ASPEK HUKUM TENTANG PERJANJIAN PERTAMBANGAN EMAS RAKYAT DALAM PENINGKATAN INVESTASI DI KOTA PALU FRENDI PRADANA/D101 08 377 Abstrak Skripsi ini membahas Aspek Hukum Tentang Perjanjian Pertambangan Emas Rakyat Dalam Peningkatan Ivestasi Di Kota Palu, memiliki 2 (Dua) Rumusan Masalah yaitu, Bagaimanakah Perlindungan Hukum Para Pihak Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Penambangan Emas Rakyat? Dan Apasajakah Permasalahan Hukum Didalam Pengelolaan Pertambangan Emas Rakyat Guna Meningkatkan Investasi Di Kota Palu? Penulis melakukan Penelitian Normatif dan Empiris yaitu, Penelitian Kepustakaan atau empiris (Library Risearch) dan Penelitian Lapangan (Field Research) dilakukan untuk menunjang/ melengkapi bahan hukum primer, sekunder dan tertier (data sekunder) berkaitan objek penelitian penulis. Perlindungan Hukum Para Pihak Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Penambangan Emas Rakyat yaitu, masyarakat Penambang emas di Poboya tidak mendapatkan perlindungan hukum baik oleh Pemerintah Daerah, mauun para pemilik tromol atau pengusaha (Investor). Hal ini d sebabkan kekisruan terkait dengan Pro kontra Kegiatan Pertambangan Emas Di Poboya, sebagai akibat banyaknya kasus kerusaka lingkungan. Misalnya, Air tercemar, banyaknya kasus kriminal. Permasalahan Hukum Didalam Pengelolaan Pertambangan Emas Rakyat Guna Meningkatkan Investasi Di Kota Palu yaitu, Penegakan hukum belum dapat dilaksanakan dengan baik disebabkan karena adanya hambatan-hambatan sebagai berikut, Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum tidak dengan sungguh-sungguh maksudnya adalah banyak dari oknum-oknum aparat yang ikut memanfaatkan pertambangan rakyat di Kelurahan Poboya di Kecamatan Palu Timur. Kurangnya koordinasi, masyarakat kurang memahami pentingnya suatu perizinan di bidang pertambangan, tingkat pendidikan yang relatif rendah menjadi sebuah kendala dalam melakukan sosialisasi. Kata Kunci : Perjanjian,Pertambangan Emas Di Kota Palu
1
Pemerintah
I. P E N D A H U L U A N
Tambang rakyat secara resmi pada,
Palu,
mengupayakan memberikan Surat Izin
A. Latar Belakang Masalah
terdapat
Kota
Undang_Undang
sebagai bentuk Legalitas kegiatan Pertambangan emas rakyat di Poboya
Nomor 11 Tahun 1967 Tentang
dengan
Ketentuan-Ketentuan
Pokok
Pertambangan Rakyat (IPR) seluas 30
Pertambangan,
diubah
hektar. Walikota Palu, Rusdy Mastura,
menjadi UU Nomor 4 Tahun 2009
mengatakan, Pemda Kota Palu akan
Tentang Pertambangan Mineral dan
melakukan
Batubara.
Melihat
Kementerian Energi dan Sumberdaya
ekonomi
di
masyarakat
selanjutnya
Palu
kondisi sangat
mendapatkan
sosial sulit
menerbitkan
Mineral
Izin
koordinasi
terkait
dengan
dengan
rencana
lapangan
pemberian IPR tersebut agar aktivitas
pekerjaan. Oleh karena itu kehadiran
pertambangan di lokasi itu diakui
Tambang Rakyat Poboya menjadi
legal
alternatif
pendapatan bagi daerah. “Mungkin
percepatan
ekonomi
dan
bisa
masyarakat Kota Palu yang masih
minggu
dalam
Kementerian
garis
kemiskinan.
Sejalan
depan
menjadi
saya
ESDM.
akan Kita
ke mau
dengan berlangsungnya pertambangan
legalkan
di kawasan atau Kelurahan Poboya,
Poboya”, Pasal 67 UU Pertambangan
para Investor melihat potensi yang
Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun
sangat baik maka
banyak dari
2009
investor
menanamkan
Bupati/Walikota
tersebut
pertambangan
sumber
rakyat
menyebutkan,
di
bahwa
memberikan
IPR
modalnya baik dari investor lokal
terutama kepada penduduk setempat,
(daerah) maupun investor dari daaerah
perseorangan
lain (Sulawesi Selatan dan Sulawesi
masyarakat dan/atau koperasi1.
