PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI PALU)
IBRAHIM / D 101 10 523 Abstrak Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideology untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, konsekuensi dari dianutnya hukum sebagai ideology oleh suatu negara adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, maka hukum juga wajib memberikan timbale balik terhadap negara yang menerimanya sebagai ideology, dengan cara memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kata Kunci : Penangguhan Penahanan, Perkara Pidana I.
PENDAHULUAN
Hanya saja hukum acara pidana
A. Latar Belakang Masalah
atau yang juga dikenal dengan
Indonesia
sebagai
negara
sebutan hukum pidana formal lebih
hukum memiliki beberapa macam
tertuju
hukum untuk mengatur tindakan
mengatur
warga
melalui alat-alatnya melaksanakan
negaranya,
antara
lain
pada
ketentuan
bagaimana
negara
adalah hukum pidana dan hukum
haknya
acara pidana. Kedua hukum ini
menjatuhkan pidana. Sedangkan
memiliki hubungan yang sangat
hukum pidana (materiil)
erat,
tertuju pada peraturan hukum yang
karena
pada
hakekatnya
untuk
yang
memidana
perbuatan
dan
lebih
hukum acara pidana termasuk
menunjukkan
mana
dalam pengertian hukum pidana.
yang seharusnya dikenakan pidana
1
dan
pidana
apa
yang
dapat
Terhadap
penyimpangan-
dijatuhkan kepada pelaku tindak
penyimpangan hukum ini tentunya
pidana tersebut.
harus
Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat menciptakan
dalam
masyarakat.
Oleh
bekerja
memberikan
untuk
ketertiban
keteraturan
hukum
dan
kehidupan karena
dengan
petunjuk
ditindak
lanjuti
dengan
tindakan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang benar
sesuai
dengan
Undang-
undang Nomor 8 Tentang Hukum
itu
Acara Pidana. Sehingga ideology
cara
Indonesia sebagai negara hukum
tentang
benar-benar terwujud.
tingkah laku dank arena itu pula
Melalui hukum acara pidana
hukum berupa norma1. Hukum
ini, maka bagi setiap individu yang
yang berupa norma dikenal dengan
melakukan
sebutan norma hukum, dimana
pelanggaran
hukum mengikatkan diri pada
hukum pidana , selanjutnya dapat
masyarakat
diproses dalam tahap penyidikan,
sebagai
tempat
bekerjanya hukum tersebut. Walaupun
hukum
tahap dibuat
penyimpangan hukum,
penuntutan
peradilan,
dari
atau
khususnya
dan
tahap
tahapan-tahapan
untuk suatu tujuan yang mulia,
tersebut
yaitu memberikan pelayanan bagi
batasan atau bisa dikatakan suatu
masyarakat guna terciptanya suatu
aturan yang mengatur mengenai
ketertiban, keamanan, keadilan dan
penegakan hukum.
kesejahteraan,
1
lalai.
namun
memerlukan
batasan-
pada
Meskipun telah ada batasan-
kenyataannya masih tetap terjadi
batasan yang diatur dalam KUHAP
penyimpangan-penyimpangan atas
yang bersifat nasional yang telah
hukum, baik yang dilakukan secara
disesuaikan dengan keadaan atau
sengaja maupun tidak senagja atau
kehidupan
Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Alumni. Bandung. 1982. hlm. 14
hukum
Indonesia,
KUHAP itu sendiri tidak luput dari adanya kekurangan yang terdapat 2
dalam
KUHAP
banyak
pengekangan hak asasi ataupun
menimbulkan suatu permasalahan
pengekangan bergerak dari orang
baru
hal
seseorang. Sebaliknya bagi suatu
penahanan seorang tersangka atau
negara yang menyandang negara
terdakwa.
hukum, mau tidak mau, sarana
diantaranya
dalam
Berkenaan dengan penahanan
hukum penahanan dirasa masih
akan menjadi suatu pembicaraan
perlu ditegakkan demi tercapainya
yang
suatu negara yang aman dan
sangat
menarik
karena
penahanan sangat erat kaitannya
sejahtera.
Karenanya,
dengan perampasan hak kebebasan
hukum
sarana
seseorang.
