TANGGUNG JAWAB LESSOR DALAM PERJANJIAN LEASING DENGAN SISTEM OPERATING LEASE SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PEMBIAYAAN SUATU PERUSAHAAN (Studi PT.Summit Oto Finance Palu)
MUZNAH / D 101 09 312
ABSTRAK
Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha ( leasing ) adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh lessee. Pembiayaan di sini maksudnya jika lessee membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh di perusahaan leasing. Pihak leasing dapat membiayai keinginan lessee sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas permasalahan tentang bagaimana tanggung jawab lessor dalam perjanjian leasing serta hambatan-hambatannya. Tanggung jawab dari lessor, pada prinsipnya menyerahkan barang yang akan disewa guna usahakan oleh lesse sesuai dengan permintaan dan perjanjian antara lessor dan lesse. Berdasarkan pembahasan tersebut maka penulis menarik kesimpulan bahwa pemabagian dan pengaturan mengenai tanggung jawab para pihak dalamperjanjian leasing pada umumnya dipengaruhi dan ditentukan oleh jenis pembiayaan yang terdapat dalam perjanjian leasing itu sendiri, namun secara khusus pembagian dan pengaturan tersebut pada dasarnya harus didasarkan pada kesepakatan para pihak dalam perjanjian. sedangkan untuk pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan undangundang. Serta hambatan dalam perjanjian leasing yang pada umumnya disebabkan oleh wanprestasi atau ingkar janji dari pihak lessee.
Kata Kunci : Tanggung Jawab , Perjanjian Leasing, Lessor. I . PENDAHULUAN
pemerintah
A.Latar Belakang
Lembaga
Salah
satu
lembaga
adalah ini
di
leasing. perkenalkan
melalui Surat Keputusan Bersama
pembiayaan yang pertama kali di
(SKB)
perkenalkan di Indonesia oleh
Menteri
1
Menteri
Keuangan,
Perindustrian,
dan
Menteri
Perdagangan
Koperasi
Nomor
:
dan
pembiayaan yang masih relatif
Kep-
baru,
122/MK/IV/1/1974;
pada
awal
perkembangannya usaha leasing
No.32/M/SK/2/1974;
dan
dipacu oleh pemerintah dalam
No.30/Kpb/I/1974, tertanggal 17
rangka mendorong perkembangan
Februari 1974 tentang perizinan
dunia usaha dengan memberikan
usaha
Kemudian
beberapa
Keputusan
dengan memberikan penundaan
leasing.
berdasarkan
Surat
Menteri
Keuangan
fasilitas
antara
lain
RI
pembayaran perpajakan , sehingga
No.48/KMK.013/1991. Lembaga
usaha leasing berkembang dengan
ini kemudian diberi nama resmi
sangat maju dan pesat.
“Sewa Guna Usaha”.1 Setelah
di
perkenalkan
Leasing
sebagai
lembaga
pembiayaan
dalam
sistem
secara resmi pada tahun 1975
kerjanya akan menghubungkan
mulailah di dirikan perusahaan-
kepentingan dari beberapa pihak
perusahaan leasing di Indonesia.
yang berbeda , yaitu :
Pada tahun 1981 kegiatan leasing
1. Lessor adalah pihak leasing
di Indonesia terjadi peningkatan yang
pesat
perusahaan
pada
itu sendiri sebagai pemilik
jumlah
leasing
modal, yang nantinya akan
yang
memberikan modal alat atau
beroperasi di Indonesia dengan berbagai
bidang
menggunakan
jasa
usaha
membeli suatu barang.
yang
2. Lessee adalah nasabah atau
perusahaan
perusahaan yang bertindak
leasing.
sebagai
Perusahaan leasing
merupakan
pemakai
pembiayaan
peralatan/barang yang akan
perusahaan
di lease atau yang akan disewakan pihak penyewa / lessor.
1
Dhaniswara K. Harjono,Pemahaman Hukum Bisnis, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2006. hlm 3.
