Pendidikan Masyarakat,

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN ........................................................................

ii

KATA PENGANTAR .......................................................................

iv

DAFTAR ISI .................................................................................... vii BAB I PENDAHULUAN .............................................................. A. Latar Belakang .......................................................... B. Pengertian ................................................................ C. Tujuan Acuan ............................................................. D. Ruang Lingkup ......................................................... BAB II

Ella Yulaelawati, Ph.D. NIP 131386322

BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ........................ A. Dasar Hukum ............................................................ B. Tujuan Bantuan ....................................................... C. Hasil yang Diharapkan ............................................. D. Rincian Penggunaan Dana ......................................

1 1 3 3 4 5 5 6 7 7

BAB III PROSEDUR PENYALURAN DANA ................................... 9 A. Persyaratan ................................................................ 9 1. Kriteria Lembaga Penerima ............................ 9 2. Kriteria Peserta ................................................. 10 3. Kriteria Keberhasilan Lembaga Penerima Bantuan ........................... 11 B. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Bantuan ... 11

vi


vii

C. D. E. F.

Proses Pengajuan Proposal dan Jadwal ................... Penilaian Proposal ..................................................... Pelaksanaan Program................................................ Pelaporan .................................................................. 1. Tujuan Pelaporan .............................................. 2. Tahapan dan isi laporan ................................... G. Catatan Khusus ..........................................................

12 12 13 13 13 13 14

BAB IV FORMAT PROPOSAL ....................................................... A. Profil Lembaga ......................................................... B. Data Calon Peserta Didik dan Pendidik/Tutor/ Nara Sumber ............................................................. C. Uraian Program ........................................................ D. Rencana Anggaran Belanja ...................................... E. Lampiran ................................................................... Lampiran 1: Cover Proposal ................................ Lampiran 2: Format Rekomendasi Dinas Pendidikan .............................. Lampiran 3 : Format Pernyataan Lembaga .............. Lampiran 4: Format Calon Peserta Didik ............ Lampiran 5: Format Calon Daftar Pendidik/ Tutor/Nara Sumber .......................... Lampiran 6: Format Pelaporan Awal ................... Lampiran 7: Format Pelaporan Akhir ................... Lampiran 8: Formulir Pendaftaran ...................... Lampiran 8: Lembar Verifikasi ..............................

15 15

viii


16 16 17 18 20

21 22 23 24 25 26 27 28

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas pada tahun 2008 berjumlah 9.763.256 orang, kurang lebih 64% di antaranya adalah perempuan. Dari jumlah tersebut sebagian besar tinggal di daerah perdesaan seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka juga tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai. Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan bagian penting dalam proses pembangunan suatu negara, karena perempuan juga sebagai warga negara yang mempunyai hak serta kewajiban yang sama dengan laki-laki. Data menunjukan kaum perempuan di berbagai bidang jauh tertinggal partisipasinya dalam proses pembangunan. Ketertinggalan perempuan dapat dilihat dari beberapa indikator, di antaranya; 1) masih besarnya jumlah penduduk perempuan yang masih buta aksara; 2) masih tingginya jumlah kematian ibu melahirkan dan kekurangan gizi; 3) masih

1

besarnya jumlah penduduk perempuan yang miskin baik diperkotaan maupun pedesaan; 4) masih adanya sikap dan tindakan kekerasan terhadap perempuan; 5) masih banyaknya trafiking terhadap perempuan; 6) masih banyaknya perempuan yang menderita HIV/AIDS; 7) besarnya jumlah perempuan di usia lansia (yang dapat dikatakan sebagai kelompok penduduk yang tidak produktif lagi). Dalam mendukung terwujudnya kualitas hidup perempuan dan meningkatkan peran mereka diperlukan sejumlah rangkaian kegiatan pemberdayaan yang dapat memberikan peran dan kesempatan kepada perempuan untuk meningkatkan kualitas dirinya. Hal tersebut dapat dicapai apabila semua komponen bangsa menempatkan perempuan sebagai subjek dalam pembangunan, di samping perubahan mindset dalam menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki. Bantuan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup perempuan, sehingga produktivitas mereka meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan keluarga dan masyarakat. Bantuan ini dapat diakses oleh lembaga satuan Pendidikan Nonformal dan Informal, perkumpulan, perhimpunan, perserikatan, lembaga pengabdian masyarakat, yang dibentuk berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, yang berminat dalam bidang pemberdayaan perempuan. Agar para penyelenggara dapat memperoleh bantuan sesuai dengan peraturan maka disusunlah ”Acuan Bantuan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2009”.

