DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Azhary, Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini), Kencana, Jakarta, 2003. Bachsan Mustafa, Sistem Hukum AdministrasiNegara Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia, Media Pratama, Jakarta, 1996. Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012. Mardiasmo, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, 2002. Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2005. Padmo Wahjono, Konsep Yuridis Negara Hukum Republik Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1982. Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. Philipus M. Hadjon (et. al), Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005. Rocky Marbun, Tanya Jawab Seputar Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Visi Media, Jakarta, 2010.
S.F. Marbun dan Moh.Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1987. Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT.Rajawali Press, Jakarta, 1986.
B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya, Penabur Ilmu, 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan pemeriksa Keuangan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.60/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Walikota Bandung Nomor 251 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
C. Sumber Lain www.google.com www.wikipedia.com
Penghapusan
Dan
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP
Indah Irmayasari, lahir di Malang, 07 Agustus 1986, penulis merupakan anak ke-dua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Suradi Muaridjono dan Ibu Sriatin, A.ma.. Bertempat tinggal di jalan Masjid No.6 Desa Ketindan, Kec. Lawang, Kab. Malang. Pengalaman pendidikan formal dimulai dari tingkat SD Negeri 01 Ketindan lulus tahun 1999, SMP Negeri 03 Lawang lulus tahun 2002, dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 03 Singosari lulus tahun 2005. Pada pertengahan tahun 2005 penulis bekerja pada Kantor Notaris/PPAT Bapak Rum Hardono, S.H., wilayah kerja Kab. Malang. Selama penulis bekerja di Kantor Notaris/PPAT melanjutkan pendidikan ke jenjang Diploma tingkat 1 (satu) di School of Bussiness Malang lulus tahun 2006. Selanjutnya disamping bekerja di Kantor Notaris/PPAT Diana Indrawati, S.H., wilayah kerja Kota Bandung sampai dengan saat ini, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Pasundan tingkat Strata 1 Fakultas Hukum, dimulai dari tahun 2012 dan lulus tahun 2016. Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk belajar dan terus berusaha, sehingga penulis berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi pembacanya dan bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan puji syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “Pengalihan Kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah
Dihubungkan
Dengan
Peraturan
Menteri
Keuangan
No.50/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara”.
