Dengan membangun Sistem Keuangan Yang Baik. Arif Rahman Hakim. Sekretaris Jenderal KPU. Seluruh Jajaran KPU

tata Kerja KPU Perlu Diperkuat Dengan Regulasi Yang Ketat

WTP Dapat Dicapai Dengan membangun Sistem Keuangan Yang Baik

Edisi I Januari-February 2015

MENJAGA HAK RAKYAT BERSUARA DALAM PEMILU

Arif Rahman Hakim Sekretaris Jenderal KPU

“Seluruh Jajaran KPU Siap Melaksanakan Reformasi Birokrasi”

Daftar ISI

15 Tata Kerja KPU Perlu Diperkuat Dengan Regulasi Yang Ketat

5

Suara Utama

Seluruh Jajaran KPU Siap Melaksanakan Reformasi Birokrasi Sudah tiga tahun lalu lembaga pemerintah pelaksana pemilihan umum ini tak pernah henti menghembuskan semangat reformasi birokrasi.

10

Transparansi Informasi Kepemiluan dan Anggaran Di KPU Cukup Bagus Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) merupakan salah satu motor utama penggerak Reformasi Birokrasi (RB).

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay terkenal sebagai pekerja keras yang tak suka nekoneko. Baginya, mengabdi untuk negara itu mesti tulus, tanpa pamrih.

22 Komisi II Mendukung Pendirian Pusat Pendidikan Pemilih Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Yandri Susanto mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penambahan anggaran terkait dengan rencana akan mendirikan Pusat Pendidikan Pemilih.

25

Komnas HAM Minta KPU Tingkatkan Pelayanan Konstitusi Warga

28

Penerapan E-Voting Masih Menjadi Perdebatan

71

Sandra Dewi: Pemilu Itu Harus Transparan Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

3

Suara Redaksi

Menempatkan Tukin Dalam Pilar-pilar Demokrasi Tak terasa di tahun 2015 ini kita dapat berjumpa lagi dalam suasana yang penuh akrab dan kekeluargaan. Meski tensi politik di daerah tahun ini lebih terasa hangat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kami berharap nilai-nilai keakraban dan persaudaraan sesama anak bangsa dapat terus terjaga hingga akhir zaman. Menghangatnya suhu politik di daerah, dinilai berbagai pihak masih diambang batas kewajaran. Sebab, tensi itu tak lepas dari akan dimulainya tahapan  pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak. Dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tegas di majalah Suara KPU edisi November 2014 telah menyatakan siap untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut. Melayani pilar-pilar demokrasi tidak lepas dari optimalnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di KPU itu sendiri. Kebijakan pemerintah untuk memberikan tunjangan kinerja (Tukin) kepada PNS sangat dinanti-nanti seluruh pegawai. Untuk itu, di edisi ke-I yang terbit di bulan Maret 2015 ini, kami sengaja menurunkan laporan reformasi birokrasi berbasis tunjangan kinerja dengan lugas, tuntas dan tegas di halaman laporan utama. Keberadaan Tukin dalam pilar-pilar demokrasi diharapkan mampu mewujudkan nilai-nilai positif di lembaga ini, Dan kami menghadirkan berbagai nara sumber yang terkait dengan tunjangan kinerja, baik dari internal maupun eksternal, dengan bahasa lugas, ringkas, padat dan renyah dibaca. Sejatinya, edisi ini merupakan edisi lanjutan dari tiga edisi sebelumnya yang telah terbit di tahun lalu. Meski masih tergolong belia dibandingkan dengan beberapa majalah internal terbitan berbagai instansi pemerintah, kami optimis dapat memberikan persembahan terindah dari sisi aktualitas berita, isi dan kualitas tampilan kepada pembaca budiman. Dengan usia belia ini, motto kami adalah terus belajar dan berusaha memperbaiki diri, untuk perbaikan menuju kesempurnaan sajian berita sesuai dengan kaidah-kaidah

jurnalistik. Untuk mewujudkan kesempurnaan itu pun, kami selalu berintrospeksi atau mengevaluasi diri, dan tidak menutup telinga serta mata hati dalam menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak. Edisi ke-I majalah Suara KPU memang menjadi momentum istimewa, karena dilingkupi oleh suasana Tahun Baru Masehi 2015, Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 H, dan Tahun Baru Imlek 2566. Karena itu, ijinkan kami mengucapkan Selamat Tahun Baru 2015, dan Gong Xie Fat Chai, semoga seluruh aktivitas kita memberikan perubahan menuju kebaikan yang lebih dari sebelumnya.   Jika hal ini dikaitkan dengan momentum kelahiran Nabi Muhammad SAW yang kita telah rayakan bersama pada tanggal 3 Januari 2015, maka makna dari sebuah kelahiran adalah upaya untuk membuat sesuatu yang baru dengan lebih baik. Senada dengan itu, kami berupaya membuat majalah ini menjadi sesuatu yang dapat memberikan kebaikan bagi pembacanya, khususnya pegawai KPU dan instansi yang terkait dengan kepemiluan. Selain itu, harapan kami lainnya adalah, pembaca dapat menjadikan majalah Suara KPU ini menjadi salah satu referensi pengawalan proses demokrasi di negeri tercinta ini. Serta secara khusus menjadi sumber informasi kepemiluan terpercaya. Persembahan dalam rubrik-rubrik majalah ini, sebagian besar masih memuat rubrik yang sama dengan edisi-edisi sebelumnya. Namun seiring waktu, dengan adanya penambahan halaman, di mana pada edisi-edisi sebelumnya hanya 64 halaman, sekarang menjadi 80 halaman, maka kami menambahkan rubrik Suara Regulasi, Kamus Pemilu, Suara Pilkada, Pemilu on Twiter, KPU Menjawab, dan Suara Pustaka. Pembaca yang budiman, harapan kami, dengan tambahan rubrik tersebut, tampilan majalah kami akan lebih baik lagi dibandingkan dengan edisi sebelumnya. Kami pun akan menjaga konsistensi muatan dan tampilan dalam setiap edisinya dengan kekhasan yang kami miliki. Selamat membaca.

PENGARAH: Husni Kamil Manik, Sigit Pamungkas, Ida Budhiati, Arief Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay, Juri Ardiantoro I PENANGGUNG JAWAB: Arif Rahman Hakim I PEMIMPIN REDAKSI : Robby Leo Agust I WAKIL PEMRED : Wawan K. Setiawan I REDAKTUR PELAKSANA: Sahruni HR I LITBANG : Arif Priyo I REDAKTUR: Mario Effendi, Didi Suhardi I REPORTER : Muhammad Ismail, MS Wibowo, Rizki Adi Pamungkas I FOTOGRAFER: Dodi Husain I LAYOUT: Taufik I DISAIN GRAFIS : Satrio Mahadi I DISTRIBUSI : KPU I ALAMAT REDAKSI : Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta Pusat, Telpon : 021 – 31937223 I WEBSITE : www.kpu.go.id, Twitter: @KPURI 2015, Facebook KPU Republik Indonesia. Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

4

Suara utama

Kantor KPU Pusat

Seluruh Jajaran KPU Siap Melaksanakan Reformasi Birokrasi Sudah tiga tahun lalu lembaga pemerintah pelaksana pemilihan umum ini tak pernah henti menghembuskan semangat reformasi birokrasi. Kencangnya transformasi reformasi birokrasi langsung disambung hangat komisioner KPU. Berbagai terobosan pun digulirkan. Antara lain penataan birokrasi dari kurang efektif menjadi lebih efektif. Pimpinan KPU ingin menjadikan Reformasi Birokrasi (RB) yang dicetuskan pemerintah lebih bergigi dalam menangkap suara-suara yang menginginkan kualitas birokrat KPU menjadi lebih baik dari sebelumnya. Suara KPU- Berbagai strategi telah diupaya-

kan KPU untuk menciptakan profesionalisme aparatur negara melalui terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. “Penataan reformasi birokrasi penyelenggara pemilu menjadi agenda utama kami. Karena dari birokrat inilah lahir kualitas demokrasi yang diinginkan rakyat. Intinya seluruh jajaran KPU siap melaksanakan reformasi birokrasi,” ujar Arif Rahman Hakim, Sekertariat Jenderal (Setjen) KPU ketika ditemui Suara KPU beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, Arif Rahman Hakim kembali menambahkan melakukan reformasi birokrasi merupakan tugas pokok pemerintah di situ pemerintah harus mampu merubah pola pikir masyarakat yang sudah terpatron bahwa

birokrasi itu lambat, menjadi sebuah birokrasi yang cepat dan berdaya guna tinggi. “Dari malas menjadi kerja keras, dari berbelit menjadi cepat. Artinya, kepercayaan publik menjadi salah satu ukuran sukses tidaknya pelaksanaan reformasi birokrasi. Biasanya birokrasi itu dianggap malas, lamban, kalau melayani menerapkan biaya tinggi. KPU ingin merubah itu dengan penguatan sistem birokrasi. Itu komitmen KPU,” tegasnya lagi. Ia kembali menyampaikan yang sudah dilakukan KPU untuk menguatkan reformasi birokrasi antara lain dengan membuat aturan-aturan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Organisasi dirampingkan, sehingga tidak ada Sumber Daya

Manusia (SDM) yang gemuk. Kami ingin ramping, jadi SDM yang ada sekarang harus berdasarkan kebutuhan lembaga,” pungkasnya lagi. Agenda reformasi birokrasi yang didengungdengungkan pemerintah memang tujuannya tak lain untuk menciptakan birokrat pemerintah yang profesional, bersinergi, bersih dari korupsi, memberikan pelayanan publik prima, transparan, disiplin kerja tinggi, sesuai dengan nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Selain itu, penerapan reformasi birokrasi pada dasarnya untuk mengoreksi dan memperbarui birokrasi pemerintah secara terus menerus. Dilakukan begitu, agar birokrasi baru tersebut Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

5

Suara utama

“Memang di KPU itu sangat mendesak dilakukan. Sebab , sudah seharusnya urusan tata kelola pemilu dan pilkada dilakukan secara sistematis, tidak serumit yang dibayangkan. Dan masyarakat dapat ikut melihat, memantau dan mengoreksi sistem yang dijalankan KPU,” lebih baik dan kuat dari sebelumnya. Dengan birokrat yang baik dan kuat maka pembangunan berkelanjutan di negeri ini diharapkan akan tercapai dengan cepat dan tepat. Lantas, bagaimana dengan KPU sendiri, apakah reformasi birokrasi jadi kebutuhan yang sangat mendesak atau tidak, dengan lugas Arif Rahman kembali menjelaskan, bahwa RB itu mendesak dilakukan. “Memang di KPU itu sangat mendesak dilakukan. Sebab , sudah seharusnya urusan tata kelola pemilu dan pilkada dilakukan secara sistematis, tidak serumit yang dibayangkan. Dan masyarakat dapat ikut melihat, memantau dan mengoreksi sistem yang dijalankan KPU,” ujarnya. Prosedur demokrasi memang bermula dari KPU. Lalu kemudian pemimpin daerah, DPR, DPRD dan Presiden disaring lewat mekanis­ me demokrasi yang sudah diterapkan KPU. Di sini titik rawannya kalau tidak dikelola oleh birokrat yang baik akan menimbulkan ketidakpercayaan di tengah-tengah masyarakat.

dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Teguh Widjinarko dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) mengatakan, “Tujuan dibuatnya Perpres ini antara lain untuk menegaskan perlunya mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan RB di seluruh instansi.” Teguh kembali menjelaskan, dalam perkem­ bangannya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) selalu menyertakan Road Map untuk menyesuaikan dengan segala program yang dicanangkan pemerintah baru. Pada era Presiden Joko Widodo saat ini, MenPAN-RB membuat Road Map yang mengikuti “revolusi mental” yang digalakkan Presiden. “Pelaksanaan operasional Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan

Karena itu, sangat beralasan jika Kesekretariatan KPU bekerja keras untuk mencapai target reformasi birokrasi yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ada beberapa pertimbangan mengapa reformasi birokrasi itu mendesak dijalankan, harapan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Saat ini, dalam kondisi tata hidup masyarakat yang semakin kompleks dengan tuntutan memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, KPU dituntut memberikan informasi terkait perkembangan sistem demokrasi Pilkada, memaksimalkan pendidikan politik rakyat. Sementara pada transparansi penyelenggaraan pemerintahan, KPU harus mampu menjadi instansi pemerintah yang dapat mengantisipasi terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Untuk mencapai itu, dalam pelaksanaannya, RB mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 dan Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014. Mengingat Undangundang tersebut belum mengatur arah kebijakan yang lebih jelas, spesifik, dan terukur, lalu program RB itu dikembangkan lagi melalui Perpres Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 yang menjadi acuan bagi KPUEdisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

6

Sekejen KPU, Arif Rahman Hakim

setiap 5 (lima) tahun sekali. Saat ini kita berada pada sasaran lima tahun pertama (2014-2019),” tandasnya lagi. Road Map berfungsi sebagai operasionalisasi Grand Design RB yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas, biasanya Road Map terdiri atas pengorganisasian, tahapan dan program pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RB. Dalam Grand Design dan Road Map, visi RB adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia (World Class Governance). Dengan visi ini berbagai program RB diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis.

Suara utama

Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi SASARAN INDIKATOR Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi



IPK*)

BASE LINE (2009)

TARGET (2014)

Pusat

2.8 42,17%

5.0 100%

Daerah

2.73%

60%

Pusat Daerah

6,64 6,46

8,0 8,0

Peringkat Kemudahan Berusaha

122

75

Indeks Efektivitas Pemerintahan**)

- 0,29

0,5

Instansi pemerintah yang akuntabel

24%

80%

OPINI BPK (WTP)

Integritas Pelayanan Publik

Terobosan Baru Sejak 2013 KPU telah melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Sejumlah temuan menjadi titik balik KPU dalam merumuskan sejumlah terobosan yang sedang atau akan dilakukan di tahun ini. Capaian reformasi birokrasi tak lepas dari reward yang akan diberikan pemerintah kepada seluruh pegawai negeri sipil. Termasuk pegawai di lingkungan KPU yang tahun ini dikabarkan akan mendapat tunjangan kinerja yang lumayan besar. Terkait dengan itu, Arif Rahman Hakim memastikan tahun ini pencairan dan pendistribusian tunjangan kinerja berjalan lancar. “Sudah disetujui, uangnya sudah ada, di APBN-P sudah diketuk. Paling lambat akhir April tahun ini sudah bisa dibayarkan kepada seluruh pegawai KPU,” tegas Arif Rahman Hakim lagi. Ketika ditanya tentang bagaimana tentang teknis pelaksanaanya dengan gamblang Arif menjelaskan, bahwa dalam penerapan tunjangan kinerja, petunjuk teknisnya sudah ada. “Jadi, sama seperti instansi lainnya, tidak ada yang beda. Karena pedoman yang diberikan juga sama. Sehingga, KPU juga sudah menyiapkannya. Biro Sumber Daya Manusia, sudah menyiapkan standarnya, petunjuk teknis mengenai reformasi birokrasi dan petunjuk teknis tata kelola keuangannya,” terang Arif lagi. Selama ini, kata dia, distribusi tunjangan kinerja terkendala oleh beberapa petunjuk teknis dan pendataan seluruh pegawai yang disiapkan oleh KPU sendiri. Sebab, KPU merupakan lembaga terakhir yang baru menerima tunjangan kinerja, setelah keluarnya Peraturan Presiden Nomor

Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPU, Lucky Firnandy Majanto (tengah)

189 tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. “Berdasarkan Perpres tersebut, KPU mengajukan anggaran APBNP ke Dewan Perwakilan Rakyat, dan pemerintah menyetujuinya. KPU akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar 482 miliar untuk tunjangan kinerja seluruh pegawai KPU. Dan dibayarkan per Juli 2014 sampai dengan Desember 2014, dan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015,” imbuh Arif. Arif kembali menerangkan besaran tunjangan kinerja setiap pegawai diukur berdasarkan indikator yang telah disepakati bersama. Kon-

trak kinerja tersebut dibuat antara staf dengan eselon 4, eselon 4 dengan kepala bagiannya, kepala bagian dengan eselon dua, Setjen dengan Komisioner KPU. Dalam kontrak kinerja, setiap pegawai diberikan kewajiban untuk menyusun target-target. “Target-target ini sebagai landasan untuk mengukur besaran tunjangan kinerja yang didapatkan seorang pegawai,” pungkas Arif. Sedangkan Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPU, Lucky Firnandy Majanto berharap dengan turunnya tunjangan kinerja bisa berdampak positif terhadap peningkatan kinerja pegawai. Sebab tunjangan kinerja menjadi bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi itu sendiri.

“Jadi, sama seperti instansi lainnya, tidak ada yang beda. Karena pedoman yang diberikan juga sama. Sehingga, KPU juga sudah menyiapkannya. Biro Sumber Daya Manusia, sudah menyiapkan standarnya, petunjuk teknis mengenai reformasi birokrasi dan petunjuk teknis tata kelola keuangannya,” Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

7

Suara utama “Tentu saja, kewajiban pimpinan untuk memastikan insentif itu berdampak positif terhadap capaian kinerja organisasi. Kami disini harus bisa memastikan, bahwa setelah menerima tunjangan kinerja, ada perubahan,” tegas Lucky.

berapa tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang perlu dibenahi, dan ada yang belum terakomodasi. Sehingga perlu adanya penyempurnaan organisasi.

Selain itu, Lucky juga berharap tunjangan kinerja nantinya berdampak pada efisiensi anggaran, seperti mengurangi kegiatan dinas, mengurangi rapat-rapat yang tidak perlu di luar kantor, mengurangi honor yang tidak penting. “Jadi dengan adanya satu single insentif melalui tunjangan kinerja, insentif dalam bentuk pokja dibatasi,” katanya.

“Jadi KPU telah melakukan serangkaian analisis dan evaluasi struktur pegawai. Tentu saja, itu dilihat dari kebutuhan beban kerja KPU sendiri. Itu bagian dari Program RB,” jelas Lucky kembali. Untuk mengatasi berbagai permasalahan di tubuh birokrasi, Setjen KPU telah membentuk mekanisme khusus, yakni 9 Program Reformasi Birokrasi dan 1 Quick Wins.

Ia juga menyampaikan setidaknya dapat dilihat tiga peta permasalahan yang selama ini ada di KPU. Pertama terkait dengan integritas, disiplin, dan kinerja. Kedua, terkait dengan peraturan perundang-undangan. Ada regulasi yang masih tumpang tindih dan multi tafsir. Ketiga, terkait dengan organisasi KPU. Kondisi saat ini ada be-

Antara lain : Program manajemen perubahan, program penataan peraturan perundangundangan, program penataan dan penguatan organisasi, program penataan tata laksana, program penataan sistem manajemen SDM aparatur, program penguatan pengawasan, program penguatan akuntabilitas kinerja,

program peningkatan kualitas pelayanan publik, program monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta 1 (satu) program Quick Wins berupa pengembangan layanan e-Gov yang ditekankan pada layanan hitung cepat data hasil pemilu. Untuk mencapai agenda di atas, modal utamanya sumber daya manusia. Ada motivasi, integritas, ketrampilan dan kemampuan para pejabat di KPU yang sangat kuat. Dalam rangka membentuk SDM yang kuat, KPU sudah menyiapkan kader-kader yang akan menjadi memimpin KPU mendatang. “Mulai tahun ini kita sudah menjalankan pendidikan S2 khusus studi tata kelola kepemiluan. Diharapkan, di masa yang akan datang, yang duduk di pucuk pimpinan KPU baik pusat dan daerah berpendidikan minimal S2 dan paham tentang kepemiluan,” ungkap Lucky lagi.

“Tentu saja, kewajiban pimpinan untuk memastikan insentif itu berdampak positif terhadap capaian kinerja organisasi. Kami di sini harus bisa memastikan bahwa setelah menerima tunjangan kinerja ada perubahan,”

Halaman Parkir Kantor KPU. Pegawai KPU sedang mengikuti upacara bendera Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

8

Suara utama Terkait dengan pola rekruitmen pejabat negeri sipil di KPU, sambung dia, KPU akan melakukan perubahan. Baik dari pola rekruitmen, sistem kerjanya serta yang lain-lainnya. “KPU itu desain organisasinya agak berbeda dengan kementerian yang lain. Karena kita ada beban puncak pekerjaan. Setelah itu turun lagi. Kalau kita menggunakan tenaga puncak terus, itu namanya pemborosan,” beber Lucky. Nantinya, sambung dia, Setjen akan menerapkan mekanisme in-out, sebagian ada pejabat baru yang masuk dan sebagian lagi ada yang keluar.

“Ada namanya in-out. Kalau tidak ada yang keluar, pegawai kita akan penuh. Misalnya, 30 orang dengan standar bagus masuk dan 30 orang ada yang pensiun atau mutasi,” tukas Lucky. Saat ini, lanjut dia, pegawai KPU di seluruh indonesia sekitar 10.200 orang. Sedangkan di KPU Pusat sendiri ada 420 orang. Sementara pejabat nonPegawai Negeri Sipil kurang lebih 100 orang. “Saya yakin, setelah penyelenggaraan pemilu, KPU tidak perlu menggunakan SDM sebesar itu. Namun demikian, kita butuh 10 ribu orang pada saat beban puncak yaitu pada saat ada Pemilu saja,” ujarnya.

Sementara, terobosan lainnya yakni program Quick Wins, saat ini KPU sedang mengembangkan aplikasi untuk pencalonan. Tujuannya untuk mendeteksi proses pencalonan. Pada saat memverifikasi dukungan untuk partai politik tertentu atau calon tertentu, publik bisa mengetahui langsung lewat aplikasi tersebut. “Beberapa strategi yang saya sebutkan tadi merupakan bagian dari peningkatan pelayanan yang cepat, dengan biaya yang murah dan ada kepastian,” tukasnya lagi. (Ismail)

“Beberapa strategi yang saya sebutkan tadi merupakan bagian dari peningkatan pelayanan yang cepat, dengan biaya yang murah dan ada kepastian,” Hasil Evaluasi Kinerja Organisasi Setjen KPU NO 1.

SPEK

Hasil Survei Sesuai Tidak Sesuai

Struktur Organisasi a. Struktur Organisasi

62,96%

37,04 %

b. Tugas dan Fungsi

61,11%

38,89 %

2.

Sumber Daya Manusia





a. Jumlah personel

22,22%

77,78 %



b. Kompetensi

53,70%

46,30 %



c. Penghargaan terhadap prestasi

3.

Tata Kerja



a. Tumpang tindih tanggungjawab



b. Tugas belum tertampung struktur



organisasi

77,78%

22.22%

50%

50 %

38,89%

61,11%

c. Hambatan dalam melaksanakan tugas

4. Sarana dan Prasarana a. Sarana utama 51,85% b. Sarana pendukung 1. meja, kursi, lemari, komputer, telepon 38,89% 2 sarana transportasi 29,63% 5.

62,96%

Komunikasi dan kordinasi organisasi a. Hubungan antara KPU dengan instansi terkait 92,13% b. Hubungan kerja Sekretariat KPU dengan Komisioner KPU 81,48% c. Hal-hal lain yang berhubungan dengan KPU 77,16%

48,15% 61,11% 70,37%

7,87% 18,52% 22,84% Sumber Setjen KPU

Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

9

Wawancara

n Teguh Widjinarko :

Transparansi Informasi Kepemiluan Dan Anggaran Di KPU Cukup Bagus Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) merupakan salah satu motor utama penggerak Reformasi Birokrasi (RB). Ditangan institusi ini pondasi RB sedang ditegakkan. Untuk mengejar capaian itu, berbagai program gencar dilakukan. Suara KPU- Termasuk mengawal fundamental revolusi mental aparatur agar menjalar ke setiap instansi baik pemerintah atau pun non pemerintah. KPU berdasarkan undang-undang secara organisasi merupakan lembaga di luar pemerintahan yang tidak boleh diintervensi oleh kekuatan manapun baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Meski demikian, di dalam organ KPU sendiri ada birokrat-birokrat yang menjalankan fungsi organisasi lembaga ini agar berjalan sesuai dengan yang diamanatkan konstitusi. Oleh sebab itu, pegawai negeri sipil KPU juga ikut menjadi objek reformasi birokrasi yang digulirkan Kemenpan RB. Lantas, bagaimana upaya Kemenpan RB mendorong reformasi birokrasi di tubuh KPU sendiri, berikut petikan wawancara Suara KPU dengan Teguh Widjinarko, Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Penyusunan dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kemenpan –RB beberapa waktu lalu :   Sudah sejauh mana Anda melihat kemajuan penerapan reformasi birokrasi di sejumlah lembaga pemerintah. Bisa Anda ceritakan kepada kami tentang kemajuan tersebut ? Begini, sebenarnya tugas reformasi birokrasi bukan menjadi tugas utama Kemenpan saja tapi perlu dukungan semua pihak untuk mempercepat reformasi tersebut. Saya memang sudah lama di Kemenpan, mengikuti banyak hal terkait dengan perumusan desain reformasi birokrasi sehingga dapat efektif memuluskan tujuan reformasi birokrasi itu sendiri. Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

10

  Tapi, di sini saya tidak sendirian. Ada banyak kawan-kawan yang punya komitmen yang kuat dan jauh lebih paham untuk ikut membantu menggerakkan reformasi birokrasi. Tentunya, dengan mengajak semua instansi terkait, seperti kementerian dan pemerintah daerah untuk terlibat pro aktif dan lebih dalam.   Sejatinya, prinsip dari reformasi birokrasi itu adalah kemajuan. Kemajuan itu terus bergerak dan tidak boleh berhenti. Saya melihat semakin maju sebuah instansi dalam melakukan perubahan, termasuk KPU sendiri, dengan target-target reformasi birokrasi yang telah ditentukan dengan jelas, maka akan semakin baik pula kualitas pelayanan publik di tengah-tengah masyarakat. Kemajuan

itu langsung dirasakan rakyat.   Adakah keterkaitan antara semakin modern sistem birokrasi itu dengan terwujudnya reformasi birokrasi di tempat itu?   Jelas ada. Semakin modern sistem birokrasi di situ, maka bisa dipastikan ada perubahan di sana. Setidak-tidaknya institusi itu sudah melakukan perubahan. Tidak monoton. Pelayanan publiknya tidak begitu-begitu saja. Artinya, telah ada gerakan untuk mereformasi birokrasi itu, apalagi kalau gerakan itu selaras atau searah dengan standar-standar yang telah ditetapkan.   Namun sebaliknya, jika sistem birokrasi di instansi tersebut cuma segitu-gitu saja maka upaya untuk mereformasi birokrasi

Wawancara integritas, dan akuntanbilitas. Nah semua ini bisa jalan kalau pimpinan di atasnya bisa memberikan contoh yang baik.   Maksudya model kepemimpinan yang seperti apa yang sesuai dengan ruh RB?

di institusi tersebut tidak jalan. Alias jalan di tempat.   Jadi, yang paling gampang apakah sebuah institusi itu sudah melaksanakan reformasi birokrasi adalah melihat apakah institusi itu sudah memenuhi standar-standar reformasi birokrasi yang telah ditetapkan pemerintah atau belum.   Tetapi yang jelas, antar instansi pemerintah memang berbeda-beda tingkat kemajuannya. Ada yang maju sekali, ada yang biasa-biasa saja, juga ada yang lambat. Sederhananya begini, kinerja pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh kinerja pemerintahan. Kalau kinerja pemerintahannya baik, otomatis kinerja pembangunannya juga akan baik.   Perkembangan reformasi birokrasi saat ini seperti apa?   RB itu mengacu pada Peraturan Presiden no 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Namun ada beberapa bagian yang akan kita perbaiki. Tahun ini kita sudah susun road map. Untuk grand design itu harus dilihat dari sisi keterkinian. Setiap tahun harus diselaraskan, karena pendekatan pemerintahan yang sekarang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Yang kedua, kita perlu jabarkan lagi ke dalam road map baru 2015-2019. Kita juga harus menangkap kira-kira kebijakan apa yang menjadi fokus saat ini. Center-nya adalah revolusi mental. Jadi, perubahan mental dari aparaturnya sendiri. Tapi perubahan mental harus didukung dengan yang lainnya. Seseorang akan berubah kalau sistemnya berubah. Kalau sistemnya bagus, orangnya akan bagus juga. Sebab, RB itu tidak berdiri sendiri, akan tetapi juga

menyangkut dengan tata kelola SDMnya.   Upaya apa saja yang sudah dilakukan Kemenpan di KPU sehingga RB di sana dapat berjalan sesuai harapan?   Pemerintah daerah dan kementerian/ lembaga termasuk KPU adalah subjek dari reformasi birokrasi. Mereka pegawai negeri yang dibiayai oleh negara dan garda terdepan pelayanan publik. Karena mereka yang menjalankan standar reformasi birokrasi, maka saat ini di setiap institusi pemerintah diwajibkan melakukan penilaian sendiri terhadap lembaganya tersebut.   Kami dari Kemenpan, tak pernah bosan melakukan sosialisasi ke berbagai lembaga termasuk KPU baik di tingkat pusat maupun daerah. Setiap bertemu instansi di daerah, kami selalu mengajak mereka untuk ikut berperan aktif mensukseskan gerakan revolusi mental. Merubah karakter kepemimpinan yang sebelumnya tidak bermental disiplin dan tegas dalam menjalankan aturan, menjadi lebih disiplin dan tegas menjalankan peraturan yang ada.   Tentu ini bukan perkara mudah, kuncinya adalah mentalitas pimpinan mereka sendiri. Pemimpin harus jadi contoh. Bagaimana mungkin perubahan itu terjadi kalau mentalitas pimpinannya tidak tegas, korup, dan lambat.   Apakah ada pendekatan tertentu untuk mempercepat reformasi birokrasi?   Ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan perubahan sistem. Kedua adalah pendekatan langsung kepada individu birokrat itu sendiri. Pendekatan pada individu itu tentunya memerlukan banyak hal. Seperti melakukan perubahan budaya kerja, penerapan nilai-nilai,