2


B. Pengertian Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan usia 15 tahun ke atas termasuk lanjut usia dalam meningkatkan kecakapan hidup, melalui upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan berbasis potensi lokal, dan sikap yang bermanfaat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik agar perempuan dapat berperan aktif dalam proses pembangunan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dana bantuan pendidikan pemberdayan perempuan merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat perempuan usia 15 tahun ke atas termasuk lanjut usia, untuk mewujudkan kehidupan perempuan yang lebih baik.

C. Tujuan Acuan Tujuan acuan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengaturan kepada: 1. Lembaga dalam menyusun dan mengajukan proposal bantuan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan. 2. Tim penilai dalam menyeleksi proposal Bantuan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelayakan proposal. 3. Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Dinas Pendidikan dalam mengelola program pendidikan pemberdayaan perempuan.

3

D. Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan pendidikan pemberdayaan perempuan yang diprioritaskan untuk mendapatkan dana bantuan yaitu: 1. Pendidikan keterampilan fungsional berbasis potensi lokal, dibutuhkan dan diminati peserta didik.

BAB II BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

2. Pendidikan peningkatan kesadaran tentang peran perempuan dan pemahaman tentang isu-isu perempuan. 3. Pendidikan peningkatan kemandirian dan partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan, di dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa.

4


A. Dasar Hukum 1. Undang-undang Dasar 1945. 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009. 5. Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. 7. Peraturan Pemerintah: a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar. 8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan

5

Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA). 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Acuan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA). 10. Komitmen Internasional: a. Konvensi internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women -CEDAW). b. Deklarasi dunia tahun 1997 tentang pendidikan orang dewasa atau CONFINTEA V, Adult Education, the Hamburg Declaration-the Agenda for the Future. c. Kerangka Aksi Dakar Pendidikan untuk Semua-PUS (The Dakar Framework for Action on Education for All). d. Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals-MDG’s). e. Dasawarsa Keaksaraan PBB (United Nations Literacy Decade) 2003-2015. f. Dasawarsa Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan PBB (United Nations Decade of Education for Sustainable Development) 2004-2014.

B. Tujuan Bantuan Bantuan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan bertujuan untuk: 1. Meningkatkan keterampilan fungsional perempuan, sehingga mereka mampu berusaha secara bersama-sama atau mandiri untuk memperkuat kehidupan diri dan keluarganya.

6


2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perempuan tentang isu-isu perempuan antara lain; perdagangan orang (perempuan), HIV/AIDS, kekerasan terhadap perempuan, dan kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan reproduksi, dan keadilan gender. 3. Menumbuhkan kemandirian dan partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa.

C. Hasil yang Diharapkan 1. Meningkatnya kecakapan dan keterampilan fungsional perempuan yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup perempuan; 2. Meningkatnya kemandirian perempuan baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungan yang lebih luas; 3. Meningkatnya semangat kerjasama anggota keluarga dan masyarakat sebagai perwujudan kesetaraan dan keadilan gender di lingkungan keluarga dan masyarakat.

D. Rincian Penggunaan Dana Dana bantuan pendidikan pemberdayaan perempuan diperhitungan berdasarkan biaya satuan sebesar Rp 900.000,(sembilan ratus ribu rupiah) per peserta didik. Dana diperuntukkan untuk lembaga maksimal 15%, bantuan warga belajar dan penyelenggaraan pendidikan minimal 85% dengan perincian sebagai berikut:

7

No.

Kegiatan

1

2

1

2

Bantuan Warga Belajar/ peserta didik Bantuan modal dan peralatan - Alat tulis (ATK) Bantuan motivasi/ - konsumsi/transport peserta Biaya Penyelenggaraan Transport pengajar/ penyelenggara Pengadaan alat dan bahan praktik Penyediaan bahan belajar (buku, modul) Biaya Manajemen dan Pasca Pelatihan Identifikasi peserta didik Administrasi dan evaluasi -

3

- Pendampingan usaha - Pelaporan Jumlah

Volume*) Satuan 3

4

Biaya Satuan

Biaya**)

Persentase

5

6

7

PROSEDUR PENYALURAN DANA

30,56% 25

orang

175.000

25

orang

50.000

25

orang

50.000

A. Persyaratan 54,44% 2

orang

1.250.000

paket paket 15,00% 1 keg 1 keg bln 2 lap 22.500.000

*) Volume merupakan jumlah minimal peserta didik dan pengajar/penyelenggaral; **) Biaya merupakan hasil perkalian kolom 3 dan 5.

