99
DAFTAR PUSTAKA
Abdurachman Oemi, Dasar – dasar Public Relation, PT.Citra Aditya, Bakti, Bandung, 1995 Buchler Charlotte, Psycologi For Contemporary Living A Delta Book, Dell Publication co, inc, New York, 1986 Buko Nar Cholied & H. Abdurachmadi. Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta Cutlip M. Scott., Allen H. Center, Glen M. Broom. 1999, Effective Public Relation, Eight Edition, Published by Prentice-hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 1999 Effendi Uchyana Onong, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992 Jefkins Frank, Public Relation, edisi ke empat, Erlangga, Jakarta, 1995 Jefkins Frank, Public Relation, edisi ke empat, Erlangga, Jakarta, 1996 K. yin Robert, Studi Kasus Desain dan Metode, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 Kusumastuti Frida, Dasar-dasar Humas, cetakan pertama, Penerbit : PT. Graha Indonesia, Jakarta, 2002 McQuail Denis dan Sven Windhal, model-model komunikasi, Penerbit : uni primas, Jakarta, 1985 Moleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994 Moore Frazier H, Prinsip, kasus, dan majalah, ( penyunting onong unchjana ). Penerbit : PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1987 Mulyana Deddy, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000 Nazir Moh, Metode Penelitian. PT. Graha Indonesia, Jakarta, 2003 Praktiko Riono, Jangkauan Komunikasi, Penerbit : Alumni Bandung, 1993
100
Rachmadi F,. Public Relations dalam Teori dan Praktek, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992 Rachmadi F, Public relation dalam Teori dan Praktek, edisi pertama, Gramedia Pustakaa Utama, Jakarta, 1996 Rachmat Jalaludin, Metode Penelitian Komunikasi. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000 Robins P.Stephen, Perilaku Konsep, Kontropersi dan Penerapan, P.T Prehalindo, Jakarta Rush Michael & Philip Althoff., Sosialisasi piltik, Rajawali Pers, 1993 Ruslan Rosady, Manajemen Public Relation, edisi revisi. Rajawali Pers, Jakarta, 1998 Ruslan, Rosady, Kiat dan Strategi Kampanye Public Relation, PT. Raja Repindo Persada, Jakarta, 1997 Soekanto Sooerjono, Sosialisasi Suatu Pengantar, Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1986 Susanto S. Astrid, Komunikasi dalam teori dan praktek, PT. Bina Cipta, Bandung, 1998 Tomohardjo Sati Irmulan, Public Relation: Fungsi dan peranannya dalam organisasi dan masyarakat volume 1 ( jurnal visi komunikasi, Fikom UMB), 2002 Widjaja A.W, Komunikasi dan Humas, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta, 1993 Wiryanto, Pengantar Ilmu Komunikasi. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004 Yulianita Neni, Dasar-Dasar Public Relation, Bandung, P2U, 2003
Tambahan : Buku panduan (FORUM BAKOHUMAS 2007), Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Informasi dan Humas, Jakarta 1 agustus 2007 Lebih lanjut lihat di www.depdiknas.com Lebih lanjut lihat di www.google.co.id Warta Pemda. Humas dan Protocol provinsi DKI, Jakarta: 2003
DRAFT WAWANCARA PUSAT INFORMASI DAN HUMAS DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
1. Sejak kapan program sosialisasi sertifikasi guru dilakukan ? 2. Siapa saja sasaran sosialisasi ? 3. Bagaimana cara humas mensosialisasikan sertifikasi guru ? 4. Apa saja tahap-tahap sosialisasi ? 5. Melalui media apa humas melakukan sosialisasi sertifikasi guru ? 6. Apa pesan atau isi yang disampaikan dalam sosialisasi seperti guru ? 7. Apa kendala-kendala implementasi mensosialisasikan seperti guru ? 8. Bagaimana cara humas mengatasi tersebut ? 9. Bagaimana humas mengkoordinasikan dinas-dinas pendidikan di provinsi Jakarta dan kota-kota di Jakarta untuk sosialisasi ? 10. Apakah humas juga menerbitkan media eksternal jika “ya”, media eksternal apa ? 11. Apakah humas merancang program sosialisasi sampai ke tingkat guru-guru di sekolah ? 12. Apakah humas melakukan evaluasi sendiri (sosialisasi) yang dilakukan ? 13. Apakah humas membagi wilayah-wilayah sosialisasi ? 14. Bagaimana tanggapan atau feedback dari sasaran (guru) sosialisasi ?
