TINJAUAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIS MELALUI AJUDIKASI BERDASARKAN PP NO. 24 TAHUN 1997 ANIKA SELAKA MURFINI/D 101 10 452 ABSTRAK Kebutuhan tanah terus meningkat sehingga sering menimbulkan masalah yang amat kompleks. Untuk menangani masalah pertanahan tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan UUPA, lahirnya UUPA merupakan tonggak baru bangsa ini dalam hukum pertanahan. Sejalan dengan itu pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang kembali menegaskan pentingnya masyarakat mendaftarkan tanahnya, pendaftaran tanah berfungsi untuk mengetahui status bidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya, untuk apa dipergunakan. Pentingnya diadakannya pendaftaran tanah secara sistematis, baik dan benar melalui ajudikasi bertujuan untuk mengurangi masalah yang timbul berkaitan dengan tanah. Metode Penelitian yang digunakan penulis metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris dengan maksud membuktikan atau menguji untuk memastikan kebenaran dan merasionalkannya melalui hasil penelitian dan pengalaman yang telah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa masyarakat lebih banyak mendaftarkan tanahnya dengan cara sporadic, karena masyarakat menganggap pendaftaran tanah secara sistematis belum tentu ada setiap tahunnya, meskipun mahal masyarakat tetap mendaftarkan tanahnya demi mendapatkan hak atas tanah yang dimilikinya. Kata kunci : PP No. 24 Tahun 1997, Pendaftaran tanah, Ajudikasi (Capotatio Torrens). Dalam artian yang
I. PENDAHULUAN
tegas cadastre adalah rekord (rekaman
A. Latar Belakang Pendaftaran tanah berasal dari kata
daripada
lahan-lahan,
nilai-nilai
Cadastre (bahasa Belanda Kadaster)
daripada tanah dan pemegang haknya
suatu istilah teknis untuk suatu rekord
dan untuk kepentingan perpajakan).1
(rekaman), menunjukan kepada luas,
Pendaftaran tanah adalah suatu
nilai dan kepemilikan (atau lain-lain
rangkaian kegiatan, yang di lakukan
alas hak) terhadap suatu bidang tanah.
oleh negara/pemerintah secara terus
Kata ini berasal dari bahasa latin
menerus
“capitastrum”
pengumpulan keterangan atau data
yang
berarti
suatu
register atau capita atau unit yang
1
dan
teratur,
A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di
berupa
diperbuat untuk pajak tanah romawi Indonesia, (Mandar Maju, Bandung, 1999) hlm 18.
tertentu mengenai tanah-tanah tertentu
undangan yang sesuai, karena hasilnya
yang ada di wilayah-wilayah tertentu,
akan merupakan data bukti menurut
pengolahan,
hukum,
penyimpanan
dan
biarpun
daya
kekuatan
penyajiannya bagi kepentingan rakyat,
pembuktiannya
tidak
selalu
sama
dalam rangka memberikan jaminan
dalam
negara-negara
yang
kepastian hukum di bidang pertanahan,
menyelenggarakan pendaftaran tanah.
termaksud penerbitan tanda-buktinya
hukum
Salah satu aturan yang mengatur
dalam pemeliharaanya.
tentang
Kata-kata “ suatu rangkaian kegiatan “
Undang-Undang
menunjuk kepada adanya berbagai
(UUPA), UUPA merupakan peraturan
kegiatan
dasar
dalam
penyelenggaraan
pendaftaran
yang
tanah
Pokok
mengatur
adalah Agraria
penguasaan,
pendaftaran tanah, yang berkaitan satu
pemilikan, peruntukan, penggunaan,
dengan yang lain, berurutan menjadi
dan pengendalian pemanfaatan tanah
satu kesatuan rangkaian yang bermuara
yang
pada tersedianya data yang di perlukan
pengelolaan dan pemanfaatan tanah
dalam rangka memberikan
untuk
sebesar-besar
kemakmuran
kepastian hukum di bidang pertanahan
rakyat.