8

BAB III


1. Kriteria Lembaga yang Dapat Mengajukan Dana Bantuan: a. Satuan Pendidikan Nonformal dan Informal, perkumpulan, perhimpunan, dan perserikatan masyarakat, lembaga pengabdian masyarakat, yang dibentuk berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. b. Memiliki nomor rekening atas nama lembaga. c. Memiliki alamat dan struktur organisasi yang jelas. d. Menyerahkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota setempat. e. Memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan program pendidikan dan pemberdayaan perempuan atau masyarakat. f. Sanggup menghimpun dan mendidik peserta didik sesuai dengan kriteria peserta didik pendidikan perempuan, dibuktikan dengan menyerahkan daftar peserta didik yang disyahkan oleh kepala desa/ kelurahan setempat. g. Sanggup menyediakan tenaga pendidik/narasumber teknis yang relevan dengan jenis pendidikan perempuan yang diajukan. h. Sanggup menyusun kurikulum dan program pendidikan perempuan sesuai yang diajukan. 9

i.

Sanggup menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan perempuan. j. Bersedia menyelenggarakan pembelajaran teori dan/ atau praktek, diutamakan yang berpengalaman melaksanakan pemagangan secara langsung atau melalui kemitraan. k. Bersedia menjalin kemitraan baik dalam penyelenggaraan pembelajaran, pendampingan warga belajar atau peserta didik pasca belajar. l. Bersedia melaksanakan pendampingan bagi warga belajar yang mengembangkan usaha mandiri, setelah mengikuti program.

2. Kriteria Peserta a. Perempuan berusia 15 tahun ke atas termasuk lanjut usia, dengan prioritas berasal dari keluarga miskin. b. Peserta didik sekurang-kurangnya berjumlah 25 dan sebanyak-banyaknya 50 peserta didik. c. Tinggal di perdesaan atau daerah kantong penduduk miskin di perkotaan. d. Tidak memiliki sumber pendapatan dan/atau pekerjaan tetap. e. Belum memiliki keterampilan fungsional yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah. f. Bersedia mengikuti program pendidikan sampai tuntas, diperkuat dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan. g. Bersedia mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya secara mandiri atau bekerja pada lembaga/ perusahaan. 10


3. Kriteria Keberhasilan Lembaga Penerima Bantuan a. Sekurang-kurangnya delapan puluh lima persen peserta didik penerima dana bantuan pendidikan perempuan bertambah pengetahuan dan/atau keterampilannya, untuk meningkatkan kualitas diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. b. Sekurang-kurangnya enam puluh persen peserta didik mempunyai wirausaha baik secara mandiri maupun kelompok.

B. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Bantuan Mekanisme pengajuan dan penyaluran dana bantuan Direktorat Pendidikan Masyarakat meliputi tahap-tahap sebagai berikut. 1. Sosialisasi program/bantuan 2. Penerimaan dan registrasi proposal 3. Verifikasi kelengkapan administrasi proposal 4. Penilaian substansi proposal 5. Verifikasi dan visitasi lembaga 6. Usulan penetapan lembaga calon penerima bantuan 7. Penetapan lembaga penerima bantuan 8. Penandatanganan akad kerjasama 9. Pengajuan dan penyaluran/transfer dana (Penjelasan lengkap tentang mekanisme pengajuan dan penyaluran dana bantuan sosial dapat dibaca dalam Acuan Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Dana Bantuan Direktorat Pendidikan Masyarakat). 11

E. Pelaksanaan Program C. Proses Pengajuan Proposal dan Jadwal 1. Lembaga mengajukan proposal kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan. Satu eksemplar salinan proposal dikirimkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Proposal disusun mengacu kepada acuan bantuan penyelenggaraan pendidikan pemberdayaan perempuan tahun 2009. Proposal dibuat rangkap dua dan ditujukan ke: Direktur Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal PNFI, Depdiknas, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 2. Proposal harus sudah diterima oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat mulai bulan Maret 2009 sampai dengan Oktober 2009.