Utara serta Gorontalo) Para investor telah bersepakat dan mengadakan perjanjian kerja sama anatara Investor dengan Penambang (pekerja).
dan/atau
kelompok
Bupati atau Walikota, dapat melimpahkan
kewenangan
1
Rusdy Mastura, Media Alkhairaat, Senin 8 Februari 2010, hlm 2.
2
pelaksanaan pemberian IPR kepada
Petambangan dilakukan diatas izin
camat
peraturan
usaha pertambangan (IUP); Eksplorasi
perundang-undangan yang berlaku.
PT. Citra Palu Mineral (CPM) seluas
Menurut
Rusdy Mastura, rencana
37.000 hektar.
penerbitan izin tersebut dilakukan agar
Menurut
sesuai
dengan
Rusdy
tambang emas di Poboya itu dapat
rencana
diolah oleh masyarakat setempat guna
pemerintah kota Palu dan aparat
mendukung
masyarakat
kepolisian
sekitarnya dan bisa menjadi sumber
koordinasi
pendapatan asli bagi daerah. Jika
pemilik
masyarakat sudah mengantongi IPR,
berapa
mereka sudah dilindungi oleh aturan
dengan CPM. Mereka mengizinkan itu
main. Saat ini mereka melakukan
dengan ketentuan mereka juga tetap
penambangan secara ilegal. “Kalau
diizinkan
kita menggunakan sudut pandang
aparat kepolisian telah malakukan
hukum, maka aktivitas pertambangan
penertiban terutama disekitar daerah
itu tidak boleh sebelum ada izinnya.
aliran
Saat ini sudah ribuan orang yang
diizinkan
bekerja disana. Ini yang kita mau
disekitar sungai Poboya. Oleh karena
perbaiki
kelolahnya”.
tingginya aktivitas penambangan di
di
Poboya
Poboya tersebut, tidak mungkin lagi
menjadi perhatian serius pemerintah
mengusir mereka sepanjang aktivitan
setempat, karena diperkirakan telah
penambangan
melibatkan 2.000 lebih penambang
dampak buruk yang meluas bagi
dan sekitar 5.000 tenaga kerja pada
lingkungan sekitarnya. Walikota Palu,
usaha tromol. Pertambangan tersebut
Mulhanan
dilakukan
oleh
satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
lokal dan masyarakat
terkait melakukan kunjungan ke Kota
ekonomi
tata
Pertambangan
masyarakat pendatang
emas
secara
dari
tradisional
berbagai
daerah.
penerbitan
Mastura,
IPR
sudah dengan IUP
kali
tersebut
melakukan CPM
selaku
eksplorasi. dilakukan
pertemuan
melakukan
sungai.
“Sudah
eksplorasi”.
Penambang
melakukan
tidak
tidak
aktivitas
memberikan
Tombolotutu
bersama
Mubagu, Sulawesi Utara guna melihat 3
pengelolaan pertambangan rakyat di
menjelaskan semua masalah ini, dan
daerah itu. Diperoleh keterangan,
tidak
bahwa pertambangan rakyat di Kota
masyarakat poboya sebagai pihak
Palu sebagian berlangsung tanpa Izin.
yang
Pro kontra pengelolaan Sumber
serta
merta
diabaikan
kebijakan
yang
menempatkan
demi
sejumlah
tidak
dipahami
Daya Alam (Pertambangan Emas)
masyarakat secara utuh (Andika).3
antara
Pemerintah
Pemerintah
Masyarakat.
Pusat
Wahana
dan
Lingkungan
aktivitas
Kota
Palu
tambang
melarang
tromol
oleh
Hidup Sulawesi Tengah, mendesak
masyarakat poboya, pemerintah juga
pemerintah
harus
Kota
Palu
untuk
konsisten
untuk
menolak
menggagas sebuah resolusi terhadap
keberadaan PT. Citra Palu Mineral
aktivitas
(Anak
tromol,
masyarakat agar
tidak
penambang terjadi
perusahaan
PT.