Salah
aspek
bagi rakyat.
dibutuhkan
jaminan
bertujuan
terselenggaranya
satu
untuk
tujuan
yang tersebut
Kata “terus menerus” menunjuk
adalah mengenai kepastian hak atas
kepada pelaksanaan kegiatan, yang
tanah yang menjadi dasar utama dalam
sekali dimulai tidak akan ada akhirnya.
rangka kepastian hukum kepemilikan
Data
tanah. 2
yang
sudah
terkumpul
dan
tersedia harus selalu dipelihara, dalam
Diberlakukannya
UUPA
arti disesuaikan dengan perubahan
merupakan awal sejarah perkembangan
perubahan yang
Hukum
terjadi kemudian,
Agraria
di
Indonesia,
hingga tetap sesuai dengan keadaan
khususnya mengenai Hukum di bidang
terakhir.
pertanahan dan menghapus dualisme Kata “teratur” menunjukan,
bahwa
semua
berlandaskan
kegiatan
peraturan
harus
perundang-
2
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaanya, Jakarta:Djambatan, 2005, hlm, 72-73.
hukum pertanahan. Untuk menjamin kepastian
hukum
tersebut,
UUPA
Kegiatan
Pendaftaran
tanah
meliputi kegiatan pendaftaran tanah
menegaskan dalam Pasal 19 Ayat (1)
untuk pertama
yang berbunyi:
pemeliharaan
“Untuk menjamin kepastian hukum
Pendaftaran tanah untuk pertama kali
olehpemerintah
diadakannya
(“initial registrasion”) meliputi tiga
Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah
bidang kegiatan, yaitu: bidang fisik
Indonesia menurut ketentuan yang
atau “teknis kadastral”, bidang yuridis
diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
dan penerbitan dokumen tanda-bukti
Berpatokan pada perkembangan yang begitu pesat dan banyaknya
kali dan kegiatan data
yang
tersedia.
hak. Kegiatan pendaftaran tanah untuk
yang
pertama kali (“initial registration”)
muncul ke permukaan dan tidak
dapat di lakukan melalui dua cara,
mampu diselesaikan oleh Peraturan
yaitu secara sistematis dan secara
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961,
sporadik. Pendaftaran tanah secara
maka setelah berlaku selama kurang
sistematis adalah kegiatan pendaftaran
lebih 38 tahun, untuk selanjutnya
tanah untuk pertama kali
yang
pemerintah
dilakukan
yang
persoalan
pendaftaran
telah
tanah
mengeluarkan
secara
serentak
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
meliputi semua
1997 tentang Pendaftaran Tanah 3.
tanah yang belum di daftar dalam
Pendaftaran
tanah
yang
diatur
objek
pendaftaran
wilayah atau bagian wilayah suatau
dalam Peraturan Pemerintah No. 24
desa
Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah
prakarsa datang dari pemerintah yang
dilaksanakan
azas
diatur dalam Peraturan Menteri Negara
sederhana, aman, terjangkau, mutakhir
Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun
dan terbuka.4
1995
berdasarkan
atau
kelurahan,
tentang
umumnya
penyelenggaraan
Pendaftaran Tanah Secara Sistematik. Pendaftaran tanah secara sporadik 3
Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, cetakan ke Dua jakarta 2008, hlm. 152-153 4 Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Ctk. Pertama, Jakarta, 2007, hlm. 164
adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau
beberapa
objek
tanah
Dalam melaksanakan pendaftaran
dalam wilayah atau bagian wilayah
tanah, BPN dibantu oleh Pejabat
satu
secara
Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan
individual atau massal, yang dilakukan
Pejabat yang lainnya yang ditugaskan
atas
atau
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan
yang
tertentu menurut PP No. 24 Tahun
desa
pendaftaran
atau
kelurahan
permintaan
penerima
hak
pemegang atas
tanah
bersangkutan.
1997 ini dan peraturan perundang-
Pendaftaran tanah secara sistematik
undangan
yang
bersangkutan.
lebih diutamakan karena melalui cara
Misalnya dalam pendaftaran sistematik
ini akan dipercepat perolehan data
oleh Panitia Ajudikasi.
mengenai bidang-bidang tanah yang akan didaftarkan daripada
melalui
Panitia Ajudikasi tersebut dibentuk oleh menteri Negara Agraria selaku
pendaftaran tanah melalui sporadik,
Kepala
tetapi
ditunjuk.
diperlukan
waktu
untuk
BPN
atau
Pejabat
Pembentukan
yang Panitia
memenuhi dana, tenaga dan peralatan.
