....
DEPARTEMEN
KEUANGAN REPUBlIK
_---
---,,-------~
INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARMN PERA TURAN DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAA.N NOMOR PER- 47/PB/2009
TENTANG PETUN..JUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPOR.A.N PERT,A.NGGUNGJAWABAN BEND,C\HARA KEiV,ENTERIAN NEGARAlLEMBAGAlKANTORISATUAt-J KERJA
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAR.AAN, Me;limbang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan r,,1enleriKeuanqan Nornor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kernenterian ~~egaral Lembaga/KantorlSatuan Kerja, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderat Perbendaharaan teritanq Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanqqunqjawaban Bendahara Kernenteriao Negara! Lembaga/KantorlSatuan Kerja;
Menglngat
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentano Perbendaharaan f'Jegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 2
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4614):
3. Perawran Mf"nteri Keuangan Nomor 73!PMK.05!2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan t.aporan Pertanggungiawab2n Bendahara Kementerian Negara/LembagaiKantorfSatuan Kerja. MEMUTUSKAN; Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENT Ai--JG PETUNJUK PELAKSANAAN PENAT AUSAHAAN DAN PENYUSUr'JAN LPPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHI>.RA KEfv1ENTERIA.N NEGARAlLEMBAGAlKANTORJSATUAN KERJA. BABI KETENTU,A.N UMUM Bagian Pertama Pengertian Pasal1 Oalarn Peraturan cenqan: 1.
Direktur Jenderal
Perbendaharaan
ini yang dimaksud
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yano selanjutnya disebut LPJ adalah laporan yang dibuat oleh bendahara alas uang yang dlkelolanya sebaqai pertanqqunqjawaban penqelolaan uanq.
-1-
r I
2
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Peng eluaran Pembantu yang selanjutnya disebut LPJ-BPP adalah .aporan yan; dibuat oleh BPP atas uang ~'ang drkeiol8f)ya sebagai pertanqqunqjawaban peng~lolaan uanq.
3.
Bendahara
adalah setiap orang yang diberi lugas menerima, dan/a!au menyerahkan uang atau surat berharqa barang negara.
mernbayar
menyimpan, atau barang-
Bendahara Umum Negara yang selanjutnya c.sinqka; BUN pejabat yang mempunyai kewenangan untuk rnelaksanakan pengelolaan Rekening Kas Urnum ~4egara.
adalah fungs!
5
Kuasa 8endahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang memperoleh kewenangan u::tl1:" dan alas narna BUN rnelaksanakan fungsi pengeiolaan Rekening Kas Umum Negara
6.
Ber.dahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima. rnenyirnpan, rnenyetorkan. menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka peraksanaan Anggaran Pendapatan dan Betanja Np.gara pada kantorlsatuan kerja kementerian negarallembaga. Sendahara Pengeluaran adalah orang yanq dilunjuk untuk menerima, menyirnpan. mernbayarkan. rnenatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara catarn ranqka pelaksanaan Anggaran Pend patan can 8elanja Negara pada kantori satuan kerja kementerian negara/lernbaga.
8.
Bendahara Penge!uaran Pembantu yang selanjutnya cisinqkat BPP acatah Bendahara yang bertugas membantu Bencahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna ketancaran pelaksanaan keqlatan tertentu.
9.
Daflar tsian Pelaksanaan Anggal1n yang s=tanjutnya dlsingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran y.:.ng disusun oteh Menteri' Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh M81iteri t-..euangan selaku BUi':.
10
Penerirnaan Negara Bukan adalah seluruh penerimaan penerimaan perpajakan.
Pajak yang selanjutnya oisinqkat f-'NBP pernerintah pusal yang tidak berasal dan
11. Pe.ngguna Anggaran yang setanjutnya cisingkat PA adaian pejat at yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada kementerian neqaranernbaqa yang bersanqkutan. 12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjulnya dise out Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari P.':'. untuk rnenggunakan anggaran yanq dikuasakan kepadanya. 13. Pejabat Pernouat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan aiel) P?JKuasa PA untuk rnengarnbil keputusan dan/atau tindakan yang capat mengakibatkan pengeluaran alas beban belanja np9"1ra. 14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Ne.gara yang selanjulnya disingkal KPPN adalah instansi vertikal Direklorat Jenderal Perbeucaharaan yang mernperoleh kewenangan se!aku Kuasa BUN. 15. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP dalam jurnlah !ertentu yang diberikan kepada hanya untuk membiayai kegiatan operasional yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme
-2
adalah uang muka kerja Bendahara Pengeluaran sehan-hari satuan kerja pernbayaran langsung.
r
16 Tambahan Uang Persediaan y:mg selanjutnya disinqkat TUP adalah uang yang diberikan xepada satucn kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu oulan meleblhi pag!.! UP yang diletapkan. 17
Sura! Perintah Membayar yang selanjutnya disingkal SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda :angan SPM untuk dan alas nama PA kepada BUN atau kuasanya berdasarkan SPP untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada phak dan alas beban anggaran yang dilunjuk dalarn SPP berkenaan.