D. Penilaian Proposal Penilaian proposal mengacu pada Acuan Penilaian Proposal Dana Bantuan Program Pendidikan Masyarakat Tahun 2009. Kriteria umum penilaian substansi proposal meliputi : (1) Kesesuaian jenis kegiatan pendidikan perempuan yang diusulkan; (2) Ketepatan sasaran peserta program pendidikan perempuan; (3) Rencana program pendidikan yang akan dilaksanakan; (4) Pengalaman lembaga menyelenggarakan program sejenis; (5) Rencana tindak lanjut pasca-program pendidikan yang diusulkan.

12


Pelaksanaan program dapat dilakukan secara berkesinambungan minimal dua kali pertemuan tatap muka perminggu, setiap pertemuan dua jam (2 x 60 menit) untuk masa pendidikan/ pembelajaran/pelatihan paling lama tiga bulan.

F. Pelaporan Lembaga penerima dana bantuan wajib membuat laporan pertanggungjawaban bantuan yang telah diterima, sesuai mekanisme pelaporan yang diatur didalam acuan ini.

1. Tujuan laporan a. Mengetahui bahwa dana bantuan diterima oleh lembaga; b. Mengetahui pelaksanaan, perkembangan, hambatan dan keberhasilan program yang dilaksanakan; 2. Tahapan dan isi laporan Laporan awal, berisi pemberitahuan kesiapan melaksanakan program yang disampaikan paling lambat dua minggu setelah dana bantuan diterima. Laporan akhir, berisi laporan lengkap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta tindak lanjut, disampaikan paling lambat dua minggu setelah program selesai dilaksanakan. Laporan ini sekurang-kurangnya memuat: a. Proses dan hasil pendidikan/pembelajaran/pelatihan pemberdayaan perempuan; b. Rencana kegiatan pasca-program;

13

c. Lampiran meliputi: •

Pemanfaatan dana beserta bukti-bukti pengeluaran, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku;

•

Dokumen pendukung lainnya.

Laporan disampaikan kepada Direktur Pendidikan Masyarakat dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat u.p, Subdinas/ Bidang yang menangani Pendidikan Nonformal dan Informal.

G. Catatan Khusus Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal beserta jajarannya tidak memungut biaya apapun untuk pencairan dana bantuan yang akan dan telah ditetapkan, serta tidak menerima pengembalian dana bantuan dalam bentuk apapun.

BAB IV FORMAT PROPOSAL A. Profil Lembaga 1. Nama Lembaga

: .................…….....................

2. Alamat Lengkap

: ..............………….................

3. No. Telp./HP

: ........….........…….................

4. Nama Ketua

: ..........…………….................

5. Alamat Lengkap

: ..........…………….................

6. No. Telp./HP

: ..........…………….................

7. Nama Bank

: ..........…………….................

8. No. Rek. Lembaga

: ..........…………….................

9. Nama Pemilik

: ..........…………….................

10. NPWP

: ..........…………….................

11. Program pendidikan/ pemberdayaan perempuan/ masyarakat yang sudah dan/ sedang dilaksanakan: 1) ................................................................ 2) ................................................................ 3) ................................................................ 4) dst...........................................................

14


15

B. Data Calon Peserta Didik dan Pendidik/Tutor/Nara Sumber

7.

Fasilitas/sarana kegiatan

1. Data Calon Peserta Didik Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

8.

Mitra Kerja

9.

Kelengkapan Administrasi

Tuliskan seluruh data calon peserta didik menggunakan format pada lampiran 4. Daftar calon peserta didik harus disyahkan oleh kepala desa/kelurahan setempat.

*) Jelaskan tentang uraian program dengan menggunakan format seperti diatas

2. Data Calon Pendidik/Tutor/Nara Sumber Tuliskan seluruh data calon pendidik/tutor/nara sumber yang akan dilibatkan dalam program pemberdayaan perempuan menggunakan format pada lampiran 5.

C. Uraian Program

16

D. Rencana Anggaran Belanja No.

Kegiatan

1

2

1

Volume*) Satuan 3

4

Bantuan Warga Belajar/ peserta didik

URAIAN PROGRAM

1.

Jenis pendidikan/ keterampilan

-

2.

Tujuan Program

- Alat tulis (ATK)

orang

3.

Sasaran /peserta dan lokasi penyelenggaraan

Bantuan motivasi/ - konsumsi/transport peserta

orang

4.

Hasil yang diharapkan

5.

Langkah-langkah persiapan, pelaksanaan, rencana tindak lanjut Kegiatan pembelajaran dan jadwal


2

Bantuan modal dan peralatan

Transport pengajar/ penyelenggara Pengadaan alat dan bahan praktik Penyediaan bahan belajar (buku, modul)

Biaya**)

Persentase

5

6

7

orang

Biaya Penyelenggaraan -

Biaya Satuan

30,56%

NO.

