DAFTAR ISI. BAB I PENDAHULUAN. 1 A. Kebijakan Umum Peradilan. 1 B. Visi dan Misi. 2 C. Rencana Strategis.. 4

DAFTAR ISI

PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

BAB II

PENDAHULUAN ………………………………………………….

1

A. Kebijakan Umum Peradilan ………………………………….

1

B. Visi dan Misi …………………………………………………….

2

C. Rencana Strategis ……………………………………………..

4

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) …………………………

10

……………………..

42

……………………………..

98

A. Standar Operasional Prosedur (SOP) B. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ...................................... 121 A. Sumber Daya Manusia ………………………………………. 121 1. Rekrutmen …………………………………………………. 126 2. Mutasi ……………………………………………………… 128 3. Promosi …………………………………………………….. 133 4. Pensiun …………………………………………………….. 133 B. Keadaan Perkara………………………………………………. 133 1. Perkara Yang Diterima ……………………………………. 133 2. Perkara yang diputus atau diselesaikan ……….……… 134 3. Perkara yang dimediasi ……..…..……………………… 136 4. Sisa Perkara Pada Tahun 2014………………………….. 137 C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana………………………….. 140 1. Sarana dan Prasarana Gedung

……………………….. 140

a) Pengadaan dan Rehab ……………………………….. 140 b) Pemeliharaan ………………………………………….. 142

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung ……………… 143 a) Pengadaan …………………………………………….. 143 b) Pemeliharaan …………………………………………. 144 3. Pengelolaan Perangkat Teknologi Informasi……………. 145 a) Perangkat Keras

……………………………………. 146

b) Perangkat Lunak …………………………………….. 147 D. Pengelolaan Keuangan ……………………………………… 148 1. Belanja Pegawai ………………………………………….. 148 2. Belanja Barang …………………………………………… 150 E. Pengelolaan Administrasi

……………………………… 157

F. Dukungan Teknologi Informasi …………………………….. 159 G. Regulasi Tahun 2014 …………….………………………….. 163 BAB IV PENGAWASAN ...................................................................... 166 A. Pengawasan Internal …………………………………………. 166 B. Evaluasi ……………………………………………………….. 171 BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ...................................... 173 A. Kesimpulan ........................................................................... 173 B. Rekomendasi ...................................................................... 175 LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Struktur Organisasi PA. Tolitoli



Bezetting Formasi Pegawai PA. Tolitoli Tahun 2014



Daftar Urut Kepangkatan Unit Organisasi PA. Tolitoli Tahun 2014



Matrik Keadaan Perkara Januari s.d Desember Tahun 2014



Matrik Rencana Strategis PA.Tolitoli Tahun 2010-2014



Matrik Keadaan Perkara Januari s/d Desember Tahun 2014



SK Pembentukan Tim Penyusun Laporan Tahunan 2014



SK Penunjukan Hakim Pengawas Bidang



SK Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi.



SK Penunjukan Tim Pengawas Penegak Disiplin

BAB I PENDAHULUAN A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN Keseriusan pemerintah untuk melaksanakan supremasi hukum, ditandai dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Disamping hal tersebut, prioritas utama (main priority) yang lain adalah modernisasi di bidang Peradilan. Tujuan utama modernisasi peradilan ialah melahirkan Pengadilan Modern, maju, memiliki kualitas yang tinggi, efisien, transparan serta profesional. Pembaharuan peradilan yang telah dilaksanakan tahun 2004, dengan melakukan reformasi penegak aparatur hukum sejalan dengan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk membangun pemerintah yang bersih (good governance). Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga dengan demikian akan menjadi ruh perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan sejati (trust and justice) di masyarakat. Citacita tersebut harus diwujudkan melalui : 1. Kepastian Hukum; 2. Proses peradilan yang sederhana; 3. Kecepatan penanganan perkara; 4. Biaya yang murah dan; 5. Putusan yang adil. Dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Pengadilan Agama Tolitoli

1

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Oleh sebab itu perlu independensi badan peradilan agar benar-benar merdeka tanpa campur tangan kekuasaan apapun. Selanjutnya pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (2) segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pengadilan Agama Tolitoli, berdiri berlandaskan PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura, kemudian dijabarkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 95 Tahun 1983 sampai sekarang di bawah wilayah PTA Agama Palu sejak tahun 1985 telah banyak melakukan perubahan sesuai dengan amanat perundang-undangan Republik Indonesia. Untuk saat ini agenda utama Pengadilan Agama Tolitoli adalah berupaya melakukan penyetaraan dengan Badan peradilan lain di Negara Kesatuan Republik Indoensia. Demikian pula upaya pembenahan administrasi yang handal dan bertanggungjawab, agar nantinya mampu menjawab tantangan global yang serba kompleks dan dinamis. Sejalan hal yang dimaksud,

penyajian sarana Informasi dan teknologi serta sistem

administrasi perkara, penanganan proses perkara, adalah bagian yang tak terpisahkan dari Pengadilan Agama Tolitoli dalam upaya pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

B. Visi dan Misi.  VISI Pengadilan Agama Tolitoli telah merumuskan visi yang akan diwujudkan dalam periode 2010-2014 sebagai berikut: “TERWUJUDNYA PERADILAN YANG AGUNG PADA PENGADILAN AGAMA TOLITOLI “ Pengadilan Agama Tolitoli

2

Visi tersebut merupakan derivasi dari visi Badan Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru (Blue Print) Lembaga Peradilan Tahun 20102035, yakni : “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. Penetapan visi Pengadilan Agama Tolitoli tersebut lahir dari sebuah keyakinan bahwa langkah awal untuk mewujudkan Badan Peradilan yang agung adalah dengan cara membersihkan institusi pengadilan dari segala bentuk budaya korupsi, kolusi dan nepotisme serta praktek mafia peradilan yang selama ini telah menjadi penyebab utama

hilangnya

kepercayaan

masyarakat

terhadap

lembaga

peradilan. Bersih juga berarti kemandirian dari segala bentuk intervensi internal dan eksternal terhadap peradilan, baik secara kelembagaan maupun dalam proses peradilan. Lembaga dari

performance

peradilan

yang

bermartabat

akan

tercermin

lembaga, produk dan integritas aparaturnya.

Penampilan pengadilan sebagai lembaga peradilan negara yang representapengadilan

tive sangat baik

penting

berbentuk

diwujudkan,

putusan

kemudian

maupun

produk

penetapan

wajib

memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat agar terciptanya kepastian hukum dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan strategi tersebut diharapkan akan pulih kembali pencitraan public terhadap badan peradilan yang pada gilirannya akan menjadi lembaga yang berwibawa, terhormat dan dihormati.  MISI Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, langkah-langkah yang telah dirumuskan sebagai misi Pengadilan Agama Tolitoli adalah: 1. Memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. 2. Mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan. Pengadilan Agama Tolitoli

3

3. Meningkatkan profesionalisme aparatur peradilan agama. 4. Mewujudkan manajemen peradilan agama yang modern.

C. RENCANA STRATEGIS Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pelayanan hukum

yang

diselaraskan

dengan

arah

kebijakan

dan

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia yang termuat dalam Cetak Biru (Blue Print) Pembaharuan Peradilan Republik Indonesia 2010-2035, telah dirumuskan Rencana Strategis Pengadilan Agama Tolitoli tahun 2010-2014 sebagai penjabaran atas visi dan misi Mahkamah Agung yang akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap pengembangan program

dan

kegiatan

dalam

konteks

kewenangan

Pengadilan

Agama Tolitoli. Perumusan

rencana

strategis

dimaksudkan

untuk

menjadi

pedoman dan arah proses pembaruan yang dilakukan Pengadilan Agama Tolitoli agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan. Renstra ini memadukan prinsip-prinsip perhatian pada jangka panjang, pengintegrasian tujuan dan sasaran dalam hierarki yang jelas, kesadaran akan pentingnya disiplin dan konsistensi komitmen bersama dalam melaksanakannya, serta perspektif eksternal yang bersifat adaptif terhadap perubahan lingkungan. Dengan cara ini, diharapkan akan mampu mendorong para pegawai untuk lebih berperan aktif, serta mengambil tindakan antisipatif ketika merespon berbagai perubahan yang bergerak cepat dan dinamis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Secara garis besar renstra Pengadilan Agama Tolitoli memuat dua pilar utama program Pengadilan Agama Tolitoli di bidang tugas pokok dan Pengadilan Agama Tolitoli

4

fungsinya, yakni: pertama, memberikan pelayanan hukum dan keadilan, dan kedua, pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum. Program di bidang pemberian jasa pelayanan hukum dan keadilan disebut dengan program kerja bidang teknis yudisial, sedangkan program kerja di bidang pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum disebut dengan program kerja bidang non teknis yudisial. Program kerja bidang teknis peradilan merupakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tolitoli yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian perkara. Program di bidang ini tidak secara langsung berkaitan dengan pengelolaan anggaran, namun langsung

bersintuhan

dengan

kepentingan

masyarakat

dalam

memperoleh keadilan, sementara program kerja di bidang non teknis peradilan sebagian besar berkaitan langsung dengan anggaran, terutama dalam hal pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum dan sebagian lagi tidak langsung berkaitan dengan anggaran, seperti penatakelolaan sumber daya manusia, tata persuratan, publikasi transparansi informasi, dan lain-lain. Perumusan rencana strategis yang memuat program utama di bidang teknis peradilan dan non teknis peradilan tersebut bertujuan untuk menepis sebagian anggapan perumusan renstra, rencana kinerja, penetapan kinerja yang mesti dipertanggungjawabkan dalam laporan akuntabilitas kinerja, hanyalah sebatas program yang berkaitan dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA saja, dalam persepsi ini maka pencapaian kinerja suatu lembaga secara limitative hanya diukur dari kemampuan penyerapan anggaran di bidang pengelolaan prasarana dan sarana belaka. Padahal secara filosofis urgensi keberadaan lembaga peradilan dalam kehidupan masyarakat adalah untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan, meskipun dalam hal tertentu tidak bisa dipisahkan dengan pengelolaan prasarana dan Pengadilan Agama Tolitoli

5

sarana pelayanan hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, maka perumusan rencana strategis yang kemudian dijabarkan dalam bentuk rencana dan penetapan kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja harus memuat seluruh program utama lembaga peradilan baik di bidang teknis peradilan maupun non teknis peradilan. 

Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan .Agama Tolitoli. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tolitoli adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan; 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Tolitoli dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tolitoli adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

Pengadilan Agama Tolitoli

6



Program dan Kegiatan Enam sasaran strategis tersebut merupakan pedoman bagi

Pengadilan Agama Tolitoli untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program

Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Agama

merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Tolitoli dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah : 1. Penyelesaian Administrasi Perkara, 2. Penanganan Perkara Prodeo 3. Penanganan Perkara Ekonomi Syariah b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Pengadilan Agam Tolitoli Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya oleh Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis demi menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas

serta

tercapainya

pengawasan

yang

berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah: 1. Pembayaran gaji dan tunjangan 2. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Tolitoli Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini


7

adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama. 

Arah kebijakan dan Stategis Pengadilan Agama Tolitoli Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Tolitoli menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1.

Peningkatan kinerja Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan

sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja : 

Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi



Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.



Menguasai

Standard

Operational

Procedur

(SOP)

sesuai

bidangnya 

Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :


8



Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.



Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.



Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.


9

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

Secara struktur, hampir semua jabatan dalam struktur organisasi Pengadilan Agama Tolitoli telah terisi, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Hanya jabatan panitera pengganti yang masih kosong sejak tahun 2012 hingga 31 Desember 2014.Sedang formasi staf, hampir semua bagian tidak memiliki staf. Hanya ada dua bagian di kepaniteraan yang memiliki staf, masing-masing satu orang. Akibatnya, dua staf yang ada terpaksa merangkap posisi termasuk beberapa pegawai yang sudah memegang jabatan fungsional ditunjuk pula untuk melaksanakan tugas sebagai staf tertentu. Jumlah pegawai yang mengisi jabatan struktural dan fungsional beserta staf Pengadilan Agama Tolitoli per 31 Desember 2014 sebanyak 22 (dua puluh dua) orang ditambah 5(lima) orang tenaga honorer. Berikut Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tolitoli: 1. Ketua

:

Drs. SAMSUDIN, S.H.

2. Wakil Ketua

:

Drs. H. M. NATSIR

3. Hakim

:

1. Drs. NURMAALI, MH 2. Dra. NOOR AINI 3. MUH. SYARIF, S.H.I. 4. ST. HATIJAH, SHI 5. MUJIBURROKHMAN, S.Ag. M.Ag

4. Panitera / Sekretaris

:

MUH. AZAS ALI, SHI

5. Wakil Panitera

:

USMAN ABU, S.Ag.

6. Wakil Sekretaris

:

RUSTAM ABDUL LATIF, SHI


10

7. Panitera Muda

:

1. Dra. Hj. ROSMIYATI ABD. MAJID (Panmud Gugatan) 2. WAHIDA ABDUL MUDJIB LAEWANG, SH (Panmud Permohonan) 3. HASNAWATI, S.Ag (Panmud Hukum)

8. Kepala Urusan

:

1. SUARDI, S.HI (Kaur.Umum dan Perlengkapan) 2. SUBHANG, S.Ag (Kaur.Keuangan dan perencanaan) 3. MUHAMMAD SYAFI’I, S.HI (Kaur.Kepegawain dan Ortala)

9.

Panitera Pengganti

10. Jurusita /JSTP

:

-

:

a. MUH.YUSRAN,S.Ag (Jurusita) b. SUWARDI, SH (Jurusita Pengganti) c. RAMLI (Jurusita Pengganti) d. SARMAN SARIF, SE

11. Bendahara Pengeluaran

:

SARMAN SARIF, SE

12. Bendahara PNBP/Kasir

:

MANSYUR, S.HI.

13. Petugas Meja I

:

ANDI SYAIFUL CIBU, SH.

14. Pegawai Tidak Tetap yaitu: a. Ismail, SH

: Jaga Malam/Adm. Panmud Hukum

b. Sahrizal, SE

: Satpam /Adm. Keuangan

c. Ferdy Adnan

: Cleaning Service

d. Rostina

: Pramubakti

e. Wahyudin

: Supir


11

Adapun susunan alur tupoksi dalam struktur organisasi kepegawaian terdiri dari: 1. Ketua 1(satu) orang dan wakil ketua 1(satu). 2. Hakim sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk ketua. Sehingga dapat terbentuk 5(lima) majelis, sebagai berikut: -

Majelis I

:

Drs. Samsudin, SH. Drs. Nurmaali Muh. Syarif, S.HI.

-

Majelis II

:

Drs. H. M. Natsir Dra. Noor Aini Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.

-

Majelis III :

Drs. Nurmaali Dra. Noor Aini ST. Hatijah, S.HI.

-

Majelis IV :

Muh. Syarif, S.HI. ST. Hatijah, SHI. Mujiburrokhman, S.Ag.,M.Ag.

-

Majelis V :

Dra. Noor Aini ST. Hatijah, S.HI. Mujiburrokhman, S.Ag.,M.Ag.

Dengan melihat susunan majelis tersebut, beberapa hakim anggota harus menduduki hingga 3 (tiga) majelis untuk menutupi kekurangan jumlah hakim di Pengadilan Agama Tolitoli. 3. Kepaniteraan 3.1. Panitera/Sekretaris 1(satu) orang 3.2. Wakil Panitera 1(satu) orang 3.3. Panitera Muda yang terdiri atas:


12

3.3.1. Panitera Muda Gugatan sebanyak 1(satu) orang. 3.3.2. Panitera Muda permohonan sebanyak 1 (satu) orang. 3.3.3. Panitera Muda Hukum sebanyak 1(satu) orang. 3.4. Panitera pengganti kosong. Sehingga yang mendampingi majelis hakim untuk sidang adalah Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. 3.5. Staf Kepaniteraan terdiri atas: Kasir/Bendahara sebanyak 1(satu) orang yang merangkap sebagai Bendahara PNBP dan 1 (satu) orang staf Panitera Muda Gugatan serta jurusita . 3.6. Jurusita sebanyak 1(satu) orang dan Jurusita pengganti sebanyak 3 (tiga) orang, masing-masing merangkap sebagai pembuat daftar gaji, bendahara pengeluaran, dan staf umum.

4. Kesekretariatan meliputi: 4.1. Wakil Sekretaris sebanyak 1(satu) orang. 4.2. Kepala urusan yang terdiri atas: 4.2.1. Kepala Urusan Kepegawaian dan Ortala sebanyak 1(satu) orang (tanpa staf). 4.2.2. Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan sebanyak 1(satu) orang + Bendahara Pengeluaran (dirangkap Jurusita Pengganti). 4.2.3. Kepala Urusan Umum sebanyak 1(satu) orang (tanpa staf). Khusus untuk pengelola anggaran DIPA Tahun 2014, telah dibentuk tim melalui surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Tolitoli, yakni sebagai berikut: 1. Panitera/sekretaris sebagai kuasa pengguna anggota (Muh. Azas Ali, S.HI). 2. Penanggungjawab kegiatan/pembuat komitmen ditangani oleh

(Subhang,

S.Ag.). 3. Penguji SPP/penandatanganan SPM. (Rustam Abd. Latif) 4. Bendahara Pengeluaran (Sarman Sarif, SE) dan Bendahara Penerima PNBP (Arkanuddin, SHI)

dan terjadi pergantian Bendahara Penerima PNBP di

bulan oktober 2014 dari Arkanuddin, S.HI kepada Mansyur, S.HI.


13

5. Pembuat Daftar Gaji (Ramli) Karena jumlah pegawai masih kurang, maka terdapat pegawai yang rangkap tugas dan fungsi demi terlaksananya tugas-tugas perkantoran. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas pokok Pengadilan Agama Tolitoli sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 50 tahun 2009 yang telah diubah dari undang-undang No.3 tahun 2006 dan perubahan dari undang-undang no.7 tahun 1989 pasal 49, menyatakan “pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan b. Waris c. Wasiat d. Hibah e. Wakaf f. Zakat g. Infaq h. Shadaqah, dan i.