18. Sural Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya dlsingkat
SPM·UP adalah SPM yang diterbitkan oleh PNKuasa PA yang dananya dipergunakan sebagai UP untuk rnemt.iayai kegialan operasional kantor sehari-hari.
19. Sura! Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM·TUP adalah SPM yang dilerbitkan oleh PNKuasa P!-\ karer.; kebutuhan dananya melebihi pagu uang persediaan yang ditetapkan. 20 Surat Perintah Membayar Penggantian UP yang selanjutnya disingka! SPM·GUP adalah SPM yang diterbitkan oleh PNKuasa PA dengan rnernbebarn OIPA yang dananya dipergunakan untuk rnenggantikan UP yang telah dipakai. 21. Sura! Perinta Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM·LS adalah SPM yang dikeluarkan oleh PNKuasa PA kepaca: a PiMak ketiga alas dasar perikatan atau surat keputusan; b. Bendahara Penqeluaran untuk belanja !",egawai/perjalanan. 22. Sural Perintah Pencairan Dana yang selanjulnya disebut SP2D adalan sura! perintah yeng dilerbitk.::n oleh Kuasa BUN kepada bank operasional/kantor pos d;:lr"l giro oerdasarkan SPM untuk memindahbukukan sejurnlah :.lung dari Kas Negara ke rekening pinax yang ditunjuk dalarn SPM berkenaan. 23. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAKPA adalah unit akuntansi inslansi yang melakukan kegiatan akuntans: can pelaporan tingkat satuan kerja. 24 Dokumen surnoer adatah dokumen pembukuan bendahara.
yang digunakan
sebagai dasar
25 SPM-UP/SPM·TUP/SPM-GUP/SPM·LS yang dinyatakan sah adatan SPM·UP/SPM·TUPfSPM-GUP/SPM·LS yang telah diterbitkan SP20 can dibubuhi cap 'teiah diterbitkan SP2u tanggal.. Nomor ...." oleh KPPN 26 SPM·GUP Nihil 1'ang dinyatakan sah adalah SPM·GUP Nihil yang telan dibubuhi cap "telan dlbukukan pada t:::nggal : oleh KPPN. 27 Sura! Setoran Bukan Pajak (SSBP)/Surat Seloran Pengembalian Belanja (SSPB)/Surat Setoran Pajak (SSP) yang dinyalakan san adalah SSBP/SSPB/SSP yang telah mendapat Nornor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP)/Nomor Penerimaan Potongan (NP;-') kecuali diletapkan lain. 28 Sura! Bukti Setor yang selanjutnya disingkat SBS adalah tanda buktt penerimaan yang dlbertkan oleh Bendahara Penerimaan kepada penyetor.
-3-
(
Bagian Kedua Ruang Ungkup Pasal2 (1) Kewajiban melakukan penatausahaan dan penyusunan LPJ dilakukan oleh setiap Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja kernenterian negara/lembaga, termasuk BPP dan Bendahara Pengeloia Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. (2) Penatausahaan dan penyusunan LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pengelalaan uang atau surat berharga dalarn rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (3) Kewajiban sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tidak termasuk Bendahara Pengeluaran yang menyalurkan dana dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal3 Penatauaahaan can penyusunan LPJ yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini meliputi lata cara pembukuan Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, perneriksaan kas dan rekonsiliasi, penyusunan dan penyarnpaian LPJ, dan verifikasi LPJ, BAB 11 PEMBUK.Ut,'J
BENwAHARA
PENERIMMN/BENDAHAR,A,
PENGELUARAN
Pasal4 (1) Bendahara wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seiuruh penerimaan dan penqeruaran dalam ranqka pelaksanaan anggaran satuan kerja yang berada di bawah pengelolaannya. (2) Pembukuan bendahara terdiri dari Buku Kas umurn, - Buku dan Buku Pengawasan Anggaran. (3) Pernbukuan bendahara.
ditaksanakan
alas
dasar
dokumen
sumber
(4) Pernbukuan yang dilakukan aleh bendahara harus dimulai Umum, selanjutnya pada buku-buku pembantu. (5) Bendahara yang rnernbukukan lebill dari salu dllaksanakan secara terpisah untuk rnasinp-rnasinq
Pernbantu, pernbukuan
can
Buku Kas
DIPA, pembukuannya DIPA.
PasalS (1)
Bendahara Penerimaan rnernbukukan seluruh penerimaan PNBP, baik yang disetor langsung oleh wajib setor ke Kas Negara, maupun yang d ipung utnya.
(2)
Buku pembantu Bendahara Penerirnaan terdiri dart Buku Pembanlu dan buku pembantu lainnva sesuai kcbutuhan.
Kas
Pasal6 (i) Bendahara Pengeluaran membukukan penerimaan se!ain jerus penerimaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), baik yang diperalehnya melalui potongan pembayaran atau yang disetor langsung oleh wajib setor ke Kas Negara. -4-
It
(2) Buku pernbantu Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya terdiri dari Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UPfTUP, Buku Pembantu LSBendahara, Buku Pernbantu Pajak, dan Buku Pernbantu Lain-Lain. (3) Dalam ranyka metaksanakan tugasnya, dibantu (l1~h satu atau !ebih BPP.
Bendahara Penge!uaran dapal
(4) Dalarn
hal Bendahara Pengeluaran dibanlu oleh BPP, Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan daftar rincian jurnlah UP yang dikelola oleh masing-masing BPP pada saat penoajuan SPM-UP/SPM- TUP ke KPPN.
(5) 8PP dalam melakukan bawah pengelolaannya. (6) LPJ-BPP
merupakan Pe ngeluara n.
pernbukuan sebatas pada uang "dng berada d; cokumen
surnber pernbukuan
(7) Pernbukuan alas LPJ-BPP dilakukan berdasarkan dalarn LPJ-BPP
bagi Bendahara
nilai yang tercantum
Pasa!7 (1)
Pernbukuan lerhadap se!uruh penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan dengan tulis tangan atau komputer
(2) Dalam ha! pembukuan bendahara wajib:
dilllkukan
dengan
menggunakan
a. mencetak Buku Kas Umum dan buku-buku kurangnya salu kali dalam satu bulan:
kornputer,
pernbantu sekuranq-
b. menatausahakan hasil cetakan Buku Kas Umum dan ouku-buku pernbantu bulanan yarlg telah ditandatangani bendahara dan diketahui Kuasa PA. Pasal8 (1) Pada akrur tanun anggaran, Buku Kas Umum, buku-buku pernbantu, can Buku Pengawasan Anggaran wajib ditutup. (2) Bagian akrur Buku Kas Umum digunakan untuk catatan hasil perneriksaan kas.
Pasal9 (1) Tata cara pernbukuan Bervtahara Kemenlerian Negara/Lembaga/Kanlorl Satuan Kerja adalah sebagaimana dialur dalarn Lampiran I Peraluran Direktur .Ienderal Perbendaharaan inL (2) Dalam rangka memudahkan pelaksanaan den keseragaman pembukuan. ditetapkan model-model buku sebagaimana tercantum da'am Lampiran 11, Lampiran Ill, dan Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
f -5-
SAS III PEMERIKSAAN
KAS DAN r;EKONSILlASI Pasal10
(1) kuasa PA wajib rnetakukan pemeriksaan kurangnya satu kali dalam satu bulan.
kas
bencahara
sekurang-
(2) Pemeriksaan kas <ebaqalmana cunaksud pada ayat (1) dilakukan rnenelili kesesuaian antara saldo buku dan saldo kas.
untuk
(3) Kuasa PA wajib rnelakukan rekonsiliasi internal antara pembukuan bendahara dan Laporan Keuangan UAKPA sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan sebeium dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN. (4) Rekonsiliasi dimaksudkan un!uk meneliti kesesuaian bendahara dan Laporan Keuangan UAKPA, denqan sebagai berikut: a
saldo UP untuk Bendahara
b.
kuitansi yang Pengeluaran;
c.
SPM-LS berhak:
d
penerimaan negara yang belum disetor untuk 8endahara Penerimaan; dan
e
realisasi anggaran.
beium
kepada
antara pembukuan menggunakan data
Pengeluaran;
untuk
di-SPM-GU/SP20-kan
bendahara
yang
belum
dibayarkan
Bendahara kepada
ke Kas Negara
berupa
yang SBS
(5) Hasit pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada aya: (4) harus dituangkan dalam Berila Aeara Pemeriksaan Kas can Rekonsihasi sebagaimana tercantum catarn Lampiran 11 dan Lampiran III Pera!uran Direktur Jenderal Perbe ndaharaan im. Pasal11 (1/ Pejabat Pembua! sekurang-kurangnya
Kornitmen wajib rnelakukan sa tu kaf dalarn satu bulan.
pemeriksaan
kas BPP
(2) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllakukan rnenelif kesesuaian anlara sal do buku dan saldo kas.
uniuk
(3) Hasil pemenksaan kas sebaqatrnana dirnaksud pada ayat (1) cuuanqxan dalam Berita Acara Perneriksaan Kas sebagaimana tereanturn dalam Lampiran IV Peraturan Oireklur Jenderai Perbendanaraan mi. BA81V LAPORAN
PERT ANGGUNGJAWA8AN
BENOAHARA
Bagian Pertama Penyusunan
can Penyampaian
Laporan
Pertanggungjawab3n
Pasal12 (1)
Bendanara dikclolanya.
