Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republlik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005 – 2025 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Kota Bandung telah menetapkan pula Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah diikuti dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2009 – 2013 telah ditetapkan tanggal 30 Juni 2011. Rencana Strategis merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik. Dalam hal ini adalah pelayanan publik urusan ketenagakerjaan dan urusan ketransmigrasian, penyusunannya selain berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Bandung, juga harus mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang RPJM Propinsi Jawa Barat, serta dengan pertimbangan potensi sumberdaya, memperhatikan faktor-faktor keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja, serta isu-isu strategis yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang sedang berkembang. Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung berlandaskan pada beberapa faktor pertimbangan, antara lain : Revisi Renstra Disnaker Tahun 2009-2013

1

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tidak tercantumnya program dan kegiatan Urusan Ketransmigrasian dalam Perda

1.

Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang RPJMD (lama) Kota Bandung Tahun 2009 – 2013; 2.

Menyelaraskan dan menambah beberapa indikator kinerja, karena dalam RPJMD lama beberapa indikator kinerja belum sepenuhnya mencerminkan target kinerja ketenagakerjaan;

3.

Menyelaraskan

dan

menambah

target

kinerja

ketransmigrasian,

serta

mencantumkannya dalam target kinerja Perubahan RPJMD; 4.

Penyelarasan lebih lanjut antara kebijakan horizontal dan vertikal yang terkait dengan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

1.2. Keterkaitan Renstra – SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan (a-spatial). Oleh karena itu dalam penyusunannya memperhatikan dan mensinergikan dengan : 1.

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2005 – 2025.

2.

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 – 2013.

3.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 20082013.

4.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Permennakertrans Nomor PER.03/MEN/1/2010 Tentang RENSTRA Kemennakertrans Tahun 2010-2014,

serta

dokumen

lainnya

yang

berkaitan

dengan

Urusan

Ketenagakerjaan

dan

Ketransmigrasian. Adapun pokok yang berkaitan, dapat dilihat pada tabel berikut : Revisi Renstra Disnaker Tahun 2009-2013

2

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tabel 1.1 Keterkaitan RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 2009-2013 Keterkaitan Misi : Misi 1 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja Misi 2 : Peningkatan peluang kesempatan kerja, dan perluasan kerja Misi 3 : Peningkatan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, serta pembinaan dan pengembangan hubungan industrial

RPJMD Kota Bandung 2009-2013

Sasaran Misi 2 : 1. Tersedianya infomasi pasar kerja 2. Terciptanya kesempatan kerja 3. Terciptanya wira usaha baru

Revisi RPJMD Propinsi Jawa Barat 2008-2013

RENSTRA Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI 2010-2014

Misi 2 :

Misi 1 :

Misi 1 :

Misi 3 :

Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik Serta Meningkatkan Peranan Swasta Dalam Pembangunan Ekonomi Kota

Membangun Pencitraan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumberdaya Manusia Jawa Barat Yang Produktif dan Berdaya Saing

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Misi 4 : Peningkatan ketersediaan lokasi transmigrasi dan penempatan transmigran Keterkaitan Sasaran/Kebijakan : Sasaran Misi 1 : 1. Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas , produktif, berdaya saing tinggi, dan siap pakai 2. Meningkatkan keterampilan dan produktifitas kerja

RENSTRA Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Propinsi Jawa Barat 2008-2013

Misi 2 : Mengembangkan Kebersamaan Pelaku Pembangunan Misi 4 : Mengoptimalkan Lembaga Pengembangan Sumberdaya manusia

Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal

Sasaran :

Sasaran Misi 1:

Sasaran Misi 1 :

Agenda :

Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja Formal di SektorSektor Yang Menjadi Core Competency Kota

Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan Transmigran Terlatih yang Siap Kerja Pada Berbagai Sektor Lapangan Kerja dan Transmigrasi

Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja

Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan

Sasaran Misi 3 : 1. Meningkatnya peran dan fungsi lembaga-lembaga ketenagakerjaan 2. Meningkatkan kualitas pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial 3. Meningkatnya kesejahteraan pekerja sesuai dengan kemajuan dan kemampuan yang dicapai perusahaan. 4. Tegaknya supremasi hukum

Revisi Renstra Disnaker Tahun 2009-2013

Sasaran Misi 2 : Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja di berbagai lapangan usaha Sasaran Misi 4 : Meningkatnya Kerjasama Kemitraan dengan dunia Usaha dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan transmigrasi

Sasaran Misi 2 : Meningkatnya Kesempatan dan Penyediaan Lapangan Kerja

Sasaran : menurunkan Tingkat Pengangguran Menjadi 5,1 Persen Kebijakan :  Menciptakan Lapangan Kerja Formal Dan Modern  Memfasilitasi Perpindahan Pekerja Dari Produktivitas Rendah Ke Produktivitas Tinggi

3

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ketenagakerjaan, dan berkurangnya pelanggaran norma ketenagakerjaan 5. Meningkatnya keselamatan, kesehatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja. Sasaran Misi 4 : 1. Meningkatnya lokasi transmigrasi 2. Meningkatnya transmigran yang menetap di lokasi transmigrasi

Rencana Strategis merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kota Bandung. Secara diagramatis keterkaitan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut : RPJMD PROPINSI JAWA BARAT

RPJM DEPNAKERTRANS RI

RENSTRA DISNAKER&TRANS PROP. JABAR

RPJPD 2005-2025 & RPJM 2009-2013 KOTA BANDUNG RENSTRA DINAS TENAGA KERJA

RENCANA KERJA 2009 RENCANA KERJA 2010 RENCANA KERJA 2011 RENCANA KERJA 2012 RENCANA KERJA 2013

Gambar 1.1. Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya


4

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 1.3. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategi Tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

3.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;

6.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

7.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009;

8.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011, tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2009 – 2013;

9.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 265 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

10.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 475 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota Bandung.


5

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 1.4. Maksud dan Tujuan Rencana Strategi Tahun 2009 – 2013 ini disusun dengan maksud sebagai berikut: a.

Memudahkan aparatur Pemerintah Kota Bandung, khususnya Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, serta masyarakat pada umumnya untuk memahami visi, misi, strategi dan arah kebijakan Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian selama lima tahun ke depan dalam rangka sinergitas pelaksanaan pembangunan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

b.

Dokumen perencanaan strategi dan prioritas program lima tahunan sebagai dasar penyusunan rencana kerja setiap tahun.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2009 – 2013 adalah : a.

Memperoleh dokumen rencana pembangunan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian lima tahunan yang terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kota Bandung

serta

dokumen

yang

berkaitan

dengan

ketenagakerjaan

dan

ketransmigrasian lainnya; b.

Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sekaligus indikator capaian yang harus dipenuhi;

c.

Memberikan pedoman operasional pelaksanaan program dan kegiatan bagi aparat Dinas Tenaga kerja dalam menjabarkan visi, misi, dan arah pembangunan dalam RPJMD Kota Bandung.

1.5. Sistematika Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2009 – 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut :


6

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi, dan dengan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat

penjelasan

tentang

undang-undang,

peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok

bahasan dalam penulisan

Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan


7

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum

Struktur Organisasi SKPD pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Pengembangan

Renstra SKPD provinsi, yang berimplikasi sebagai

Pelayanan SKPD

tantangan

dan

peluang

bagi

pengembangan

pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan. Revisi Renstra Disnaker Tahun 2009-2013

8


BAB III ISU-ISU

STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan

Pada

bagian

ini

dikemukakan

permasalahan-

permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor

Berdasarkan Tugas dan yang mempengaruhinya Fungsi Pelayanan SKPD

3.2

Isu-isu Strategis

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong

pelayanan

SKPD

yang

dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut yang menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi, dikemukakan faktor-faktor penghambat dan

pendorong

dari

pelayanan

SKPD

yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD.

BAB IVVISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN


9

4.1

Visi dan Misi SKPD

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang

BAB V RENCANA PROGRAM

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan

DAN KEGIATAN,

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan

INDIKATOR KINERJA,

pendanaan indikatif

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VIINDIKATOR KINERJA

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD

SKPD YANG MENGACU yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.


10


BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG

2.1.

Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah, dengan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi yang menjadi kewenangan dinas sebagaimana dijabarkan di bawah ini

Tugas Pokok, dan Fungsi Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung adalah melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Tenaga kerja mempunyai fungsi yaitu : a.

Perumusan kebijakan teknis lingkup pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan;

b.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan;


11

d.

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

e.

Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas. Untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Tenaga Kerja mengacu pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 475 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota Bandung, sebagai berikut :

1) Kepala Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi : (1)

Perumusan kebijakan teknis lingkup pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan.

(2)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan.

(3)

Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan.

(4)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan

(5)

Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan laporan penyelenggaraan kegiatan dinas.

2) Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja lingkup kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretaris mempunyai fungsi : Revisi Renstra Disnaker Tahun 2009-2013

12

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung (1)

Perencanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;

(2)

Pelaksanaan

pelayanan

administrasi

kesekretariatan

Dinas

yang

meliputi

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program; (3)

Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

(4)

Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;

(5)

Pengkordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan

(6)

Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan. Sekretaris membawahi Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian, dan

Keuangan Dan Program, dengan rincian tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : (1)

Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;

(2)

Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan

Dinas,

penyelenggaraan

kerumahtanggaan

Dinas,

pengelolaan

perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas; (3)

Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan

(4)

Evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Program Sub bagian keuangan dan program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup keuangan dan program.


13

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub bagian keuangan dan program mempunyai fungsi : (1)

Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi keuangan dan program;

(2)

Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan dan pengelolaan data anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas;

(3)

Pelaksanaan pengendalian program yang meliputi kegiatan penyusunan bahan dan koordinasi penyusunan rencana dan program kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program Dinas; dan

(4)

Pelaporan pelaksanaan lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan program Dinas.

3). Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja Bidang pelatihan dan produktivitas kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pelatihan dan produktivitas kerja. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang pelatihan dan produktivitas kerja mempunyai fungsi : (1)

Penyusunan rencana dan program lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja;

(2)

Penyusunan petunjuk teknis lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja;

(3)

Pelaksanaan lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja; dan

(4)

Monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja.

Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Kerja Dan Pelatihan Kerja


14

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Seksi pembinaan Lembaga Latihan Kerja dan Pelatihan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Kerja dan Pelatihan Kerja mempunyai fungsi : (1)

Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja.

(2)

Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja.

