TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN WARIS UNTUK PENDAFTARAN TANAH SILVANA MUKTI DJAYANTI / D 101 09 389 ABSTRAK Penulisan yang diberi judul Tinjauan Yuridis tentang Penggunaan Surat Keterangan Waris untuk Pendaftaran Tanah ini, dilakukan untuk mengetahui proses pembuatan Surat keterangan waris berdasarkan ketentuan yang berlaku dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam proses pembuatan surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris. Hasil penelitian diperoleh bahwa surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan dikuatkan oleh Lurah dan camat, ada proses pembuatan surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris yang telah melalui proses yang sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku dan ada proses pembuatan surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris yang tidak sesuai ketentuan (Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris sangat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada para hali waris didalam proses peralihan hak karena pewarisan karena ada pengecekan wasiat dan surat keterangan waris tersebut di buat oleh dan dihadapan serta ditandatangani oleh seluruh ahli waris dihadapan Notaris. Surat keterangan waris tidak hanya dipergunakan sebagai surat tanda bukti sebagai ali waris untuk pendaftaran tanah saja akan tetapi juga untuk pencairan uang di Bank dan untuk mengurus Asuransi. Dan dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum Waris Khususnya Pendaftaran Hak atas tanah karena pewarisan. Kata Kunci : Surat Keterangan, Waris, Notaris I.
benda yang berada dalam lingkungan
PENDAHULUAN
masyarakat. Suatu cara penyelesaian
A. Latar Belakang Seorang manusia selaku anggota masyarakat
selama
hukum
dalam
hidup,
masyarakat yang melahirkan sedikit
mempunyai tempat dalam masyarakat,
banyak kesulitan sebagai akibat dari
mempunyai
kewajiban
wafatnya seorang rnanusia, hal ini
terhadap orang-orang anggota lain dari
memang harus diselesaikan secepat dan
masyarakat itu dan terhadap benda-
setepat mungkin agar dapat memberi
hak
masih
hubungan-hubungan
dan
1
kepastian hukum dan perlindungan
sejumlah
warisan,
hukum
maupun
benda
kepada
berkaitan
pihak-pihak
dengan
masalah
yang hukum
benda tidak
bergerak bergerak,
termasuk warisan berupa bidang tanah
tersebut.
maka warisan tersebut beralih haknya
Surat
Keterangan
Waris
karena hukum pada saat pemegang hak
merupakan salah satu surat tanda bukti
tersebut meninggal dunia dalam arti
sebagai ahli waris yang dapat dipakai
bahwa sejak saat itu para ahli waris
sebagai dasar hak bagi para ahli waris
menjadi pemegang hak yang baru.
untuk melakukan perbuatan hukum atas
Untuk dapat rnembuktikan dirinya
harta peninggalan pewaris, selain surat
sebagai ahli waris yang sah dari orang
tanda bukti sebagai ahli waris lainnya
yang
yaitu: Wasiat dari Pewaris, Putusan
ketentuan hukum yang berlaku maka
Pengadilan
Penetapan
ahli waris harus menunjukkan bukti
Hakim/Ketua Pengadilan. Perbuatan
tertulis yaitu Surat tanda bukti sebagai
hukum pembuatan surat keterangan
ahli waris. Surat tanda bukti sebagai
waris tersebut harus dilakukan secara
ahli waris yang dapat berupa:
bersama
dengan
lainnya,
perbuatan
dan
para
meninggal
dunia,
ahli
waris
1.
Wasiat dari pewaris;
hukum
yang
2.
Putusan Pengadilan:
dimaksud dapat berupa pendaftaran
3.
Penetapan
peralihan hak karena pewarisan dan
Pengadilan:
tindakan peralihan hal atas tanah
4.
menurut
Hakim/Ketua
Surat Keterangan Waris:
pemilikan bersama kepada sesama
- Bagi Warga Negara Indonesia
pemilik atau kepada pihak ketiga.
penduduk asli Surat Keterangan
Peralihan hak atas tanah warisan berarti
Waris yang dibuat oleh para
salah satu ahli waris hanya dapat
ahli waris dengan disaksikan
mengalihkan besar bagian haknya atas
oleh 2 (dua) orang saksi dan
warisan tersebut, kepada sesama ahli
dikuatkan
waris maupun kepada pihak ketiga.