Van
merupakan hal yang lazim dan
adalah
sah-sah saja sepanjang benar-benar
Menurut
Bemmelen2, sebagai
penahanan
suatu
pedang
yang
penahanan
penahanannya
memenggal kedua belah pihak
ditunjang oleh suatu peraturan
karena tindakan yang bengis itu
yang legal, dan memiliki alasan-
dapat dikenakan kepada orang-
alasan
orang
dipertanggungjawabkan.
yang
keputusan
belum dari
menerima
hakim,
jadi
tertentu
yang
dapat
Dengan demikian maka disatu
mungkin juga kepada orang-orang
pihak
yang tidak bersalah.
merupakan suatu pelanggaran hak
Berkaitan
penahanan
adalah
hal
asasi, namun disisi lain sarana
penahanan, tak dapat disangkal
penahanan juga dapat dibenarkan
bahwa
tak
sepanjang ia berdiri diatas rambu-
seorangpun yang mau ditahan.
rambu hukum yang proporsional.
Karena
Dengan
dimuka
dengan
bumi
penahanan
ini
hakekatnya,
tiada lain adalah merupakan suatu 2
melaksanakan
dimata
Sudibyo Triatmojo. Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang Ada Dalam KUHAP. Alumni. Bandung. 1982. hlm.15.
demikian
ada
keseimbangan
nilai-nilai
antara
pelaksanaan
hukum,
pengadaan
keamanan
dan
kesejahteraan
masyarakat.
Dan
dengan
3
ciri-ciri
“pembatasan terhadap suatu
pelaksanaan hukum yang selalu
kebebasan yang dimiliki oleh
bermuara kepada adanya nilai-nilai
seseorang
keseimbangan.
kebebasan bergerak seseorang
itulah
antara
Dalam
lain
Pasal
1
21
maka hendaknya penahanan
KUHAP, diterangkan bahwa suatu
tersebut dilakukan bilamana
penahanan
memang sangat
adalah
butir
khususnya
penempatan
diperlukan
tersangka atau terdakwa ditempat
bagi kepentingan penegakan
tertentu
hukum. Selain itu penahanan
oleh
penyidik
atau
penuntut umum atau hakim dengan
juga
penetapannya,
pertentangan azas yaitu disatu
dalam
hal
dan
menimbulkan
menurut cara yang diatur dalam
pihak
undang-undang
menyebabkan
ini.
Dari
dua
penahanan hilangnya
pengertian tersebut diatas jelas
kebebasan bergerak seseorang
dinyatakan
dan
bahwa
penahanan
dipihak
yang
lain
merupakan penempatan tersangka
penahanan dilakukan untuk
atau
menjaga
terdakwa
disuatu
tempat
ketertiban
tertentu dan hanya boleh dilakukan
harus
oleh penyidik, penuntut umum,
kepentingan
hakim dengan suatu penetapan
perbuatan
dalam hal serta dengan tata cara
disangkakan kepada tersangka
yang diatur dalam Pasal lain dalam
atau terdakwa”.
KUHAP.
Dalam kaitan tersebut, segala
Berkaitan dengan penahanan, 3
tindakan
dipertahankan
yang
umum jahat
penahanan oleh
pejabat
demi atas yang
yang
Andi Hamzah menegaskan bahwa
dilakukan
yang
:
berwenang melakukan penahanan harus sesuai dengan KUHAP, hal
3
Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2004. hlm.164.
ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan
dalam
pelaksanaan 4
penahanan yang nantinya dapat
dapat dikabulkan oleh penyidik,
menyebabkan akibat hukum yang
penuntut
fatal bagi pejabat yang melakukan
dengan kewenangannya masing-
penahanan
hakim sesuai
mana
dapat
masing dengan menetapkan ada
tuntutan
ganti
atau tidaknya jaminan uang atau
kerugian atau rehabilitasi sesuai
orang berdasarkan syarat-syarat
dengan apa yang diatur dalam
tertentu.
