PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN SEORANG AYAH TERHADAP ANAK KANDUNGNYA YANG DIBAWAH UMUR Syamsuri S. Samauna D 101 10 003 ABSTRAK Persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya merupakan suatu pemaksaan terhadap anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan. Dalam hal ini korban dan pelaku memiliki hubungan darah yang sama, dengan kata lain dapat dikatakan sebagai tindak pidana perkosaan sedarah dan hukuman yang seharusnya diterima oleh pelaku jauh lebih berat dari pelaku tindak perkosaan biasa. Apakah tepat penerapan sanksi pidana berdasarkan Pasal 287 KUHP terhadap kasus persetubuhan anak dibawah umur oleh ayah kandung? Dan bagaimana proses pembuktiannya. Pengadilan Kab. Mamuju Utara menjatuhkan vonis selama 15 tahun penjara. Telah terpenuhi unsur - unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Prosedur pembuktian dalam sidang kasus persetubuhan terhadap Irmawati oleh ayah kandungnya sendiri dilangsungkan secara terbuka. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 287 Ayat (1) KUHP dan Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kata Kunci : persetubuhan oleh ayah, anak kandung, anak dibawah umur. I.
PENDAHULUAN
Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan
A.
Latar Belakang Masalah
Republik
Sebagai
negara
Indonesia
adalah
negara
yang
hukum. Untuk menegakkan negara
berkembang, Indonesia melaksanakan
hukum serta untuk menegakkan tertib
pembangunan
hukum guna mencapai tujuan negara
di
berbagai
bidang.
Salah satu aspek pembangunan adalah
Republik
pembangunan di bidang hukum, yang
mewujudkan
sangat
makmur berdasarkan pancasila.
diharapkan
oleh
seluruh
masyarakat Indonesia. Sesuai dengan
Indonesia
masyarakat
Perkembangan
ketentuan yang dalam Undang-Undang
selalu
1
yaitu
berkembang
untuk
adil
hukum seiring
dan
akan dengan
perkembangan masyarakat. Demikian
keluarga
pula permasalah hukum juga akan ikut
anggota-anggota keluarga diantaranya
berkembang
adalah ayah, ibu, kakek, nenek, paman,
seiring
perkembangan
dengan
permasalahan
yang
bibi,
besar
anak
terdapat
dan
terdapat
lain-lain
anggota
terjadi di masyarakat. Bangsa indonesia
keluarga. Namun banyak juga dalam
selain mengalami perkembangan secara
keluarga kecil yang hanya terdapat
pesat dalam bidang hukum semenjak
ayah, ibu dan anak. Ayah sebagai
era orde baru berakhir, juga mengalami
seorang
perkembangan
bidang
memimpin suatu keluarga. Ibu yang
pendidikan, kebudayaan dan teknologi,
bertugas sebagai ibu rumah tangga
tetapi disadari atau tidak disadari oleh
yang berkewajiban mengurus rumah.
masyarakat
dalam
bahwa tidak selamnya
kepala
keluarga
yang
Dalam lingkungan keluarga ayah
perkembangan itu membawa dampak
ibu sebagai pasangan suami
yang
positif,
membawa
akan
dampak
bisa
istri
tetapi
dapat
haruslah
negatif
yang
keharmonisannya. Apabila pasangan
berakibat timbulnya suatu kejahatan
suami
apa yang disebut dengan istilah “
hubungan dengan baik maka yang
kejahatan merupakan bagian kehidupan
timbul
sosial, hidup, dan tidak terpisahkan dari
dalam
kegiatan
Pertengkaran
manusia
sehari-hari.
istri
tidak
menjaga
adalah
bisa
menjaga
suatu
pertengkaran
lingkungan
keluarga.
dalam
lingkungan
Perampokan, pemerkosaan, penipuan,
keluarga dapat menimbulkan kejahatan
penodongan
bentuk
dalam lingkungan keluarga yang mana
perilaku sejenis menunjukan dinamika
kejahatan ini sangatlah banyak terjadi
sosial,
namun jarang sekali yang terungkap
dan
suatu
berbagai
bentuk
normal
dari
1
kehidupan sosial. . Kesadaran
karena dianggap sebagai urusan pribadi hukum
masyarakat
keluarga. Hal tersebut juga dikarenakan
haruslah dimulai dari lingkup yang
oleh
kebiasaan
masyarakat
yang
paling kecil yaitu lingkup lingkungan
cenderung
menutup-nutupi
atau
keluarga. Dalam suatu lingkungan
disembunyikan dari khalayak umum karena memang dianggap suatu aib
1
Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi ( Sebuah Bunga Rampai), Bandung : Alumni, 2006, hlm 81.
keluarga.