(3)

Pelaksanaan lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja yang meliputi inventarisasi lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja, pembinaan peningkatan kualitas lembaga latihan kerja & pelatihan kerja, pembinaan peningkatan produktivitas kerja dan fasilitasi pemagangan kerja di dalam negeri dan luar negeri.

(4)

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan lembaga pelatihan; dan

(5)

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyelenggaraan kegiatan pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja.

Kepala Seksi Standarisasi Kompetensi Kerja Seksi Standarisasi Kompetensi Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja lingkup Standarisasi Kompetensi Kerja Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Standarisasi Kompetensi Kerja mempunyai fungsi : (1)

Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Standarisasi Kompetensi Kerja

(2)

Penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup Standarisasi Kompetensi Kerja

(3)

Pelaksanaan lingkup Standarisasi Kompetensi Kerja yang meliputi inventarisasi dan klasifikasi pekerjaan, pembinaan dan fasilitasi Standarisasi Kompetensi Kerja

(4)

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Standarisasi Kompetensi Kerja


15

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 4) Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Bidang Penempatan Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Penempatan Kerja dan Transmigrasi Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penempatan Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi : (1)

Penyusunan rencana dan program lingkup penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja serta transmigrasi;

(2)

Penyusunan petunjuk teknis lingkup penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja serta transmigrasi;

(3)

Pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja serta transmigrasi;

(4)

Pengkajian

rekomendasi,

pengawasan

dan

pengendalian

penyelenggaraan

penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja serta transmigrasi; (5)

Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja serta transmigrasi.

Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kerja Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi lingkup Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai fungsi : (1)

Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja;

(2)

Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja;

(3)

Pelaksanaan lingkup Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja yang meliputi pendaftaran pencari kerja, penyediaan informasi lowongan kerja/bursa kerja, fasilitasi Penempatan Kerja bagi pencari kerja, pembinaan, penyuluhan, pengawasan


16

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan rekomendasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kota Bandung, serta fasilitasi pendirian lembaga bursa kerja; (4)

Penyuluhan dan pengawasan penyelenggaraan pendirian kantor cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Kota Bandung dan penyuluhan dan pengawasan penerbitan paspor TKI asal kota;

(5)

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.

Kepala Seksi Pengembangan Transmigrasi Seksi Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Transmigrasi mempunyai fungsi : (1)

Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup transmigrasi;

(2)

Penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup transmigrasi;

(3)

Pelaksanaan lingkup transmigrasi yang meliputi inventarisasi potensi transmigrasi, penyuluhan dan motivasi transmigrasi, penjajagan lokasi dan kerjasama penempatan transmigrasi serta monitoring kondisi transmigran; dan

(4)

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup transmigrasi.

5) Kepala

Bidang

Pembinaan

Hubungan

Industrial

Dan

Jaminan

Sosial

Ketenagakerjaan Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), bidang Pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan mempunyai fungsi:


17

(1)

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Penyusunan rencana dan program lingkup Pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta penyelesaian

perselisihan

hubungan industrial; (2)

Penyusunan petunjuk teknis lingkup Pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta penyelesaian

perselisihan

hubungan industrial; (3)

Pelaksanaan lingkup Pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta penyelesaian

perselisihan hubungan

industrial; (4)

Pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; dan

(5)

Pembinaan,

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

lingkup

Pembinaan

dan

pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Hubungan Industrial Dan Jamsostek Seksi pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (1), Seksi pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan mempunyai fungsi: (1)

Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan;

(2)

Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan;

(3)

Pelaksanaan lingkup pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi fasilitasi penyusunan dan pengesahan peraturan perusahaan, pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Perjanjian Pekerjaan, Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pencatatan


18

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung organisasi pekerja dan pengusaha dan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja pembinaan kepesertaan jaminan sosial serta penyusunan usulan penetapan upah minimum kota; (4)

Penyuluhan dan pengawasan penyelenggaraan operasional perusahaan penyedia jasa yang berdomisili di Kota;

(5)

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial mempunyai fungsi: (1)

Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

(2)

Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

(3)

Pelaksanaan lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang meliputi pembinaan, pencegahan dan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan, pembinaan sumber daya manusia dan lembaga penyelesaian

perselisihan di luar pengadilan, penyusunan, pengusulan

formasi dan pembinaan mediator, konsiliator dan arbiter serta penerimaan pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial; (4)

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial.


19

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 6) Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pengawasan norma kerja serta pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang pengawasan ketenagakerjaan mempunyai fungsi: (1)

Penyusunan rencana dan program lingkup pengawasan norma kerja serta pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja;

(2)

Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengawasan norma kerja serta pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja;

(3)

Pelaksanaan lingkup pengawasan norma kerja serta pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja;

(4)

Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengawasan norma kerja serta pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja.

Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja Seksi Pengawasan norma kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengawasan ketenagakerjaan lingkup pengawasan norma kerja. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengawasan norma kerja mempunyai fungsi : (1)

Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengawasan norma kerja;

(2)

Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawasan norma kerja;

(3)

Pelaksanaan lingkup pengawasan norma kerja yang meliputi penyuluhan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan, menerima pengaduan, melakukan pengecekan ke lapangan dan menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan melaksanakan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam rangka penyelidikan, pemeriksaan, penindakan dan penyelesaian sebagai tindak lanjut atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Walikota di bidang ketenagakerjaan;

(4)

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengawasan norma kerja.


20

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Kepala Seksi Pengawasan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Seksi Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengawasan ketenagakerjaan lingkup Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), seksi pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja mempunyai fungsi: (1)

Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja;

(2)

Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja;

(3)

Pelaksanaan lingkup Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang meliputi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja, pemeriksaan penggunaan instalasi/pesawat/mesin produksi serta peralatan keselamatan kerja, pemeriksaan dan pengujian kondisi lingkungan kerja di perusahaan serta penanganan kasus kecelakaaan kerja; dan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

7) Kepala UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang latihan kerja, dengan fungsi sebagai berikut : (1)

Penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan latihan kerja;

(2)

Pelaksanaan operasional Balai Latihan Kerja yang meliputi inventarisasi jenis-jenis pekerjaan dan perusahaan, penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan tingkat mahir dan profesional; serta pelaksanaan pelatihan tingkat mahir dan profesional.

(3)

Pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan

(4)

Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Balai Latihan Kerja.

8) Kepala UPT Balai Higiene Perusahaan dan Kesehatan (Hiperkes)


21

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja di bidang Hiegiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dengan fungsi sebagai berikut : (1) Penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan hiegiene Perusahaan dan Kesehatan yang meliputi inventarisasi tenaga kerja dan perusahaan, pemantauan hiegiene, kesehatan dan keselamatan kerja perusahaan, pemantauan kondisi dan ketersediaan dokter di perusahaan, ahli hiegiene industri, teknisi hiegiene perusahaan, ketersediaan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja dan psikologi industri; (2) Pelaksanaan ketatausahaan UPT; (3) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan balai hieperkes. Struktur Organisasi Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, struktur Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung adalah sebagai berikut : 1) Kepala Dinas 2) Sekretariat, membawahkan : (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2) Sub Bagian Keuangan dan Program 3) Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja, membawahkan : (5) Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Kerja dan Pelatihan Kerja (6) Seksi Standarisasi Kompetensi Kerja 4) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan : (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja (2) Seksi Transmigrasi 5) Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (2) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 6) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Revisi Renstra Disnaker Tahun 2009-2013

22

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung (1) Seksi Pengawasan Norma Kerja (2) Seksi Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Peraturan Walikota Bandung Nomor 265/Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, mengatur tentang struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, yaitu : 7) UPT Balai Latihan Kerja (BLK), dan (1) Sub Bagian Tata Usaha UPT BLK 8) UPT Balai Hiegiene Perusahaan dan Kesehatan (Hiperkes), dan (1) Sub Bagian Tata Usaha UPT Hiperkes Struktur Organisasi terlampir. 2.2. Susunan Kepegawaian Dan Perlengkapan Susunan Kepegawaian Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung posisi Desember 2008 berjumlah 103 orang, laki-laki 60 orang dan perempuan 43 orang. Berdasarkan struktur Satuan Organisasi Perangkat Daerah, dari jumlah pegawai di atas terdiri dari satu orang pejabat eselon II/a, Eselon III/a ada satu orang, jabatan eselon III/b jumlahnya 4 orang, dan yang menduduki jabatan eselon IV/a dan IV/b berjumlah 14 orang, pejabat fungsional 19 orang, pelaksana 70 orang, sebagaimana disusun dalam tabel di bawah ini : Susunan Kepegawaian Tabel 2.1. Daftar Pegawai Menurut Eselon NO.

JABATAN

ESELON

JUMLAH

1.

Kepala Dinas

II/a

1 orang

2.

Sekretaris Dinas

III/a

1 orang

3.

Kepala Bidang

III/b

4 orang

4. 5.

Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Ka.UPT Kepala Tata Usaha UPT

IV/a IV/b

12 orang 2 orang

6.

Fungsional : - Pengantar Kerja - Mediator - Pengawas Pelaksana

7.


4 orang 4 orang 11 orang 64 orang 23

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Jumlah PNS

103 orang

Sumber : Kepegawaian dan Umum Disnaker Tahun 2010

Potensi pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung didominasi oleh adalah golongan III, jumlahnya mencapai 89 orang atau 86,4% dari jumlah seluruh pegawai, yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut : Tabel 2.2 Daftar Pegawai Menurut Golongan NO. 1. 2. 3. 4

GOLONGAN Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Jumlah

JUMLAH 7 Orang 89 Orang 6 Orang 1 Orang 103 Orang

Sumber : Kepegawaian dan Umum Disnaker Tahun 2010

Apabila jumlah pegawai disusun berdasarkan pendidikan, maka dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini : Tabel 2.3. Daftar Pegawai Menurut Pendidikan NO.

PENDIDIKAN

JUMLAH

1.

S.3

0 Orang

2.

S.2

7 Orang

3. 4.