Ekonomi Syari’ah.” Selain melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Tolitoli

juga melaksanakan tugas-tugas penunjang yaitu menyelenggarakan administrasi umum menyangkut kepegawaian, organisasi dan tata laksana, perencanaan dan keuangan, serta perlengkapan/umum. Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Pengadilan Agama Tolitoli dengan sendirinya akan melaksanakan beberapa fungsi antara lain:


14

1. Fungsi Peradilan Dalam hal ini Pengadilan Agama Tolitoli berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan

kehakiman

untuk menerima, memeriksa,

mengadili, dan

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. 2. Fungsi Administrasi Dalam hal ini Pengadilan Agama Tolitoli berfungsi sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya, baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum. 3. Fungsi Nasehat dan Pembinaan Dalam hal ini Pengadilan Agama Tolitoli berfungsi atau berwenang untuk memberikan nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penetuan awal bulan hijriah. 4. Fungsi Pengawasan Dalam hal ini pimpinan Pengadilan Agama Tolitoli berkewajiban mengawasi tingkah laku aparaturnya pengelolaan barang wakaf di daerah hukumnya.Sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan tersebut maka Pengadilan Agama Tolitoli berusaha melakukan evaluasi, perbaikan dan pembenahan,

sebagai

wujud

melaksanakan

program-program

kesiapan unggulan

Pengadilan Mahkamah

Agama

Tolitoli

Agung

secara

bertahap maupun program renstra bagi Pengadilan Agama Tolitoli. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tolitoli telah dibagi sesuai dengan uraian tugas (job description) bagi setiap pegawai. Berikut uraian tugas Pegawai Pengadilan Agama Tolitoli:


15

1. Nama NIP.

: 19661231 199403 1 057

Jabatan

: KETUA PENGADILAN AGAMA TOLITOLI

NO 1.

: Drs. SAMSUDIN, SH.

URAIAN

TUGAS

Sebagai Ketua :  Bertanggung jawab terhadap jalannya peradilan, baik di bidang tehnis yustisial maupun administrasi umum;  Menetapkan pembagian tugas pegawai;  Memberikan bimbingan/petunjuk kepada pejabat struktural / fungsional dalam pelaksanaan tugas ;  Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik secara vertikal maupun horizontal;  Melakukan pembinaan terhadap pegawai;  Mengambil langkah-langkah kebijakan di bidang kepegawaian dan ortala, berdasarkan ketentuan yang berlaku;  Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti dan pegawai Kesekretariatan ;  Membuat DP.3 Wakil Ketua, Hakim dan Panitera/Sekretaris;  Meneruskan surat-surat yang berkaitan dengan administrasi umum kepada Pejabat kesekretariatan dan surat-surat yang berkaitan dengan administrasi perkara kepada pejabat kepaniteraan;  Menetapkan panjar biaya perkara;  Menetapkan Majelis Hakim untuk menyelesaikan perkara;  Menunjuk Hakim untuk mencatat Gugatan/Permohonan lisan;  Mengawasi pelaksanaan court kalender dan mengumumkannya pada pertemuan berkala Hakim;  Meneliti court kalender dan membina Hakim agar memutus perkara yang diserahkan kepadanya paling lama 6 (enam) bulan;  Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan Hakim /Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkannya ke Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;  Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-undang untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan mengenai daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara  Meneruskan peraturan atau petunjuk Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama kepada para Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Jurusita;  Memerintahkan, memimpin dan mengawasi pelaksanaan putusan (Eksekusi);  Menetapkan pelaksanaan lelang, tempat pelaksanaan lelang dan kantor lelang Negara sebagai pelaksanaan lelang;  Menetapkan pelaksanaan lelang di tempat pelaksanaan lelang dikantor lelang Negara sebagai pelaksanaan lelang ;


16

 Memberikan Keterangan Pertimbangan dan Nasehat Tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah apabila diminta ;  Bertindak sebagai pembina ; 2.

Sebagai Hakim / Ketua Majelis:  Bertanggung jawab atas penyelesaian perkara yang ditanganinya ;  Menetapkan hari dan tanggal sidang;  Menetapkan sita jaminan ;  Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran Berita Acara Persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya;  Bersama–sama para hakim anggota mengadakan persiapan seperlunya dan membuat arah jalannya persidangan ;  Memberikan bimbingan, pengarahan dan pembinaan kepada Panitera Pengganti selama dalam persidangan sampai perkara diputus;  Menyiapkan dan memaraf naskah Putusan/Penetapan sebelum diucapkan;  Menandatangani Putusan/Penetapan bersama para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti dalam perkara yang ditanganinya;  Meminutasi berkas perkara yang ditangani selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dijatuhkan Putusan/Penetapan;  Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan Hakim yang diterima dari Pengadilan Tinggi Agama, Badilag, dan Mahkamah Agung.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan Undang-undang;  Ketua Pengadilan Agama bertindak selaku Pembina Koperasi, Organisasi KORPRI, Dharma Yukti Karini, IKAHI dan PTWP di lingkungan Pengadilan Agama Tolitoli.

2. Nama NIP. Jabatan

: Drs. H. M. NATSIR : 19591231 199103 1 026 : WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA TOLITOLI

NO URAIAN TUGAS 1 Sebagai Wakil Ketua  Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan ;  Bersama Ketua melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengendalikan jalannya peradilan;  Membantu Ketua dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pegawai;  Melaksanakan tugas yang didelegasikan Ketua ; - Mengawasi pengelolaan Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA); Pengadilan Agama Tolitoli

17

- Mengawasi Keuangan dan perencanaan Perkara ;  Melaksanakan tugas sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang;  Melaksanakan tugas sebagai Ketua TPM; 3.

Bertindak selaku Hakim/Ketua Majelis  Bertanggung jawab atas penyelesaian perkara yang ditanganinya;  Menetapkan hari dan tanggal sidang ;  Menetapkan Sita Jaminan;  Bertang jawab atas pembuatan dan kebenaran Berita Acara Persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya ;  Besama-sama para Hakim Anggota mengadakan persiapan seperlunya dan membuat arah jalannya persidangan ;  Memberikan bimbingan pengarahan dan pembinaan kepada Panitera pengganti selama salam persidangan sampai perkara diputus ;  Menyiapkan dan memaraf naskah Putusan/Penetapan sebelum diucapkan ;.  Menandatangani putusan/Penetapan bersama para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti dalam perkara yang ditanganinya;  Minutasi berkas perkara yang ditangani selambat-selambatnya 14 (empat belas) hari setelah diucapkan Putusan/Penetapan ;  Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang diterima dari Pengadilan Tinggi Agama, Badilag dan Mahkamah Agung ;

4.

Sebagai Hakim Anggota  Mendampingi Hakim Ketua dalam persidangan ;  Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan;  Bersama-sama Hakim Ketua mengadakan persiapan dan menyusun arah jalanya persidangan ;  Bersama Hakim Ketua dan Hakim Anggota lainnya membuat rumusan Putusan/Penetapan perkara yang diperiksa ;  Menandatangani Putusan/ Penetapan dalam perkara yang ditangani ;  Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua.


18


: Drs. NURMAALI : 19571231 199203 1 011 : HAKIM PENGADILAN AGAMA TOLITOLI

NO

URAIAN TUGAS

1.

Bertindak selaku Hakim/Ketua Majelis  Bertanggung jawab atas penyelesaian  perkara yang ditanganinya;  Menetapkan hari dan tanggal sidang ;  Menetapkan Sita Jaminan;  Bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran Berita Acara Persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya ;  Bersama-sama para Hakim Anggota mengadakan persiapan seperlunya dan membuat arah jalannya persidangan ;  Memberikan bimbingan pengarahan dan pembinaan kepada Panitera pengganti selama salam persidangan sampai perkara diputus ;  Menyiapkan dan memaraf naskah Putusan/Penetapan sebelum diucapkan ;.  Menandatangani putusan/Penetapan bersama para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti dalam perkara yang ditanganinya;  Minutasi berkas perkara yang ditangani selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dijatuhkan Putusan/Penetapan ;  Melakukan pengawasan sesuai bidang yang diberikan oleh Pimpinan Pengadilan Agama Tolitoli;

2.

Sebagai Hakim Anggota  Mendampingi Hakim Ketua dalam persidangan ;  Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan;  Bersama-sama Hakim Ketua mengadakan persiapan dan menyusun arah jalannya persidangan ;  Bersama Hakim Ketua dan Hakim Anggota lainnya membuat rumusan Putusan/Penetapan perkara yang diperiksa ;  Menandatangani Putusan/Penetapan dalam perkara yang ditangani ;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung dan Hakim Ketua.


19

4. Nama

: Dra. NOOR AINI

NIP.

: 19690921 200003 2 002

Jabatan

: HAKIM PENGADILAN AGAMA TOLITOLI

NO.

URAIAN TUGAS

1.

Bertindak selaku Hakim/Ketua Majelis  Bertanggung jawab atas penyelesaian perkara yang ditanganinya;  Menetapkan hari dan tanggal sidang ;  Menetapkan Sita Jaminan;  Bertang jawab atas pembuatan dan kebenaran Berita Acara Persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya ;  Bersama-sama para Hakim Anggota mengadakan persiapan seperlunya dan membuat arah jalannya persidangan ;  Memberikan bimbingan pengarahan dan pembinaan kepada Panitera pengganti selama salam persidangan sampai perkara diputus ;  Menyiapkan dan memaraf naskah Putusan/Penetapan sebelum diucapkan ;.  Menandatangani putusan/Penetapan bersama para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti dalam perkara yang ditanganinya;  Minutasi berkas perkara yang ditangani selambat-selambatnya 14 (Empat belas) hari setelah dijatuhkan Putusan/Penetapan ;  Melakukan pengawasan sesuai bidang yang diberikan oleh pimpinan Pengadilan Agama Tolitoli;

2

Sebagai Hakim Anggota  Mendampingi Hakim Ketua dalam persidangan ;  Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan;  Bersama-sama Hakim Ketua mengadakan persiapan dan menyusun arah jalannya persidangan ;  Bersama Hakim Ketua dan Hakim Anggota lainnya membuat rumusan Putusan/Penetapan perkara yang diperiksa ;  Menandatangani Putusan/ Penetapan dalam perkara yang ditangani ;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung dan Hakim Ketua.


20

5. Nama NIP. Jabatan NO

: MUH. SYARIF, S.H.I. : 19780529 200604 1 001 : HAKIM PENGADILAN AGAMA TOLITOLI URAIAN TUGAS

1.

Bertindak selaku Hakim/Ketua Majelis  Bertanggung jawab atas penyelesaian perkara yang ditanganinya;  Menetapkan hari dan tanggal sidang ;  Menetapkan Sita Jaminan;  Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran Berita Acara Persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya ;  Bersama-sama para Hakim Anggota mengadakan persiapan seperlunya dan membuat arah jalannya persidangan ;  Memberikan bimbingan pengarahan dan pembinaan kepada Panitera pengganti selama salam persidangan sampai perkara diputus ;  Menyiapkan dan memaraf naskah Putusan/Penetapan sebelum diucapkan ;.  Menandatangani putusan/Penetapan bersama para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti dalam perkara yang ditanganinya;  Minutasi berkas perkara yang ditangani selambat-selambatnya 14 (Empat belas) hari setelah dijatuhkan Putusan/Penetapan ;  Melakukan pengawasan sesuai bidang yang diberikan oleh Pimpinan Pengadilan Agama Tolitoli;

2.

Sebagai Hakim Anggota  Mendampingi Hakim Ketua dalam persidangan ;  Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan;  Bersama-sama Hakim Ketua mengadakan persiapan dan menyusun arah jalannya persidangan ;  Bersama Hakim Ketua dan Hakim Anggota lainnya membuat rumusan Putusan/Penetapan perkara yang diperiksa ;  Menandatangani Putusan/Penetapan dalam perkara yang ditangani ;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung dan Hakim Ketua.


21

6. Nama

: ST. HATIJAH, S.HI

NIP.

: 19860507 200904 2 006

Jabatan


NO.

URAIAN TUGAS  Mendampingi Hakim Ketua dalam persidangan ;  Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan;  Bersama-sama Hakim ketua mengadakan persiapan dan menyusun arah jalannya persidangan;  Bersama Hakim Ketua dan Hakim Anggota lainnya membuat rumusan Putusan/Penetapan perkara yang diperiksa ;  Menandatangani Putusan/Penetapan dalam perkara yang ditangani ;  Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Hakim Ketua ;  Melakukan pengawasan sesuai bidang yang diberikan oleh Pimpinan Pengadilan Agama Tolitoli;  Menjalankan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh atasan ;

7. Nama

: MUJIBURROKHMAN, S.Ag., M.Ag

NIP.

: 19860507 200904 2 006

Jabatan


NO. 1.

6

       

URAIAN TUGAS Mendampingi Hakim Ketua dalam persidangan ; Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan; Bersama-sama Hakim ketua mengadakan persiapan dan menyusun arah jalannya persidangan ; Bersama Hakim Ketua dan Hakim Anggota lainnya membuat rumusan Putusan/Penetapan perkara yang diperiksa ; Menandatangani Putusan/Penetapan dalam perkara yang ditangani ; Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Hakim Ketua ; Melakukan pengawasan sesuai bidang yang diberikan oleh Pimpinan Pengadilan Agama Tolitoli; Menjalankan tugas- tugas lain yang ditetapkan oleh atasan ;


22

8. Nama NIP. Jabatan NO.

: MUH. AZAS ALI, S.HI : 19550915 198003 1 003 : PANITERA/SEKRETARIS URAIAN TUGAS

1.

Sebagai Panitera:  Bertanggung Jawab atas kelancaran dan ketertiban administrasi perkara ;  Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitra Muda Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti ;  Bertanggung jawab atas pengurusan uang titipan pihak ketiga, buku-buku register, berkas perkara; Putusan/Penetapan, aktaakta, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan;  Membuat akta yang berkaitan dengan permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;  Bertanggung jawab atas pembuatan salinan Putusan/Penetapan;  Menganalisir surat-surat yang akan dijadikan alat bukti dalam persidangan ;  Mengirimkan berkas yang dimohonkan Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali  Melaksanakan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan/Ketua Majelis ;  Melaksanakan Eksekusi Putusan/Penetapan Pengadilan ;  Mendampingi Hakim dalam persidangan, mencatat dan membuat Berita Acara Persidangan ;

2.

Melaksanakan tugas sebagai Panitera Pengganti:  Mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;  Mengetik Penetapan Hari Sidang ;  Membagikan salinan berkas perkara yang akan disidangkan kepada Hakim Anggota  Membuat Berita Acara Persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya  Mengetik Penetapan Sita Jaminan;  Tentang adanya ; - Penundaan sidang beserta alasan–alasannya; - Perkara yang sudah diputus beserta amar putusannya ;  Mencatat tentang adanya pemanggilan pihak-pihak berperkara;  Mengetik Putusan/Penetapan;  Membantu Hakim meminutasi berkas perkara yang sudah diputus;  Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Gugatan/ Permohonan bila telah selesai diminutasi ;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan ;


23

3.

Sebagai Sekretaris  Bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi umum ;  Mengkoordinir pelaksanaan tugas kesekretariatan ;  Mengatur tugas Wakil Sekretaris, Kaur Umum, dan Perlengkapan, Kaur Keuangan dan Perencanaan dan Kaur Kepegawaian dan Ortala;  Mengatur penggunaan DIPA ;  Menyiapkan Daftar RKA-KL setiap tahunnya  Mengarahkan dan memberi disposisi surat masuk dan keluar sesuai dengan kewenangan yang diberikan;  Memeriksa surat-surat yang dikonsep sebelum diketik dan dikirimkan ;  Membuat DP,3 Wakil Panitera, Wakil Sekretaris Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti ;  Menyiapkan Laporan Tahunan ;  Bertanggung jawab atas laporan–laporan berkala yang berhubungan dengan tugas-tugas Kesekretariatan ;  Melakukan Pengawasan Melekat terhadap bawahannya ;  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

9. Nama : USMAN ABU, S.Ag. NIP. : 19720522 200003 1 002 Jabatan : WAKIL PANITERA PENGADILAN AGAMA TOLITOLI NO

URAIAN TUGAS

1

Sebagai Wakil Panitera:  Membantu Panitera secara langsung dalam membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara; - Ketertiban pengisian buku Register Perkara; - Pembuatan laporan periodik; - Penerbitan Akta Cerai;  Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan;  Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya;  Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Hukum;  Memonitor surat bantuan panggilan/pemberitahuan dari dan ke Pengadilan Agama lain;  Menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti ;  Mengamati secara langsung pelaksanaan tugas Meja I, Meja II dan Meja III;  Membuat DP.3 Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Hukum;


24

2

Melaksanakan tugas sebagai Panitera Pengganti:  Mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan;  Mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;  Mengetik Penetapan Hari Sidang;  Membagikan surat gugatan/permohonan yang akan disidangkan kepada Hakim Anggota;  Membuat Berita Acara Persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya;  Mengetik Penetapan Sita Jaminan;  Melaporkan kepada Petugas Meja II tentang adanya:  Penundaan sidang beserta alasan-alasan;  Perkara yang sudah diputus beserta amar putusannya;  Melaporkan kepada Petugas Meja III tentang adanya pemanggilan pihak-pihak berperkara Penyampaian isi putusan;  Membantu Hakim meminutasi berkas yang sudah diputus;  Mengetik Putusan/Penetapan;  Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum bila telah selesai diminutasi;  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;

10. Nama NIP. Jabatan NO 1.

: HASNAWATI, S.Ag : 19710128 199803 2 002 : PANITERA MUDA HUKUM URAIAN TUGAS

Melaksanakan tugas sebagai Panitera Muda Hukum:  Menghimpun, mengolah dan mengkaji data perkara;  Menyajikan statistik perkara;  Menyusun laporan perkara;  Menyimpan arsip berkas perkara;  Mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan perkara secara periodik untuk dilaporkan secara vertical;  Melayani pendaftaran surat kuasa dan legalisasi surat-surat lainnya;  Melayani kegiatan fatwa dan hisab rukyat;  Melayani Permohonan penelitian ilmiah  Mendata advokat/Pengacara/Penasehat hukum yang praktek di Pengadilan Agama Tolitoli;  Membuat DP.3 pada stafnya.  Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas staf.