3. Vendor atau leveransir atau disebut
2
supplier,
sebagai
pihak ketiga penjual suatu
perjanjian financial lease atau
barang yang akan dibeli oleh
kontrak leasing.
lessor
untuk
disewakan B. Rumusan Masalah
kepada lessee.
Dari uraian latar belakang tersebut
Kegiatan utama perusahaan
di atas, maka penulis membahas
leasing adalah bergerak di bidang pembiayaan
untuk
barang-barang
masalah sebagai berikut :
keperluan
modal
yang
1. Bagaimanakah tanggung jawab
nasabah.
lessor dalam perjanjian leasing
Pembiayaan di sini maksudnya
dengan sistem operating lease
jika
sebagai salah satu alternatif
diinginkan
oleh
seorang
membutuhkan
nasabah barang-barang
pembiayaan suatu perusahaan ?
modal seperti peralatan kantor 2. Apakah yang menjadi hambatan-
atau mobil dengan cara disewa
hambatan yang biasa timbul
atau dibeli secara kredit dapat
dalam perjanjian leasing?
diperoleh di perusahaan leasing. Pihak leasing dapat membiayai
II.PEMBAHASAN
keinginan nasabah sesuai dengan
A. Pengertian Perjanjian dan
perjanjian yang telah disepakati Syarat-Syarat Perjanjian
kedua belah pihak.2
Untuk
Hubungan lessor dan lessee
memahami
istilah
timbal
mengenai perikatan dan perjanjian
balik, menyangkut pelaksanaan
terdapat beberapa pendapat para
kewajiban dan peralihan suatu hak
sarjana. Adapun pendapat tersebut,
atau
antara lain:
merupakan
hubungan
tuntutan
kenikmatan
kewajiban
dari
menggunakan
Menurut R.Subekti, definisi
fasilitas pembiayaan, untuk itu
perjanjian adalah :
antara lessor dan lessee dibuat “perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang
2
Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis, Cet I, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2005. hlm 103.
3
berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.3
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
Sedang
Abdul
mengenal empat unsur pokok yang
merumuskan
harus ada agar suatu perbuatan
Kadir
menurut
Muhammad
Setiap perjanjian mempunyai dasar pembentukan. Ilmu hukum
kembali definisi Pasal 1313 KUH
hukum
Perdata sebagai berikut :
perjanjian yang sah, keempat unsur
dapat
di
sebut
dengan
“bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta 4 kekayaan”.
tersebut diatur dalam Pasal 1320
Berdasarkan pada beberapa
biasanya diekspresikan dengan
KUHPerdata, yaitu: 1. Berdasarkan kesepakatan para pihak Kesepakatan
merupakan
faktor esensial yang menjiwai perjanjian,
kesepakatan
pengertian perjanjian di atas, maka
kata
dapat disimpulkan bahwa di dalam
pembubuhan
suatu
sebagai bukti persetujuan atas
perjanjian
minimal
harus
“setuju” tanda
disertai tangan
terdapat dua pihak, dimana kedua
segala
belah pihak saling bersepakat untuk
dalam
menimbulkan suatu akibat hukum
perjanjian suatu kesepakatan
tertentu.
dinyatakan tidak sah, apabila
Perjanjian/
persetujuan
hal
yang
perjanjian.
tercantum Dalam
batasannya diatur dalam Pasal 1313
kesepakatan
KUH perdata yang berbunyi:
tersebut
“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang
kekhilafan atau dibuat dengan
yang terjadi
dicapai karena
suatu tindakan pemaksaan atau penipuan.
3
R.Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Alumni, Bandung, 1986, hlm 3.