Kita butuh pemimpin yang kuat dan tegas. Contoh, dalam penanganan transportasi publik kereta api. Transportasi kereta api sekarang berbeda dengan sebelumnya. Banyak sekali perubahan yang telah dilakukan oleh manajemen kereta api Indonesia. Saya naik kereta dari Bogor ke Jakarta, tanpa mengalami kendala apa pun. Nyaman, aman, dan bersih. Kepemimpinan yang seperi itu yang diperlukan saat ini. Dengan pendekatan penegakan disiplin yang ketat, dan tegas menjalankan peraturan saya yakin RB di negeri ini akan berjalan sesuai harapan. Bagaimana dengan KPU sendiri, apakah sudah baik atau belum? Bila dibandingkan dengan periodeperiode sebelumnya, penerapan RB di KPU yang sekarang jauh lebih baik. Saat ini pelayanan dan laporan keuangan sudah semakin terbuka. Lalu, ada semangat untuk lebih banyak memanfaatkan teknologi informasi untuk mengakomodir keterbukaan informasi penyelenggaraan kepemiluan. Sebenarnya ini bagian dari transparansi yang banyak membantu masyarakat. Dan saya kira itu bagian dari bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi, KPU sekarang di mata masyarakat dipandang lebih positif. Tapi sekali lagi, kemajuan itu harus dipelihara dan ditingkatkan. Tidak boleh berhenti. Jadi, sudah banyak kemajuan yang dilakukan KPU? Iya. KPU sudah cukup maju. Dalam soal transparansi, KPU sudah cukup bagus. Termasuk mempublikasikan anggaran secara terbuka via online. Itu yang pertama. Kedua, masalah korupsi. Belakangan ini sepengetahuan saya tidak pernah mendengar ada petinggi KPU yang terlibat korupsi.   Pesan buat KPU? Pertahankan kemajuan dan kepemimpinan yang sudah jalan ini. Dan tingkatkan. Jangan sampai mundur lagi (MI) Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

11

Wawancara

n Sigit Pamungkas :

KPU Menerapkan Strategi Fokus Satu Titik “Selain itu, kita juga akan mengusulkan jabatan fungsional kepemiluan kepada pemerintah. Karena selama ini belum ada jabatan semacam itu. Padahal jabatan itu sangat dibutuhkan oleh KPU.” Suara KPU- KPU memiliki satuan kerja yang tersebar di provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia. Tentu, bukan urusan mudah bagi KPU untuk menerapkan program reformasi birokrasi. Namun demikian, KPU tak mau ketinggalan lebih jauh dari lembaga-lembaga lainnya. Kini, institusi penjaga demokrasi itu sedang berusaha mewujudkanya. Berikut petikan wawancara wartawan Suara KPU, Muhamad Ismail dan MS. Wibowo dengan Komisoner KPU, Sigit Pamungkas beberapa waktu lalu : Jalannya RB di setiap lembaga memiliki tantangan tersendiri, apakah KPU juga demikian ?  Lembaga ini memiliki satuan kerja yang tersebar di provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia. Tentu bukan urusan mudah bagi KPU untuk menerapkannya. Namun demikian, KPU tak mau ketinggalan lebih jauh dari lembaga-lembaga lainnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang ikut berusaha mewujudkan reformasi birokrasi. Untuk mencapai itu, berbagai macam strategi disiapkan. Antara lain, menata regulasi, organisasi, sumber daya manusia, meningkatkan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan menciptakan menajemen kerja modern lewat budaya kerja yang cerdas. Tentunya kalau itu tercapai ada reward dari pemerintah dalam bentuk penerapan Tukin (Tunjangan Kinerja). Mekanisme Tukin sudah ada. Dengan peraturan yang ada, besaran Tukin sudah diatur sedemikian rupa. Sehingga besaran Tukin tergantung dari tingkat kecakapan dan kerajinan masing-masing individu. Semakin baik individu itu memenuhi standar Tukin yang ditentukan maka semakin tinggi angkanya. Dalam penerapan

Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

12

maksimal tukin tiap eselon platformnya berbeda-beda. Apakah Tukin di KPU tahun ini bisa terwujud? Mestinya bisa. Sebab, Anda kan bisa melihatnya. Belakangan ini kepercayaan publik terhadap KPU semakin meningkat. Respon masyarakat terhadap KPU semakin membaik. Jadi, sudah sepatutnya tahun ini Tukin diberikan kepada KPU.     Bisa diceritakan kepada kami strategi KPU saat menjalankan  RB? Kami menerapkan strategi fokus pada satu titik dahulu. Untuk KPU sendiri titik perhatian yang perlu diberikan melebihi lainnya yakni penguatan sumber daya manusia baik menyangkut komisioner maupun birokrasi yang berada di kesekretariatan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Keduanya harus sama-sama

ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya. Kita akan terus menata mutu sumber daya manusia kita. Menata budaya kerja kita. Dan menata sistem kita. Selain itu, kita juga akan mengusulkan jabatan fungsional kepemiluan kepada pemerintah. Karena selama ini belum ada jabatan semacam itu. Padahal jabatan itu sangat dibutuhkan oleh KPU. Tantangan apa saja yang dihadapi KPU? Pada level birokrasi, ada tiga tantangan besar. Pertama, menyangkut bagaimana profesionalitas kerja dari kesekretariatan kita dari waktu ke waktu terus meningkat. Kedua, membangun budaya kerja yang mendukung terselenggaranya pemilu yang baik. Ketiga, mewujudkan standar sistem tata kelola birokrasi itu sendiri. Tiga hal ini menjadi fokus penataan birokrasi di KPU.  Bagaimana menghadapi tantangan tersebut? Ada sejumlah hal yang telah dilakukan KPU untuk menghadapi tantangan yang ada. Sebagai terobosan awal, tahun 2012 akhir, KPU melakukan rekrutmen terbuka untuk jabatan eselon I. Dalam sejarah birokrasi Indonesia rekrutmen terbuka ini baru pertama kali dilakukan. Dan itu dilaksanakan sebelum ada undang-undang Aparatur Sipil Negara. Sebelum orang ramai-ramai bicara soal lelang jabatan lurah di Jakarta, kita sudah menerapkannya. Artinya, KPU, satu-satunya lembaga yang pertama kali menerapkan rekrutmen terbuka jabatan eselon I. Dan, respon dari masyarakat pun sangat luar biasa. Siapa saja yang ikut menyeleksi?

Wawancara Ada tim independen yang kami bentuk. Ada Kepala Lembaga Administrasi Negara, Agus Dwiyanto, Siti Zuhro dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Ada dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), Imam Prasojo, akademisi Universitas Indonesia, dan saya sendiri dari internal KPU.   Apakah model rekrutmen terbuka itu akan diterapkan juga untuk pengisian jabatan strategis lainnya?   Betul. Pengisian jabatan eselon II di KPU dan jabatan sekretaris di KPU Provinsi sudah dilakukan secara terbuka. Kita telah sampaikan surat ke seluruh KPU Provinsi di Indonesia untuk menegaskan bahwa pengisian jabatan sekretaris KPU Provinsi dilakukan secara terbuka.   Untuk pegawai lainnya, bagaimana cara KPU meningkatkan mutu sumber daya manusianya? PNS yang baru masuk, juga kita adakan reorientasi kepemiluan. Dulu tidak ada. Jadi orang dari berbagai latar belakang keilmuan masuk KPU langsung bekerja, tanpa tahu apa yang perlu dikerjakan. Kita menyebutnya prajabatan kepemiluan. Seperti apa reorientasi kepemiluan itu? Semacam pelatihan terkait tata kelola pemilu, pembekalan legislasi kepemiluan yang tujuannya untuk meningkatkan mutu PNS. Yang sudah masuk kemudian kita buatkan pelatihan berkaitan pelaksanaan tugas. Terobosan apa lagi yang akan dilakukan KPU? Saat ini kita juga akan membuat program pendidikan strata 2 untuk Tata Kelola Kepemiluan. Nantinya Indonesia akan menjadi negara ke empat di dunia yang membuat program pendidikan strata 2 kepemiluan. Ada Australia, Prancis, Amerika, dan sekarang Indonesia.        Sebenarnya, apa tujuan dibuatnya program pendidikan tata kelola kepemiluan itu? Ini bagian dari ikhtiar meningkatkan mutu birokrasi KPU. Karena kita melihat tugas-tugas penyelenggara pemilu sangat spesifik. Tapi bidang ilmu yang dibutuhkan itu tidak tersedia. Maka salah satu jalan yang ditempuh oleh KPU adalah dengan menggandeng universitas-universitas untuk mendirikan program strata 2 tersebut. Mekanisme pelaksanaannya kira-kira seperti apa?

KPU bekerja sama dengan universitasuniversitas di Indonesia untuk membuat program studi baru Tata Kelola Kepemiluan. KPU bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, Universitas Andalas, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Cendrawasih. Bagaimana cara KPU menjaring mahasiswa, mengingat ini studi baru?   Secara teknis kita serahkan ke masingmasing universitas. Tapi KPU akan menanggung biaya. Memberikan beasiswa bagi mereka yang sekolah di program studi ini. Beasiswa itu menyangkut biaya hidup (living cost), dan biaya SPP. Apakah studi itu juga dibuka untuk publik? Masyarakat umum boleh masuk. Tapi prioritas utama untuk pegawai di internal KPU dulu. Kami akan memfasilitasi banyak orang untuk sekolah di universitas tersebut. Kita akan lakukan seleksi terhadap PNS kita dan akan di distribusikan untuk sekolah di beberapa universitas yang menjadi mitra KPU. Seluruh biaya akan ditanggung oleh KPU.    Kapan studi ini mulai berjalan? Mulai tahun ini, 2015 ini akan direalisasikan di tiga universitas dulu, yaitu Universitas Andalas, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Airlangga. Karena ketiga universitas ini yang menyatakan siap untuk menjalankan program magister kepemiluan tersebut.  Apa harapan KPU dari program studi managemen kepemiluan ini?

Nantinya, ada banyak sumber daya manusia di KPU yang memahami betul bagaimana menyelenggarakan pemilu yang baik.     Lalu, bagaimana untuk mengubah budaya kerja birokrasi KPU? KPU selalu dicitrakan kurang baik. Strotipnya kurang positif. Kita ingin publik mengenal KPU seperti organisasi-organisasi modern lainnya, dengan managemen modern. Seperti perusahaan yang bonafid, bank-bank terkenal. Bagaimana caranya? Kita mulai dengan mengubah dress code. Bajunya penyelenggara Pemilu kesannya tidak menunjukkan suatu kultur yang profesional. Kita ubah dengan seragam baru yang membawa semangat baru. Kita juga lakukan recharging motivasi. Semacam memulihkan kembali spirit kerja birokrasi. Jadi setiap satu bulan sekali, seluruh PNS kita kumpulkan, kita undang motivator untuk memberikan semangat. Itu dari sisi penampilan, cara lainnya? Cara lainnya adalah mendisiplinkan kerja pegawai. Mempertegas aturan birokrasi. Misalkan menindak pegawai yang telat datang. Bagian dari merubah budaya kerja birokrasi, kita akan ubah dari sistem punishment menjadi sistem reward. Misalkan kita memberikan penghargaan kepada KPU-KPU daerah yang kinerja laporan keuangannya bagus. (MI) Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

13

Suara Sosok

n

Hadar Nafis Gumay :

Tata Kerja KPU Perlu Diperkuat Dengan Regulasi Yang Ketat “Usai Soeharto jatuh, kondisi politik negeri ini merosot tajam.  Di situlah sebetulnya, perkenalan saya dengan pemilu,” Suara KPU-  Bersama dengan teman-

temannya, setelah Presiden Soeharto jatuh, ia mendirikan CETRO untuk mengawal sistem pemilihan presiden secara langsung. Dan, sampai sekarang, sistem pemilihan langsung telah digunakan KPU dan menjadi salah satu model perwujudan demokrasi yang terbaik. Hadar Nafis Gumay, salah satu komisioner KPU yang sebelumnya tak pernah menjabat sebagai anggota KPU baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki impian besar dapat membangun sistem pemilu yang efektif, efisien, jujur, adil berdasarkan nilai-nilai pancasila dan UUD 45. Ia mengaku terkejut bisa menjadi komisioner KPU pusat. “Sebelumnya, tak pernah terpikirkan bisa berkarir di sini (KPU),” tutur Hadar. Sebelum berkecimpung di dunia kepemiluan, Hadar menghabiskan masa pendidikannya di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial IlmuPolitik (FISIP) Universitas Indonesia (UI). Begitu juga dengan istri tercinta,Tjut Rifameutia (psikologi UI). Di kampus itulah benih-benih cinta keduanya mulai tumbuh. Yang kemudian terajut dalam tali kasih pernikahan. “Cita-cita kami sama : ingin jadi dosen,” pungkas Hadar. Jadi, tamat kuliah, sambung Hadar, langsung mendaftarkan diri sebagai pengajar di UI. “Pas diterima, senang banget. Sebab, langsung jadi PNS,” ujar bapak dua anak ini lagi. Hadar mengawali karir sebagai dosen di saat pergolakan politik di dalam negeri sedang menghangat. Saat itu, terjadi gerakan mahasiswa yang menginginkan Presiden Soeharto turun dari kursi kekuasaannya. Melihat kondisi demikian, Hadar dan beberapa dosen lainnya berinisiatif mendukung gerakan itu. Setelah Presiden Soeharto turun

dan diganti dengan wakilnya B.J. Habibie, Hadar beserta mahasiswa dan dosen lainnya kembali berkumpul mendiskusikan jalannya pemerintahan Presiden Habibie. Hadar menilai legitimasi pemerintahan presiden BJ Habibie kurang kokoh. Agar kokoh, menurut Hadar, perlu dilaksanakan pemilu yang demokratis, jujur dan adil. Bagi Hadar pemilu di era reformasi sangat penting dan genting. Penting karena menyangkut masa depan estafet kepemimpinan bangsa Indonesia. Genting, kalau dilakukan serampangan akan menimbulkan konflik sosial yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, perlu penanganan yang baik. Untuk mencapainya, Hadar rela meninggalkan keluarga, menyeberangi

lautan untukmempelajari pemilu di berbagai negara yang telah memiliki pengalaman melewati masamasa transisi kepemiluan. Hadar mulai mantap memutuskan menjadi pemantau Pemilu 1999 tak kala melihat negeri ini berada di ambang keterpurukan politik. “Usai Soeharto jatuh, kondisi politik negeri ini merosot tajam. Di situlah sebetulnya perkenalan saya dengan pemilu,” ungkap Hadar, yang kemudian bersama rekan-rekan sesama dosen dan mahasiswa mendirikan organisasi pemantau pemilu bernama University Network for Free and Fair Election (UNFREL). “Saya koordinator nasionalnya,” terangnya lagi. Selang tak lama kemudian, setelah aktif di UNFREL, Hadar dan beberapa aktivis lainnya mendapat  undangan kehormatan dari pemerintah Filipina. Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

15

Suara Sosok

dosen dan PNS setelah mendapat persetujuan dari Dekan dan Rektor UI. “Bagi saya upaya-upaya untuk menata pemilu itu penting. Belum banyak orang yang mau melakukan kegiatan ini. Dengan mundur, kegiatan yang saya jalani ini lebih fokus dan terarah,” tegas Hadar. Kata-kata ini ia buktikan bersama rekanrekan di CETRO dengan melakukan kajian dan mengusulkan sistem pemilihan presiden secara langsung.

Rapat kerja evaluasi penyelenggaraan pemilu

“Kami langsung berangkat ke Manila. Setiba di sana langsung menemui pengurus organisasi Nations Citizens’ Movement for Free Election (NAMFREL), lembaga pemantau pemilu terbesar di Filipina.Lebih dari dua minggu belajar tentang teknis pemantauan pemilu. Mulai dari persiapan, tahapan pelaksanaan dan seterusnya,” terang Hadar kembali. Sepulang dari Filipina, Hadar dan rekan-rekan langsung bekerja cepat dengan mengumpulkan relawan yang terdiri dari sejumlah dosen dan mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk menjadi pemantau pemilu. “Terkumpul 100 ribu volentir. Setelah Pemilu 1999 selesai, UNFREL kami bubarkan. Sebab, tugas utama memantau jalannya pemilu 1999 sudah selesai. Dan, tidak mungkin mengelola organisasi yang demikian besar ini,” imbuhnya lagi. Lepas dari situ, Hadar mulai memikirkan bahwa pemilu itu bukan hanya sebatas pelaksanaan semata, tapi perlu dikawal hingga tetap berada di dalam rel-rel demokrasi. “Selanjutnya, bersama dengan teman-teman, kami mendirikan Centre for Electoral Reform (CETRO), organisasi yang memfokuskan diri

untuk reformasi kepemiluan. Setelah di CETRO inilah, kami terus aktif dan konsisten memantau jalannya pemilu,” papar Hadar.  

“Dulu pemilihan presiden secara langsung berada di luar jangkauan anak-anak bangsa. Contohnya, PDIP yang menjadi pemenang pemilu 1999, tidak otomatis Ketua Umumnya langsung bisa menjadi presiden. Sebab ada pemikiranpemikiran lainnya yang pada saat itu kuat sekali menganggap bahwa MPR lembaga tertinggi negara. Dan, Presiden secara konstitusi saat itu harus dipilih lewat MPR,” terangnya lagi.  

Begitu tertarik dan fokusnya Hadar terhadap sendi-sendi kepemiluan, ia pun kemudian meninggalkan perannya  sebagai dosen dengan mengajukan surat pengunduran diri. Pengunduran diri tersebut tak serta merta langsung mendapat persetujuan kampus.

Hadar ingin merubah paradigma itu. Alasannya, jika sistemnya presidensial maka presiden harus dipilih secara langsung. “Kami kaji betul sistemnya seperti apa. Kami usulkan dan ternyata jadi. Memang bisa dilakukan, tapi butuh waktu dan kerja keras yang luar biasa. Itu yang saya kira sulit dilakukan apabila saya melakukannya sembari mengajar sebagai dosen di kampus,” terangnya.   Meski demikian, sang istri tidak mengikuti jejaknya. “Istri saya lebih memilih bekerja sebagai dosen. Sampai sekarang masih dosen. Dia full mengajar dan tidak mengerjakan apa-apa di luar. Kalau seorang aktivis ya harus full. Kalau separoseparo tidak pas. Sekarang sudah lebih enteng. Tak ada beban,” kata Hadar.   Membangun Sistem Pemilu

Bukannya berjalan mulus, malah sebaliknya, tak sedikit rekanrekan sesama dosen yang menginginkan Hadar bertahan menjadi pengajar. Bahkan Rektor UI pun sempat meminta Hadar menunda keinginannya itu. Namun, tekad Hadar telah bulat. Pada 2007 lalu ia resmi menanggalkan status

Untuk mewujudkan keinginannya membangun sistem pemilu yang baik, Hadar rela melepaskan statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Universitas Indonesia. “Saya ajukan langsung surat pengunduran diri sebagai dosen ke kampus. Banyak yang terkejut,” tuturnya.

Hadar memiliki keinginan yang kuat agar kualitas demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, Hadar harus mengorbankan profesinya sebagai dosen di UI. “Menjadi pejuang demokrasi itu harus berani berkorban. Negara ini sudah berkorban memberikan yang terbaik yaitu nilai-nilai kemerdekaan. Jadi, sudah sepantasnya rakyat memberikan yang terbaik untuk negeri ini,” terangnya.

“Kami langsung berangkat ke Manila. Setiba di sana langsung menemui pengurus organisasi Nations Citizens’ Movement for Free Election (NAMFREL), lembaga pemantau pemilu terbesar di Filipina.Lebih dari dua minggu belajar tentang teknis pemantauan pemilu. Mulai dari persiapan, tahapan pelaksanaan dan seterusnya,” Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

16

Suara Sosok “Jadi setelah beberapa tahun menjadi aktivis pemilu, saya pikir sudah cukup panjanglah perjalanan ini. Juga banyak teman yang menganjurkankan kalau bisa terjun sekalian menjadi anggota kpu,” Semula, Hadar mengira usulannya itu langsung mendapat persetujuan kampus, tapi tak dinyana malah sebaliknya pengunduran diri itu tak direstui universitas. Banyak rekan-rekan dosen yang menginginkan dia bertahan. Berani Melepas PNS UI saat itu langsung memintanya untuk tetap mengajar di kampus. Bergemingkah Hadar?, ternyata tidak, tekadnya sudah bulat. Akhirnya, pada 2007 ia resmi menanggalkan status sebagaidosen dan PNS setelah mendapat persetujuan dari Dekan dan Rektor UI. “Upaya-upaya untuk menata pemilu itu penting. Sebab belum banyak orang yang mau melakukan kegiatan ini. Agar optimal maka kegiatan ini harus dilakukan di luar kampus,” tegas Hadar. Di CETRO Hadar melakukan kajian dan mengusulkan sistem pemilihan presiden secara langsung. “Memang agak berat sebab pemikiran tentang peran MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang berhak memilih presiden masih kuat,” tuturnya. Menuju Pemilu Baru Setelah malang melintang di dunia kepemiluan, pada tahun 2006 Hadar mengikuti seleksi calon anggota KPU, namun tidak lolos. Pada 2011, ia kembali mengikuti seleksi dan kemudian terpilih menjadi anggota KPU periode 2012-2019. Langkah Hadar maju mengikuti seleksi tersebut didorong oleh niat dan cita-citanya yang kuat, untuk berani mewujudkan wajah pemilu yang baru. Ia menyadari bahwa peran NGO memang cukup besar terhadap penyelenggaraan pemilu, tapi sebagai penyelenggara pemilu tanggung jawabnya juga lebih besar karena terkait dalam menentukan kebijakan-kebijakan pelaksanaan pemilu. “Jadi setelah beberapa tahun menjadi aktivis pemilu, saya pikir sudah cukup panjanglah perjalanan ini. Juga banyak teman yang menganjurkan kalau

bisa terjun sekalian menjadi anggota kpu,” jelasnya. Sebagai mantan aktivis kepemiluan, Hadar telah lama bermitra dengan KPU. Ia mengatakan, sebagian dari kerjanya itu justru menjadi simpul penguat KPU. Seperti pada saat pertama kali menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) bersama CETRO,  ia membuat buku Pedoman Penyiapan Pelaksanaan Pemilukada dan menggelarnya dalam  berbagai pelatihan. “Waktu itu KPU Pusat tidak punya tugas untuk membuat atau ikut dalam pelaksanaan Pemilukada, jadi betulbetul diserahkan kepada KPU daerah,” jelas Hadar lagi. Tentu, sambung dia, tetap butuh waktu untuk menyesuaikannnya, terutama saat bekerja dan berhadapan langsung dengan sekretariat KPU. Sehingga, berdasarkan pengalaman yang diperolehnya, Hadar menarik kesimpulan bahwa saatnya KPU mulai melakukan perbaikan dan penataan.   Sehingga nanti ketika kerja besar datang lagi, persoalan ini tidak datang lagi. Beberapa hal yang menurutnya

Menurut Hadar, unsur sekretariat dan komisioner adalah dua elemen yang cara perekrutannya sangat berbeda dan punya peran sangat besar di dalamnya. Jika dua elemen ini diisi oleh orang-orang yang tidak memahami fungsi dan tanggung jawab masing-masing, maka benturan, ketegangan, bahkan konflik tak bisa lagi dikurangi. Ujung-ujungnya, pasti akan berdampak terhadap performa kerja KPU itu sendiri. Karena itu, Hadar memiliki pandangan lain bahwa pokok masalah tersebut harus segera diatasi, bukan hanya di satu sisi saja melainkan diperlukan regulasi yang menguatkan berbagai sisi. “Peraturan yang ada sekarang ini belum cukup membuat tata kerja dari dua elemen ini dapat bekerja dengan baik. Masih ada orang-orang yang tidak bisa beradaptasi dengan sistem yang ada. Ini yang menurut saya harus segera kita tata. Pada 2012 lalu, sebenarnya sempat dicoba di tingkat pusat, tapi keburu pelaksanaan tahapan pemilu, jadi tertunda,”tegasnya. Namun, lanjut Hadar, di situlah uniknya KPU

“Peraturan yang ada sekarang ini belum cukup membuat tata kerja dari dua elemen ini dapat bekerja dengan baik. Masih ada orangorang yang tidak bisa beradaptasi dengan sistem yang ada.”

membutuhkan penataan antara lain terkait masalah lama yang belum tuntas. “Yaitu bagaimana kita bisa di dalam saling berhubungan dengan baik. Khususnya antara dua elemen besar di KPU, yakni unsur sekretariat dan Komisioner. Menurut saya ini harus betul-betul ditata dengan baik sehingga tidak mengganggu jalannya pemilu,” terangnya,

karena elemennya terbagi dua gerbong yang besar, yang seharusnya bisa bekerja bareng dan lebih profesional. “Menurut hemat kami, ini harus bisa ditata sesegera mungkin, antara lain memperkuat KPU dengan regulasi yang ketat melalui perubahan peraturan, penyadaran peningkatan, dan pemahaman akan peran fungsi masing-masing,” ujarnya lagi.  (MS Wibowo) Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

17

Suara Sosok

n

Purwoto Ruslan Hidayat :

KPU Harus Mampu Mengejar Target Yang Ditetapkan Bappenas ” Sejak dilantik menjadi Kepala Biro Perencanaan dan Data Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum pada 12 Januari 2015 lalu,Purwoto Ruslan Hidayat langsung membangun komunikasi dengan seluruh staf dan unsur pimpinan. Suara KPU- Ia menyadari betul membawa perahu demokrasi di KPU tidak bisa sendirian. “Perlu tim yang solid. Jadi ketika pindah kemari langsung adaptasi dengan lingkungan kerja yang baru,” tuturnya. Pria yang memangku jabatan selaku Kepala Bagian Program dan Evaluasi di Kementerian Kehutanan sebelum pindah ke KPU ini mengatakan tak banyak perbedaan dalam hal pekerjaan. “Tugas kita adalah melayani pimpinan. Kalau di sana (Kemenhut) melayani Menteri, kalau di sini pimpinan ya komisioner. Bedanya, di sana menteri satu kepala. Kalau di sini pimpinan ada tujuh orang komisioner. Tapi itu tergantung pleno. Jadi yang saya ambil keputusan pleno,” ungkap Purwoto. Selain melayani pimpinan, Purwoto kembali menjelaskan, bahwa diantara tugasnya itu juga melayani apa yang diminta daerah. “Biar ketemu prioritas nasional sama daerah. Tugas kami membawa apa yang diinginkan, kita bawa ke Bappenas (red : Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional), ini loh yang diinginkan. Permasalahannya negara ini duitnya terbatas. Jadi kita coba sistem top down. Jadi supaya daerah tahu apa yang harus dikerjakan. Itu masalahnya, bagaimana menjembatani antara kebutuhan daerah dengan anggaran,” paparnya lagi.   Ia menambahkan, saat ini dirinya masih menyelami tentang bagaimana rekan-rekan kerja di KPU menangani banyaknya satuan kerja (satker) yang ada. Ini mengingat di tempat kerjanya dulu prinsipnya seperti dashboard, yang mana tugasnya hanya memantau. Dalam hal ini ia memakai prinsip keterbukaan. Dari Kemenhut ke KPU Bercerita soal proses perpindahannya dari Kemenhut ke KPU, Purwoto mengatakan bahwa cita-cita seorang PNS itu sederhana.

“Perlu tim yang solid. Jadi ketika pindah kemari langsung adaptasi dengan lingkungan kerja yang baru,”

Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

18

Suara Sosok

“Dua sukses. Target saya sukses dan pemilu sukses kelembagaan. Itu ada di Bappenas. Lembaga ini harus seperti apa. Ada kriterianya. Minimal harus B. KPU harus mampu mengejar target itu. Pokoknya target minimum kelembagaan dari Bappenas harus coba kita capai. Sukses pemilu ya harus. Itu sudah biasa,”

“Kalau sekolah itu cita-citanya doktor. Kalau PNS citacitanya harus eselon 1. Itu jabatan tertinggi dari PNS. Untuk eselon 1 kan harus ada tahapan-tahapan. Dari ke 4, 3, 2, 1. Berdasarkan undang-undang ASN memungkinkan kita melakukan itu. Kebetulan saya lihat ada pengumuman di sini. Ada lowongan di sini, apa salahnya saya coba,” ujar pria yang meraih gelar Master in Development Managemen di Filipina ini.