Bumi
multi
Resources), untuk mengelola deposit
persepsi dan konflik kepentingan atas
emas poboya. Ancaman kerusakan
sumber daya alam (Deposit emas) di
lingkungan
hidup,
Kelurahan Poboya Kecamatan Palu
ditambang
secara
Timur.2
dampaknya
akan
Meskipun aktivitas penambang tromol
masuk
poboya
konvensional jauh
lebih
berbahaya, dengan kadar destruktif
dalam
yang lebih tinggi, seperti perubahan
kondisi
bentang alam, krisis air, pencemaran
lingkungan hidup. Tetapi itu jangan
udara, tanah, dan air” tegas andika
dijadikan sebuah justifikasi publik
(Rahman).
untuk
dalam latar belakang masalah di atas
kategori
dipoboya
jika
membahayakan
mengebiri
hak-hak
dimiliki oleh masyarakat
yang poboya.
Adanya
permasalahan
maka penulis mengadakan penelitian.
mesti ada solusi yang menjelaskan semua masalah ini, ada solusi yang 3
2
Kepala Divisi Advokasi dan kampanye WALHI Sulteng melalui siaran pers yang diterima media Tanggal 15 Juli Tahun 2009.
Sumber:http://www.walhi.or.id/website s/index.php?option=com_content&view=article& id=252%3Asoal-poboya-pemerintah-harustemukan-solusi&catid=122%3Asiaranpers-walhisulawesitengah& Itemid=119& lang=in
4
Hubungan
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah
Perlindungan
orang
itu
antara
dinamakan
perikatan,
Hukum Para Pihak Jika Terjadi
sehingga
Wanprestasi
menimbulkan suatu perikatan antara
Dalam
Perjanjian
Penambangan Emas Rakyat?
dua
2. Apasajakah Permasalahan Hukum Di
dalam
Pengelolaan
perjanjian
kedua
orang
Beberapa
membuatnya 5.
yang sarjana
menggunakan
menerbitkan/
yang
istilah
tidak
“perjanjian”,
Pertambangan Emas Rakyat Guna
tetapi memakai istilah “persetujuan6”.
Meningkatkan Investasi Di Kota
Menurut Mariam Darus Badrulzaman
Palu?
adalah,“Suatu hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang
II. PERJANJIAN PERTAMBANGAN EMAS RAKYAT DALAM
dengan mana pihak yang satu berhak
MENINKATKAN INVESTASI DI KOTA PALU
Perjanjian Kerjasama Pertambangan Wirjono
mengenai
Prodjodikoro ,
harta
benda
kekayaan antara dua pihak, dalam mana
satu pihak
berjanji
untuk
melakukan suatu hal atau tidak melakukan
suatu
hal,
perjanjian yaitu, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Pasal 1313 KUH Perdata di atas
bersifat
memberikan
obligatoir, hak
dan
yang
kewajiban
sedangkan
pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut”.
4
KUH Perdata memberikan pengertian
4
Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum
atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu”,7 Pasal 1313
Pengertian dan Dasar Hukum
Menurut
terletak dalam bidang harta kekayaan,
Wiryono Prodjodikoro.Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu. Sumur. Bandung.1981. hlm. 11
5
Munir Fuady, Hukum Kontrak dari sudut pandang hukum bisnis,sumur,Bandung, 1999, Hlm.31. 6 S.Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 1985, Hlm 15 7 Mariam Darus Badrulzaman.,Aneka Hukum Bisnis ,Alumni, Bandung, 1994, Hlm. 3.
5
kepada kedua belah pihak. Gambaran
lubang dan gunung, tapi juga di
Umum
sungai. Akibatnya, aliran sungai yang
Kawasan
Rakyat
Poboya
Konsesi
Pertambangan
Sebagai
Wilayah
dulunya
Palu
Mineral,
melambat.
di
kawasan
PT.Citra
Pertambangan
emas
Pegunungan
Poboya,
Sulawesi
deras,
Sejumlah mengaku
sekarang
kian
penambang
juga
hasil
merka
belum
Tengah, yang merupakan wilayah
memuaskan. „‟Saya hanya jual yang
konsesi PT Citra Palu Minerals (CPM)
dalam karung saja. Biasanya sehari
semakin
mampu
memprihatinkan.
membawa
sampai
10
Pegunungan yang dulunya hijau, kini
(sepuluh) karung dan langsung dijual
„telanjang‟. Pepohonan tak terlihat
kepembeli yang tidak punya lubang‟‟.
lagi dari kaki gunung sampai ke
Warga Marawola tersebut mengaku,
puncak
terlihat
belum
dapat
hanyalah bebatuan besar dan tanah.
karung
ada
Puluhan penambang beraktivitas di
hanya dapat emas sedikit saja dengan
lereng-lereng gunung. Luas kawasan
kadar sampai 40 persen”. Lain halnya
tambang mencapai 35 ribu hektar, 25
dengan Ris, penambang asal Manado,
ribu hektar diantaranya milik CPM.