2. Pihak-pihak dalam perjanjian harus cakap untuk membuat
4
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992. hlm 20.
perjanjian
4
Setiap orang dan badan
misalnya;
istri
dalam
hukum (legal entity) adalah
melakukan
subjek
untuk transaksi-transaksi
hukum,
namun
KUHPerdata membatasi subjek
tertentu
hukum
mendapatkan
yang
dapat
menjadi
pihak dalam perjanjian. Untuk
perjanjian
harus
persetujuan suami. 3. Perjanjian menyepakati suatu
itu kita perlu mengetahui siapa saja yang menurut hukum tidak
hal tertentu
cakap atau tidak mempunyai kedudukan membuat
hukum
untuk
perjanjian.
Berikut
Hukum mewajibkan setiap perjanjian
adalah pihak-pihak yang tidak cakap
secara
hukum
dewasa,
mengenai
sesuatu hal tertentu sebagai
untuk objek
membuat perjanjian: a) .Orang
harus
yang
perjanjian,
misalnya tanah sebagai objek
belum
yaitu
dari
orang
perjanjian jual beli.
yang belum berumur 21 4. Dibuat berdasarkan suatu sebab
tahun b) Orang-orang
yang halal
yang
ditaruh
dibawah
Perjanjian
menuntut
pengampuan, misalnya: adanya itikad baik dari para
anak-anak, orang yang
pihak dalam perjanjian, oleh
pikirannya kurang sehat atau
mengalami
karena itu perjanjian yang
gangguan mental. c) Semua
pihak
disebabkan oleh sesuatu yang
yang
tidak halal, misalnya karena
menurut undang-undang yang berlaku tidak cakap atau kecakapannya membuat
paksaaan atau tipu muslihat
dibatasi tidak
untuk
sebagai
perjanjian,
5
memenuhi suatu
syarat
perjanjian.
Suatu sebab atau causa yang
dalam proses produksi. Mengenai definisi
halal yang di maksud dalam
leasing
pendapat,berikut Pasal
1320
KUHPerdata
mendorong orang membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu yang
menggambarkan tujuan yang akan di capai oleh pihakyang
perjanjian
melakukan yang
tidak
bertentangan
dengan
perundang-undangan, ketertiban
umum,
dan
kesusilaan. B. Pengertian Leasing dan Dasar
dari
Menurut Pasal 1 ayat (1)
Hukum
Surat Keptusan Bersama Menteri
Secara merupakan funding,
kutipan
“Leasing adalah perjanjian (kontrak) antara lessor dan lessee untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih/ditentuka n oleh lessee. Hak atas kepemilikan barang modal tersebut ada pada lessor, adapun lessee hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam suatu jangka waktu 5 tertentu.”
yang menyebabkan atau yang
pihak
banyak
salah satu pendapat:
bukanlah sebab dalam arti
sendiri”
ada
umum suatu
yaitu
pembiayaan
leasing
Keuangan, Menteri Perindustrian,
equipment
suatu
kegiatan
dalam
bentuk
dan
Menteri
Perdagangan
No.122,No.32,No.30 Tahun 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing,
peralatan atau barang modal pada 5
perusahaan
untuk
Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, The Equipment Leasing Association, Inggris,1994, hlm 8.
digunakan
6
ditentukan bahwa yang dimaksud
keuangan). OJK adalah lembaga
dengan
independen
leasing
adalah
setiap
yang
dibentuk
kegiatan pembiayaan perusahaan
menurut Undang-Undang No.21
dalam bentuk penyediaan barang
Tahun 2011. Merupakan sebuah
modal untuk digunakan oleh suatu
lembaga
perusahaan dalam jangka waktu
keuangan yang independen dan
tertentu, berdasarkan pembayaran
mengawasi industri perbankan,
secara berkala disertai dengan hak
pasar
pilih
perusahaan
perusahaan pembiayaan dan lain-
tersebut untuk membeli barang
lain. OJK mempunyai fungsi,
modal yang bersangkutan, atau
tugas dan wewenang pengaturan,
memperpanjang
pengawasan,
(opsi)
bagi
jangka
waktu
leasing berdasarkan nilai sisa C.
Dasar Hukum Leasing di SKB
Menkeu
dan
Menperin
dan
Mendag
No.
122/MK/2/1974,
No.