Walaupun jalannya berliku. Belok kanan belok kiri, ya itu cara Tuhan menunjukkan jalan-Nya,” kata S3 Ekonomi di IPB ini.

Di samping itu, ia yakin bahwa apa-apa yang telah diraihnya merupakan anugerah dan kehendak Tuhan. “Saya tahu pengumuman itu hari senin, hari jumatnya penutupan. Selanjutnya memang diperpanjang. Tapi waktu itu penutupan, dan akhirnya semua urusan-urusan selesai. Ya saya nothing to lose saja. Karena keberhasilan kesuksesan itu merupakan cara Tuhan menggiring kita pada satu titik,” katanya.

Mengenai prinsip ekonomi, Purwoto menyukai prinsip sebagaimana yang dimiliki orang Jepang.“Kalau Jepang kan loyalitas penuh. Nah saya punya prinsip seperti tangan dan jari tangan ini, bahwa tangan kanan nggak bisa jadi tangan kiri tangan kiri nggak bisa jadi tangan kanan. Jempol nggak bisa jadi kelingking dan seterusnya. Semua punya fungsi masingmasing,” terang yang rutin menjalani hobi olahraga setiap akhir pekan ini.

Dengan moto ‘modal bismillah hasil alhamdulillah’, Purwoto menjalani lika-liku hidupnya. Baginya, semua yang dijalani semata-mata merupakan ibadah. “Intinya jalanin sebagai ibadah saja. Kalau diniatin dengan bismillah kan jadi ibadah,” ungkapnya. Purwoto lahir dari keluarga yang berlatar belakang PNS. Namun ia memiliki minat terhadap ekonomi. Oleh sebab itu, garis karier yang ia tempuh tak pernah jauh dari minatnya. Ia selalu bergelut dalam pekerjaan yang berkaitan dengan manajemen, perencanaan, standar kinerja, monitoring evaluasi dan sebagainya. “Pengalaman kerja itu mungkin menggambarkan minat saya.

Ketertarikan pada dunia ekonomi tersebut membuat Purwoto gemar melakukan analisis, seperti tentang sebab akibat dan sebagainya. Namun karena keterbatasan waktu, serta banyaknya tanggung jawab kerja yang harus dilakukan dengan segera, maka hal itu belum bisa maksimal ia lakukan.

Dalam Mengemban tugas jabatan sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Data KPU, Purwoto memfokuskan pada dua target yakni, sukses pemilu dan sukses kelembagaan. Ia akan bekerja keras supaya target minimum kelembagaan yang ditetapkan Bappenas dapat tercapai. “Dua sukses. Target saya sukses pemilu dan sukses kelembagaan. Itu ada di Bappenas. Lembaga ini harus seperti apa. Ada kriterianya. Minimal harus B. KPU harus mampu mengejar target itu. Pokoknya target minimum kelembagaan dari Bappenas harus coba kita capai. Sukses pemilu ya harus. Itu sudah biasa,” kata ayah tiga anak ini lagi.(MS Wibowo) Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

19

suara sosok

n Nanang Priyatna :

WTP Dapat Dicapai Dengan Membangun Sistem Keuangan Yang Baik “Dont put until tomorrow”. Itulah prinsip kerja sekaligus motto hidup Nanang Priyatnya, SE selama hampir 30 tahun menjalani karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Semasa SMA, ia bercita-cita masuk ke dunia militer. Suara KPU- “Sejak SMA saya bercita-cita ingin masuk angkatan

bersenjata seperti TNI atau Polisi, dulu masih ABRI. Karena itu dulu saya rajin olahraga dan sebagainya,” ungkap Nanang. Demi mengejar impiannya, setamat SMA, Nanang mendaftar ke akademi militer. Namun takdir berkata lain. Ia tidak lolos. Ia pun berdiskusi dengan keluarga dan teman-temannya guna menentukan langkah karier ke depan dalam hidupnya. “Ternyata teman-teman saya ada yang mendaftar ikut SPMB, ada juga yang ke STAN. Kebetulan saat itu untuk ke STAN ada pengumumannya di koran juga, akhirnya saya mendaftar pendidikan D3 di STAN waktu itu,” kata ayah tiga anak ini. Dari situlah, Nanang memulai perjalanan karirnya sebagai Calon PNS (CPNS) pada 1986. Setahun berikutnya, ia bekerja di BPKP dan ditempatkan di wilayah paling barat Indonesia, Aceh. Enam tahun kemudian, ia dipindahkan ke Bandung, Jawa Barat. Di Kota Parahiyangan itu ia juga bertahan selama enam tahun, sebelum akhirnya dipindahkan ke BPKP pusat hingga menjabat Ketua Tim Fungsional Auditor. Pada 2009, pria kelahiran Jakarta 3 Februari 1966 ini mengikuti proses penerimaan pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Di lembaga tersebut, ia bekerja di Bagian Keuangan selama empat tahun lalu mutasi ke Bagian Monitoring dan evaluasi (Monev) selama kurang lebih satu tahun. “Sampai tahun 2014, ada penerimaan pejabat eselon II di KPU, saya melamar lagi, pelantikannya pada Oktober 2014,” jelas pria yang kini menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan KPU ini. Lebih Suka Naik Tangga Meski telah lama berstatus PNS, kecintaan Nanang pada dunia militer tidaklah padam. Ia mengaku dari situ mendapat suatu hal yang positif, salah satunya disiplin. “Paling tidak dari sisi disiplin itu, meskipun belum sempurna saya ingin berdisiplin, contohnya itu tadi, dont put until tomorrow.” Begitu juga dalam hal menjaga kesehatan fisik. Putra kelima dari sembilan bersaudara ini tetap menjaga kebugaran tubuhnya dengan berolahraga. “Di Bogor, dulu setiap Minggu saya ada jadwal bermain tenis lapangan. Cuma sekitar setahun belakangan ini tidak lagi karena lapangannya dibangun jadi apalah di situ, jadi nggak bisa tenis lagi di situ,” jelas Nanang. Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

20

Oleh karena itu, ia menyiasati dengan mencuri waktu dalam mengolah fisiknya. “Kesempatan olahraga saya sekarang sudah berkurang. Pulang kerja sudah larut malam kemudian berangkat habis subuh. Sementara, Sabtu Minggu sering ada urusan keluarga. Nah, mumpung ada kesempatan, kebetulan di sini ada tangga, cuma empat lantai. Supaya lebih banyak bergerak jadi saya memilih naik turun tangga untuk ke ruangan saya. Kalau sudah sampai ruangan begini kan duduk saja, tidak banyak gerak,” ujarnya.

suara sosok Dimensi Relegius Nanang menerapkan disiplin juga pada dimensi religius. Ia selalu berusaha untuk menjalankan ibadah shalat tepat waktu dan berjamaah, baik di rumah maupun di tempat kerja. Di lingkungan kerja di KPU ia kerap menjadi imam salat berjamaah. Hal itu ia upayakan semata-mata dengan niat untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. “Saya mencoba untuk menjadi lebih baik terus dalam hal beribadah. Artinya, yang saya dapatkan dari beberapa bacaan dan ceramah dikatakan bahwa shalat tepat waktu merupakan hal yang paling utama. Melebihi hal lain. Cuma mungkin kita belum tahu saja manfaatnya. Misalnya kita lagi rapat, terus datang waktu shalat, kita kadang sungkan. Tapi kita minta izin salat saja dulu. Ya, kalau kembali ke soal agama, apa sih yang kita cari kan? Sebentar saja kok kita di dunia ini. Cuma tidak terasa saja kan? Justru di sana nanti itu yang abadi. Saya suka menasihati diri sendiri, justru di sana nanti yang abadi,” paparnya.

ia telah lama bergelut dan berkecimpung dalam hal keuangan negara. Termasuk ruang lingkup ekonomi, akuntansi, APBN dan sebagainya. Hanya saja, di KPU volumenya tentu lebih besar. “Misalnya, satker di kantor saya sebelumnya itu kan satu. Di sini, total Satkernya 534 posisi yang saya ketahui terakhir. Apalagi akan bertambah dengan daerah-daerah pemekaran baru.” Mengenai penyesuaian dengan lingkungan kerja, Nanang tak butuh waktu lama. Hanya dalam waktu satu hingga dua minggu ia

tidak bekerja tujuan tidak akan tercapai,” ucap Nanang. Ia pun merasakan sangat terbantu dengan dukungan dari wakil kepala, kabag, hingga staf-staf yang ada. “Intinya kita punya kesamaan visi dan inilah tujuan bahwa biro keuangan itu sebagai penyusun laporan, melayani internal. Kita harus bisa menyajikan atau memberikan yang terbaik dan bertahap walaupun sampai sekarang misalkan laporan keuangan kita opininya masih WDP, itu yang harus kita kejar dan tingkatkan terus kualitas laporannya,” kata Nanang.

Sikap religius yang teguh ini pula yang Nanang terapkan dalam menyikapi pahit getirnya menjalani hidup. Dengan begitu ia bisa melewati segala tugas yang diamanahkan kepadanya dengan lancar. Meski beberapa kali ditempatkan ke daerahdaerah yang cukup berjauhan jaraknya. “Manis pahit berkarir tergantung bagaimana kita menyikapi. Apalagi kalau kita kembali lagi kepada agama, hanya ada dua cara menyikapinya yaitu syukur dan sabar. Kalau kita menyikapi dua hal itu apapun yang terjadi Insya Allah lancarlancar saja,” jelas Nanang. Selalu Berdiskusi dengan Keluarga Menjalin komunikasi yang baik merupakan suatu keharusan, apalagi dengan orangorang terdekat, yakni keluarga. Di berbagai hal, termasuk pekerjaan, Nanang selalu mendiskusikan dengan Siti Suprapti, istrinya. “Menurut saya diskusi harus, ngobrol di rumah. Walaupun nggak sampai ke hal-hal teknis. Tapi dia harus tahu juga. Termasuk kemarin ada kesempatan, lowongan di KPU, saya bilang ke istri. Intinya diskusi, jangan sampai kita diam-diam pindah kantor nggak bilang-bilang, kalau mereka nggak setuju kan nggak enak,” terang Nanang. Kerja Tim dan Target WTP Berbicara tentang perbedaan kerja sebagai Kepala Biro Keuangan KPU dengan jabatan di instansi-instansi sebelumnya, Nanang menyatakan tak terlalu mendasar karena

bisa langsung bekerjasama dan membaur dengan lingkungan, staf dan lainnya. “Artinya ada satu pemahaman yang sama dengan lingkungan, khususnya keuangan. Misalnya kita punya kewajiban menyusun laporan keuangan yang baik, melayani internal secara baik, kan itu sudah bagian keperbendaharaan juga soal pembayaranpembayaran. Kalau melihat dari situ saya merasa sepertinya tidak terlalu lama bisa menyesuaikan kondisi dengan temanteman,” ujarnya. Dalam berinteraksi dengan staf-stafnya, ia tidak menggunakan pendekatan atasanbawahan, melainkan melebur bersama-sama. “Kalau pendekatannya atasan bawahan yang perintah-perintah saja, kadang susah berhasilnya. Makanya saya menganggap mereka teman. Karena saya pun sebagai kepala biro tidak ada apa-apanya kalau mereka tidak kerja, kalau mereka tidak support. Kita kerja sama-sama, kita teamwork. Satu teamwork kalau ada satu unsur tim yang

Oleh karenanya, di antara target yang menjadi incaran Nanang sebagai Kepala Biro Keuangan KPU saat ini ialah mendapatkan laporan keuangan dengan opini WTP. Dengan membangun sistem keuangan yang baik, WTP dapat dicapai dengan cepat. “Tahun kemarin masih WDP, kenapa enggak kalau sekarang bisa WTP. Dan itu ternyata bukan hanya kewajiban atau pekerjaan biro keuangan saja, tetapi semua biro-biro dan teman-teman yang ada di kesatuan pimpinan, yang ada di KPU ini. Karena kesatuan kita banyak padahal laporan lembaganya yang keluar satu. Ketika, misalkan, salah satu satker dari propinsi atau dari kabupaten/kota tidak peduli artinya laporannya misalnya jelek kan berpengaruh pada laporan pusat. Artinya memang harus sama-sama kepentingannya, pemahaman harus sama harus bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan itu butuh perjuangan dan usaha keras,” tandas Nanang lagi. (MS Wibowo/Ismail) Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

21

Suara Imam Bonjol

Komisi II Mendukung Pendirian Pusat Pendidikan Pemilih Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Yandri Susanto mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penambahan anggaran terkait dengan rencana akan mendirikan Pusat Pendidikan Pemilih. Suara KPU- “Diharapkan dengan dana yang cukup besar itu, KPU dapat menjelaskan secara detail realisasi dari kegiatan tersebut,” tuturnya saat menghadiri  Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), kemarin (Selasa, 2/2).   “Ide pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih sangat bagus, saat ini kami ingin mengetahui bentuk realisasi dari kegiatan tersebut, intinya kalau kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pemilu saya pikir cukup ada alasan yang kuat untuk Komisi II mendorong atau menyetujui usulan penambahan anggaran tersebut,” ungkap politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Banten II itu lagi.    Hal senada juga diungkapkan oleh Yanuar Prihatin, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia  mengungkapkan ketertarikannya pada program Pusat Pendidikan Pemilih, hal itu didasari oleh kekhawatirannya pada tingkat kedewasaan pemilih yang menurutnya harus ditingkatkan, mengingat telah masuknya Indonesia pada babak baru menghadapi Pemilihan Kepala Daerah serentak.   Namun ia kembali mengingatkan KPU untuk berhati-hati dalam penggunaan anggaran tersebut. “KPU harus dapat menjelaskan apa saja yang dapat dilakukan KPU dari tingkat pusat hiungga kabupaten/kota dengan anggaran yang diajukan tersebut. Sebab, yang menjadi fokus KPU adalah memberikan perhatian khusus kepada calon-calon pemilih berdasarkan tingkat pendidikan pemilih.    “Kami kira Pak Ketua KPU dapat mendiskusikan ulang program tersebut, kami mohon informasi lebih Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

22

Ketua KPU Husni Kamil Manik (tengah) memberikan penjelasan kepada Anggota DPR tentang rencana pendirian Pusdiklih

lanjut, bagaimana polanya, kerjanya, keterjangkauan, proses, dan output dari program pendidikan pemilih ini,” terang Yanuar.   Agenda RDP yang dihadiri 31 dari 50 anggota Komisi II DPR RI malam itu, adalah pembicaraan awal pembahasan APBN-P 2015 dan penyampaian evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2014. Ketua KPU Husni Kamil Manik dengan seluruh komisioner KPU RI, Sekretaris Jenderal, Arif Rahman Hakim beserta jajaran Sekretariat Jenderal KPU RI, Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo, Komisioner Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas beserta Sekjen dan Sekretaris BNPP, Triyono Budi Sasongko.   Terkait pembahasan APBN-P 2015 KPU menyampaikan 7 (tujuh) usulan tambahan anggaran untuk tahun 2015, dengan rincian program kegiatan sebagai berikut : Alokasi anggaran untuk 18 (delapan belas) daerah pemekaran, alokasi anggaran untuk pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, alokasi anggaran kompensasi/ penghargaan bagi ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota periode 2007-2012, penambahan

operasional perkantoran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota yang terdiri dari 533 satuan kerja (Satker), alokasi anggaran supervisi dan monitoring pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang akan dilaksanakan serentak tahun 2015, alokasi program kegiatan pemutahiran data pemilih yang akurat dan transparan, alokasi program kegiatan Pendidikan Pemilih.   Mengenai evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2014, Ketua KPU, Husni Kamil Manik menyampaikan, bahwa sampai akhir Desember tahun 2014 realisasi anggaran KPU hanya sebesar 79,33% dari total pagu anggaran sebesar 13 triliun.   Rendahnya realisasi anggaran KPU saat itu, menurut Husni disebabkan oleh tidak terlaksananya putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil presiden, dan adanya efisiensi dalam pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2014 serta keluarnya surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor.  (bow/dam/dosen/Hupmas) 

Suara Imam Bonjol

Upacara Bendera pegawai KPU

Pembekalan Orientasi Tugas Anggota Dapat Meningkatkan Kualitas Pemilu Pasca pelantikan 12 orang anggota KPU baru di Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Papua Barat, juga penggantian antar waktu (PAW) di Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua, bertempat di Ruang Sidang Lt. 1 Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta, Kamis (26/2) KPU langsung melakukan Terkait hal tersebut KPU RI melakukan kegiatan orientasi tugas anggota.  SUARA KPU- Salah satu indikator kualitas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dapat dilihat dari kapasitas penyelenggara dalam mengelola tiap tahapan sesuai dengan porsinya. Menghadapi Pemilihan kepala daerah serentak Desember mendatang, perlu dilakukan peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, terlebih bagi daerah yang baru memiliki anggota KPU.   Acara orientasi tugas bagi anggota KPU Provinsi yang baru dilantik selain sebagai sharing pengetahuan tentang lembaga KPU juga sebagai penguatan kapasitas penyelenggara dalam menggelar pesta pemilihan lima tahunan tersebut. “Kita ini lembaga besar dengan struktur hirarkis dari pusat ke daerah, dengan struktur lembaga dua bilik, komisioner dengan sekretariat,” terang Ketua KPU Husni Kamil Manik saat mengisi materi tentang

tata kerja penyelenggara Pemilu.   Menurut Husni, pemahaman pelaksanaan tugas antara komisioner dan sekretariat telah tertuang dalam UU Penyelenggaraan Pemilu, yang harus dilakukan adalah memahami porsi tugas masing-masing, sehingga semuanya mengetahui saat melaksanakan hak dan kewajibannya.   Selain itu Husni mengingatkan bahwa pemahaman fungsi, hak dan kewajiban antara komisioner dan sekretariat tidak diwujudkan dalam bentuk menunjukkan kekuasaan untuk membela kepentingannya masing-masing.   “Pemahaman kita mengenai hak, kewajiban dan porsi tugas masing-masing (sekretariat dan komisioner), tidak diwujudkan untuk mempergunakan kekuasaan,

pemahaman itu harus diwujudkan agar apa yang menjadi tugas dan fungsi kita dapat berjalan dengan baik,” tegas Husni.   Acara orientasi tugas bagi anggota KPU Provinsi yang baru dilantik, dilaksanakan pada satu hari penuh, dengan diisi pemaparan materi yang dilakukan sejak pagi hari, dengan panitia dari Biro SDM Setjen KPU RI.   Kegiatan diawalli pembukaan oleh Komisioner KPU RI Sigit Pamungkas, dilanjutkan dengan materi Demokrasi, Pemilu dan Sistem Pemilu oleh Hadar Nafiz Gumay, lalu Ida Budhiati memaparkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang dilanjutkan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik, dan pemaparan diakhiri oleh Ferry Kurnia Rizkyansyah dengan materi Tata Kelola Relasi dengan Pemangku Kepentingan. (bow/dam/dosen/Hupmas)  Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

23

Suara Imam Bonjol

KPU Rancang Pusat Pendidikan Pemilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini mulai merancang Pusat Pendidikan Pemilih (Pusdiklih). Sebab, kehadiran pemilih yang cerdas ketika mengikuti proses demokrasi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas Pemilihan Umum (Pemilu). Selain itu, Pusdiklih dapat menjadi rujukan masyarakat untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kepemiluan. Suara KPU- Terkait dengan itu, KPU mengundang beberapa pakar untuk mendiskusikan dan mendapatkan masukan menghadapi persiapan membangun pusat pendidikan pemilih yang berbobot dan berkualitas, bertempat di Ruang Sidang Lt. 2 Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta, Rabu (25/2).   “Literasi ataupun referensi mengenai pusat pendidikan pemilih tidaklah terlalu banyak, maka kami mengundang para pakar sekalian dalam rangka merumuskan konsep pusat pendidikan pemilih itu seperti apa nantinya” ujar Komisioner Komisioner KPU, Sigit Pamungkas (berkemeja coklat) bersama dengan M “Kegiatan KPU Sigit Pamungkas. Afiduddin dari JPRR berdiskusi tentang rancang bangun pendidikan pemilih   atau program Hadir sebagai pembicara Siliwati mengungkapkan, keberhasilan pemilu. Sehingga apa saja untuk pada diskusi tersebut pusat pendidikan pendidikan pemilih bukan hanya R. Siliwati Direktur ditentukan oleh kuantitas atau nominal pemilih ini tidak mengaktivasi Politik dan Komunikasi angka paritipasi masyarakat dalam pemilu, akan kosong Badan Perencanaan pusat tetapi juga kualitas dari pemilih itu sendiri. atau tidur dalam dan Pembangunan   waktu lama, ” pendidikan Nasional (Bappenas), M. “Penting untuk membangun pendidikan katanya. Afiduddin Koordinator pemilih sehingga   pemilih yang mempunyai standar dan Nasional Jaringan Sri Budi Eko dibuat berdasarkan kawasan atau region, ini akan hidup Pendidikan Pemilih Wardhani pada sehingga dapat menjangkau penduduk Untuk Rakyat (JPPR), Sri paparannya kita yang mencapai 240 juta jiwa”, terus.” Budi Eko Wardhani Puskapol mengusulkan sejumlah ungkapnya Fisip UI, dan Pieta Mamo program dan kegiatan   perwakilan Australian Election di dalam pusat pendidikan Selain itu, Peita Mamo dari AEC Commision (AEC). pemilih tersebut, sehingga kelak, menceritakan dan berbagi pengalaman   dapat menempatkan pemilu yang tentang pengelolaan pendidikan pemilih Menurut Sigit, isu penting pada berbasis kepada kepentingan pemilih.  yang ada di negara Australia yang pendirian pusat pendidikan pemilih ialah   memfokuskan kepada pemilih pemula.  menyangkut informasi apa saja yang ada “Beberapa program dan kegiatan   didalamnya, kegiatan ataupun program diantaranya ialah adanya pusat “Target pendidikan pemilih di negara yang akan berjalan, konsep managemen, dokumentasi kepemiluan, modul, kami lebih dikedepankan kepada serta sarana dan prasarana pendukung.  rekruitmen fasilitator, kerja sama dengan pemilih pemula dan sekolah, mulai dari   lembaga pendidikan serta melakukan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah “Kegiatan atau program apa saja untuk pendidikan pemilih itu sendiri kepada Pertama (SMP) sampai tingkat Sekolah mengaktivasi pusat pendidikan pemilih masyarakat,“ katanya. Menengah Atas (SMA),” pungkas Peita sehingga ini akan hidup terus. Bukan   yang didampingi oleh interpreter. hanya ketika pemilu, tapi juga pasca Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas (bow/ook/dosen/Hupmas) Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

24

Suara Imam Bonjol

Komnas HAM Minta KPU Tingkatkan Pelayanan Konstitusi Warga Dalam kunjungan ke kantor KPU, petinggi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Maneger Nasution menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atas suksesnya pelaksanaan Pemililihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2014, Jumat, (16/1). Suara KPU – Selain menyampaikan apresiasi, ia beserta rombongan yang diterima oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik, Komisioner KPU RI, Arief Budiman, Ida Budhiati, Hadar Nafis Gumay, Juri Ardiantoro, Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim dan beberapa pejabat eselon II dilingkungan KPU RI itu menyerahkan laporan hasil pantauan pelaksanaan pemilu tahun 2014.   “Dalam kesempatan ini, Komnas HAM mengucapkan banyak terima kasih kepada KPU atas terselenggaranya pemilu 2014 dengan baik. Kami sangat mengapresiasi proses pileg dan pilpres yang lalu. Kami melihat tingkat capaiannya sungguh luar biasa, kami berterima kasih untuk itu. Selanjutnya untuk menyempurnakan pelaksanaan pemilu, kami sudah susun laporan dalam bentuk buku sehingga dapat dimanfaatkan KPU untuk bahan perbaikan pemilu di masa-masa mendatang,” tutur Maneger lagi.   Meskipun banyak pihak memuji pelaksanaaan Pemilu Tahun 2014, Muhammad Nurkhoiron, Komisioner Komnas HAM yang mendampingi Maneger menjelaskan, bahwa saat ini KPU perlu meningkatkan kinerjanya terutama dalam tugasnya menjaga hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia.   “Kami ingin berdiskusi agar semua warga negara mendapat hak yang sama berdasar prinsip free and fair, khususnya terhadap warga yang masuk dalam kelompok rentan. Kelompok ini masih banyak yang belum memberikan hak konstitusinya. Hasil pantauan yang kami lakukan, banyak pasien di rumah sakit yang tidak dapat memberikan hak konstitusinya pada pemilu 2014,” ujarnya.   Atas catatan tersebut, Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik menyampaikan,

Ketua KPU Husni Kamil Manik menerima buku laporan dari petinggi Komnas HAM Manager Nasution terkait pelaksanaan pemilu nasional.

bahwa KPU telah mengakomodasi semua masukan dari berbagai pihak, termasuk melakukan sosialisasi kepada warga yang memiliki kebutuhan khusus. Namun ia menyampaikan bahwa KPU menghadapi berbagai kendala selama proses kegiatan tersebut.   “Kami (KPU) sedapat mungkin mengakomodasi semua masukan dari multi pihak, termasuk mengadvokasi secara khusus terhadap pemilih rentan ini. Memang tidak bisa menyeluruh, namun kami sudah mengupayakan secara optimal. Utamanya kami terkendala dengan masalah anggaran,” tutur dia.    Kendala lain yang dihadapi penyelenggara pemilu, tandas Hadar Nafis Gumay,  adalah sulitnya mendata kelompok masyarakat tersebut, “Kesulitan bermula dari proses pendataan, tidak ada yang punya data persis, bahkan kelompok mereka sendiri pun mengalami kesulitan mendata,” tambah Hadar.   Walaupun banyak kendala yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu, Hadar

kembali menyampaikan, bahwa KPU akan terus berinisiatif untuk melakukan pendataan dan pendekatan secara lebih baik, khususnya masyarakat kelompok rentan tersebut.   “Ini akan kami (KPU) upayakan betul supaya pendataan menjadi lebih lengkap, kami akan melakukan pendekatan  lain. Dalam pemilu 2014 kami menggunakan daftar pemilih tambahan supaya dapat menjangkau pemilih tersebut, walaupun opsi itu tidak diatur secara khusus dalam UndangUndang,” lanjut dia.   Banyak hal yang perlu dilakukan dalam penyempurnaan sistem pemilu, atas kebutuhan itu, Komisioner KPU RI, Arief Budiman mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan sumbangsihnya.   “Dalam penerapan sistem pemilu, kita memang perlu penyempurnaan, saya harap Komnas HAM dan pihak lain dapat memberi saran pemikiran dan jalan keluar atas kendala yang selama ini kita hadapi,” tambah Arief lagi.  (ris/FOTO KPU/dosen/Hupmas) Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

25

Suara Imam Bonjol

Duta Besar Uzbekistan, Shavkat Jamolov mengunjungi kantor KPU.