Sulawesi
gunung.
Yang
memastikan emasnya.
Utara,
setiap
„‟Biasanya
mengaku
belum
Pantauan Penulis di lapangan,
mendapat emas. „‟Saya masih baru
para penambang secara terus-menerus
pak, masih berusaha mencari-cari”.
menggali dan mengangkut batu-batu
Bila para penambang ditanya, rata-rata
turun dari pegunungan. Ada juga batu
mengaku baru mulai kerja dan belum
yang
dari
mendapat emas. Tapi melihat dari
ketinggian sampai ke kaki gunung.
kondisi pegunungan yang sudah rusak,
Begitu pula puluhan truk dan pick-up,
sulit untuk dipercaya.
hilir
dibiarkan
mudik
meluncur
mengangkut
ratusan
Eksekutif
Daerah
Walhi
karung batu dan dibawa ke tromol
Sulawesi Tengah Willianita Selviana,
untuk diolah. Parahnya lagi, aktivitas
mengatakan kawasan tambang Poboya
penambang tak hanya di lubang-
harusnya ditutup atau moratorium. 6
„‟Sejak lama kami sudah tegaskan
memiliki
agar tambang Poboya dimoratorium.
pengelolaannya.
Pemerintah
daerah
sepertinya
Eksekutif Walhi Sulteng Wilianita
membiarkan
terjadinya
perusakan
Selviana,
rencana
strategis
Menurut
wilayah
dalam Direktur
pertambangan
secara terus menerus,‟‟. Menurut Lita
rakyat memiliki ketidakpastian usaha
di Poboya, sudah ada bibit-bibit
dan
konflik. Dari hasil investigasi Walhi,
pemegang
ada 12 korban tewas di kawasan
pertambangan
tersebut. 8 (Delapan) tewas akibat
solusi
tertimbun
kepentingan ekonomi dan lingkungan.
longsor
dan
gangguan
dapat
tersingkir KK
jika
atau
ada
kontrak
lainnya."Harus
yang
ada
mengakomodasi
pernafasan di lubang tambang. Ada
Wilayah
juga yang tewas akibat saling bacok.
mungkin
„‟Kalau terus dibiarkan, tidak menutup
meminimalkan dampak lingkungan
kemungkinan
korban
akan
terus
yang lebih besar”8.
berjatuhan.
Korban-korban
di
pertambangan kurang terekspos di
pertambangan bisa
jadi
A. Perlindungan
jalan
Hukum
rakyat tengah
Para
Pihak Jika Terjadi Wanprestasi
media. Tetapi bila merugikan rakyat, ya harus ditolak. Saya minta transparansi
Dalam Perjanjian Penambangan Emas Rakyat Sekitar tahun 1997-1998 silam,
dalam proses perencanaan kegiatan di Poboya, sebab sebelum saya menjabat wali kota, kontrak karya eksploitasi tambang sudah ada," ungkap Wali Kota Palu Rusdy Mastura. Masalah
PT Citra Palu Mineral (CPM) anak perusahaan dari Rio Tinto telah melakukan eksplorasi tambang emas di Poboya setelah pemerintah pusat
terus bergulir. Urusan kini diambilalih pemprov. Gubernur H.B. Paliudju 8
periode tahun 2009 pun menyatakan menolak eksplorasi tambang bila Citra Palu
selaku
pemegang
KK
tak
[email protected]@bisnis.co.id (Sumber: Bisnis Indonesia, Kamis, 19/11/2009) http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisiharian/pertambangan/ 1id147502.html
7
menyetuji kontrak karya (KK) 9 untuk
Sementara
dijadwalkan
22
meneliti kuantitas dan kualitas mineral
Februari mendatang, Pemerintah Kota
di kelurahn ini. Pemerintah Kota Palu
Palu dan PT Citra Palu Mineral
dituntut lebih maksimal, memberikan
(CPM) akan menggelar pertemuan
penjelasan yang baik dengan maksud
guna membahas pertambangan rakyat
yang baik pula. Bahwa tambang
yang terdapat di Kelurahan Poboya,
Poboya
Palu
memerlukan
pengaturan, perlindungan.
pengakuan,
Timur.