6.

PENJELASAN *)

Semua kelengkapan administrasi dilampirkan fotokopinya (sesuai butir E).

54,44% orang paket paket

17

3

Biaya Manajemen dan Pasca Pelatihan Identifikasi peserta didik Administrasi dan evaluasi - Pendampingan usaha - Pelaporan

15,00%

CATATAN PENILAIAN

1 keg 1 keg bln 2 lap

Jumlah

Jumlah keseluruhan yang diajukan : Rp ..................................... Jumlah yang disetujui

: Rp .....................................

E. Lampiran Proposal 1. Surat pernyataan lembaga penerima bantuan (sesuai dengan format lampiran 3) 2. Fotokopi bukti syah pembentukan/pendirian lembaga yang diterbitkan pejabat yang berwenang 3. Fotokopi nomor rekening atas nama lembaga 4. Struktur organisasi kepengurusan lembaga 5. Daftar calon warga belajar/peserta didik (sesuai dengan format lampiran 4) 6. Daftar calon tutor/instruktur dan tenaga kependidikan (sesuai dengan format lampiran 5) 7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat sesuai format lampiran 2). 8. Formulir Pendaftaran sesuai dengan lampiran 8.

18


19

Lampiran 1 : Cover Proposal

Lampiran 2 : Format Rekomendasi Dinas Pedidikan KOP SURAT

PENDIDIKAN PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KELURAHAN/DESA ........... KABUPATEN ................PROVINSI................ SEBAGAI UPAYA PENDIDIKAN PEMBERDAYAAN PERMPUAN PADA REMAJA PEREMPUAN PRA NIKAH*)

PROPOSAL Diajukan kepada: Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional Gd. E Lt 6 Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta

Oleh :

Lembaga

: ........................................................

Alamat

: ........................................................

No. Tlp./Hp./Fax

: ........................................................

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA SETEMPAT

REKOMENDASI Nomor: ........... Kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa, setelah mempelajari secara cermat Proposal yang diajukan oleh: Nama Lembaga Alamat No. Tlp./Hp./Fax

: ............................................ : ............................................ : ............................................

menyetujui dan mendukung untuk pengajuan Proposal Dana Bantuan Penyelenggaraan Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan tahun anggaran 2009, kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional. Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ................, ................., 2009 Kepala Dinas Pendidikan.................. Kabupaten/Kota.............................*) Tanda Tangan, Stempel ______ (Nama Terang)

Keterangan: Judul proposal di rumuskan berdasarkan usulan kegiatan yang direncakan, tetapi harus dalam kerangka pendidikan pemberdayaan perempuan. *) Contoh judul proposal

20


NIP: Catatan. *) disesuaikan 21

Lampiran 3 : Format Pernyataan Lembaga

Lampiran 4 : Format Calon Peserta Didik

SURAT PERNYATAAN*) DAFTAR CALON PESERTA DIDIK Yang bertanda tangan dibawah ini kami penerima Dana Bantuan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan tahun 2009, Nama : ..…………………………………. Jabatan : ..…………………………………. Alamat Lembaga : ..…………………………………. Telp./HP : ..…………………………………. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup: 1. menyelenggarakan program pendidikan pemberdayaan perempuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam akad kerjasama 2. menerima sanksi bila: a. melaksanakan program tidak sesuai dengan aturan akad kerjasama; b. menggunakan anggaran tidak sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan negara yang berlaku. 3. membuat laporan kegiatan, yaitu: pertama, dua minggu setelah dana diterima, kedua, setelah proses pembelajaran selesai dilaksanakan. a. Laporan awal, disampaikan paling lambat dua minggu setelah dana diterima; b. Laporan akhir, disampaikan paling lambat dua minggu setelah program selesai dilaksanakan; dan 4. berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. …………………………. 2009 Yang Membuat Pernyataan Ketua Lembaga**)

PENDIDIKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN NAMA LEMBAGA :.............................................................. LOKASI PENYELENGGARAAN PROGRAM: ......................... TAHUN 2009

No

Nama Peserta Didik

Alamat

Umur

Pendidikan Pekerjaan terakhir

1. 2. 3. 4. 5 dst ................, .............................., 2009 Mengesahkan, Kepala Desa/Kelurahan.................*)

Materai Rp. 6.000

Tanda Tangan, Stempel

(…………..………….) Catatan: *) Surat Pernyataan ditandatangani ketua lembaga bila usulan diterima.