Indonesia-Uzbekistan Jajaki Kerjasama Peningkatan Kualitas Pemilu  Indonesia merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Uzbekistan. Hubungan kedua negara makin menguat sejak Presiden Soekarno tahun 1960 melakukan kunjungan pertama kali ke Uzbekistan. Sehingga, tidaklah mengherankan jika kedua negara tersebut memiliki sejarah sendiri dalam hubungan diplomasi internasional. Dalam waktu dekat, Uzbekistan akan menggelar Pemilu Presiden. Suara KPU.   “Persisnya  tanggal 29 Maret 2015. Mudah-mudahan Indonesa dapat mengirimkan delegasinya ke Uzbekistan untuk mengamati jalannya penyelenggaraan demokrasi di Uzbekistan. Kami tunggu ya,” ucap Shavkat Jamolov, Duta Besar Uzbekistan, ketika berkunjung ke kantor KPU, Senin (10/02).  Delegasi Uzbekistan langsung disambut dengan hangat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik dan beberapa komisioner lainnya antara lain Hadar Nafiz Gumay, Arif Budiman, Juri Ardiantoro, Ferry Kurnia Rizkyansyah, dan Sigit Pamungkas dan Sekretaris Jenderal KPU, Arif Rahman Hakim. Selama ini Indonesia dan Uzbekistan sudah menjalin kerjasama di bidang ekonomi dan pendidikan.   Kini, sebagai sesama negara yang menganut paham demokrasi, pertemuan sore itu diwarnai dengan keinginan yang menguat untuk bertukar pandangan tentang pelaksanaan Pemilihan Umum di masing-masing negara. “Kami telah melaksanakan Pemilu Parlemen Desember 2014 lalu. Pemilu yang berlangsung untuk memilih  para Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

26

senator itu menggunakan pola hidden vote system,” beber Shavkat Jamolov.   Meski warga Uzbekistan yang tinggal di Indonesia tak begitu banyak namun perhatian pemerintah negara itu untuk memberikan ruang yang luas kepada para pemilih cukup baik. “Jumlah warga kami yang tinggal di sini sekitar 200 orang. Untuk menampung aspirasi mereka di kantor kedutaan disediakan tempat pemungutan suara dan fasilitas  lainnya,” ungkap Shavkat Jamolov.   Ia kembali menjelaskan, proses pencalonan senator di Uzbekistan hanya dapat diajukan oleh partai yang disetujui/diakui legalitasnya oleh penyelenggara pemilu. Untuk tahapan kampanye dan proses audit keuangan

tidak dilakukan pemyelenggara pemilu melainkan oleh pemerintah.   “Kami berharap dengan kunjungan ini dapat terjalin kerjasama di bidang peningkatan kualistas Pemilu baik di Indonesia maupun Uzbekistan,” pungkasnya lagi. Sementara itu, terkait dengan keinginan Uzbekistan tersebut,  Ketua KPU Husni Kamil Manik menyampaikan dengan tegas bahwa Indonesia siap membangun kerjasama dengan Uzbekistan. “Kami mendukung atas kerjasama yang telah dibangun antara pemerintah Indonesia dengan Uzbekistan, termasuk jika ada keinginan kerjasasama yang lebih lanjut dalam hal peningkatan kualitas Pemilu bagi kedua negara ini,” terang Husni lagi. (bow/domin//dosen/Hupmas)

“Persisnya  tanggal 29 Maret 2015. Mudahmudahan Indonesa dapat mengirimkan delegasinya ke Uzbekistan untuk mengamati jalannya penyelenggaraan demokrasi di Uzbekistan. Kami tunggu ya,”

Suara Imam Bonjol

Menghadapi Persiapan Pilkada Serentak KPU Gelar Raker Pimpinan Suara KPU- Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menggelar rapat kerja (raker) pimpinan KPU RI dan KPU Provinsi se-Indonesia, Rabu (4/2) di aula kantor KPU Provinsi Jawa Barat. Saat membuka raker itu, Ketua KPU, Husni Kamil Manik, sempat menyampaikan pentingnya konsolidasi dalam penyelenggaraan pemilu. “Raker ini diselenggarakan sesuai amanah Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.   Dalam UU tersebut, KPU mempunyai tugas dan wewenang dalam tiga penyelenggaraan pemilu, yaitu Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada),” pungkasnya.   Husni juga mengungkapkan bahwa ada satu kewenangan KPU yang sempat dianulir dari tiga jenis penyelenggaraan pemilu tersebut, yaitu pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Namun kemudian dalam PERPPU Nomor 1

Tahun 2014, kewenangan itu dihidupkan kembali dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pada akhirnya PERPPU tersebut ditetapkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015, sehingga tugas dan kewenangan KPU masih tetap menjadi tiga jenis pemilu tersebut.   “Semua ketentuan dan prinsip penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota itu menganut prinsip yang sama dengan pemilu, jadi sebenarnya tidak ada bedanya, semua berjenis pemilu, maka kita juga yang akan tetap menyelenggarakan pilkada tersebut,” tegas Husni dihadapan peserta raker.   Raker ini memiliki dua tujuan. tujuan pertama, KPU membuat kebijakan mengenai schedule kerja yang jelas pada satu tahun anggaran 2015. KPU RI telah menetapkan agenda kerja empat bulan pertama, lengkap dengan tanggal dan bulan. Agenda seperti ini termasuk yang dibahas dalam raker

dan menjadi pedoman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun schedule kerja.   Tujuan kedua, konsolidasi organisasi, membahas masalah-masalah dari masing-masing KPU provinsi, termasuk dari Provinsi ke-34 yaitu Kalimantan Utara (Kaltara). Meskipun Kaltara masih dalam proses pembentukan KPU Provinsi namun permasalahan itu bisa didiskusikan untuk bisa diselesaikan dengan baik.   “Raker ini juga diselenggarakan untuk menyongsong penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kegiatan yang dilakukan KPU harus sesuai pada tahapan persiapan, jangan sampai mendahului proses yang sudah diatur pada masa persiapan pilkada. Pemerintah dan DPR akan segera menetapkan revisi UU Nomor 1 Tahun 2015, dan apapun hasil revisinya, kita semua harus siap melaksanakannya,” tambah Husni. (bow/rob/arf/dam/ Hupmas)

Ketua KPU Husni Kamil Manik bersama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dan komisioner KPU divisi Kehumasan, Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

27

Suara Imam Bonjol

Penerapan E-Voting Masih Menjadi Perdebatan Suara KPU- Untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pemilu, penerapan teknologi informasi perlu dilakukan pemilu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melalui Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) telah mengembangkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu juga telah mempersiapkan rencana kerja, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dalam pemilu.  Teknologi informasi tersebut harus didesain untuk penyelenggaraan pemilu yang sistematis, terencana, dan masif. Selain itu, penting diperhatikan bahwa teknologi itu bisa tepat dalam hal kegunaan, sasaran, jumlah, jenis dan waktu. “Saat ini KPU mempunyai dua skala prioritas, pertama, teknologi informasi untuk pemutakhiran data pemilih, kedua, teknologi rekapitulasi penghitungan suara yang cepat. Dua skala prioritas tersebut dipandang jauh lebih murah daripada harus mengejar e-voting, selain butuh waktu mempersiapkan peralatannya, juga harus mensosialisasikan ke masyarakat dan ke petugas pemungutan suara,” ucap Ketua KPU RI Husni Kamil Manik saat menerima audiensi rombongan BPPT, di Ruang Rapat Lantai 1 kantor KPU RI, Senin (10/2).  “KPU ingin ada tim yang bisa menilai dan memberi masukan mengenai teknologi apa saja yang bisa dilakukan pada penyelenggaraan pemilu, mengenai roadmap penggunaan teknologi itu, dan strategi pencapaian target yang satu ke target yang lain. Mungkin kita mampu mengadakan peralatan sekarang ini, tetapi stakeholder kita belum tentu bisa percaya dengan peralatan ini, dikhawatirkan pada saat pemilu selesai, kita dianggap curang dengan alat tersebut,” ujar Husni yang didampingi jajaran Anggota KPU RI lainnya. Husni juga mencontohkan, pada penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lalu, KPU telah menyediakan alat publikasi yang menampilkan hasil penghitungan suara dengan basis Formulir C1. Hasilnya, untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, publikasi tersebut dapat menampilkan 85 persen hasil penghitungan suara, sedangkan untuk Pemilu Presiden dan Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

28

Komisioner Hadar Nafis Gumay audiensi dengan BPPT terkait pelaksanaan E-Voting.

Wakil Presiden dapat mendekati 99 persen. Meskipun publikasi tersebut dapat dilihat dengan jelas, namun masih saja ada yang tidak percaya dengan hal tersebut. “Kalangan elit masih sulit untuk bisa percaya penggunaan alat memilih elektronik atau e-voting dalam pemilu, apalagi masyarakat, meskipun masyarakat sekarang lebih cerdas, tetapi belum tentu mereka juga mempercayainya. Jadi, penerapan e-voting masih menjadi perdebatan. Kalau kita sudah pakai teknologi informasi dalam pemilu, semua pihak seharusnya siap untuk menerima hasil dari teknologi ini,” jelas Husni. Sementara itu, Deputi Kepala BPPT Hammam Riza yang memimpin rombongan BPPT mengungkapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 yang merupakan pengesahan dari PERPPU Nomor 1 Tahun 2014, dinyatakan bahwa pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik. Terkait dengan hal tersebut, BPPT memandang ada dua hal yang perlu ditindaklanjuti, pertama, tata cara pemberian suara elektronik atau e-voting, kedua, kebutuhan dan pengawasan dalam penghitungan suara.   “Tata cara pemberian suara elektronik tersebut efisien dan memudahkan pemilih dalam pemungutan suara, tetapi perlu juga diatur dalam Peraturan KPU. Peraturan tersebut harus melalui uji petik dan bisa dilakukan dalam penyelenggaraan pilkada. BPPT juga telah melakukan uji petik penggunaan teknologi informasi dalam e-counting dan e-rekapitulasi di Pekalongan,”

papar Hammam Riza. Uji petik di Pekalongan menggunakan Unstructured Supplementary Service Data (USSD) untuk e-rekapitulasi dan Digital Mark Reader (DMR) untuk e-counting. Sebanyak 564 TPS dilakukan pengujian teknologi tersebut pada saat Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. Hasil e-counting dan e-rekapitulasi tersebut hasilnya bisa langsung dikirim ke data centre dan ditayangkan dalam bentuk grafik-grafik, serta ditayangkan di website BPPT. Direktur PTIK Hary Budiarto yang memaparkan, konsep pengembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu, mengungkapkan e-voting lebih efisien, nyaman, aman, dan berkualitas. Dalam pemutakhiran data pemilih, syarat utamanya warga masyarakat harus mempunyai KTP elektronik atau e-KTP, sehingga dapat terbaca oleh card reader. Kemudian dalam teknologi pemungutan suara, BPPT juga telah mempraktekkan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. “Sebetulnya masyarakat di bawah itu tidak ada masalah dengan e-voting, buktinya masyarakat di daerah terpencil pun mampu menggunakannya, sehingga mungkin hanya elit politik saja yang masih mempermasalahkannya. Untuk pemilu serentak, tentu saja kita perlu industri untuk memproduksi alat tersebut, untuk keamanan informasi, BPPT juga telah mempersiapkan SOP keamanan informasi, dan audit sistem informasi,” papar Hary Budiarto. (bow/arf/dam/Hupmas)

Suara Imam Bonjol

Hadar Nafis Gumay, Husni Kamil Manik dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah menghadiri konferensi pers terkait pengembangan fitur sidalih Pilkada.

KPU Pusat Bantu Pengembangan Fitur Aplikasi Sidalih Daerah Suara KPU- Untuk menghadapi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota langsung dan serentak pada 16 Desember mendatang, KPU akan memfasilitasi KPU Daerah dengan pengembangan aplikasi Sidalih online. Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) merupakan aplikasi online yang diprogramkan untuk mempermudah petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) terutama di daerah kabupaten / kota dalam mengolah data pemilih secara lebih mudah, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta transparan.  Aplikasi ini juga memiliki fitur kemudahan untuk koordinasi dan monitoring antara petugas KPU Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota juga petugas dilapangan yang teruji pada saat Pemilu Presiden dan Legislatif 2014 lalu. Sistem ini dianggap telah berjalan baik dengan mengubah data yang berasal dari pemerintah dalam bentuk Data Penduduk Potensial Pemilu (DP4) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).   Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, menjelaskan penggunaan aplikasi ini

sebagai upaya fasilitasi penyelenggara pemilu yang secara teknis dilaksanakan oleh KPU Daerah. “Kami berupaya memfasilitasi penyelenggaraan tahapan yang akan dilakukan KPU Provinsi, kabupaten/kota dengan beberapa fasilitas yang telah digunakan pada pemilu sebelumnya, salah satunya yang digunakan adalah aplikasi Sidalih,” ungkap Husni disela-sela pelaksanaan konferensi pers di Media Center KPU, Selasa, (20/1).   Anggota KPU RI, Hadar Nafis Gumay mengatakan sistem ini dapat  lebih mempermudah penyelenggara pemilu, dalam menghasilkan data yang terkini, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan transparan.   “Kami anggap ini satu sistem yang baik, yang telah memberi kemudahan kami (KPU) sebagai penyelenggara dalam menyusun daftar pemilih, maka sistem ini dengan upaya pengembangannya akan terus kami gunakan,” tutur Hadar, Anggota KPU yang membidangi Data Informasi dan Antar Lembaga KPU RI.

Ketika memberikan pemaparan didepan wartawan, Hadar juga menjelaskan fitur pengembangan sidalih online diantaranya manajemen DP4, penandaan dan klaim data ganda, jadwal serentak, serta jadwal dan tahapan pilkada. fitur manajemen DP4, fungsi manajemen pengolahan dimana didalamnya terdapat suatu fungsi analisa kondisi data dari DP4, sehingga dapat mencari seseorang atau kelompok pemilih berdasarkan elemen data yang didapat, seperti nama, tanggal lahir, alamat, Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK)  dan Jenis Kelamin (JK).   Fungsi penandaan dan klaim data ganda, kata dia, akan memudahkan operator untuk mengetahui dan membersihkan data ganda, fitur jadwal serentak yang dapat mengatur agar keserantakan jadwal penyusunan akan bersamaan sesuai jadwal tahapan pilkada.   Ke depan, pengembangan sistem Sidalih online ini diharapkan dapat terus dikembangkan, sehingga juga dapat digunakan dalam pemilihan umum serentak di tahun 2019 mendatang. (bow/dam/ook/Hupmas) Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

29

Suara Imam Bonjol

KPU-LIPI Bentuk Lembaga Riset Pemilu

Komisioner KPU Sigit Pamungkas menghadiri seminar disain pemilu serentak.

Suara KPU – Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik menyampaikan bahwasannya selama ini penilaian kualitas pemilu hanya berpijak pada indikator menang atau kalah, sehingga bagi yang kalah pasti akan menilai penyelenggaraan pemilu belum baik. “Ini yang harus diluruskan. Oleh karena itu KPU menilai  perlu adanya riset secara obyektif dan ilmiah yang dapat  menilai proses penyelenggaraan pemilu dari bagian per bagian dan keseluruhan, bagian mana yang sudah baik dan bagian mana yang masih ada catatan-catatan kekurangannya.   Pembentukan Electoral Research Institute (ERI) menjadi penting, karena  hasil riset nantinya dapat memberikan masukan positif bagi para pembuat UU dalam menghasilkan regulasi penyelenggaraan pemilu yang lebih baik,” terang Husni  ketika membuka acara Seminar Desain Pemilu Serentak 2019 sekaligus  Peluncuran Electoral Research Institute (ERI), Senin (2/2) di Auditorium Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta.  LIPI, kata dia, diharapkan juga bisa masuk dalam diktum draft program jangka menengah di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sehingga hasil riset ini bisa dimanfaatkan bersama dalam kepemiluan.   Meskipun usia ERI ini masih muda, sambung Husni, tetapi sudah banyak gagasan yang disampaikan, juga kontribusi dari LIPI dalam evaluasi penyelenggaraan Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

30

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. “Dan itu juga bisa dirumuskan, sebagai persiapan menghadapi penyelenggaraan pemilu serentak di tahun 2019 mendatang,” ujarnya lagi.   Husni kembali menambahkan, kenapa bekerjasama dengan KPU Australia atau AEC, dikarenakan adanya lembaga riset yang berpengaruh pada kepemiluan di Australia, dan hal itu belum ada di negara lain. Lembaga riset yang independen tersebut menjadi penting dibentuk di Indonesia untuk membangun khasanah kepemiluan.   Namun, mengingat KPU tidak diperbolehkan untuk mendapatkan bantuan atau berhubungan langsung dengan pihak lain di luar negeri, dan KPU melihat ini persoalan riset, maka KPU memilih untuk bekerjasama dengan LIPI.     Sementara itu Kepala LIPI, Dr. Iskandar Zulkarnain menyatakan,  peluncuran ERI ini sebagai penegasan LIPI bahwa riset adalah jawaban dari permasalahan bangsa ini, pentingnya penguasaan ilmu dan teknologi, sehingga  semua kebijakan yang diambil dapat  mengacu dari penelitianpenelitian tersebut. ERI diharapkan dapat turut meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa, sehingga hasil penelitian ini tidak hanya dalam tataran teoritis, tetapi juga diimplementasikan dalam tataran teknis, untuk mewujudkan pemerintahan

yang stabil dan efektif.    “Konsep pemikiran maupun rekomendasi untuk memperbaiki manajemen dan tata kelola kepemiluan dapat digunakan dalam mendesain pemilu serentak 2019. Persoalan yang lebih krusial sebenarnya bukan hanya masalah biaya, tetapi bagaimana pemerintahan yang terbentuk bisa stabil dan efektif. Kalau kita berharap pada efek yang jelas, maka itu hanya mungkin terjadi pada komunitas atau masyarakat yang mempunyai kecerdasan tinggi, artinya yang memilih presiden tertentu akan memilih partai pendukung presiden tersebut, ini juga harus dikaji oleh ERI,” papar Iskandar Zulkarnain.    Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Dr. Adriana Elisabeth juga mengungkapkan bahwa studi penjajakan awal dari ERI ini bersama para intelektual, akademisi, anggota KPU di daerah, LSM, dan media massa, adalah untuk lebih meyakinkan perlu tidaknya riset ini dilakukan di Indonesia. Untuk itulah LIPI menyelenggarakan seminar internasional  yang dihadiri oleh delegasi negara-negara sahabat, seperti Australia, Timor Leste, Myanmar, dan Bhutan, juga hadir dari KPU, Bawaslu, DKPP, LSM, dan media massa dalam menjaring pentingnya hasil riset bagi kepemiluan.    “Pentingnya riset kepemiluan ini kemudian ditandai dengan penandatanganan MoU Kepala LIPI dan Ketua KPU RI, selanjutnya diprakarsai pembentukan ERI, sebagai kebutuhan kebijakan dan tata kelola kepemiluan, mendorong kualitas pemilu, dan perlu hadirnya lembaga yang memberikan rumusan kepemiluan berdasarkan riset,” ujar Adriana.   Sementara itu perwakilan dari AEC Representative of CABER, Ian McAllister, menyatakan ada banyak riset yang menarik untuk diangkat tentang kepemiluan di Indonesia, contohnya riset mengenai suara sah dan tidak sah, serta pendidikan politik. Riset ini dilakukan dalam mendukung kepentingan penyelenggara pemilu untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi. AEC juga meyakini bahwa ERI dapat memberikan kontribusi positif pada kepemiluan dan memperkaya pengetahuan pemilu di Indonesia. 

Suara Imam Bonjol

Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Sigit Joyowardono menjelaskan keinginan KPU membangun sistem manajemen pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) berbasis online.

KPU Bangun PAW Berbasis Online Suara KPU- Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Sigit Joyowardono menjelaskan saat ini KPU sedang membangun sistem manajemen pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR/DPD RI, DPRD Provinsi, serta DPRD kabupaten/ kota. Sistem ini berfungsi dalam pelaksanaan input / entry data, proses administrasi, hingga output berupa keputusan tentang siapa kandidat yang akan menggantikan anggota sebelumnya. Seperti diketahui, anggota DPR, DPRD Provinsi, dan kabupaten / kota akan digantikan apabila ada anggota dewan yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan oleh partai politik. Untuk itu, KPU perlu membangun sistem manajemen yang aksesebel dan mempermudah pergantian, apabila terdapat proses

yang tidak sesuai dengan prosedur. Sigit Joyowardono kembali mengatakan pembangunan sistem manajemen itu bertujuan untuk memudahkan, mengontrol, dan membantu pelaksanaan proses PAW anggota DPR/DPD RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota. “Selain untuk memudahkan, mengontrol, dan membantu KPU RI maupun KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PAW, sistem itu juga dimaksudkan untuk mendeteksi atau mengetahui sampai sejauh mana dalam dekade lima tahun kedepan menjelang Pemilu 2019. Problematika PAW yang berimplikasi pada penggantian anggota diakibatkan oleh apa?,” jelas Sigit, Senin (19/01) Selain memberi kemudahan bagi KPU sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pemilu, ia berharap

sistem tersebut dapat memberikan gambaran bagi lembaga riset untuk memetakan persoalan dan dinamika selama proses pergantian tersebut. KPU menargetkan dalam 4 (Empat) bulan ke depan, sistem PAW tersebut bisa langsung diakses di website KPU RI, (kpu.go.id.). “Sehingga setiap terjadi proses PAW, dapat diakses publik secara langsung dan transparan. Sistem tersebut, ke depan akan dikelola oleh Bagian Penggantian Antar Waktu, Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU RI. Mengenai pengelolaan sistem PAW di daerah, setelah sistem tersebut matang, KPU RI akan menggelar bimbingan teknis kepada KPU Provinsi seluruh Indonesia. Karena sistem tersebut akan dikelola oleh masing-masing Satuan Kerja (Satker) KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kta. (wwn/dosen/Hupmas)

“Selain untuk memudahkan, mengontrol, dan membantu KPU RI maupun KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan PAW, sistem itu juga dimaksudkan untuk mendeteksi atau mengetahui sampai sejauh mana dalam dekade lima tahun kedepan menjelang Pemilu 2019. Problematika PAW yang berimplikasi pada penggantian anggota diakibatkan oleh apa?,” Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

31

suara regulasi

Membaca Legalitas Formal Alih Status Pegawai Setelah berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1998, atas tuntutan masyarakat pada saat itu Presiden BJ. Habibie mempercepat pelaksanaan pemilu. Dengan pemilu yang dipercepat itu Presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. Suara KPU- Pada praktiknya KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam melakukan pekerjaannya dibantu oleh kesekretariatan. Kesekretariatan KPU, terdiri dari unsur pegawai negeri sipil (PNS). KPU yang mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membuat kebutuhan PNS di kesekretariatan menjadi mutlak untuk menunjang kinerja KPU.

Dalam Surat Edaran tersebut diatur bahwasanya alih status dilakukan secara bertahap yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Salah satu persyaratan untuk alih status adalah berusia maksimal 52 tahun, terhitung sampai tanggal 1 Januari 2015, minimal

tes kompetensi Sekretaris Jenderal KPU berkoordinasi dengan pejabat Pembina kepegawaian (Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota) yang selanjutnya Sekretaris Jenderal KPU mengusulkan keputusan alih status/ pindah instansi bagi PNS yang diperbantukan menjadi PNS

Namun, ternyata PNS yang dibutuhkan oleh KPU selama ini belum terpenuhi dalam di setiap tingkatannya. Sehingga pemenuhan kesekretariatan KPU selama ini mendapat bantuan dari PNS daerah/ instansi yang diperbantukan seiring perkembangan waktu, tentunya KPU sebagai lembaga yang cakupannya mencapai tingkat kabupaten/kota mengharapkan seluruh PNS yang ada merupakan PNS Sekretariat KPU, sehingga dapat terwujud kesatuan managemen kepegawaian pasal 56 UndangUndangNomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Kesatuan manajemen kepegawaian menjadi sangat penting, khususnya bagi KPU itu sendiri. Sebab, posisi Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten / kota bersifat hirarkis, sehingga apapun keputusan-keputusan yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal mutlak berlaku sampai tingkat KPU kabupaten/Kota. Namun demikian, yang terjadi di lapangan terungkap hal tersebut selama ini belum dapat dijalankan karena adanya pegawai yang diperbantukan di KPU itu. Dalam rangka mewujudkan satu kesatuan manajemen kepegawaian, Sekretariat KPU melakukan upaya dengan memberikan penawaran alih status / pindah instansi PNS daerah / instansi lain ke Sekretariat KPU yang tertuang dalam Surat Edaran KPU Nomor 66/ SJ/I/2015 tanggal 19 Januari 2015. Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

36

Rapat verifikasi lapangan pelaksanaan reformasi birokrasi pegawai KPU

5 tahun dipekerjakan di Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota serta minimal telah 2 tahun menduduki jabatan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran KPU Nomor 66/ SJ/I/2015 tanggal 19 Januari 2015. Selain persyaratan dan dokumen yang harus dilampirkan kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris Provinsi KPU, PNS yang diperbantukan harus mengikuti tes kompetensi yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal KPU. Setelah dinyatakan lulus

Sekretariat KPU melalui Keputusan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Setelah mendapatkan keputusan dari BKN, baru kemudian Sekretaris Jenderal KPU menetapkan status kepegawaian PNS Sekretaris Jenderal KPU melalui Keputusan Sekretaris Jenderal KPU. Surat Edaran KPU Nomor 66/SJ/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 itu merupakan representatif pengganti Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 661/SJ/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. (Ajeng)

suara regulasi

Pegawai KPU

KPU Siap Memberikan Pelayanan Informasi Publik Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Karena negara Indonesia sendiri telah menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28F UUD 1945. Untuk menjamin hak warga negara itulah, maka lahirlah Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Suara KPU- Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 sendiri telah dimulai sejak tahun 2010 bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Berdasarkan amanat UU ini, setiap Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

32

badan publik, termasuk KPU haruslah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Semangat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mendukung keterbukaan informasi publik nyatanya telah terlihat semenjak 2010, di mana KPU mulai secara intens melakukan penyusunan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang menjadi payung pengelolaan dan pelayanan informasi, baik di KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten / Kota. Penyusunan PKPU terus dilakukan dengan melibatkan Komisi Informasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam Perki No.

suara regulasi 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum yang secara spesifik mengatur informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilukada. Proses tersebut baru mencapai titik terang pada awal 2015 ini karena diharapkan dalam waktu yang tidak lama lagi, PKPU yang telah lama ditunggu itu akan segera disahkan. Oleh karena itu, untuk pemahaman awal, tentunya perlu juga ditelaah mengenai kontens UU No. 14 Tahun 2008 juga Perki No. 1 Tahun 2014 yang menjadi dasar penyusunan draft PKPU tentang

terdapat empat kategori jenis informasi, yakni informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat merupakan informasi yang bersifat terbuka. Informasi-informasi yang termasuk ke dalam ketiga jenis informasi ini masuk ke dalam daftar informasi publik (DIP) yang harus disusun oleh setiap Badan Publik.

No. 14 Tahun 2008. Oleh karena itu, KPU harus siap memberikan layanan informasi publik. Kedua, mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Pasal 22 UU KIP menjelaskan pemohon informasi dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi kepada Badan Publik secara tertulis atau tidak tertulis. Badan publik wajib meregistrasikan permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi dan memberikan pemberitahuan tertulis

Klasifikasi Informasi Dalam UU Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Jenis Informasi

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta

Informasi yang Dikecualikan

Mekanisme Uji Konsekuensi

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi tersebut. Secara garis besar, terdapat beberapa poin penting dan mendasar yang termaktub dalam UU No. 14 Tahun 2008, yaitu pertama terkait dengan kategorisasi jenis informasi. Setidaknya Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

34

Khusus untuk informasi yang dikecualikan adalah informasi yang bersifat tertutup berdasarkan uji konsekuensi yang telah dilakukan oleh setiap publik. Uji konsekuensi sendiri adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah suatu informasi dinyatakan terbuka atau tertutup berdasarkan dengan Pasal 17 UU

selama paling lambat sepuluh hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi. Sedangkan, apabila diperlukan, Badan Publik dapat pula memperpanjang waktu pemberian informasi selama tujuh hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan tertulis.

suara regulasi

Dalam Ketentuan Perki Nomor 1 Tahun 2010 Batas Waktu Pemberitahuan Tertulis Sebagai Berikut :

Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis

PPID meregistrasi permohonan informasi dan berkoordinasi terkait informasi yang dimohonkan

Paling lambat selama sepuluh hari kerja, Badan Publik memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi (dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja berikutnya disertai alasan tertulis

Dalam ketentuan Perki No. 1 Tahun 2014, Terdapat Perbedaan Dalam Hal Batas Waktu Pemberitahuan Tertulis, Seperti Yang Dapat Dijelaskan di Bawah ini :

Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis

PPID meregistrasi permohonan informasi dan berkoordinasi terkait informasi yang dimohonkan

Paling lambat selama dua hari kerja, Badan Publik memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi (dapat diperpanjang selama dua hari kerja berikutnya disertai alasan tertulis)

Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

35

suara regulasi

Adapun pemberitahuan tertulis yang disampaikan kepada pemohon informasi memuat informasi sebagai berikut : A. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau pun tidak. B. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta. C. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dalam Pasal 17 UU KIP;

Rapat Kerja Kepegawaian KPU

Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

36

D. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan. E. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya. F. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau G. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta. Ketiga, pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi. Seperti dijelaskan pada Pasal 35 UU KIP, setiap pemohon informasi

dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut : A. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. B. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU KIP; C.Tidak ditanggapinya permintaan informasi; d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; E. Tidak dipenuhinya permintaan informasi. F. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam UU KIP.

suara regulasi

Adapun Alur Pengajuan Keberatan yang Dapat Ditempuh Oleh Pemohon Informasi Adalah Sebagai berikut :

Pemohon informasi mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Badan Publik paling lambat tiga puluh hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU KIP

Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis

Apabila pemohon informasi tidak puas terhadap jawaban pemohon informasi publik, dapat diajukan upaya penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi/ Komisi Informasi Provinsi/ Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis

Pada Alur Pengajuan Keberatan Ini, Juga Terdapat Ketentuan Khusus yang Diatur Dalam Perki No. 1 Tahun 2014 Seperti yang Dapat Digambarkan Sebagai Berikut :

Pemohon informasi mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Badan Publik paling lambat dua hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU KIP

Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat tiga hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis

Apabila pemohon informasi tidak puas terhadap jawaban pemohon informasi publik, dapat diajukan upaya penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi/Komisi Informasi Provinsi/Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 2 hari kerja setelah tanggapan tertulis dari Atasan PPID diterima oleh pemohon atau berahirnya jangka waktu 3 hari kerja untuk Atasan PPID memberikan pemberitahuan tertulis

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa KPU sebagai Badan Publik memiliki kewajiban untuk memberikan hak publik atas akses informasi yang dikuasai oleh KPU. Hal tersebut harus dimaknai sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik atas kerja yang telah dilakukan KPU selama ini. Transparansi dalam setiap proses pembuatan kebijakan harus terus dibentuk sehingga visi membentuk KPU sebagai lembaga yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel dapat terwujud.

Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

37

kamus pemilu Suara KPU- 1. Sistem pemilihan mekanis adalah rakyat dilihat dan dipandang sebagai massa individu-individu yang sama. Individu dilihat sebagai penyandang hak dan masingmasing memiliki satu suara dalam setiap pemilihan. 2. Sistem Pemilihan Organis adalah rakyat dipandang sebagai massa individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan geneologis, fungsi tertentu, lapisan sosial, dan lembaga-lembaga sosial. Persekutuanpersekutuan itulah yang diutamakan sebagai penyandang dan pengendali hak pilih.   3. Plurality-Mayority atau sistem distrik adalah sistem di mana satu wilayah kecil (distrik pemilihan) memilih satu wakil tunggal atas dasar pluralitas (suara terbanyak). Setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Untuk keperluan itu, negara dibagi dalam sejumlah besar distrik. Jumlah wakil rakyat dalam  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditentukan oleh jumlah distrik. Calon yang dalam satu distrik memperoleh suara yang terbanyak menang. Sementara suara-suara yang ditujukan kepada calon-calon lain dalam distrik itu dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi, meski selisih kekalahannya sangat kecil. Sistem distrik sering digunakan di Negara yang memiliki sistem dwi-partai seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, India, Selandia Baru dan sejumlah negara bekas jajahan Inggris.   4.   Proportional Representation adalah sistem yang popular disebut sebagai Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

38

sistem proporsional atau perwakilan berimbang. Dalam sistem ini, metode transfer suara pemilih ke kursi di parlemen sesuai dengan proporsi perolehan suara pemilih. Negara dibagi dalam beberapa daerah pemilihan yang besar, dan setiap daerah pemilihan memilih sejumlah wakil sesuai dengan

non transferable vote.   6. The first Past the Post (relative majority atau simple plurality) adalah formula pluralitas yang biasa dipakai dalam pemilihan wakil tunggal (seperti pemilihan presiden, gubernur, bupati, wali kota, dsb) atau pemilihan Dewan

banyaknya penduduk dalam daerah pemilihan tersebut. Dengan kata lain dukungan masyarakat bagi partai itu sesuai atau proporsional dengan jumlah kursi yang diperoleh di parlemen.   5. Semi Proportional Representation adalah formula yang mencoba menjembatani antara sistem pluralitymajority dengan proportional representative dengan cara mengkombinasikan kelebihan sistem PR dengan sistem plurality-majority. Beberapa kalangan menyebut sistem ini sebagai semi plurality. Sistem ini pada dasarnya memberikan representasi bagi kelompok-kelompok minoritas dengan prinsip utamanya adalah adanya suara kumulatif, pembatasan suara, dan single

Perwakilan Rakyat (DPR). Pemenang pemilihan adalah seorang kandidat yang mendapatkan suara paling banyak tanpa memperhatikan hasil mayoritas. Formula the first past the post digunakan dalam single member district system.   7. Block Vote (BV) adalah penggunaan First Past the Post dalam distrik wakil majemuk. Sistem menerapkan pluralitas suara, di mana satu distrik memiliki lebih dari satu wakil. Pemilih diberi kebebasan untuk memilih sebanyak kursi yang akan diisi dan biasanya bebas memilih caleg tanpa mempertimbangkan afiliasi partai politiknya. Mereka boleh menggunakan banyak pilihan atau sedikit pilihan, sesuai kemauan pemilih. Block Voter digunakan untuk multi member district.

kamus pemilu 8. Alternative Vote (AV) adalah sistem ini sama dengan sistem Pemilu distrik. Setiap distrik dipilih satu orang wakil saja. Bedanya, dalam AV pemilih melakukan ranking terhadap caloncalon yang ada di surat suara (ballot). Misalnya rangking 1 bagi favoritnya, rangking 2 bagi pilihan keduanya, ranking 3 bagi pilihan ketiga, dan seterusnya. Karena itu, terdapat kemungkinan pemilih mengekspresikan pilihan mereka di antara kandidat yang ada, daripada hanya memilih 1 saja seperti dalam sistem distrik. Untuk penghitungan suaranya, seorang caleg yang memenangkan mayoritas absolute (50%+1) otomatis terpilih. Jika pada putaran pertama tidak ada seorangpun kandidat yang berhasil mengumpulkan suara mayoritas, jalan keluar yang ditawarkan melakukan pemilihan putaran kedua dengan menggunakan prinsip preferential ballot. Pada pemilihan putaran kedua ini, para pemilih diminta meranking kandidat sesuai dengan preferensinya. Misalnya, peringkat pertama diberikan kepada kandidat A, kemudian berikutnya secara berurutan kepada B, C, D, dst. Prinsip formula ini adalah mentransfer suara minoritas kemudian diberikan kepada kandidat suara yang memperoleh suara yang lebih kuat sampai tercapai satu pemenang.   9. Two Round Sistem (TRS) adalah sistem yang terdiri dari dua formula. Pertama ;  formula campuran pluralitas dan mayoritas. Formula campuran mensyaratkan adanya suatu mayoritas suara untuk pemilihan atau pemberian suara pertama. Namun, jika tidak ada kandidat yang berhasil mengumpulkan suara mayoritas, maka digelar pemilihan suara kedua. Pada pemberian suara kedua ini diterapkan prinsip formula pluralitas, artinya penentuan pemenang pada pemberian suara kedua didasarkan pada kandidat yang berhasil memperoleh suara terbanyak (tidak harus 50% + 1). Kedua ; formula runoff  adalah pemilihan yang diikuti oleh hanya dua kandidat yang memperoleh suara terbesar pada putaran pertama. Artinya, jika pada putaran pertama tidak

ada seorang pun yang mendapatkan suara mayoritas maka digelar pemilihan putaran kedua dengan hanya mengikuti dua kandidat yang pada putaran pertama memperoleh suara terbanyak. Formula ini akan menjamin terpilihnya pemenang bersuara mayoritas.   10. Sistem List Proportional Representative (List PR), sistem ini pada dasarnya ada dua bentuk, yaitu sistem daftar tertutup (closed list system) dan sistem daftar terbuka (open list system). Sistem daftar tertutup (closed list system), para pemilih harus memilih partai politik peserta Pemilu, dan tidak bisa memilih calon legislatif. Dalam sistem ini, para calon legislatif biasanya telah ditentukan dan diurutkan secara sepihak oleh partai politik yang mencalonkannya. Sementara sistem daftar terbuka (open list system), para pemilih bukan hanya dapat memilih partai politik yang diminati, namun juga berkesempatan menentukan sendiri calon legislatif yang disukainya. Dengan demikian, pemilih di samping memilih tanda gambar partai juga memilih gambar kandidat legislatif. Oleh sebab itu, partai politik tidak dapat menentukan secara sepihak calon-calon dan daftar urutan calon, karena hal itu sangat bergantung pada pemilih. 11. Single Transferable Vote (STV), model ini sedikit lebih rumit karena para pemilih  memberikan suaranya berdasarkan preferensinya berdasarkan daftar partai. Dengan begitu, para pemilih dalam sistem STV memilih para kandidat yang disukainya bahkan kemudian merankingnya. Oleh karena itu, transfer suara pemilih ke kursi di parlemen juga harus memperhitungkan peringkat suara yang diberikan oleh para pemilih. Prosedur dan penghitungan berdasarkan peringkat kandidat inilah yang tidak dijumpai pada sistem prosedur dan perhitungan list PR. 12. Mixed Member Proprotional (MMP) adalah formula yang memberikan kompensasi kursi dari suara yang hilang akibat penerapan sistem distrik. Misalnya, jika sebuah partai

memperoleh suara 10 % secara nasional, namun ia tidak memperoleh kursi dalam suatu distrik, maka partai tersebut akan memperoleh kompensasi kira-kira sampai 10 % kursi di parlemen. Dari tujuh negara yang menerapkan sistem ini, kecuali Hungaria yang menggunakan Two Round System, kursi dalam suatu distrik dipilih berdasarkan sistem FPTP. Di Italia misalnya, seperempat dari kursi parlemen disediakan untuk suara yang hilang akibat penerapan sistem distrik. Sementara itu, di Venezuela, terdapat 102 kursi (50%) yang dipilih berdasarkan sistem distrik, 87 kursi dipilih berdasarkan sistem proporsional, dan sisanya 15 kursi proportional yang disediakan sebagai kompensasi (Reynolds and Reilly, 1997:74-75).   13. Sistem Paralel (SP) adalah sistem pemilihan campuran antara sistem daftar proporsional (List PR) dengan sistem distrik. Sebagian kursi parlemen dipilih berdasarkan sistem proporsional, dan sisanya dipilih berdasarkan sistem distrik. Caranya, pemilih mempunyai dua kertas suara, satu untuk memilih kandidat berdasarkan sistem distrik, dan satu kertas suara lagi untuk memilih partai berdasarkan sistem list PR. 14. Single NonTransferable Vote (SNTV) adalah bentuk khusus pembatasan suara di mana masing-masing pemilih hanya mempunyai satu suara dalam suatu distrik yang umumnya tersedia tiga sampai lima wakil. Keuntungan sistem ini adalah partai-partai kecil lebih mungkin atau mudah untuk terpilih. Salah satu kelemahan dari sistem (SNTV) adalah adanya tingkat proposionalitas yang tidak sama antara distrik pedesaan dengan distrik perkotaan atau biasa disebut unusual eletoral system. Berdasarkan pengalaman Jepang yang menggunakan sistem ini dari 19471993, di distrik pedesaan umumnya sangat tinggi tingkat proporsionalitasnya (overrepresented), sebaliknya di distrik perkotaan umumnya rendah tingkat proporsionalitasnya (underrepresented).   (Disarikan dari buku Sistem Pemilu yang disusun Internasional IDEA, United Nation dan IFES 1998 dan sejumlah sumber lainnya) Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

39

Suara Daerah

Delegasi AIESP ICR Kunjungi KPU Sulsel Makassar, Suara KPU- Ketua, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan beserta para pejabat eselon 3, para pejabat eselon 4 dan beberapa staf di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Selatan menerima kedatangan delegasi Australia-Indonesia Electoral Support Program (AEISP) dan Independent Completion Review (ICR) di Ruang Rapat Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Jum’at, (30/2). Rombongan berjumlah enam orang itu langsung mengggelar dialog tentang kepemiluan. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu yakni peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu dan pendidikan pemilih. Perlu diketahui, tim tersebut berasal dari perwakilan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Ahli Internasional bidang Monitoring dan Evaluasi, ahli demokrasi dari Indonesia dan ahli tata pemerintahan dan pembangunan dari Australia.

Delagasi AEISP foto bersama dengan komisioner KPU Sulawesi Selatan

Selain ingin menjalin persahabatan, kedatangan mereka ke Indonesia untuk mengkaji capaian-capaian dan mengidentifikasi hal-hal yang bermanfaat dari program dukungan kepemiluan yang selama ini diberikan kepada organisasi masyarakat seperti FIK ORNOP dan Solidaritas Perempuan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Iqbal Latief menjelaskan, gambaran umum pelaksanaan pemilu di Sulawesi Selatan serta keterlibatan tokoh agama, solidaritas perempuan, persatuan penyandang disabilitas, dan organisasi kepemudaan dalam upaya peningkatan partisipasi pemilih melalui sosialisasi maupun pertemuan-pertemuan.

Kedua organisasi masyarakat ini secara khusus memberikan dukungan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Pertemuan itu diharapkan dapat menjadi masukan penentuan prioritas dan mekanisme kerjasama Australia dan Indonesia untuk penguatan demokrasi ke depan, demi meningkatkan kualitas dan kredibilitas kepemiluan baik di tingkat nasional maupun di daerah.

Hal yang menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah pemilih pemula yang setiap waktunya selalu bertambah seiring berjalannya waktu. Selain itu, sasaran utama juga diarahkan pada kelompok marginal yang perlu terus diberikan pemahaman dan informasi terkait sistem

pemberian suara, yang merupakan hak bagi pemilih untuk menentukan pilihannya di bilik suara. Dalam hal proses pendataan pemilih diberikan masukan demi kesempurnaan sistem yang digunakan adalah melakukan kerjasama dengan pihak provider untuk membantu masyarakat terkait dengan pelaksanaan pendataan pemilih sekaligus mensosialisasikan tentang tahapan pemilu melalui short massage service (sms). Melalui pertemuan tersebut, diharapkan kerjasama yang telah terjalin dalam hal kepemiluan dengan pihak pemerintah Australia dapat berkesinambungan dalam mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas. (dien/dam/bow)

Salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu yakni peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu dan pendidikan pemilih. Perlu diketahui, tim tersebut berasal dari perwakilan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), ahli internasional bidang monitoring dan evaluasi, ahli demokrasi dari Indonesia dan ahli tata pemerintahan dan pembangunan dari Australia. Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

40

Suara Daerah

Gubernur Mangku Sastika menerima kunjungan KPU provinsi Bali

Pemprov Bali Siap Mendukung Kebutuhan KPU Denpasar, Suara KPU- Pemerintah provinsi Bali sedang menjajaki kebutuhan KPU Bali terkait dengan pelaksanaan pemilukada serentak secara nasional. Dalam audensi KPU Bali dengan Gubernur Bali akhirnya terwujud, Senin(9/2), di Ruang Kerja Gubernur Bali, setelah sebelumnya sempat tertunda, Ketua KPU Bali, Dewa Raka Sandi menyampaikan laporan kesiapan Bali menyongsong pemilukada serentak secara nasional dan memaparkan beberapa kendala KPU Bali, baik berupa sarana pendukung gedung maupun mobil operasional. Pada kesempatan tersebut KPU Bali tidak hanya diterima Gubernur

Bali Mangku Pastika ,namun juga didampingi oleh Wakil Gubernur Ketut Sudikerta. Dalam audiensi tersebut juga bersamaan dengan diterimanya Bawaslu Provinsi Bali. Audiensi ini sangat strategis untuk menyamakan informasi yang dimiliki KPU sebagai penyelenggara dengan Gubernur sebagai kepala daerah. Ketua KPU Bali juga didampingi beberapa anggotanya Wayan Jondra, Kadek Wirati dan Putu Winariati, beserta Sekretaris KPU Bali Arya Gunawan juga sempat memaparkan tiga award atau penghargaan yang diperoleh KPU Bali pada Pileg dan Pilpres 2014 lalu. Hal itu mendapat sambutan dan apresiasi dari

Gubernur Bali. Selanjutnya, Gubernur menanggapi positif apa yang disampaikan KPU Bali, dan meminta Wagub segera menindaklanjuti kebutuhan KPU. Sehingga pasca audiensi dengan Gubernur dilanjutkan dengan rapat koordinasi oleh Wagub Bali yang juga dihadiri oleh Sekda Provinsi Bali, Kepala Bappeda, Kadis PU, Kadis Koperasi, Kepala Badan Kesbang dan Politik, dan Karo Pemerintahan. Rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan ringan penuh suasana kekeluargaan namun serius ini merumuskan hal-hal teknis untuk merealisasikan kebutuhan KPU Provinsi Bali. (bow)

Pada kesempatan tersebut KPU Bali tidak hanya diterima Gubernur Bali Mangku Pastika, namun juga didampingi oleh Wakil Gubernur Ketut Sudikerta. Dalam audiensi tersebut juga bersamaan dengan diterimanya Bawaslu Provinsi Bali. Audiensi ini sangat strategis untuk menyamakan informasi yang dimiliki KPU sebagai penyelenggara dengan Gubernur sebagai kepala daerah.

Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

41

Suara Daerah

Rapat koordinasi KPU kabupaten /kota se-Sumatera Utara

KPU Sumut Desak Masalah 5 Desa di Nias Barat dan Nias Segera Dituntaskan Medan, Suara KPU- Persoalan lima desa di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Barat mencuat dalam Rapat Kordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera dan jajaran Pemerintah Daerah Provinsi serta beberapa Satuan Kerja di Pemerintah Daerah yang digelar di Kantor Gubernur Sumatera Utara, (24/2) Selasa lalu. Kelima Desa tersebut adalah Ehosakhozi, Desa Orahili Idanoi, Desa Awela, Desa Onombonai, dan Desa Lölöfaoso Hadir dalam rapat tersebut, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea dan komisioner KPU Sumut Evi Novida Ginting, Yulhasni, Nazir Salim Manik, dan Benget M. Silitonga.Asisten I Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, Hasiholan Silaen memimpin rapat, yang juga dihadiri para Ketua KPU Kabupaten/Kota yang akan menggelar Pilkada pada Desember 2015 mendatang.

Dalam kesempatan ini, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea mengharapkan Pemerintah Kabupaten Nias dan Pemerintah Kabupaten Nias Barat segera memberi penjelasan terkait status lima desa Kecamatan Lölöfitu Moi yang disengketakan. “Kami berharap segera ada ketegasan dari pemerintah setempat mengenai status lima desa ini,” ujar Mulia dalam rapat tersebut.

masalah ini selesai sebelum perhelatan Pilkada pada Desember 2015 nanti,’’kata Mulia.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kabupaten Nias mengklaim bahwa lima Desa tersebut menjadi wilayahnya pasca Surat Mendagri tertanggal 15 Februari 2015. Sementara Pemerintah Kabupaten Nias Barat malah mengklaim 5 Desa tersebut bagian dari wilayahnya setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Persoalan status lima desa ini merupakan salah satu isu yang diangkat dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Gubernur Sumut. Menurut Mulia Banurea, beberapa persoalan lain juga muncul terutama soal anggara pelaksanaan Pilkada 2015.

‘’Kita telah mengintruksikan agar KPU Nias dan KPU Nias Barat berkoordinasi dengan masing-masing pemerintahnya agar

Ia menambahkan, jika tidak diselesaikan dari sekarang masalah tersebut dapat berpengaruh dalam pembentukan penyelenggara Pilkada yang bersifat adhoc seperti KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).

‘’Secara umum sudah dianggarkan, termasuk sembilan Kabupaten/ Kota yang juga akan menggelar Pilkada,’’katanya. (red/dam/bow)

‘’Kita telah mengintruksikan agar KPU Nias dan KPU Nias Barat berkoordinasi dengan masing-masing pemerintahnya agar masalah ini selesai sebelum perhelatan Pilkada pada Desember 2015 nanti,’’ Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

42

Suara Daerah

Rapat persiapan pelaksanan pilkada serentak KPU Sumatera Barat.

KPU Sumbar Berbenah untuk Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 Padang, Suara KPU- Dengan disahkannya Perppu Nomor 1 tahun 2014 dalam sidang DPR tanggal 20 Januari 2015, maka pelaksanaan Pilkada serentak di Sumatera Barat tetap akan dilaksanakan tahun 2015. KPU Prooinsi sumatera Barat sebagai penyelenggara pilkada Gubernur telah melakukan langkah-langkah persiapan secara internal dengan melakukan koordinasi denngan KPU Kabupaten/Kota. Salah satu kegiatan adalah mengadakan rapat internal tanggal 14 Januari 2015 untuk membahas beberapa rancangan peraturan KPU terkait pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015. Meskipun pengesahan peraturan tersebut masih harus menunggu revisi Perppu oleh DPR, namun sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut KPU Provinsi Sumatera Barat juga mulai berbenah untuk mempersiapkan perhelatan demokrasi daerah tersebut. Hal ini adalah dalam rangka menyikapi surat Ketua KPU RI Nomor 42/ KPU/I/2015, dimana KPU Provinsi diminta untuk melanjutkan persiapan Pilkada seperti menyusun program dan anggaran, menyusun rancangan keputusan dan melaksanakan sosialisasi dengan pemangku kepentingan utama. Masih dalam rangka persiapan pilkada, KPU Provinsi Sumatera Barat telah melakukan rapat koordinasi dengan Gubernur Sumatera Barat tanggal 21 Januari 2015 untuk membahas kepastian anggaran penyelenggaraan Pilkada

Gubernur tahun 2015, pertemuan dengan Forkopinda tanggal 27 Januari 2015, dengan topik membahas kesiapan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pilkada Gubernur tahun 2015 dan Rapat Koordinasi dengan seluruh KPU Kabupaten/Kota tanggal 28 Januari 2015 di Aula KPU Provinsi Sumatera Barat membahas persiapan yang telah dilakukan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pilkada Gubernur sekaligus Bupati/ Walikota oleh 13 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Dalam Rapat Koordinasi pertama tahun 2015 dengan KPU Kabupaten/ Kota tersebut Drs.H.M.Mufti Syarfie mewakili Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa sebelum rancangan keputusan KPU tentang tahapan itu ditandatangani, kita tetap melanjutkan sosialisasi terutama kepada stakeholder tentang amanat yang terkandung dalam Perppu nomor 1 tahun 2104. Terkait dengan evaluasi organisasi, Nurhaida Yetti, SH, MH kembali mengingatkan KPU Kabupaten/ Kota tentang komitmenya sebegai penyelenggara Pemilu. Terdapat catatancatatan KPU Provinsi tantang kinerja KPU Kabupaten/Kota yang perlu diperbaiki seperti masalah kedisiplinan dalam memenuhi surat permintaan dari KPU Provinsi, kehadiran dalam kegiatan KPU Provinsi dan tertib perjalanan dinas ke KPU RI. Menghadapi Pilkada

Gubernur, Bupati, Walikota diharapkan baik komisioner maupun sekretariat mengetahui prosedur dan mekanisme pelaksanaan tahapan serta memahami tentang hirarki organisasi KPU karena tiap tahapan berpotensi terjadinya sengketa di Bawaslu atau Pengadilan. Sementara itu Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat, Drs.H. Hendrinal mengingatkan bahwa anggaran yang diajukan ke pemerintah daerah untuk penyelenggaran Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota yang harus sesuai dengan tahapan dan jadwal. “Kita membuat anggaran sesuai dengan tahapan, program jadwal Pilkada. Anggaran yang kita minta ke pemerintah daerah itu harus logis, riil dan dapat dipertanggungjawabkan” kata Hendrinal. Dalam anggaran yang diajukan KPU Provinsi Sumatera Barat untuk Pilkada Gubernur, terdapat item anggaran yang sejalan dengan Pilkada Bupati/ Walikota sehingga Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada tidak perlu lagi mengajukannya ke pemerintah daerahnya seperti alat kelengkapan KPPS kecuali stiker dan segel Kabupaten/Kota. Yang terpenting adalah menghindari adanya duplikasi anggaran, terutama untuk honor penyelenggara. Sedangkan untuk 6 (enam) Kabupaten/ Kota yang tidak melaksanakan Pilkada, anggarannya ditanggung oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. (Hum/Jum. Dam/bow) Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

43

Suara Daerah

Rapat Evaluasi Kinerja KPU Malut Ternate, Suara KPU– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) Rabu (11/2), mengelar rapat internal dengan seluruh jajaran kesekretariatan di ruang rapat KPU Malut.Jalan Pahlawan Revolusi No. 1, Ternate. Rapat tersebut digelar untuk membahas perubahan regulasi kepegawaian dan kepindahan aktivitas kantor dari Ternate ke Sofifi. Rapat yang dipimpin oleh Drs. Manaf Surabaya, M.Si., Sekretaris KPU Malut, mengemukakan saat ini seluruh KPU daerah telah menerima surat nomor: 66/ SJ/I/2015 tentang alih status pindah/ pindah instansi PNS Daerah/ instansi lain di pekerjakan pada sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Jenderal KPU. Oleh karena itu, bagi PNS Pemda yang ingin alih status untuk segera mempersiapkan segala bentuk administrasi yang diperlukan. Selain itu menyangkut dengan kepindahan aktivitas kantor ke Ibu

Kota Provinsi di Sofifi, KPU Malut masih mengalami kendala anggaran. Hal lain yang dibicarakan dalam rapat tersebut yakni tentang penataan pengelolaan dokumen Pemilu dan dokumendokumen lainnya. Menurut Manaf,

dokumen yang terkait dengan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif diserahkan ke Badan Pengelola Kearsipan Negara, serta dokumen yang terkait dengan Pemilukada diserahkan ke Badan Kearsipan Daerah. (ida/wia. Bow/dam)

KPU Luwu Utara Sosialisasikan Draft PKPU berdasarkan surat Ketua KPU RI Nomor: 42/KPU/ I/2015, tanggal 23 Januari 2015 tentang Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Kegiatan ini juga terlaksana sebagai tindaklanjut dari hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Penjelasan Draft PKPU yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk 10 Kabupaten yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015.

Luwu Utara, Suara KPU- Bertempat di Warkop Teras Adira FM, Kamis (5/2), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) mengadakan Sosialisasi Draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Sosialisasi yang diadakan bekerjasama dengan Forum Lingkar Masyarakat (Fakta) tersebut dilaksanakan

Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

44

Selain dihadiri oleh jajaran komisioner KPU Luwu Utara, juga dihadiri oleh Ketua KPU Palopo, Ketua KPU Luwu, serta Sekretaris Daerah Luwu Utara, Kepala Kesbang, Dukcapil, Tokoh Masyarakat dan dari unsur Partai Politik. Tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut, selain untuk menampung aspirasi serta masukan dari masyarakat juga untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang syarat menjadi bakal calon kepala daerah. Hal ini juga membuktikan bahwa KPU Kabupaten Luwu Utara siap untuk melaksanakan pilkada mendatang.(bow/dam)

Suara Daerah

Semarak Busana Adat Di KPU Jateng Semarang, Suara KPU– Sebagai instansi vertikal di daerah , KPU Provinsi Jawa Tengah dalam hal tertentu tidak terlepas dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di antaranya penggunaan pakaian atau busana adat Jawa Tengah. Senin, (16/2), menjadi hari pertama setiap pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan busana adat Jawa Tengah. Berbagai corak dan ciri khas busana adat dipakai setiap pegawai di jajaran Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah. “Ini penting agar anak cucu kita di masa mendatang tidak kehilangan jati diri kebudayaan Jawa Tengah, kata Kepala Bagian PDOS Agus Suseno, dalam sambutannya selaku inspektur upacara pada apel pagi untuk mengawali pemakaian busana adat Jawa Tengah, di

halaman Kantor KPU Jateng, Senin ( 16/2). Dalam sambutan singkat, yang disampaikandengan menggunakan bahasa Jawa “krama inggil”, Agus mengatakan menambahkan, pemakaian busana adat Jawa Tengah ini merupakan tindak lanjut surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 065.5/001068 tanggal 27 Januari 2015 perihal pengguna pakaian adat Jawa Tengah, dalam rangka mengenali kembali nilai-nilai estetika, etika, moral dan spiritual yang tekandung dalam budaya Jawa Tengah. Maka pakaian adat harus digunakan setiap tanggal 15 untuk setiap bulannya. Sementara itu, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, Gatot B Hastowo, di tempat terpisah mengatakan, surat edaran Gubernur Jawa Tengah tentang penggunaan pakaian adat Jawa Tengah

itu sangat tepat, agar jajaran pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi contoh masyarakat Jawa Tengah secara umum untuk melestarikan budaya dan adat istiadat di Jawa Tengah supaya tidak kehilangan jati dirinya. Menguatkan Jawa Tengah sebagai pusat kebudayaan yang harus dijaga kelestariannya. Pada hari pertama pemakaian busana adat tersebut, jajaran Pegawai KPU Provinsi Jatengtampak menggunakan berbagai ragam busana adat Jawa Tengah seperti pakaian adat Samin Suro Sentiko alias pakaian adat Sedulur Singkup yang berasal dari daerah Blora, Jawa Tengah, namun sebagian besar para pegawai menggunakan busana adat Surakarta Hadiningrat.Sebagai dokumentasi, setelah apel pagi dilakukan foto bersama yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Jateng. (SJ/bow/red) Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

45

SUARA bilik

n Nazir Salim Manik :

Didemo Keluarga, Berhadapan dengan Sang Paman di MK Ujian terberat Nasir Salim Manik sebagai penyelenggara Pemilu datang ketika Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2010. Nasir yang saat itu Ketua KPU Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara harus berhadapan dengan pamannya sendiri, kandidat bupati yang kalah dalam pemilihan. Sempat diminta keluarga membantu memuluskan jalan sang Paman memenangi gugatan, tapi dia menolaknya. Alhasil keluarga besar mencapnya sebagai penghianat. Suara KPU- Menjelang rekapitulasi dan penetapan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010, situasi di Kantor KPU Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara tegang. Massa pendukung salah satu kandidat bupati menggelar demonstrasi dan mengepung kantor KPU. Massa meminta KPU Kabupaten Pakpak Bharat menunda pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan calon terpilih bupati dan wakil Bupati. Nasir telah mengetahui rencana aksi masa itu dari pihak kepolisian. Dia juga tahu betul, ribuan demonstran itu sebagian besar adalah keluarga dan orang kampungnya, pendukung salah satu kandidat bupati, pamannya sendiri. Namun Nasir sadar dengan segala konsekuensi jabatan yang dia emban. Sebagai Ketua KPU, dia harus bersikap netral. Untuk sementara, urusan keluarga dia kesampingkan. Nasir tampil ke depan menghadapi massa yang protes. Dia jelaskan bahwa rekapitulasi dan penetapan calon terpilih tidak dapat ditunda karena telah sesuai prosedur. Para demonstran tak terima dengan penjelasannya. Mereka berupaya menghalang-halangi anggota KPU yang akan menggelar pleno di aula pemerintah kabupaten. Berkat bantuan kepolisian, pelaksanaan pleno rekapitulasi dan penetapan calon terpilih berjalan lancar. Calon bupati dan wakil bupati yang kalah menggugat hasil rekapitulasi dan penetapan calon terpilih itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lagi-lagi Nasir harus berhadap-hadapan dengan pamannya di MK. Saling beradu argumen untuk Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

46

Komisioner KPU Sumatera Utara, Nazir Salim Manik sedang meninjau pendirian TPS pilpres 2014

mempertahankan posisi masing-masing. Secara pribadi, budi baik sang paman tak mungkin terbalas. Selama menjalani pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Nasir tinggal bersama sang paman. Jauh dari keluarga, bagi Nasir, sang paman sudah seperti orang tua sendiri. Karena itu, saat Nasir menjabat sebagai Ketua KPU Pakpak Bharat, keluarga besar berharap dapat membantu memuluskan jalan sang paman merebut kursi kepala daerah. Usai pemilihan, Nasir berupaya memberikan pengertian kepada para keluarga besarnya. Dia menyatakan sebagai penyelenggara pemilihan dirinya tidak mungkin berpihak.“Saya terikat dengan sumpah dan janji harus bekerja secara profesional, independen dan berintegritas. Sekarang saya disuruh membela keluarga. Itu tidak mungkin saya lakukan dengan posisi sekarang,”ujar Nasir dihadapan keluarga besarnya tahun 2010 silam.