Ajudikasi dimaksudkan agar tidak
Sedangkan
pelaksanaannya
mengganggu
didasarkan
pada
harus
tugas
rutin
Kantor
suatu
rencana
Pertanahan pada umumnya, sehingga
tahunan
yang
pendaftaran tanah sistematik dapat
berkelanjutan, melalui uji kelayakan
diselenggarakan secara lebih cepat dan
agar berjalan lancar. Pendaftaran tanah
massal. Dalam melaksanakan tugasnya
secara sporadik juga akan ditingkatkan
Panitia Ajudikasi dibantu oleh satuan
pelaksanaannya
tugas
pelaksanaan
karena
dalam
pengukuran
dan
pemetaan,
kenyataannya akan bertambah banyak
satuan tugas pengumpul data yuridis
permintaan untuk mendaftar secara
dan satuan tugas administrasi yang
individual dan massal yang diperlukan
tugas, susunan dan kegiatannya diatur
dalam pelaksanaan pembangunan yang
oleh Menteri, kemudian tugas dan
akan semakin meningkat kegiatannya. 5
wewenang Ketua dan anggota Panitia Ajudikasi diatur oleh Menteri yang
5
Boedi Harsono, Seminar Nasional, PP Nomor 24 Tahun 1997 (Isi dan penjelasannya), 1997, hlm. 5.
sesuai
dengan
peraturan-peraturan
yang berlaku. 6
Dengan kata lain dalam kegiatan pendaftaran tanah terdapat tugas-tugas
Sesuai dengan Peraturan Menteri
piñata-usahaan,
seperti
dalam
hal
atas
tanah
dan
3/1997 Pasal 1 angka 8, Ajudikasi
penetapan
adalah kegiatan yang dilaksanakan
pendaftaran
dalam rangka proses pendaftaran tanah
Bahkan
dapat
dikatakan
bahwa
untuk
kegiatan
yang
menyangkut
aspek
pertama
kali,
meliputi
hak
peralihan
hak
tanah.
pengumpulan dan penetapan kebenaran
yuridis atau pengumpulan data yuridis
data fisik dan data yuridis mengenai
sampai kepada penerbitan buku tanah,
satu atau beberapa objek pendaftaran
sertipikat dan daftar umum lainnya
tanah untuk keperluan pendaftarannya.
serta
Hasil akhir dari proses pendaftaran
kemudian
tanah adalah penerbitan sertifikat oleh
menyangkut tugas-tugas administrasi.
BPN yang didalamnya berisi data fisik
Dalam
dan data yuridis mengenai tanah. Data
kegiatan pendaftaran tanah tersebut,
yuridis maksudnya ada keterangan
secara konkrit ditandai dengan adanya
mengenai status hukum bidang tanah
daftar-daftar
yang didaftar, pemegang hak dan hak
kode-kode tertentu untuk mencatat
pihak lain serta beban-beban lain yang
setiap kegiatan dari pendaftaran tanah
membebaninya.
tersebut.
Bila
dinyatakan
pencatatan hari
proses
perubahan
hampir
isian
yang
B. Rumusan Masalah
yang terdaftar, berarti terdapat bukti
1. Bagaimanakah
hukum antara orang dengan tanahnya. Adanya
bukti
hubungan
hukum
tersebut kemudian diformalkan (bukan dilegalisasi)
melalui
seluruhnya
peng-administrasi-an
sebagai status hukum bidang tanah
yang menunjukkan adanya hubungan
di
peran
diberikan
Ajudikasi
dalam pendaftaran tanah? 2. Kendala-kendala yang di temukan dalam pendaftaran tanah dan cara penyelesaiaannya ?
kegiatan
pendaftaran tanah. 6
II. PEMBAHASAN A. Gambaran Lokasi Penelitian Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Pada awal mulanya, Kota Palu
Tahun 1997, Pasal 8 Ayat 1 sampai dengan Ayat 5,Tentang Pendaftaran Tanah.
merupakan
pusat
pemerintahan
Kerajaan Palu. Pada masa penjajahan
berjumlah 342.754 jiwa (2012). Kota
Belanda, Kerajaan Palu menjadi bagian
Palu terletak memanjang dari timur ke
dari
(Onder
barat disebelah utara garis katulistiwa
Afdeling Palu) yang terdiri dari tiga
dalam koordinat 0,35 – 1,20 LU dan
wilayah yaitu Landschap Palu yang
120 – 122,90 BT. Luas wilayahnya
mencakup distrik Palu Timur, Palu
395,06 km2 dan terletak di Teluk Palu
Tengah, dan Palu Barat; Landschap
dengan dikelilingi pegunungan. Kota
Kulawi; dan Landschap Sigi Dolo.7
Palu terletak pada ketinggian 0 – 2500
wilayah
Kota
Palu
berkembang
kemudian
setelah
mulai
m dari permukaan laut.