32/M/SK/1974,
dan
NO.30/Kpb/I/1974
tanggal
Leasing.
Menteri
Kegiatan
Klasifikasi
dan
finance lease
7
pihak penyediaan
ini, perusahaan
yang barang
modal.
biasanya memilih barang modal
Guna
yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan leasing,
Leasing merupakan lembaga
perjanjian
membiayai
Penyewa guna usaha (lessee)
Usaha.
perjanjian
Jenis-Jenis
leasing sebagai lessor adalah
no
Sewa
dan
Tehnik pembiayaan menurut
1169/KMK.01/1991, 21 Nov 1991 tentang
pemeriksaan
1. Finance Lease
Keputusan
Keuangan
reksadana,
Leasing
Februari 1974 tentang Perjanjinan Usaha
modal,
jasa
penyidikan.
yang telah disepakati bersama.
Indonesia
pengawasan
dimana tersebut
di
sebagai
pemilik barang modal tersebut,
lembaga
melakukan pemesanan, pemeriksa
bawah
serta pemeliharaan barang modal
pengawasan OJK (otoritas jasa
yang
7
menjadi
objek
transaksi leasing.
Selama
barang modal yang di-lease-kan
melakukan
atau melalui beberapa kontrak
pembayaran sewa secara berkala
leasing lainnya. Operating lease
di
dalam
masa leasing, lessee
mana
jumlah
ditambah
dengan
seluruhnya pembayaran
pelaksanaannya
membutuhkan
suatu
keahlian
terutama
untuk
nilai sisa (residual value). Kalau
khusus
ada,
mencakup
pemeliharaannya dan pemasaran
perolehan
kembali barang modal yang di-
akan
pengembalian
harga
lease-kan tersebut.7
barang modal yang dibiayai serta bunganya,
yang
merupakan D.
pendapatan perusahaan leasing.6
Pihak-pihak
yang
terlibat
dalam Perjanjian Leasing 2. Operating Lease Setiap Leasing dalam ini, lessor sengaja
transaksi leasing sekurang-
bentuk
kurangnya melibatkan 4 pihak
membeli
yang
barang modal dan selanjutnya di-
finance lease,
atau kreditor.
dalam
berkala
Dimana Lessor
merupakan
operating lease jumlah seluruh pembayaran
yaitu
: lessor, lessee, supplier dan bank
lease-kan kepada lessee. Berbeda dengan
berkepentingan,
perusahaan leasing atau
tidak
yang
mencakup jumlah biaya yang
memberikan
pembiayaan
dikeluarkan untuk memperoleh
pihak jasa kepada
pihak lessee dalam bentuk barang
barang modal tersebut berikut
modal
dengan bunganya. Perbedaan ini
dan
perusahaan
disebabkan
Lessee atau
pihak
adalah yang
memperoleh pembiayaan dalam
perusahaan leasing mengharapkan
bentuk barang modal dari lessor.
keuntungan justru dari penjualan
Setelah 6
itu,
perusahaan
Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.hlm 18.
Supplier atau
pihak
sebagai yang
mengadakan atau menyediakan 7
8
Ibid hlm 19.
barang untuk dijual kepada lessee
untuk melaksanakan undang-undang.
dengan pembayaran secara tunai
9
oleh lessor.
Kemudian
dalam
Responsibility
berarti
hal
kontrak leasing, pihak bank atau
yang dapat dipertanggungjawabkan
kreditor
secara
atas suatu kewajiban, dan termasuk
langsung dalam kontrak tersebut,
putusan, ketrampilan, kemampuan
namun pihak bank memegang
dan
peranaan dalam hal penyediaan
kewajiban bertanggung jawab atas
dana
kepada lessor terutama
undang-undang yang dilaksanakan.
mekanisme leverage
Dalam pengertian dan penggunaan
tidak
dalam lease di
terlibat
mana
sumber
dan
meliputi
juga
praktis, istilah liability menunjuk
pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank.
kecakapan
pada pertanggungjawaban hukum,
8
yaitu
tanggung
kesalahan E. Tanggung jawab lessor dalam
yang
gugat dilakukan
akibat oleh
subyek hukum, sedangkan istilah
perjanjian leasing dengan sistem
responsibility
operating lease.
menunjuk
pada
pertanggungjawaban politik.10 yang
Secara umum prinsip-prinsip
menunjuk pada pertanggungjawaban
tanggung jawab dalam hukum dapat
dalam kamus hukum, yaitu liability
dibedakan sebagai berikut:11
dan
1.
Ada
dua
istilah
responsibility.
Liability
menunjuk
hampir
Tanggung
Jawab
Berdasarkan Unsur Kesalahan
merupakan istilah hukum yang luas yang
Prinsip
Prinsip
semua
tanggung
jawab
karakter risiko atau tanggung jawab,
berdasarkan unsur kesalahan (fault
yang pasti, yang bergantung atau
liability atau liability based on fault)
yang
mungkin
meliputi
semua
9
Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337. 10 Ibid hlm 338. 11 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 73-79.
karakter hak dan kewajiban secara aktual
atau
potensial
seperti
kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas 8
Op cit.
9
adalah prinsip yang cukup umum
jawab
berlaku dalam hukum pidana dan
principle),
perdata.
membuktikan
Dalam
Kitab
Undang-
(presumption
of
sampai
liability
ia
bahwa
ia
dapat tidak
bersalah.12
Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip
Kata “dianggap” pada prinsip
ini dipegang secara teguh. Prinsip ini
“presumption of liability” adalah
menyatakan, seseorang baru dapat
penting, karena ada kemungkinan
dimintakan pertanggungjawabannya
tergugat
secara
tanggung jawab, yaitu dalam hal ia
hukum
jika
ada
unsur
kesalahan yang dilakukannya.
perbuatan
pasal
diperlukan
tentang
melawan
dari
“mengambil” semua tindakan yang
Undang Hukum Perdata yang lazim sebagai
diri
dapat membuktikan bahwa ia telah
Pasal 1365 Kitab Undang-
dikenal
membebaskan
untuk
terjadinya kerugian.
hukum,
Dalam
menghindarkan 13
prinsip
ini,
beban
mengharuskan terpenuhinya empat
pembuktiannya ada pada si tergugat.
unsur pokok, yaitu:
Dalam
a. adanya perbuatan;
pembuktian terbalik (omkering van
b. adanya unsur kesalahan;
bewijslast).
c. adanya kerugian yang diderita;
bertentangan dengan asas hukum
d.
praduga tidak bersalah (presumption
adanya
hubungan
kausalitas
antara kesalahan dan kerugian. Yang
ini
Hal
innocence).
tampak
ini
Namun
beban
tentu
jika
kesalahan
diterapkan dalam kasus konsumen
bertentangan
akan tampak asas demikian cukup
dengan hukum. Pengertian hukum
relevan. Jika digunakan teori ini,
tidak hanya bertentangan dengan
maka
undang-undang tetapi juga kepatutan
membuktikan kesalahan itu ada pada
dan kesusilaan dalam masyarakat.
pihak pelaku usaha yang digugat.
2. Prinsip Praduga Untuk Selalu
Tergugat harus menghadirkan bukti-
Bertanggung Jawab
bukti bahwa dirinya tidak bersalah.