Meski telah berupaya memberikan pengertian, tidak semua dapat menerima. Dalam perspektif keluarga besarnya, kewajiban membantu keluarga itu sebagai hal utama dan penting. Sejak peristiwa itu hubungan Nasir dengan keluarga besarnya renggang.“Butuh waktu lama untuk dapat menormalkan hubungan dengan keluarga. Itu pun tidak semua. Sebagian tetap menganggap saya sebagai penghianat,”ujar mantan aktivis HMI Sumut itu kepada Suara KPU. Menumpang Mobil Pak Camat Nasir mengakui ujian menjadi penyelenggara Pemilu banyak ragamnya. Selain urusan dengan para kandidat, tantangan lainnya di periode awal KPU tahun 2003-2008 adalah minimnya fasilitas yang dimiliki KPU untuk menyelenggarakan Pemilu. Apalagi saat itu Kabupaten Pakpak Bharat baru mekar dari Kabupaten Dairi . Kantor KPU Pakpak Bharat kal itu menumpang di salah satu

SUARA bilik kelas bekas gedung SMA Negeri dan berbagi ruangan dengan Bagian Tata Pemerintahan Setda Pemkab Pakpak Bharat. Namun fasilitas yang terbatas tak membuat Nasir dan rekan-rekan mengeluh. Justru kondisi yang serba terbatas itu menjadikan para komisioner lebih kreatif memanfaatkan setiap peluang demi suksesnya penyelenggaraan Pemilu. Untuk sosialisasi misalnya, Nasir sering “nebeng” dalam kegiatan pemerintah daerah. “Misalnya ada kegiatan pemerintah dalam bentuk gotong royong bersama dengan warga di daerah tertentu. Di kegiatan itu kita minta KPU diberi ruang untuk sosialisasi

sudah diberi amanah, sementara personel terbatas, urusan staf pun terpaksa kita kerjakan,” kenangnya.

waktu itu ikut menumpang pak camat terpaksa ikut mendorong mobil dinas yang terperosok itu,” kenangnya.

Topografi Kabupaten Pakpak Bharat yang sangat berat juga menjadi tantangan tersendiri bagi Nasir dan rekan-rekannya dalam menyelenggarakan Pemilu. Namun mereka tak menyerah dengan kondisi alam tersebut. Nasir tetap berupaya menyambangi semua wilayah untuk menyosialisasikan Pemilu kepada para pemilih. Nasir mengisahkan saat dirinya mengunjungi Kecamatan Pagindar, salah satu kecamatan terpencil di Kabupaten Pakpak Bharat. Mereka berangkat dengan menumpang mobil camat yang akan menggelar gotong rotong bersama warga di kecamatan tersebut.

Pengalaman panjang sebagai penyelenggara Pemilu dengan segala macam tantangan itulah yang menempa suami dari Teti Mustiqa Nasution menjadi figur penyelenggara yang tangguh. Dia tidak hanya memiliki pemahaman yang mumpuni pada aspek-aspek teknis kepemiluan, tetapi perhatiannya sangat besar dalam menjaga prinsip kemandirian dan netralitas penyelenggara Pemilu.

Biodata Nama : Nazir Salim Manik Tempat, Tanggal Lahir : Sidikalang, 19 Januari 1974 Riwayat Pendidikan : 1. SD Negeri 0302777 Sidikalang 2. SMP Negeri 1 Sidikalang 3. SMA Dharma Patra YKPP Pangkalan Brandan 4 . S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP USU 5. S2 Magister Studi Pembangunan USU Riwayat Organisasi : 1. Ketua II Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas FISIP USU 2. Gubernur Fakultas FISIP USU 3. Presidium Dewan Independen Mahasiswa USU 4. HMI Cabang Kota Medan 5. Humanika Cabang Kota Medan 6. LP3M Medan 7. Lentera Kota Medan 8. Wakil Ketua II Pengurus Pusat Sulang Silima Marga Manik Pergetteng Getteng Sengkut (SMPS) periode 2008 – 2013 Riwayat Karir : 1. Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat 2003-2008 2. Ketua KPU Kabupaten Pakpak Bharat 2008-2013 3. Anggota KPU Sumatera Utara 2013-sekarang

Pemilu. Itu cara kita menyiasati keterbatasan anggaran untuk sosialisasi,” ujarnya. Nasir juga tak pernah gengsi untuk melakoni tugas staf seperti menerima surat, memfotokopi berkas, menyiapkan surat, mengagendakan dan bahkan mengirimkannya lagi ke para stakeholders. “Personel kesekretariatan KPU saat itu masih sangat sedikit. Hanya ada sekretaris KPU dan dua orang staf, sementara kita sedang persiapan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2004. Karena

Untuk menjangkau Kecamatan Pagindar butuh waktu sekitar tujuh jam perjalanan darat dari ibukota Kabupaten Pakpak Bharat. Melewati dua kabupaten/kota di Provinsi Aceh, yakni Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil. Mobil bergerak melewati jalan tanah dan berlumpur yang membelah bukit barisan. “Di tengah perjalanan hujan turun. Karena kondisi jalan masih berupa tanah, tiba-tiba mobil kami terperosok dalam lumpur dan tidak bisa bergerak sama sekali. Saya yang

Nasir termasuk komisioner yang tidak memberi toleransi terhadap sikap penyelenggara yang berpihak. Dalam setiap bimbingan teknis penyelenggaran Pemilu, pentingnya netralitas penyelenggara selalu menjadi topik utama yang dia sampaikan. Dia juga yang mendorong KPU Sumatera Utara secara aktif mengadukan jajaran penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota yang diduga berpihak pada peserta Pemilu. “Yang terindikasi tidak netral kami adukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ada yang telah mendapat peringatan dan hukuman baik di jajaran komisioner maupun staf di sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Kami tak ingin kinerja yang baik dari sebagian besar teman-teman penyelenggara Pemilu ternoda ulah segelintir orang,” ujarnya. Selain itu, Nasir yang juga pernah bergiat di Humanika dan Lentera Medan ini mendorong jajaran KPU Sumatera Utara membuat data base penyelenggara bermasalah. “Hasil evaluasi kinerja penyelenggara pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD kita minta didokumentasikan dengan baik. Mereka yang bermasalah tidak kita libatkan lagi sebagai penyelenggara,” ujar Nasir. Nasir juga memberi warning kepada para komisioner di Kabupaten/Kota untuk tidak mencampuri urusan yang menjadi kewenangan sekretariat seperti pengadaan barang dan jasa. “Sejak awal teman-teman di kabupaten/kota kita ingatkan untuk bekerja sesuai tugas dan kewenangannya. Mengontrol semua kegiatan di KPU sesuai dengan divisi masing-masing itu penting, tetapi jangan sampai ada yang cawe-cawe proyek,” ujarnya. Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

47

SUARA bilik

n Ilham Muhammad Yasir :

Demi Integritas, Berani Menolak Gratifikasi Meski baru dilantik sebagai komisioner 2 bulan menjelang pemungutan suara Pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, Ilham Muhammad Yasir dapat beradaptasi dengan ritme kerja penyelenggara pemilu yang seakan tak mengenal waktu. Dunia jurnalistik yang digelutinya selama 13 tahun membuatnya terbiasa bekerja di bawah deadline. Jakarta, Suara KPU- Ilham Muhammad Yasir bersama empat komisioner KPU Provinsi Riau lainnya bergabung dengan lembaga penyelenggara Pemilu pada 19 Februari 2014 atau kurang dari 2 bulan jelang pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 9 April 2014. Ilham dan rekan-rekannya langsung tancap gas untuk mengelola serangkaian tahapan Pemilu seperti persiapan kampanye rapat umum, masa tenang dan persiapan pemungutan dan penghitungan suara. “Tak ada waktu euphoria dan berlehaleha. Kami langsung tancap gas. Konsolidasi internal dan fokus dengan tahapan Pemilu yang tengah dan akan berjalan,” ujar Ilham kepada Suara KPU, Kamis (12/2). Meski baru pertama menjadi komisioner KPU, bagi Ilham aktivitas kepemiluan bukan sesuatu yang baru. Tahun 1999, ketika Pemilu pertama di era reformasi digelar, Ilham bersama rekan-rekannya di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang bergabung menjadi relawan UNFREL di Padang. Kala itu, Ilham mendapat tugas untuk melakukan pemantauan di salah satu tempat pemungutan suara (TPS) di kawasan Indarung Kota Padang. Ilham telah hadir di TPS selepas subuh sebelum petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) datang. Dia tak ingin ada momen yang terlewatkan selama Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

48

pemungutan dan penghitungan suara. “Kami diinstruksikan dari koordinator untuk mengawal ketat pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang telah ditentukan sesuai penugasan masingmasing. Selepas subuh kami telah turun untuk melakukan pemantauan. Semua bekerja dengan penuh semangat,” ujar Ilham. Mantan Pengurus Badan Ekesekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Unand tahun 1997-1998 ini turut menjadi saksi mata antusias masyarakat mengikuti Pemilu Tahun 1999 di Kota Padang. Masyarakat tidak sekadar datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Mereka juga mengawal proses penghitungan suara hingga rampung. Menyaksikan antusias masyarakat menggunakan hak pilihnya di TPS dan turut mengawal penghitungan suara, membuat pria kelahiran Selat Panjang Provinsi Riau ini tak ingin melewatkan satu momen pun di TPS. Ilham tak ingin

“Kami diinstruksikan dari koordinator untuk mengawal ketat pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang telah ditentukan sesuai penugasan masing-masing. Selepas subuh kami telah turun untuk melakukan pemantauan. Semua bekerja dengan penuh semangat,”

SUARA bilik

“Kami tidak beranjak dari TPS hingga penghitungan suara selesai dan salinannya kami dapatkan. Kami tidak ingin ada kecurangan sedikitpun,”

ada suara Pemilih yang tidak terfasilitasi dengan baik. Dia juga ingin memastikan suara setiap pemilih tercatat sesuai dengan aslinya. “Kami tidak beranjak dari TPS hingga penghitungan suara selesai dan salinannya kami dapatkan. Kami tidak ingin ada kecurangan sedikitpun,” ujar Ilham yang juga pernah dipercaya sebagai pengurus Ikatan Pelajar dan Pemuda Riau (IPPR) Sumatera Barat tahun 1997-1999. Semangat yang tinggi untuk mengawal proses demokrasi selama di kampus itu pula yang mendorong Ilham menggeluti profesi jurnalis selepas wisuda. Bagi Ilham menjadi jurnalis akan memberikan ruang yang lebih besar baginya untuk mendorong proses demokratisasi di Indonesia.

“Termasuk dalam setiap perhelatan pemilu. Kami terus melakukan pengawalan dalam bentuk liputan dan pemberitaan. Kami ikut mendorong penyelenggaraan pemilu yang berintegritas lewat berita-berita yang kritis dan konstruktif,”

Selama bergelut di dunia jurnalistik, Ilham bergabung dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Organisasi jurnalis yang berdiri tahun 1994 dan pernah dicap orde baru sebagai ekstrim kiri ini turut memberi warna perjalanan hidup Ilham, salah satunya dalam merawat dan menumbuhkan sikap independensi. AJI senantiasa mendidik anggotanya untuk menghindar dari jurnalis yang partisan serta melakukan keberpihakan dalam melakukan pemberitaan. “Termasuk dalam setiap perhelatan pemilu. Kami terus melakukan pengawalan dalam bentuk liputan dan pemberitaan. Kami ikut mendorong penyelenggaraan pemilu yang berintegritas lewat berita-berita yang kritis dan konstruktif,” ujar Ilham yang pernah dipercaya sebagai Koordinator Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

49

SUARA bilik

“Kebebasan pers adalah salah satu indikator negara itu demokratis atau tidak. Menjaga dan menumbuhkan kebebasan pers juga bagian dari perjuangan untuk merawat demokrasi,” Liputan Riau Pos 2013-2014 sebelum akhirnya bergabung dengan KPU Provinsi Riau. Semangat independensi dan integritas yang telah terbentuk selama menggeluti profesi jurnalis di Riau Pos dan bergiat di AJI itu pula yang berusaha dia rawat dan tularkan ke lingkungan penyelenggara Pemilu ketika dipercaya menjadi komisioner KPU Provinsi Riau. Mantan Ketua AJI Kota Pekanbaru ini percaya bahwa penyelenggara Pemilu itu harus independen, punya integritas dan kelembagaannya harus mandiri. Penyelenggara Pemilu tidak boleh partisan, nilai-nilainya persis sama dengan ideologi jurnalis yang tak boleh bergabung dengan partai politik, dan tak boleh menerima suap ‘amplop’ saat meliput. Apalagi salah satu syarat terwujudnya Pemilu yang demokratis mengharuskan adanya kebebasan pers, menjadikan Ilham merasa selama ini ia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Pemilu di Indonesia yang demokratis. “Kebebasan pers adalah salah satu indikator negara itu demokratis atau tidak. Menjaga dan menumbuhkan kebebasan pers juga bagian dari perjuangan untuk merawat demokrasi,” ujarnya. Selepas dilantik Ilham dan rekannya yang lain segera bergerak cepat untuk menyelesaikan rekrutmen Komisioner KPU Kabupaten/ Kota yang telah memasuki tahap 10 besar. “Agenda itu menjadi prioritas karena komisioner di KPU Kabupaten/Kota merupakan ujung tombak penyelenggaraan Pemilu,” Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

50

ujarnya. Di saat Ilham dan empat rekannya sibuk mengelar uji kelayakan dan kepatutan komisioner KPU Kabupaten/Kota, ujian berat datang. Selepas menyelesaikan kegiatan uji kelayakan dan kepatutan di salah satu kabupaten/kota, bupati di daerah itu mendatangi mereka dan menyerahkan dua buah bingkisan. Kata sang bupati,

“Agenda itu menjadi prioritas karena komisioner di KPU Kabupaten/ Kota merupakan ujung tombak penyelenggaraan Pemilu,”

sekadar oleh-oleh yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Demi menjaga integritas, komisioner KPU Riau kemudian melaporkan pemberian sang bupati itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ternyata, saat bingkisan tersebut dibuka di ruang bagian gratifikasi KPK, di dalamnya berisi uang sebesar Rp 40 juta. Lolos dari ujian berat saat seleksi KPU Kabupaten/Kota, ujian serupa kembali terjadi selepas Pemilu DPR, DPD dan DPR usai digelar. Kali ini menimpa

anggota Ilham, komisioner di salah satu kabupaten/kota. Lagi-lagi bupati di daerah itu mencoba ‘menggoda’ komisioner dengan memberikan sejumlah bingkisan. Ilham yang dipercaya memegang divisi hukum dan pengawasan di KPU Provinsi Riau segera turun tangan. Langkah cepat diambil Ilham untuk menjaga independensi dan integritas KPU dengan mendorong KPU Kabupaten/Kota tersebut menyerahkan bingkisan itu ke KPK. Ilham yakin bingkisan itu berisi uang dan ingin mempengaruhi independensi komisioner. Meski telah berupaya dengan keras menjaga integritas, tetap saja ada yang tidak senang. Selepas Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Ilham dan empat komisioner lainnya dilaporkan oleh salah satu caleg ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan tuduhan telah melanggar kode etik karena menerima uang gratifikasi dari salah satu bupati di Provinsi Riau. DKPP melalui keputusannya menyatakan komisioner KPU Riau tak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan selanjutnya merehabilitasi nama baik lima komisioner KPU Riau. Malah DKPP mengapresiasi langkah KPU Riau yang melaporkan gratifikasi tersebut ke KPK. Ilham sejak bergabung di KPU terus mendorong KPU Riau menjadi lembaga yang terbuka sejalan dengan salah satu asas penyelenggara Pemilu yang dimandatkan Undang Undang Nomor 15 tahun 2011. Menurut Ilham, keterbukaan sejalan dengan prinsip-prinsip universal tentang kebebasan pers. “Saya berusaha menularkan semangat kebebasan pers kepada teman-teman

SUARA bilik

“Banyak ruang bagi publik untuk berpartisipasi pada tahapan Pemilu. Namun diperlukan sikap terbuka dan komunikatif dari lembaga penyelenggara Pemilu agar publik hirau dengan tahapan yang sedang dan akan berlangsung,” komisioner dan jajaran sekretariat. Saya minta informasi penyelenggaraan Pemilu disebar kepada jurnalis dengan cepat agar publik tahu perkembangan tahapan demi tahapan Pemilu,” ujarnya.

dan komunikatif dari lembaga penyelenggara Pemilu agar publik hirau dengan tahapan yang sedang dan akan berlangsung,” ujarnya.

Menurut Ilham publik perlu tahu dengan semua kegiatan Pemilu. Informasi yang cepat dan akurat, kata Ilham, akan memotivasi publik turut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu.

Salah satu terobosan Ilham dalam mengembangkan sikap terbuka KPU Riau kepada publik dengan “memaksa” semua komisioner untuk bersedia memberikan informasi penyelenggaraan Pemilu yang seluasluasnya kepada pers di manapun dan kapanpun.

“Banyak ruang bagi publik untuk berpartisipasi pada tahapan Pemilu. Namun diperlukan sikap terbuka

“Tidak boleh ada yang menolak untuk diwawancarai dengan alasan bukan bidangnya. Ini sekaligus mendorong

kami para komisioner untuk mengusai semua bidang kepemiluan, bukan hanya divisi masing-masing,” ujarnya. Sikap terbuka dari para komisioner KPU Riau ini mendapat respon yang baik dari kalangan jurnalis. Ilham berharap sikap terbuka dan komunikatif tidak hanya dimiliki para komisioner, tetapi menjadi identitas kelembagaan. “Kami berusaha mentransformasikan keterbukaan itu kepada semua jajaran yang ada di lingkungan KPU. Segala sesuatu yang baik tentu perlu kita pertahankan dan kembangkan,” ujarnya. (*) Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

51

SUARA PILKADA

Komioner KPU bidang teknis kepemiluan Hadar Nafis Gumay memberikan keterangan tentang manfaat sidalih dalam pemilu kepada wartawan.

Data Pemilih By Name By Address Dapat Diakses Publik Secara Online Data pemilih merupakan isu yang ‘seksi’ dan sensitif dalam setiap agenda pemilihan. Keberadaan daftar pemilih yang akurat merupakan prasyarat berlangsungnya pemilihan yang jujur dan adil. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendesain sistem informasi data pemilih (Sidalih) untuk memfasilitasi tersedianya daftar pemilih yang lengkap, akurat dan mutakhir. Menghadapi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, aplikasi Sidalih makin dipercanggih. Suara KPU- Aplikasi sidalih pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 terbukti sangat membantu dalam mengkonsolidasikan, memutakhirkan dan menyosialisasikan data pemilih. Hasilnya, KPU memiliki data pemilih by name by address yang dapat diakses oleh publik secara online. Untuk pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota tahun Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

52

2015, pengelolaan daftar pemilih akan lebih ketat dan transparan. Ketua KPU RI Husni Kamil Manik mengaku optimis penggunaan Sidalih dapat meminimalkan kecurangan pada pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Sebab sidalih telah teruji pada Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. “Sebenarnya ini bukan yang

pertama diaplikasi dalam sistem, tapi kelanjutan dari pemilu 2014 yang lalu. Karena itu, kami optimis sidalih pilkada akan mencegah potensi kecurangan yang bersumber dari data pemilih,” ujarnya. Komisioner KPU RI yang membidangi Teknis Kepemiluan Hadar Nafis Gumay menambahkan KPU telah melakukan sejumlah perbaikan dalam aplikasi

SUARA PILKADA

“Kalau di pilkada terdahulu, kami juga menganalisa DP4 dari pemerintah, namun tidak kami publikasikan, kemudian data itu kami silangkan dengan data DPT pemilu terakhir yang menyebabkan data-data itu bertumpuk,” Sidalih yang akan digunakan untuk Pilkada. Salah satunya adalah terdapat fitur analisa Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan pemerintah ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Setelah DP4 dianalisa dan diperbaiki, kata Hadar, data tersebut kemudian digabungkan dengan daftar pemilih tetap (DPT) yang digunakan pada pelaksanaan Pilpres Juli 2014 lalu. Penggabungan kedua data kemudian dimutakhirkan melalui kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas panitia pemutakhiran pemilih (pantarlih) ke lapangan. Hasilnya akan diperoleh data pemilih sementara (DPS) untuk pilkada. !

“Kalau di pilkada terdahulu, kami juga menganalisa DP4 dari pemerintah,

namun tidak kami publikasikan, kemudian data itu kami silangkan dengan data DPT pemilu terakhir yang menyebabkan data-data itu bertumpuk,” ujarnya. Selain itu, menurut Hadar, KPU juga akan membuka data Sidalih Pilkada di setiap kabupaten/kota dan provinsi, dengan tujuan masyarakat dapat memeriksa langsung apakah nama mereka sudah terdaftar sebagai pemilih. Komisioner KPU RI yang membidangi Humas, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga Ferry Kurnia Rizkiyansyah menegaskan, KPU berkomitmen meningkatkan kualitas data pemilih Pilkada. Ferry kembali mengatakan analisa DP4 diperlukan untuk mengecek kelengkapan dan kebenaran data yang diserahkan pemerintah.

@(A6-

@(A6@(A6-

menjelaskan, tentang analisis DP4 yang secara umum menyangkut dua hal, yaitu kelengkapan elemen data dan kebenaran datanya. “Kita harus pastikan data yang diberikan pemerintah itu elemen datanya lengkap dan logis. Logika data yang benar misalnya ada warga yang berusia 10 tahun tapi masuk DP4. Itukan tidak logis. Okelah ada orang belum berusia 17 tahun, tetapi telah menikah. Tapi apa mungkin ada usia 10 tahun tapi sudah menikah. Secara logika kan tidak mungkin,” ujarnya.

Menurutnya, pengecekan data bermasalah pada DP4 seperti data ganda sangat diperlukan agar data ganda pada DP4 tersebut dengan data ganda yang masih tersisa pada DPT Pemilu terakhir tidak tumpang tindih. Dengan begitu, "#$! kata Ferry, bahan dasar yang akan %#&'()''( diberikan kepada petugas pemutakhiran

%

;<'7=!>'.,(&!)'(! %0',5!2'-'!?'()'

;<'7=!>'.,(&!)'(! %0',5!2'-'!?'()' 4#56-'$7,.'(

84#(9+9+$'(!)'(! 2'B-'.!4#5,0,7 4#(#0,-,'(: 84.'-,(D'6:

84#(9+9+$'(!)'(! 4#(#0,-,'(:

84.'-,(D'6:

!"#$%&%#'#

2'B-'.!4#5,0,7

>('A17+8*#(&'5<,0!2'B-'.! 4#5,0,7!C#.<'.6:

Penyusunan

2'B-'.!4#5,0,7 84.'-,(D'6: >('A17+-

84# 44 84 !"#$%&%#'# !"#$%&%#'#

Dalam kesempatan itu, Ferry juga 7=!>'.,(&!)'(! ! ALUR PROSES PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH "#$! 4#56-'$7,.'( ;<'7=!>'.,(&!)'(! 5!2'-'!?'()' @(A6! 84#(9+9+$'(!)'(! %#&'()''( %0',5!2'-'!?'()' '7=!>'.,(&!)'(! "#$! 4#(#0,-,'(: @(A6%#&'()''( 5!2'-'!?'()' 4#56-'$7,.'(

% 4#

8*#(&'5<,0!2'B-'.! 4#5,0,7!C#.<'.6:

2'B

!()(*+!+ )

8

2 *+(

C#(-6$' (!7'1,0! !()(*+!+ .#15,

)'(! 2

)

!()(*+!+ Penetapan >('A17+-

*+( )'(! 2

C#(-6$' ) (!7'1,0! 8*#(&'5<,0!2'B-'.! 2+3(0+') .#15, *+(,-+.,(&! Tentukan C#(-6$' 4#5,0,7!C#.<'.6: hasil (!7'1,0! )'(!/('0,1,1! resmi .#15,

>

8*#(

2'-' 2+3(0+') 4#5

8*# 4#5

2+3(0+') Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

53

SUARA pilkada

“Kalau di pilkada terdahulu, kami juga menganalisa DP4 dari pemerintah, namun tidak kami publikasikan, kemudian data itu kami silangkan dengan data DPT pemilu terakhir yang menyebabkan data-data itu bertumpuk,” data pemilih (pantarlih) untuk diverifikasi faktual lebih berkualitas. Untuk Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sebenarnya analisis DP4 telah dilakukan, tetapi secara individual. “Berbeda dengan fitur sidalih yang akan kita gunakan pada pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, proses analisisnya langsung difasilitasi lewat aplikasi sidalih,” terang Ferry lagi.

Mantan Ketua KPU Jawa Barat itu menjelaskan penggunaan Sidalih pada pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi kewenangan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. KPU RI, terang Ferry, hanya menyiapkan regulasi dan aplikasinya, memberikan bimbingan teknis, supervisi dan monitoring untuk KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada. “Setelah proses pilkada berakhir, kita akan himpun DPT hasil pilkada sebagai bahan pemutakhiran DPT nasional yang dimiliki

Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah

Layar penjelasan tahapan daftar pemilih pemilukada Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

54

KPU,” ujarnya. Ferry mengakui kemampuan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk menganalisis DP4 sangat tergantung pada kualitas perangkat dan sumber daya manusia. Untuk Sidalih yang dimiliki KPU saat ini dapat menganalisis 10 juta data dalam waktu dua sampai tiga hari. Hasil analisisnya akan menampilkan status kelengkapan data, kegandaan data dan nomor induk kependudukan (NIK) invalid.

4#56-'$7

SUARA pilkada

“Jika dari hasil analisis itu ternyata ada banyak masalah maka kita akan minta pemerintah untuk memperbaikinya terlebih sebelum digabung dengan DPT Pemilu terakhir untuk diverifikasi faktual ke lapangan,”

84#(9+9+$' 4#(#0,-,

Setelah DP4 dianalisis, lanjut Ferry, hasilnya akan dipublikasikan. Jadi publik juga dapat mengetahui sejauh mana kualitas DP4 yang diserahkan pemerintah kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. “Jika dari hasil analisis itu ternyata ada banyak masalah maka kita akan minta pemerintah untuk memperbaikinya terlebih sebelum digabung dengan DPT Pemilu terakhir untuk diverifikasi faktual ke lapangan,” ujarnya. Selain fungsi publikasi, aplikasi Sidalih dapat memfasilitasi pemekaran daerah dalam tahapan proses pemutakhiran data pemilih. Dengan harapan akan

membantu KPU kabupaten/kota untuk memudahkan pengelompokan pemilih sesuai dengan wilayah administrasi mulai dari kecamatan, desa/kelurahan sampai ke tingkat TPS. Beda dengan Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, fitur Sidalihnya sudah tetap karena adanya moratorium pemekaran wilayah administrasi pemerintahan. Untuk pilkada karena terdapat pemekaran di sejumlah daerah yang otomatis berdampak pada semua tingkatan wilayah administrasi maka Sidalih perlu menyiapkan fitur baru untuk mengakomodir pemekaran.

pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan gubernur, bupati dan wali kota serentak. Sidalih akan mempermudah kabupaten/kota atau provinsi dalam menetapkan jadwal penetapan resmi daftar pemilih dan rekap jumlah pemilih pada setiap tahapan pemutakhiran mulai dari daftar pemilih sementara (DPS), daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) dan daftar pemilih tetap (DPT). “Fasilitasi jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih lewat sidalih bertujuan untuk membantu KPU kabupaten/kota taat terhadap jadwal setiap tahapan yang telah ditetapkan. Itu sekaligus sebagai acuan bagi KPU kabupaten/kota dalam merencanakan pola kerja pemutakhiran. Sehingga tidak

2'B-'.!4#

Aplikasi Sidalih Pilkada juga berguna untuk menentukan jadwal pemutakhiran data

84.'-,(D'

TAHAPAN DAFTAR PEMILIH PILKADA !