Desa/Kelurahan
Peralihan hak karena pewarisan terjadi
apabila
seseorang
oleh dan
Kepala Camat
tempat tinggal pewaris pada
yang
waktu meninggal dunia;
meninggal dunia dan meninggalkan
2
- Bagi warga Negara Indonesia
tersebut atau ada ahli waris yang tidak
keturunan Tionghoa: Akta Surat
menandatangani surat keterangan waris
Keterangan Waris dan Notaris;
sehingga pihak Lurah dan Camat tidak
- Bagi warga Negara Indonesia
mau menandatangani surat keterangan
Keturunan Timur Asing lainnya
waris tersebut jadi hal tersebut dapat
Surat Keterangan Waris dari
menghambat
Balai Harta Peninggalan (Pasal
keterangan
waris,
111 ayat (1) huruf c angka 4
menjamin
kepastian
Peraturan
perlindungan hukum bagi para ahli
Menteri
Agraria/Kepala
Negara Ketentuan
pembuatan
surat
sehingga hukum
tidak dan
waris.
Pertahanan Nasional Nomor 3
Pada prinsipnya surat keterangan
Tahun 1997 Tentang Ketentuan
waris dapat dibuat cukup oleh salah
Pelaksanaan
Peraturan
satu ahli waris saja untuk menghadap
pemerintah Nomor 24 Tabun
ke Lurah atau camat serta Notaris,
1997
sehingga jika ada ahli waris dalam
Tentang
Pendaftaran
Tanah).
surat keterangan waris tersebut maka
Permasalahan yang sering terjadi
ahli waris tersebut kemudian dapat saja
dalam pembuatan surat keterangan
mengalihkan hak atas tanah warisan
waris adalah surat keterangan waris
tersebut
yang dibuat oleh ahli waris, dengan
persetujuan dari ahli waris yang lain
disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan
karena namanya tidak tercantum dalam
diikutikan oleh Kepala Desa/Kelurahan
surat
dan Camat maupun surat keterangan
sehingga
waris
Notaris.
menimbulkan kerugian bagi ahli waris
Permasalahan yang muncul adalah
yang namanya tidak tercantum dalam
adanya ahli waris yang memberikan
surat keterangan waris tersebut. Hal ini
keterangan
palsu
atau
tentu akan menimbulkan permasalahan
keterangan.
tidak
sesuai
yang
dibuat
oleh
memberi dengan
kepada
keterangan hal
pihak
lain
waris tersebut
tanpa
tersebut, akan
atas tanah tersebut.
kenyataan yang sebenarnya, sehingga
Pengertian
mengenai
Surat
ada ahli waris yang tidak tercantum
Keterangan Waris sampai saat ini
namanya dalam surat keterangan waris
masih beragam tetapi mempunyai inti
3
yang sama, dengan demikian penulis
dari seseorang yang meninggal dunia
mengutip beberapa pengertian dan
berdasarkan
pendapat tentang arti Surat Keterangan
ditunjukkan kepadanya, jika perlu ahli
Waris
mempermudah
waris dapat meminta keterangan dari
pemahaman tentang pengertian Surat
beberapa orang saksi yang mengetahui
Keterangan Waris.
tentang keluarga yang dibuatkan surat
agar
lebih
Surat keterangan waris adalah
atas
surat-surat
yang
keterangan waris itu.
"Surat yang membuktikan bahwa yang
Pendaftaran
tanah
adalah
disebut disana adalah ahli waris dari
rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
pewaris tertentu dan beberapa hak
Pemerintah
bagiannya. 1
berkesinambungan dan teratur, meliputi
Surat keterangan waris adalah
secara
terus
pengumpulan,
menerus,
pengolahan,
merupakan suatu alat bukti yang kuat
pembukuan,
tentang adanya suatu peralihan hak atas
pemeliharaan data fisik dan data
suatu harta peninggalan dari pewaris
yuridis dalam bentuk peta dan daftar,
kepada halt waris, artinya bahwa telah
mengenai bidang-bidang tanah dan
terjadi peralihan kepemilikan harta
satuan-satuan rumah susun, termasuk
peninggalan dari kepemilikan pewaris
pemberian sertifikat sebagai surat tanda
menjadi kepemilikan secara bersama
bukti haknya bagi bidang-bidang tanah
para ahli waris sesuai dengan jumlah
yang sudah ada haknya dan hak milik
ahli waris.2
atas satuan rumah susun serta hak-hak
Surat merupakan
Keterangan surat
keterangan
penyajian
serta
Waris
tertentu yang membebaninya (pasal 1
yang
ayat (1) Peraturan Pemeritnah Nomor
dibuat oleh Notaris, yang merupakan
24 tahun 1997)
suatu ketentuan siapa yang menurut
B. Rumusan Masalah
hukum menjadi ahli waris yang sah
Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam judul ini
1
J.Satrio. Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel, Citra Aditya Bakti, Bandung.1998, Hlm. 227. 2 I Gede Purwaka, , Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuot Oleh Notaris Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta : ,1999,Him, 50.