25

2.

Melaksanakan tugas sebagai Panitera Pengganti:  Mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan;  Mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;  Mengetik Penetapan Hari Sidang;  Membagikan salinan berkas perkara yang akan disidangkan kepada Hakim Anggota  Membuat Berita Acara Persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya;  Mengetik Penetapan Sita Jaminan;  Melaporkan kepada Petugas Meja II tentang adanya ::  Penundaan sidang beserta alasan-alasannya;  Perkara yang sudah diputus beserta amar putusannya;  Melaporkan kepada petugas Meja III tentang adanya pemanggilan pihak-pihak berperkara;  Mengetik Putusan/Penetapan  Membantu Hakim meminutasi berkas perkara yang sudah diputus  Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Gugatan/Permohonan bila telah selesai diminutasi;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3.

Sebagai Petugas Meja III:  Menyiapkan dan menyerahkan salinan Putusan Pengadilan atas permintaan para pihak;  Menyiapkan dan menyerahkan Akta Cerai kepada para pihak;  Menyiapkan akta Pernyataan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;  Menerima dan memberikan Tanda Terima Memori/Kontra Memori Banding, Memori/Kontra Memori Kasasi, jawaban/tanggapan atas alasan Peninjauan kembali;  Menyusun berkas banding, kasasi dan peninjauan kembali;  Menyerahkan berkas perkara yang telah dijahit/dibundel kepada Panitera Muda Gugatan/Permohonan untuk dipilah berkas perkara yang masih berjalan dan arsip berkas perkara untuk diserahkan kepada Panitera Muda Hukum;  Mengisi Register Akta Cerai;


26


: Drs. Hj. ROSMIATY ABD. MADJID :19640805 200312 2 002 :PANITERA MUDA PERMOHONAN

NO

URAIAN

TUGAS

1.

Melaksanakan tugas sebagai Panitera Muda Permohonan:  Bertanggung jawab terhadap administrasi perkara permohonan serta surat–surat yang berkaitan dengannya ;  Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi permohonan;  Membuat jadwal persidangan dan mengontrol persiapan persidangan meliputi ruang sidang dan perlengkapan lain ;  Melakukan pembinaan dan pengawasan melekat serta tindak lanjuti waskat terhadap staf urusan permohonan ;  Melengkapi instrument–instrument perkara permohonan sesuai dengan kebutuhan;  Membuat DP.3 bagi staf kepaniteraan permohonan ;  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan  Melakukan pengawasan terhadap stafnya ;.

2.

Melaksanakan tugas sebagai Panitera Pengganti:  Mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan;  Mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;  Mengetik Penetapan Hari Sidang;  Membagikan salinan berkas perkara yang akan disidangkan kepada Hakim Anggota  Membuat Berita Acara Persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya;  Mengetik Penetapan Sita Jaminan;  Melaporkan tentang adanya :  Penundaan sidang beserta alasan-alasannya;  Perkara yang sudah diputus beserta amar putusannya;  Melaporkan kepada Petugas Meja III tentang adanya pemanggilan para pihak dan Pemberitahuan ;  Mengetik Putusan /Penetapan  Membantu Hakim meminutasi berkas perkara yang sudah diputus;  Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Gugatan/Permohonan bila telah selesai diminutasi;  Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasan:


27

12. Nama : WAHIDA ABDUL MUDJIB LAEWANG, S.H. NIP. : 19681105 200312 2 003 Jabatan : PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA TOLITOLI

NO

URAIAN

TUGAS

1.

Melaksanakan tugas sebagai Panitera Muda Gugatan:  Melaksanakan administrasi perkara gugatan, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan perkara gugatan;  Melengkapi instrument-instrumen perkara gugatan sesuai kebutuhan ;  Bertanggung jawab atas pencatatan setiap perkara gugatan yang diterima ke dalam Buku Daftar/Register;  Menyerahkan arsip berkas perkara gugatan kepada Panitera Muda Hukum;  Menyiapkan berkas perkara banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali sehubungan dengan perkara gugatan;  Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas stafnya;  Membuat DP.3 staf;

2.

Melaksanakan tugas sebagai Panitera Pengganti:  Mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan;  Mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;  Mengetik Penetapan Hari Sidang;  Membagikan Surat gugatan/permohonan yang akan disidangkan kepada Hakim Anggota  Membuat Berita Acara Persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya;  Mengetik Penetapan Sita Jaminan;  Melaporkan kepada petugas Meja II tentang adanya:  Penundaan sidang beserta alasan-alasannya;  Perkara yang sudah diputus beserta amar putusannya;  Melaporkan kepada Petugas Meja III tentang adanya pemanggilan pihak-pihak berperkara dan Pemberitahuan isi putusan ;  Mengetik Putusan/Penetapan  Membantu Hakim meminutasi berkas perkara yang sudah diputus;  Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum bila telah selesai diminutasi;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


28

3.

Petugas Meja II:  Menerima surat gugatan/Permohonan/Perlawanan (Verzet)/ Derden Verzet dari calon penggugat/pemohon, perlawanan sebanyak yang diperlukan.  Menerima tindasan pertama SKUM dari calon penggugat/ pemohon, perlawanan (verzet)  Mendaftar/mencatat surat gugatan/permohonan dalam register yang bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan/permohonan sesuai nomor yang tercatat dalam SKUM dan mengisi kolom-kolom buku Register dengan tertib ;  Menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan/ Permohonan kepada Penggugat/Pemohon ;  Memasukkan surat gugatan/Permohonan ke dalam map khusus dengan melampirkan tindasan SKUM dan surat-surat yang ada hubungannya dengan permohonan, disampaikan kepada Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera ;  Mencatat Putusan atau Penetapan Pengadilan Agama/ Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Agung dan lain-lain yang berhubungan dengan Putusan/Penetapan tersebut ke dalam buku Register Perkara yang berkenaan ;  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.


: RUSTAM ABD. LATIF, SHI : 19590210 198103 1 003 : WAKIL SEKRETARIS URAIAN

TUGAS

Melaksanakan tugas sebagai Wakil Sekretaris.  Membina meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi umum;  Mengoreksi konsep-konsep surat yang dibuat oleh kaur-kaur sebelum dinaikkan ke Pansek dan diteruskan ke Ketua;  Menyiapkan konsep;  RKA-KL ;  Laporan Berkala di bidang Kesekretariatan;  Laporan Tahunan ;  Job Description;  Mengatur tugas-tugas Kaur Umum dan Perlengkapan, Kaur Keuangan dan Perencanaan, Kaur Kepegawaian dan Ortala;  Melakukan Pengawasan Melekat terhadap Kaur Umum dan Perlengkapan, Kaur Keuangan dan Perencanaan, Kaur Kepegawaian dan Ortala serta tindak lanjutnya ;  Membuat DP.3 Kaur Kepegawaian, Kaur Umum dan Ortala dan


29

Kaur Keuangan dan Perencanaan;  Melaksanakan tugas Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan, dalam hal yang berhubungan dengan Kesekretariatan;  Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur kesekretariatan ;  Membantu Sekretaris sesuai dengan pendelegasian wewenang yang diberikan;  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

14. Nama NIP. Nama Jabatan NO.

: SUBHANG, S.Ag. : 19710525 199303 1 002 : KAUR. KEUANGAN DAN PERENCANAAN URAIAN

TUGAS

1.

Melaksanakan Tugas sebagai Kaur. Keuangan dan Perencanaan:  Menerima, mencatat dan memproses surat-surat masuk dan keluar Urusan Keuangan dan Perencanaan sesuai dengan disposisi Atasan;  Menyiapkan data usulan RKA-KL untuk tahun Anggaran yang akan datang;  Mengusulkan biaya pindah dan biaya pesangon bagi pegawai yang dimutasikan atas biaya Negara ;  Memonitor realisasi anggaran Rutin dan Pembangunan;  Memberikan bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan tugas bendaharawan;  Melakukan pengawasan melekat dan tindak lanjutnya terhadap stafnya;  Membuat DP.3 stafnya;  Menyusun laporan berkala kegiatan Urusan Keuangan dan Perencanaan;  Bertanggung jawab atas pembuatan surat-surat dalam lingkungan tugasnya;  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Atasan:  Membuat Program biaya anggaran rutin;  Membuat laporan realisasi Anggaran rutin per triwulan;  Membuat dan mengusulkan SKPP; Membuat revisi DIPA mata anggaran yang diperlukan;

2.

Melaksanakan Tugas Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/ Penanggung jawab Kegiatan:  Membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan pada tahun yang bersangkutan /tahun berjalan dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pimpinan Satuan Kerja;


30

 Membuat dan Menandatangani kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Penelitian Penawaran, Berita Acara serah terima dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa;  Membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dikirimkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, kemudian diteruskan kepada Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan penandatangan surat Perintah Membayar (SPM);  Membuat evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan yang dikuasainya yang meliputi prosentase pelaksanaan kegiatan baik mencakup sasaran, keluaran maupun dampak kegiatan tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran /Pengguna Barang secara periodik (Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan) yang kemudian diteruskan kepada Sekretaris Mahkamah Agung, khusus Pengadilan Tingkat Pertama melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, kemudian diteruskan kepada Sekretaris Mahkamah Agung;  Membuat rencana Kerja dan Anggaran yang dilengkapi Rincian Anggaran Biaya (RAB) serta Kerangka Acuan serta data pendukung lainnya untuk anggaran tahun berikutnya;


: SUARDI, SHI : 19670415 199803 1 001 : KAUR. UMUM DAN PERLENGKAPAN URAIAN

TUGAS

Melaksanakan Tugas sebagai Kaur Umum:  Melaksanakan belanja ATK dan perlengkapan lainnya sesuai dengan rencana yang disusun :  Mengontrol persediaan barang /sisa barang ATK yang akan dipergunakan;  Menyiapkan daftar permintaan barang ATK ;  Mendata keperluan barang ATK yang harus diprioritaskan;  Berkoordinasi dengan bendaharawan Rutin untuk membeli barang ATK;  Membukukan barang-barang ATK yang dibeli dan yang dikeluarkan;  Merencanakan dan mengusulkan penghapusan barang inventaris kantor yang sudah tidak layak pakai;  Menyiapkan buku-buku yang diperlukan ;  Melengkapi keperluan rumah tangga kantor sesuai dengan alokasi dana dalam DIPA;  Berkoordinasi dengan Kaur. Keuangan dan Perencanaan untuk


31

 





      

menyusun rencana penggunaan anggaran belanja barang dan pemeliharaannya; Mengatur keperluan Pegawai, kendaraan Dinas dan Komputer; Membuat dan mengirim laporan semester Pengadilan Agama Tolitoli selaku UPB:  Mendata / Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan barang inventaris kantor;  Menyiapkan instrument/peralatan untuk penomeran pengkodean barang inventaris kantor;  Membuat daftar inventaris kantor dan pengadministrasiannya;  Meneliti keadaan barang yang baru dibeli;  Mencatat dalam buku inventaris Barang (BIB) sesuai dengan kwitansi pembelian;  Menindaklanjuti konsep yang telah disetujui atasan;  Membuat daftar inventaris Ruangan (DIR); Mengelola Arsip Dinamis:  Menyimpan KK-2 dan LD-1;  Menyimpan KK-1 yang telah diparaf;  Mencatat dan menyimpan arsip in aktif;  Melayani permintaan arsip bila diperlukan;  Membuat buku daftar arsip;  Mendata kondisi barang inventarsi kantor dan pengadministrasiannya;  Mengonsep data inventaris kantor yang akan dilaporkan ;  Mengajukan konsep laporan tahunan inventaris yang akan dikirim ; Bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung kantor serta sarana dan prasarana:  Mengontol keadaan lingkungan kantor, baik gedung maupun halaman kantor;  Melaporkan/memberikan masukan kepada pimpinan apabila ada kerusakan atau keganjalan pada gedung kantor maupun halaman kantor;  Mengatur dan memelihara keamanan, ketertiban kebersihan dan keindahan kantor dan lingkungannya; Melakukan waskat dan tindak lanjutnya terhadap pegawai di bawah pimpinannya Membuat DP.3 terhadap staf; Melaksanakan Humas, Keprotokolan dan upacara; Melaksanakan penatausahaan/pengadministrasian barang inventaris kantor; Mencatat dan memberi nomor barang inventaris kantor; Melaksanakan tata persuratan; Bertanggung jawab atas pencatatan surat masuk dan keluar dalam buku khusus (Agenda);


32



 





  

Mencatat dan memberi nomor surat masuk dengan kode dan index surat dan selanjutnya meneruskan kepada pimpinan dengan dilampiri lembar disposisi rangkap 2 (dua);  Memberi nomor dan kode surat keluar ;  Membubuhi cap/stempel Dinas pada surat yang akan dikirim;  Mencatat surat keluar dalam buku expedisi;  Menginventarisir jumlah surat-surat undangan dalam buku khusus;  Menyimpan konsep surat dan retro surat keluar;  Menghitung surat masuk dan surat keluar perbulan/tahun;  Mengirim surat-surat Dinas ke Kantor Pos dan Giro maupun ke kantor/instansi lain sesuai dengan tujuan surat Dinas; Menjaga keamanan/kelancaran sidang pada hari-hari persidangan dilangsungkan; Mengelola Perpustakaan:  Menerima, mencatat dan memberi nomor buku perpustakaan yang diterima;  Mencatat buku-buku perpustakaan dalam daftar buku induk;  Memberi nomor catalog pada buku perpustakaan yang telah dicatat dalam buku induk;  Mencatat dan memonitor buku-buku perpustakaan yang dipinjam ; Menata buku-buku dan kitab-kitab perpustakaan sesuai dengan pedoman yang berlaku:  Mendata buku-buku, kitab-kitab dan jurnal/Majalah hukum sesuai dengan klasifikasinya;  Memelihara dan menjaga keamanan serta kebersihan bukubuku, lemari dan ruang perpustakaan ;  Menyiapkan lemari/rak, ruang baca dan perlengkapan lain untuk perpustakaan;  Membuat tata tertib perpustakaan; Menyiapkan data jumlah buku perpustakaan untuk dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Palu pada setiap Triwulan;  Mendata jumlah buku/kitab yang ada di perpustakaan;  Mengonsep laporan tentang jumlah buku perpustakaan yang akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Palu;  Mengirim laporan tentang jumlah penerimaan buku perpustakaan pada setiap akhir triwulan;  Membuat dan mengirim laporan tahunan tentang jumlah dan buku-buku perpustakaan ; Mengupayakan penambahan buku/kitab perpustakaan yang diperlukan dengan mengusulkan pembelian buku/kitab ke atasan; Menjaga kebersihan dan keamanan ruang baca perpustakaan ; Menata, menjaga dan merapikan penempatan majalah/surat


33

 

kabar pada tempat yang disediakan; Melakukan penataan dan kebersihan halaman ; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Atasan;


: MUHAMMAD SYAFI’I, SHI. : 19870414 201101 1 001 : Kaur Kepegawaian dan Ortala URAIAN

TUGAS

Sebagai Pelaksana tugas Kaur Kepegawaian dan Ortala  Menerima dan memproses surat masuk dan surat keluar Urusan Kepegawaian dan Ortala sesuai dengan disposisi Atasan;  Menyelenggarakan penata usahaan/Administrasi Kepagawaian dan Ortala;  Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Bezetting Formasi, Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim dan daftar hadir Pegawai;  Mendata pegawai yang telah berhak dan telah mengikuti Diklat Penjejangan dan Non Penjenjangan;  Menyiapkan laporan kegiatan Urusan Kepegawaian dan Ortala;  Menyiapkan instrumen Waskat dan tindak lanjut waskat terhadap pegawai pelaksana yang menjadi bawahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  Bertanggung jawab atas pembuatan surat-surat dalam lingkungannya;  Mendata dan melengkapi persyaratan-persyaratan pegawai yang akan Mutasi kenaikan pangkat dan gaji berkala;  Menyiapkan buku-buku bantu yang diperlukan;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan :


34

17. Nama NIP. Jabatan NO.

: MUH. YUSRAN, S.Ag : 19720923 1997031 003 : Juru Sita / Meja 1 URAIAN

TUGAS

1.

Sebagai Jurusita  Melaksanakan perintah Ketua Majelis Hakim;  Menyampaikan Pemanggilan, pengumuman, teguran dan pemberitahuan Putusan/Penetapan Pengadilan menurut caracara berdasarkan ketentuan Undang-undang;  Melaksanakan penyitaan/eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan /Ketua Majelis Hakim;  Membantu Panitera untuk membuat buku pendaftaran alat-alat bukti yang akan diajukan dalam persidangan ;  Membantu mengkoordinir jalannya persidangan ;  Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan ;

2.

Melaksanakan Tugas sebagai Staf Meja I :  Menerima Permohonan/Gugatan, Permohonan Banding, Permohonan Kasasi, Peninjauan kembali dan Eksekusi ;  Menerima Permohonan Perlawanan (Verzet) terhadap putusan (Verstek) dan tidak didaftar sebagai perkara baru ;  Menerima Permohonan pihak III (Derden Verzet) didaftar sebagai perkara baru ;  Menaksir Panjar biaya perkara yang dituangkan ke dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga) dan mengarahkan SKUM tersebut kepada calon Penggugat/Pemohon yang telah dilengkapi dengan SKUM ;  Menyerahkan kembali surat Gugatan/Permohonan kepada calon Penggugat/Permohonan yang telah dilengkapi dengan SKUM ;  Meminta kepada Penggugat/Pemohon untuk membayar panjar biaya perkara sebagaimana tertuang di dalam SKUM melalui Bank;  Memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan ;  Menerima Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (PPPHP) di luar sengketa ;  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.