DRAFT WAWANCARA DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
1. Apa sebenarnya tujuan jangka panjang yang ingin diperoleh Depdiknas dalam sosialisasi sertifikasi guru ? 2. Bagaimana peran humas dalam mensupport yang dilakukan Depdiknas ? 3. Bagaimana humas menjembatani sosialisasi antara internal dan eksternal ? 4. Sosialisasi ini secara nasional di bagi berapa tahap ? 5. Sekarang sudah memasuki tahap yang keberapa ? 6. Apa target dari sosialisasi yang ingin diperoleh oleh humas Depdiknas, dalam sosialisasi sertifikasi guru ? 7. Bagaimana strategi humas dalam membantu Depdiknas dalam sosialisasi sertifikasi guru ? 8. Apakah pernah humas mengkoordinasikan sosialisasi pada dinas-dinas ? 9. Apa isi pesan sosialisasi ? 10. Apa kendala-kendala sosialisasi sertifikasi guru ? 11. Bagaimana mengatasi kendala-kendala sosialisasi ? 12. Apakah melakukan evaluasi sendiri, sosialisasi yang dilakukan ? 13. Siapa saja khalayak sasaran dari program sosialisasi ? 14. Bentuk program sosialisasi apa saja yang dilakukan oleh bagian pendidikan Depdiknas ?
DRAFT WAWANCARA KEPALA BIDANG HUMAS PUSAT INFORMASI DAN HUMAS DEPDIKNAS Drs. Setiono Msi,
1. Sejak kapan program sosial sertifikasi guru dilakukan? Sosialisasi sertifikasi guru diawali terlebih dahulu lahirnya UU tentang guru dan dosen, dari UU guru dan dosen itu turunannya adalah 2 PP. PP tentang guru dan PP tentang dosen, tapi saat ini turunnya dari UU guru dan dosen itu baru turun PP No.74 tahun 2008 tentang guru, semestinya Sertifikasi guru menunggu PP turun tahun 2008, karena UU guru dan dosen sudah diundang-undangkan tahun 2005 akhir, jika menunggu PP lama maka sejak tahun 2006 sebetulnya sertifikasi guru sudah dilakukan sosialisasi kepada para guru khususnya guru seIndonesia, jadi sertifikasi guru sudah disosialisasikan sejak tahun 2005 hingga sekarang, sekarang artinya sertifikasi guru setelah lahirnya PP No.74 tahun 2008. Sertifikasi guru itu dilakukan karena guru itu harus mendapatkan pengakuan sebagai profesi, profesi yang setara dengan profesi lainnya seperti Dokter, Akuntan dan Notaris dll. Guru agar bermutu baru bisa berdedikasi tidak hanya sertifikasi saja tapi kualifikasi guru juga harus memenuhi syarat, sekarang guru harus berpendidikan S1/D4 baru memiliki sertifikasi, sebagai pemberiaan penghargaan kepada guru sebagai jabatan professional.
2. Siapa saja sasaran sosialisasi? Sasaran sosialisasi sertifikasi guru jelas pada guru-guru, guru mulai dari Guru SD, guru SMP, guru SMA atau guru SMK 3. Bagaimana cara humas mensosialisasikan sertifikasi guru? Ada strategi humas mensosialisasikan mengenai sertifikasi guru, pertama adalah dalam bentuk paling sederhana yaitu membuat siaran pers, setelah itu menyelenggarakan jumpa pers, dengan mengundang wartawan media cetak dan media elektronik, narasumbernya mulai dari Bpk. Menteri, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, atau dengan Direktur profesi pendidik dibawah Direktur PMPTK. Selain ada liputan Pers, jumpa Pers juga yang terkait dengan sosialisasi dengan humas adalah talkshow baik di Radio maupun di Televisi, maupun juga melakukan Dialog publik kepada guru-guru dibeberapa propinsi sampai juga sekarang dilakukan dialog-dialog publik khususnya dengan para guru dan Bpk. Menteri turun langsung dibeberapa Kabupaten kota diseluruh Indonesia. 4. Apa saja tahap-tahap sosialisasi? Tahapan yang pertama dengan lingkungan tingkat internal dulu yaitu mulai dari Menteri, Dirjen, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten kota, kepada Kepala Sekolah kemudian baru kepada guru-guru. Di tingkat eksternalnya melalui media cetak, media elektronik, tatap muka,