adalah
unsur
dimaksud
of
hal
yang
yang
berkewajiban
Prinsip ini menyatakan bahwa 12
tergugat selalu dianggap bertanggung
13
10
Ibid hlm 80. Ibid
untuk
Tentu saja konsumen tidak dapat
dengan
sekehendak
mengajukan
absolut (absolute liability). Kendati
gugatan. Posisi konsumen sebagai
demikian ada pula para ahli yang
penggugat
membedakan kedua terminologi di
hati
selalu
terbuka
untuk
prinsip
tanggung
jawab
atas.15
digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan
Ada
pendapat
yang
tergugat.14
menyatakan, strict liability adalah
3. Prinsip Praduga Untuk Tidak
prinsip
Selalu Bertanggung Jawab
menetapkan kesalahan tidak sebagai
Prinsip ini adalah kebalikan
tanggung
jawab
faktor yang menentukan. Namun ada
dari prinsip yang kedua, prinsip
pengecualian-pengecualian
praduga
memungkinkan
untuk
tidak
yang
selalu
untuk
yang
dibebaskan
bertanggung jawab hanya dikenal
dari tanggung jawab, misalnya pada
dalam lingkup transaksi konsumen
keadaan force majeure. Sebaliknya
yang sangat terbatas. Contoh dari
absolute
penerapan prinsip ini adalah pada
tanggung jawab tanpa kesalahan dan
hukum pengangkutan. Kehilangan
tidak ada pengecualiannya.16
liability
adalah
prinsip
atau kerusakan pada bagasi kabin
Menurut E. Suherman, strict
atau bagasi tangan, yang biasanya
liability disamakan dengan absolute
dibawa dan diawasi oleh penumpang
liability, dalam prinsip ini tidak ada
(konsumen) adalah tanggung jawab
kemungkinan untuk membebaskan
dari penumpang. Dalam hal ini
diri dari tanggung jawab, kecuali
pengangkut (pelaku usaha) tidak
apabila kerugian yang timbul karena
dapat
kesalahan
dimintakan
pertanggungjawabannya. Pihak yang
sendiri.
dibebankan
mutlak.17
untuk
membuktikan
pihak
yang
dirugikan
Tanggung jawab adalah
kesalahan itu ada pada konsumen. 4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak
15
Ibid hlm 82. Ibid 17 E. Suherman, Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan
Prinsip tanggung jawab mutlak
16
(strict liability) sering diidentikkan 14
Ibid hlm 81.
11
5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan
Kantaatmaja sebagaimana dikutip
Pembatasan
oleh Shidarta menyatakan tanggung
Prinsip tanggung jawab dengan
jawab profesional adalah tanggung
pembatasan (limitation of liability
jawab hukum (legal liability) dalam
principle) ini sangat disenangi oleh
hubungan dengan jasa profesional
pelaku usaha untuk dicantumkan
yang
sebagai klausula dalam perjanjian
Tanggung
standar
dapat timbul karena mereka (para
yang
dibuatnya.
Dalam
diberikan
kepada
jawab
profesional
penyedia
ditentukan, bila film yang ingin
memenuhi perjanjian yang mereka
dicuci atau dicetak itu hilang atau
sepakati dengan klien mereka atau
rusak (termasuk akibat kesalahan
akibat dari kelalaian penyedia jasa
petugas), maka si konsumen hanya
tersebut mengakibatkan terjadinya
dibatasi
perbuatan melawan hukum.18
kerugian
sebesar
sepuluh kali harga satu rol film baru.
profesional)
ini
perjanjian cuci cetak film, misalnya
ganti
jasa
klien.
tidak
B. Hambatan–Hambatan Dalam
Dalam ketentuan pasal 19 ayat
Perjanjian Leasing
1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang
Pada prinsipnya ada tiga macam
Perlindungan
penghambat dan putusnya perjanjian
Konsumen ditentukan bahwa pelaku usaha
bertanggung
memberikan ganti kerusakan, kerugian
leasing yaitu : 1.Konsensus,
jawab
2.Wanprestasi, 3.Force Majeure19.
kerugian atas
pencemaran
dan/atau
konsumen
akibat
1.Putusnya
dihasilkan.
Dalam
Leasing
Karena Konsensus
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang
Kontrak
Dalam praktek, pemutusan
kaitan
kontrak leasing secara konsensus ini
dengan pelaksanaan jabatan notaris
sangat
maka diperlukan tanggung jawab
dikarenakan
jarang
terjadi.