35


: RAMLI : 19641225 199003 1 002 : JURUSITA PENGGANTI

NO

URAIAN TUGAS

1

Sebagai Jurusita Pengganti:  Melaksanakan perintah Majelis Hakim;  Menyampaikan Panggilan, pengumuman, teguran dan pemberitahuan Putusan/Penetapan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-undang;  Melaksanakan penyitaan/eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan/Ketua Majelis Hakim;

2.

Pembuat Daftar Gaji  Melakukan pencatat data kepegawaian secara elektronik atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur dan berkesinambungan;  Melakukan penatausahaan semua tembusan surat-surat keputusan kepegawaian dan semua dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai pada Satuan Kerja yang bersangkutan secara tertib dan teratur;  Memproses pembuatan Daftar Gaji, Uang Duka Wafat/Tewas, terusan penghasilan gaji uang muka gaji, uang lembur, uang makan, Honororium, Vakasi dan pembuatan daftar permintaan pembayaran belanja pegawai lainnya;  Memproses pembuatan SKPP ;  Memproses perubahan data yang tercantum pada surat keterangan untuk mendapatkan Tunjangan keluarga setiap awal tahun anggaran atau setia terjadi perubahan susunan keluarga ;  Menyampaikan daftar permintaan belanja pegawai beserta ADK belanja pegawai dan dokumen pendukung kepada PPK;  Mencetak Kartu Pengawasan Belanja pegawai perorangan melalui Aplikasi GPP Satker setiap awal tahun dan atau apabila diperlukan untuk disatukan dengan kartu pengawasan belanja pegawai perorangan yang diterima dari KPPN ;  Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai ;  Membuat daftar gaji dan membantu Bendahara untuk mengajukan SPP gaji kepada KPPN paling lambat tanggal 5 setiap bulan ;  Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan:


36


: SUWARDI : 19810216 200312 1 004 : JURU SITA PENGGANTI

NO

URAIAN

TUGAS

1.

Sebagai Jurusita Pengganti  Melaksanakan perintah Ketua Majelis/Hakim;  Menyampaikan Panggilan, pengumuman, teguran dan pemberitahuan Putusan/Penetapan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-undang;  Melaksanakan penyitaan/eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan/Ketua Majelis Hakim;

2.

Melaksanakan Tugas sebagai Staf Umum :  Mengagendakan Surat Masuk dan Surat Keluar ;  Mengelola Arsip Dinamis ;  Menyimpan Kartu Kendali (KK) lembar ke2 dan lembar disposisi (LD) lembar 1 ;  Menyimpan dan mencatat arsip surat yang masih aktif ;  Melayani permintaan arsip dan barang bila diperlukan ;  Membantu pelaksanaan Aplikasi SIMAK BMN KPB dan Aplikasi persediaan ;  Mengelola Perpustakaan ;  Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan :


: SARMAN SARIF, SE : 19840310 200912 1 003 : JURUSITA PENGGANTI/STAF KEUANGAN

NO URAIAN TUGAS 1. Sebagai Jurusita Pengganti  Melaksanakan perintah Ketua Majelis/Hakim;  Menyampaikan Panggilan, pengumuman, teguran dan pemberitahuan Putusan/Penetapan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-undang;  Melaksanakan penyitaan /eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan/ Ketua Majelis Hakim; 2.

Sebagai Staf Keuangan :  Meneliti bukti-bukti pembelian dan tagihan pembayaran ;  Mengajukan SPP keuangan dan perencanaan rutin tepat waktu ;  Membuat dan menyampaikan SPP gaji pegawai ke KPPN paling


37

lambat tanggal 10 setiap bulan ;  Membuat SPP lembur gaji susulan pegawai pada saat diperlukan;  Membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan dan perencanaan Register/berita Acara Penutupan Kas paling lambat 5 bulan berikutnya ;  Membuat surat Pertanggungjawaban (SPJ) gaji dan lembur pegawai paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya ;  Menyimpan dokumen keuangan dan perencanaan secara tertib, rapi dan aman;  Menarik pajak belanja barang dan menyetorkannya ke Kas Negara ;  Menyiapkan data, menghitung dan mengirimkan SPT PPH wajib Pajak ;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan ;


: MANSYUR, S.HI : 19861027 200904 1 002 : BENDAHARA PENERIMA DAN KASIR

NO

URAIAN

TUGAS

1.

Melaksanakan tugas sebagai Bendahara PNBP:  Menentukan besarnya pembayaran PNBP;  Menerima dan membukukan semua jenis PNBP;  Menyetor ke Kas Negara dan membuat laporan semua jenis PNBP ;  Menerima dan membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM pada buku jurnal Keuangan dan Perencanaan perkara yang bersangkutan;  Memberi Nomor pada SKUM dan surat Gugatan/Permohonan;  Menandatangani dan memberi cap dinas tanda lunas pada SKUM  Menyerahkan asli dan tindasan pertama SKUM kepada Penggugat/ Pemohon ;  Membantu Panitera untuk membukukan seluruh kegiatan keuangan dan perencanaan perkara dan buku jurnal ;  Menyerahkan uang Hak-hak kepaniteraan kepada Bendaharawan Perkara/Penerima untuk disetor ke Kas Negara;

2.

Melaksanakan Tugas sebagai Pengelola Biaya Proses :  Melayani permintaan barang ATK kebutuhan Perkara ;  Mencatat dan membukukan setiap Pengeluaran ATK perkara;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan ;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan ;


38


: ANDI SYAIFUL CIBU, S.H. : 19890817 201212 1 002 : STAF PANITERA MUDA GUGATAN

NO

URAIAN

1.

TUGAS

Sebagai Staf Panitera Gugatan:  Memberi nomor register pada setiap perkara gugatan yang diterima di kepaniteraan;  Mengisi register perkara prodeo dan register perkara ekonomi syari’ah;  Mengisi register permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa;  Menerima surat gugatan/permohonan/perlawanan (verzet)/Derden Verzet dari calon penggugat/pemohon sebanyak yang diperlukan;  Mendaftar/mencatat surat gugatan/permohonan dalam register pada surat gugatan/permohonan sesuai nomor yang tercatat dalam SKUM;

2. Sebagai Staf Pelaksana Biaya Proses:  Melayani permintaan barang ATK kebutuhan perkara;  Mencatat dan membukukan setiap pengeluaran ATK Perkara;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan ;

23. Nama Jabatan NO 1

: ZAHRIZAL. SE : Honorer / Staf Keuangan URAIAN

TUGAS

Sebagai staf keuangan :  Melaksanakan Rekonsiliasi keuangan ke KPPN pada setiap bulan;  Menjaga dan mengamankan jalannya persidangan pada setiap hari senin;  Melayani setiap Tamu di meja informasi pada setiap hari Rabu;  Membersihkan ruangan Wakil Ketua setiap hari ;  Menyetor biaya PNBP ke Kas Negara pada setiap minggu ;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan ;


39

24. Nama Jabatan

: FERDI ADNAN : Honorer / Cleaning Servis

NO URAIAN TUGAS 1 Sebagai Staf Umum  Menjaga Kebersihan setiap Ruangan dan Pekarangan kantor ;  Menjaga dan mengamankan jalannya persidangan pada setiap hari Selasa ;  Melayani setiap Tamu di meja informasi pada setiap hari senin dan hari Kamis ;  Membantu Mengantar surat keluar ke Kantor Pos dan KGP.  Melaksanakan tugas lain yang berikan atasan langsung ;

25. Nama Jabatan

: WAHYUDIN : HONORER / SOPIR

NO URAIAN TUGAS 1. Sebagai Sopir  Menjaga kebersihan mobil setiap hari ;  Mengantar Pimpinan menghadiri undangan resmi ; 2.

Sebagai Staf Bagian Umum  Mengagendakan surat masuk dan surat keluar  Menulis lembar disposisi serta mendistribusikan surat masuk sesuai disposisi pimpinan;  Mengantar surat keluar ke Kantor Pos dan KGP;  Mengelola Perpustakaan;  Melaksanakan tugas lain yang berikan atasan langsung ;


40

26. Nama

: ROSTINA

Jabatan

: PRAMUBAKTI /Staf Panmud Gugatan

NO 1.

URAIAN

Sebagai staf Panmud Gugatan :  Mengisi buku Register induk Perkara Gugatan, Permohonan dan perkara Mediasi ;  Mengisi buku Register Penyitaan barang bergerak dan barang tidak bergerak ;  Mengisi buku Register surat kuasa khusus, Permohonan Banding, Kasasi dan Eksekusi ;  Mengisi buku Register Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dan Register Pendaftaran Arbitrase Syari’ah ;  Mengisi Register perkara Prodeo dan Register perkara ekonomi syari’ah ;  Mengisi Register Permohonan Pembagian Harta Peninggalan di luar Sengketa ;  Membuat minum pegawai setiap pagi ;  Melayani setiap tamu di meja informasi setiap hari Jum’at ;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan ;

27. Nama Jabatan

: I S M A I L, SH : HONORER / Staf Panmud Hukum (Meja III)

NO 1

TUGAS

URAIAN TUGAS Sebagai staf Panmud Hukum (Meja III) :  Menerima berkas perkara yang telah diminutasi ;  Menyimpan berkas perkara pada box sesuai urutan nomor perkara ;  Menata Box perkara dengan rapi dan indah ;  Menulis Register Akta Cerai dan Blangko Akta Cerai ;  Mencatat peminjaman berkas perkara ;  Melayani peminjaman alat-alat bukti (Kutipan Akta Nikah dan lainnya) oleh pihak berperkara sesuai aturan ;  Mengeluarkan Instrumen PBT dan menerima relaas PBT untuk diserahkan kepada Ketua Majelis atau Panitera Pengganti setelah dicatat tanggal pemberitahuannya pada buku bantu perkara putus ;  Menjilid dan membundel berkas perkara yang akan Banding dan Kasasi ;  Menyerahkan berkas perkara yang telah dijilid dan dibundel ke bagian umum untuk dikirim ;  Menjaga dan mengamankan jalannya persidangan pada setiap hari Rabu ;  Melaksanakan tugas sebagai penjaga kantor pada malam hari;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan ;


41

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Standard Operational Procedur (SOP) atau Prosedur Tetap (Protap) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi. Secara singkat pengertian Standard Operational Procedur adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa. Dengan demikian, Standard Operational Procedur Pengadilan Agama Tolitoli adalah penetapan tertulis yang berlaku di Pengadilan Agama Tolitoli mengenai apa yang dilakukan, bagaimana, kapan, dimana dan siapa pegawai yang berfungsi dalam suatu aktivitas. Standard Operational Procedur ini dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh Pegawai Pengadilan Agama Tolitoli yang akan mengahambat kinerja organisasi secara keseluruhan. Pembuatan Standard Operational ProcedurPengadilan Pengadilan Agama Tolitoli berpedoman pada Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 002 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operational Procedurdi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Adapun format Standard Operational Procedur Pengadilan Agama Tolitoli adalah sebagai berikut: 1. Format Diagram Alir Bercabang (Branching Flowcharts) Hal ini diasumsikan bahwaprosedur pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tolitoli memuat banyak kegiatan (lebih dari sepuluh) dan memerlukan banyak pengambilan keputusan. 2. Menggunakan maksimal 5 (lima) simbol Flowharts Simbol yang digunakan dalam Standard Operational Procedur administrasi pemerintahan hanya terdiri dari 5 (lima) simbol, yaitu: a. Simbol Kapsul/terminator (

) untuk mendekripsikan kegiatan mulai dan

berakhir;


42

b. Simbol kotak/Process (

) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan

berakhir; c. Simbol belah Ketupat/Decision (

) untuk mendeskripsikan kegiatan

pengambilan keputusan; d. Simbol anak panah/Arrow (

) untuk mendeskripsikan arah kegiatan

(arah proses kegiatan); e. Simbol segilima/Off-Page Connector (

) hubungan antar simbol yang

berbeda halaman. 3. Aktor dipisahkan dari aktivitas Oleh karena itu untuk menghindari repetisi (pengulangan) yang tidak perlu dan tumpang tindih (overlapping) yang tidak efisien maka penulisan kegiatan tidak disertai dengan aktor pelaksana kegiatan dan dipisahkan dalam kolom aktor tersendiri. Dengan demikian penulisan kegiatan menggunakan kata kerja aktif yang diikuti dengan obyek dan keterangan

seperti:

menulis

laporan,

mendokumentasikan

surat

pengaduan, mengumpulkan bahan rapat. 4. Dilengkapi data identitas, mutu baku dan keterangan. Format khusus terkait layout penulisan Standar Operasional Prosedur, yaitu: a. Arah kertas (paper orientasion) penulisan tegak (portrait) b. Jenis huruf adalah Arial dengan ukuran disesuaikan Dokumentasi Standar Operasional Prosedur harus dibuat baik dalam bentuk softcopy, maupun bentuk hardcopy. 5. Standar mutu output 6. Standar sarana dan prasarana Adapun Standard Operational Procedur Pengadilan Agama Tolitoli adalah sebagai berikut:


43

B. SASARAN KERJA PEGAWAI Sebagaimana Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014, maka seluruh pegawai Pengadilan Agama Tolitoli telah membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) masing-masing pada awal bulan Januari 2014. Namun, ada beberapa pegawai yang membuat SKP pada awal Februari, dan Bulan April 2014, dikarenakan para pegawai tersebut mutasi masuk ke Kantor Pengadilan Agama Tolitoli pada bulan tersebut. Dengan dibuatnya SKP tersebut, maka Pengadilan Agama Tolitoli telah memberlakukan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 tahun 2013. Dimana, Penilaian Prestasi Kerja PNS terdiri atas dua unsur, yaitu: 1. Penilaian SKP dengan bobot nilai 60%(enam puluh persen); dan 2. Penilaian Perilaku Kerja dengan bobot nilai 40%(empat puluh persen). Adapun SKP seluruh pegawai Pengadilan Agama Tolitoli tahun 2014, adalah sebagai berikut:


98


99

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Pegawai Pengadilan Agama Tolitoli sampai tanggal 31 Desember 2014 sebanyak 22 orang dengan statistik sebagai berikut; Menurut pangkat /golongan : Pangkat

Golongan/ruang

Jumlah (Orang)

a).

Pembina Tk. I

IV/b

3

b).

Penata Tk I

III/d

5

c).

Penata

III/c

5

d).

Penata Muda Tk. I

III/b

4

e).

Penata Muda

III/a

5

f).

Pengatur Tk. I

II/d

0

g).

Pengatur

II/c

0

h).

Pengatur Muda Tk. I

II/b

0

i).

Pengatur Muda

II/a

0

Jumlah

12

Menurut Pendidikan : Pendidikan

Jumlah (Orang)

a).

Strata dua (Magister)

1

b).

Strata satu

18

c).

Sarjana Muda

0

d).

SMA/ Sederajat

3

e).

SMP

0


121

Menurut jenis kelamin : Jenis Kelamin

Jumlah (Orang)

a).

Laki-laki

17

b).

Perempuan

5

Menurut Status Perkawinan : Jumlah

Status

(Orang)

a).

Kawin

18

b).

Belum Kawin

3

Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia tersebut diatas maka

setiap

pegawai

diberikan

kesempatan

untuk

melanjutkan

pendidikannya di perguruan tinggi dan ikutsertakan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan atau kursus baik diselenggarakan oleh instansi internal (seperti Pengadilan Tinggi Agama Palu maupun Mahkamah Agung RI) maupun eksternal (instansi luar baik vertikal maupun horisontal yang terkait). Disamping itu Ketua Pegadilan Agama Tolitoli senantiasa melakukan pembinaan melalui diskusi, pengarahan baik pada saat apel setiap hari Senin maupun rapat yang digelar setiap bulan. Peningkatan dan pembinaan sumber daya manusia di Pengadilan Agama Tolitoli ini dibagi atas dua yaitu peningkatan sumber daya manusia teknis yudisial dan peningkatan sumberdaya manusia non teknis yudisial: 1) Pembinaan Sumber daya manusia teknis Yudisial Kegiatan yang dilakukan terkait pembinaan sumberdaya manusia teknis Yudisial adalah: a. Mengikutsertakan para hakim dan pegawai pada pelatihanpelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI maupun Pengadilan Tinggi Agama Palu mengenai teknik Yudisial; Pengadilan Agama Tolitoli

122

b. Melakukan pembinaan secara berkala agar setiap aparatur Pengadilan Agama Tolitoli melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya; c. Peningkatan

aparatur

Pengadilan

Agama

Tolitoli

dalam

pengelolaan pengarsipan perkara, kecepatan dan minutasi, pengelolaan pelaporan perkara serta ketepatan waktu dalam penyelesaian laporan/pengirimannya. Adapun kegiatan pelatihan yang diikuti oleh aparatur teknis yudisial Pengadilan Agama Tolitoli selama tahun 2014 sebagai berikut : No.

Nama Kegiatan

1.

Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial

Peserta 1. Drs. Samsudin, S.H. (Ketua) 2. Drs. H. M. Natsir (Wakil Ketua) 3. Muh. Azas Ali, SHI (Pansek)

Pelaksana

Tempat

Waktu

Mahkamah Wakatobi,

5 hari.

Agung RI

Sulawesi

Mulai tgl

Tenggara

1 s/d 5 Mei 2014

2.

3.

Bimbingan Teknis

1. Drs. Samsudin, SH. (Ketua) Yudisial Hakim 2) Drs. H. M. Natsir Peradilan Agama (Wakil Ketua) 3. Dra. Noor Aini se-Wilayah PTA (Hakim) Palu Tahun 2014 4. Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag (Hakim) 5. Muh. Azas Ali, SHI (Pansek) Bimbingan Teknis 1. Usman Abu, S.Ag. (Wakil Panitera) Administrasi 2. Hasnawati, S.Ag Kepaniteraan (Panmud Hukum) Peradilan Agama 3. Dra. Hj. Rosmiaty (Panmud se-Wilayah PTA Permohonan) 4. Wahida A. Mudjib L Palu Tahun 2014 (Panmud Gugatan) 5. Muhammad Yusran (Jurusita)


PTA Palu

Swiss Belhotel

4 hari.