maupun dibuatkan pameran (mengadakan pertemuan dengan memberikan brosur dan CD) dll. 5. Melalui media apa humas melakukan sosialisasi sertifikasi guru? Media cetak dan elektronik, untuk media cetak dengan mengadakan liputan Pers (press conference) dan jumpa Pers tentunya mengenai sosialisasi dengan mengundang wartawan media cetak dan media elektronik, sedangkan media elektronik dengan mengadakan talkshow baik di radio maupun di televisi. 6. Apa pesan/isi yang disampaikan dalam sosialisasi sertifikasi guru? Pesan yang disampaikan terutama adalah yang terpenting guru mendapatkan sertifikat professional sebagai profesi guru harus syarat S1/D4 setelah S1/D4 memenuhi baru ada kriteria, kriterianya adalah guru yang sudah bermasa kerja lama, sertifikasi guru ini setiap tahunnya tidak seluruhnya berjenjang, tapi bertahap sehingga tidak semua guru langsung bisa mengerti tentang sertifikasi baik guru yang S1 apalagi yang belum, jadi prioritas S1yang di sertifikasi guru, S1 pun juga mengikuti jumlah guru yang akan di sertifikat berdasarkan kuota, kuota itu setiap provinsi kabupaten
kota itu dijatah,
karena pada tahun 2006 baru 20.000, tahun 2007 baru sekitar 80.000 bertahap sampai sekarang baru sekitar 200.000, karena yang pertama keterbatasan anggaran, yang kedua adalah disesuaikan dengan … , tetapi diharapkan sampai tahun 2015 semua guru bisa disertifikasi secara bertahap. Sekarang jumlah guru sekitar 2,7 juta, dari 2,7 juta yang S1 baru 1 juta, 1 juta itulah yang menjadi prioritas, bertahap semestinya setiap tahun 200.000,
karena keterbatasan PP nya juga belum ada sehingga tahun 2006/2007 masih sekitar 20.000 sampai sekarang baru 200 ribu. Kemudian setelah sertifikasi itu, kualifikasi penekannya pada setiap guru yang mereka baru lulusan Spd, D2/D3 mereka harus S1 dulu substansinya adalah 2 kali penekanan. 7. Apa kendala-kendala implementasi mensosialisasikan sertifikasi guru? -
Indonesia berwilayah luas, untuk menyampaikan pesan kepada guru-guru jika hanya melalui media cetak nasional kemudian media cetak daerah yang ada di Jakarta jumlahnya terbatas, media nasional jangkauannya tidak dapat semua masyarakat membaca apalagi daerah terpencil, pedalaman, kabupaten kota tidak mungkin dapat terjangkau oleh media cetak sehingga jumpa Pers yang dilakukan media cetak nasional yang ada di Jakarta maupun media cetak daerah yang ada di Jakarta itu tidak dapat menjangkau secara keseluruhan, kemudian media elektronik juga seperti itu ketika kita mengundang jumpa Pers media elektronik masih memandang belum menganggap pendidikan itu penting, belum menjadi prioritas bagi media elektronik sehingga ketika mengundang media elektronik untuk menyampaikan sosialisasi tentang sertifikasi guru belum tentu mereka datang, ada beberapa media elektronik jika diundang tidak datang, itu sebab kendala bagi kita dalam hal jumpa Pers.
-
Kemudian dalam hal talkshow kita masih terbatas di beberapa Televisi, Televisi (Media elektronik) tidak semua punya spa talkshow, talkshow itu
hanya ada di TVRI, METRO TV, TV ONE, Televisi lainnya tidak ada itu sebab kendala yang tidak semua masyarakat juga akan menonton Televisi. -
Kendala lainnya adalah Publikasi sosialisasi melalui Advetorial (iklan) baik di media cetak maupun media elektronik sama tidak semua juga masyarakat terbatas dapat melihat.
-
Sosialisasi yang paling tepat adalah internal yang dilakukan oleh berjenjang dari Mentri, Dirjen, Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/kota hanya belum tentu semua kabupaten/kota menjangkau kepada seluruh guru di kabupaten hanya kepada Kepala Sekolahnya, Kepala Sekolah mestinya mensosialisasikan kepada guru-gurunya itu di tingkat bawah kendalanya yang tidak dapat termonitor.
8. Bagaimana cara humas mengatasi masalah/kendala tersebut? Mengikuti secara bertahap sosialisasinya jangkauannya pertama sosialisasi wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, bisa tersebar disamping itu juga dihimbau kepada semua Kepala Dinas supaya bisa menyampaikan sosialisasi seluruhnya kepada Stakeholder didalam guru-gurunya agar semuanya tersampaikan dan kita juga membuat cetakan-cetakan buku mengenai informasi-informasi tentang informasi guru dan dosen, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri yang mengatur tentang sertifikasi guru itu dikirim ke daerah-daerah karena belum ada Peraturan Pemerintah sehingga Peraturan Menteri atau UU guru dan dosen buku-buku itulah yang disebar ke daerahdaerah dan juga kita punya situs-situs pendidikan yang bisa menyerap informasi itu dan bisa dibuka oleh siapa saja.
9. Bagaimana humas mengkoordinasikan dinas-dinas pendidikan di provinsi Jakarta dan kota-kota Jakarta untuk sosialisasi? Di Depdiknas punya agenda rutin setiap tahun namanya rembuk nasional, itu mulai dari Menteri, Dirjen, Direktur, Kepala Dinas provinsi, Kabupaten seluruh Indonesia berkumpul untuk membahas perkembangan pendidikan termasuk didalamnya adalah tentang sertifikasi guru sehingga program sertifikasi guru itu bisa sampai langsung Kepala Dinas Kabupaten provinsi karena setiap tahun ada agendanya untuk itu dan setiap tahun dievaluasi masing-masing Dirjen, karena itu sertifikasi guru Dirjen PMPTK, maka Dirjen itulah yang menjelaskan kepada Kepala Dinas. 10. Apakah humas juga menerbitkan media eksternal, jika “iya” media eksternal apa? Ya, Media eksternal namanya Kabar Diknas termasuk ada situsnya adalah situs Depdiknas, disamping itu Direktorat PMPTK yang menangani sertifikasi guru, tentang guru juga ada. 11. Apakah humas merancang program sosialisasi sampai ke tingkat guruguru di sekolah? Sampai ke sekolah sekali tidak, tapi di beberapa kabupaten kota iya kita bertemu dengan guru-guru untuk diskusi mensosialisasikan tentang sertifikasi guru.
12. Apakah humas melakukan evaluasi sendiri (sosialisasi) yang dilakukan? Evaluasi sertifikasi tidak, tapi kita memonitor pemberitaan, jadi ada evaluasi kita adalah melakukan monitoring berita di media cetak dan media eletronik. 13. Apakah humas membagi wilayah-wilayah sosialisasi? Membagi tetapi setiap tahun berganti 14. Bagaimana tanggapan atau feedback dari sasaran guru dalam sosialisasi? Ketika kita melakukan sosialisasi kepada guru-guru memang ditingkat lapangan guru-guru masih banyak yang belum mengerti tentang sertifikasi, baik persyaratan, portofolionya apa, terutama adalah masih banyaknya kebelum pahamannya syarat-syarat mengenai portofolio itu. Pada tahun pertama masih dinilai wajar guru belum paham karena masih banyak juga yang belum tahu tentang persyaratan-persyaratan itu sehingga tahun berikutnya adalah lebih kepada penekanan kepada persyaratan guru-guru portofolio sertifikasi.
DRAFT WAWANCARA DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
1. Apa sebenarnya tujuan jangka panjang yang ingin diperoleh Depdiknas dalam sosialisasi sertifikasi guru ? 2. Bagaimana peran humas dalam mensupport yang dilakukan Depdiknas ? 3. Bagaimana humas menjembatani sosialisasi antara internal dan eksternal ? 4. Sosialisasi ini secara nasional di bagi berapa tahap ? 5. Sekarang sudah memasuki tahap yang keberapa ? 6. Apa target dari sosialisasi yang ingin diperoleh oleh humas Depdiknas, dalam sosialisasi sertifikasi guru ? 7. Bagaimana strategi humas dalam membantu Depdiknas dalam sosialisasi sertifikasi guru ? 8. Apakah pernah humas mengkoordinasikan sosialisasi pada dinas-dinas ? 9. Apa isi pesan sosialisasi ? 10. Apa kendala-kendala sosialisasi sertifikasi guru ? 11. Bagaimana mengatasi kendala-kendala sosialisasi ? 12. Apakah melakukan evaluasi sendiri, sosialisasi yang dilakukan ? 13. Siapa saja khalayak sasaran dari program sosialisasi ? 14. Bentuk program sosialisasi apa saja yang dilakukan oleh bagian pendidikan Depdiknas ?
DRAFT WAWANCARA PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SUBDIT PROGRAM DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK Ibu Santi Ambarukkmi
1. Apa sebenarnya tujuan jangka panjang yang ingin diperolah Depdiknas ? Tujuan angka panjangmya stakeholder, karena sasaran kita stakeholder tidak hanya guru jadi stakeholdernya mulai dari dinas provinsi,dinas kabupaten kota, kemudian guru, termasuk juga LPMB. Jadi sosialisasi jangka panjangnya ya tentunya pemahaman tentang pelaksanaan Sertifikasi Guru karena belum tentu guru itu paham betul tentang Sertifikasi Guru jadi tujuan jangka panjangnya untuk pemahaman Sertifikasi Guru termasuk juga implikasi-implikasiya 2. Bagaimana peran humas dalam mensuport yang dilakukan Depdiknas ? Karena kami disini bukan dibidang humas kami programmernya untuk Sertifikasi Guru yang jelas humas juga membantu kami yang kaitannya sosialisasi dengan Depdiknas Departemen lain,karena Departemen lain juga perlu tahu apa seh kebijakan Depdiknas,yang berkaitan program-program yang ada di Depdiknas. Juga karena kita adalah semacam bochir yang punya program jadi humas lebih berperan menginformasikan program ini kepada khalayak yang lebih luas tetapi tidak substansial tidak terlalu dalam informasinya,hanya inforsmasinya dari kulitnya saja. Juga di informasikan tidak hanyadi dalam tapi juga diluar negeri,jika ada seminar,pameran-pameran lebih kepada peran humas.
3. Bagaimana humas menjembatani sosialisasi antara internal dengan eksternal ? Internal kerjasama juga karena humas juga punya program sosialisasi jadi secara program humas,secara substansi kami yaitu Direktorat Profesi Pendidik Eksternal PMPTK (profesi pendidik) tidak tahu persis apa yang dilakukan oleh humas untuk eksternal yang sering diminta humas jika ada pameran minta materinya apa yang ingin disosialisasikan kepada masyarakat secara umumumum saja tidak mendetail. Jika menjembatani sosialisasi dari sisi jika PMPTK ingin mensosialisasikanny lewat media massa,atau kadang jika punya program sosialisasi di media elektronik itu kita minta humas mencoba
menghubungi orang-orang media
karena kita tidak punya,kadang-kadang untuk media cetak dan elektronik radio juga sama mereka yang punya program kita yang substansinya. 4. Sosialisasi ini secara nasional di bagi berapa tahap ? Yang sudah disoaialiasikan kita kan sosialisasinya ke kabupaten kota, jika di tahun 2007 dan 2008 sosialisasi ke provinsi tetapi tidak dihadiri oleh orangorang dinas, seluruh provinsi jadi 33 kali tahapan sosialisasi, yang tahun 2009 kita kemarin tidak ke 33 provinsi tapi hanya di beberapa provinsi saja jadi mereka datang kebeberapa lokasi 12 tempat karena sasaran kita dinas kabupaten kota yang jumlahnya sekarang sudah 500 lebih. 5. Sekarang sudah memasuki tahap yang keberapa ? Sudah selesai, sosialisasi sudah selesai karena sosialisasi Sertifikasi berkaitan dengan proses sosialisasi setiap tahun juga setiap tahun sosialisai terus,tahun ini
sosialisasi untuk kuota sertifikasi tahun ini 2008 , untuk tahun 2008 dan seterusnya mungkin saja ada perubahan kebijakan karena setiap tahun jika ada perubahan kebijakan ,kita akomodasi di sosialisasi ini dan disampaikan kepada mereka. 6. Apakah pernah humas mengkoordinasikan sosialisasi kepada dinas-dinas ? Jika Koordinasi ke dinas sepertinya tidak,karena kita punya program sendiri jadi kita tidak pernah menghubungi humas jika sosialisasi ke dinas karena masingmasing punya kegiatan, jika kegiatan sosialisasi berkaitan dengan programprogram kami jalan sendiri tidak pernah koordinasi humas. Humas itu ketika jika koordinasi dengan media-media massa karena media ada disana tempatnya begitu juga media center ada disana tempatnya, jika kita ingin sosialisasi ke TV, surat kabar, press conferens dengan mereka (humas) . 7. Apa isi pesan sosialisai ? Banyak pesan sosialisasi, semua materi disampaikan kepada mereka dan mereka harus mengerti dengan pola ini seperti persyratan peserta, bagaimana mengisi fortopolio setelah itu di kumpulkan dan apa yang harus dilakukan, penomoran peserta dan lain sebagainya. 8. Apa kendala-kendala Sosialisasi Sertifikasi Guru ? -
Kendalanya tidak bisa sampai ke guru hanya sampai ke dinas,jika sampai
ke dinas biasanya informasinya masuk ada yang kurang dari kami ke dinas dari dinas ke guru biasanya tahapannya seperti itu . Jadi ada distorsi informasi biasanya juga
-
kadang-kadang kendala waktu juga,karena dibatasi waktu sosialisasi
dengan pelaksanaan Sertifikasinya jadi kendala juga, jadi disamping kendala karena mekanisme sosialisasi yang tidak bisa sampai ke guru, guru juga banyak yang tidak mengerti karena dinas tidak menyampaikan ke guru itu semua karena dinas juga tidak ikut mengembangkan jadi tidak tahu apa informasi yang sangat diperlukan guru-guru -
kemudian kendala bahan-bahan untuk guru juga karena dalam sosialisai
ini mereka harus mempunyai bahan-bahan semua kita tidak bisa menggandakan bahan-bahan itu sampai ke guru,jadi hanya menggandakan bahan itu sampai ke dinas, dan dinas sendiri yang menggandakan bahan-bahan itu sampai ke guru. -
Kendala anggaran, kadang dinas juga tidak punya anggaran sampai
disana termasuk kendala juga, tidak ada anggaran sampai ke guru dan untuk mengantisipasi kendalanya guru itu dapat informasi yang sebenar-benarnya dari kita untuk itu ada Website semua informasi di masukkan kedalam Website, kitapun membuka informasi kepada mereka bisa konsultasi langsung lewat online jika ada permasalahan-permasalahan yang mereka tidak tahu. 9. Bagaimana mengatasi kendala-kendala sosialisasi ? Kendalanya penggandaan,mengatasinya dengan Website guru bisa Donwload, membuka, membaca sendiri. Jika kendala waktu sama kadang-kadang waktu sampai ke guru juga lama,jadi kendala mengatasinyapakai Website saja selesai. 10. Apakah melakukan evaluasi sendiri sosialisasi yang dilakukan ? Tidak pernah evaluasi, kita tidak terprogram evaluasi tentang sosialisasi tidak terprogram terapi pelaksanaannya Sertifikasi di evaluasi bukan mengevaluasi
sosialisasinya, terapi didalan pelaksanaanya itu kita bisa lihat apakahmereka itu tahu atau tidak,apakah sosialisasi itu berjalan atau tidak disan di dalam evaluasi dari keseluruhan program Sertifikasi juga tidak hanya evaluasi khusus untuk sosialisasinya, ada evaluasinya tapi tidak khusus. 11. Siapa saja khalayak sasaran dari program sosialisasi ? Khalayaknya yang dilakukan sebenarnya yang ideal langsung ke guru tetapi yang ada di kita karena keterbatasan anggaran juga karena mungkin kita punya pemerintahan jika langsung ke guru langsung menyalahi aturan pemerintahan untuk itu lewat dinas dulu,punya guru adalah dinas jadi dinasnya harus paham dulu tentang program ini baru dinasnya jika sudah faham baru ke guru jadi sasaran kita, ke dinas provinsi dinas kabupaten kota atau stakeholder. Di dinas ada namanya Dewan Pendidikan juga, dari dinas ke guru sebenarnya sasaran utamanya adalah guru tapi harus melalui jalur-jalur cepat. 12. Bentuk program sosialisasi apa saja yang dilakukan oleh bagian Pendidikan Depdiknas ? Bentuk program sosialisasi itu yang kita programkan lewat pameran yang sudah ada disini tetapi tidak tahu seperti apa yang ada di humas, sosialisasi dalam bentuk pameran kemudian kita panggil mereka dalam forum-forum sosialisasi yang langsung dijalankan di 12 tempat dan kita juga membuat Website, dari buku-buku juga beberapa kita siapkan jika ada yang meminta beberapa diberikan, kita adakan buku-buku kadang-kadang juga beberapa orang bukan buku yang kita berikan tapi langsung CDnya. Untuk sosialisasi lewat media
massa tidak terprogram sama kita tetapi mungkin di program oleh tempat lain, hanya diminta bahannya saja.
Draft Wawancara Guru
1. Apa yang anda ketahui mengenai sertifikasi guru ? 2. Berapa kali anda mengikuti sertifikasi Guru ? 3. Siapa yang mensosialisasikan dan bertempat dmn ? 4. Apakah anda dapat bahan sosialisasi ? 5. Apakah bapak paham dengan isi sosialisasi Sertifikasi Guru ? 6. Apakah bapak mengurus Sosialisasi ? 7. Apakah Kepala Sekolah ikut mensosialisasikan Sertifikasi Guru tersebut ? 8. Perbedaan apa yang anda rasakan sebelum dan sesudah Sertifikasi guru ? 9. Apa yang anda harapkan dengan adanya sertifikasi guru ? 10. Apakah anda menggunakan situs Internet untuk mendapatkan informasi mengenai Sertifikasi Guru ?
Draft Wawancara Guru Drs. Amsari
1. Berapa kali anda mengikuti Sertifikasi Guru ? Saya mengikuti Sertifikaasi Guru ini hanya 1 kali, mengikuti pendidikan dan pelatihan guru profesi dan guru yang diakhiri dengan ujian, dan saya lulus pendidikan dan pelatihan guru sebagaimana dimaksud setelah itu mendapat Sertifikasi Pendidik. 2. Siapa yang mensosialisasikan ? Yang mensosialisasikan dari Dikmenti (Pendidikan Menengah Tinggi) langsung dan bertempat di SMA 112 3. Apakah anda dapat bahan sosialisasi ? Ya . saya dapat bahan sosialisasi dan diberikan dari Dikmenti langsung 4. Apakah bapak paham dengan isi sosialisasi ? Paham dan mengerti, untuk mendapatkan Sertifikasi harus mengisi Fortofolio dan mengikuti persyaratan-persyaratan yan sudah di tetapkan . Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik, uji kompetensi dilakukan dalam bentuk penilaian Fortofolio, penilaian fortofolio merupakan pengakuan atas pengalaman Professional dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskrifsikan diantaranya , Kualifikasi Akademik, Pendidikan dan Pengajaran, Pengalaman mengajar, Prestasi Akademik, Pengalamn organisasi di bidang Pendidikan dan Sosial. Guru dalam jabatan yang lulus penilaian Fortofolio mendapat Sertifikat Pendidik.
5. Apakah bapak mengurus sosialisasi ? Saya tidak mengurus sosialisasi tersebut tetapi hanya mengikuti Sertifikasi Guru 6. Apakah Kepala Sekolah ikut mensosialisasikan Sertifikasi Guru tersebut ? Kebetulan Kepala Sekolah tidak ikut mensosialisasikan Sertifikasi Guru. 7. Harapan bapak dengan adanya Sertifikasi Guru ? Mungkin sama dengan harapan guru lainnya, meningkatkan mutu guru juga meningkatkan kesejahteraan guru akan berdampak pada Kualitas Guru sebagai Pendidik atau agen pembelajaran dan juga kualitas pendidikan di Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan guru berupa pemberian tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki Sertifikat Pendidik, mengangkat harkat dan martabat guru dan menghargai profesi guru.
Draft Wawancara Guru Tego Pitoyo, S. Pd
1. Apa yang anda ketahui mengenai Sertifikasi Guru ? Proses pemberian Sertifikat yaitu Tunjangan dari Pemerintah yang memenuhi Syarat seperti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Guru harus S1 atau punya Akta D4, memenuhi kualifikasi yang sudah di tetapkan. 2. Berapa kali anda mengikuti Sertifikasi Guru ? Hanya 1 kali, Pertama penyerahan berkas nilai harus A jika tidak lulus harus diklat (lulus) Jika memang ada yang tidak lulus 2 kali Diklat. 3. Siapa yang Mensosialisasikan dan bertempat dimana ? Yang mensosialisasikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ ) sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan dan bertempat di SMP Negeri 189. 4. Apakah anda dapat bahan Sosialisasi ? Tentu dapat, isinya mengenai materi-materi berdasarkan lampiran-lampiran dalam sosialisasi mengenai Sertifikasi Guru. 5. Apakah anda menggunakan situs Internet untuk mendapatkan Informasi mengenai Sertifikasi Guru ? Sebagian memang saya dapatkan lewat Situs Internet. Karena memang berbagai macam informasi yang tidak dapat saya ketahui bisa saya dapatkan lewat Website yang memang sudah disediakan dari Pusat, tentunya mengenai Sertifikasi Guru.
6. Apakah Bapak Paham dengan isi Sosialisasi Sertifikasi Guru? Ya, saya Paham. 7. Apakah bapak mengurus Sosialisasi ? Saya tidak mengurus sosialisasi hanya mengikuti Sertifikasi Guru. 8. Apakah Kepala Sekolah ikut mensosialisasikan Sertifikasi Guru tersebut ? Kepala Sekolah mengikuti acara yang diadakan di tempat tertentu, rapat mengenai info baru tentang Sertifikasi Guru, yang langsung di informasikan kepada guru-guru di sekolah sifatnya pemberitahuan. 9. Perbedaan apa yang anda rasakan sebelum dan sesudah Sertifikasi Guru ? Tentunya sangat berbeda, tingkat kesejahteraan Guru bertambah dengan adanya Sertifikasi karena gaji guru bertambah sebesar 1 kali gaji pokok perbulan dan bisa bertambah dan disesuaikan sesuai SK yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat tentunya sesuai dengan kopetensi guru dan lamanya mengajar, selain itu saya lebih disiplin dalam kegiatan mengajar. 10. Apakah yang anda harapkan dengan adanya Sertifikasi Guru ? Saya harapkan Sertifikasi guru ini dilanjutkan terus menerus dan di sosialisasikan secara keseluruhan agar guru lain yang belum tersertifikasi dan belum mengikuti Sertifikasi Guru dapat mengikutinya secara berjenjang.
STRUKTUR ORGANISASI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Berikut nomenklatur departemen, yang pada awalnya menangani masalah pengajaran (Kabinet Presidentil Sampai dengan Kabinet Amir Syamsuddin II). Kemudian berubah sesuai kebijakan pemerintah pada masing-masing kabinet, sebagaimana tercantum di bawah ini:
Kabinet Presidentil Tahun 1945, Menteri Pengajaran, Ki Hajar
Kabinet Syahrir I Tahun 1945-946 dan Kabinet Syahrir II Tahun 1946,
Dewantara.
Menteri Muda Pengajaran, Dr. MR. T. S. G. Mulia.
Kabinet Syahrir II Tahun 194, Menteri Pengajaran, Muhammad sjafei.
Kabinet
Syahrir
III
Tahun
1946-1947
Menteri
Pengajaran,
Mr.Suwandi.
Kabinet Syahriri III Tahun 1946 – 1947, Menteri Muda Pengajaran,
Ir. R.
Gunarso.
Kabinet Amir Syariffudin I Tahun 1947 dan Kabinet Amir Syariffudin II Tahun 1947 – 1948, Menteri Pengajaran, Mr. Ali Sastroamidjojo serta.
Kabinet Hatta Tahun 1948-1949 Menteri PP DAN k, Mr. Ali Sastroamidjojo.
Kabinet Darurat Tahun 1948-1949, Menteri PP dan K, Mr. Teuku Moh. Hassan.
Kabinet Hatta II Tahun 1949, Kabinet Peralihan Tahun 1949-1950, Kabinet Yogyakarta Tahun 1950 Menteri PP dan K, S. Mangunsarkoso.
Kabinet RIS Tahun 1949-1950 Menteri PP dan K, Prof. Dr. dr. Abu Hanifah, M.D.
Kabinet RI Kesatuan I Tahun 1950-1951 dan Kabinet RI Kesatuan III Tahun 1952-1953 Menteri PP dan K, Dr. ahder Djohan.
Kabinet RI Kesatuan II Tahun 1951-1952 Menteri PP dan K, Mr. K. R. M. T. Wongsonegoro.
Kabinet RI Kesatuan IV Tahun 1953-1955 Menteri PP dan K, Mr. Moh. Yamin.
Kabinet RI Kesatuan V Tahun 1955-1956 Menteri PP dan K, Prof . Ir. R. M Suwandi. Kabinet RI Kesatuan VI Tahun 1956-1957, dan Kabinet Dwikora Tahun 1966, Menteri PP dan K, Kabinet Dwikora
Tahun 1966 enteri
Kebudayaan (ai), dan Kabinet Ampera Tahun 1966-1977, Menteri P dan K. Ki Sarino Mangunpranoto.
Kabinet Karya Tahun 1957-1959, Menteri PP dan K , Kabinet Kerja I Tahun 1959-1960, Menteri uda Bidang Sosial Kulturil, Kabinet Kerja II Tahun 19601962, Menteri PP dan K, Kabinet Kerja III Tahun 1962-1963 Menteri Muda Pendidkan Bidang Kesra, Kabinet Kerja IV Tahun 1963-1964, Menteri PD dan K Kompartemen Kesra, Kabinet Dwikora Tahun 1964-1966 dan Kabinet Dwikora yang disempurnakan Tahun 1966, Menteri Koordinator P dan K, Prof. Dr. Prijono.
Kabinet Kerja III Tahun 1962-1963 Menteri Muda Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Bidang Kesra, Prof. Iwa Kusuma Sumantri, SH.
Kabinet Kerja III Tahun 1962-1963 dan Kabinet Kerja IV Tahun 1963-1964, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), Prof. Dr. Ir. Tojib Hadiwijaya.
Kabinet Dwikora Tahun 1964-1966, Menteri PD dan K, Ny. Artati Marzuki Sudirjo.
Kabinet Dwikora Tahun 1964-1966, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) dan Kabinet Pembangunan II Tahun 1974-1978, Menteri P dan K, Letjen TNI Dr. Teuku Syarif Thayeb.
Kabinet Dwikora yang disempurnakan Tahun 1966 Menteri PP dan K, Sumarjo.
Kabinet Dwikora yang disempurnakan Tahun 1966, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), Dr. J. Leimena.
Kabinet Dwikora yang disempurnakan Tahun 1966, Menteri Pendidkan Dasar, Moh. Said Reksohadiprodjo.
Kabinet Ampera yang disepurnakan Tahun 1967-1968, Menteri P dan K, Sanudi Hardjadinata.
Kabinet Dwikora yang disermpurnakan Tahun 1966 Menteri Perguruan Tinggi dan Kabinet Pembangunan I Tahun 1968-1973, Menteri P dan K, Mashuri, SH.
Kabinet Pembangunan II Tahun 1973, Menteri P dan K, Prof. Dr. Ir. Sumantri Brodjonegoro.
Kabinet Pembangunan III Tahun 1978-1983 Menteri P dan K, Dr. Daud Joesoef.
Kabinet Pembangunan IV Tahun 1983-1985 Menteri P dan K, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto.
Kabinet Pembangunan IV Tahun 1985-1988 dan Kabinet Pembangunan V Tahun 1988 – 1993, Menteri P dan K, Prof. Dr. Fuad Hasan.
Kabinet Pebangunan VI Tahun 1993-1998 Menteri P dan K. Prof. DR. Ing Wardiman Djojonegoro.
Kabinet Pembangunan VII Tahun 1998, Menteri P dan K, Prof. Dr. Wiranto Aris Munandar.
Kabinet Reformasi Tahun 1998-1999, Menteri P dan K , Prof. Dr. Juwono Sudarsono.
Kabinet Persatuan Nasional Tahun 1999-2001 Menteri Pendidikan Nasional, Dr. Yahya Muhaimin.
Kabinet Gotong Royong Tahun 2001-2004, Menteri Pendidikan Nasional, Prof. Drs. A. Malik Fadjar, M.sc.
Kabinet Indonesia Bersatu Tahun 2004-sekarang, Menteri Pendidikan Nasional, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA.
Kabinet Indonesia Bersatu Tahun 2009-sekarang, Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh.
STRUKTUR ORGANISASI PUSAT INFORMASI DAN HUMAS