Hal
karakteristik
ini dari
profesional berhubungan dengan jasa 18
Abdulkadir Muhamad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 60. 19 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, CetII, Jakarta, SinarGrafik, 2009, hlm 20.
yang diberikan. Menurut Komar Karangan), Cet. II, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 21.
12
kontrak leasing dimana salah satu
tunggal dari pihak lessor. Sebab,
pihak berprestasi tunggal, dalam hal
sekali lessor sudah berprastasi maka
ini dari pihak lessor. Artinya, pihak
tidak mungkin kontrak di putus di
lessor cukup sekali berprestasi, yaitu
tengah
menyerahkan dana untuk pembelian
transaksi
leasing
barang leasing. Sekali
belum
sempat
cairkan
maka
selesailah
pada
prinsipnya
terhadap
dimana
lessor
memberikan
prestasinya dalam bentuk apapun, ataupun dalam leasing dengan mana
supplier
lessor dengan mudah dapat menjual
berkewajiban menyerahkan barang
barang modal dengan harga yang
kepada lessee dan selanjutnya pihak
mencukupi.
tinggal
substansial
Kecuali
dari
lessor,
tugas
dana di
jalan.
pihak
lessee harus mengembalikan uang cicilan
kepada
lessor.
2.Putusnya
Setelah
Kontrak
Leasing
Karena Wanprestasi
mencairkan dana, selesailah tugas substansial dari lessor, oleh karena
Wanprestasi atau breach of
itu sangat sulit bagi lessor untuk ikut
contract merupakan salah satu sebab
setuju
ingin
hingga berjalannya kontrak menjadi
memutuskan kontrak di tengah jalan.
terhenti. Dalam hal ini yang di
Karena kalau kontrak putus, lalu
maksud dengan wanprestasi adalah
bagaimana dengan nasib dana yang
salah satu pihak atau lebih tidak
telah di cairkan itu.20
melaksanakan
jika
pihak
lessee
dengan kontrak.
Kadang-kadang terdapat juga kontrak dimana kedua belah pihak dapat
bebas
memutuskannya
prestasinya
sesuai
21
Pasal 2139 BW menentukan
di
bahwa
dalam
hal
suatu
pihak
tengah jalan dengan atau tanpa sebab
melakukan wanprestasi, maka pihak
sama sekali. Model kontrak seperti
lain dapat menuntut diberikan ganti
ini jarang di praktekkan dan tidak
rugi berupa biaya, rugi dan bunga.
sesuai dengan karakteristik kontrak leasing
sebagai 20
kontrak
prestasi
21
Mashudi dan Moch.Chidir Ali, Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 67.
Ibid
13
Alternatif selain dari tuntutan hanya
Hanya saja dalam praktek, isu
ganti rugi oleh pihak tang dirugikan,
resiko ini tidak begitu menjadi
maka
persoalan,
dapat
juga
dituntut
berhubung
biasanya
pelaksanaan perjanjian itu sendiri
barang leasing yang bersangkutan
dengan atau tanpa ganti rugi. Khusus
telah diasuransikan. Bahkan sering
terhadap
juga dalam bentuk asuransi
kontrak
leasing,
maka
“all
sebagai kemungkinan wanprestasi
risk” dimana hak untuk menerima
dapat terjadi dengan konsekuensi
ganti kerugian dari asuransi ini telah
yuridis yang berbeda-beda pula.
dialihkan kepada lessor.
3.Putusnya
Kontrak
Namun demikian pengaturan
Leasing
tentang resiko ini tetap penting
Karena Force Majeure
mengingat jika terjadi sesuatu dan Walaupun hak milik belum
lain hal yang menyebabkan pihak
beralih kepada lessee sebelum hak
asuransi tidak dapat atau tidak mau
opsi beli dilaksanakan oleh pembeli,
membayar seluruhnya atau sebagian
tetapi karena lessor memang dari semula
bertujuan
hanya
dari ganti kerugian jika terjadi force
sebagai
majeure, misalnya dengan alasan
penyandang dana, bukan pemilik,
bahwa asuransi bukan untuk “all
maka sudah selayaknya jika beban
risk” atau perusahaan asuransi jatuh
resiko dari suatu leasing yang dalam
pailit ataupun karena ada “dispute”
keadaan force majeure dibebankan kepada
lessee.
kontrak
leasing,
Dalam
dengan melihat sebabnya terjadi
kontrak-
memang
peristiwa force majeure tersebut,
jelas
oleh karena itu dalam hal seperti ini
kelihatan bahwa lessor tidak ingin
pihak
mengambil resiko. Jadi, pengaturan
lessee-lah
menjadi
resiko pada transaksi leasing lebih
pihak
yang
akhirnya harus
menanggung resiko. Dalam praktek,
condong ke resiko yang ada pada
hal ini diikuti sepenuhnya.23
transaksi jual beli ketimbang sewa menyewa.22
22
yang
23
Ibid hlm 68.
14
Ibid hlm 70.
Dalam
III.PENUTUP
perjanjian leasing di PT.
A.Kesimpulan 1. Pembagian mengenai
praktek
Summit Oto Finance terdapat dan
resiko atau hambatan dalam
pengaturan
tanggung
perjanjian sewa guna usaha
jawab
para pihak dalam leasing pada
yang
umumnya
dipengaruhi
dan
disebabkan oleh wanprestasi
ditentukan
oleh
jenis
atau ingkar janji dari pihak
yang
terdapat
pembiayaan
pada
umumnya
lessee.
dalam perjanjian leasing itu B.Saran
sendiri, namun secara khusus pembagian
dan
pengaturan
Berdasarkan kesimpulan
tersebut pada dasarnya harus
diatas, maka saran yang penulis
didasarkan pada kesepakatan
berikan yaitu :
para pihak dalam perjanjian. Sedangkan
untuk
1.Kepada perusahaan pembiayaan
pelaksanaannya
harus
(lessor) yang melakukan perjanjian
dilakukan
leasing
berdasarkan
penghambat
yang dan
melaksanakan
tanggung jawabnya agar dapat
undang-undang. 2. Hal-hal
untuk
mencegah
menjadi
terjadinya
kerugian
akibat wanprestasi yang dilakukan
putusnya
oleh lessee.
perjanjian leasing yaitu : a). Putusnya Kontrak Leasing
2.Kepada lessee disarankan untuk
Karena Konsensus.
mengukur kemampuannya sebelum
b). Putusnya Kontrak Leasing Karena Wanprestasi. c). Putusnya Kontrak Leasing
melakukan
leasing
melakukan
wanpreatasi
permohonan
Karena Force Majeure.
dikabulkan.
15
agar
tidak setelah
leasing-nya
DAFTAR PUSTAKA A.Buku-Buku Abdul Kadir Muhammad,Hukum Perikatan,Citra Aditya Bakti,Bandung,1992. Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal,The Equipment Leasing Association,Inggris,1994. Dhaniswara K. Harjono,Pemahaman Hukum Bisnis,Jakarta,PT Rajagrafindo Persada,2006. E. Suherman, Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan), Cet. II, Alumni, Bandung, 1979. Mashudi dan Moch.Chidir Ali, Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2001. Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. R.Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Alumni, Bandung, 1986. Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006. Sunaryo,Hukum Lembaga Pembiayaan, CetII, Jakarta, SinarGrafik, 2009. Zaaeni Asyhadie, HukumBisnis, CetI, Jakarta, RajagrafindoPersada, 2005. B.Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW). Undang-Undang No.21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253. Peraturan Presiden No.9 tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263.
16
C.Internet http://dwi30.blogspot.com/2012/06/bab-ipendahuluan-latar-belakang-orix.html
BIODATA
17
Nama
: MUZNAH
TTL
: KOTARINDAU,08 JUNI 1990
Agama
: ISLAM
Alamat
: Jl. PALU KULAWI
No. Telp
: 085241458192
Alamat E-mile :
[email protected]
18