S.1 D III

38 Orang 11 Orang

5 6

SLTA SLTP

43 Orang 1 Orang

7

SD Jumlah Pegawai (PNS & CPNS) Sumber : Kepegawaian dan Umum Disnaker Tahun 2010

3 Orang 103 Orang

Perlengkapan Gedung dan Perlengkapan bangunan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung berdiri di atas lahan dengan luas 8.487,99 m², terdiri dari 3 (tiga) Gedung. Gedung utama digunakan untuk ruang Kepala Dinas, Sekretariat dan ruang serbaguna/ruang pertemuan, gedung kedua diperuntukan untuk 3 (tiga) bidang : Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Bidang Penempatan Kerja seluas 7.787,99 m², dan


24

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Bidang Pengawasan menempati rumah Jalan Martanegara Nomor 6 dengan luas bangunan 700 m². Kendaraan dinas operasional roda empat yang digunakan para pejabat Dinas Tenaga kerja 3 (tiga) unit, kendaraan dinas operasional roda dua 10 (sepuluh) unit. Perlengkapan inventaris lainnya sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas organisasi Dinas, antara lain meja, kursi, lemari, brankas, komputer, printer, mesin tik, pesawat telepon, dan perlengkapan lain berjumlah 853 unit.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Struktur umur kependudukan adalah informasi yang sangat penting berkaitan dengan perkembangan persentase kelompok sasaran pembangunan ketenagakerjaan. Proporsi penduduk tingkat pendidikan dasar, menengah, tinggi, remaja, dan usia kerja (produktif), usia lanjut. Besaran komposisi ini menentukan kebutuhan layanan pada setiap kelompok, dan menentukan pada tingkat capaian pembangunan di Kota Bandung. Dilihat dalam diagram di bawah ini : > 75 70 -74 65 - 69 60 - 64 55 - 59 50 -54 45 - 49 40 -44 35 - 39 30 - 34 25 - 29 20 -24 15 - 19 10 - 14 5 -9 0 -4

Gambar 2.1. Diagram Struktur Kependudukan Kota Bandung Tahun 2008

Diagram di atas menunjukkan struktur penduduk Kota Bandung, seperti tabel berikut ini : Tabel. 2.4. Data Persentase Penduduk Kota Bandung Tahun 2008 Revisi Renstra Disnaker Tahun 2009-2013

25

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Kelompok Umur

Persentase

Kelompok Umur

Persentase

35 - 39

8,30%

> 75

1,30%

30 – 34

8,20%

70 -74

1,30%

25 – 29

9,20%

65 – 69

1,90%

20 -24

10,00%

60 – 64

2,90%

15 – 19

8,90%

55 – 59

3,30%

10 – 14

9,10%

50 -54

5,70%

5–9

8,60%

45 – 49

6,50%

0–4 7,30% 40 -44 7,40% Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung

Penduduk Kota Bandung pada Tahun 2008 berdasarkan RPJMD 2008 - 2013 adalah sebanyak 2.339.605 jiwa, dari jumlah tersebut angkatan kerja sebanyak 1.117.700 orang, dan yang bekerja jumlahnya mencapai 952.752 orang, berarti tingkat kesempatan kerja di Kota Bandung 85,24%, seperti dilihat dalam tabel di bawah ini : Tabel. 2.5. Penduduk Kota Bandung Berumur 15 Tahun Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Jenis Kelamin Dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2008 Tahun 2008

Jenis Kelamin

Tdk/Blm Pernah Sekolah

Tdk/Blm Tamat SD

Sekolah Dasar

SLTP

SMTA

Diploma I/II/III/ Akademisi /Universitas

Jumlah

1

2

3

4

5

6

7

Laki-Laki

1.939

16.128

128.404

138.215

208.740

111.884

605.310

Perempuan

21

7.288

75.671

87.701

102.316

73.945

347.442

L+P

460

23.416

204.075

225.916

311.056

185.829

952.752

Sumber Data : Buku RTKD Kota Bandung Tahun 2009

Agar lebih jelas, tabel di atas digambarkan dalam bentuk diagram dibawah ini:


26


Gambar 2.2. Penduduk Kota Bandung Berumur 15 Tahun Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Jenis Kelamin Dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2008 Jika dilihat dari struktur usia, diperjelas dengan tabel diagram di atas, yang tergolong menonjol adalah usia pendidikan tinggi (20-24 tahun) dan pada masa awal usia kerja (25-29 tahun). Pada kedua kelompok ini terlihat pola lonjakan jika dibandingkan dengan usia pendidikan dasar-menengah. Lonjakan pada usia tersebut, mengindikasikan bahwa di Kota Bandung terjadi migrasi masuk yang sangat besar, yaitu mahasiswa/pelajar yang melanjutkan studinya di Kota Bandung dan sekaligus tempat mencari pekerjaan. Struktur seperti ini patut mendapat perhatian, dan menjadi beban bertambahnya jumlah penganggur di Kota Bandung, karena kemungkinan akan selalu berulang setiap tahunnya. Kota Bandung memiliki peran penting dalam perekonomian Jawa Barat, pada tahun 2004-2007 kontribusi ekonomi Kota Bandung di Jawa Barat mencapai rata-rata 10%. Dalam lingkup Bandung Raya, kontribusi aktivitas ekonomi Kota Bandung sekitar 23% dari ekonomi Jawa Barat. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bandung dari tahun 2005-2007 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2008 mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya (8,17%), menunjukkan bahwa Kota Bandung adalah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang penting di Jawa Barat maupun di Indonesia. Menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan tumpuan aktivitas perdagangan dan industri pengolahan, Kota Bandung juga menjadi salah satu tujuan migrasi tenaga kerja yang cukup besar, dapat dilihat dari tabel di bawah ini : Tabel. 2.6. Perkembangan Data Indikator Ketenagakerjaan, dan Ketransmigrasian Revisi Renstra Disnaker Tahun 2009-2013

27

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2005 – 2008 Indikator

Satuan

2005

2006

2007

2008

Jiwa

2,270,970

2.296.842

2.329.928

2.374.198

%

1,72

1,14

1,44

1,9

Jiwa

1.079.196

1.091.494

1.095.616

1.124.411

Jiwa

903.859

915.850

915.047

952.752

Jumlah Penganggur Jiwa Tingkat Pengangguran % Terbuka (TPT) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % (TPAK) Penempatan KK Trransmigran Jiwa Sumber : BPS Kota Bandung 2008

175.337

175.644

180.569

171.659

16,25

16,09

15,73

15,48

57,78

58,43

59,11

60,06

39 157

59 241

99 366

109 394

Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Jumlah Angkatan Kerja Jumlah Bekerja

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung dari tahun 2005 hingga tahun 2007 mengalami peningkatan, selain LPE beberapa indikator makro keberhasilan pembangunan di Kota Bandung adalah sebagai berikut : Tabel. 2.7. Perkembangan Data Indikator Makro Kota Bandung Tahun 2005 – 2008 Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Konstan PDRB/Kapita ADHB Produktivitas Pekerja Laju Pertumbuhan Produktivitas Konstans Inflasi

Satuan

2005

2006

2007

2008

%

7,53

7,83

8,24

8,17

(Rp./Thn)

15.789.552

19.352.441

22.309.054

26.365.372

(Rp./Thn)

25.043.104

26.941.516

27.257.088

28.316.822

%

0,77

6.41

6,34

8,33

%

19,56

5,33

5,21

10,23

63,93

63,99

64,04

64,27

Indek Daya Beli Sumber : BPS Kota Bandung, 2008

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang berdampak pada dinamisasi permasalahan ketenagakerjaan yang semakin

kompleks.

Isu

strategis

potensial

adalah

pengangguran

lulusan

sekolah/perguruan tinggi serta keterbatasan lapangan kerja. Isu ketenagakerjaan yang perlu penanganan yang sinergi antara lain : tingginya angka pengangguran, tingginya Revisi Renstra Disnaker Tahun 2009-2013

28

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung angka kecelakaan kerja terutama kecelakaan ketika, akan dan sesudah bekerja sebagai dampak dari meningkatnya penggunaan sarana kerja kendaraan roda dua, meningkatnya konflik hubungan industrial, rendahnya daya saing dan kualitas SDM, serta rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja. Hal ini cukup penting untuk menjadi perhatian semua pihak, mengingat bahwa pembangunan di semua sektor pada akhirnya akan berimplikasi terhadap ketenagakerjaan. Jumlah penduduk Kota Bandung berdasarkan Hasil Registrasi Pendataan Dinas Kependudukan pada Desember 2008 sebanyak 2.374.198 orang; jumlah angkatan kerja Tahun 2008 adalah 1.124.411 orang, jumlah penganggur 171.659, pengangguran terbuka (perbandingan jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja berdasarkan konsepsi ILO) tahun 2008 adalah 15,48%, berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Pencari Kerja terdaftar tahun 2008 sebanyak 18.813 orang. Tingginya tingkat pendidikan penduduk/angkatan kerja bukan jaminan mudahnya dalam mendapatkan peluang kesempatan kerja di Kota Bandung, harus didukung dengan tingkat keterampilan/keahlian/kompetensi kerja yang dimiliki sesuai kebutuhan pasar kerja. Berdasarkan data tahun 2008 perusahaan di Kota Bandung berjumlah 4.621 dan jumlah tenaga kerja sebanyak 244.056 orang, gejolak ekonomi sebagai dampak dari krisis ekonomi dunia, diprediksi akan menambah jumlah tenaga kerja PHK di Tahun 2009. Kondisi ini sangat rentan terhadap tumbuhnya perselisihan hubungan industrial, perselisihan hubungan industrial yang terjadi pada tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1) Perselisihan hubungan industrial

= 105 kasus (1.297 tenaga kerja)

2) PHK perseorangan

= 83 kasus (144 tenaga kerja)

3) PHK massal

= 14 kasus (948 tenaga kerja)

4) Unjuk rasa/Pemogokan

= 10 perusahaan (2.884 tenaga kerja)

Meningkatnya perselisihan hubungan industrial, dan masih banyak pengusaha yang belum mentaati ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan menunjukkan