(2)
LPJ disusun berdasarkan Buku Kas Umum, buku-buku pembantu, Buku Penqawasan Anggaran yang telah diperiksa dan direkonsiliasi
Kuasa PA
wajib
menyusun
.6.
LPJ
secara
bulanan
atas
uang
yang dan oleh
(
(3)
LPJ wajib disampaikan secara bulanan paling lambat 10 (sepu/uh) hari kerja ouran berikutnya disertai salinan rekening koran dari bank/pes uruuk bu/an berkenaan kepada: a. ~epala KPPN yang ditunjuk dalam D/PA satuan kerja yang berada di bawah pengeiolaannya; b. Menteri/Pimpinan Lembaga masing-masing; can Badan Pemeriksa Keuangan.
C.
(4)
Penyarnpaian LPJ seoaqairnana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalarn rangkap 2 (dua) dan dapal disampaikan bersamaan dengan rekonsiliasi Laporan Keuangan UAKPA
(5)
Dalam hal LPJ dito/ak oleh KPPN karena lidak memenuhi ketentuan, LP.) terseout segera dikembalikan kepada bendahara untuk diperbaiki, se/anjutnya dikirimkan kembali ke KPPN selambat-/ambatnya 5 (/ima) hari kerja sejak tanggal pengembalian.
(6)
LPJ·BPP disusun berdasarkan Buku Kas Umum. buku-buku pembantu. dan buku pengawasan anggaran yang telah diperiksa dan diuji cren Pejabat Pembuat Komitmen.
(7)
LPJ-BPP disampaikan kepada Bendahara Penge/uaran secara bulanan paling lambat 5 (Iima) hari kerja bulan berikulnya disertai salinan rekening Koran dari bank/pas untuk bulan berkenaan.
(R)
LPJ dituangkan da/am format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V. Lampiran Vi, dan Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Bagian Kedua Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Pasal13
(11 ,(f.lpN selaku Kuasa BUN melakukan veri'lkasi atas LPJ yang disarnoaikan Bendahara Penerin1?8n/Benrlaharrl Perr;elu"'11"' sebaga:mana dimaksud dalam Pa:;a!12 ayat (3) huruf a. (2) LPJ yang telah diverlukasl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) can dinyalakan benar maka LPJ direkapitu/asi dan dilaporkcn secara berjenjang oleh K;'>PN kepaca Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pcrbendaharaan dan Kantor Pusat Direktoral Jenderal Perbendaharaan (3) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). acaran sebaqairnana diatur da/am Lampiran VIII Peraturan Oirektur Jen:!~ral Perbendaharaan ini, meliputi keqiatan: a
membandingkan saldc UP yang tertuanq dalarn LPJ dengan Kartu Pengawasan Kredit Anggaran yang ada pada KPPN;
b.
membandingkan saldo awal yang tertuang dalam LPJ dengan saldo akhir yang tertuang dalam LPJ bulan sebetumnya:
c.
menquji kebenaran nilai uang di rekening bank yang tercantum dalam LPJ dengan salinan rekening Koran bendahara; menguji kebenaran perhitungan (penambahan/pengurangan) pada LPJ;
d e.
rnenehti kepatuhan penyampaian LPJ.
-7.
bcndahara
dala.n
penyetoran
paJak dan
r
BAR V SANK::,I Pasal14 (1) Dalam hai bendahara belum menyampaikan LPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 12 ay at (3) huruf a. atau lidak menyampaikan kernbali LPJ yang ditolak sebaqaimana dimaksud dalarn Pasal 12 ayat (5) KPPN dapat mengenakan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM-GUP/SPM-TUP yang diajukan. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) tidak membebaskan bendahara dari kewajiban penyampaian LPJ. BABVi KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal15 Dalarn nal terjani pergantian bendanara dalam suatu periode pernbukuan. dilakukan pernenksaan kas dan serah le rima yang dituangkan calarn Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terirna sebagaimana tercantum cararn Larnpiran IX Pcraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
Pasal16 (1)
Dalam ha: terjadi kerugian negara yang telah rnendapat ketetapan sesuai peraturan perundang-undangan maka ketetapan dirnaksuc diiadikan dokumen sumber pemburuan bendahara
(2)
Dokumen sumber sebaqairnarvsebagai pengeluaran.
dimaksud
pada ayat (1) dibukukan
BABVII KETENTUAN PEi-JUTUP
Pasa: 17 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan dite!apkan
ini mulai bertaku pada tanggal
Ditetapkan di Jakarta paca tanggal 10 N.peMber
r
2009