dibentuknya
Masyarakat
Kota
Palu
sangat
Residen Koordinator Sulawesi Tengah
heterogen. Penduduk yang menetap di
Tahun 1957 yang menempatkan Kota
kota ini berasal dari berbagai suku
Palu sebagai Ibukota Karesidenan.
bangsa dan Kaili yang merupakan suku
Terbentuknya
asli dan terbesar di Sulawesi Tengah.
Propinsi
Sulawesi
Tengah berdasarkan Undang-Undang
Kota Palu saat ini juga menjadi
Nomor 13 Tahun 1964, status Kota
salah kawasan ekonomi khusus (KEK)
Palu
di Indonesia bagian timur. Berbagai
sebagai
menjadi
7
kekuasaan
ibukota
Ibukota
ditingkatkan Daerah
persiapan untuk ditetapkan Kota Palu
Tingkat I Sulawesi Tengah. Kemudian
sebagai kawasan ekonomi khusus telah
pada tahun 1978, Kota Palu ditetapkan
dilakukan, penyiapan lahan seluas
sebagai kota administratif berdasarkan
1.520 hektare di Kecamatan Palu
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
Utara,
1978.
Pantoloan, Baiya, dan Lambara.8
Kini,
Propinsi
berdasarkan
Undang-
yang
meliputi
Kelurahan
Undang Nomor 4 Tahun 1994 Kota
B. Peranan
Ajudikasi
dalam
Palu ditingkatkan statusnya menjadi
Pendaftaran
Tanah
Secara
Kotamadya Palu.
Sistematis
Kota Palu dilewati oleh garis
Dalam PP Nomor 24 Tahun 1997
Khatulistiwa. Penduduk Kota Palu
tentang Pendaftaran Tanah ajudikasi
http://www.wikipedia.com/Pemerintah Palu.2014/11/29/Palu Kota Wajah/Palu.CACDS
Kota Dua
8
http://regional.kompas.com/read/2014/11/29//Palu Dan Ekonominya
adalah kegiatan yang dilaksanakan
III
dalam rangka
pendaftaran
pendaftarana tanah jelaskan dalam
tanah untuk pertama kali, meliputi
Pasal 6 Ayat 1 yaitu : “dalam rangka
pengumpulan
penyelenggaraan
proses
dan
penetapan
pokok-pokok
pendaftaran tanah
kebenaran data fisik dan data yuridis
sebagai mana yang dimaksud dalam
mengenai satu atau beberapa obyek
Pasal
pendaftaran tanah untuk keperluan
pendaftaran
pendaftarannya.
Kepala Kantor Pertanahan, kecuali
Kegiatan
ajudikasi
5,
tugas
penyelenggaraan
tanah
dilakukan
kegiatan-kegiatan
prosedur khusus yang dilakukan untuk
peraturan pemerintah dan undang-
pemberian status hukum atas bagian-
undang
bagian tanah kepada pemilik yang
kepada pejabat lain”. Maksud dari
benar-benar
pasal
berwenang.