29

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung pentingnya melakukan pengawasan norma ketenagakerjaan termasuk pengawasan norma kesehatan dan keselamatan kerja dalam rangka perlindungan tenaga kerja. Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, diupayakan melalui peningkatan upah minimum kerja sesuai kebutuhan hidup yang layak perlu direalisasikan. Namun demikian dengan adanya ketimpangan kompetensi kerja, masih banyak diantara pekerja yang belum menerima upah sesuai dengan tingkat kebutuhan hidup minimum. Upah Minimum Kota Bandung (UMK) Tahun 2008 sebesar Rp. 939.000,- dan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) sebesar Rp. 1.002.059,-. Sedangkan Upah Minimum Kota Bandung (UMK) Tahun 2009 sebesar Rp. 1.044.630,- dan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) tahun 2009 Sebesar Rp.1.118.687,Berdasarkan sumber data dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung Penduduk yang bekerja, 33,3% bekerja di sektor sekunder yaitu industri pengolahan, listrik, gas, air, dan konstruksi. Sektor konstruksi menyerap 5,23%, namun demikian perkembangan penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi lebih dimanfaatkan oleh pekerja dari luar Kota Bandung. Sedangkan yang bekerja di sektor tertier mencapai 65% terdiri dari 34,9% di sektor perdagangan dan 21,02% di sektor jasa dan 11,75% penduduk yang bekerja merupakan usahawan yang kegiatan usahanya dapat menyerap tenaga kerja. Sedangkan yang memiliki pekerjaan mandiri tanpa serapan tenaga kerja lebih tinggi yaitu 25,76%. Dengan demikian 62,49% dari total penduduk yang bekerja adalah buruh/karyawan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tantangan ke depan untuk menyediakan lapangan kerja akan semakin berat. Dalam dinamika perkembangan perekonomian, tenaga kerja merupakan fokus utama pada sistem manajemen perusahaan. Ketidakseimbangan antara 6.542 lowongan kerja yang ditawarkan baik oleh petugas fungsional Pengantar Kerja maupun Bursa Kerja dengan jumlah 18.813 pencari kerja, dibuktikan dengan penyerapan AKAN, AKL, dan AKAD hanya 2.106 pekerjaan, hal ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara tingkat kualitas produktivitas tenaga kerja dan kebutuhan kerja, juga kurang diminatinya lowongan kerja yang ditawarkan oleh para pencari kerja. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan keterampilan untuk peningkatan kualitas dan produktivitas bagi pencari kerja agar kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Revisi Renstra Disnaker Tahun 2009-2013

30

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Investasi yang masuk ke Kota Bandung belum dapat diharapkan menyerap tenaga kerja dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran terbuka, hal ini ditunjukkan dengan angka tingkat pengangguran terbuka tahun 2008 sebesar 15,48% sedangkan penyerapan tenaga kerja dengan adanya investasi PMA dan PMDN berdasarkan data dari Badan Penanaman Modal dan Pusat Pelayanan Terpadu (BPMPPT) hanya menyerap 20 orang, sedangkan Pencari Kerja Terdaftar pada Tahun yang bersangkutan secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 2.8. Data Perkembangan Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2008 NO

URAIAN

EXISTING TAHUN 2008

1.

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar : - SD - SMP - SMA - D1 & D2 - D3 - S1 - S2 & S3

18.813 44 247 5.841 549 2.759 8.609 82

2.

Jumlah Lowongan Kerja

3.

4.

Jumlah Penempatan Kerja pada Tahun 2008 : - AKL - AKAD - AKAN Jumlah Penempatan akumulasi s.d. Tahun 2008 Jumlah TKA

5.

Jumlah PJTKI

6.542 2.120 2.089 10 21 86.468 420 13

6. 7.

Pelatihan Keterampilan & Produktivitas Kerja Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai/Pemagangan Dalam Negeri Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, diolah

1.140 90

SATUAN Orang

Pekerjaan Orang

Orang Perusahaan Orang Orang

Permasalahan ketenagakerjaan tidak lepas pula dari masalah hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang mempekerjakan mereka. Berikut adalah tabel yang menyajikan beberapa indikator ketenagakerjaan terkait hubungan industrial dan kesejahteraan di Kota Bandung : Tabel 2.9. Revisi Renstra Disnaker Tahun 2009-2013

31

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Data Hubungan Industrial Tahun 2008 NO 1

URAIAN

EXISTING TAHUN 2008

SATUAN

7 298 91

Federasi SP

2

Organisasi Serikat Pekerja (Federasi) Serikat Pekerja (SP) Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

3 4

Verifikasi Pekerja Teladan

139 45

5 6

Jumlah Perusahaan Jumlah orang bekerja

4.621 243.811

SP Orang Perusahaan Orang

7

Jumlah Perusahaan yang masuk Jamsostek Tenaga Kerja yang masuk Jamsostek Peraturan perusahaan

3.809 346.657 756

8 9

10 11 12 13

Penanganan perselisihan dan hubungan industrial (Hak/kewajiban, upah, waktu kerja) PHK Perorangan Tenaga Kerja terlibat PHK Masal Tenaga Kerja terlibat Mogok kerja/unjuk rasa Tenaga Kerja terlibat Jumlah Kecelakaan Kerja

14 Jumlah pelanggaran norma kerja Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, diolah

Dinamika

ketenagakerjaan

yang

meliputi

Buah

Perusahaan Orang Buah

125 1297

Kasus Orang

83 144 14 948 10 2.884 801

Kasus Orang

843

Kasus

Kasus Orang Kasus Orang Kasus

ketersediaan

tenaga

kerja,

kemampuan, upah minimum dengan kualitas kerja optimal, serta stabilitas keamanan sangat berpengaruh terhadap tingkat investasi yang masuk ke Kota Bandung. Berdasarkan data tahun 2003 – 2008 memperlihatkan angka pelanggaran norma ketenagakerjaan yang ditandai dengan masih besarnya jumlah kasus ketenagakerjaan yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja, jumlah PHK, jumlah mogok kerja dan jumlah pekerja yang terlibat dalam kegiatan mogok kerja tersebut. Beberapa indikator yang berpotensi mendorong makin kondusifnya kegiatan industri dan produktivitas ekonomi di Kota Bandung adalah makin kecilnya jumlah PHK masal dari 1.653 orang pada tahun 2007 menjadi 1.011 orang pada tahun 2008 dan perbaikan pada jumlah perselisihan hubungan industrial yang volumenya makin menurun, serta peningkatan Upah Minimum Kota, walaupun masih ada kesenjangan Revisi Renstra Disnaker Tahun 2009-2013

32

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dengan Kebutuhan Hidup Minimum. Secara rinci perkembangan UMK Bandung terlihat dalam tabel berikut : Tabel 2.10. Perkembangan Upah Minimum Kota Bandung s.d.Tahun 2009 (triwulan 1) NO.

URAIAN

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1. Perkembangan Upah Minimum 538,000 588,407 642,590 746,500 860,565 939,000 Kota (UMK) 2. Rata-rata Kebutuhan 553,538 643,067 871,095 871,095 986,678 1,002.059 Hidup Minimum (KHM / KHL) Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, diolah

2009

Satuan

1.044.630 Rupiah

1.118.687 Rupiah

Peningkatan Indeks Daya Beli sangat dipengaruhi oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kesejahteraan pekerja merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat, dilihat dari tabel di atas standar upah minimum Kota Bandung masih belum seimbang dengan kebutuhan hidup minimum, yaitu UMK dengan nilai Rp.1.044.630,00 dan KHM/KHL Rp. 1.118.687,00. Data tersebut di atas merupakan indikator keberhasilan kinerja dalam mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, dan berdasarkan SPM urusan wajib, untuk lebih jelasnya capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.11. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung


33



34


Tabel 2.12. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung


35



36


2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Tantangan Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan kompetensi adalah rendahnya kualifikasi angkatan kerja yang terindikasi pada komposisi angkatan kerja menurut pendidikan. Sebagai gambaran kita lihat angkatan kerja di Kota Bandung menurut pendidikan pada tahun 2008, jumlah angkatan kerja sebanyak 1.124.411 orang dengan tingkat pendidikan secara berturut-turut: berpendidikan SD ke bawah sebanyak 263.341 orang (23,4%); SLTP sebanyak 264.201 orang (23,5%); Sarjana 214.745 orang (19%). Walaupun 53 % penduduk Kota Bandung berpendidikan lebih tinggi namun kondisi tenaga Revisi Renstra Disnaker Tahun 2009-2013

37

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung kerja Kota Bandung masih tetap sulit untuk bersaing dengan tenaga kerja asing, khususnya pada jenis pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tinggi. Apabila dilihat dari trend pergerakan pendidikan, dunia ketenagakerjaan sekarang ini dihadapkan pada kecenderungan baru yaitu adanya pergeseran pengangguran terbuka dari angkatan kerja berpendidikan rendah menuju kearah angkatan kerja berpendidikan yang lebih tinggi. Ditambah lagi Kota Bandung secara geografis merupakan wilayah cekungan, oleh karena itu pemerintah daerah menetapkan aturan apabila akan mendirikan perusahaan di Kota Bandung tidak boleh lagi mendirikan perusahaan yang sifatnya industri polutan karena berdampak pada meningkatnya polusi air dan udara. Adanya fenomena tersebut, dunia usaha harus melaksanakan efisiensi dan peningkatan produktivitas yang ditandai oleh adanya pengalihan tenaga kerja dengan teknologi mesin, sehingga life circle hasil produksi menjadi sangat pendek. Untuk dapat melakukan efisiensi, maka dunia usaha perlu melaksanakan perubahan [change] melalui reengineering. Untuk mengantisipasi perubahan dunia usaha dunia pendidikan pun harus melakukan reengineering dari yang bersifat umum menjadi kejuruan dan keterampilan, khususnya untuk jangka pendek dan menengah. Pembaharuan bentuk pelatihan dari yang umum menjadi aplikasi teknologi, merupakan terobosan untuk mengimbangi percepatan laju perkembangan teknologi, elektronika dan manajemen. Tetapi perlu dipahami juga, bahwa adanya perubahan teknologi, untuk jangka panjang tidak lagi diperlukan tenaga kerja dengan persyaratan keterampilan [skill requirement] yang tinggi. Sistem mesin yang dioperasikan tentunya semakin canggih, sehingga hanya memerlukan keterampilan ”tekan tombol”. Integrated Manufacturing systems, merupakan suatu contoh dimana untuk mengoperasikan mesin tidak diperlukan keterampilan yang tinggi, tetapi dituntut untuk memiliki

pengetahuan

yang

semakin

meningkat,

terutama

untuk

menghadapi

kompleksitas sistem mesin-mesin yang semakin canggih. Perubahan yang terjadi di dunia kerja, perlu diikuti dengan perubahan sikap, perilaku dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, yang secara tidak langsung berkaitan dengan perubahan sistem pendidikan dan pelatihan kerja. Selanjutnya, lembaga pendidikan sebagai salah satu institusi penghasil tenaga kerja terdidik yang masuk pasar kerja, harus memperhatikan proses pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja yang Revisi Renstra Disnaker Tahun 2009-2013