pengawasan
dan
Walikota
Palu
Sebuah
pola
mengatakan,
Rusdy
Mastura,
pihaknya
akan
pertambangan yang berorientasi bagi
menggelar pertemuan bersama PT
kesejahteraan bersama bukan hanya
CPM di Palu. Yang berkesempatan
mendatangkan
sesaat,
hadir dalam pertemuan nantinya yakni
bagi individu-individu tertentu, yang
salah satu direktur CPM yakni Andi
sulit
Darussalam.
keuntungan
dipertanggung
jawabkan
Pihaknya
juga
akan
nantinya,” agar tambang rakyat dan
melibatkan
tujuan
dapat
Gubernur dan unsur Muspida Sulteng.
dipahami secara komperehensif, dan
“Hal ini harus secepatnya dituntaskan
tentu saja terbebas dari sejumlah opini
agar semua persoalan tambang tidak
yang terus bergerak kencang ditingkat
menjadi tarik menarik. Jika terjadi
publik Kota Palu. “Tambang rakyat
kebuntuan kembali di Pemerintah
bukan untuk dilarang tapi diarahkan
Pusat terpaksa pihaknya mengambil
dan dikontrol oleh pemerintah untuk
alih kewenangan itu,” ujar Walikota.
dari
moratorium
Kapolda
Sulteng,
terciptanya kesejahteraan yang lebih
Saat ini pihaknya berada di
luas sesuai amanat UUD 1945 pasal
Jakarta selain berurusan kedinasan
33,” ujar Andika.
pihaknya juga tengah mengupayakan dan berjuang keras agar Menteri
9
Kartini Muljadi, dalam bukunya, Hukum Kontrak Internasional dan pengaruhnya terhadap Perkembangan Hukukm Nasional, Naskah akademis Tentang Kontrak di Bidang Perdagangan, 1993,hlm 77.
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat memberikan ijin untuk pembebasan
lahan
pertambangan 8
rakyat di Poboya. Pihaknya berusaha
Pasal
semaksimal
agar
Pertambangan Mineral dan Batubara
pertambangan rakyat tetap di buka dan
Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan,
diusahakan pihaknya sudah mendapat
bahwa Bupati/Walikota memberikan
titik terang, sebelum detline waktu
IPR
yang
setempat, baik perseorangan maupun
mungkin
diberikan
Kapolda
Sulteng
67
terutama
Undang-Undang
kepada
penduduk
sebelum 12 Maret 2010. Pemkot
kelompok
Upayakan Legalitas Tambang Poboya,
koperasi. Bupati/Walikota, menurut
Media Alkhairaat, Senin 8 Februari
aturan tersebut, dapat melimpahkan
2010 Pemkot Upayakan Legalitas
kewenangan pelaksanaan pemberian
Tambang Poboya. Pemerintah Kota
IPR kepada camat sesuai dengan
Palu akan melegalkan tambang emas
peraturan perundang-undangan yang
rakyat di Poboya dengan menerbitkan
berlaku. Menurut Rusdy Mastura,
Izin
rencana
Pertambangan
Rakyat
(IPR)
seluas 30 hektar. (05/02)
pemerintah kota koordinasi Energi
lalu akan
dengan
dan
penerbitan
dan/atau
izin
tersebut
dilakukan agar tambang emas di
Walikota Palu, Rusdy Mastura, Jum‟at
masyarakat
Poboya
itu
dapat
diolah
oleh
mengatakan,
masyarakat setempat guna mendukung
melakukan
ekonomi masyarakat sekitarnya dan
Kementerian
bisa menjadi sumber pendapatan asli
Sumberdaya
Mineral
bagi daerah.
terkait dengan rencana pemberian IPR
Lebih lanjut dikatakan Wali
tersebut agar aktivitas pertambangan
Kota Palu, adapun jika masyarakat
di lokasi itu diakui legal dan bisa
sudah
menjadi
sudah dilindungi oleh aturan main.
sumber
pendapatan
bagi
mengantongi
IPR,
mereka
daerah.“Mungkin minggu depan saya
Saat
akan ke Kementerian ESDM. Kita
penambangan secara illegal. “Kalau
mau legalkan pertambangan rakyar di
kita menggunakan sudut pandang
Poboya itu,” menurut Walikota Palu,
hukum, maka aktivitas pertmabangan
Rusdy
itu tidak boeh sebelum ada izinnya.
Mastura.
ini
mereka
melakukan
9
Tapi sekarang sudah ribuan orang
penambangan di Poboya tersebut,
yang bekerja disana. Ini yang kita mau
Rusdy Mastura menilai tidak mungkin
perbaiki tata kelolahnya” kata Rusdy
lagi
Mastura,
aktivitan
penambangan
tidak
Pertmbangan emas di Poboya dan
memberikan
dampak
yang
desa tetangga sekitarnya saat ini
meluas bagi lingkungan sekitarnya.
menjadi perhatian serius pemerintah
Beberapa hari lalu, Wakil Walikota
setempat, karena diperkirakan telah
Palu, Mulhanan Tombolotutu bersama
melibatkan 2.000 lebih penambang
satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
dan sekitar 5.000 tenaga kerja pada
terkait
usaha tromol.
Kotamubagu, Sulawesi Utara guna
seperti
ditulis
Antara.
Pertambangan dilakukan
secara
masyarakat
tersebut tradisional
oleh
lokal dan masyarakat
pendatang
dari
berbagai
daerah.
Petambangan itu dilakukan diatas izin
mengusir
melakukan
melihat rakyat
mereka
buruk
kunjungan
pengelolaan di
daerah
ke
pertambangan itu.
keterangan,
bahwa
rakyat
Kotamubagu
di
sepanjang
Diperoleh
pertambangan sebagian
berlangsung tanpa IPR
usaha pertambangan (IUP) eksplorasi PT. Citra Palu Mineral (CPM) seluas 37
ribu
hektar.
Menurut
Rusdy
Mastura,
rencana
penerbitan
IPR
tersebut pemerintah kota Palu dan aparat kepolisian sudah melakukan koordinasi pemilik berapa
dengan IUP
kali
CPM
eksplorasi. dilakukan
selaku “Sudah
pertemuan
dengan CPM. Mereka mengizinkan itu dengan ketentuan mereka juga tetap diizinkan melakukan eksplorasi,” Oleh karena
tingginya
aktivitas
B. Permasalahan Hukum Didalam Pengelolaan Emas
Pertambangan Rakyat
Guna
Meningkatkan Investasi Di Kota Palu. Kegiatan pertambangan emas rakyat
di
menimbulkan misalnya,
Poboya banyak terjadinya
Kota
Palu,
masalah, Kerusakan
lingkungan sebagai akibat banaknya kegiatan penambangan emas rakyat tersebut. Oleh karena
masyarakat
10
dlam
melkukan
penambangannya membuang
aktivitas
untuk diolah. Parahnya lagi, aktivitas
cara
penambang tak hanya di lubang-
mercury
lubang dan gunung, tapi juga di
dengan hasil
penambangan ke tanah (Selokan) sehigga hal ini menambah rusaknya ekosistem tanah di sekitar Poboya. Pertambangan emas di kawasan Pegunungan
Poboya,
Sulawesi
sungai. Akibatnya, aliran sungai yang dulunya
deras,
sekarang
kian
melambat. Sejumlah penambang juga mengaku
hasil
merka
belum
Tengah, yang merupakan wilayah
memuaskan. „‟Saya hanya jual yang
konsesi PT Citra Palu Minerals
dalam karung saja. Biasanya sehari
(CPM)
mampu membawa sampai sepuluh
semakin
memprihatinkan.
Pegunungan yang dulunya hijau, kini
karung
„Gersang dan kering‟. Pepohonan tak
pembeli yang tidak punya lubang,‟‟
terlihat lagi dari kaki gunung sampai
ujar Irfan, salah seorang penambang.
ke puncak gunung. Yang terlihat
Warga Marawola itu mengaku,belum
hanyalah bebatuan besar dan tanah.
dapat memastikan setiap karung ada
Puluhan penambang beraktivitas di
emasnya. „‟Biasanya hanya dapat
lereng-lereng gunung. Luas kawasan
emas sedikit
tambang mencapai 35 ribu hektar, 25
sampai 40 persen,‟‟ tambah Irfan. Ris,
ribu hektar diantaranya milik CPM.
penambang asal Manado, Sulawesi
Pantauan di lapangan, para penambang
secara
terus-menerus
dan
langsung
dijual
ke
saja dengan kadar
Utara, mengaku belum mendapat emas. „‟Saya masih baru pak, masih kelitnya.
menggali dan mengangkut batu-batu
berusaha
mencari-cari,”
turun dari pegunungan. Ada juga batu
Memang,
bila
yang
dari
ditanya, rata-rata mengaku baru mulai
ketinggian sampai ke kaki gunung.
kerja dan belum mendapat emas. Tapi
Begitu pula puluhan truk dan pick-up,
melihat dari kondisi pegunungan yang
hilir
sudah rusak, sulit untuk dipercaya.