Palu

Mulai tgl 27 s/d 30 April 2014

PTA Palu

Palu Golden

3 hari.

Hotel, Kota

Mulai 9

Palu

s/d 11 Juni 2014

123

No.

Nama Kegiatan

4.

Pendidikan dan

Peserta

Pelaksana

Tempat

Waktu

Muh. Syarif, S.HI. Pelatihan Hakim (Hakim)

Balitbang

Pusdiklat

5 hari.

Diklat

Balitbang

Mulai 19

berkelanjutan

Kumdil MA Diklat

Gelombang I

RI

Kumdil s/d 24

MA RI, Bogor Oktober

(CJE I)

Jawa Barat

2014

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia non teknis Yudisial Pembinaan

dalam

rangka

peningkatan

kemampuan

dan

profesionalisme sumber daya manusia di bidang tehnik non yudisial meliputi

Panitera/Sekretaris,

Wakil

Sekretaris,

Kepala

Urusan

Kepegawaian dan Ortala, Kepala Urusan Keuangan dan perencanaan, dan Kepala Urusan Umum beserta staf-stafnya. Kegiatan peningkatan sumber daya bidang non tekhnis Yudisial tahun 2014 adalah sebagai berikut: No 1.

Nama Kegiatan

Peserta

Pelaksana KPKNL Palu

Tempat Kantor

Waktu

Rekonsiliasi Data

Suardi, S.HI

5 hari. 9

Barang Milik

(Kaur Umum)

Negara Semester

Sarman Sarif, SE

Januari

II dan Tahunan

(Staf Keuangan)

2014

KPKNL Palu s/d 13

tahun 2013 2.

Ujian Pengadaan

Sarman Sarif, SE

Lembaga

Laboratorium 1 hari.

Barang dan Jasa

(Staf Keuangan)

Pengadaan

Komputer

Barang/Jasa

STIMIK Palu 2014

1 Maret

Pemerintah 3.

Diklat

Muh. Azas Ali, S.HI

Balitbang

Pusdiklat

10 hari.

Sekretaris/Wakil

(Pansek)

Diklat Kumdil

Balitbang

18 s/d

MA RI

Diklat

28 Mei

Pengadilan

Kumdil MA

2014

Tingkat Pertama

RI, Bogor

Sekretaris


124

No

Nama Kegiatan

Peserta

Pelaksana

Angakatan VII,

Tempat

Waktu

Jawa Barat

VIII dan IX Tahun Anggaran 2014 4.

Verifikasi dan

Muhammad Syafi’i,

Validasi Data

S.HI

Kepegawaian di

(Kaur Kepegawaian)

PTA Palu

Kantor PTA

3 hari.

Palu

9 s.d 11 Juni

Lingkungan

2014

Peradilan Agama Tahun 2014 5.

Penyusunan

Muh. Azas Ali, S.HI

PTA Palu

Palu

3 hari.

Pagu Indikatif

(Pansek)

12 s.d

tahun 2015 pada

Rustam Abd. Latif

14 Juni

4 lingkungan

(Wasek)

2014

peradilan seluruh

Subhang, S.Ag

Indonesia

(Kaur Keuangan) Sarman Sarif, SE (Operator)

6.

Rekonsiliasi Data

Suardi, SHI

KPKNL Palu

Kantor

3 hari.

Barang Milik

(Kaur Umum)

Negara Semester

Sarman Sarif, SE

s.d

I tahun 2014

(Staf Keuangan)

2 Juli

KPKNL Palu 30 Juni

2014 7.

Akurasi Data

Suardi, SHI

PTA Palu

Palu Golden

3 hari.

Penyusunan

(Kaur Umum)

Hotel

3 s.d

Laporan SAKPA

Sarman Sarif, SE

5 Juli

dan Laporan

(Operator SAKPA)

2014

SIMAK-BMN Semester I Tahun 2014


125

No 8.

9.

Nama Kegiatan

Peserta

Pelaksana

Tempat

Waktu

Diklat di Tempat

Seluruh Pegawai

Pengadilan

Kantor

2 hari.

Kerja

Pengadilan Agama

Agama

Pengadilan

12 s.d

Tolitoli

Tolitoli

Agama

13 Juli

Tolitoli

2014

Evaluasi Jabatan

Muhammad

Fungsional

SHI

Syafi’i, PTA Palu

Kantor PTA 1 hari. Palu

11 Sept. 2014

10. Monitoring dan

Suardi, S.HI.

PTA Palu

Kantor PTA 3 hari.

evaluasi atas

(Kaur Umum)

Palu

7 s.d 9

Pelaksanaan

Sarman Sarif, S.E.

Oktober

Penyusunan

(Operator SAKPA)

2014

Laporan Keuangan

1. Rekrutmen Selama

tahun

2014,

Pengadilan

Agama

Tolitoli

tidak

mendapatkan tambahan tenaga dari Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung RI. Adapun pada rekrutmen calon pegawai negeri sipil dari tenaga honorer, dari tiga tenaga honorer Pengadilan Agama Tolitoli yang diusul hanya satu yang lolos kategori dua. Saat ini, yang bersangkutan tengah menunggu surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil. Jika diperbandingkan antara beban kerja dengan jumlah pegawai, maka Pengadilan Agama Tolitoli saat ini masih membutukan tambahan tenaga pegawai, khususnya untuk tenaga staf. Tenaga Staf yang ada hanya berjumlah dua orang, sehingga beberapa pegawai yang sudah memangku jabatan tertentu terpaksa diperbantukan sebagai staf. Staf yang ada pun terpaksa harus merangkap posisi. Berikut kondisi staf di Pengadilan Agama Tolitoli:


126

No.

Jumlah

Jabatan

Keterangan

(orang)

Merangkap sebagai 1.

Staf Panmud Permohonan

1

kasir, Bendahara PNBP dan bendahara biaya proses

2.

Staf Panmud Gugatan

1

3.

Staf Panmud Hukum

0

4.

Staf Kaur Kepegawaian

0

5.

Staf Kaur Umum

0

6.

Staf Kaur Keuangan

0

Jumlah

2

Dirangkap Jurusita Pengganti Bendahara dirangkap Jurusita Pengganti

Dari tabel di atas terlihat bahwa hanya ada dua sub bagian saja yang memiliki staf, sedangkan 4 sub bagian belum memiliki staf. Jika distandarisasi minimal setiap sub bagian memiliki 1 orang staf, maka Pengadilan Agama Tolitoli membutuhkan 4 orang pegawai untuk menjadi

staf.

Namun,

jika

disesuaikan

dengan

pola

formasi

Pengadilan Tingkat Pertama Klas II sebagaima yang terdapat dalam Buku I Mahkamah Agung RI tahun 2007, maka kebutuhan pegawai Pengadilan Agama Tolitoli jauh lebih banyak lagi. Dalam Buku I tahun 2007, jumlah formasi Pengadilan Tingkat Pertama Klas II sebanyak 79 orang, sementara jumlah pegawai Pengadilan Agama Tolitoli per 31 Desember 2014 sebanyak 22 pegawai dan 5 honorer. Berikut matriks perbandingan antara formasi Pengadilan Tingkat Pertama Klas II menurut Buku I, dengan jumlah pegawai Pengadilan Agama Tolitoli per 31 Desember 2014:


127

Jumlah (Orang) No.

Formasi

Menurut Buku I

Faktual 31 Desember 2014

1.

Ketua

1

1

2.

Hakim (termasuk Wakil Ketua)

12

6

3.

Panitera/Sekretaris

1

1

4.

Wakil Panitera

1

1

5.

Wakil Sekretaris

1

1

6.

Panitera Muda

3

3

7.

Kepala Urusan

3

3

8.

Panitera Pengganti

16

0

9.

Jurusita

3

1

10.

Jurusita Pengganti

6

3

11.

Staf Kepaniteraan

6

2

12.

Ketatausahaan

26

5 (honorer)

Jumlah

79

27

Dari perbadingan di atas, maka kebutuhan pegawai Pengadilan Agama Tolitoli yaitu sebanyak 79 - 27= 52 orang.

2. Mutasi a. Mutasi Keluar Terhitung mulai Januari sampai dengan Desember 2014 tercatat 3 (tiga) hakim dan 1 (satu) pegawai Pengadilan Agama Tolitoli yang dimutasi ke Satuan kerja yang lain, yaitu: 1. Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Tolitoli Klas II dimutasi ke Pengadilan Agama Palu Klas IA sebagai Hakim Madya Muda; 2. Drs. Usman, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Klas II dimutasi ke Pengadilan Agama Watanpone Klas IB sebagai Wakil ketua;


128

3. Drs. Nasrudin, S.H., Hakim Madya Pratama Pengadilan Agama Tolitoli Klas II dimutasi ke Pengadilan Agama Poso Klas II sebagai Hakim Madya Pratama; 4. Arkanuddin, S.HI., Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli Klas II dimutasi ke Pengadilan Agama Donggala Klas II sebagai staf. Matriks Hakim dan Pegawai yang mutasi keluar, sebagai berikut: No

Nama

1

2

1.

2.

3.

4.

Jabatan

Dimutasikan

Jabatan

TMT

Lama

ke

Baru

Mutasi

3

4

5

6

Drs. H. Syamsul Bahri, Hakim

Pengadilan

Hakim

23

MH.

Madya

Agama Palu

Madya

Januari

Muda

Klas IA

Muda

2014

Ketua

Pengadilan

Wakil

31

Pengadilan

Agama

ketua

Januari

Agama

Watanpone

Tolitoli

Klas IB

Hakim

Pengadilan

Hakim

16 Mei

Madya

Agama Poso

Madya

2014

Pratama

Klas II

Pratama

Jurusita

Pengadilan

Staf

Pengganti

Agama

Drs. Usman, S.H., M.H.

Drs. Nasrudin, S.H.

Arkanuddin, S.HI.

2014

2 Oktober 2014

Donggala Klas II

b. Mutasi Masuk Pada Periode Januari sampai dengan Desember 2014 Pengadilan Agama Tolitoli menerima mutasi Hakim sebanyak 3 (tiga) orang dan pegawai sebanyak 2 (dua) orang: 1. Drs.

Samsudin,

SH.,

Wakil

Ketua

Pengadilan

Agama

Pasarwajo Klas II dimutasi menjadi Ketua Pengadilan Agama Tolitoli;


129

2. Drs. H. M. Natsir, Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Sengkang Klas I.B dimutasi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Tolitoli; 3. Muh. Syarif, S.HI., Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama Buol Klas II dimutasi menjadi Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama Tolitoli; 4. Usman Abu, S.Ag., Wakil Panitera Pengadilan Agama Bungku Klas II dimutasi menjadi Wakil Panitera Pengadilan Agama Tolitoli; 5. Mansyur, S.HI., Staf Pengadilan Agama Bungku Klas II dimutasi menjadi Staf Pengadilan Agama Tolitoli.

Matriks Hakim dan pegawai yang mutasi masuk ke Pengadilan Agama Tolitoli, sebagai berikut: No. 1

1.

2.

Nama 2

Drs. Samsudin, S.H.

Drs. H. M. Natsir

Jabatan Lama

PA. Asal

3

Muh. Syarif, S.HI.

Baru

4

TMT

5

6

Wakil

Pengadilan

Ketua

31

Ketua

Agama

Pengadilan

Januari

Pasarwajo

Agama

2014

Klas II

Tolitoli

Hakim

Pengadilan

Wakil Ketua

05

Madya

Agama

Pengadilan

Februari

Muda

Sengkang

Agama

2014

Klas II 3.

Jabatan

Tolitoli

Hakim

Pengadilan

Hakim

03 April

Pratama

Agama Buol

Pratama

2014

Madya

Klas II

Madya Pengadilan Agama Tolitoli

4.

Usman Abu, S.Ag.


Wakil

Pengadilan

Wakil

22 April

Panitera

Agama

Panitera

2014

130

Bungku Klas

Pengadilan

II

Agama Tolitoli

5.

Mansyur, S.HI.

Staf

Pengadilan

Staf

01 April

Agama

Pengadilan

2014

Bungku Klas

Agama

II

Bungku Klas II

c. Mutasi Kenaikan Pangkat Pada periode April 2014 hanya ada seorang hakim yang mengalami kenaikan pangkat yaitu Muh. Syarif, S.HI., jabatan Hakim Pratama Muda, naik pangkat dari Penata Muda Tingkat I, Golongan/ruang III/b menjadi pangkat Penata, Golongan/ruang III/c. `

Sedangkan pada periode Oktober sebanyak 2 (dua) orang

hakim yang mengalami kenaikan pangkat, yaitu: 1. Drs. Samsudin, S.H., Jabatan Ketua Pengadilan Agama Tolitoli, naik pangkat dari Pangkat Pembina Golongan/Ruang IV/a menjadi Pangkat Pembina Tingkat I Golongan/Ruang IV/b; 2. Drs. Nurmaali, Jabatan Hakim Madya Pratama, naik pangkat dari

Pangkat

Pembina

Golongan/Ruang IV/a

menjadi

Pangkat Pembina Tingkat I Golongan/Ruang IV/b.

Matriks mutasi kenaikan pangkat tahun 2014:

No

1.

Periode

April 2014

Nama Pegawai yang Naik Pangkat

Pangkat, Jabatan

Golongan/ruang Lama Penata

Muh. Syarif, S.HI.


Hakim

Muda Tk.I, III/b

Ket.

Baru Penata, III/c

131

Reguler

2.

Oktober 2014

1. Drs. Samsudin, S.H.

Ketua

2. Drs. Nurmaali

Hakim

Pembina,

Pembina

IV/a

Tk.I, IV/b

Pembina,

Pembina

IV/a

Tk.I, IV/b

Reguler

Reguler

d. Kenaikan Gaji Berkala Pada tahun 2014 sebanyak 11 (sebelas) Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Tolitoli yang mendapatkan kenaikan gaji berkala dengan rincian 4 (empat) hakim dan 8 (delapan) pegawai. Berikut matriks Kenaikan Gaji Berkala (KGB) tahun 2014: No.

Nama

Gol./ Ruang

TMT

Masa Kerja

1.

Drs. Samsudin, S.H. (Ketua)

IV/a

01 Maret 2014

20 tahun 0 bulan

2.

Drs. Nurmaali (Hakim)

IV/a

01 Maret 2014

20 tahun 0 bulan

3.

Drs. Nasrudin, S.H. (Hakim)

IV/a

01 Maret 2014

16 tahun 0 bulan

4.

Dra. Noor Aini (Hakim)

III/d

01 Maret 2014

14 tahun 0 bulan

5.

Muh. Azas Ali, S.HI. (Panitera/Sekretaris)

III/d

01 Maret 2014

26 tahun 0 bulan

6.

Hasnawati, S.Ag. (Panmud Hukum)

III/d

01 Maret 2014

16 tahun 0 bulan

7.

Rustam Abd. Latif (Wakil Sekretaris)

III/c

01 Maret 2014

28 tahun 0 bulan

8.

Subhang, S.Ag. (Kaur Umum)

III/d

01 Maret 2014

16 tahun 0 bulan

9.

Muhammad Yusran (Jurusita)

III/d

01 Maret 2014

12 tahun 0 bulan

10.

Suwardi, S.H. (Jurusita Pengganti)

III/d

Andi Syaiful Cibu, S.H. (Staf Panmud Permohonan)

III/a

11.


01 Desember 2014 01 Desember 2014

06 tahun 0 bulan

02 tahun 0 bulan

132

Ket.

3) Promosi Secara internal tidak terjadi perubahan jabatan di Pengadilan Agama Tolitoli pada tahun 2014, baik yan bersifat promosi maupun rotasi jabatan. Perubahan jabatan, hanya terjadi pada mutasi keluar dan mutasi masuk. Perubahan jabatan tersebut dapat dilihat pada matriks mutasi masuk dan mutasi keluar hakim dan pegawai Pengadilan Agama Tolitoli di atas.

4) Pensiun Dalam pasal 87 ayat (1) huruf c dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat

karena mencapai

batas usia pensiun, yaitu: 1) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi; 2) 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi; dan 3) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Berdasarkan ketentuan tersebut hingga Desember 2014 belum ada pegawai Pengadilan Agama Tolitoli yang mencapai batas usia pensiun. Sehingga, pada tahun 2014 tidak ada pegawai Pengadilan Agama Tolitoli yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun.

B. KEADAAN PERKARA 1.

Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Tolitoli pada tahun 2014 telah menerima

berbagai jenis perkara mulai dari tingkat pertama, banding maupun kasasi, dengan rincian sebagai berikut:


133

1. Penerimaan perkara pada tingkat pertama sebagai berikut: - Sisa perkara tahun 2013 adalah sebanyak

:

25 perkara

- Penerimaan perkara tahun 2014 adalah sebanyak

:

300 perkara

Jumlah :

325 perkara

Terdiri dari : - Pekara cerai talak

:

70

perkara

- Perkara cerai gugat

:

200

perkara

- Lain-lain

:

- Izin Poligami

:

1

perkara

- Harta Bersama

:

5

perkara

- Penguasaan Anak

:

2

perkara

- Isbath Nikah

:

15

perkara

- Wali Adhal

:

2

perkara

- Kewarisan

:

3

perkara

- P3HP/Penetapan Ahli Waris

:

2

perkara

Jumlah

:

300 perkara

2. Penerimaan perkara banding sebanyak 1 (satu) perkara yaitu: -

Nomor: 168/Pdt.G/2014/PA.Tli

3. Penerimaan perkara Kasasi sebanyak 1 (satu) perkara terdiri dari: -

Nomor 047/Pdt.G/2013/PA.Tli .

4. Penerimaan perkara Eksekusi sebanyak 1 (satu) perkara terdiri dari : -

Nomor: 160/Pdt.G/2013/PA.Tli.