!"#"$"#"%"#"&"

(62;%/!"45

A87%@!>! 4*$2#@%:#

"%7%!48)#2#'

"45

"49!

AB.C-9

98+%@'#+ ?0%2#:#:!"45

"4= "%<7%+!48)#2#'!=8)807%+%

"#$%&%'!()*+ Dibawah Umur NIK dan NKK ,-.!/%0!,..! Invalid -01%2#/

Ganda DP 4 Kabupaten, 3%0/%!"45!.%$*6%780 Ganda DPT 3%0/%!"49! Nasional

A87%@!>! 4*$2#@%:#

AB.C-9 9%)$%' >!($%'

"49 "%<7%+!48)#2#'!987%6

A87%@!>! 4*$2#@%:#

,%:#;0%2!

480/%<7%+%0

480D%+#0E%0! "%7%!"45 9%)$%'! "%7%

"49$

>('A17

"%<7%+!48)#2#'!9%)$%'%0

A87%@!>! 4*$2#@%:#

8*#(&'5<,0! Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

55

SUARA pilkada

Uji Publik peraturan KPU Pilkada 2015

ada tumpang tindih antara rekap yang disampaikan secara manual dengan rekap dalam sistem sidalih. Jika berbeda tentu akan memicu persoalan,” jelasnya. Selain itu, dengan sidalih, hasil pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih akan lebih mudah dipertanggung jawabkan. “Misalnya kalau ada publik yang bertanya dan meminta data berapa dan siapa saja daftar pemilih yang ditetapkan sebagai pemilih

pada setiap tahapan pemutakhiran, maka informasinya dapat tersedia dengan cepat dan akurat,” ujarnya. Sidalih Pilkada juga menyediakan fitur monitoring yang lebih komprehenship. Untuk Sidalih yang digunakan pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat menginformasikan tahapan analisis dengan outputnya berupa tanggal lahir, alamat dan status kawin nihil, NIK invalid,

pemilih di bawah umur dan data ganda. “Sementara berapa jumlah pemilih yang tersaring seperti meninggal, pindah domisili dan berubah statusnya menjadi TNI/POLRI, tidak terinformasikan dengan detail siapa-siapa orangnya karena selama ini belum terfasilitasi secara komprehensip dalam sistem Sidalih. Dalam Sidalih Pilkada nanti data tersaring akan terinformasikan kepada publik dengan baik,” ujarnya. (Gebril)

“Fasilitasi jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih lewat sidalih bertujuan untuk membantu KPU kabupaten/kota taat terhadap jadwal setiap tahapan yang telah ditetapkan. Itu sekaligus sebagai acuan bagi KPU kabupaten/kota dalam merencanakan pola kerja pemutakhiran. Sehingga tidak ada tumpang tindih antara rekap yang disampaikan secara manual dengan rekap dalam sistem sidalih. Jika berbeda tentu akan memicu persoalan,”

Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

56

SUARA pilkada

Pemilih wanita Di Pasaman.

Keberagaman, Modal Sosial Membangun Demokrasi di Pasaman Kabupaten Pasaman memiliki warna sosial dan kultural yang khas di banding daerah lain di Sumatera Barat. Berdasarkan komposisi etnodemografis, Kabupaten Pasaman menampilkan wajah dwi kultur, yaitu kombinasi Minang dan Mandailing dalam jumlah berimbang. Situasi ini menjadi sesuatu yang ‘seksi’ bagi pekerja politik untuk diorganisir dan dikonversi dalam bentuk dukungan kepada kandidat kepala daerah. Pasaman, Suara KPU- Dua kutup sosial dan politik ini selalu mewarnai kontestasi politik di Pasaman, terutama pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini tampak dari gerak kandidat dalam mencari pasangan pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2005 dan 2010. Jika calon bupatinya beretnis Minang maka dia akan berupaya menjadi wakil dari etnis Mandailing dan sebaliknya. Masing-masing berupaya mencari keseimbangan. “Dinamika politik di Pasaman memang khas. Dua komunitas yang berbeda secara sosial dan politik, yakni Minang dan Mandailing akan lebih dominan mewarnai peta pemilihan kepala daerah dibanding dengan peta perolehan suara dan kursi partai politik,” ujar Pengamat Politik Universitas Andalas (Unand) Padang Edi Indrizal kepada Suara KPU, Jumat (13/2). Menurut Edi Indrizal kekhasan kondisi sosial Pasaman ini dapat menjadi kekuatan untuk membangun demokrasi

dan ekonomi di daerah tersebut. “Sekarang tergantung elit dan partai politik untuk mengelola keragaman tersebut. Semangat berkompetisi yang tinggi dalam kerangka yang positif akan mendorong para kandidat untuk menyiapkan program yang dapat menjawab tantangan daerah untuk maju dan berkembang,” ujarnya. Menurut Edi Indrizal, elit politik harus jeli membaca dinamika yang terjadi di masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempercepat masyarakat mengalami peningkatan pengetahuan dan kesadaran politik. “Jika elit tidak dapat membaca dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat maka bisabisa elit yang ditinggalkan,” ujarnya. Tokoh masyarakat Pasaman dan Pasaman Barat Rusdi Lubis mengatakan isu primordial tak bisa diabaikan dalam kontestasi politik di Pasaman. Meskipun demikian, kata Rusdi, isu primordial tersebut tak terlalu mengkhawatirkan

karena antara etnis Minang dan Mandailing telah membaur secara alami dalam waktu yang cukup lama. “Saya kira penyelenggaraan pilkada di Pasaman akan berjalan aman, damai dan lancar. Aspek primordial tetap akan muncul dalam setiap Pilkada dan para calon kepala daerah juga mempertimbangkan itu untuk meraih kemenangan. Tetapi selepas Pilkada semuanya akan kembali normal,” ujar mantan Sekda Provinsi Sumatera Barat ini. Menurut Rusdi untuk mencegah potensi konflik dalam kontestasi Pilkada, selain para kandidat harus taat aturan, penyelenggara Pemilu harus benar-benar menjaga integritas dan netralitasnya. “Godaan dalam Pilkada tentu akan banyak sekali. Di sini profesionalitas dan integritas penyelenggara akan diuji. Jika integritas dan netralitas terpelihara dengan baik, Pilkada akan sukses,” ujarnya. Rusdi menambakan, meski isu-isu Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

57

SUARA pilkada

“Kami punya dokumentasi kinerja semua penyelenggara ad hoc saat Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Para penyelenggara ad hoc yang bermasalah saat Pemilu 2014 lalu tidak akan kita ikutkan lagi dalam penyelenggaraan Pilkada,” tetapi juga kualitas partisipasi,” ujar Koordinator Divisi Sosialisasi dan Data Pemilih KPU Kabupaten Pasaman Aprina Herawati Nasution. Partisipasi masyarakat yang diharapkan, kata, Aprina Herawati, bukan karena adanya mobilisasi dan politik uang, tetapi partisipasi yang muncul atas kesadaran dan kesukarelaan sebagai warga negara yang baik. “Kami telah menyiapkan sejumlah program untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam Pilkada nanti,” ujar Aprina Herawati.

Penandatangan deklarasi pilkada damai.

primordial tetap akan selalu mewarnai Pilkada, tetapi semua pihak harus mendorong pemilih untuk rasional dalam menggunakan hak pilihnya. “Pilihan politik mestinya diberikan atas dasar keyakinan akan kompetensi dan integritas kandidat untuk menata pembangunan di daerah,” ujarnya. Ketua KPU Pasaman, Jajang Fadli mengatakan, pihaknya menyadari dan memahami situasi sosial, kultural dan demografis yang ada di daerah tersebut. Menurutnya meski masyarakat Pasaman terdiri dari dua kutup sosial dan budaya yang ekstrim tetapi telah terjadi akulturasi dan asimilasi dalam waktu yang sangat panjang. “Jadi selama ini sudah tidak ada dikotomi. Keberagaman ini merupakan modal sosial yang positif untuk memilih kepala daerah. Masyarakat akan memilih sesuai kompetensi dan integritas calon,” ujarnya. Namun potensi meningkatnya situasi politik berbau etnopolitik tetap harus diwaspadai. Untuk itu, kata Jajang, pihaknya akan mengintensifkan koordinasi dengan semua pihak mulai dari Kepolisian, partai politik, para kandidat, organisasi massa, tokoh masyarakat dan tokoh adat. “Semua Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

58

pihak kita ajak untuk bersama-sama menciptakan suasana Pilkada yang damai dan berintegritas,” ujarnya. Dari aspek penyelenggara dan penyelenggaraan, lanjut Jajang, KPU akan bekerja secara profesional. Untuk itu, bimbingan teknis (bimtek) kepada penyelenggara yang berada di level ad hoc (sementara) seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) akan diberikan secara lebih maksimal. “Kami punya dokumentasi kinerja semua penyelenggara ad hoc saat Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Para penyelenggara ad hoc yang bermasalah saat Pemilu 2014 lalu tidak akan kita ikutkan lagi dalam penyelenggaraan Pilkada,” ujarnya. Terkait dengan partisipasi, tahun 2010, Pasaman pernah tercatat sebagai daerah dengan partisipasi pemilih tertinggi di Sumatera Barat dalam Pilkada, mencapai 78,28 persen, meningkat dari Pilkada tahun 2005 dengan tingkat partisipasi 72,79 persen. “Yang kami pikirkan bukan hanya meningkatkan angka partisipasi,

Mantan aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Djuanda Bogor ini mengatakan sejumlah program yang disiapkan di antaranya pentas seni dan kreasi pemilu yang akan dipusatkan di ibukota kabupaten, pemilihan siswa/ siswi yang akan dijadikan sebagai duta pemilu di sekolahnya. “Para siswa dan siswi terpilih itu nantinya akan berperan sebagai pemberi informasi penyelenggaraan Pilkada kepada para pemilih di lingkungan sekolahnya,” ujar Aprina. Kesenian tradisional seperti ronggeng dan saluang akan digunakan sebagai media penyampaian informasi dan sosialisasi Pilkada. “Semua media informasi akan kita manfaatkan sesuai dengan segment pemilih. Porsinya akan kita sesuaikan dengan besaran masingmasing segmen dan efektifitas media tersebut,” ujarnya. Kegiatan pendidikan pemilih bukan saja ditujukan untuk meningkatkan partisipasi, tetapi mencegah masyarakat dari tindak pidana Pemilu. Bisa jadi karena terlalu fanatik mendukung salah satu kandidat, masyarakat melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi masuk dalam ranah tindak pidana pemilu. “Untuk itu, masyarakat akan kami bekali dengan pengetahuan dan pemahaman akan tindak pidana pemilu, hal ini juga ditanggapi positif oleh kepala Kejaksaan Negeri Pasaman pada saat

SUARA pilkada rapat koordinasi dengan instansi terkait, Kejaksaan siap membantu KPU Pasaman dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat,” ujarnya. Meski potensi konflik pada penyelenggaraan Pilkada di Pasaman sebenarnya sangat minim, tetapi KPU tetap membuat pemetaan sebagai acuan untuk menyusun rencana antisipasi. Pemetaan dilakukan berdasarkan kasus yang terjadi selama Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. “Salah satu contoh di Kecamatan Dua Koto, pada Pileg dan Pilpres, PPK nya tidak dapat merampungkan rekapitulasi karena ada intimidasi dari saksi. Daerahdaerah semacam ini akan menjadi prioritas kami,” ujarnya. Selain berdasarkan kasus yang terjadi pada Pemilu 2014, pemetaan juga dilakukan berdasarkan jumlah pemilih dan tingkat pendidikan pemilih. Aspek etnopolitik tetap dimasukkan sebagai acuan meski diyakini tidak begitu menonjol. Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Padang Gelugur dan Kecamatan Panti perlu diantisipasi mengingat jumlah penduduk di tiga kecamatan itu sangat besar (25% dari jumlah penduduk Pasaman). Untuk Kecamatan Padang Gelugur dan Panti, selain aspek jumlah pemilih, aspek etnopolitik tetap menjadi perhatian karena di dua daerah itu bermukim dua etnik dalam jumlah yang seimbang. “Kami tentu sangat berharap kontribusi semua pihak untuk bersama-sama melakukan pendidikan politik kepada masyarakat di Pasaman. Kelompokkelompok strategis seperti tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda akan kami rangkul untuk bersamasama memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami ingin pemilih memiliki kemampuan untuk melawan politik uang dan intimidasi,” ujarnya. Untuk penyelenggaraan Pilkada, KPU Pasaman telah menyusun kebutuhan anggaran dan mengajukannya ke DPRD. “Kebutuhan anggaran untuk Pilkada di Pasaman Rp12 miliar,” ujar Jajang Fadli. Untuk saat ini, kata Jajang, kebutuhan anggaran Pilkada yang tertampung di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasaman (APBD) baru sebesar Rp6 miliar. “Kami telah mengajukannya

ke DPRD agar tambahannya dapat dimasukkan dalam APBD Perubahan Tahun 2015,” ujarnya.

Partai Golkar yang mengantongi 7 kursi di DPRD Pasaman. Dengan demikian Partai Golkar dapat mengajukan calon tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Sementara delapan partai lainnya mesti berkoalisi untuk dapat mengusung calon. Partai mana yang akan berkoalisi dengan mengajukan siapa sebagai calonnya tentu menjadi ranah partai politik.

Untuk kegiatan pencalonan, kata Aprina Herawati, ada dua jalur yang dapat dimanfaatkan bakal calon yaitu jalur perseorangan dan jalur partai politik. Untuk bakal calon yang akan maju dari perseorangan sesuai revisi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015, bakal calon di daerah dengan penduduk lebih dari 250 ribu sampai 500 ribu jiwa harus didukung paling sedikit 8,5 persen. Berdasarkan data agregat penduduk per kecamatan (DAK2) per 31 Desember 2014, jumlah penduduk Pasaman 328.676 jiwa, laki-laki 165.837 orang dan perempuan 162.839 orang. “Mereka yang akan maju dari jalur perseorangan setidaknya harus mengumpulkan 27.937 dukungan yang dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dukungan KTP tersebut harus tersebar di lebih dari 50 persen kecamatan,” jelas Aprina Herawati. Untuk bakal calon yang maju dari jalur partai politik atau gabungan partai politik, lanjut Aprina, harus mengantongi minimal 20 persen jumlah kursi atau 25 persen perolehan suara di DPRD. Jumlah kursi DPRD di Pasaman hasil Pemilu Tahun 2014 sebanyak 35 kursi. “Minimal partai politik harus memiliki tujuh kursi di DPRD untuk dapat mengusung calon,” ujarnya. Hasil Pemilu 2014 menunjukkan hanya

“Tapi ingat amanat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol menyatakan bahwa rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara demokratis dan terbuka,” ujar Dr Yulhendri, akademisi Universitas Negeri Padang (UNP yang juga tokoh muda Pasaman tersebut. Menurut Yulhendri, keterbukaan partai politik dalam rekrutmen kandidat kepala daerah menjadi salah satu proses menuju konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. “Struktur politik seperti partai politik tentunya harus semakin terbuka, representatif dan aksesibel. Untuk rekrutmen kepala daerah tidak saja menjadi urusan di internal partai, tetapi juga urusan publik,” ujarnya. Menurut Yulhendri, masyarakat sejak awal perlu mengetahui figur kepala daerah yang akan diusung baik dari aspek kepribadiannya maupun visi dan misi yang akan diusung untuk membangun daerah. “Masyarakat juga seharusnya diberi ruang untuk memberikan masukan kepada partai terkait figur-figur yang layak didorong untuk memimpin daerah,” ujarnya. (*)

Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik di Kabupaten Pasaman Pada Pemilu Tahun 2014 No

Nama Partai

Perolehan Suara Perolehan Kursi

1 Partai Golkar 2 Partai Amanat Nasional 3 Partai NasDem 4 Partai Demokrat 5 PPP 6 Partai Kebangkitan Bangsa 7 Partai Gerakan Indonesia Raya 8 Partai Keadilan Sejahtera 9 Partai Hati Nurani Rakyat 10 PDIP 11 Partai Bulan Bintang 12 PKPI Total

27.831 (19,78%) 17.865 (12,70%) 16.986 (12,07%) 14.326 (10,18%) 11.843 (8,42%) 11.573 (8,22%) 10.186 (7,24%) 8.577 (6,09%) 7.546 (5,36%) 7.331 (5,21%) 3.742 (2,66%) 2.918 (2.07%) 140.724 (100%)

Edisi Januari-Februari 2015

7 4 4 4 5 4 3 2 0 2 0 0 35 Suara KPU

59

Pemilu on twitter

Ayo, sampaikan pendapatmu mengenai pelaksanaan pilkada langsung dan serentak 2015 dengan mencantumkan Hastage #PILKADA Mention yang menarik dan sifatnya membangun tentang pilkada langsung dan serentak akan dimuat di rubrik Pemilu on Twitter.

Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

60

KPU Menjawab

Bagaimana Cara Mendapatkan Data Caleg besarnya. Jazakumullah Khoiron Katsiro....

Hormat saya, Abd. Halim (087889XXXXXX)

Jawab : Waalaikumsalam Wr. Wb. Semoga bapak Abdul Halim sekeluarga sehat wal afiat. Alhamdulillah, permohonan informasi yang anda minta sudah kami agendakan dalam formulir permohonan informasi dengan nomor : 011/ PPID/Form/I/2015 tanggal 16 Januari 2015.

Tanya : Selamat Siang, langsung saja, nama saya Muhammad Fajrin. Kebetulan saat ini sedang mengelola web blog dengan alamat www.rumahparlemen.blogspot. com, saya membutuhkan informasi nama Anggota DPR-RI, DPD RI dan DPRD Provinsi serta kabupaten/ kota seluruh Indonesia. Beberapa informasi yang saya gunakan untuk  mengupdate blog tersebut pada umumnya berasal dari  website  media online  yang ada.  Sekiranya dapat diberikan informasi yang valid tentang daftar namaanggota legislatif tersebut,  tentu sangat membantu saya untuk terus mengupdate informasi mengenai anggota parlemen tersebut. Demikian  email  permohonan ini saya ajukan, atas bantuan dan kerjasamanya,  saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, Muhammad Fajrin HP. 0816-XXX-XXX Jawab : Terima kasih atas email yang saudara kirim beberapa waktu lalu. Kami minta maaf tidak bisa langsung menjawab email saudara akibat banyaknya email yang diterima di website kami. Namun demikian, kami tetap berusaha membalas setiap email yang dikirim karena itu merupakan masukan yang sangat berharga buat kami,   Selain itu kami juga baru saja melakukan perbaikan sistem. Permohonan data anda telah kami agendakan di nomor formulir permohonan informasi : 119/PPID/ Form/I/2015. Adapun data yang kami kuasai sebagai berikut : Daftar anggota DPR RI, daftar anggota DPD RI, dalam bentuk soft copy, dapat kami email langsung ke email pribadi anda melalui email yahoo kami. namun untuk anggota DPRD provinsi kabupaten / kota belum lengkap.   Terima kasih.    Tolong Berikan Contoh  MOU Siap Menang-Kalah Tanya : Assalamu’alaikum Wr. Wb Salam Sejahtera kami tujukan kepada seluruh staf dan jajaran KPU RI. Kami dari lembaga TMI AL-Amien  Prenduan, Sumenep, Madura, Jawa Timur. Pada tanggal 25 Januari 2015 yang akan datang, kami akan melaksanakan Pemilihan Ketua Pengurus Organisasi Santri TMI (ISMI). Bagi kami kegiatan itu suatu perhelatan besar yang tiap tahun biasa terjadi. Bahkan, terkadang terjadi gesekan-gesekan yang memang sebaiknya perlu dihindari. Untuk mencegah itu maka kami memohon dengan sangat kepada bapak/ibu untuk memberikan contoh surat perjanjian / MOU yang berisi perjanjian siap menang dan kalah yang biasa diteken oleh pihak yang berlaga dalam pemilu baik pilpres atau pun pilkada. Surat tersebut akan kami gunakan dengan perubahan-perubahan sekedarnya agar sesuai dengan lembaga pendidikan kami. 

Perlu kami sampaikan bahwa kami tidak memiliki contoh/format MOU/ surat perjanjian yang anda maksud. Yang kami lakukan sebelum pemilu dilaksanakan adalah deklarasi yang dibacakan oleh para calon dan disaksikan oleh publik serta ditanda tangani oleh para calon. Berikut kami emailkan contoh deklarasi yang kemarin dilakukan pada pemilu presiden, mohon dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.   Permohonan Informasi RDH Pileg Tanya : Selamat pagi, kepada yang terhormat  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Komisi Pemilihan Umum (KPU) - RI di tempat. Langsung saja, surat yang saya ajukan ini ada kaitannya dengan tata cara pengajuan permohonan informasi publik kepada KPU Pusat. Lewat mekanisme itu permohonan ini saya ajukan untuk mendapatkan informasi dan data sebagai berikut : Pertama, Data Rekapitulasi Hasil (DRH) Pemilihan Legislatif DPRD Tk I & II. Dan yang kedua, DRH untuk setiap anggota DPRD Tk. I & Tk. II.   Demikian surat ini saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.   Hormat Saya, Bona, S.Kom, M.H Jl. Sungai Gerong No. 8 - 10. Jakarta Pusat. Redaksi Situs Berita Bacaini.Com Mahasiswa Pasca Sarjana (Doktoral) UNJ Bid. SDM   Jawab : Selamat pagi Bona. Terima Kasih atas pertanyaan yang saudara kirim, mohon maaf apa bila kami terlambat menjawabnya. Begini, permohonan informasi yang anda ajukan telah kami catat dalam formulir permohonan informasi dengan nomor : 017/PPID/Form/I/2015 tanggal 27 Januari 2015. Perlu kami sampaikan bahwa data yang anda minta mengenai rekap hasil pemilihan legislatif dapat anda akses di situs resmi KPU :http://www.kpu. go.id/koleksigambar/952014_Penetapan_Hasil_Pileg.pdf. Sementara untuk DRH Anggota DPRD juga dapat diakses di situs KPU :http:// www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2015/349. Demikian jawaban yang kami sampaikan apabila saudara Bona ingin bertanya lagi silahkan kirim via email ke redaksi, dengan senang hati kami siap melayani kebutuhan Anda. Terima Kasih.

Ayo, Bersuara Dalam Demokrasi Rubrik “KPU Menjawab” disediakan untuk menampung segala bentuk pertanyaan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. mohon disertai dengan foto penulis dan biodata lengkap. Tulisan ditujukan ke email : [email protected]. Diutamakan materi pertanyaan yang berkaitan dengan pelayanan KPU di berbagai daerah.

Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih yang sebesarEdisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

61

serba serbi

Gunakanlah Asi Sejak Dini Buat ibu-ibu pegawai KPU yang sedang hamil atau sudah memiliki balita ada baiknya menggunakan Air Susu Ibu (ASI) untuk buah hati tercinta. Suara KPU-“Manfaat pemberian ASI ekslusif saat ini merupakan tren positif di masyarakat, tak terkecuali ibu menyusui yang berstatus pegawai negeri dan karyawati di sebuah perusahaan swasta. Jadi, gunakanlah ASI sejak dini ketika bayi keluar dari rahim. Sebab, ketika itulah cairan cholostrum yang terdapat pada ASI langsung menjadi benteng yang tangguh untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh bayi,” tutur Indri, relawan pegiat kesehatan ibu ketika ditemui beberapa waktu lalu. Lanjut dia, terbukanya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif untuk bayi didasari pemahaman bahwa pemberian makan terbaik untuk bayi memiliki beragam manfaat yang sangat penting diantaranya menurunkan risiko infeksi akut seperti diare, pneumonia, infeksi telinga, influenza, meningitis, infeksi saluran kemih, dan berbagai potensi penyakit lainnya. Memang saat ini pemberian imunisasi telah menjadi alternatif dalam pencegahan penyakit, namun pemberian ASI ekslusif tetaplah tidak dapat tergantikan. Sudah jadi kewajiban seorang ibu untuk memberikan ASI ekslusif kepada bayinya, dan lingkungan harus mendukung pemberian ASI ekslusif tersebut.  Pada sisi yang lain, saat ini seorang ibu yang berstatus sebagai pegawai negeri atau pekerja (karyawati) banyak mengalami kesulitan saat memberikan ASI kepada bayinya. Bagi sebuah kantor, memberikan waktu cuti kepada seorang ibu dari masa persiapan kelahiran sampai masa setelah kelahiran merupakan suatu keharusan, umumnya 3 (tiga) bulan. Namun, 3 bulan tersebut tentunya masih kurang karena pemberian ASI ekslusif idealnya 6 bulan untuk pemberian ASI penuh dan sampai Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

62

2 tahun untuk pemberian ASI dan makanan pendamping ASI. Kondisi inilah yang mengharuskan seorang ibu menyusui yang bekerja harus pintar menyiasati keterbatasan waktu memberikan ASI secara langsung. Sebagai contoh perhitungan kasar mengenai perbandingan waktu bersama bayi dengan waktu bekerja bagi seorang pegawai yang sedang menyusui adalah 12 jam bersama bayi (yang masih dikurangi waktu istirahat dan aktivitas lain di rumah) dan 12 jam waktu di tempat bekerja (termasuk waktu perjalanan berangkat dan pulang kantor).   Komposisi waktu tersebut tentu sangat tidak ideal apabila diukur dari intensitas pemberian ASI ekslusif kepada bayi. Salah satu solusi untuk tetap memberikan ASI ekslusif kepada bayi adalah dengan memerah ASI di sela-sela waktu bekerja dan membekukannya dalam wadah ASI (botol) untuk diberikan di waktu yang lain kepada bayi (melalui sendok atau dot). Solusi ini tentunya membutuhkan

berbagai faktor pendukung untuk dapat dilakukan secara optimal demi tetap dapat memberikan ASI ekslusif kepada bayi, diantaranya fasilitas pojok ASI (ruang laktasi) sebagai tempat memerah ASI, peralatan memerah dan wadah penyimpan ASI yang higienis, serta dukungan dari lingkungan sekitar (suami, keluarga dan teman sekantor).  Sebagaimana disampaikan di atas, pemberian ASI ekslusif melalui pembekuan ASI memerlukan berbagai faktor pendukung, di antaranya fasilitas khusus bagi seorang ibu menyusui. Dewasa ini, telah banyak institusi baik negeri maupun swasta yang menyediakan ruang laktasi di gedung kantornya, namun tak sedikit yang masih belum memiliki fasilitas tersebut. Ruang laktasi ini diperlukan untuk memberikan kesempatan secara khusus bagi seorang karyawati yang menyusui untuk memerah ASI. Ruang ini dibutuhkan karena dalam proses memerah ASI dibutuhkan ruang dan kondisi yang nyaman bagi seorang ibu.

serba serbi

Fasilitas lain yang juga diperlukan oleh seorang pegawai yang menyusui adalah ketersediaan waktu yang cukup untuk dapat menyusui atau memerah ASI di waktu kerja. 

atau memerah ASI di toilet karena tempat ini merupakan salah satu tempat yang paling banyak mengandung bakteri ataupun kotoran-kotoran lain yang dapat mengkontaminasi ASI. 

Negara telah mengatur dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa “Pekerja/ buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja”.

Ketersediaan ruangan khusus menyusui atau memerah ASI akan berdampak sangat besar bagi kualitas dan kuantitas pemberian ASI oleh seorang ibu yang bekerja, selain faktor mendasar lain yaitu asupan gizi ibu menyusui itu sendiri. Menyusui atau memerah ASI sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis ibu, menyusui atau memerah ASI dalam keadaan nyaman, tenang, dan dalam waktu serta tempat yang semestinya akan meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI.

Ketentuan Pasal 83 UU Ketenagakerjaan tersebut dapat diartikan pula tersedianya waktu untuk memerah ASI bagi ibu yang menggunakan cara pembekuan ASI. Ketiadaan fasilitas ruang laktasi maupun ketersediaan waktu yang cukup akan memberikan dampak signifikan bagi proses pemberian ASI yang dilakukan oleh seorang ibu yang bekerja.   Pemberian ASI di Toilet Sangat Berbahaya

Kenyamanan seorang ibu yang bekerja untuk memberikan ASI, langsung atau tidak langsung, akan berdampak pada kinerja karyawan tersebut yang tetap fokus bekerja karena kebutuhannya sebagai seorang ibu menyusui sudah tercukupi. 

Banyak ibu yang menyiasati dengan memanfaatkan ruang-ruang tertentu yang ada di perkantoran seperti ruang rapat, ruang perpustakaan, bahkan toilet yang tentunya memiliki permasalahan sendiri-sendiri. Ruang rapat dan perpustakaan memang dapat menjadi alternatif untuk menyusui atau memerah ASI, namun kondisi berbeda tentunya apabila ruang rapat atau perpustakaan menjadi fasilitas yang sering digunakan untuk aktivitas bekerja oleh orang lain.

Bulan Maret 2012 yang lalu menjadi bulan yang menggembirakan bagi para ibu menyusui, pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur mengenai pemberian ASI ekslusif yakni Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif. Peraturan ini merupakan turunan dari peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 128 ayat (2) dan ayat (3) UU ini mengatur bahwa

Lebih berbahaya lagi adalah menyusui

Selama pemberian air susu ibu, pihak

keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus, dan penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.   UU ini juga menjamin hak bayi untuk mendapatkan ASI secara ekslusif yang lalu dituangkan dalam PP tentang Pemberian ASI Ekslusif di atas. Dalam hubungannya dengan penyediaan fasilitas untuk ibu menyusui di kantor, PP di atas mengatur bahwa pengurus tempat kerja harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan. Tempat kerja yang dimaksud dalam PP ini adalah perusahaan, perkantoran milik pemerintah, Pemerintah daerah, maupun swasta. Selanjutnya, PP ini juga mengharuskan pengurus tempat kerja untuk wajib memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama berada di tempat kerja dan untuk melaksanakannya harus membuat peraturan internal. Dari ketentuan yang diatur dalam PP di atas, sudah seharusnya perusahaan menyediakan fasilitas yang memadai sesuai kemampuan perusahaan untuk menyediakan fasilitas khusus untuk karyawati yang menyusui atau memerah ASI selama waktu dan di tempat kerja.  (Bowo/Ismail) Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

63

Suara Galeri Pusat

Bahas Persiapan Pilkada Serentak: Ketua KPU, Husni Kamil Manik beserta para komisioner yakni Arief Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay, dan Sekjen KPU Arif Rahman Hakim menemui Presiden Jokowi untuk membahas persiapan pelaksanaan pilkada langsung dan serentak di Kantor Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2015). Dalam pertemuan itu, disampaikan bahwa institusi KPU siap menyelenggarakannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

64

Suara Galeri Pusat

Dialog regional Penyandang Disabilitas: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan sambutan dalam acara Dialog Regional ke-3 Akses Pemilu untuk Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan AGENDA, Rabu (28/1) di JW Luwansa Hotel, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan pemilu akan memprioritaskan hak politik penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu

Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

65

Suara Galeri Pusat

KUNJUNGAN KPU FILIPINA: Komisioner KPU Sigit Pamungkas, Hadar Nafis Gumay, Arief Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menerima kunjungan delegasi Ketua Komisi Pemilihan Umum Filipina, Vigilio Garcillano pertengahan Januari lalu.

Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

66

Suara Galeri Pusat

BELAJAR DEMOKRASI SEJAK USIA DINI: Dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi pemilih di usia dini KPU pusat siap menerima kunjungan siswa sekolah dasar. Beberapa waktu lalu, puluhan siswa dari SD Santa Belamirnus mengunjungi kantor KPU pusat. Dengan tangan terbuka dan penuh kehangatan seluruh staf KPU menyambut kedatangan mereka.

Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

67

Suara Galeri Pusat

PIMPINAN KPU TEMUI WAPRES: Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla menerima kunjungan rombongan KPU pusat di Istana Wakil Presiden RI, Jumat (30/1). Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik beserta seluruh Komisioner KPU RI, dan Sekretaris Jenderal KPU RI: Hadar Nafis Gumay, Arief Budiman, Juri Ardiantoro, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ida Budhiati, Sigit Pamungkas menyampaikan rencana perubahan struktur organisasi dan tata kerja KPU.

Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

68

Suara Galeri DAERAH

KPU NTT Lantik Pejabat Eselon IV Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Drs. Ubaldus Gogi pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 resmi melantik 10 (sepuluh) Pejabat Struktural Eselon IV-a pada beberapa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur. Acara ini bertempat di Aula Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KPU Sulsel Terima PPL Mahasiswa IAIN Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo menggelar kegiatan Program Pengalaman Lapangan (PPL) selama 5 hari di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 12 -17 Januari 2015 itu diserahkan oleh Dosen Pembimbing Suprisno Baderan, M.Si dan langsung diterima oleh Kabag. Program, Data, Org dan SDM Drs. Adnan Tahir.

Bupati SergAi Menerima Kunjungan KPU Daerah Bupati Serdang Berdagai (Sergai) H. Soekirman menerima audensi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sergai Muhammad Sofyan ST di ruang kerja Bupati, Kompleks Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Sabtu (4/2).

KPU Kota Solok dan Forkominda Gelar Rapat Koordinasi KPU Kota Solok melakukan rapat koordinasi dengan Forkominda Kota Solok, Selasa 27 Januari 2015.

Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

69

Suara Selebritis

n Sandra Dewi :

Pemilu Itu Harus Transparan Usai nyoblos, aktris cantik Sandra Dewi langsung memajang foto dirinya di akun instagram miliknya. Dengan latar belakang TPS, Sandra terlihat tampil lebih anggun dari biasanya. Saat itu, ia mengenakan busana yang sederhana; kaus putih dan ripped jeans. Sandra pun membiarkan rambut panjang hitamnya terurai hingga sebatas pinggang. Bajunya memang sederhana, tapi Sandra berhasil memikat publik dengan senyumnya yang penuh sensual. Berkacamata hitam besar Giorgio Armani membuat penampilan Sandra Dewi semakin menarik. Jadi tak perlu heran, jika wanita ini laris manis membintangi berbagai produk kecantikan. Jakart Suara KPU- Bagi Sandra Dewi, pemilu itu harus langsung umum bebas dan rahasia (luber). “Jangan penuh intrik. Dan trasparan,” tuturnya. Menurut dia, tampil cantik itu perlu dan harus di mana saja. “Termasuk di TPS,” ujar Sandra Dewi yang mengaku senang bisa ikut pesta pemilihan presiden beberapa waktu lalu.

Pada akun Instagram pribadinya, @sandradewi88, nampak wanita berkulit ini terdokumentasi sedang memamerkan jari kelingkingnya yang sudah bertinta biru. Dewi pun kembali mengungkapkan bahwa dirinya senang dapat berpartisipasi dalam Pilpres yang lalu. “Kalau nanti ada pemilu lagi, aku datang pagi-pagi lagi deh,” imbuhnya lagi.

n Tina Toon :

Datang Sendirian Suara KPU-Pesta demokrasi yang berlangsung pada 09 April lalu, buat Tina Toonita memiliki kesan tersendiri. Menurut penyanyi berwajah cantik itu, tingkat kedewasaan politik rakyat Indonesia saat ini sudah semakin baik. “Tak seperti pemilu sebelumnya (di jaman orde baru), pemilu kali ini lebih demokratis dan kondusif,” pungkasnya lagi saat dihubungi beberapa waktu lalu. Lanjut Tina, Indonesia sekarang ini sedang memasuki era demokrasi yang menggembirakan. “Keberhasilan ini tak lepas dari peran seluruh rakyat Indonesia, terutama KPU di tingkat pusat dan daerah,” imbuhnya lagi. Ketika ditanya apakah sempat bingung ketika berada di bilik suara, dengan lugas ia menjawab,”Gak usah bingung. Pilih aja caleg yang udah kita kenal”.  Tina memiiki kiat sendiri untuk mengetahui sepak terjang calon yang dipilihnya. “Untuk mengetahui sepak terjangnya bisa langsung browsing di internet,” ujarnya. Saat mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS), kata Tina, tak ditemani keluarga. Alias sendirian. “Iya tuh. Waktu itu Tina sendirian. Sebel deh. Tapi gak papa sih kan oma dan adikku gak satu TPS. KTPnya beda jadi TPSnya juga beda,” terang Tina dengan penuh manja. Pilihan politik tiap individu, ucap Tina, tak harus selalu sama. “Bisa beda, mas,” ujarnya lagi. Soal pengalamannya di bilik suara, Tina mengaku bukan pertama kali. Sebab, ujar Tina, sebelumnya sudah belajar saat mencoblos pemilihan gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu.  “Jadi cara-caranya sudah tahu,” kata mantan artis cilik itu kembali. Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

70

Suara Selebritis

n Ahmad Dhani :

Memenuhi Hasrat Demokrasi Bersama Istri Tercinta Suara KPU-Penyanyi terkenal Ahmad Dhani datang ke TPS tidak sendirian, melainkan ditemani istri tercinta, Mulan Jameela. “Warga negara yang baik itu harus mendukung pemilu. Boikot pemilu itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Jadi, yang gitu-gitu jangan ditiru deh,” tuturnya. Pentolan grup band Dewa 19 itu tercatat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 064, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Tanpa menggunakan jaket atau seragam militer, Dhani justru tampil dengan kemeja berwarna putih dipadu celana jeans berwarna hitam abuabu berpeci. “Saya datang ke TPS sama istri dan kakak untuk memenuhi panggilan demokrasi,’ ujarnya. Pemilu yang lalu, kata Dhani, merupakan pemilu terseru yang pernah dialaminya. Bagaimana tidak, lanjut dia, masyarakat terpecah menjadi dua kubu hanya karena membela calon presiden dan wakil presiden masing-masing. “Masyarakat terpecah jadi dua bagian. Penggemar sinetron, pasti suka yang pencitraan. Satunya suka yang realistis,” ungkap Dhani.     Setelah nyoblos, Dhani yang dikenal selalu tampil nyentrik itu langsung memperlihatkan jari tengahnya yang sudah berlumur tinta biru pemilu.

n Bim-bim :

Nyoblos di TPS 015 Jakarta, Suara KPU-Pentolan grup band Slank, Bimo Setiawan atau akrab disapa Bimbim memiliki keunikan tersendiri usai menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan presiden di TPS 015, Jalan Potlot, Duren Tiga, Jakarta Selatan. Setelah masuk bilik suara, Bimbim sempat melakukan aksi selfie di depan TPS. “Selfie dulu ah,” kata Bimbim sambil memamerkan dua jarinya yang sudah tercelup tinta ungu. Baginya, pemilu adalah suatu hal yang penting bagi negara Indonesia dalam menentukan masa depan pemerintahannya. “Penting banget. Karena masa depan bangsa ini ditentukan lewat pemilu. Sebab, dari pemilu akan lahir pemimpin baru yang dicintai rakyat,” tandasnya lagi. Bim-bim datang ke TPS bersama sang ibu, Bunda Iffet, dan istrinya Reni Keduanya dilaporkan berjalan kaki menuju lokasi pemungutan suara yang hanya berjarak 50 meter dari markas Slank. Ia berharap di pemilu yang akan datang KPU dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih. “Terutama para pemilih pemula, lansia dan penyandang disablitas,” katanya lagi.                

Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

71

Suara Pustaka

Menjaga Peradaban Kecerdasan Pemilih Salah satu tokoh demokrasi dunia terkemuka, Abraham Lincoln menyebutkan, dalam demokrasi itu ada sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka ketika bicara demokrasi, berarti di dalamnya ada peran rakyat yang siap menjadi pemilih sekaligus pengawal terhadap jalannya proses demokrasi itu sendiri. Suara KPU-Literatur tentang peran pemilih dalam demokrasi telah banyak ditulis penulis-penulis dunia. Namun, tidak ada salahnya jika pembaca menengok sejenak goresan tinta dari penulis lokal yang juga mengupas hal yang sama tentang kecerdasan pemilih Indonesia.

Berdemokrasi. Menariknya, buku ini langsung menyasar subjek strategis kelompok pemilih.

Pada konteks pemilu misalnya, kesadaran kritis politik warga negara sebagai pemilik kedaulatan dapat secara langsung menentukan pilihan terhadap orang-orang yang dipercaya untuk mewakili kepentingannya.

Pertanyaannya, sudah cerdaskah pemilih Indonesia?. Buku berjudul : Cerdas Berdemokrasi bisa dijadikan salah satu rujukan untuk menjawab pertanyaan di atas. Buku ini mengupas kelemahan dan kekuatan pemilih Indonesia dalam berdemokrasi. Buku ini juga mengulas tentang pentingnya kecerdasan partisipasi politik pemilih bagi kelangsungan peradaban demokrasi Indonesia.

Sebaliknya, pemilu yang hanya dilakukan sekedar memobilisasi rakyat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), tanpa mengetahui tujuan dan dampak pilihannya, membuat demokrasi tampak sebagai ritual dan selebrasi semata. Artinya, pemilu yang dilaksanakan dengan cara membangun kesadaran politik kritis rakyat serta pemenuhan hak atas informasi publik merupakan bentuk dari demokrasi yang baik.

Selain itu, di dalam buku ijuga digambarkan betapa pentingnya partisipasi pemilih memperkuat mutu demokrasi itu sendiri, tidak hanya saat ini, tapi untuk selamanya. Buku ini juga menerangkan dengan lugas hidupmati demokrasi yang tergantung penuh pada kecerdasan pemilih. Dengan gaya bahasa yang jauh dari teoritis, serta menghindari unsur isme, disajikan dengan bahasa bertuturdialogis. Diharapkan, buku ini secara praktis dapat menjadi sumber informasi bagi pemilih dalam memahami pemilu, memahami proses politik di Indonesia, dan bagaimana seharusnya demokrasi dijalankan. Buku “Cerdas Berdemokrasi” ini didesain secara berseri yakni mulai dari Anak Muda Cerdas berdemokrasi, Umat Beragama Cerdas Berdemokrasi, Komunitas Pinggiran Cerdas Berdemokrasi, Perempuan Cerdas

meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap hak berpolitik. Peningkatan pengetahuan nantinya akan mendorong tumbuhnya kesadaran politik dan sikap kritis setiap warga terhadap proses politik yang tengah berjalan.

Mereka adalah anak muda sebagai pemilih pemula, perempuan dan komunitas pinggiran yang seringkali mendapat perlakuan diskriminatif, dan umat beragama. Mereka adalah kelompok pemilih strategis yang seringkali tidak sadar dalam menggunakan hak dan kewajiban berpolitiknya. Karena itu, dalam partisipasi politik, pendidikan politik menjadi penting untuk

Akan tetapi, buku ini kembali menegaskan bahwa partisipasi tidak saja dibutuhkan saat pemilu saja. Setelah pemilu selesai, partisipasi warga negara sebagai kontrol terhadap jalannya pemerintahan lebih penting dari menghadiri seremonial pemilu itu sendiri. (MI)

Judul Buku : Cerdas Berdemokrasi Penerbit : Ar Raafi Penulis : Roni Tabrani, Nunung Sanusi, Kelik Nursetiyo Widiyanto

Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

73

Suara pakar

Reformasi Birokrasi Penyelenggara Pemilu Oleh : Kurniawan Lutfi P Tenaga Ahli Bidang Reformasi Birokrasi KPU RI

Sejalan dengan Program Reformasi Birokrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah, maka KPU telah menetapkan program reformasi menjadi bagian dari program dan kegiatan prioritas, walaupun dapat dikatakan sedikit terlambat mengingat instansi lain telah lebih dahulu melaksanakan program Reformasi Birokrasi sejak tahun 2010. Suara KPU-Keterlambatan dalam mengikuti program Reformasi Birokrasi ini tak lain disebabkan karena segenap jajaran KPU fokus dalam mempersiapkan tahapan pemilu yang dapat dikatakan sukses digelar pada tahun 2014. Akan tetapi bukan berarti KPU tidak melaksanakan program Reformasi Birokrasi sama sekali. Sejak tahun 2012, Setjen KPU telah mempersiapkan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.

Perencanaan Reformasi Birokrasi KPU antara lain dimulai dengan menjelajah, lalu menyusun dan melaksanakan kegiatan Analisis Jabatan (Anjab), Analisa Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan, terkait kegiatan Manajemen Perubahan dan pengembangan E-Gov dalam mendukung tahapan Pemilu 2014. Untuk penerapan e-gov misalnya yang merupakan salah satu bagian dari program Reformasi Birokrasi, membawa cerita tersendiri mengenai

suksesnya penyelenggaraan pemilu 2014 khususnya pada saat pemilu presiden. Pada waktu itu, penerapan e-gov dalam hal ini tampilan scan formulir C1 dapat langsung dilihat pada situs KPU. Sehingga, seluruh pemilih dimanapun dia berada, dapat melihat rekapan formulir C1 tersebut selama jaringan internet di lokasi itu tak mengalami gangguan. Dengan keterbukaan akses ini membawa semangat transparansi hasil pemilu dan secara tidak langsung dapat mengurangi potensi konflik karena kedua belah pihak yang berseteru dapat langsung beradu data akurat yang tersedia pada website KPU. Untuk program lainnya, seperti program analisa jabatan serta analisa beban kerja, membuat KPU dapat menempatkan pegawai pada posisi yang sesuai dengan kemampuan nya atau dengan kata lain the right man on the right place, on the right time. Program ini memang tidak langsung bersentuhan dengan publik, akan tetapi dampaknya akan dirasakan melalui peningkatan profesionalisme KPU sebagai penyelenggara pemilu. Hasil yang diharapkan Setjen KPU dari upaya mengatasi permasalahan melalui program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di atas adalah perubahan dan pembaruan yang lebih baik pada 8 (Delapan) area perubahan sesuai sasaran dan indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam pemerintah melalui Permen PAN dan RB Nomor 11 tahun 2011 Tentang Kriteria dan Ukuran

Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

74

Suara pakar

Yang lebih penting adalah perlunya dukungan serta dorongan dari jajaran pimpinan untuk lebih mengakselerasi terjadinya perubahan di lingkungan KPU. Hal ini karena pimpinan instansi memegang peranan dominan dalam mendorong terlaksananya Reformasi Birokrasi pada suatu instansi. Keberhasilan Reformasi Birokrasi. Antara lain : (1) Organisasi Setjen KPU yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar. (2) Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan masyarakat/instansi pemerintah/ stakeholder. (3) Menurunnya peraturan perundangundangan yang dikeluarkan oleh Setjen KPU yang disharmonis dan tumpangtindih dengan peraturan perundangundangan lain. (4) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Setjen KPU yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekruitmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal. (5) Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas

pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Setjen KPU. (6) Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Setjen KPU. (7) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan. (8) Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setjen KPU yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara. Sebagai reward KPU dalam mengikuti program Reformasi Birokrasi, maka melalui Peraturan Presiden Nomor 189 tahun 2014, pemerintah menyetujui pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Dengan tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja ini, diharapkan program Reformasi Birokrasi KPU dapat berjalan dengan lebih cepat menuju kepada perbaikan yang diinginkan. Disertai dengan peningkatan profesionalisme dari pegawai KPU. Dengan begitu, kalau payung hukum dan mekanismenya sudah jelas maka

tunjangan kinerja pegawai KPU dapat segera dicairkan. Apakah ada perubahan yang dirasakan oleh pengguna layanan sekarang ini ketika Reformasi Birokrasi KPU sudah berjalan? Rasanya terlalu dini untuk melakukan penilaian apakah sudah ada perubahan dengan adanya Reformasi Birokrasi ini, dikarenakan program ini dapat dikatakan secara resmi baru saja berjalan setelah tahapan pemilu 2014 selesai dilaksanakan. Akan tetapi yang jelas, kita patut mengapresiasi niat dan semangat birokrat KPU dalam menjalankan program Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Yang lebih penting adalah perlunya dukungan serta dorongan dari jajaran pimpinan untuk lebih mengakselerasi terjadinya perubahan di lingkungan KPU. Hal ini karena pimpinan instansi memegang peranan dominan dalam mendorong terlaksananya Reformasi Birokrasi pada suatu instansi. Dan dengan dukungan pimpinan, perubahan birokrat KPU yang bersih dan melayani serta menjadi bagian dari sukses nya penyelenggaraan pemilu akan dapat menjadi kenyataan di kemudian hari. Salam Reformasi Birokrasi! Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

75

Suara Publik

Membangun Citra KPU Dengan Layanan Faktual Buruknya pelayanan birokrasi Indonesia bagi mahasiswa asing memang menjadi momok yang menakutkkan. Sebenarnya, minat mahasiswa asing untuk melakukan penelitian di Indonesia sangat tinggi. Namun, lantaran buruknya pelayanan birokrasi itu membuat mahasiswa asing berpikir dua kali untuk bertandang ke sini. Suara KPU-Saya pun sebagai mahasiswa Department of International Economic Policy, Unversity of Freiburg Germany sempat mendapat masukan dari teman-teman tentang buruknya pelayanan di Indonesia. Tapi, sebagai manusia saya harus menunjukkan sikap optimis di hadapan semua orang. Saya berusaha meyakinkan diri bahwa di sana pasti ada semangat perbaikan. Untuk menyakinkan itu semua saya pun kemudian search di google tentang reformasi birokrasi Indonesia. Memang, masih pro kontra. Tapi saya meyakini ingin mencoba lebih dahulu sebelum menarik kesimpulan tersebut. Sebagai asisten peneliti di The Institute of Economic Research, Department of International Economic Policy, Unversity of Freiburg Germany yang sedang meneliti tentang perkembangan jalannya demokrasi yang terjadi di Indonesia membuat saya berhubungan dengan berbagai instansi terkait. Termasuk Komisi Pemilihan Umum. Saya pun kemudian mencoba menghubungi KPU. Saya pun terkejut. kabar tentang pelayanan buruk di KPU itu tidak benar. Lalu, sempat terlintas dalam benak

mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Humas KPU. Permohonan saya ditangani dengan cepat dan santun. Mereka bekerja professional. Sehingga, keberadaan saya di Jakarta pun dapat ditempuh dengan singkat. Intinya, pengumpulan informasi yang saya butuhkan tidak memakan waktu yang terlalu lama.

saya apakah ada yang salah dengan Indonesia?. Apakah saya sedang bermimpi?. Ternyata tidak. Ini benar-benar Indonesia. Saya pun salut dengan petugas KPU, meski banyak orang luar negeri bahkan saudara sebangsa sendiri yang sering mencela dan menebar fitnah tentang kemampuan birokrasi Indonesia ternyata itu semua kantong sampah. Selama melakukan penelitian di Indonesia, saya

Atas dedikasi itu semua, saya selalu mengingat terus kebaikan, kesantunan dan keramahan yang ditunjukkan oleh selurung pegawai staf Humas KPU. Sempat terlintas dalam benak saya, andai saja ini bisa terjadi 20 tahun yang lalu Indonesia bisa menjadi 5 negara maju di dunia. Tolong pertahankan ini. Akhir kata, jujur saya rindu sekali dengan keramahan dan keelokan budaya Indonesia. Mungkin lain waktu saya akan berkunjung lagi ke Indonesia. Ingin sekali rasanya kerjasama itu terjalin lagi di masa-masa mendatang. Terimakasih. Gerrit J. Gonschorek, Mahasiswa Department of International Economic Policy Unversity of Freiburg Germany

Memang, masih pro kontra. Tapi saya meyakini ingin mencoba lebih dahulu sebelum menarik kesimpulan tersebut. Sebagai asisten peneliti di The Institute of Economic Research, Department of International Economic Policy, Unversity of Freiburg Germany yang sedang meneliti tentang perkembangan jalannya demokrasi yang terjadi di Indonesia membuat saya berhubungan dengan berbagai instansi terkait. Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

76

Suara Publik

KPU Melebihi Ekspektasi yang Sempat Saya Bayangkan Sebelumnya Ketika saya pertama kali mengirim permohonan informasi publik kepada KPU, terus terang saya tidak berharap banyak. Diterima ya syukur, tidak diterima ya Alhamdulillah. yang ditentukan KPU di websitenya langsung mendapat respon yang baik. Dalam satu minggu saya mendapat jawaban bahwa permohonan sudah diterima dan diberikan nomor referensi. Setelah permohonan dipelajari, saya diberitahukan kembali via email bahwa sebagian data digital dapat saya salin langsung dengan flash drive dan sebagian lagi perlu difotokopi. Ah, ini sungguh luar biasa.

Yang penting buat saya, lakukan dulu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Minimal, ada usaha yang bisa dijadikan pembelajaran kepada generasi yang akan datang tentang bagaimana sistematika permohonan informasi publik yang sebenarnya. Saya ingin sekali mencoba itu semua. Ternyata, setelah saya melakukannya, KPU melebihi ekspektasi yang sempat saya bayangkan sebelumnya. Mereka bekerja dengan penuh profesional. Sekali lagi, ini bukan mengadaada atau karena faktor tertentu. Bukan. Saya tegaskan ini bukan settingan berbungkus pencitraan. Tapi ini adalah realitas yang terjadi dilapangan. Mereka bekerja penuh profesional.

Permohonan informasi yang saya lakukan via email sesuai format

Pemanfaatan tekonologi itu membuat kebutuhan setiap pemohon dapat dipenuhi dengan cepat dan murah. Ketika saya datang ke kantor KPU, prosesnya simple dan tidak berbelitbelit. Data langsung disalin, dan dokumen yang lain segera di-order agar kemudian bisa langsung difotokopi. Yang mengejutkan lagi semua pelayanan itu tidak dikenakan biaya satu rupiah pun. Semua gratis. Sebab, petugas KPU di sana menjelaskan bahwa pelayanan itu merupakan bagian dari informasi publik yang dibutuhkan masyarakat. Yang saya bayar hanya biaya foto kopi dan biaya pengiriman hasil foto kopian ke rumah, itu pun dilakukan dengan transfer bank. Benar-benar sangat responsif, transparan, profesional. Saya berharap standar pelayanan itu dipertahankan. Dan, akan lebih baik lagi ditularkan ke seluruh perangkat KPU yang ada di daerah. Terima kasih KPU! (MulyaAmri, Mahasiswa)

Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

77

Refleksi

Menuju Organisasi KPU Tepat Fungsi & Ukuran Oleh : K A D A R S E T Y A W AN

(Kasubbag Pemberitaan & Penerbitan Informasi Pemilu)

Tugas dan fungsi pemerintah untuk menjawab dan menghadapi berbagai tantangan yang selalu terbarukan dan semakin komplek adalah menciptakan birokrasi pemerintah professional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Suara KPU-Upaya pemerintah itu salah satunya dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada tanggal 15 Januari 2014. Ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan juga sebagai upaya untuk menjawab dinamika tuntutan nasional dan tantangan global. Muara dari upaya menghadapi tantangan yang selalu terbarukan dan makin komplek tersebut, sebenarnya adalah terwujudnya reformasi birokrasi di tubuh pemerintahan. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Permasalahan atau hambatan yang menyebabkan sistem penyelenggaraan pemerintah tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien, diupayakan dapat ditataulang / diperbarui sehingga mampu sebagai pijakan dalam menghadapi tantangan yang ada di depan, karena itu merupakan peluang bagi perwujudan kesejahteraan bangsa dan negara. Berbicara soal reformasi birokrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum (pemilu), yang di dalamnya dikelola personel yang tidak saja berasal dari kalangan profesional, independen, dan mandiri yang lebih dikenal dengan sebutan Komisioner KPU, tetapi di dalamnya juga terdapat personel yang merupakan aparatur sipil negara, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya menganut, berpijak, dan berpedoman pada ketentuan aparatur sipil Edisi Januari-Februari 2015

Suara KPU

78

negara. Langkah menuju arah personel KPU yang mampu menjawab tantangan ke depan dan meluluh-lantakkan hambatan untuk perwujudan keefektifan dan keefisienan yakni dengan berpijak pada misi reformasi birokrasi, yaitu pertama dengan membentuk

Dengan langkah-langkah di atas harapan personel KPU, khususnya sebagai aparatur sipil negara adalah: Organisasi tepat fungsi dan tepat ukuran, sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance. Lalu, regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif. Kemudian, SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera, meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN, terdongkraknya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi, pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; serta terwujudnya birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

atau menyempurnakan peraturan perundangundangan dalam rangka melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture set. Kedua, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, ketiga mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif, dan keempat mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien. Untuk dapat mewujudkan misi reformasi birokrasi itu, KPU telah menetapkan langkah-langkah: membentuk tim reformasi birokrasi, melakukan assessment organisasi, menyusun road map, menyusun job grading, merangcang manajemen perubahan, merancang quick wins, melakukan langkah-langkah optimalisasi anggaran, menyiapkan lampiran dokumen usulan, dan yang terakhir menyusun dokumen usulan.

Salah satu wujud nyata yang telah KPU lakukan yakni ketika proses rekrutmen beberapa personel yang menduduki eselon I dan II beberapa waktu lalu. KPU menerapkan sistem itu berdasarkan kecakapan (system merit) dan keterampilan (skill). Dengan cara ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada semua pegawai yang memiliki kualifikasi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya masingmasing untuk menduduki posisi tertentu. Selain itu, KPU juga memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi. Lembaga ini juga siap menjawab berbagai tuntutan masyarakat yang begitu dinamis dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Untuk mempercepat kualitas demokrasi dan birokrasi kami berpesan kepada para birokrat penyelenggara pemilu yang telah senior, jadilah teladan bagi para birokrat muda, dan bagi birokrat muda majulah terus, penuhilah hasrat reformasi birokrasi, lalu bangun demokrasi di Indonesia melalui pengejawantahan pemilu yang hasil-hasilnya memiliki legitimasi tinggi dengan pelibatan penuh dari seluruh bangsa Indonesia. Wallahua’lambishshawab.