Didalam
lainnya
diatas
lain
yang
oleh
pendaftaran tanah tersebut merupakan
dapat
oleh
ditugaskan
bahwa
dalam
ajudikasi digunakan pola pendaftaran
melaksanakan proses pendaftaran tanah
tanah sistematis yaitu secara masal
yang secara sistematis diperlukanlah
dengan melakukan pola pemetaan dan
satu anggota selain pejabat pertanahan,
penginventarisasian keseluruhan tanah
dalam hal ini panitia ajudikasi yang
yang
dibantu
ditentukan
Semua
bidang
oleh tanah
diinventarisasikan
pemerintah. diukur
dan
oleh
desa/kelurahan
pemerintah yang
daerah
bersangkutan,
kepemilikannya
agar kiranya proses pendaftaran sejak
baik tanah bermasalah maupun tanah
awal sampai dikeluarkannya bukti
tanpa terkecuali dalam satu desa atau
kepemilikan bisa lebih baik dan benar,
kelurahan. Ada
9
serta berjalan dengan lancar. beberapa
penyelenggaraan
pendaftaran
tugas
Hal-hal
mengenai
pembentukan
tanah
panitia ajudikasi serta susunan, tugas,
yang secara khusus dilakukan sesuai
dan kewenangannya diatur lebih lanjut
undang-undang untuk pejabat
lain
dalam Peraturan Menteri Nomor 3
selain Kepala Kantor Pertanahan. Bab
Tahun 1997 Pasal 48-54, Dalam melaksanakan
9
penyelenggaraan
Hasil Wawancara dengan Steven Wowor, Kasubsi Pendataan Hak BPN Palu, 2 Desember 2014
tugasnya,
Panitia
Ajudikasi dibantu oleh satuan tugas
pengukuran dan pemetaan,
satuan
data yuridis mengenai bidang-bidang
tugas pengumpul data yuridis dan
tanah di wilayah desa/kelurahan yang
satuan tugas administrasi yang tugas,
bersangkutan.10
susunan
dan
kegiatannya
diatur
Sesuai peraturan panitia ajudikasi
Menteri. Pada intinya tugas ajudikasi
mempunyai
ini adalah tugas investigasi yang
dalam
meneliti dan mencari kebenaran formal
tanah, diantara tugas dan wewenang
bukti, yakni data-data yuridis awal
Panitia Ajudikasi, yaitu: menyiapkan
yang dimiliki pemegang hak atas
rencana
tanah, dan tugas justifikasi, yaitu
terperinci, mengumpulkan data fisik
membuat penetapan dan pengesahan
dan dokumen asli data yuridis semua
bukti yang sudah diteliti tersebut.
bidang tanah yang ada di wilayah yang
Susunan panitia ajudikasi terdiri
tugas
dan
melaksanakan
kerja
wewenang pendaftaran
ajudikasi
secara
bersangkutan serta memberikan tanda
dari seorang ketua panitia merangkap
penerimaan
anggota yang dijabat olh seorang
pemegang
pegawai BPN. Beberapa orang anggota
menyelidiki riwayat tanah dan menilai
yang terdiri dari: Seorang pegawai
kebenaran alat bukti pemilikan tanah
Badan
yang
atau penguasaan tanah, mengumumkan
mempunyai kemampuan pengetahuan
data fisik dan data yuridis yang sudah
di bidang pendaftaran tanah. Seorang
dikumpulkan,
pegawai Badan pertanahan Nasional
menyelesaikan ketidaksepakatan atau
yang
sengketa
Pertanahan
Nasional
mempunyai
kemampuan
dokumen hak
atau
kepada kuasanya,
membantu
antarapihak-pihak
yang
pengetahuan di bidang hak-hak atas
bersangkutan
mengenai data
yang
tanah.
diumumkan,
mengesahkan
hasil
Kepala Desa/Kelurahan yang
bersangkutan dan atau seorang Pamong
pengumuman data fisik dan data
Desa/Kelurahan
yuridis yang akan digunakan sebagai
Selain
itu,
yang
ditunjuknya.
keanggotaan
Ajudikasi
dapat
seorang
anggota
ditambah yang
Panitia
dasar pembukuan hak atau pengusulan
dengan
pemberian
hak,
menerima
uang
sangat
diperlukan dalam penilaian kepastian
10
Peraturan Pemerintah, No 24, Tahun,1997 (Pasal 8 Ayat 1-3).
pembayaran,
mengumpulkan
dan
terdaftar dan surat ukur atau gambar
bukti
situasi yang bersangkutan. Bidang-
pembayaran dan penerimaan uang yan
bidang tanah yang sudah ditetapkan
dibayarkan
batas-batasnya, diukur dan selanjutnya
memelihara
setiap
kwitansi
oleh
mereka
yang
berkepentingan sesuai ketentuan yang
dipetakan
berlaku, menyampaikan laporan secara
pendaftaran.
periodik
dan
menyerahkan
kegiatan
panitia
ajudikasi
hasi
dalam
Bidang
kepada
tanah
dipetakan atau
Kepala Kantor Pertanahan.