berupa
yang
umum,
adanya
Pasal 95 KUHAP dan bahkan bisa
Dalam
Pasal
31
KUHAP
menyatakan
bahwa
berupa ancaman pidana sesuai
hanya
dengan Pasal 9 ayat 2 Undang-
tersangka atau terdakwa dapat
undang Nomor 48 Tahun 2009
memohon
Tentang Kehakiman.
penangguhan
Tujuan yang sangat mendasar
suatu
tersebut
umum,
Pasal 95 KUHAP adalah, menjaga
kewenangannya
dan
dengan
tidak
kepentingan terdakwa
merugikan
tersangka
penahanan
dikarenakan yang
dapat
dikabulkan oleh penyidik, penuntut
sebagaimana yang diatur dalam
agar
penangguhan,
hakim
sesuai
dengan
masing-masing
menetapkan
ada
atau
atau
tidaknya jaminan uang atau orang
adanya
berdasarkan syarat-syarat tertentu
kemungkinan
serta
apabila
syarat
dapat dilangsungkan dalam waktu
dilanggar
yang cukup lama maka dalam
tersebut dapat dicabut kembali dan
hukum acara pidana kita diatur
tersangka atau terdakwa tersebut
suatu ketentuan mengenai bahwa
dapat kembali ditahan. Pengaturan
tersangka atau terdakwa dapat
tersebut
dirasa
memohon
member
kejelasan
penahanannya
ditangguhkan.
untuk
Mengenai
penangguhan penahanan tersebut diatur dalam Pasal 31 KUHAP, dimana
penangguhan
tersebut
maka
tersebut
penangguhan
penangguhan
sangat
kurang
pelaksanaan
penahanan
dalam
praktek beracara pidana. Diatas telah diuraikan bahwa penangguhan dapat dilaksanakan 5
dengan atau tidak adanya jaminan
dimata
berupa uang atau jaminan orang,
dipercaya
namun KUHAP tidak menjelaskan
kepastian hukum yang seharusnya
mengenai besarnya jumlah uang
ditegakkan oleh aparat hukum.
jaminan
tersebut
jaminan
karena
kurang kurangnya
apabila
Disisi lain, pada umumnya
tersebut
pula ketika si klien dikenakan
dengan
adanya
status penahanan, kuasa hukum
dan
apabila
atau keluarganya berupaya untuk
penangguhan dilaksanakan
masyarakat
uang
penangguhan dilaksanakan dengan
mengajukan
jaminan orang KUHAP juga tidak
penangguhan penahanan. Memang
memberikan penjelasan. Selain itu,
permintaan
Pasal 31 KUHAP
penahanan
menjelaskan
juga tidak
mengenai
akibat
permohonan
penangguhan merupakan
haknya
tersangka/terdakwa tetapi untuk
hukum dari si penjamin apabila
dikabulkan
tersangka atau terdakwa yang ia
penangguhan penahanan tersebut
jamin tersebut melarikan diri.
merupakan wewenang si penyidik
Penangguhan
penahanan,
atau
atau
penuntut
tidaknya
umum.
Sesuai
walaupun dasar yang digunakan
dengan arti kata penangguhan yang
adalah KUHAP sebagai acuan
berarti tunda atau menunda maka
semua aparat hukum yang ada di
dapat diartikan dengan adanya
Indonesia,
upaya
akan
tetapi
dalam
penangguhan
penahanan
praktik seringkali baik penyidik
tidak lebih hanya menunda masa
maupun
penahanan
penuntut
umum,
menyimpan
uang
jaminan
penangguhan
penahanan
dari
yang
seharusnya
dijalankan oleh si tersangka, yang artinya
jika
permohonan
tersangka atau terdakwa di instansi
penangguhan penahanan tersebut
masing-masing
dikabulkan
(penyidikan,
maka penahanan
masa
penuntutan dan pengadilan). Hal
penangguhan
dari
inilah yang menjadikan hukum kita
seorang tersangka atau terdakwa 6
tidak
termasuk
status
penangguhan penahanan tersebut
menjadi
harus diajukan kembali kepada
resiko tersendiri bagi si tersangka
Majelis Hakim yang memeriksa
mengingat
berkurangnya
masa
perkara.
status
tahanan
lebih
tahanan.
Ini
masa
tentunya
Berdasarkan
hal
menguntungkan dibandingkan jika
diatas,
harus menjalani masa tahanan
mengadakan
dihitung
judul “Penangguhan Penahanan
sejak
putusan
hakim
Resiko yang lain yang juga diperhitungkan
masalah
kewenangan
penyidik, penuntut
penahanan tentu
Permasalahan dalam penulisan
dari
ini, dapat dirumuskan sebagai berikut : 1.
penangguhan
ditingkat
pula.
Apakah dasar pertimbangan Kejaksaan dalam menetapkan
belum
jumlah uang jaminan dalam
kejaksaan
penangguhan penahanan ?
penangguhan penahanan tersebut dikabulkan
dengan
adalah
umum dan
dikabulkan,
penelitian
untuk
B. Rumusan Masalah
hakim, jika ditingkat penyidikan permohonan
tertarik
Dalam Proses Perkara Pidana”.
memiliki kekuatan hukum tetap.
harus
peneliti
tersebut
2.
Bagaimanakah
mekanisme
Kalaupun
penangguhan penahanan dan
misalnya ditingkat penyidik dan di
akibat hukum dari penjamin
kejaksaan penangguhan penahanan
dalam
tersebut dikabulkan, berapa banyak
penahanan
uang
Negeri Palu ?
jaminan
yang
harus
penangguhan di
Kejaksaan
dikeluarkan si klien mengingat atas nama “kewenangan dan jabatan” masing-masing instansi memiliki peraturan dan kekuasaan tersendiri untuk menentukan besaran uang jaminan.
Belum
lagi,
jika
II.
PEMBAHASAN A. Dasar Kejaksaan
pertimbangan Negeri
Palu
dalam menetapkan jumlah uang jaminan
7
Seorang
tersangka/terdakwa
Ketentuan
penangguhan
yang disangka melakukan suatu
penahanan diatur dalam KUHAP
tindak pidana oleh aparat penegak
yaitu dalam Pasal 31 sebagai
hukum diperiksa dan disidik dan
berikut :
untuk kepentingan pemeriksaan
(1) Atas permintaan tersangka
tersebut tersangka/terdakwa dapat
atau terdakwa, penyidik
ditahan berdasarkan waktu yang
atau penuntut umum atau
telah ditetapkan dalam KUHAP.
hakim,
Oleh karena penahanan tersebut
kewenangan
merupakan pembatasan terhadap
masing, dapat mengadakan
suatu kebebasan yang dimiliki oleh
penangguhan dengan atau
seseorang khususnya kebebasan
tanpa jaminan uang atau
bergerak
seseorang
maka
jaminan
hendaknya
penahanan
tersebut
berdasarkan syarat yang
dilakukan
bilamana
memang
ditentukan.
sangat
diperlukan
bagi
sesuai
dengan masing-
orang,
(2) Karena
jabatannya
kepentingan penegakan hukum.
penyidik
atau
penuntut
Selain
umum
atau
hakim
sewaktu-waktu
dapat
itu
menimbulkan
penahanan dua
juga
pertentangan
azas yaitu disatu pihak penahanan
mencabut
penangguhan
menyebabkan hilangnya kebebasan
penahanan
dalam
bergerak seseorang, dan di pihak
tersangka atau terdakwa
yang lain penahanan dilakukan
melanggar
untuk menjaga ketertiban yang
sebagaimana
harus
dalam ayat (1).
dipertahankan
demi
hal
syarat dimaksud
kepentingan umum atas perbuatan
Dari
ketentuan
jahat yang disangkakan kepada
KUHAP
tersangka atau terdakwa.
suatu penagguhan penahanan dapat
tersebut
Pasal
diatas
31 maka
dimohonkan oleh semua tersangka 8
atau
terdakwa
mengajukan
dengan
jalan
bahwa syarat tersebut hanyalah
permohonannya
wajib lapor, tidak keluar rumah
kepada instansi yang melakukan penahanan baik instansi kepolisian, kejaksaan
maupun
atau tidak keluar kota. Adanya
syarat
dalam
pengadilan
penangguhan penahanan tersebut
yang dalam hal ini diwakili oleh
merupakan hal yang harus ada, jadi
hakim.
permohonan
aparat harus menetapkan syarat
tersebut diutarakan maka instansi
apakah yang dikenakan kepada
yang
tersangka/terdakwa tersebut.
Setelah
berwenang
mempertimbangkan permohonan
apakah penangguhan
Dalam Pasal 31 KUHAP juga telah
mengatur
bentuk
dari
penahanan dari tersangka atau
jaminan penangguhan penahanan
terdakwa dikabulkan atau ditolak.
namun keberadaan jaminan bukan
Permintaan atau permohonan
merupakan
hal
mutlak.
penagguhan penahanan tersebut
Adanya
haruslah mencantumkan alasan-
penangguhan
alasan
dapat
merupakan sesuatu yang harus ada
dipertanggungjawabkan
yang
namun
nantinya
dasar
kesepakatan dan apabila tidak
mengabulkan
diperlukan maka jaminan tersebut
yang
kuat
dapat
pertimbangan
dan
dipakai
penangguhan tersebut.
tidak
Dalam Pasal 31 KUHAP telah
suatu
yang jaminan
dalam
penahanan
bukan
lebih
akan
berupa
ada,
hal
suatu
tersebut
tergantung dari kesepakatan antara
dinyatakan bahwa penangguhan
aparat
diadakan berdasar syarat yang
berwenang
ditentukan, namun dalam pasal
penangguhan penahanan dengan
tersebut tidak menjelaskan syarat-
tersangka/terdakwa,
syarat tersebut, hanya saja dalam
tersangka/terdakwa atau penasehat
penjelasan
hukumnya.
tersebut
Pasal hanya
31
KUHAP
penegak
hukum
yang
menetapkan
keluarga
menyakatakan 9
Bila
suatu
penangguhan
kebijaksanaan dari pejabat yang
penahanan
dikabulkan
dengan
menentukan
menetapkan
adanya
jaminan
jaminan penangguhan tersebut.
berupa uang, namun KUHAP dan
besarnya
Besarnya
jumlah
uang
uang
peraturan lainnya yang mengatur
jaminan yang ditetapkan dalam
mengenai penangguhan penahanan
penetapan
tidak
menerangkan
penahanan sepenuhnya merupakan
uang
kewenangan
ada
yang
mengenai
jumlah
yang
digunakan sebagai jaminan.
suatu
dan
penangguhan
kebijaksanaan
dari instansi yang mengabulkan
Kondisi dari tersangka atau
penangguhan penahanan tersebut
terdakwa yang dilihat dari aspek
dan sudah tentu tidak terlepas
ekonomi sangat penting untuk
dengan adanya kesepakatan antara
diperhatikan agar nantinya dapat
instansi tersebut dengan pemohon
mencerminkan
adanya
suatu
penangguhan
keseimbangan,
sebagai
contoh
misalnya
bagi
tersangka
tidak
adanya
tersebut. suatu
Dengan ketentuan
atau
manapun yang mengatur mengenai
terdakwa yang kurang mampu
penetapan jumlah uang jaminan
maka
uang
tersebut maka yang terjadi adalah
jaminannya tidak terlalu besar
adanya perbedaan rasa keadilan
begitu juga sebaliknya dengan
dimana dalam kasus yang serupa
tersangka/terdakwa yang kondisi
penetapan jumlah uang jaminan
ekonominya
dapat berbeda-beda.
penetapan
jumlah
dapat
dikatakan
berkecukupan maka jumlah uang
Setelah
mempertimbangkan
jaminannya nantinya jangan terlalu
alasan-alasan yang dikemukakan
ringan.
tersangka/terdakwa
Jadi
pada
dasarnya
dan
disesuaikan dengan kondisi yang
menetapkan besarnya jumlah uang
ada
jaminan dan menentukan syarat
dan
kondisi
kemampuan
ekonomi dari tersangka/terdakwa
yang
sangat
tersangka/terdakwa maka instansi
berperan
terhadap
harus
dipenuhi
oleh
10
yang
mengabulkan
permohonan
suatu
yang dititipkan di kepaniteraan
penangguhan
Pengadilan
Negeri
dengan
bentuk
sendirinya berubah menjadi “milik
berupa
negara” dan disetorkan ke Kas
berita acara penangguhan, surat
Negara oleh panitera bersangkutan.
perintah
Hal inilah yang diatur lebih lanjut
membuatkan perjanjian
suatu
penangguhan
penangguhan
penetapan
maupun
penangguhan
dalam
penahanan.
Pasal
35
ayat
2
PP
No.27/1983 dan angka 8 huruf I
Selama
tersangka
atau
Lampiran
Keputusan
terdakwa tersebut mentaati seluruh
Kehakiman
syarat atau ketentuan penangguhan
PW.07.03/1983.
penahanannya maka secara materil
Hakim
masih milik tersangka/terdakwa
penangguhan
dengan
permintaan
menyetor
No.M.14-
Penyidik, Penuntut Umum dan
dan yuridis uang jaminan tersebut
cara
Menteri
dan
berwenang
mengadakan
penahanan
atas
tersangka/terdakwa
menitipkannya pada kepaniteraan
baik dengan jaminan uang atau
Pengadilan Negeri sehingga secara
orang
nyata uang tersebut tidak dapat
tertentu, misalnya : wajib lapor,
digunakan
tidak keluar rumah atau kota.4
selama
perjanjian
dengan
syarat-syarat
penangguhan masih berlangsung. Uang jaminan penangguhan
B. Prosedur
baru kembali secara riil ke tangan
Penahanan
tersangka/terdakwa
Hukum
setelah
Penangguhan dan dari
perjanjian penangguhan penahanan
Dalam
berakhir.
jika
Penahanan
melanggar
Negeri Palu
Akan
tersangka/terdakwa syarat-syarat
tetapi
yang ditentukan
dalam perjanjian berupa tindakan “melarikan diri”, uang jaminan
Akibat Penjamin
Penangguhan di
Kejaksaan
4
Lilik Mulyadi.2007. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm.58
11
Pada prinsipnya penahanan
penetapan
dilaksanakan untuk mempermudah
kiranya
1) Identitas terdakwa yang
tersangka/terdakwa sudah
jelas
jelas;
akan
2) Menyebutkan
mempermudah dan memperlancar
3) Uraian singkat kejahatan
apabila tersangka/terdakwa dilepas
yang
atau tidak ditahan atau aka nada
yang
kemungkinan dapat melarikan diri
kepadanya;
atau lolos dari ancaman pidana. itu
alasan
penahanan;
proses pemeriksaan jika dibanding
Disamping
disangkakan
4) Memuat
penahanan
secara
dimana
tersangka/terdakwa
ditahan
keamanan
dan
Perlu
jelas tempat
tersangka/terdakwa
tidak
atau
didakwakan
dilaksanakan untuk menjaga agar
mengganggu
harus
memuat hal-hal sebagai berikut :
kepentingan pemeriksaan. Dengan ditahannya
penahanan
diperhatikan
ketertiban umum, menghilangkan
penangguhan
alat-alat
untuk
sama dengan pembebasan dari
menghindari adanya kemungkinan
tahanan perbedaannya akan terlihat
mengulangi perbuatannya.
baik dari segi hukum maupun dari
bukti
bahkan
dilakukan oleh penyidik maupun
Penangguhan
dengan
penahanan
dibedakan menjadi 2 yaitu :6
oleh penuntut umum atau oleh ialah
tidak
segi alasan dan persyaratan.5
Tatacara penahanan baik yang
hakim
penahanan
bahwa
jalan
1.
Schorsing
memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 2 dan ayat 3 yaitu dengan surat perintah penahanan oleh penyidik atau penuntut umum dan dengan surat penetapan oleh hakim. Surat perintah penahanan atau surat
5
Yahya Harahap. M, 2003. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali : Edisi Kedua. Jakarta; Sinar Grafika. hlm.227. 6 Goenawan Goetomo, 2000, Hukum Acara Pidana Sipil, Yayasan Kutuk Mas, Semarang. hlm.27
12
Dalam hal ini terdakwa
tanggungan atau barang
sedang
berharga
ditahan.
Kemudian
atas
permintaan hakim
kepada
pengadilan
terdakwa
yang
mengadilinya.
memerintahkan
Penangguhan penahanan
penahannya
sementara dapat dicabut
Dimana
sewaktu-waktu, jika ada
agar ditangguhkan. penangguhan
itu
petunjuk-petunjuk
mempunyai 2 syarat yaitu
terdakwa akan melarikan
syarat
diri
mutlak
atau
terdakwa
fakultatif.
mengingkari
janjinya,
Syarat Mutlak ialah :
tidak
a. Terdakwa
dan
harus
bersedia ditahan kalau
lapor
dan
sebagainya. 2.
Up Schorsing
perintah
Dalam hal ini terdakwa
penundaannya
belum ditahan. Kemudian
dicabut;
hakim memandang perlu
b. Terdakwa
harus
menahan
bersedia ditahan kalau
sehingga
ia
penetapan untuk menahan
dalam
waktu
penangguhan
terdakwa
itu,
dikeluarkan
terdakwa. Tetapi terhadap
penahanan
itu
penetapan itu, terdakwa
melakukan
suatu
memohon kepada hakim
perbuatan pidana yang
supaya
ditentukan
terhadap
dirinya
ditangguhkan
dengan
dalam
Pasal 62 ayat 2 HIR. Syarat Fakultatif :
penahanan
alasan-alasan yang layak.
Terdakwa
harus
Dan syarat-syarat yang
menyerahkan
uang
harus
dipenuhi
sama 13
dengan
syarat
yang
ditentukan
dalam
schorsing. Lebih
yang
nota
bene
tentu
bersalah atau kalau bersalah tidak sejauh itu penderitaan yang harus
lanjut
penangguhan
ditanggungnya.
penahanan diatur dalam KUHAP
Selanjutnya
yaitu dalam Pasal 31 yaitu :
penangguhan
1) Atas permintaan tersangka atau
dimungkinkan
terdakwa,
belum
penyidik
atau
dalam penahanan untuk
semua
tersangka atau terdakwa untuk
penuntut umum atau hakim,
menjaga
sesuai
agar
kepentingannya
dengan
kewenangan
tidak dirugikan karena tahanan itu
masing-masing,
dapat
yang mungkin akan berlangsung
mengadakan
penangguhan
buat
beberapa
dengan atau tanpa jaminan
dirasakan
uang
masih
atau
jaminan
orang,
berdasarkan
syarat
yang
ditentukan.
atau
penuntut
umum
atau
Karena
pengaturan
kurang
tersebut
memadai
diperlukanlah pelaksanaan
2) Karena jabatannya penyidik
lama.
suatu dari
maka aturan
penangguhan
penahanan
agar
tidak
kekeliruan
penafsiran.
terjadi Aturan
hakim sewaktu-waktu dapat
pelaksanaan
mencabut
penangguhan
penahanan dituangkan dalam bab
penahanan dalam hal tersangka
X, Pasal 35 dan 36 PP No. 27
atau
Tahun 1983 mengenai jaminan
terdakwa
melanggar
penangguhan
syarat sebagaimana dimaksud
penangguhan
dalam ayat (1).
penangguhan lebih lanjut diatur
Maksud
dari
adanya
dan
pelaksanaan
dalam bab IV Pasal 25 Keputusan
penangguhan penahanan itu ialah
Menteri
agar tersangka atau terdakwa tidak
UM.01.06 Tahun 1983.
terlalu
banyak
dirugikan
kepentingannya dengan penahanan
Kehakiman
No.M.04-
Ketentuan Pasal 31 KUHAP tersebut
diatas,
maka
suatu 14
penangguhan
penahanan
dapat
pejabat yang berwenang
dimohonkan oleh semua tersangka
melakukan
atau
tersebut. Penetapan jumlah
terdakwa
dengan
mengajukan
jalan
permohonannya
uang
yang
kepada instansi yang melakukan
sebagai
penahanan baik instansi kepolisian,
penangguhan
kejaksaan
disesuaikan
maupun
pengadilan
penahanan
digunakan
jaminan
dalam
penahanan berdasar
yang dala hal ini diwakili oleh
kondisi
hakim.