dibiarkan
mudik
meluncur
mengangkut
ratusan
para
penambang
karung batu dan dibawa ke tromol 11
Eksekutif Sulawesi
Walhi
Hal ini terjadi di Poboya,
Willianita
wilayah yang sejak tahun 1997
Daerah
Tengah
Selviana, Kamis siang (tanggal 28
ditetapkan
Januari1),
kawasan
pertambangan emas oleh PT. Citra
tambang Poboya harusnya ditutup
Palu Mineral (CPM). Setelah berganti
atau moratorium. „‟Sejak lama kami
pemilik saham beberapa kali, tahun
sudah tegaskan agar tambang Poboya
2008 kemarin kepemilikan saham
dimoratorium.
daerah
PT.CPM telah dikuasai oleh PT Bumi
terjadinya
Resources (BUMI) Tbk dan akan
sepertinya
menegaskan
Pemerintah
membiarkan
sebagai
areal
konsesi
perusakan secara terus menerus,‟‟
segera
kata Lita, panggilan akrabnya.
operasinya. Hal ini dikuatkan dengan
Kini di Poboya, lanjut Lita,
Surat
merealisasikan
persetujuan
rencana
terakhir
yang
sudah ada bibit-bibit konflik. Dari
dikeluarkan
hasil investigasi Walhi, ada 12 korban
46.K/30.00/DBJ/2008
tewas di kawasan tersebut. Delapan
Maret 2008. Surat ini merupakan izin
tewas akibat tertimbun longsor dan
untuk kegiatan eksplorasi PT CPM.
gangguan
Menurut
pernafasan
di
lubang
DESDM
nomor
tanggal
rencananya
13
tahapan
tambang. Ada juga yang tewas akibat
eksplorasi itu akan dilakukan PT
saling bacok. „‟Kalau terus dibiarkan,
CPM
tidak menutup kemungkinan korban
dilanjutkan ke tahapan eksploitasi.
akan terus berjatuhan. Sayangnya, korban-korban
di
beberapa
kali,
sebelum
Bulan November 2008, operasi
pertambangan
pertambangan dengan menggunakan
kurang terekspos di media,‟‟ Ketua
teknologi sederhana mulai dilakukan
Tim Penanganan Tambang Emas
masyarakat Poboya. Mereka dibantu
Poboya Andi Mulhanan Tombolotutu.
oleh masyarakat dari luar yang lebih
„‟Sesuai dengan laporan polisi yang
berpengalaman
kami terima, sejauh ini belum ada
merupakan penambang eks Bombana
korban yang jatuh akibat dampak
Sulawesi Tenggara, yang dipulangkan
tambang.
beberapa
dan
sebagian
bulan sebelumnya
oleh 12
Pemerintah
Daerah
setempat.
persediaan di masa yang paling sulit
Berharap penghasilan jutaan rupiah
ketika
per bulan dari eksploitasi emas,
mengembangkan
meyakinkan
yang
masyarakat
Poboya
tidak
memungkinkan sektor
selama
ini
lagi
budidaya
dikelola
oleh
untuk beralih mata pencaharian utama
sebagian besar masyarakat seperti
dari bertani dan bertenak menjadi
bidang pertanian dan peternakan.
penambang. Bahkan beberapa orang
Bukan
pegawai negeri sipil (PNS) juga ikut
deposit di saat kondisinya masih
menanamkan
memungkinkan mengupayakan sektor
sahamnya
pada
pembangunan mesin-mesin tromol
lain
yang
terhadap
digunakan
untuk
justru
yang
memilih
tidak
menguras
beresiko
besar
lingkungan.Pemerintah
menghancurkan material hasil galian
daerah juga sebaiknya mendukung hal
dan memisahkan butiran emas.
ini dengan penyediaan sarana-sarana
Sebelumnya emas
secara
penambangan
tradisional
dengan
penunjang kegiatan pertanian dan peternakan
yang
dilakukan
mendulang emas di sungai Poboya
masyarakat sehingga pilihan-pilihan
telah dilakukan masyarakat sejak
paraktis tidak menjadi pilihan utama
tahun 2003. Hanya saja, Pemerintah
seperti
Kota (Pemkot) Palu, belum pernah
Masyarakat juga harus didorong agar
membina
berdaulat di tanah mereka. Demikian
Pemkot
masyarakat
penambang.
terkesan
melakukan
halnya
menjadi
dengan
buruh
tambang.
program-program
pembiaran atas proses penambangan
pembangunan
emas tersebut hingga akhirnya juga
seperti
dilarang.
kali
kawasan agro wisata beberapa waktu
meminta
lalu harus melibatkan masyarakat
masyarakat
Padahal
beberapa
penambang
yang
rencana
dilaksanakan, pengembangan
pembinaan namun hingga saat ini tidak juga terealisasi. Keberadaan deposit berharga yang dimiliki harusnya dijaga sebagai 13
setempat
sebagai
mitra
bukan
mengabaikan keberadaan meraka.
10
dilaksanakan
dengan
disebabkan
karena
adanya
hambatan-hambatan III.PENUTUP
berikut,
A. Kesimpulan 1. Perlindungan Hukum Para Pihak Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian
Penambangan
Rakyat
yaitu,
Emas
masyarakat
Penambang emas di Poboya tidak mendapatkan perlindungan hukum baik
oleh Pemerintah Daerah,
mauun para pemilik tromol atau pengusaha (Investor). Hal ini d sebabkan kekisruan terkait dengan Pro kontra Kegiatan Pertambangan Emas Di Poboya, sebagai akibat banyaknya
kasus
lingkungan. tercemar,
kerusaka
Misalnya, banyaknya
penegakan
dengan
hukum
sungguh-sungguh
maksudnya adalah banyak dari oknum-oknum aparat yang ikut memanfaatkan
pertambangan
rakyat di Kelurahan Poboya di Kecamatan
Palu
Timur.
Kurangnya koordinasi, masyarakat kurang
memahami
suatu
perizinan
pentingnya di
bidang
pertambangan, tingkat pendidikan yang relatif rendah menjadi sebuah kendala
dalam
melakukan
sosialisasi.
kasus
B. Saran Permasalahan tambang emas Poboya
2. Permasalahan
Hukum
Didalam
Pengelolaan Pertambangan Emas Guna
Meningkatkan
Investasi Di Kota Palu yaitu, Penegakan hukum belum dapat
perlu dicarikan jalan keluar yang tepat, aktifitas pertambangan yang ada saat ini telah mengakibatkan dampak lingkungan
Wilianita Selviana, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengahbisa diliat juga di : http://www.jatam.org/content/view/823/21/
yang
memprihatinkan menggunakan
10
dalam
Air
kriminal.
Rakyat
tidak
sebagai
Kepolisian
melakukan
baik
dan
sebab mesin-mesin
bahan-bahan
kimia
cukup telah tromol seperti
mercuri, apabila hal ini tidak segera 14
direspon
oleh
maka
jalan keluar bagi masalah ini. Adanya
kemungkinan yang lebih besar bisa
Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang
terjadi misalnya seperti yang terjadi di
Pertambangan rakyat kepada aparat
Buyat.
pemerintah
Karenanya
diputuskan
secara
pemda
perlu
segera
bersama-sama
terkait
maupun
dengan
aparat
yang
pemberian
izin.
antara pemerintah dan masyarakat
15
DAFTAR PUSTAKA A. Buku : Djanianus Djamin dan Syamsul Arifin. Pengantar Ilmu Hukum. 1991 S.Meliala.Pokok-pokok Hukum Perjanjian beserta Perkembangannya. Liberty. Yogyakarta.1985. Wiryono Prodjodikoro. Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu. Sumur. Bandung. 1981. A. Qirom S. Meliala. Pokok-pokok Hukum Perjanjian beserta Perkembangannya. Liberty. Yogyakarta. 1985. Mariam Darus Badrulzaman. Aneka Hukum Bisnis. Alumni. Bandung. 1994 . Pudyatmoko Y.Sri. Perizinan dan Berbagai Persoalan di Dalamnya. Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat–DIKTI, Jakarta.2008. Rangkuti S Sundari. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional. Airlangga University Press, Surabaya. 1996 Ridwan, H.R. Hukum Administrasi Negara. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2006. Salim, Emil. Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Cet. Ke 6. LP3ES, Jakarta. 1993. Salim, H.S. Hukum Pertambangan di Indonesia. RajaGrafindo Persada, Jakarta.2007. Sarundajang. Arus Balik Kekuasaan Pusat keDaerah. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 2001. B. Peraturan Perundang-Undangan : Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 16
BIODATA
Nama
:
FRENDY PRADANA DEU
Tempat,Tgl,Lahir :
Luwuk,25 juni,1989
Alamat
:
Jln Veteran No 121 F
Email
:
[email protected]
No Hp
:
081341320121
17