38

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung mempunyai daya saing di pasar kerja global. Dunia pendidikan harus lebih banyak melihat perkembangan yang terjadi di dalam dunia usaha. Dengan demikian, kurikulum yang digunakan paling tidak harus dapat mencerminkan apa yang diinginkan oleh dunia kerja yang harus mengandung unsur knowledge, skills dan attitudes. Rendahnya penyerapan angkatan kerja antara lain juga dipengaruhi oleh ketidakpastian kualitas pencari kerja itu sendiri dalam mengisi peluang atau kesempatan kerja. Berdasarkan laporan penempatan ketenagakerjaan diketahui bahwa terdapat lowongan-lowongan pada sektor-sektor industri pengolahan, yang tidak sepenuhnya dapat terisi oleh para pencari kerja yang dikarenakan kriteria kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan tidak memenuhi persyaratan. Dalam upaya mempertemukan para pencari kerja dan pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja secara cepat dan tepat sesuai perkembangan teknologi, perlu dibangun Bursa Kerja On Line yang merupakan pengembangan model Bursa Kerja Konvensional. Melalui BKOL para pencari kerja dan pengusaha dapat mendaftarkan secara langsung kebutuhan dengan menggunakan akses internet. Pemerintah Kota Bandung perlu untuk mempersiapkan SDM yang kompetitif di pasar global, dengan persiapan SDM yang baik, khususnya untuk Tenaga Kerja sektor formal yang akan ditempatkan di luar negeri agar dapat memperkuat posisi tawar [bargaining position] dengan negara pengguna. Di samping itu, kemajuan teknologi yang semakin cepat terutama di bidang komunikasi, transportasi dan teknologi telah mempercepat proses globalisasi itu sendiri. Sebagai akibatnya hubungan antar negara semakin dekat, terutama terkait dengan kegiatan pertukaran barang dan jasa, khususnya tenaga kerja. Dengan demikian, pasar kerja antar negara menjadi semakin marak dan intensif di masa yang akan datang. Sementara itu, globalisasi pasar kerja juga mengakibatkan banyaknya tenaga kerja asing yang bekerja di Kota Bandung (Tahun 2008 terdaftar pada Disnaker sejumlah 79 TKA, dan Tahun 2010 sebanyak 90 TKA), tidak hanya pada jabatan manajerial dan tenaga ahli, tetapi sampai tingkat teknisi dan operator yang jumlahnya tidak sedikit. Kehadiran tenaga kerja asing dirasai sangat mengancam kesempatan kerja di pasar dalam negeri, khususnya untuk tenaga kerja Indonesia pada tingkat menengah ke bawah yang jumlahnya sangat banyak. Revisi Renstra Disnaker Tahun 2009-2013

39

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Mobilitas tenaga kerja, baik penempatan dalam daerah, antar daerah maupun antar negara yang bertumpu pada kualitas SDM menjadi faktor penentu keberhasilan dalam persaingan global. Menghadapi tantangan yang berat demikian, kita perlu melakukan reposisi dengan meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif SDM. Reposisi ini penting untuk mengetahui posisi yang tepat yang selanjutnya dapat digunakan pijakan dalam menetapkan kebijakan dan strategi di bidang ketenagakerjaan, khususnya penempatan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Era globalisasi di satu pihak membuka peluang bisnis dan kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri. Tetapi di pihak lain, globalisasi menuntut peningkatan SDM terutama kemampuan untuk memanfaatkan teknologi maju untuk produksi; peningkatan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi serta peningkatan pemahaman mengenai hubungan internasional termasuk kemampuan bernegosiasi bisnis dengan negara-negara maju. Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas SDM diperlukan strategi pengembangan ketenagakerjaan paling tidak dilakukan melalui 4 [empat] jalur yaitu; jalur pendidikan, pelatihan kerja, pengembangan karier dan perbaikan gizi untuk meningkatkan derajat kesehatan. Akhirnya dengan peningkatan kualitas SDM tenaga kerja yang kompetitif akan dapat merubah tantangan menjadi peluang yang terbuka lebar.

Peluang Selain berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, juga terdapat berbagai potensi yang dapat dimaksimalkan dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas, yaitu : 1. Peraturan Perundang-undangan Penyusunan rencana pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagai bagian dari sistem manajemen pembangunan tidak terlepas dari landasan hukum yang berlaku baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri terkait, dan Peraturan Daerah, Surat Keputusan Walikota. Revisi Renstra Disnaker Tahun 2009-2013

40

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Dalam lingkup internal Dinas Tenaga Kerja regulasi yang menjadi kerangka dasar pelaksanaan program dan kegiatan adalah Rencana Strategis yang berisi acuan lima tahunan, dan Rencana Kerja yang disusun setiap tahun. Dengan sasaran umum yang ingin dicapai adalah terciptanya mekanisme (sistem) perencanaan orientasi pada keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact) yang diimplementasikan pada proses penyusunan RPJMD dan Kerangka Logis Renstra 2009-2014. 2. Sumber Daya Keberadaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia (sdm), anggaran, sarana, dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan, menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sebagaimana telah diuraikan di atas pada sub bab 2.2. bahwa potensi sumber daya manusia dilihat pendidikan formal dari jumlah 103 orang pegawai, 56 orang berpendidikan DIII/ S1, berarti 54,4 % sdm sudah mumpuni. Dari sisi pengalaman lebih dari 93 % adalah Golongan III dan Golongan IV, dan sebanyak 19 orang adalah pejabat fungsional yang menjadi ujung tombak pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Pendukung kelancaran kinerja lainnya yang tidak kalah penting, yaitu aspek sarana, prasarana, dan anggaran setiap tahun mengalami peningkatan sesuai dengan dana yang tersedia. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian antara lain : 1.

Lapangan pekerjaan semakin terbatas;


41

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 2.

Tingginya jumlah penggangguran;

3.

Rendahnya tingkat pendidikan;

4.

Minimnya perlindungan hukum;

5.

Pemberian upah belum sesuai dengan Upah Minimum Kota;

6.

Adanya faktor eksternal, seperti fluktuasi kondisi politik yang berpengaruh pada kondusifitas daerah;

7.

Penganggur atau Pencari Kerja kurang memiliki kreativitas dan inovasi-inovasi

Faktor yang mempengaruhi pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian kaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, diantaranya adalah : belum tersedianya gedung dan instruktur pelatihan BLK, terbatasnya tenaga fungsional pengantar kerja, mediator, dan pengawas ketenagakerjaan, masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan angka kecelakaan kerja, masih terdapat anak dibawah umum yang bekerja, banyaknya kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri yang tidak bisa diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia akibat ketidaksesuaian kompetensi dan masih rendahnya kesempatan dan perluasan kerja yang disiapkan bagi pencari kerja. Rendahnya motivasi tenaga kerja Kota Bandung untuk bekerja di luar Kota Bandung. Faktor-faktor eksternal dan internal lainnya yang turut memberikan kontribusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan, adalah : kurangnya arus masuk modal asing yang sifatnya padat karya, lemahnya iklim investasi dalam menghadapi pasar global, berbagai perilaku birokrasi dan regulasi yang tidak kondusif bagi pengembangan usaha sehingga tidak mendukung penciptaan lapangan kerja baru, rendahnya pendidikan dan produktivitas tenaga kerja, tekanan kenaikan upah bagi beberapa perusahaan yang belum stabil. Permasalahan ketransmigrasian diantaranya adalah terkait tidak seimbangnya animo masyarakat dengan kesempatan bertransmigrasi, terbatasnya kuota transmigrasi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kota Bandung, dan adanya ketidaksesuaian tata naskah dan prosedural penyusunan perjanjian kerjasama (MoU) antara pemerintah daerah lokasi transmigrasi, pemerintah propinsi, dan pemerintah pusat dengan pemerintah Kota Bandung. Revisi Renstra Disnaker Tahun 2009-2013

42

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 3.2. Isu Strategis Isu strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2009-2013 Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung disusun berdasarkan kompilasi yang ada dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013, hasil analisis situasi dan kondisi eksisting, serta persepsi masyarakat, tokoh, dan para pakar ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Dari sejumlah isu dan permasalahan tersebut, dapat diangkat sebagai isu strategis dengan kriteria berikut : 1) Cakupan masalah yang luas 2) Suatu isu atau masalah cenderung membesar di masa datang dan berdampak negatif 3) Memiliki basis keunggulan atau potensi lokal Kota Bandung 4) Memberikan daya dorong dan daya sinergis terhadap penyelesaian sejumlah permasalahan 5) Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu

Berdasarkan hal di atas, maka disusun kelompok masalah dan makna strategis seperti pada tabel berikut : Permasalahan menurut stakeholders 1) Sektor ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas, dan inovasi relatif belum didayagunakan secara maksimal; 2) Sinergitas modal sosial masyarakat bagi pembangunan belum maksimal; 3) Tingginya tingkat migrasi dan jumlah pendatang yang mengikuti pendidikan di Kota Bandung lulus sekolah tidak kembali ke daerahnya. 4) Kurang link and match – nya antara lulusan pendidikan formal dengan dunia kerja 5) Penyerapan tenaga kerja lebih tinggi pada pekerja tidak tetap/outscuorcing, berpotensi pada terjadinya pekerja kembali menjadi penganggur. 6) Tingginya angka kecelakaan kerja 7) Tingginya pelanggaran norma kerja 8) Kasus perselisihan hubungan industrial yang berlarut-larut. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005 – 2025 pada Tahap II yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Revisi Renstra Disnaker Tahun 2009-2013

43

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Daerah (RPJMD) Tahun 2009 – 2013 menetapkan indikator capaian kinerja misi ekonomi : strategi perluasan kesempatan lapangan kerja formal di sektor-sektor yang menjadi core competency kota, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2013 menurun dari tahun 2008 kondisi eksisting 15,48% menjadi 15% pada tahun 2013, diperkirakan jumlah penganggur akhir tahun 2013 menjadi 164.518 orang. Kesempatan kerja tahun 2008 kesempatan kerja pada posisi 84,73%, tahun 2013 mencapai minimal 89% (rumusan: membandingkan jumlah bekerja penduduk Kota Bandung dengan jumlah angkatan kerja proyeksi 1.047.952 orang dari jumlah 1.212.470 orang angkatan kerja tahun 2013 akan mempunyai kesempatan untuk bekerja. Peningkatan

kualitas

produktivitas

tenaga

kerja

secara

sinergi

akan

meningkatkan daya saing secara otomatis diharapkan berdampak pada tingginya penyerapan tenaga kerja. Penduduk yang bekerja meningkat, pendapatan masyarakat akan bertambah, secara tidak langsung berdampak pada peningkatan indeks daya beli; indeks daya beli merupakan salah satu indikator pengukuran Indeks Pendapatan Manusia (IPM) Kota Bandung. Kebutuhan hidup minimum/layak (KHM/KHL) Tahun 2009 berdasarkan hasil survey pasar Tahun 2008 pada besaran Rp.1.118.687,00, sedangkan upah minimum kota (UMK) baru mencapai Rp.1.044.630,00 diharapkan pada tahun mendatang besaran UMK nilainya sama dengan KHM/KHL, sehingga kebutuhan minimum para pekerja di Kota Bandung dapat terpenuhi. UMK tinggi, pekerja sejahtera, daya beli masyarakat meningkat. Sesuai kondisi permasalahan di atas, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kualitas produktivitas pencari kerja, peluang kesempatan kerja, penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis, didukung dengan upaya pengawasan dalam penegakan supremasi hukum ketenagakerjaan di Kota Bandung yang dianggap belum maksimal, juga berdasarkan isu-isu strategis, maka perlu ditindaklanjuti dengan suatu rencana tindak berupa program dan kegiatan yang nyata, didukung dengan penyiapan landasan-landasan teknis dan operasional secara bertahap dalam upaya pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berkelanjutan, disusunlah program-program sebagai berikut: 1.

Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Angkatan Kerja;


44


Peningkatan Kesempatan Kerja;

3.

Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan, Dan Kesehatan, Keselamatan Lingkungan Kerja;

4.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Preventif; Dan

5.

Pemberian Peluang Kerja Melalui Transmigrasi;

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Rumusan visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung berlandaskan bahwa Ketenagakerjaan pada RPJPD ada dalam lingkup

misi 2 yaitu : ”Mengembangkan

perekonomian kota yang berdaya saing”, dijabarkan dalam Misi RPJMD, yaitu : ”Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota”. Proyeksi target Perubahan RPJMD Urusan Ketenagakerjaan Revisi Renstra Disnaker Tahun 2009-2013

45

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan Ketransmigrasian, sesuai Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011, tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2009 – 2013 sebagaimana terlampir. Visi Kota Bandung Tahun 2009 – 2013 sebelum dan setelah Perubahan RPJMD masih tetap yaitu “Memantapkan Kota Bandung Sebagai Kota Jasa Bermartabat”, yang diartikan sebagai kota yang mempunyai jati diri, harga diri dan kebanggaan bagi seluruh warganya, memiliki pelayanan publik prima tanpa membedakan status, sedangkan Visi Dinas

Tenaga

Kerja

Kota

Bandung

tahun

2009-2013

adalah

“Terwujudnya

Penyelenggara Ketenagakerjaan Terbaik”. Untuk merealisasikan keinginan, harapan serta tujuan sebagaimana tertuang dalam visi yang telah ditetapkan, maka harus memahami makna yang terkandung di dalam visi tersebut. Makna yang terkandung dalam visi Dinas Tenaga Kerja adalah : Pertama, bahwa Terwujudnya Penyelenggara Ketenagakerjaan Terbaik ini mengandung arti bahwa Dinas Tenaga Kerja mempunyai kewajiban untuk dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat pencari kerja, mendorong dan memotivasi para pengusaha untuk menciptakan perluasan kerja, serta mengerahkan warga masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan untuk mengikuti program transmigrasi. Kedua, mengandung arti bahwa Dinas Tenaga Kerja sebagai suatu lembaga yang harus dapat menyiapkan tenaga kerja terampil dan produktif, peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja, membina lembaga-lembaga latihan swasta, melakukan akreditasi lembaga latihan swasta serta sertifikasi kemampuan. Sehingga tenaga-tenaga tersebut diatas dapat berdaya saing tinggi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja serta memenuhi standar nasional/internasional. Ketiga, bahwa Dinas Tenaga Kerja ini sebagai suatu lembaga yang dapat berperan sebagai fasilitator dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, adil dan bermartabat, mencakup pembinaan terhadap pengusaha, para pekerja dan lembaga-lembaga ketenagakerjaan, sosialisasi perundang-undang ketenagakerjaan, Revisi Renstra Disnaker Tahun 2009-2013

46

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung penanganan permasalahan/perselisihan ketenagakerjaan, memfasilitasi penetapan upah minimum kota, serta memberikan perlindungan kesehatan, keselamatan, terhadap pekerja dan pengusaha, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja, melalui program dan kegiatan yang berorientasi terhadap peningkatan keselamatan kerja, kesehatan kerja dan jaminan sosial bagi tenaga kerja, perumusan dan penyusunan UMK, serta peningkatan penegakkan hukum ketenagakerjaan. Keempat, bahwa Dinas Tenaga Kerja mampu memfasilitasi dalam pemberdayaan, dan memberikan alternatif peluang berusaha untuk menghidupi nafkah masyarakat melalui program pengembangan wilayah transmigrasi regional, dengan peningkatan lokasi transmigrasi, pengerahan penempatan transmigran, dan penyuluhan kepada calon transmigran. Kelima, bahwa Dinas Tenaga Kerja harus meningkatkan pelayanan prima dalam upaya mengimplementasikan Good Governance. Upaya meningkatkan kualitas good governance memerlukan proses pembelajaran (learning process) yang panjang karena menyangkut perubahan perilaku, sikap, kepercayaan dan nilai-nilai masing-masing individu dalam masyarakat. Pembelajaran dimaksudkan sebagai suatu proses dimana individu-individu mendapatkan pengetahuan baru dan wawasan baru, guna merubah perilaku dan tindak tanduknya (Reformasi pembinaan SDM). Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dalam lima tahun ke depan serta sasaran yang akan dicapai berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang RPJMD Tahun 2009 – 2013, misi Dinas Tenaga Kerja tercakup pada misi kedua Kota Bandung, yaitu : “Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota”, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja Misi ini memiliki makna bahwa Dinas Tenaga Kerja harus dapat menyiapkan tenaga kerja terampil dan produktif yang siap pakai sesuai dengan kebutuhan pasar Revisi Renstra Disnaker Tahun 2009-2013

47

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung kerja dan dunia kerja, baik secara langsung berupa pelatihan dan pemagangan yang langsung dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, ataupun tidak langsung melalui pembinaan terhadap lembaga – lembaga latihan swasta, akreditasi, dan sertifikasi keahlian, sehingga tenaga kerja tersebut di atas mempunyai daya saing tinggi sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja.

2. Peningkatan peluang kesempatan kerja, dan perluasan kerja Misi ini bermakna bahwa Dinas Tenaga Kerja harus dapat memfasilitasi pencari kerja dan calon pengguna tenaga kerja untuk memperoleh informasi kesempatan kerja melalui bursa kerja terpadu/job fair, bursa kerja khusus, bursa kerja on-line maupun melalui program atau kegiatan yang orientasinya untuk memberikan informasi kerja kepada masyarakat dan informasi calon tenaga kerja kepada calon pengguna tenaga kerja. Begitu pun perluasan kerja dapat dilakukan dengan berbagai macam program / kegiatan, seperti penciptaan wira usaha baru, penerapan dan pemanduan teknologi padat karya (PP-TPK), untuk penanganan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan atau ter-PHK melalui kegiatan padat karya produktif (PKP), dan pemberian kerja sementara. 3. Peningkatan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, serta pembinaan dan pengembangan hubungan industrial Misi ini mengandung makna bahwa Dinas Tenaga Kerja harus dapat berperan sebagai fasilitator di dalam perwujudan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, adil dan bermartabat, melalui berbagai program dan kegiatan pembinaan terhadap pengusaha, para pekerja dan lembaga-lembaga ketenagakerjaan, sosialisasi perundangundangan

ketenagakerjaan,

penanganan

permasalahan/perselisihan

hubungan

industrial, serta mengkoordinasikan dan membantu memfasilitasi Penetapan Upah Minimum Kota oleh Dewan Pengupahan Kota Bandung. Juga harus berperan dalam fungsi perlindungan tenaga kerja baik terhadap hak-hak pekerja, kesehatan maupun keselamatannya. Begitu pula harus dapat melindungi kepentingan pengusaha dari


48

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung intervensi / campur tangan pihak ketiga yang dapat merusak hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja.

4. Peningkatan ketersediaan lokasi transmigrasi dan penempatan transmigran Dalam hal ketransmigrasian, sebagai organisasi pemerintah daerah yang diberi kewenangan untuk menangani urusan ketransmigrasian harus dapat memberikan pengertian, pemahaman, dan mendorong masyarakat terutama yang belum memiliki dan ataupun kehilangan pekerjaan untuk mengetahui dan memahami hal yang berkaitan dengan ketransmigrasian, baik hasil, manfaat maupun dampaknya, minimal sudah diketahui tentang karakter lokasi transmigrasi, jenis, tingkat keasaman dan konstur tanah, jenis tanaman yang dapat tumbuh subur di lokasi tersebut, serta kondisi lingkungan, sehingga apabila masyarakat mempunyai minat sudah mempunyai informasi akan manfaat transmigran maupun prospek masa depan apabila yang bersangkutan mengikuti program transmigrasi tersebut, oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan dan penyuluhan tentang ketransmigrasian, baik transmigrasi lokal maupun di luar Propinsi Jawa Barat.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Mengacu pada visi dan misi, dan tujuan Pemerintah Kota Bandung yaitu : ”Memantapkan Kemakmuran Warga Kota Bandung (Agenda Prioritas Bandung Makmur), dengan sasaran ”Meningkatkan perluasan kesempatan kerja formal di sektor-sektor yang menjadi core competency kota”. Tujuan yang ingin dicapai dalam tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut : a.

Tersedianya tenaga kerja terampil dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja Sasaran : 1) Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas , produktif, berdaya saing tinggi, dan siap pakai


49

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 2) Meningkatkan keterampilan dan produktifitas kerja

b.

Terlaksananya peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja. Sasaran : 1) Tersedianya infomasi pasar kerja 2) Terciptanya kesempatan kerja 3) Terciptanya wira usaha baru

c.

Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, adil dan bermartabat dalam suasana kemitraan yang dapat mendorong berkembangnya lembaga ketenagakerjaan dan dunia usaha, serta meningkatnya kesejahteraan pekerja, serta terwujudnya kesadaran dan ketaatan pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan norma kesehatan dan keselamatan kerja, serta peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Sasaran : 1) Meningkatnya peran dan fungsi lembaga-lembaga ketenagakerjaan 2) Meningkatkan kualitas pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial 3) Meningkatnya kesejahteraan pekerja sesuai dengan kemajuan dan kemampuan yang dicapai perusahaan. 4) Tegaknya supremasi hukum ketenagakerjaan, dan berkurangnya pelanggaran norma ketenagakerjaan 5) Meningkatnya keselamatan, kesehatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

d.

Terlaksananya

penempatan

calon transmigran ke lokasi transmigrasi,

dan

meningkatnya jumlah transmigran yang menetap di lokasi transmigrasi. Sasaran : 1) Meningkatnya lokasi transmigrasi 2) Meningkatnya transmigran yang menetap di lokasi transmigrasi

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung beserta Revisi Renstra Disnaker Tahun 2009-2013

50

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini : Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

NO.

(1) 1

2

3

4

TUJUAN

(2) Tersedianya tenaga kerja terampil dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(3) 1) Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas , produktif, berdaya saing tinggi, dan siap pakai 2) Meningkatkan keterampilan dan produktifitas kerja

(4) 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 2. Tingkat Penempatan Pencari Kerja

Terlaksananya 1) Tersedianya infomasi peningkatan penempatan pasar kerja tenaga kerja dan perluasan 2) Terciptanya kesempatan kerja kerja 3) Terciptanya wira usaha baru

Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, adil dan bermartabat dalam suasana kemitraan yang dapat mendorong berkembangnya lembaga ketenagakerjaan dan dunia usaha, serta meningkatnya kesejahteraan pekerja, serta terwujudnya kesadaran dan ketaatan pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan norma kesehatan dan keselamatan kerja, serta peraturan perundangundangan ketenagakerjaan

Terlaksananya penempatan calon transmigran ke lokasi transmigrasi, dan

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE4 5 (Th.2012) (Th.2013) (5) (6) 60,62% 60,77%

9,2%

9,7%

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 2. Tingkat Penempatan Pencari Kerja

60,62%

60,77%

9,2%

9,7%

1) Meningkatnya peran dan fungsi lembaga-lembaga ketenagakerjaan 2) Meningkatkan kualitas pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial 3) Meningkatnya kesejahteraan pekerja sesuai dengan kemajuan dan kemampuan yang dicapai perusahaan. 4) Tegaknya supremasi hukum ketenagakerjaan, dan berkurangnya pelanggaran norma ketenagakerjaan 5) Meningkatnya keselamatan, kesehatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja

1. Tingkat Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 2. Tingkat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

86,16%

86,54%

66,67%

66,67%

1) Meningkatnya lokasi transmigrasi 2) Meningkatnya transmigran yang menetap di lokasi

1. Tingkat Kesepakatan dengan Pemerintah

50%


50%

51

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung NO.

TUJUAN

(1)

(2) meningkatnya jumlah transmigran yang menetap di lokasi transmigrasi

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

(3) transmigrasi

(4) Daerah Lokasi Transmigrasi 2. Tingkat Partisipasi Transmigran Swakarsa

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE4 5 (Th.2012) (Th.2013) (5) (6)

16%

16%

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Strategi Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional, dan komprehensip. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Bandung strategi yang digunakan untuk mewujudkan kebijakan dan program Ketenagakerjaan adalah : ”Perluasan kesempatan lapangan kerja formal di sektor-sektor yang menjadi core competency kota”. Indikator yang disepakati adalah ”Tingkat Pengangguran Terbuka, target capaian 15% pada Tahun 2013”, yaitu suatu nilai persentase yang membandingkan jumlah Penganggur dengan jumlah Angkatan Kerja, persentase menurun biasanya mengindikasikan adanya penurunan jumlah penganggur, berarti peningkatan penyerapan tenaga kerja makin baik, tetapi apabila persentase menurun disebabkan dengan adanya peningkatan jumlah Angkatan Kerja, kemungkinan terjadinya peningkatan jumlah penduduk. Hal ini perlu adanya strategi sektor lain, misal Keluarga Berencana (KB) atau penanganan/ pengendalian laju pertambahan penduduk (LPP). Strategi yang disusun untuk mencapai misi tersebut di atas, adalah : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan produktif; 2. Meningkatkan kesempatan kerja, dan perluasan kerja; 3. Meningkatkan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, serta pembinaan dan pengembangan hubungan industrial; 4. Meningkatkan ketersediaan lokasi transmigrasi dan pengerahan serta penempatan transmigran. Revisi Renstra Disnaker Tahun 2009-2013

52

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Kebijakan Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut target kebijakan terdiri dari kebijakan internal, yaitu kebijakan Dinas Tenaga Kerja dalam mengelola pelaksanaan program pembangunan, dan kedua adalah kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kesesuaian arah Kebijakan RPJMD Kota Bandung Tahun 2009 – 2013 yaitu arah kebijakan pertama : penataan dan optimalisasi prosedur investasi dalam meningkatkan kesempatan kerja di Kota Bandung melalui pelayanan satu pintu, serta kebijakan kedua : pendukungan sektor swasta dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Memperhatikan arah kebijakan Kota Bandung, kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung disusun sebagai berikut : 1.

Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, calon pekerja mempunyai sertifikasi kompetensi kerja, dan mengarahkan lembaga latihan kerja untuk memenuhi standar kompetensi kerja yang terakreditasi.

2.

Perluasan

kesempatan

memperoleh

pekerjaan,

memfasilitasi,

memotivasi

terciptanya perluasan kerja. 3.

Mengupayakan terjalinnya hubungan industrial harmonis, dinamis, adil dan bermartabat dalam suasana kemitraan yang dapat mendorong berkembangnya lembaga ketenagakerjaan dan dunia usaha, serta meningkatnya kesejahteraan pekerja, serta terwujudnya kesadaran dan ketaatan pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan norma kesehatan dan keselamatan kerja, serta peraturan perundangundangan ketenagakerjaan.

4.

Penjajagan lokasi transmigrasi dan melakukan kerjasama antar daerah dalam upaya perluasan lokasi transmigrasi untuk meningkatkan penempatan transmigran di daerah transmigrasi.


53


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1.

Rencana Program dan Kegiatan Keseimbangan

antara

kesempatan

kerja

dan

penempatan

kerja

yang

indikatornya adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), serta keseimbangan antara dunia usaha dengan kesejahteraan pekerja yang indikatornya adalah keseimbangan tingkat upah minimum dengan kebutuhan hidup layak, merupakan arah sasaran dan tujuan disusunnya kebijakan urusan ketenagakerjaan. Tingginya persentase yang membandingkan tingkat menetap transmigran dengan jumlah transmigran yang diberangkatkan. Meningkatnya upah riil akan menyebabkan daya beli pekerja meningkat pula, dan pada tahap selanjutnya akan terjadi peningkatan permintaan barang dan jasa Revisi Renstra Disnaker Tahun 2009-2013

54

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang akan mengembangkan dunia usaha. Kondisi ketenagakerjaan saat ini mengalami hal yang dilematis, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan upah pekerja agar mempunyai daya beli, akan tetapi hal ini berdampak terhadap kelangsungan usaha yang saat ini sedang menyelesaikan permasalahan akibat krisis finansial keuangan global. Program yang tercantum dalam Misi 2 RPJMD Kota Bandung Tahun 2009 – 2013 diantaranya

adalah

program

peningkatan

ketenagakerjaan,

sasaran

program

meningkatnya produktivitas, kesempatan, perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, indikator program menurunnya tingkat pengangguran terbuka, eksisiting tahun 2008 pada posisi 15,48%, tahun 2009 berada di posisi 15,40%, tahun 2010 diharapkan menurun menjadi 15,30%, tahun 2011 menjadi 15,20%, dan capaian tahun 2012 pada 15,10%, serta pada tahun 2013 sesuai dengan target RPJPD 15%. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, beban tugas dan tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja sangat berat karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya kesejahteraan pekerja se-Kota Bandung, maka perlu upaya yang serius dalam melaksanakan program dan kegiatan arahnya pada tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dijabarkan di atas. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja; meningkatkan peluang kesempatan kerja, dan perluasan kerja; meningkatkan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, serta pembinaan dan pengembangan hubungan industrial; dan meningkatkan ketersediaan lokasi transmigrasi dan pengerahan serta penempatan transmigran, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menyusun rencana operasional teknis yang diimplementasikan dalam 5 (lima) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Dalam program ini disusun 6 (enam) kegiatan sebagai berikut : 1) Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah 2) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja


55

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah diantaranya : 1) Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja 2) Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 3) Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai 4) Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan 5) Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat 6) Perluasan Kesempatan Kerja

3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program ini adalah program penanganan ketenagakerjaan pada masa sedang bekerja (during employment) kegiatannya disusun sebagai berikut : 1) Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2) Fasilitasi Penyelesaian Prosedur,

Pemberian Hukum dan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan 3) Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan 4) Peningkatan Pengawasan,

Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 5) Penyusunan dan Perumusan UMK Bandung 6) Peningkatan higiene dan kesehatan lingkungan kerja.

4. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Adalah program yang masih terus dibutuhkan masyarakat Kota Bandung dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang dapat dilaksanakan apabila kerjasama antar wilayah tercapai dalam fasilitasi lokasi transmigrasi, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : 1) Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi


56

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 2) Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM

5. Program Transmigrasi Regional Dalam pelaksanaan pengerahan dan pemberangkatan transmigran ke lokasi transmigrasi perlu adanya pemahaman tentang lokasi, kondisi, situasi dan perbedaan antara lokasi yang dituju dengan keadaan di Kota Bandung. Agar para calon transmigran memahami secara menyeluruh apa yang dimaksud transmigrasi, maka akan dilaksanakan kegiatan : 1). Penyuluhan Transmigrasi Regional. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, tentunya perlu dukungan dan kerjasama

antara SKPD terkait, khusus untuk program dan kegiatan transmigrasi

kerjasama yang harmonis antar daerah akan membantu mendukung menyelesaikan permasalahan tenaga kerja Kota Bandung.

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung


57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69


BAB VI INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN URUSAN KETENAGAKERJAAN DAN URUSAN KETRANSMIGRASIAN Revisi Renstra Disnaker Tahun 2009-2013

70

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 6.1. Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Indikator target kinerja Renstra tahun 2009-2013 urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebelum dilakukan perubahan bersifat umum, yaitu : menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka. Upaya pencapaian target tersebut didukung dan menjadi tanggungjawab seluruh SKPD terkait, mulai dari sektor investasi padat karya sampai dengan sektor pengembangan ekonomi Kota Bandung yang didukung kondusifnya keamanan Kota Bandung. Perubahan Renstra yang dilakukan indikator target kinerjanya disesuaikan dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yaitu : 1.