peta
yang
dasar
sudah
dibubuhkan nomor
pendaftarannya pada peta pendaftaran
Penetapan batas bidang tanah yang
dibukukan dalam daftar tanah. bagi
sudah dipunyai dengan suatu hak yang
bidang-bidang tanah yang sudah diatur
belum terdaftar
atau
sudah
serta dipetakan dalam peta pendaftaran,
terdaftar
belum
surat
dibuatkan surat ukur untuk keperluan
tetapi
ukur/gambar situasinya
yang ada
pendaftaran haknya.11
atau surat
ukur/gambar situasi yang ada tidak
Pendaftaran ini dibutuhkan bantuan
sesuai lagi dengan keadaan yang
satu panitia
sebenarnya, dilakukan oleh Panitia
ajudikasi. Mengapa demikian, sebab
Ajudikasi dalam pendaftaran tanah
pendaftarannya bersifat massal dan
secara sistematik atau oleh Kepala
tidak mengganggu tugas rutin suatu
Kantor Pertanahan dalam pendaftaran
kantor pertanahan.
tanah secara sporadik, berdasarkan
sendiri menjelaskan satu kegiatan yang
penunujukan batas oleh para pemegang
pertama kali dilakukan untuk mendata
hak atas tanah yang bersangkutan dan
seluruh
sedapat mungkin disetujui oleh para
belum
pemegang
dibukukan/disertifikatkan,yang
hak
atas
tanah
yang
yang disebut
bidang-bidang
panitia
Sistematik itu
tanah
yang pernah
berbatasan. Dalam menetapkan batas-
prosesnya lebih cepat dan ditentukan
batas bidang tanah Panitia Ajudikasi
jangka waktunya.
atau
Kepala
Kantor
Pertanahan
memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang
tanah
yang
11
http://www.hukumproperti.com/2014/09/22/ajudika
telah si-pendaftaran-tanah.
Adapun manfaat pendaftaran tanah
hal
suatu
desa/kelurahan
belum
secara sistematik bagi pemilik hak atas
ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran
tanah yaitu : prosedurnya mudah
tanah secara sistematik sebagaimana
(Panitia
dimaksud
datang ke
lokasi),
biaya
pada
ayat
(2),
murah, waktu cepat (Pengumuman 30
pendaftarannya dilaksanakan melalui
hari), memberikan kepastian hukum,
pendaftaran tanah secara sporadik.
memberikan rasa aman, harga tanah
Sedangkan pendaftaran tanah secara
lebih mahal, dapat dijadikan jaminan
sporadik dilaksanakan atas permintaan
hutang, memudahkan peralihan hak,
pihak yang berkepentingan.
penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
tidak
keliru.sedangkan
Pendaftaran tanah secara sistematis memiliki dua dasar
hukum
yang
manfaatnya bagi Pemerintah antara
digunakan dalam penerapannya, yaitu :
lain : terwujudnya tertib administrasi
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
pertanahan, dapat mengurangi sengketa
1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal
dibidang pertanahan,
1 angka 10, Pasal 8, 13-31 dan
kegiatan
pemerintahan
memperlancar (jika
perlu
Peraturan
Menteri
Agraria/Kepala
tanah, sudah ada datanya). Selain
BPN Nomor 3 Tahun 1997 (Pelaksana
memiliki manfaat bagi pemilik hak atas
Peraturan Pemerintah 24/1997) Pasal
tanah dan bagi pemerintah, pendaftaran
46-72.
tanah secara sistematis juga memiliki
Adapun
untuk
memberikan
kelebihan diantaranya yaitu, pemegang
kepastian
hukum
hak atas tanah tidak perlu ke kantor
pemegang
hak
pertanahan,
yang
diberikan penegasan atas sejauh mana
didaftar sangat banyak karena massal,
kekuatan pembuktian sertifikat yang
biaya murah, dan waktu pengumuman
dijadikan pegangan pembuktian akan
lebih singkat.
hak tanah. Diberikan ketentuan bahwa
bidang
tanah
Pendaftaran tanah secara sistematik
selama
belum
kepada
atas
tanah,
dibuktikan
para akan
yang
didasarkan pada suatu rencana kerja
sebaliknya, data fisik dan data yuridis
dan dilaksanakan di wilayah-wilayah
yang tercantum dalam sertifikat harus
yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam
diterima sebagai data yang benar, baik
dalam perbuatan hukum sehari-hari
bagi rakyat dengan ekonomi menengah
maupun dalam sengketa dipengadilan,
kebawah,
sepanjang data tersebut sesuai dengan
pendaftaran tanah secara sporadik,
apa yang tercantum dalam surat ukur
pendaftaran tanah secara sistematis
dan buku tanah yang bersangkutan. 12
melalui program seperti ini sangat
C. Kendala-Kendala
yang
membantu masyarakat kecil dalam
Pendaftaran
mendaftarkan tanah mereka sebab
Ditemukan
pada
beban
segala
Cara Penyelesainnya
sepenuhnya oleh Pemerintah , dimana
Pendaftaran tanah secara sistematik
anggaran
yang
biaya
dengan
Tanah Secara Sistematis dan
ditanggung
digunakan
dalam
lebih diutamakan karena melalui cara
program tersebut berasal dari APBN
ini akan dipercepat perolehan data
dan pinjaman dana dari World Bank. 13
mengenai bidang-bidang tanah yang akan didaftarkan daripada
Pendaftaran tanah secara sistematis
melalui
memerlukan biaya yang tidak besar
pendaftaran tanah melalui sporadik,
namun
membutuhkan waktu
yang
tetapi
lama,
karena
tanah
diperlukan
waktu
untuk
pendaftaran
memenuhi dana, tenaga dan peralatan.
sistematis dalam bentuk prona hanya
Sedangkan
pelaksanaannya
dilaksanakan sekali dalam setahun.
didasarkan
pada
pelaksanaan
harus
suatu
rencana
tahunan
yang
Selain
hanya
dilaksanakan
sekali
dalam setahun, prona juga terbilang
berkelanjutan, melalui uji kelayakan
kurang
agar berjalan lancar.
pemerintah
Pemerintah
12
dibandingkan
disosialisasikan setempat
oleh kepada
mengadakan
masyarakatnya sehingga masyarakat
pendaftaran tanah secara sistematis di
tidak mendapatkan informasi yang
kota Palu, dalam bentuk sebuah proyek
jelas, akibatnya ialah masyarakat tidak
yang dikenal dengan prona, dimana
mengetahui bagaimana sistem yang
pada prona ini pemerintah memberikan
digunakan dalam pendaftaran tanah
kemudahan dalam mendaftarkan tanah
tersebut, syarat-syarat apa saja yang
13
Hasil wawancara dengan Steven Wowor, Kasubsi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 (pasal 32 ayat 1) Pendataan Hak, 2 Desember 2014
harus dilengkapi dalam mendaftarkan
pengukuran dan pemetaan,
tanah mereka, dan apa saja proses yang
tugas pengumpul data yuridis dan
harus dilalui oleh masyarakat agar
satuan tugas administrasi yang tugas,
tanah mereka mendapatkan sertifikat
susunan
sehingga memiliki kepastian hukum
Menteri.
atas tanahnya.
menjelaskan
Oleh karena kurangnya sosialisasi dari
pemerintah
pemahaman
dan
kurangnya
masyarakat
terhadap
dan
satuan
kegiatannya
Sistematik satu
diatur
itu
sendiri
kegiatan
yang
pertama kali dilakukan untuk mendata seluruh
bidang-bidang
tanah
belum
yang pernah
pendaftaran tanah sistematis, maka
dibukukan/disertifikatkan,yang
masyarakat berinisiatif mendaftarkan
prosesnya lebih cepat dan ditentukan
sendiri tanahnya ke Kantor Pertanahan
jangka waktunya.
melalui
pendaftaran
tanah
secara
Adapun manfaat pendaftaran tanah
sporadik, meskipun pendaftaran tanah
secara sistematik bagi pemilik hak atas
secara sporadik membutuhkan biaya
tanah yaitu : prosedurnya mudah
yang sangat mahal.
(Panitia
datang ke
lokasi),
biaya
murah, waktu cepat (Pengumuman 30
III. PENUTUP
hari), memberikan kepastian hukum,
A. KESIMPULAN Didalam ajudikasi digunakan pola pendaftaran tanah sistematis
memberikan rasa aman, harga tanah
yaitu
lebih mahal, dapat dijadikan jaminan
secara massal dengan melakukan pola
hutang, memudahkan peralihan hak,
pemetaan
penginventarisasian
penetapan Pajak Bumi dan Bangunan
keseluruhan tanah yang ditentukan
(PBB) tidak keliru. Pendaftaran tanah
oleh pemerintah. Semua bidang tanah
secara sistematik lebih diutamakan
diukur
karena melalui cara ini akan dipercepat
dan
dan
diinventarisasikan
kepemilikannya baik tanah bermasalah
perolehan
maupun tanah tanpa terkecuali dalam
bidang tanah yang akan didaftarkan
satu desa atau kelurahan. Dalam
daripada melalui pendaftaran tanah
melaksanakan
Panitia
melalui sporadik, tetapi diperlukan
Ajudikasi dibantu oleh satuan tugas
waktu untuk memenuhi dana, tenaga
tugasnya,
data
mengenai
bidang-
dan
peralatan.
Sedangkan
1. Pemerintah sebaiknya lebih gencar
pelaksanaannya harus didasarkan pada
lagi
suatu rencana pelaksanaan tahunan
pendaftaran
yang
terlebih kepada masyarakat yang
berkelanjutan,
melalui
uji
kelayakan agar berjalan lancar.
dalam
tanah
sistematis
tergolong miskin, agar mereka
Pendaftaran tanah secara sistematis
mengetahui dan memahami secara
memerlukan biaya yang tidak besar
jelas
namun
membutuhkan waktu
yang
sistematis
lama,
karena
tanah
sistem
pendaftaran
mensosialisasikan
apa
pendaftaran tersebut,
yang
tanah
bagaimana
digunakan
sistematis dalam bentuk prona hanya
pendaftaran
dilaksanakan sekali dalam setahun.
syarat-syarat apa saja yang harus
Selain
dilengkapi
hanya
dilaksanakan
sekali
tanah
dalam
dalam
sistematis,
mendaftarkan
dalam setahun, prona juga terbilang
tanah mereka, dan apa saja proses
kurang
oleh
yang harus dilalui oleh masyarakat
kepada
agar tanah mereka mendapatkan
disosialisasikan
pemerintah
setempat
masyarakatnya sehingga masyarakat
sertifikat
tidak mendapatkan informasi yang
kepastian hukum atas tanahnya.
jelas,
Sehingga
Oleh
karena
sosialisasi
dari
kurangnya
pemahaman
kurangnya
pemerintah
sehingga
memiliki
masyarakat
miskin
dan
tersebut mendapatkan kemudahan
masyarakat
dalam mendaftarkan tanahnya dan
terhadap pendaftaran tanah sistematis,
mereka
maka
mengeluarkan biaya yang besar
masyarakat
mendaftarkan
sendiri
berinisiatif tanahnya
ke
Kantor Pertanahan melalui pendaftaran tanah
secara
sporadik,
mahal.
biaya
perlu
lagi
dalam mendaftarkan tanah melalui pendaftaran tanah sporadik.
meskipun
2. Sebaiknya pendaftaran tanah secara
sporadik
sporadik biayanya sedikit dikurangi
pendaftaran tanah secara membutuhkan
tidak
yang
sangat
bagi
masyarakat
ekonomi
menengah ke bawah agar mereka dapat kemudahan dari segi biaya
B. SARAN
sebab bila hanya mengharapkan
bantuan dari pemerintah melalui
karena pendaftaran tanah sistematis
pendaftaran tanah sistematis tentu
hanya
ini membutuhkan waktu yang lama
setahun.
diadakan
sekali
dalam
DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku : A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1999, Boedi Harsono, Seminar Nasional, PP Nomor 24 Tahun 1997 (Isi dan penjelasannya), 1997, Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaanya, Jakarta:Djambatan, 2005, Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Ctk. Pertama, Jakarta, 2007, Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Ctk. Kedua, Jakarta, 2008, Undang-Undang : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 8 Ayat 1 sampai dengan Ayat 5,Tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah, No 24, Tahun,1997 (Pasal 8 Ayat 1-3). Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 (pasal 32 ayat 1) Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU No. 5, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043, psl. 19. Sumber dari Website : http://www.wikipedia.com/Pemerintah
Kota
Palu.2014/11/29/Palu
Kota
Dua
Wajah/Palu.CACDS http://regional.kompas.com/read/2014/11/29//Palu Dan Ekonominya http://www.hukumproperti.com/2014/09/22/ajudikasi-pendaftaran-tanah. Sumber Lain : Hasil Wawancara dengan Steven Wowor, Kasubsi Pendataan Hak BPN Palu, 2 Desember 2014
BIODATA Nama
: Anika Selaka Murfini
Tempat / Tanggal Lahir
: Lembah Mukti / 5 Juni 1991
Alamat Rumah
: Jln. HOS. Cokroaminoto No. 33
Alamat e-mail
:
[email protected]
No. Telp/HP
: 085756300440