tersangka/terdakwa
Setelah
permohonan
dari
tersebut diutarakan maka instansi
tersebut misalnya keadaan
yang
ekonomi
berwenang
mempertimbangkan permohonan
apakah
tersangka/terdakwa, tindak
penangguhan
pidana yang dilakukannya
penahanan dari tersangka atau
apakah
tergolong
berat
terdakwa dikabulkan atau ditolak.
atau ringan atau berdasar kerugian yang ditimbulkan atas
III. PENUTUP A. Kesimpulan
perbuatan
1) Kejaksaan
Negeri
dalam besarnya sebagai
Palu
menentukan jumlah jaminan
penangguhan tidak
kejadian
uang dalam
penahanan
diatur
KUHAP
atau yang
disangkakan
kepada
tersangka/terdakwa. 2) Prosedur
penangguhan
penahanan yang dilakukan berlandaskan
hukum
didalam
(KUHAP), keadaan, dan
maupun
keperluan
penahanan.
peraturan pelaksanaannya.
Tanggung jawab penjamin
Namun
praktek
dalam hal tersangka atau
ditentukan sendiri menurut
terdakwa melarikan diri
ukuran yang diambil oleh
hanyalah tanggung jawab
dalam
15
moral
saja,
jawab
tanggung
terhadap si penjamin untuk
dipikul
membayar sejumlah uang
yang
penjamin
dalam
penangguhan
penahanan
yang
ditetapkan
untuk
dijadikan atau dimasukkan
yang menggunakan orang
ke
saja sebagai jaminan pada
tersebut merupakan uang
akhirnya
tanggungan
juga
kembali
pada
akan bentuk
materi yaitu uang. Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri pada saat berlangsungnya penangguhan
kas
negara.
Uang
yang
harus
dibayarkan atas hilangnya tersangka atau terdakwa. B. Saran 1. Sebaiknya
masalah
penangguhan
penahanan
penahanan,
tidak berdasarkan dengan
maka tanggung jawab si
adanya uang jaminan atau
penjamin sesuai dengan
orang saja tetapi dalam
Pasal 36 PP No.27 Tahun
tindak pidana sebaiknya
1983,
adalah
semua
apabila
tersangka
bahwa atau
pelaku
diberikan
tidak
penangguhan
terdakwa melarikan diri,
penahanan kecuali dalam
maka setelah lewat waktu
hal
3 bulan tidak diketemukan,
terdakwa sakit. Terdakwa
penjamin
atau tersangka sebaiknya
diwajibkan
membayar
uang
yang
tersangka
ditempatkan
atau
di
rumah
jumlahnya telah ditetapkan
sakit dalam pengawasan
oleh
polisi, Jaksa, dan Hakim.
pejabat
yang
berwenang. Jadi apabila
Karena
tersangka atau terdakwa
kasus
melarikan
maka
tersangka/terdakwa
paksa
melarikan diri.
diambil
diri tindakan
dalam
berbagai banyak
16
2. Perlunya dibuat undangundang
khusus
merevisi
melarikan
diri,
bukan
atau
dengan sanksi moral saja
KUHAP
atau penyitaan jaminan,
mengenai penjamin orang
sehingga
dapat
disalahgunakan.
dipidana
apabila
tidak
tersangka/terdakwa
17
DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah. 2004. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta; Sinar Grafika. Goenawan Goetomo. 2000. Hukum Acara Pidana Sipil. Yayasan Kutuk Mas; Semarang Lilik Mulyadi. 2007. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya. Citra Aditya Bakti. Bandung. Satjipto Rahardjo. 1982. Ilmu Hukum. Alumni. Bandung. Sudibyo Triatmojo. 1982. Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang Ada Dalam KUHAP. Alumni. Bandung. Yahya Harahap. M. 2003. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali : Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.
18
DATA PROFIL
NAMA
: IBRAHIM
TEMPAT/TANGGAL LAHIR
: PALU, 20 JUNI 1989
JENIS KELAMIN
: LAKI-LAKI
AGAMA
: ISLAM
ALAMAT
: JL. MALONDA NO. 10 PALU
NO. TELEPON
: 0823 4878 2063
19