2
Kejahatan yang timbul dalam lingkungan
keluarga
lain
dan kenyataan yang terjadi selama ini
kekerasan fisik, pemukulan oleh Ayah,
justru di salah gunakan oleh ayah
penganiayaan, kekerasan psikis dan
kandungnya sendiri, misalkan akses
bahkan kekerasan sesksual terhadap
Internet yang telah berkembang dimana
anak kandungnya. Kekerasan yang
hal ini justru disalah gunakan oleh
dilakukan
dalam
sebagian besar anak dibawah umur
mempunyai
untuk membuka situs-situs Porno hal
pengaruh yang sangat buruk terhadap
tersebut berpengaruh terhadap seorang
perkembangan psikologis anak yang
anak. 3
seorang
lingkungan
antara
kemajuan teknologi yang sangat pesat
ayah
keluarga
masih dalam pertumbuhan. 2
Pada hakekatnya anak tidak dapat
Sebagai generasi penerus bangsa
melindungi dirinya sendiri terhadap
anak merupakan tunas bangsa yang
berbagai
akan
suatu
fisik, sosial dalam berbagai bidang
bangsa, dalam hal ini adalah bangsa
kehidupan. Maka diperlukan suatu
Indonesia. Namun pada akhir-akhir ini
perlindungan hukum yang memihak
sering
terhadap
melanjutkan
terdapat
eksistensi
tindak
pidana
macam–ancaman
kepentingan
mental,
anak.
persetubuhan anak dibawah umur yang
Perlindungan hukum terhadap anak
dilakukan oleh orang dewasa maupun
dalam suatu keluarga, masyarakat,
oleh anak dibawah umur, dan hal ini
bangsa
merupakan suatu ancaman yang sangat
peradaban bangsa demi pengembangan
besar dan berbahaya bagi anak yang
manusia seutuhnya maka setiap orang
notabene generasi penerus bangsa.
wajib
Salah satu sebab terjadinya tindak
terhadap anak.
pidana anak dibawah umur
merupakan
mengusahakan
tolak
ukur
perlindungan
yang
Dalam hukum nasional telah
dilakukan oleh seorang ayah terhadap
memiliki dasar yuridis dari UUD 1945
anak kandungnya tidak lain adalah
sebagai landasan konstitusional serta
2
3
) Novianto D. Tinjauan Tentang KeturutSertaan Istri Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Yang dilakukan Oleh Suami Terhadap Anak Dibawah Umur.Surakarta.2009, hlm 14
) Setiawan. S. Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dibawah Umur Dengan pelaku Anak Dibawah Umur Dikaitkan Dengan Hak-hak Tersangka. Surakarta. 2010, hlm 6
3
UU
No
23 tahun 2002
tentang
(1) Barang
siapa
Perlindungan Anak. Pasal 28 B ayat (2)
“bersetubuh”dengan
UUD 1945 dengan tegas menyebutkan
seorang wanita diluar
“ Setiap anak berhak atas kelangsungan
perkawinan,
padahal
hidup tumbuh dan berkembang serta
diketahuinya
atau
berhak
sepatutnya
harus
diduganya
bahwa
atas
perlindungan
atas
kekerasan dan diskriminasi” Minimnya lapangan pekerjaan
umumnnya belum lima
yang tersedia dan masalah tuntutan
belas tahun, atau kalau
kebutuhan
umurnya
hidup
(ekonomi)
tidak
jelas,
dimasyarakat menyebabkan munculnya
bahwa belum waktunya
berbagai
kejahatan/tindak
untuk dikawin, diancam
pidana salah satunya adalah pidana
dengan pidana penjara
kesusilaan dengan kekerasan.
paling lama 9 tahun.
macam
Diberbagi massa media cetak maupun elektronik banyak diberitakan
Sedangkan dalam UU No 23
mengenai kesusilaan yang dilakukan
tahun 2002 tentang perlindungan anak
oleh pelaku
menggunakan
disebutkan dalam bab 1 ketentuan
kekerasan atau ancaman kekerasan
Umum Pasal 1 angka 1. “Anak adalah
memaksa seseorang perempuan anak
seseorang yang belum berusia 18 (
dibawah
delapan belas) tahun, termaksud anak
dengan
umur
yang
bersetubuhan
yang masih didalam kandungan’’.
dengan ayah kandungnya sendiri. Di dalam kitab Undang-Undang
Dalam Pasal 81 Undang-undang
Hukum pidana menurut pasal 287 (KUHP)
sebenarnya
telah
No
diatur
pelaku
tindak
Tahun
2002
tentang
Perlindungan Anak yang dirumuskan
ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap
23
sebagai berikut:
pidana
(1) Setiap orang yang dengan
persetubuhan yang yang dilakukan
sengaja melakukan kekerasan
seorang ayah terhadap anaknya sendiri,
atau
dalam pasal itu menyebutkan :
ancaman
memaksa
4
anak
kekerasan melakukan
persetubuhan denganya atau
bagaimanapun
dengan orang lain, dipidana
mempunyai hak untuk diperlakukan
dengan pidana penjara paling
adil, dan dilindungi hak-haknya.
lama 15 (lima belas) Tahun
Siapapun
korban
orangnya,
tetap
menjadi
dan paling singkat (3) tahun
korban kejahatan adalah sesuatu hal
dan denda paling banyak Rp
yang tidak pernah diinginkanya. Dalam
300.000.000,00 ( tiga ratus
kasus kekerasan seksual seringkali
juta rupiah) dan paling sedikit
pelakunya orang yang dekat dengan
Rp 60.000.000,00
kehidupan sehari-harinya. Dengan kata
( enam
puluh juta rupiah).
lain sebelumnya telah dikenal oleh
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud
(1)
sekali, atau bisa jadi pelaku adalah
berlaku pula bagi setiap orang
salah satu dari anggota keluarganya.
dengan
melakukan
Menurut “Rita Serenah Kolibonso”,
serangkaian
Direktur Eksekutif Mitra Perempuan
tipu
dalam
sengaja
muslihat,
ayat
sikorban, bahkan mungkin sangat dekat
kebohongan, atau membujuk
Yayasan
penghapusan
anak melakukan persetubuhan
terhadap perempuan:
kekerasan
denganya atau dengan orang
“Jika pelaku memiliki hubungan
lain.
keluarga dengan korban, apalagi
Masalah kekerasan seksual di
ia adalah ayah korban sendiri,
Indonesia khususnya terhadap wanita
makin sulit untuk menjangkau
dan anak perlu mendapat perhatian
korban apalagi memprosesnya
lebih intensif dan serius lagi. Hal ini
secara
mengingat,
kecenderungan
cenderung menjaga korban untuk
bahwa korban wanita dan anak sering
tidak menjalani proses hukum,
terabaikan
oleh
lembaga-lembaga
ibu korban juga sulit diharapkan
kompoten
dalam
sistem
untuk membantu karena takut
terdapat
peradilan
hukum.
kepada
perhatian dan perlindungan yang cukup
Padahal dalam proses hukum
berdasarkan hukum. Hal ini tersebut
seorang
seharusnya
terjadi,
sebab,
5
anak
dan
tua
pidana, yang seharusnya memberikan
tidak
suami
Orang
yang
keluarga.
berusia
kurang dari 12 tahun harus didampingi orang tua atau wali.”
manusia dan kemanusiaan merupakan
4
faktor
yang
dominan
menghadapi Upaya- upaya perlindungan anak
perlindungan
dan
dalam
menyelesaikan
terhadap
anak
yang
harus telah dimulai sedini mungkin,
merupakan permasalahan kehidupan
agar kelak dapat berpartisipasi secara
manusia juga. Disini yang menjadi
optimal bagi pembagunan bangsa dan
objek
Negara. Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4)
kegiatan perlindungan anak sama-sama
Undang-Undang Republik Indonesia
mempunyai hak-hak dan kewajiban;
Nomor
tentang
motivasi seseorang untuk ikut serta
ditentukan
secara teguh dan gigih dalam setiap
bahwa: Anak berhak atas pemeliharaan
kegiatan perlindungan anak; pandangan
dan
semasa
bahwa setiap anak wajar dan berhak
kandungan maupun sesudah dilahirkan.
mendapat perlindungan mental, fisik,
Menurut Pasal 1 butir 2 UU
dan sosial dari orang tua, anggota
Nomor 23 Tahun 2002 tentang
masyarakat dan Negara. Pandangan-
Perlindungan Anak, perlindungan
pandangan tersebut jelas berdasarkan
anak
pengertian
4
Tahun
Kesejahteraan
1979
Anak,
perlindungan
adalah
baik
segala
kegiatan
dan
subjek
dari
pelayanan
citra
yang
dan
tepat
untuk menjamin dan melindungi
mengenai manusia, tidak terkecuali
anak dan hak-haknya agar dapat
manusia yang disebut dengan “Anak”
hidup, tumbuh, berkembang, dan
disini
berpartisipasi
adalah suatu masalah manusia yang
sesuai
secara
dengan
martabat
optimal
harkat
dan
kemanusiaan,
serta
perlindungan
dari
mendapat
masalah
perlindungan
anak
merupakan kenyataan sosial. Kesejahteraan anak adalah suatu tatanan
kekerasan dan diskriminasi.
kehidupan
dan
penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan
Perlu
kita
ketahui
bahwa
yang wajar, baik secara rohani,
sebenarnya citra dan pengertian tentang
jasmani, maupun sosial.( UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
4
) Rukmini M. Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi. P.T Alumni. Bandung. 2009, hlm21
Anak).
6
Di Indonesia, penentuan batas usia
anak
dalam
pertanggungjawaban
pidana,
d.
Bahwa
Undang-Undang
kaitan
Nomor 3 Tahun 1997 tentang
telah
Pengadilan anak sudah tidak
diatur dalam ( Undang-Undang Nomor
sesuai
11
perkembangan dan kebutuhan
Tahun
2012,
tentang
Sistem
Peradilan Anak.
hukum
Dalam Undang-Undang Nomor
lagi
dengan
masyarakat
karena
belum secara komprehensif
11 Tahun 2012 tentang Sistem
memberikan
Peradilan Anak
kepada anak yang berhadapan
a.
Bahwa
Anak
merupakan
dengan hukum sehingga perlu
amanah dan karunia Tuhan
diganti
Yang
undang baru.
Maha
Esa
yang
memiliki harkat dan martabat
b.
e.
dengan
Bahwa
Undang-
berdasarkan
sebagai manusia seutuhnya;
pertimbangan
Bahwa untuk menjaga harkat
dimaksud dalam huruf a, dan
dan martabatnya, anak berhak
huruf b, huruf c, dan huruf d,
mendapatkan
perlu
perlindungan
khusus, terutama perlindungan hukum
dalam
undang
sistem
Bahwa
sebagaimana
membentuk
Undang-
tentang
Peradilan Pidana Anak.
peradilan; c.
perlindungan
sistem 5
Setiap orang yang melakukan Indonesia
sebagai
pemeliharaan
anak
Negara pihak dalam konvensi
memperhatikan
Hak-Hak Anak (Convention
kewajibannya, yang merupakan hak-
on the Rights of the Child)
hak anak peliharaannya. Pasal 2 UU
yang
No.4 Tahun 1979 menentukan bahwa
mengatur
prinsip
perlindungan hukum terhadap
dan
harus
melaksanakan
hak-hak anak berupa :
anak mempunyai kewajiban
Kesejahteraan, perawatan, asuhan,
untuk
bimbingan,
memberikan
perlindungan khusus terhadap
pelayanan
untuk
mengembangkan kemampuan dan
anak yang berhadapan dengan
5
) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
hukum;
7
kehidupan sosialnya, memlihara
laku orang-orang sebagai anggota-
dan perlindungan baik semasa
anggota masyarakat, dan tujuan hukum
dalam kandungan maupun sesudah
itu adalah mengadakan keselamatan,
dilahirkan,
perlindungan
dari
kebahagiaan, dan tata tertib didalam
lingkungan
hidup
dapat
masyarakat. Masing-masing anggota
yang
membahayakan pertumbuhan dan
masyarakat
perkembanganya. Atas dilindungi
dasar dari
ini
anak
perlu
perbuatan-perbuatan
mempunyai
berbagai
kepentingan,
sehingga
anggota
masyarakat
dalam
memenuhi
kepentingan
tersebut
mengadakan
yang merugikan, agar anak sebagai
hubungan-hubungan yang diatur oleh
generasi
hukum
penerus
bangsa
tetap
untuk
menciptakan
terpelihara demi masa depan bangsa
keseimbangan
dan negara. Arif Gosita mengatakan
masyarakat. Jika seorang atau beberapa
bahwa anak wajib dilindungi agar
orang melakukan pelanggaran hukum
mereka tidak menjadi korban tindakan
maka
siapa saja ( individu atau kelompok,
keseimbangan,
organisasi swasta maupun pemerintah)
hukum tersebut dapat mendatangkan
baik secara langsung maupun tidak
kerugian bagi pihak lain.
langsung.
6
dalam
terjadi
kehidupan
keguncangan,
karena
pelanggaran
Yang dimaksud dengan
Dalam hal ini perlu di perhatikan
korban adalah mereka yang menderita
perlindungan hukum terhadap anak dan
kerugian mental, fisik, sosial), karena
peradilan terhadap anak. Perlindungan
tindakan yang pasif, atau tindakan aktif
hukum, dalam hal ini, mengandung
orang lain atau kelompok (swasta atau
pengertian
pemerintah) baik langsung maupun
berdasarkan ketentuan hukum yang
tidak langsung. Sebagaimana diketahui
berlaku
bahwa
rangkaian
Peradilan
peraturan- peraturan mengenai tingkah
tersangka,
hukum
adalah
perlindungan
(yang
anak
mengatur
Anak),
tentang
baik
terdakwa,
sebagai terpidana/
narapidana. Peradilan Pidana Anak 6
mengandung
Arif Gosita. Yang dikutip oleh Maidin Gultom Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademi Pressindo, 1989. hlm 18
pengertian
pemeriksaan perkara mulai
8
dari
tahap
pidana
proses anak,
penyidikan,
penuntutan,
persidangan
dan
pengadilan
pemasyarakatan. Jadi penelitian ini
Negeri
kab.
Mamuju Utara?
mengungkapkan keberadaan peraturan
2.
Bagaimanakah pertimbangan
perundang-undangan tentang peradilan
hakim
pidana anak terutama UU No. 11
keputusan
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
persetubuhan di kab. Mamuju
Anak. anak dalam kaitannya dengan
Utara?
perlindungan hukum terhadap anak, baik
secara
tersangka,
terdakwa,
terpidana/narapidana,
penerapanya
dalam
kasus-kasus
menangani
II.
kenakalan anak mulai dari penyidikan, penuntutan,
pengadilan,
pemasyarakatan,
penanggulanganya.
dan
A.
usaha
7
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas
maka penulis
pelaku
BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERSETUBUHAN DAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK KANDUNG Penerapan Hukum Pidana Terhadap Persetubuhan yang dilakukan seorang Ayah Terhadap Anak Kandungnya yang dibawah Umur
mengambil rumusan Kejahatan yang menyangkut
masalah yaitu : 1.
pada
memberi
mengetahui
hambatan–hambatan
B.
dan
dalam
kesusilaan
Bagaimanakah
khususnya
kejahatan
pidana
persetubuhan yang dilakukan terhadap
terhadap seorang ayah yang
anak di bawah umur telah dalam
menyetubuhi anaknya menurut
KUHP yang antara lain terdapat dalam
pertimbangan
pasal 287 ayat (1) KUHP: Barang siapa
pertanggungjawaban
hakim
bersetubuh dengan seorang wanita diluar
perkawinan
padahal
diketahuinya atau sepatutnya harus di 7
(Dalam Bukunya Sri Widoyati Soekito.Yang dikutip oleh Maidin Gultom. Anak dan Wanita Dalam Hukum.Jakarta LP3S) hal 22
duga
bahwa umurnya tidak jelas,
bahwa belum waktunya untuk dikawin, di ancam dengan pidana penjara paling
9
lama
Sembilan
tahun’’.Selain
itu,
Rp.60.000.000.00 puluh juta rupiah).
untuk memberikan jaminan yang lebih dalam perlindungan anak, pemerintah
(2)
telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor
23
Tahun
2002
lex
Spesialis
Derogat
Ketentuan
(1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan
Lex
sengaja
Generalis yang menyatakan bahwa peraturan
yang
tipu
serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan
Kejahatan persetubuhan di atur
dengannya atau dengan orang
lebih khusus dalam Undang-Undang
lain.
No.
Mengingat
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
persetubuhan
Anak, yaitu :
tindak
pidana
terhadap
anak
menimbulkan kerugian yang cukup
Pasal 81 :
besar baik dalam bentuk fisik maupun
(1) Setiap orang yang dengan
kejiwaan.
sengaja melakukan kekerasan atau
memaksa
persetubuhan
dengannya
atau
itu,
hakim
terhadap pelaku hendaklah sebanding
anak
melakukan
Oleh sebab
diharapkan dalam menjatuhkan pidana
ancaman
dengan
perbuatannya.
ancaman
pidana
Adapun sebagaimana
termaktub dalam Pasal 287 ayat (1)
dengan orang lain, dipidana
KUHP setinggi-tingginya adalah 9
dengan pidana penjara paling lama
tahun penjara , sedangkan menurut
15
Pasal (lima belas) tahun dan paling
81
ayat(1)
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002, persetubuhan
singkat 3 (tiga) tahun dan denda
terhadap
paling banyak
melakukan
muslihat,
khusus
mengesampingkan peraturan umum.
kekerasan
pidana
sebagaimana dimaksud dalam ayat
tentang
Perlindungan Anak, hal ini berdasakan asas
(enam
anak
dengan
melakukan
kekerasan maupun dengan ancaman
Rp.300.000.000.00
kekerasan di ancam dengan pidana
(tiga ratus juta rupiah) dan paling
penjara 15 tahun dan paling singkat 3
sedikit
10
tahun, denda paling banyak Rp. 300
KUHP.
Juta dan paling sedikit Rp. 60 Juta.
pemeriksaan siding pengadilan, dan
Dalam Pasal 81 ayat (2), persetubuhan
berdasarkan
yang dilakukan dengan tipu muslihat
hukum yang dihubungkan dengan fakta
dan rangkaian kebohongan membujuk
persidangan, terdakwa terbukti secara
anak untuk melakukan persetubuhan
sah
dengannya atau dengan orang lain, juga
melakukan tindak pidana sebagaimana
di ancam dengan pidana yang sama.
yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2)
Dari
pidana
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
persetubuhan terhadap anak yang telah
2002, yaitu setiap orang yang dengan
diputuskan oleh hakim, berikut uraian
sengaja
antara
serangkaian
kebohongan,
membujuk
anak
perkara
putusan
berdasarkan
tindak
yang
dijatuhkan
Undang-Undang
Setelah
dan
nuraian
dilakukannya
pertimbangan
meyakinkan
melakukan
bersalah
tipu
muslihat, atau
melakukan
Perlindungan Anak dengan putusan
persetubuhan dengannya atau dengan
yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 287
orang lain. Dan si terdakwa akhirnya
ayat(1) KUHP. 1. Kasus Pertama
dijatuhkan pidana penjara selama 15
(Perkara
tahun.
putusan
Nomor:
Setelah
dilakukannya
29/Pid.B/2013/PN.PKY.) Dalam kasus
pemeriksaan sidang pengadilan, dan
pertama
berdasarkan
ini
terdakwa
ASRARUDDIN
pertimbangan
hukum yang dihubungkan dengan fakta
umur 47 tahun, alamat
persidangan terdakwa tidak terbukti
Dusun Buana Mukti Desa Karave
secara sah dan meyakinkan bersalah
Kecamatan
Kabupaten
melakukan tindak pidana sebagaimana
Mamuju Utara, Jenis kelamin Laki-
dakwaan primair penuntut umum, dan
laki, Petani dan Sekertaris Yayasan Al
oleh karena itu membebaskan terdakwa
Hikmah, Terdakwa didakwa secara
dari dakwaan subsider tersebut. Majelis
kumulatif melakukan tindak pidana,
hakim berpendapat bahwa terdakwa
yaitu persetubuhan sebagaimana diatur
melakukan persetubuhan dengan tidak
dan diancam pidana berdasarkan Pasal
ada melakukan kekerasan terhadap
81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23
korban sehingga dengan demikian
Tahun 2002 dan Pasal 287 ayat (1)
majelis hakim berpendapat bahwa oleh
Bulutaba
RUDI
nurani
Bin
MAHMUD
Alias
bernama
11
karena salah satu unsur Pasal 81 ayat
perkara pidana yang pernah di proses
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
dalam suatu sidang peradilan pidana :
2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi
maka
majelis
Berdasarkan
hakim
29/Pid.B/2013/PN.PKY.
Nomor:
Pengadilan
membebaskan terdakwa dari dakwaan
Negeri Pasangkayu yang mengadili
primair. Oleh karena dakwaan penuntut
perkara-perkara pidana pada peradilan
umum bersifat Subsidairitas, maka
umum tingkat pertama dengan acara
terdakwa didakwakan melanggar Pasal
pemeriksaan
287 ayat (1) KUHP Pasal 65 ayat (1)
putusan sebagai berikut dalam perkara
KUHP, dan majelis hakim menyatakan
Terdakwa :
biasa,
menjatuhkan
terdakwa terbukti secara sah dan
Nama lengkap Asraruddin Alias
meyakinkan bersalah melakukan tindak
Rudi Bin Mahmud Tempat lahir Flores
pidana sebagaimana yang diatur dalam
Timur Menyatakan terdakwa bersalah
Pasal 287 ayat (1) KUHP yaitu
melakukan tindak pidana “ dengan
bersetubuh dengan anak kandungnya
sengaja melakukan kekerasan atau
yang dibawah umur dan terdakwa
ancaman
akhirnya dijatuhkan pidana penjara
melakukan tipu muslihat, serangkaian
selama 15 tahun.
kebohongan, membujuk anak untuk melakukan
B.
Putusan
Kriteria Hakim Mengambil Terhadap
kekerasan,
persetubuhan
memaksa,
denganya
Dalam
atau orang lain”, sebagaimana diatur
Keputusan
dalam pasal 81 ayat (2) Undang-
Delik Persrtubuhan
Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang
dilakukan Seorang Ayah
Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1)
Terhadap Anak Kandungnya
KUHPidana dalam uraian dakwaan
Setelah mengurai pada sub-sub sebelunya
mengenai
pertama;
proses
Menjatuhkan
pidana
terhadap
pemeriksaan perkara tindak pidana
terdakwa Asraruddin Alias Rudi Bin
persetubuhan
maka
Mahmud oleh karena itu dengan pidana
dibahas
mengenai
penjara selama 15 ( lima belas) tahun
proses
peradilan
dikurangi selama terdakwa ditahan.
menampilkan
Dan denda sebesar Rp. 200.000,000, (
selanjutnya implementasi dimaksud
di
pengadilan
dengan
12
dua ratus juta rupiah) subside 3 ( 3)
Bulutaba
bulan kurungan.
Utara,
Menjatuhkan
atau
Mamuju
setidak-tidaknya
terhadap
disuatu tempat-tempat lain yang
terdakwa Asraruddin Alias Rudi Bin
masih termaksud dalam daerah
Mahmud oleh karena itu dengan pidana
hukum
penjara selam 15 tahun, dikurangi
Pasangkayu, ia terdakwa dengan
selama terdakwa ditahan. Dan denda
sengaja melakukan tipu muslihat,
sebesar Rp. 200.000,000, ( dua ratus
serangkaian kebohongan,
juta rupiah); subsidair 3 ( tiga) bulan
membujuk
kurungan.
Irmawati
Menetapkan dibebani
pidana
Kabupaten
agar
membayar
terdakwa
biaya
anak Alias
perkara
Negeri
atau
kandungnnya irma
Asraruddin
sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);
Pengadilan
Binti
melakukan
persetubuhan
denganya
orang
jika
lain,
atau
beberapa
Bahwa ia, terdakwa Asraruddin
perbuatan yang harus dipandang
Alias Rudi Bin Mahmud, pada
sebagai perbuatan yang berdiri
hari senin tanggal 04 Desember
sendiri
2012 sekira pukul 10.00 Wita
beberapa
atau
tersebut
setidak-tidaknya
pada
sehingga
merupakan
kejahatan terdakwa
perbuatan melakukan
waktu-waktu lain dalam tahun
antara lain dengan cara sebagai
2012,
dirumah
berikut : Bahwa pada hari senin
bertempat dirumah terdakwa di
tanggal 04 Desember 2012 sekira
Dusun Buana Mukti Desa Karave
pukul
Kecamatan Bulutaba Kabupaten
bertemu dengan saksi korban
Mamuju Utara, kemudian pada
Irmawati
hari minggu tanggal 20 januari
Asraruddin
2013 sekira pukul 11.00 Wita
terdakwa dikamar terdakwa, lalu
atau
korban Irmawati Alias Irma Binti
bertempat
setidak-tidaknya
disuatu
10.00
Wita,
Alias
terdakwa
Irma
dipanggil
oleh
tempat-tempat lain dalam tahun
Asraruddin
2013,
dirumah
terdakwa “ kamu mau jadi pintar
terdakwa di Dusun Buana Mukti
? Mau jadi anak baik?’’, lalu
Desa
korban menjawab “iya”, setelah
bertempat
Karave
Kecamatan
13
ditanya
Binti
oleh
itu korban diminta oleh terdakwa
Umum
untuk
Mamuju
meminum
segelas
air,
Daerah Utara
setelah korban meminum air
Nomor
pemberian terdakwa kemudian
435/04/VER/I/201
korban diajak oleh terdakwa
3/RSUD tanggal 29
untuk masuk kekamar mandi,
Januari 2013 yang
lalu
dibuat
terdakwa
kekamar
ikut
mandi,
masuk
korban
lalu
:
dan
ditandatangani
bertanya “kenapa kita masuk”,
dibawah
yang dijawab oleh terdakwa “
jabatan
diam saja tidak usah bertanya,
Komang
ikut apa yang bapak bilang”
Arthawan, dimana
setelah itu terdakwa memegang
telah
pundak
korban,
pemeriksaan
kancing
baju
membuka korban
dan
sumpah oleh
Juni
melaukan
terhadap
korban
membuka celana korban lalu
seseorang
terdakwa
perempuan
memasukkan
jari
dr.
atas
tengahnya ke vagina korban,
nama Evi Susianti
setelah
Alias
terdakwa
terdakwa
terangsang
kemudian
Binti
membuka
Asraruddin, dengan
celananya dan meminta koraban
hasil pemeriksaan
memegang
sebagai berikut:
alat
kelaminnya,
setelah alat kelaminya terangsang terdakwa
memasukan
kelaminnya
kedalam
o Pada
alat vagina
pemeriksaan
korban hingga terdakwa merasa
ditemukan :
puas dan mengeluarkan sperma;
a) Perempua
Bahwa berdasarkan
n tersebut
hasil
adalah
Visum
Repertum Rumah
Et dari
seorang
Sakit
wanita
14
berumur
pemeriksa
lima belas
an:
tahun
Pemeriksaan
dengan
keadaan
kesadaran
jasmani baik
baik,
:
umum
Tidak
emosi
fisik
ditemukan
adanya luka
tenang,
e) Pemeriksa
rambut
an
rapi,
kandungan
penampila n
bersih,
Rahim:
puncak
rahim tidak teraba
sikap
f) Pemeriksa
selama
an
pemeriksa
kelamin
an
alat
Mulut alat kelamin :
membantu
pada
;
kecil kemaluan tidak
b) Pakaian
kedua
bibir
tampak kemerahan.
rapi, tanpa robekan, c) Tanda
III. PENUTUP
kelamin
A. Kesimpulan
sekunder
1. Bahwa pertanggungjawaban
sudah
pidana persetubuhan Anak
berkemba
kandung,
ng;
2. berdasarkan studi kasus
d) Pada
Putusan Nomor:
korban
29/Pid.B/2013/PN.PKY.
dilakukan
yang diteliti tetap dapat
15
dipertanggungjawabkan,
memperhatikan anaknnya
dan dinyatakan bersalah.
dan menjaga hingga
3. Pengaturan mengenai tindak
dewasa bukan
pidana Persetubuhan
disalahgunakan seperti hal
terhadap Anak dibawah
semacam ini menyuruh
umur menurut hukum yang
anak bersetubuh
berlaku di Indonesia seperti
terhadapnnya hingga anak
Kitab Undang-undang
tidak dapat berkembang
Hukum Pidana pasal 287
demi masa depannya.
ayat (1) serta di dalam
2.
Undang-Undang No 23
memberantas film-film atau
Tahun 2002 Tentang
bacaan yang mengandung
Perlindungan Anak yaitu
unsur pornografi karena
dalam pasal 81 ayat (1) dan
dari sinilah persetubuhan
(2).
terhadap anak kandung yang di bawah umur ini
B. Saran 1.
Pemerintah sekiranya dapat
Meningkatkan mentalitas,
berakar, apabila hal
moralitas, serta keimanan
tersebut dilakukan
dan ketaqwaan pada diri
setidaknya dapat mencegah
sendiri yang bertujuan
ataupun mengurangi
untuk pengendalian diri
peningkatan tindak pidana
yang kuat sehingga tidak
persetubuhan terhadap anak
mudah tergoda untuk
di bawah umur ini.
melakukan sesuatu yang
3.
Para penegak hukum
tidak baik, dan juga untuk
seperti kepolisian,
mencegah agar dapat
kejaksaan dan kehakiman
menghindari pikiran dan
dalam menindak para
niat yang kurang baik di
pelaku agar lebih terarah
dalam hati serta pikirannya.
dan tajam sesuai dengan
Orang tua sebagai kepala
apa yang telah pelaku
rumah tangga harus
lakukan terhadap
16
anak sebagai korban pers.
korbannya, serta mengedepankan hak-hak DAFTAR PUSTAKA A. Buku
Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi ( Sebuah Bunga Rampai), Bandung : Alumni, 2006 Rukmini.M. Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi.P.T Alumni. Bandung. 2009 Arif Gosita. Yang dikutip oleh Maidin Gultom Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademi Pressindo, 1989. (Dalam Bukunya Sri Widoyati Soekito.Yang dikutip oleh Maidin Gultom. Anak dan Wanita Dalam Hukum.Jakarta LP3S) SR.Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya , Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982. B. Jurnal dan Karya Ilmiah Novianto, D.Tinjauan Tentang KeturutSertaan Istri Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Yang dilakukan Oleh Suami Tehadap Anak Dibawah Umur.Surakarta.2009, Setiawan. S. Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak dibawah Umur Dengan pelaku Anak Dibawah Umur Dikaitkan Dengan Hak-hak Tersangka.Surakarta. 2010 C. Perundang-undangan Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5237-5237) Perlindungan Anak dan Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana anak ( Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5332-5332)
17
BIODATA Nama
: Syamsuri S. Samauna
TTL
: Pasangkayu, 16 September 1992
Alamat
: Jln.Lakatu Palu Barat
No. HP
: 085299201920
Email
:
[email protected]
Nama Orang Tua a. Ayah
: Samsir Samauna
b. Ibu
: Nurfaida Hi. Gani
18