2. Perkara yang diputus atau diselesaikan. Dari perkara yang diterima pada tahun 2014 ditambah dengan sisa perkara tahun 2013 yang seluruhnya berjumlah 325 perkara, yang dapat diselesaikan berjumlah 289 perkara (88,92 %) yang terdiri dari:


134

= Perkara cerai talak

:

72 perkara

= Perkara cerai gugat

:

194 perkara

= Itsbat Nikah

:

14 perkara

= Penetapan Ahliwaris

:

2 perkara

= Harta Bersama

:

2 perkara

= Penguasaan anak

:

1 perkara

= Wali Adhal

:

2 perkara

= Kewarisan

:

2 perkara

= Izin Poligami

:

1 perkara

:

290 perkara

Jumlah

Dengan kriteria penyelesaiannya sebagai berikut: 1) Dikabulkan

:

236 perkara

-

Cerai Gugat

:

163 perkara

-

Cerai Talak

:

58 perkara

-

Itsbat Nikah

:

13 perkara

-

Penetapan Ahli Waris

:

2 perkara

:

236 perkara

Jumlah

2) Dicabut

:

25 perkara

-

Cerai Gugat

:

11 perkara

-

Cerai Talak

:

8 perkara

-

Harta Bersama

:

2 perkara

-

Penguasaan Anak

:

1 Perkara

-

Kewarisan

:

1 Perkara

-

Wali Adhal

:

2 Perkara

:

25 perkara

Jumlah


( 72,31 %)

( 7,69 % )

135

3) Ditolak

:

7 perkara

-

Cerai Gugat

:

3 perkara

-

Cerai Talak

:

3 Perkara

-

Itsbat Nikah

:

1 Perkara

:

7 Perkara

Jumlah

4) Tidak diterima ( NO )

: 11 perkara

-

Cerai Talak

:

1 perkara

-

Cerai Gugat

:

9 perkara

-

Kewarisan

:

1 perkara

Jumlah

5) Gugur

10 perkara

:

7 perkara

-

Cerai Talak

:

2 perkara

-

Izin Poligami

:

1 perkara

:

10 perkara

:

1 perkara

:

1 perkara

:

1 perkara

-

Cerai Gugat Jumlah

3.

:

Cerai Gugat

6) Dicoret dari Register

( 3,38 %)

: 11 perkara

-

Jumlah

( 2,15 % )

( 3,08 %)

( 0,31 %)

Perkara yang dimediasi : Perkara yang dimediasi pada tahun 2014 berjumlah 65 Perkara Yang terdiri dari : = Perkara Cerai Talak

:

25

perkara

= Perkara Cerai Gugat

:

36

perkara

= Harta Bersama

:

4

perkara

= Kewarisan

:

1

perkara

:

66

perkara

Jumlah Pengadilan Agama Tolitoli

136

Dengan kriteria sebagai berikut

:

1. Mediasi berhasil

:

5

perkara (7,69 %)

-

Cerai Gugat

:

3

perkara

-

Harta Bersama

:

1

-

Kewarisan

:

1

perkara

Jumlah

:

5

:

60

perkara (92,31 %)

2.

Mediasi tidak berhasil

perkara

perkara

-

Cerai Gugat

:

33

perkara

-

Cerai Talak

:

24

perkara

-

Harta Bersama

:

3

perkara

:

60

perkara

Jumlah

4. Sisa Perkara Pada Tahun 2014 Adapun perkara sisa atau yang belum diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 35 Perkara, yang terdiri dari: -

Cerai Gugat

:

21 perkara

-

Cerai Talak

:

8 Perkara

-

Harta Bersama

:

3 Perkara

-

Penguasaan Anak

:

1 Perkara

-

Itsbat Nikah

:

1 Perkara

-

Kewarisan

:

1 Perkara

:

35 perkara

Jumlah

Sehingga pada tahun 2014, sisa perkara pada Pengadilan Agama Tolitoli yang belum diselesaikan berjumlah 36 Perkara. (10,77% ) Kemudian berkaitan dengan keuangan perkara pada tahun 2014 dapat dilihat berdasarkan rekapitulasi dibawah ini:


137

REKAPITULASI BIAYA PERKARA BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2014

NO.

BULAN

PENERIMAAN

PENGELUARAN -

Saldo Tahun 2013 Rp

18.291.000,-

1.

JANUARI

Rp

13.951.000,- Rp

13.489.000,-

2.

PEBRUARI

Rp

13.422.000,- Rp

13.608.000,-

3.

MARET

Rp

14.771.000,- Rp

17.523.000,-

4.

APRIL

Rp

11.217.000,- Rp

12.453.000,-

5.

MEI

Rp

13.041.000,- Rp

12.181.000,-

6.

JUNI

Rp

25.228.000,- Rp

19.532.000,-

7.

JULI

Rp

620.000,- Rp

9.568.000,-

8.

AGUSTUS

Rp

18.757.000,- Rp

14.855.000,-

9.

SEPTEMBER

Rp

34.553.000,- Rp

27.991.000,-

10.

OKTOBER

Rp

16.553.000,- Rp

20.360.000,-

11.

NOVEMBER

Rp

20.884.000,- Rp

19.844.000,-

12.

DESEMBER

Rp

14.802.000,- Rp

12.585.000,-

Rp 216.090.000,- Rp

193.989.000,-

JUMLAH

Saldo Tahun 2014 Jumlah sisa saldo terakhir tahun 2014 sebanyak

Rp.

22.101.000.-

Rp.

22.101.000,-

(dua puluh dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah)


138

REKAPITULASI PNBP BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2014 NO.

BULAN

PENERIMAAN

1 1.

2 JANUARI

3 Rp

1.364.200,-

2.

PEBRUARI

Rp

970.000,-

3.

MARET

Rp

2.145.000,-

4.

APRIL

Rp

1.325.200,-

5.

MEI

Rp

1.410.000,-

6.

JUNI

Rp

1.655.700,-

7.

JULI

Rp

443.200,-

8.

AGUSTUS

Rp

1.413.500,-

9.

SEPTEMBER

Rp

2.098.400,-

10.

OKTOBER

Rp

1.696.000,-

11.

NOVEMBER

Rp

1.750.000,-

12.

DESEMBER

Rp

1.145.800,-

Rp

17.417.000,-

JUMLAH

(tujuh belas juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah)

Secara keseluruhan pelaporan keadaan perkara pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tolitoli baik dari segi laporan biaya perkara dan laporan PNBP pada umumnya mempunyai masalah yaitu meskipun perangkat pelaporan cukup memadai namun gangguan jaringan selalu jadi kendala. Di sisi lain sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Agama Tolitoli masih jauh dari standarisasi ketentuan jumlah pegawai pada pengadilan kelas II sehingga masih banyak pegawai yang rangkap jabatan, dan khusus pada bagian administrasi penerimaan laporan perkara dan tenaga operator sangat diperlukan untuk mengolah data Pengadilan Agama Tolitoli

139

perkara masih belum ada, oleh karenanya perlu ada tindak lanjut untuk mengisi formasi tersebut. C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 1. Sarana dan Prasarana Gedung Sarana dan prasarana merupakan hal yang vital sebagai pendukung pelaksanaan Tupoksi pada setiap organisasi, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Pengadilan Agama Tolitoli sebagai organisasi yudikatif yang Tupoksi nya melayani masyarakat pencari keadilan akan terlaksana dengan baik. apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai. a) Pengadaan dan Rehab Pada tahun anggaran 2014 sarana dan prasarana gedung Pengadilan Agama tolitoli sekarang ini masih type dan model gedung lama dengan luas tanah gedung kantor 1.732 M2, yang diatasnya berdiri gedung kantor seluas 570 M2, hal ini masih jauh dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Mengenai relokasi ataupun usulan pengadaan tanah untuk gedung kantor yang baru sesuai prototype masih menunggu kebijaksanaan Pimpinan Mahkamah Agung cq. Eselon I, sedang untuk pengusulan Rehab Total gedung untuk mengejar Prototype diatas tanah yang ada sekarang ini masih dalam tahap pengusulan pada tahun anggaran 2014. Matrik Prasarana Gedung yang ada saat ini. No

Nama Barang

1

Luas 2

3

Ket. 4

Belum memenuhi Prototype

1.

Gedung Kantor

570 m2

2.

Tanah Gedung kantor

1.732 m2 Belum mencapai standar

Data Barang Milik Negara (SIMAK BMN ) Tahun 2014


140

1. Sarana dan Prasarana Gedung No

Nama Barang

Luas

1.

Gedung Kantor

570 m2

2.

Gedung Rumah Dinas

140 m2

3.

Tanah Gedung kantor

1.732 m2

4.

Tanah Rumah Dinas

Ket

2 Unit

300 m2

Sarana dan Prasarana fasilitas Gedung Tahun 2014 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Nama Barang Protable Generation set Sepeda Motor Scaner Mesin Ketik Lemari kayu Rak Besi Rak Kayu Filling cabinet besi Filling cabinet kayu Brangdkas Papan visual Lcd proyektor/infokus Perkakas kantor lainnya Meja kerja kayu Kursi besi metal Kursi kayu Sice Bangku panjang besi Bangku panjang kayu Meja rapat Meja computer Tempat tidur kayu Resepsionis Kursi fiber glas/plastic Jam elektronik Mesin penghisap debu Mesin pemotong rumput Lemari es Ac split


Jumlah 1 unit 7 unit 1 buah 35 unit 1 buah 1 buah 6 buah 2 buah 2 buah 19 buah 1 buah 42 buah 38 buah 96 buah 21 buah 8 stel 5 buah 5 buah 5 buah 9 buah 2 buah 3 buah 16 buah 11 buah 1 buah 1 buah 1 buah 10 buah

Ket

141

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 50. 61. 62. 63

Kipas angin Tandon air Televisi Tape recorder Amplifair Sound system Alat hiasan Lambang garuda pancasila Tiang bendera Kaca hias Dispenser Palu siding Karpet Gorden Camera digital Telefon (PABX) Pesawat telefon Faxcimile Kompor gas Ups Lokal area network Pc.unit Laptop Printer Modem Bingkai dir Mesin Fhoto Copy Mesin hitung manual Loudspeaker Mobile file Tv plasma Station wagon CCTV camera control Lambang Instansi

14 buah 2 buah 4 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 buah 4 buah 6 buah 2 buah 7 buah 2 buah 1 buah 33 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 2 buah 15 buah 10 buah 24 buah 1 buah 15 buah 1 buah 1 buah 2 buah 1 buah 1 buah 1 buah 18 buah 1 buah

b) Pemeliharaan Pemeliharaan prasarana gedung kantor Pengadilan Agama Tolitoli dengan luas tanah 1.732 M2 dan luas gedung 570 M2 dengan dana pemeliharaan sesuai yang telah dianggarkan pada DIPA tahun anggaran 2014.


142

Matrik Nilai Pemeliharaan Gedung TA. 2014 No

Nama Barang

Vol

Nilai Pemeliharaan

1

2

1.

Gedung Kantor

570 m2

Rp

18.830.000,-

2.

Tanah Gedung kantor

1.732 m2

Rp

9.400.000,-

3

4

Adapun pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor Pengadilan Agama Tolitoli untuk tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut: 1) Pengecetan total bangunan gedung kantor Pengadilan Agama; 2) Pergantian dan Pemasangan atap gedung kantor unit bagian kepaniteraan dan hakim yang bocor dengan bahan atap seng multirup; 3) Perbaikan gorong-gorong atau saluran air di halaman dalam dan depan gedung kantor; 4) Perbaikan garasi kendaraan dinas roda 4 dan kendaraan Pegawai Pengadilan Agama Tolitoli; 5) Pemeliharaan dan Perbaikan garasi/tempat kendaraan bagi para pencari keadilan; 6) Perawatan halaman dan taman kantor; 7) Pemeliharaan dan perawatan barang inventaris kantor lainnya; Dalam hal untuk usulan penghapusan barang-barang inventaris barang milik negara tersebut Pengadilan Agama Tolitoli sebagai unit kerja akan sesegera mungkin menyempurnakan kelengkapan berkas dokumen dan data dukung untuk dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding (PTA. Palu) sebagai unit atasan langsung; 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a) Pengadaan Sehubungan mengenai pengadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor Pengadilan Agama Tolitoli untuk tahun Pengadilan Agama Tolitoli

143

anggaran 2014 tidak lepas dari anggaran yang tersedia pada DIPA Tahun Anggaran 2014, mengenai pengadaan fasilitas

tanah dan

bangunan rumah dinas tambahan untuk tambahan yang sudah ada sekarang ini dengan luas tanah 1.732 M2 dengan bangunan Rumah Dinas 2 unit, Type C, pada tahun anggaran 2014 belum tersedia, dimana peruntukannya sebagai sarana penunjang pelaksanaan kinerja aparatur Pengadilan Agama Tolitoli sebagaimana tergambar dalam undang-undang no.50 tahun 2005 tentang Peradilan Agama, dimana rumah jabtan bagi para pejabat harus terpenuhi, oleh karena itu, untuk mengejar ketertinggalan dan mensejajarkan diri dengan peradilan peradilan lainnya, PA. Tolitoli secepatnya ingin berbenah diri. Adapun mengenai rumah dinas kantor PA. Tolitoli pada tahun 2014 masih tetap 2 unit type 36, yang berdiri di atas tanah seluas 1.732 M2. Daftar Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Dinas sampai Tahun 2014

No

Nama Barang

1.

Rumah Dinas

2.

Tanah Rumah Dinas

Volume

2

Unit -

Nilai Pemeliharaan

Nihil -

b) Pemeliharaan Adapun pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor Pengadilan Agama Tolitoli yang sudah ada dan sudah masuk dalam daftar inventaris kantor pada Aplikasi SIMAK BMN sampai Tahun Anggaran 2014 dengan biaya pemeliharaan dalam DIPA Tahun Anggaran 2014 dengan kegiatan; 1) Pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas roda 4, 1 unit, merk Inova 2000, dengan plat nomor kendaraan B.1382 PQN. Pengadilan Agama Tolitoli

144

2) Pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas roda 2, jenis kendaraan laki, sebanyak 3 unit, masing-masing merk Honda, dengan nomor plat masing-masing DN 6632 D, DN 5146 A, DN, 6529 DA. 3) Pemeliharaan dan Perawatan kendaraan dinas roda 2, jenis bebek, sebanyak 5 unit, masing-masing Merk Suzuki 2 unit dengan nomor plat; DN 6497 D, DN 6496 D dan merk Honda dengan masing-masing nomor plat DN 6176 DB, DN 6167 DB dan DN 6176 DB. 4) Pemeliharaan dan perawatan Komputer dengan perangkatnya sebanyak 10 unit; 5) Pemeliharaan dan perawatan camera pengaman berupa CCTV beserta perangkat lainnya; 6) Pemeliharaan dan perawatan server dengan perangkat lainnya pada sistim jaringan Teknologi Informasi Website Pengadilan Agama Tolitoli; 7) Pemeliharaan dan perawatan perangkat dan server pada sistem operasi SIADPA-Plus Pengadilan Agama Tolitoli; 8) Pemeliharaan dan perawatan AC split pada tiap-tiap ruangan kerja dan ruangan persidangan; 9) Dan Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana fasilitas kantor lainnya; 3. Pengelolaan Perangkat Teknologi Informasi Teknologi

Informasi

sangat

berkaitan

dengan

manajemen

perkantoran modern yang terdiri dari Teknologi, manajemen, informasi dan

telekomunikasi

dengan

maksud

untuk

mempermudah

dan

mempercepat akses bagi masyarakat pencari keadilan.


145

Dalam pengelolaan perangkat sistem teknologi Informasi yang ada pada Pengadilan Agama Tolitoli tidak lepas dari peran Sumber Daya Manusia dan teknologi komunikasinya sebagai jantung dalam menejemen teknologi Informasi, maka untuk menjaga kualitas kerja dan kelancaran pelayanan

pada

masyarakat

Pengadilan

Agama

Tolitoli

selalu

memperhatikan sarana perangkat keras dan lunak Teknologi Informasi yang ada, dalam hal ini; a) Perangkat keras Perangkat keras TI pada PA. Tolitoli dalam pengelolaan dan penempatan perangkat kerasnya memakai sistem kamar dan ruangan dengan Server Induk dengan kapasitas 500 GB dan perangkatnya ditempatkan pada ruangan tersendiri dengan link ke perangkat keras pada tiap-tiap ruangan sub bagian yang sudah tersedia antara lain; 1. Perangat Komputer/laptop sebanyak 12 unit dengan operasi system Windows 7 dan Windows Xp; 2. Komputer server dan perangkat keras jaringan SIADPA-plus dengan link ke seluruh ruangan dan atau setiap bagian; 3. Pengelolaan dan perawatan ISDN Integrated Service Digital Nertwork yang tersedia. 4. Hosting tempat server online tempat perangkat lunak dan file berupa teks, gambar, video dan games dll. 5. Penambahan komponen-komponen Mikro elektronik maupun lainnya, seperti RAM, Harddisk, Sound Card serta Modem dll. 6. Pengelolaan dan pemeliharaan Telekomunikasi transmisi informasi agar mendapat daya tangkap yang baik melaui koneksi kabel dan gelombang.


146

b) Perangkat Lunak Perangkat lunak TI pada PA. Tolitoli yang sudah tersedia dan pengafliasian browsingnya sesuai beban kerja masing-masing sub bagian sesuai SOP Pengadilan Agama Tolitoli tahun 2013, dan adapun perangkat lunak yang ada adalah : 1) Memasang sistem aplikasi SIADPA-Plus pada sub kerja bagian kepaniteraan atau perkara. 2) Memasang sistem aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi Barang Persedian pada sub kerja bagian Umum. 3) Memasang sistem aplikasi SIMKEP pada sub kerja bagian Kepegawaian. 4) Memasang sistem aplikasi GPP, SPM, PP39, RKAKL, dan SAKPA, pada sub kerja bagian Keuangan dan Perencanaan. 5) Memasang sistem aplikasi Meja Informasi pada sub kerja bagian Meja Informasi dan Pengaduan Masyarakat. 6) mengupdate program aplikasi perangkat lunak/ sofware

pada

komputer induk setiap 3 bulan sekali. 7) Mengupdate aplikasi jaringan seperti Dial-up net working. 8) Memasang dan mengupdate aplikasi browser, seperti Internet Explorer, Opera dan Mozila Firefox. 9) Selalu membuka akses melalui Website (www.pa-tolitoli.net) dan e-mail ([email protected]) Pengadilan Agama Tolitoli bagi mayarakat umum yang ingin mengetahui tentang pengadilan maupun yang ingin berperkara. 10) Memasang dan mengupdate software utility untuk melindungi komputer/laptop serta plug in pada komputer yang ada diataranya; Anti Virus AVG, Avira dan Norton Anti Virus.


147

D. PENGELOLAAN KEUANGAN D.1. BAGIAN ANGGARAN 005.01.307288 1. BELANJA PEGAWAI

:

Mata Anggaran Keluaran

: 511111

 Dana yang tersedia DIPA/RKA-KL

Rp. 893.960.000,-

 Pelaksanaan:  Dana terealisasi Belanja Gaji Pokok PNS SALDO

Rp. 890.265.920,Rp.

3.694.080,-

Rp.

15.000,-

 Dana terealisasi Belanja Pembulatan Gaji PNSRp.

14.276,-


: 511119

 Dana yang tersedia DIPA/RKA-KL  Pelaksanaan:

SALDO

Rp.

724,-

Mata Anggaran Keluaran : 511121  Dana yang tersedia DIPA/RKA-KL

Rp. 68.890.000,-

 Pelaksanaan:  Dana terealisasi Belanja Tunj. Suami/Istri PNSRp. 68.506.110,SALDO

Rp.

383.890,-


Rp.

21.555.000,-

Rp.

21.551.918,-

Rp.

3.082,-

 Pelaksanaan:  Dana terealisasi Belanja Tunj. Anak PNS. SALDO


148


Rp. 20.410.000,-

 Pelaksanaan:  Dana terealisasi Belanja Tunj. Struktural PNS. Rp. 20.410.000,SALDO

Rp.

NIHIL

Mata Anggaran Keluaran : 511124  Dana yang tersedia DIPA/ RKA-KL

Rp.1.138.250.000,-

 Pelaksanaan:  Dana terealisasi Belanja Tunjangan Fungsional PNS SALDO

Rp.1.137.820.000,Rp.

430.000,-


Rp. 192.500.000,-

 Pelaksanaan:  Dana terealisasi Belanja Tunj. PPh. PNS. SALDO

Rp. 191.282.577,Rp.

1.217.423,-


Rp. 54.623.000,-

 Pelaksanaan: * Dana terealisasi Belanja Tunj. Beras PNS. Rp. 54.343.400,SALDO

Rp.

279.960,

Mata Anggaran Keluaran : 511129  Dana yang tersedia DIPA/RKA-K

Rp. 139.468.000,-

 Pelaksanaan:  Dana terealisasi Belanja uang makan PNS SALDO Pengadilan Agama Tolitoli

Rp. 112.835.000,Rp. 26.663.000,149


Rp.

3.885.000,-

Rp.

3.885.000,-

 Pelaksanaan:  Dana terealisasi Belanja Tunj. Umum PNS. SALDO

Rp.

NIHIL

Mata Anggaran Keluaran : 512211  Dana yang tersedia DIPA/RKA-KL  Pelaksanaan

Rp. 34.434.000,-

:

 Dana terealisasi Belanja Tunj. Lembur

Rp. 34.434.000,-

SALDO

Rp.

NIHIL

Mata Anggaran Keluaran : 511157  Dana yang tersedia DIPA/RKA-KL  Pelaksanaan

:

 Dana terealisasi Belanja Tunj. Lembur SALDO

2. BELANJA BARANG

Rp. 206.400.000,-

Rp. 206.400.000,Rp.

NIHIL

Rp.

8.280.000,-

:

Mata Anggaran Keluaran : (011.A.521219) - Dana yang tersedia DIPA/RKA-KL - Pelaksanaan : - Dana terealisasi Belanja Barang Operasional Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai SALDO


Rp. Rp.

8.280.000,NIHIL

150

Mata Anggaran Keluaran : ( 012.A.521219) - Dana yang tersedia DIPA/RKA-KL

Rp.

2.870.000,-

Rp.

2.870.000,-

Rp.

NIHIL

- Pelaksanaan : * Dana terealisasi Belanja Barang operasional Pengadaan Pakaian Dinas Satpam/ Pramubakti/Supir SALDO


Rp.

83.520.000,-

- Pelaksanaan : * Dana terealisasi Belanja Barang operasional Perjalanan Dinas Konsultasi Ke Tingkat Banding

Rp. 83.520.000,SALDO

Rp.

NIHIL


Rp. 15.000.000,-

- Pelaksanaan : - Dana terealisasi Belanja Barang operasional Pengelola Sistem Akuntansi SAI SALDO


Rp. 15.000.000,Rp.

NIHIL

151


Rp.

7.833.000,-

- Pelaksanaan : - Dana terealisasi Belanja Barang operasional Pertemuan/Jamuan Delegasi Tamu SALDO

Rp. 7.829.500,Rp.

3.500,-


Rp.

2.411.000,-

- Pelaksanaan : * Dana terealisasi Belanja Barang operasional Pelantikan/Sumpah Jabatan SALDO

Rp. 2.411.000,Rp.

NIHIL


Rp.

3.600.000,-

- Pelaksanaan : * Dana terealisasi Belanja Barang operasional Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu Rp. 3.600.000,SALDO


Rp.

NIHIL

152

Mata Anggaran Keluaran : (002.H.523111) - Dana yang tersedia DIPA/RKA-KL - Pelaksanaan

Rp. 20.400.000,-

:

* Dana terealisasi Belanja Barang operasional Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor Rp. 20.400.000,SALDO

Rp.

NIHIL

Mata Anggaran Keluaran : (002.I.523121) - Dana yang tersedia DIPA/RKA-KL

Rp. 19.527.000,-

- Pelaksanaan : - Dana terealisasi Belanja Barang Operasional Pemeliharaan Peralatan/Mesin serta Jaringan Rp. 19.524.000,SALDO

Rp.

3.000,-

Mata Anggaran Keluaran : (002.J.523121) - Dana yang tersedia DIPA/RKA-KL

Rp. 18.000.000,-

- Pelaksanaan : - Dana terealisasi Belanja Barang Operasional Pemeliharaan Kenderaan Operasional Roda 4 Rp. 17.999.995,SALDO


Rp.

5,-

153

Mata Anggaran Keluaran : (002.K.523121) - Dana yang tersedia DIPA/RKA-KL

Rp.

7.000.000,-

- Dana terealisasi Belanja Barang Operasional Pemeliharaan Kenderaan Operasional Roda 2 Rp.

6.999.900,-

- Pelaksanaan :

SALDO

Rp.

100,-

Mata Anggaran Keluaran : (002.L.522111) - Dana yang tersedia DIPA/RKA-KL

Rp. 26.400.000,-

- Pelaksanaan : - Dana terealisasi Belanja Barang Operasional Belanja Langganan Listrik Rp. 26.399.855,SALDO

Rp.

145,-

Rp.

5.016.000,-

- Dana terealisasi Belanja Barang Operasional Belanja Langganan Telepon Rp.

4.950.500,-

Mata Anggaran Keluaran : (002.L.522112) - Dana yang tersedia DIPA/RKA-KL - Pelaksanaan :

SALDO


Rp.

65.500,-

154

Mata Anggaran Keluaran : (002.L.522113) - Dana yang tersedia DIPA/RKA-KL

Rp.

1.200.000,-

- Dana terealisasi Belanja Barang Operasional Belanja Langganan Air Rp.

1.169.350,-

- Pelaksanaan :

SALDO

Rp.

30.650,-

Mata Anggaran Keluaran : (002.N.521111) - Dana yang tersedia DIPA/RKA-KL

Rp. 99.942.000,-

- Pelaksanaan - Dana terealisasi Belanja Barang Operasional Pengiriman Surat Dinas

Rp. 99.939.820,SALDO

Rp.

2.180,-

Mata Anggaran Keluaran : (002.N.521115) - Dana yang tersedia DIPA/RKA-KL

Rp. 40.800.000,-

- Pelaksanaan : - Dana terealisasi Belanja Barang Operasional Honor Operasional Satuan Kerja Rp. 40.800.000,SALDO


Rp.

NIHIL

155

Mata Anggaran Keluaran : (002.LL.521114) - Dana yang tersedia DIPA/RKA-KL - Pelaksanaan

Rp. 2.700.000,-

:

- Dana terealisasi Belanja Barang Non Operasional Langganan Jasa Pos dan Giro Rp. 2.699.580,SALDO

Rp.

420,-

Rp.

3.500.000,-

C.2. BAGIAN ANGGARAN 005.04.309063 1. BELANJA BARANG


: (511119)

- Dana yang tersedia DIPA/RKA-KL - Pelaksanaan

:

- Dana terealisasi Belanja Barang Non Operasional Perkara Prodeo Rp. 3.500.000,SALDO

Rp.

NIHIL

Rp.

450.000,-

- Dana terealisasi Belanja Biaya Minutasi Rp.

450.000,-


: (521219)

- Dana yang tersedia DIPA/RKA-KL - Pelaksanaan

:

SALDO


Rp.

NIHIL

156


: (521211)

- Dana yang tersedia DIPA/RKA-KL

- Pelaksanaan

Rp.

450.000,-

Rp.

450.000,-

:

- Dana terealisasi Belanja Anominisasi Putusan SALDO


Rp.

NIHIL

: (524113)

- Dana yang tersedia DIPA/RKA-KL

Rp.

28.000.000,-

Rp.

28.000.000,-

- Pelaksanaan: * Dana terealisasi Belanja Sidang Keliling SALDO

Rp.

NIHIL

D. PENGELOLAAN ADMINISTRASI

1.

Administrasi Perkara Keberadaan tugas pokok Peradilan Agama sebagaimana yang

telah diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, hal ini memberikan pencerahan sekaligus bertambahnya kewenangan dalam mengadili perkara-perkara di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Ekonomi Syari’ah. Selain

kewenangan

tersebut,Pengadilan

Agama

juga

dapat

melaksanakan tugas lain sebagaimana yang telah diamanahkan dalam pasal 52 A dalam undang-undang ini yaitu: Pengadilan Agama Tolitoli

157

a. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya jika diminta. b. Pengadilan Agama dapat mengukuhkan Itsbat kesaksian ru’yatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah. Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, maka perlu adanya perhatian

yang

besar

terhadap

tatacara

dan

pengelolaan

administrasi pengadilan. Hal ini sangat penting, karena bukan saja menyangkut

aspek

ketertiban

dalam

menyelenggarakan

administrasi, baik di bidang perkara maupun bidang umum seperti kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatan kantor dan lain-lain, tetapi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan Pengadilan

itu

sendiri.

Oleh

karena

itu,

penyelenggaraan

administrasi dalam undang-undang ini dibedakan menurut jenisnya dan

dipisahkan

penanganannya,

walaupun

dalam

rangka

koordinasi dan pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada seorang pejabat, Panitera yang sekarang masih merangkap Sekretaris. Asas kebebasan dan kemandirian Hakim, menghendaki tidak dicampuradukan antara bidang teknis peradilan dengan bidang umum. Dalam Batang Tubuh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan dalam Pasal 26 Ayat (2) jo. Pasal 43 bahwa pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan dibantu oleh seorang Wakil Panitera, dan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil sekretaris.


158

Berdasarkan undang-undang tersebut di atas, keberadaan Pengadilan Agama merupakan peradilan yang mandiri (court of law)

yang

mempunyai

melaksanakan

ciri-ciri

administrasi

hukum

perkara,

acara, dan

tertib

dalam

putusan

hanya

dilaksanakan sendiri oleh Pengadilan yang memutus perkara tersebut. Administrasi perkara dan administrasi lain yang bersifat teknis peradilan ditangani oleh seorang Panitera. Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan beberapa orang Panitera Muda.Administrasi perkara tidak bisa dipisahkan dengan tugas pokok Pengadilan

Agama

sebagai badan

pelaksana

kekuasaan kehakiman, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk perkara voluntair. Rangkaian tugas pokok tersebut membutuhkan administrasi perkara yang menjadi tugas pokok kepaniteraan, yaitu kegiatan penerimaan

perkara,

kegiatan

penyelenggaraan

persiapan

persidangan, kegiatan mengadili perkara dan kegiatan pelaksanaan putusan hingga tugas kearsipan perkara. Untuk memberikan gambaran yang jelas pelaksanaan tugas-tugas tersebut terutama berkaitan dengan proses mulai dari masuknya gugatan sampai kepada kearsipan perkara dapat dilihat dari tabel berikut ini:

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI Dalam

rangka

menjamin

keterbukaan

informasi

dan

peningkatan pelayanan yang telah diamanatkan oleh undang-undang, maka teknologi informasi (TI) mutlak diperlukan sebagai wahana untuk mencapai tujuan peradilan yang transparan, pelayanan prima dan


159

untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Transparansi dunia peradilan mutlak dilakukan saat ini dikarenakan meningkatnya pengetahuan para pencari keadilan dan juga tuntutan demokrasi yang sedang “diusung” dalam rangka reformasi di Indonesia khususnya di bidang hukum. Hal tersebut yang menjadi salah satu dasar pembaruan tata kelola lembaga peradilan, dimana salah satu di dalamnya yakni Peradilan Agama. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus dilaksanakan oleh pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara pengelolaan administrasi pengadilan. Hal ini sangat penting, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik di bidang perkara maupun kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatan kantor, dan

lain-lain,

tetapi

juga

akan

mempengaruhi

kelancaran

penyelenggaraan pengadilan itu sendiri. Komitmen Mahkamah Agung selaku induk badan-badan peradilan untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal terhadap pencari keadilan, serta transparansi dalam pengelolaan perkara telah menempatkan teknologi informasi (TI) dalam kedudukan yang signifikan.

Oleh

karena

itu,

secara

bertahap

perlu

didorong

pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan penyelenggaraan pengadilan, baik dalam konteks pengelolaan perkara maupun pengelolaan administrasi umum. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas, salah satu prasyarat penting yang perlu diperhatikan adalah urgensi perlunya Pengadilan Agama Tolitoli

160

meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur pengadilan secara berkesinambungan. Hal ini penting,

tidak saja

dalam

rangka

menyesuaikan kapasitas dan kualitas dengan tuntutan pelaksanaan administrasi modern, seperti penerapan teknologi informasi, tetapi juga dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta memberikan pelayanan kepada pelanggan internalnya, yakni kepada karyawan pengadilan dari tingkat tertinggi hingga terendah. Selain itu, dalam penyelenggaraannya keseluruhan fungsi dalam pengadilan, baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya hendaknya selalu diikuti dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya. Pengembangan teknologi informasi di lingkungan peradilan agama khususnya di Pengadilan Agama Tolitoli memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan upaya pembaharuan peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dewasa ini. Paling tidak dengan adanya teknologi informasi, badan peradilan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara lebih cepat dan akurat

dengan

memanfaatkan

solusi

E-Document

(Electronic

document) serta otomatisasi yang ditawarkan oleh program TI. Kecepatan dan akurasi ini selanjutnya dapat dinikmati oleh para pencari keadilan dengan pelayanan sesuai yang dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Di samping itu, dengan pengembangan jejaring kerja seperti website, para pencari keadilan dapat mengakses informasi

yang

berkaitan

dengan

persidangan

secara

online

dimanapun berada sepanjang terkoneksi dengan jaringan internet. Pengadilan Agama Tolitoli

161

Sehingga tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pengembangan teknologi

informasi

di

lingkungan

badan

peradilan

semakin

mempercepat pelayanan kepada pencari keadilan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, personil di Pengadilan Agama Tolitoli sudah difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang sudah memadai dengan arah pelayanan berbasis informasi teknologi atau IT antara lain SIMKEP untuk Administrasi Kepegawaian, Informent Desk untuk meja informasi, SIMAK BMN untuk Administrasi Umum, SAKPA untuk Administrasi Keuangan. Selain itu dalam kaitannya dengan proses administrasi perkara, kini di tingkat Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Tolitoli sudah

menggunakan

sistem

komputerisasi

dalam

menjalankan

administrasi perkara. Sistem ini dikenal dengan istilah SIADPA Plus (Sistem

Administrasi

Kepaniteraan

Peradilan

Agama)

dengan

menggunakan sistem jaringan atau LAN (Local Area Network). Sistem ini menjadikan proses penanganan administasi jauh lebih cepat, akurat dan mudah dibanding dengan menggunakan sistem manual sehingga diharapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana dengan maksimal. SIADPA Plus adalah Pengembangan dari Sistem Administrasi Kepaniteraan

berdasar

Pola

Pembinaan

dan

Pengendalian

Administrasi Perkara (Pola Bindalmin) - KMA/001/SK/1991 yang dilakukan

secara

manual

dirancang

ulang

(redesign)

dengan

otomatisasi dan integrasi menggunakan alat bantu program komputer berbasis windows dengan tidak mengurangi aspek substansi yustisial. Bahkan saat ini SIADPA Plus sudah terkoneksi dengan portal infoperkara.badilag.net dan juga tabayyun online yang secara real time memberikan informasi tentang keperkaraan di Pengadilan Agama. Adapun salah satu tujuan dari TI adalah sebagai sarana untuk mempercepat proses beracara di Pengadilan Agama yang diantaranya meliputi pengumuman relaas perkara ghaib via website, portal Pengadilan Agama Tolitoli

162

tabayyun online, pengisian Register, LIPA dan KIPA, pengiriman softcopy berkas banding, kasasi dan peninjauan kembali. Adapun beberapa dasar hukum yang digunakan dalam mengembangkan teknologi informasi di Lingkungan Peradilan Agama khususnya yang diterapkan pada Pengadilan Agama Tolitoli, adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 4. SK. KMA. No. 144 Tahun 2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan. 6. SK. WKMA Non Yudisial No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI. 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 8. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor: 211/Dja/HK.65/VI/2010 tentang Dukungan Pimpinan terhadap Publikasi Putusan Perkara. Regulasi tersebut di atas kedepannya masih akan terus mengalami penambahan dan perubahan seiring tuntutan pembenahan tata kelola lembaga peradilan melalui dukungan teknologi Informasi yang bermuara kepada terwujudnya reformasi berkelanjutan lembaga peradilan di Indonesia.