Target Sasaran Misi 1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 2) Tingkat Kesempatan Kerja (TKK);

2.

Target Sasaran Program Peningkatan Ketenagakerjaan 1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK); 2) Tingkat Penempatan Pencari Kerja; 3) Tingkat Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja; 4) Tingkat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Urusan Ketransmigrasian pada RPJMD murni tidak secara jelas tercantum, hanya tersirat dalam indikator kinerja Program Induk “Peningkatan Ketenagakerjaan”, namun dalam Renstra awal indikator sudah tercantum secara jelas, tetapi tidak mempunyai cantolan aturan yang lebih tinggi lagi, yaitu di RPJMD tidak tercantumkan, oleh karena itu perlu ada Perubahan Renstra, sekaligus memperbaiki indikator sesuai dengan aturan yang berlaku. Sasaran Program Peningkatan Ketransmigrasian adalah sebagai berikut : 1) Tingkat Kesepakatan (MoU) dengan Pemerintah Daerah Lokasi Transmigrasi; 2) Tingkat Partisipasi Transmigrasi Swakarsa.

Bagian ini dikemukakan indikator kinerja Urusan Ketenagakerjaan dan Urusan Ketransmigrasian yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sampai Revisi Renstra Disnaker Tahun 2009-2013

71

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung tahun 2013 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut: Tabel 6.1. Indikator Kinerja Misi 2 Kota Bandung RPJMD 2009-2013

No.

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

1. 2.

(2) Urusan Ketenagakerjaan Menurunnya tingkat pengangguran terbuka Meningkatnya tingkat kesempatan kerja

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

(3)

Tahun 4 (2012) (4)

Tahun 5 (2013) (5)

(6)

15,27%

13,62%

13,57%

13,57%

84,73%

86,38%

86,43%

86,43%

Tahun 2008 (1)

Target Capaian Setiap Tahun

Selanjutnya Program Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Kota Bandung target kinerja berdasarkan sasaran program pembangunan Kota Bandung Urusan Ketenagakerjaan, adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Penempatan Pencari Kerja, Tingkat Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, Tingkat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sedangkan target kinerja Urusan Ketransmigrasian adalah Tingkat Kesepakatan dengan Pemerintah Daerah Lokasi Transmigrasi (MoU), dan Tingkat Partisipasi Transmigran Swakarsa. Indikator target sasaran program sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel 6.2 Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sesuai Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2008

(1)

(2)


(3)

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 4 (2012) (4)

Tahun 5 (2013) (5)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

(6) 72

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung I.

Urusan Ketenagakerjaan : 1.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

59,70%

60,62%

60,77%

60,77%

2.

Tingkat penempatan pencari kerja

11,20%

9,2%

9,7%

9,7%

3.

Tingkat keselamatan dan perlindungan tenaga kerja

82,99%

86,16%

86,54%

86,54%

4.

Tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial Urusan Ketransmigrasian :

84,43%

66,67%

66,67%

66,67%

1.

Tingkat kesepakatan pemerintah daerah transmigrasi.

33,3%

50%

50%

50%

2.

Tingkat partisipasi transmigran swakarsa

0%

12%

16%

16%

II.

dengan lokasi

6.2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, maka pelaksanaan kinerja urusan Ketenagakerjaan harus memperhatikan target SPM yang sudah ditetapkan. Batas waktu pencapaian Target Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal

Urusan

Ketenagakerjaan

tahun 2006.

Lima

pelayanan

dasar

Urusan

Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut : 1) Pelayanan Pelatihan Kerja, indikator SPM, indikator : a) besaran tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi; b) besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat; dan c) besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan. 2) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, indikator adalah besaran pencari kerja yang

terdaftar yang ditempatkan. 3) Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, indikator adalah besaran

kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB); dan Pelayanan Kepesertaan Jamsostek, indikator besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek.


73

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 4) Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan, indikator adalah besaran pemeriksaan perusahaan; dan besaran pengujian peralatan di perusahaan. Rincian Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana tabel berikut di bawah ini : Tabel 6.3. Indikator Kinerja sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketenagakerjaan

NO. (1) 1.

Standar Pelayanan Minimal

Pelayanan

Target

Dasar

Capaian

Indikator

Nilai

(3)

(4)

(5)

(2) Pelayanan

Tahun

Pelatihan Kerja

2016

Rumusan

1. Besaran tenaga

75%

(6) ∑ tenaga kerja terlatih x 100%.

kerja yang

∑ pendaftar pelatihan berbasis

mendapatkan

kompetensi

pelatihan berbasis kompetensi 2. Besaran tenaga

60%

∑tenaga kerja yang dilatih x 100%.

kerja yang

∑pendaftar pelatihan berbasis

mendapatkan

masayarakat

pelatihan berbasis masyarakat 3. Besaran tenaga

60%

kerja yang

∑ tenaga kerja yang dilatih x 100%. ∑ pendaftar pelatihan kewirausahaan

mendapatkan pelatihan kewirausahaan 2.

Pelayanan

Tahun

Besaran pencari kerja

Penempatan

2016

yang terdaftar yang

Tenaga Kerja 3.

70%

∑pencari kerja yang ditempatkan x 100%. ∑pencari kerja terdaftar

ditempatkan

Pelayanan

Tahun

Besaran kasus yang

50%

∑kasus yang diselesaikan dengan PB x

Penyelesaian

2016

diselesaikan dengan

100%

Perselisihan

Perjanjian Bersama

∑kasus yang dicatatkan

Hubungan

(PB)

Industrial


74


Pelayanan

Tahun

Besaran

Kepesertaan

2016

pekerja/buruh yang

peserta program jamsostek x 100%

menjadi peserta

∑pekerja/buruh

Jamsostek

50%

∑pekerja/buruh

program jamsostek 5.

Pelayanan

Tahun

Pengawasan

2016

Ketenagakerjaan

1. Besaran

45%

pemeriksaan

∑perusahaan yang telah diperiksa x 100%. ∑perusahaan terdaftar

perusahaan 2. Besaran pengujian

50%

peralatan di

∑peralatan yang telah diuji x 100%. ∑peralatan yang terdaftar

perusahaan

6.3.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Wajib Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Ketransmigrasian Permendagri Nomor 73 Tahun 2010 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja

Pemerintahan, untuk Urusan Ketenagakerjaan dan Urusan Ketransmigrasian ditetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci, yaitu :

Urusan Ketenagakerjaan 1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dengan rumusan perbandingan jumlah

Penduduk Angkatan Kerja dengan jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) usia 15-64 tahun dikali 100% 2) Pencari Kerja Yang Ditempatkan, dengan rumusan jumlah Pencari Kerja yang

ditempatkan dengan jumlah Pencari Kerja yang mendaftar dikali 100%.

Urusan Ketransmigrasian Urusan Ketransmigrasian hanya 1 (satu) indikator, yaitu : 1) Transmigrasi Swakarsa, rumusan jumlah Transmigran Swakarsa dibanding dengan jumlah Transmigran dikali 100 % Indikator Kinerja Kunci sesuai Permendagri Nomor 73 Tahun 2010, seperti tabel di bawah ini : Tabel 6.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Revisi Renstra Disnaker Tahun 2009-2013

75

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Urusan Wajib Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Ketransmigrasian Standar Pelayanan Minimal NO. (1)

Urusan (2)

NO.

Rumusan Indikator

Nilai

(3)

(4)

(5)

46

Tingkat Partisipasi Angkatan

∑ Penduduk Angkatan Kerja

Kerja (TPAK)

x 100%.

(6)

Urusan Wajib 12.

Ketenagakerjaan

∑ Penduduk Usia Kerja (15-64 thn)

47

Pencari Kerja yang

∑pencari kerja yang ditempatkan

Ditempatkan

x 100%. ∑pencari kerja terdaftar

Urusan Pilihan 6

Ketransmigasian

Transmigran Swakarsa 15


∑transmigran Swakarsa x 100% ∑transmigran

76

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2009 – 2013 yang berisi visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan yang diimplementasikan kedalam program dan kegiatan adalah merupakan pedoman bagi aparat Dinas Tenaga Kerja dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan 5 (lima) tahun ke depan. RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2009 – 2013, juga menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Keberhasilan pembangunan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam mewujudkan visi MEWUJUDKAN PENYELENGGARA KETENAGAKERJAAN TERBAIK, mengandung arti bahwa kita harus mampu memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat pencari kerja, mendorong dan memotivasi para pengusaha untuk menciptakan perluasan kerja, serta mengerahkan warga masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan untuk mengikuti program transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja sebagai suatu lembaga yang harus mampu menyiapkan tenaga kerja terampil dan produktif, membina lembaga-lembaga latihan swasta, melakukan akreditasi lembaga latihan swasta serta sertifikasi berdasarkan kompetensinya sehingga dapat berdaya saing tinggi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja serta memenuhi standar nasional / internasional, mampu mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, adil dan bermartabat, mencakup pembinaan terhadap pengusaha, para pekerja dan lembaga-lembaga ketenagakerjaan, sosialisasi perundangundang ketenagakerjaan,

penanganan permasalahan/perselisihan

ketenagakerjaan,

memfasilitasi penetapan Upah Minimum Kota, serta memberikan perlindungan terhadap pekerja dan pengusaha, dengan melalui program dan kegiatan yang berorientasi terhadap peningkatan keselamatan kerja, kesehatan kerja dan jaminan sosial bagi tenaga kerja serta peningkatan

penegakkan

hukum

ketenagakerjaan,

serta

dapat

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui program pengembangan wilayah transmigrasi regional, dengan peningkatan lokasi transmigrasi, pengerahan penempatan transmigran, dan penyuluhan kepada calon transmigran. Revisi Renstra Disnaker Tahun 2009-2013

77

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Keberhasilan pencapaian visi dan misi beserta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan 3 (tiga) dasar peraturan pencapaian target, yaitu target kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD 2009-2013, target kinerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI berdasarkan SPM, dan target IKK berdasarkan Permendagri Nomor 73 tahun 2010 tersebut, akan sangat tergantung pada komitmen seluruh staf Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan jajaran Pemerintah serta masyarakat dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan.


78

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents