DAFTAR PUSTAKA
1. Buku Bahsan, M., 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Fuady, Munir, 1996, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, buku I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti _________, 1996, Hukum Perkreditan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung _________, 1999, Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998) Buku Kesatu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung Harahap, Yahya, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung, Penerbit Alumni Imaniyati, Neni Sri, 2010, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 2010, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika Kasmir, 2014, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cet. 14, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada _________, 2015, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada _________, 2014, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ed. Revisi 2014, Cet. 14, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada Peachey, Alan N., 2007, Bencana Keuangan Besar Masa Kini (The Great Financial Disaster of Our Time), Jakarta: Indonesian Risk Professional Association Pudjomulyo, Teguh, 1993, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil. Yogyakarta: BPFE Sembiring, Sentosa, 2000, Hukum Perbankan, Bandung: CV. Mandar Maju Sjahdeini, Sutan Remy, 2009, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafindo
Soekanto, Soerjono, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta Neni Sri Imaniyati, 2010, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama Usman, Rachmadi, 2003, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Wijaya, Faried dan Soetatwo Hadiwigeno, 1999, Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank: Perkembangan, Teori dan Kebijakan, Ed.2, Cet.4, Yogyakarta: BPFE
2. Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-undang Hukum Perdata diumumkan dengan Maklumat tanggal 30 April 1847 Staatsblad 1847 No. 23. Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790 Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3889
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297 Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324 Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 21 Tahun 2011Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 Tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556 Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 78 DPNP/UKIP/DHk/DASP Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4107 Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56 DPNP Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292 DPNP Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13 DPNP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4472 DPNP
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 70 DPNP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4639 DPNP Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 143 DPIP/DPNP Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4784 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 1 /PBI/2009 Tentang Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 27 DPNP Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976 DPNP Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103 DPNP Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 28 /PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 106 DPNP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5032 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/ 27 /PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 147 DPNP Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5267 DPNP Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 286 DPNP/DPbS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5384 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 290 DPNP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5385 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 202 DPNP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5354
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tahun 2015 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 375, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5645 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR/1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKB) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/32 /DPNP tanggal 4 Desember 2003 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP 2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum 3. Hasil Penelitian Paripurna P. Sugarda, 2012, Pengaturan Sistem Pengawasan Perbankan Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 4. Makalah dan Jurnal Rasjim Wiraatmadja et.al., 1997, Solusi Hukum dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah, Jakarta: Infobank Sutan Remy Sjahdeini pada diskusi mengenai legal isues seputar Pengaturan Rahasia Bank bertempat di Bank Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta. Senin 13 Juni 2005 Nindyo Pramono, Bahan Kuliah, Hukum Perbankan 3 – Prinsip Perbankan, Kuliah Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 14 November 2015
5. Kamus Henry Campbell Black, 1968, Black’s Law Dictionary, Ed. 4, St. Paul Minn: West Company Publishing 6. Internet Kredit
(keuangan), https://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_%28keuangan%29, diakses pada 6 Februari 2016
7. Lain-lain Laporan Tahunan PT Bank X (Persero) Tbk Tahun 2015 Keputusan Surat Keputusan Direksi PT Bank X (Persero) Tbk Tahun 2015 tentang Perubahan Struktur Organisasi Bank Pedoman Pelaksanaan Kredit Tahun 1999 Pedoman Pelaksanaan Kredit Tahun 2005 Standar Prosedur Pemberian Kredit Corporate 2007 Standar Prosedur Pemberian Kredit Corporate 2012 Standar Prosedur Pemberian Kredit Consumer 2008 Standar Prosedur Pemberian Kredit Commercial 2007 Standar Prosedur Pemberian Kredit Commercial 2010 Informasi Dasar Nasabah PT Y Nota Analisa Kredit PT Y