F. REGULASI TAHUN 2014. Sepanjang tahun 2014 telah dikeluarkan beberapa kebijakan internal di Pengadilan Agama Tolitoli berupa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tolitoli yakni sebagai berikut : Pengadilan Agama Tolitoli

163

1. SK. Nomor: W19-A4/158/PS.00/II/2014, tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Tolitoli Tahun 2014, tanggal 7 Februari 2014, (Lampiran); Adapun Tugas dari Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Tolitoli yakni sebagai berikut : a. Melakukan pengawasan pada bidang Administrasi Kepaniteraan dan kesekretariatan. b. Hakim Pengawas Bidang melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali. 2. SK.Nomor : W19-A4/155/OT.00/II/2014, tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi/Pengelola Manajemen Perubahan Pengadilan Agama Tolitoli, tanggal 7 Februari 2014; (Lampiran) Adapun Tugas dari Tim Reformasi Birokrasi/Pengelola Manajemen Perubahan yakni sebagai berikut : a. Melaksanakan arahan dari tim pengarah dalam melaksanakan reformasi birokrasi. b. Menyusun dokumen usulan reformasi birokrasi pada Pengadilan Agama Tolitoli. c. Meningkatkan pelayanan publik menuju reformasi birokrasi Pengadilan Agama Tolitoli. d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi Pengadilan Agama Tolitoli. e. Melaksanakan evaluasi secara internal terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pengadilan Agama Tolitoli. 3. SK. Nomor : W19-A4/157/PS.00 /II/2014, tentang Penunjukan Tim Pengawas Penegakan Disiplin Pengadilan Agama Tolitoli 2014, tanggal 7 Februari 2014; (Lampiran) Adapun Tugas dari Tim Pengawas Penegakan Disiplin Pengadilan Agama Tolitoli yakni sebagai berikut :


164

a. Tim Pengawas Penegakan Disiplin Pengadilan Agama Tolitoli melakukan

pengawasan

Keputusan

Ketua

terhadap

Mahkamah

pelaksanaan Agung

RI

Surat Nomor:

071/KMA/SK/V/2008 di lingkungan Pengadilan Agama Tolitoli; b. Memberikan rekomendasi kepada Pejabat Penanggung Jawab Absensi mengenai jenis sanksi yang akan diberikan terhadap pegawai

di

linkungan

Pengadilan

Agama

Tolitoli

yang

melanggar Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008; 4. SK. Nomor : W19-A4/577/HK.05/X/2014, tentang Panjar Biaya Perkara dan Ongkos Jalan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tolitoli, tanggal 1 Oktober 2014; (Lampiran) Surat Keputusan di atas mengatur tentang format baru panjar biaya perkara dan biaya pemanggilan Jurusita/Jurusita Pengganti yang disesuaikan dengan kondisi terbaru beban pemanggilan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tolitoli; Keseluruhan aturan kebijakan di atas telah diimplementasikan sepenuhnya oleh aparatur Pengadilan Agama Tolitoli yang telah ditunjuk dalam SK. Adapun kendala yang dihadapi, dapat diatasi sedini mungkin sehingga pada akhirnya menghasilkan output sesuai target Rencana Strategis Pengadilan Agama Tolitoli tahun 2014.


165

BAB IV PENGAWASAN

1. Pengawasan Internal Fungsi pengawasan tertinggi di lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung, sebagaimana kewenangan dan fungsi pengawasan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 pasal 11 ayat (4) berbunyi: ”Mahkamah

Agung

melakukan

pengawasan

tertinggi

atas

perbuatan pengadilan dalam lingkungan Peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan Undang-undang”. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut Mahkamah Agung

melakukan

pengawasan

terhadap

jalannya

peradilan

diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Begitu pula terhadap para hakim disemua lingkungan peradilan diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung, sistem pengawasan dimaksud berjalan menurut hierarkinya, Pengadilan Tinggi Agama sampai kepada Pengadilan Tingkat Pertama. Adapun pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan di Pengadilan Agama Tolitoli meliputi : 1. Bidang yudisial, yaitu berhubungan dengan jalannya peradilan yang bersifat teknis peradilan atau teknis yustisial dan administrasi peradilan; 2. Bidang non yudisial, yaitu berhubungan dengan jalannya peradilan yang bersifat administrasi umum. Adapun yang dimaksud dengan teknis yudisial adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diterimakan kepadanya. dalam Pengadilan Agama Tolitoli

166

kaitan ini termasuk pula bagaimana pelaksanaan putusan tersebut dilakukan. sedangkan yang dimaksud dengan administrasi pengadilan adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok kepaniteraan. Kemudian yang dimaksud dengan administrasi umum adalah segala hal yang berkaitan dengan kegiatan administrasi pada urusan selain tehnik yustisial dan administrasi peradilan yang juga terstruktur pada

lembaga

peradilan,

seperti

urusan

umum,

keuangan

dan

perencanaan serta kepegawaian dan ortala. Kedua bidang sebagaimana tersebut di atas harus berjalan secara simultan dan saling berkaitan, sehingga mampu menciptakan sebuah lembaga peradilan yang sempurna dan tidak saling mengabaikan. untuk mewujudkan sebuah sistem yang solid antara kedua bidang tersebut. pada Pengadilan Agama Tolitoli dibentuk Hawasbid (Hakim Pengawas Bidang), baik bidang yudisial maupun non yudisial (umum). Hal ini dimaksudkan agar semua program kerja maupun rencana strategis yang direncanakan dapat dicapai dengan baik. Sistem pengawasan yang berlaku di Pengadilan Agama Tolitoli adalah sistem pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, mulai dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim-hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panmud-Panmud, Kaur-kaur hingga kepada semua staf yang ada. Sistem pengawasan tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas pokok masing-masing berdasarkan job discription (uraian tugas). Pengawasan melekat yaitu pengawasan yang bersifat sebagai Pengendalian rutin atau secara terus menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan

oleh

aparat


pengawasan

yang

khusus

ditunjuk

untuk 167

melaksanakan tugas tersebut. Pengawasan funsional dilakukan oleh hakim pengawas bidang, dimana pada Pengadilan Agama Tolitoli telah ditetapkan melalui SK. Nomor : W19-A4/158/PS.00/II/2014 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Tahun 2014, tanggal 7 Februari 2014. Dalam melakukan pengawasan, aparatur terkait pada Pengadilan Agama Tolitoli melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat yang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian : 1. Pengawasan kegiatan Teknis yudisial. Pengawasan teknis yustisial adalah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kepeniteraan mulai dari meja I sampai perkara diminutasi oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama Tolitoli untuk menyidangkannya. a.

Kegiatan teknis yudisial. 1. Pengawasan terhadap tata cara pengajuan perkara dilakukan oleh para petugas/Pejabat kepaniteraan sehingga perkara yang diterima betul-betul telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditentukan sehingga para pencari keadilan tidak dirugikan dengan alasan gugatan/permohonan tidak lengkap (kabur). 2. Pengawasan

terhadap

tata

cara

pemeriksaan

dalam

persidangan dilakukan oleh Ketua Mejelis terhadap para pencari keadilan yaitu adanya keseimbangan hak bagi Penggugat dan tergugat serta perlakuan yang seimbang terhadap

pencari

keadilan

bagi

Majelis

Hakim

yang

menyidangkan perkara, begitu tentang penerapan hukum acara yang harus di tegakkan oleh Majelis Hakim demi terpenuhnya suatu keadilan dan penerapan hukum meteril setiap kasus yang ada di Pengailan Agama Tolitoli.


168

3. Pemantauan jalannya persidangan dilakukakan oleh ketua Pengadilan Agama Tolitoli dengan memasang CCTV di ruang sidang. 4. Eksaminasi putusan, bahwa Ketua Pengadilan Agama Tolitoli melakukan

eksaminasi

terhadap

putusan

yang

telah

berkekuatan hukum tetap, dibawah koordinator Wakil Ketua Pengadilan Agama Tolitoli. 2. Pengawasan kegiatan teknis non yudisial. Pengadilan Agama Tolitoli melakukan pengawasan terhadap kegiatan administrasi teknis non yudisial atau administrasi Peradilan, meliputi

seluruh

proses

kegiatan

pencatatan

yang

menunjang

terselenggaranya proses penyelesaian perkara dan terhadap jalannya administrasi umum peradilan berupah administrasi perkantoran meliputi administrasi kepegawaian, Keuangan dan perlengkapan. Kegiatan Pengawasan pada pengadilan Agama Tolitoli menitik beratkan pada pengawasan yang bersifat

Preventif dimana agar

semua pegawai Pengadilan Agama Tolitoli terhindar dari suatu pelanggaran yang bersifat administratif maupun criminal dengan jalan : a. Pemeriksaan

dan

pengawasan

adalah mengenai

Buku-buku

Kepaniteraan, yaitu Buku Register Perkara, Buku Keuangan Perkara, Buku Jurnal, Kearsipan Berkas Perkara, Pelaporan. Demikian juga terhadap Bidang Kesekretariatan yang meliputi Administrasi Kepegawaian, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum dan Pelaporannya . b. Membuat kompilasi cetak biru yang memuat peraturan tentang tugas-tugas dan tanggung jawab serta kewajiban Pegawai Negeri Sipil pada umumnya, sanksi-sanksi Kepegawaian dan kode etik Hakim.


169

c. Membuat

buku

yang

memuat

putusan

tentang

penindakan

administratif dan yustisial terhadap setiap pegawai yang telah dikenakan sanksi. d. Melengkapi sarana pengawasan jalannya administrasi Peradilan yang sudah ada, misalnya laporan bulanan individual, formulirformulir teguran/peringatan. e. Pengawasan melekat oleh atasan langsung terhadap aparatur Pengadilan Agama Tolitoli. f. Mengadakan pertemuan-pertemuan berkala setiap bulan. Untuk membantu kelancaran pengawasan tersebut diatas, Ketua Pengadilan Tolitoli menerbitkan Surat Keputusan Nomor: W19-A4/349/ PS.00/VI/2014, tertanggal 6 Juni 2014 (terlampir) tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Tolitoli Tahun 2014. Adapun sususan Hakim Pengawas Bidang adalah sebagai berikut : NO

NAMA/NIP

1

Drs. M. Natsir

Dalam INSTANSI Wakil Ketua Hakim Madya Pratama

Muh. Syarif, SHI

Hakim Pratama Madya

Pengawa Bidang Administrasi Keuangan dan Perencanaan; Pengawas Administrasi Umum

Dra. Noor Aini

Hakim Pratama Utama

Pengawas Bidang Administrasi Perkara/Pola Bindalmin

ST. Hatijah, SHI

Hakim Pratama Muda

Pengawas Bidang Kinerja Pelayanan Publik dan Disiplin Pegawai

Mujiburrokhman, S.Ag, M.Ag.

Hakim Pratama Muda

Pengawas Bidang Kepegawaian dan Ortala

4

5 6

Dalam TIM Koordinator Pengawas Bidang Pengawas Bidang Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

Drs. Nurmaali 2 3

JABATAN


170

2. EVALUASI Dalam rangka menindaklanjuti hasil pengawasan internal baik yang bersifat teknis yudisial maupun teknis non yudisial, maka dilakukan beberapa langkah evaluative sebagai berikut: 1. Pelaporan

hasil

pengawasan

setiap

triwulan

kepada

ketua

Pengadilan Agama Tolitoli. 2. Pengawasan oleh atasan langsung/Ketua terhadap Panitera/ Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran dilakukan setiap satu bulan dan tiga bulan sekali serta hasil pemeriksaannya ditandatangani oleh Ketua dan

Panitera/

Sekretaris atau Bendahara Pengeluaran; 3. Mengevaluasi data laporan, baik dari bidang Kepaniteraan maupun bidang Kesekretariatan yang akan disampaikan ke Pengadilan Tinggi Agama Palu ataupun ke Mahkamah Agung RI. 4. Mengintensifkan pengiriman Laporan dengan sistem aplikasi di bidang kepaniteraan maupun bidang kesekretariatan, baik bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan sesuai dengan Petunjuk Mahkamah Agung RI. 5. Memberikan bimbingan dan petunjuk seperlunya, baik tertulis maupun lisan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam laporan tersebut. 6. Memerintahkan untuk melaksanakan saran dan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palu, Badan Pemeriksa Keuangan RI ataupun yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. 7. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan pengaduan dan laporan atas pelayanan aparat Pengadilan Agama Tolitoli dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan melalui Kotak saran, namun selama Tahun 2014 tidak ada laporan dan pengaduan.


171

Seluruh hasil pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tolitoli baik berupa pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan, evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan dan kinerja lembaga peradilan serta kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli. Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut, para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli atau para pejabat yang berkompenten untuk segera menindaklanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi permasalahan pada pelaksanaan tugas tahun berikutnya.


172

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A.

Kesimpulan Bagian akhir dari laporan tahunan ini adalah kesimpulan dan rekomendasi. Sebagaimana uraian-uraian yang telah dipresentasikan dari BAB I sampai dengan BAB V di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan secara sistematik sebagai berikut : 

Pengadilan Agama Tolitoli terus berbenah untuk memantapkan diri sebagai kawal depan Mahkamah Agung untuk menciptakan peradilan yang efektif, efesien, transparan, bermartabat, bersih dan berwibawa yang berangkat dari nilai-nilai kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.



Untuk mewujudkan peradilan yang efektif, efesien, transparan, bermartabat, bersih dan berwibawa yang berangkat dari nilainilai kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan, Pengadilan Agama Tolitoli dalam melaksanakan tugas-tugasnya dilandasi oleh visi dan misi yang diembannya dengan membuat program kerja dan rencana strategis baik bidang yudisial maupun non yudisial yang meliputi teknis administrasi yudisial dan bidang umum.



Kekuatan personil pada Pengadilan Agama Tolitoli untuk tahun 2014 masih kurang. Jumlah hakim sampai dengan bulan Desember 2014 berjumlah 7 orang termasuk seorang Ketua sedangkan jumlah Panitera Sidang hanya 5 orang sudah termasuk Panitera/Sekretaris dan jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk, yaitu sebanyak 300


173

perkara dengan tambahan sisa tahun lalu sebanyak 25 perkara, sehingga seluruhnya berjumlah 325 perkara. 

Keterbatasan jumlah pegawai pada Pengadilan Agama Tolitoli dapat dilihat pada masih adanya rangkap jabatan, seperti Jurusita/Jurusita Pengganti yang masih merangkap staf baik di kepaniteraan maupun di kesekretariatan, sebagaimana tertera dalam struktur organisasi Pengadilan Agama Tolitoli.



Pelaksanaan pengawasan internal pada Pengadilan Agama Tolitoli menganut sistem pengawasan berjenjang dengan pola pengawasan

melekat

dan

fungsional.

Untuk

mendukung

terlaksananya pengawasan tersebut maka telah di terbitkan Surat Keputusan Nomor: W19-A4/349/PS.00/VI/2014, tertanggal 6 Juni 2014 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Tolitoli Tahun 2014 (terlampir). 

Pengadilan Agama Tolitoli dalam melaksanakan pembinaan personil dilakukan secara kontinyu dan secara terus menerus dengan mengadakan pertemuan dan membahas persoalanpersoalan yang timbul dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan diimbangi dengan melakukan rapat-rapat koordinasi setiap bulan.



Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya personil di Pengadilan Agama Tolitoli sudah difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang sudah memadai dengan arah pelayanan berbasis Teknologi Informasi (IT) (SIADPA PLUS, SIMKEP, Informent Desk, SIMAKBMN, SAKPA). Di samping itu, seluruh perangkat komputer telah terhubung secara online, baik secara LAN maupun Wireless.


174

B.

Rekomendasi 1.

Untuk tahun-tahun mendatang perlu ada penambahan jumlah personil Hakim, Panitera Pengganti dan tenaga administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan untuk megoptimalkan tugas pokok dan fungsi pegawai, sehingga pelaksanaan tugas-tugas di bidang yudisial dan non yudisial dapat berjalan dengan efektif dan efesien serta memudahkan rooling atau penyegaran bagi hakim dan pegawai yang sudah mengabdi selama dalam kurun waktu 3-4 tahun bertugas dalam satu Pengadilan Agama dan dimutasi ke Pengadilan Agama lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

2.

Agar sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Tolitoli mendapatkan perhatian terutama menyangkut sarana gedung perkantoran sesuai standar prototipe agar bisa disejajarkan dengan gedung perkantoran yang ada di sekeliling kantor Pengadilan Agama Tolitoli yang telah lebih dulu berbenah untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada publik.

3.

Pengadaan rumah dinas hakim dan Panitera/sekretaris belum terealisasi sampai saat ini. Oleh karena itu rumah dinas saat ini hanya 2 (dua), yakni diperuntukan untuk rumah jabatan Ketua dan Wakil Ketua.

4.

Untuk mendukung kegiatan kedinasan aparatur Pengadilan Agama Tolitoli maka sarana transportasi roda 4 (Empat) operasional sangat dibutuhkan dikarenakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tolitoli yang cukup luas.


175

DAFTAR ISI. BAB I PENDAHULUAN. 1 A. Kebijakan Umum Peradilan. 1 B. Visi dan Misi. 2 C. Rencana Strategis.. 4

Recommend Documents