22


___ (Nama Terang)

23

Lampiran 5 : Format Calon Daftar Pendidik/Tutor/Nara Sumber

Lampiran 6 : Format Pelaporan Awal

LAPORAN AWAL

DAFTAR CALON PENDIDIK/TUTOR/NARASUMBER PENDIDIKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

A. LEMBAGA

1. Nama Lembaga : ............................................................................. 2. Alamat Lengkap : .............................................................................

NAMA LEMBAGA : .............................................................. LOKASI PENYELENGGARA PROGRAM: ...............................

3. Nama Ketua

: .............................................................................

4. No. Telp./HP

: .............................................................................

TAHUN 2009 B. LAPORAN PERTAMA No

Nama

Umur

Pekerjaan

Pendidikan Tahun Terakhir Lulus

Bidang Keahlian

1. 2. 3. 4. 5.

Ket 1. Dana untuk penyelenggaraan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan tahun 2009 dari Direktorat Pendidikan Masyarakat, Ditjen PNFI, Depdiknas telah diterima pada: •

Pada TanggaL

: …………………………

•

Dengan jumlah (Rp)

: …………………………

•

Melalui Bank/No. Rekening : …………………………

2. Identifikasi tutor dan peserta didik telah dilakukan dengan rincian berikut: …………………………............................................………

dst

3. Penyelenggaraan pendidikan/keterampilan akan dimulai pada hari/ tanggal: …………………., dengan perincian jadwal pembelajaran/ pendidikan/pelatihan sebagai berikut: …...............................................

24


25

Lampiran 7 : Format Pelaporan Akhir

Lampiran 8 : Formulir Pendaftaran

LAPORAN AKHIR KEGIATAN

FORMULIR PENDAFTARAN

a. LEMBAGA 1. Lembaga

: ................................................................

2. Alamat Lengkap

: ................................................................

3. Ketua

: ................................................................

4. No. Telp./HP

: ................................................................

b. URAIAN KEGIATAN No Kegiatan 1. 2.

1. No. Urut *)

: ...............................................................

2. No. Registrasi/Pendaftaran *) )

: ...............................................................

3. Judul Proposal *

)

: ...............................................................

4. Tanggal Pengiriman *

)

: ...............................................................

5. Tanggal Penerimaan * Penjelasan

)

: ...............................................................

6. Jenis Bantuan *

Jenis/ Kegiatan

............................................................... )

: ...............................................................

7. Nama Lembaga **

Tujuan dan sasaran /peserta

)

3

Fasilitas/sarana kegiatan yang digunakan

4.

Langkah-langkah dan proses pelaksanaan kegiatan

5.

Indikator kunci keberhasilan dan pencapaian

6.

Mitra Kerja

7.

Rencana kegiatan pasca program

8.

Lampiran-lampiran:

: ...............................................................

: ...............................................................

8. Alamat Lembaga **

)

9. Penanggung jawab/ Ketua *

: ...............................................................

10. Nama Bank & No. Rekening

: ...............................................................

Atas nama **)

............................................................... )

11. Rekomendasi *

Pengusul,

a. Pemanfaatan dana beserta bukti-bukti kuitansi pengeluaran, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku; b. Dokumen pendukung lainnya.

(......................................)

: ...............................................................

Penerima,

(.............................)

Keterangan : *) Diisi oleh petugas penerima Proposal, Direktorat Pendidikan Masyarakat **) Diisi oleh pihak lembaga Format ini dibuat rangkap dua, diserahkan/ dilampirkan bersama proposal.

26


27

Lampiran 8 : Lembar Verifikasi

HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI Kode Bantuan: ………….. No. Urut

No. Registrasi

Provinsi

Judul

Nama Lembaga

Alamat

Penanggung jawab

Jenis Bantuan

Kelengkapan Administrasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1. 2. 3. dst.

Catatan: Nilai 3= Rekomendasi, nomor rekening lengkap atas nama lembaga Nilai 2= Nomor rekening lengkap atas nama lembaga tanpa rekomendasi Nilai 1= Tidak ada nomor rekening a.n. lembaga/tidak ada rekomendasi Catatan Petugas tentang kelengkapan administrasi: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paraf Petugas, -

28


Direktorat Pendidikan Masyarakat Gd. E Lt.VI Jl. Jend. Sudirman - Senayan Jakarta Telp. : (021) , , , ,

Recommend Documents