adalah sebagai berikut : 1. Apakah
pembuatan
surat
keterangan waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
4
2. Apa
saja
kendala-kendala
bahwa ahli waris dengan sebenar-
dalam proses pembuatan surat
benarnya telah merelakan untuk
keterangan waris yang dibuat
tidak
oleh Notaris?
berupa
Pembuatan
pertama
yang
harus
melangkah ke prosedur keterangan
pembuatan
waris
bahwa
adalah
kecamatan
ada
6.
dalam
sebagai berikut :
Prosedur
Foto copy Kartu Tanda Penduduk
oleh ahli waris yang dilaksanakan oleh 2 (Dua) orang saksi serta
Foto copy Kartu Tanda Penduduk
pernyataan
menerima yaitu
surat
surat
Suatu keterangan waris yang dibuat
Asli Surat Keterangan Kematian
Surat
pembuatan
a. Tahap Pertama
dilakukan oleh Lurah dan camat
sanksi-sanksi yang masih berlaku 4.
memproses
yaitu :
dan Surat Pernyataan kematian. 3.
untuk
keterangan waris melalui beberapa tahap
ahli waris yang masih berlaku 2.
lain
pembuatan surat keterangan waris.
ahli waris dalam pembuatan surat
1.
Surat Kuasa yaitu surat yang
yang
adalah
menyetujui
memberi kuasa kepada ahli waris
Syarat-syarat yang harus dilengkapi
tersebut
waris
menerangkan bahwa ahli waris
surat keterangan waris.
waris
ahli
dengan kesepakatan.
menentukan syarat-syarat pembuatan
keterangan
Persetujuan
bidang tanah tersebut dibagi sesuai
masing-masing perbedaan
Pernyataan
bahwa harta warisan yang berupa
yang ditentukan oleh pihak kantor yang
Surat
surat yang isinya menerangkan
persyaratan-persyaratan
kecamatan,
yang
Pembagian Harta Warisan yaitu
dipenuhi oleh ahli waris sebelum
memenuhi
tanah
Camat. 5.
surat
bidang
warisan
diketahu dan ditandatangan oleh
Surat
Keterangan Waris Langkah
harta
ditandatangani oleh ahli waris serta
II. PEMBAHASAN A. Prosedur
menerima
Rela
pembagian yang
merupakan akta di bawah tangan.
tidak
Pada awalnya para ahli waris atau
warisan
salah satu ahli waris datang ke
menyatakan
Kantor Kecamatan atau datang ke
5
Kantor Notaris serta ada juga yang
nikah. Setelah persyaratan tersebut
datang ke Kantor Pertahanan untuk
telah dilengkapi oleh ahli waris
kembali membuat surat keterangan
maka pegawai Kantor Kecamatan
waris. Pegawai Kantor Kecamatan
memeriksa
menanyakan
berkas-berkas
kepada
ahli
waris
tentang keadaan yang sebenarnya
dengan
teliti
untuk
semua
pembuatan
surat keterangan waris tersebut.
tentang pewaris dan ahli waris serta
b. Tahap kedua
harta warisan mengenai hal-hal
Pegawai kantor kecamatan member
sebagai berikut : siapa dan kapan
formulir Surat Keterangan waris
pewaris meninggal dunia, hubungan
tersebut kepada ahli waris, surat
ahli waris dengan pewaris, siapa dan
keterangan waris tersebut sudah
berapa jumlah ahli waris, apakah
diformat sehingga ahli waris dengan
pewaris
diarahkan
meninggalkan
warisan
berupa bidang tanah, jika pewaris
kecamatan
meninggalkan
dalam
warisan
berupa
pegawai untuk
surat
kantor
mengisi
keterangan
data waris
bidang tanah, apakah akan diadakan
tersebut. Format surat keterangan
pembagian harta warisan, apakan
waris tersebut ada yang di Kantor
semua ahli waris mau menerima
Kecamatan, ada yang format dari
pembagian harta warisan. Pegawai
Kantor Notaris dan ada yang format
Kantor
menanyakan
dari Kantor Pertanahan. Para ahli
kepada para ahli waris apakah
waris mengisi formulir yang telah
memang benar mereka adalah ahli
disediakan oleh Kantor Kecamatan,
waris yang sah dari pewaris yang
ahli waris mengisi sesuai dengan
meninggal
keadaan yang
Kecamatan
dunia,
dokumen-dokumen
dan yang
meminta harus
waris
sebenarnya.
diarahkan
oleh
Ahli pihak
dilengkapi oleh para ahli waris yaitu
Kecamatan sesuai dengan format
berupa Kartu Tanda Penduduk ahli
yang
waris yang masih berlaku, Kartu
Kecamatan atau pegawai Kantor
tanda Penduduk saksi-saksi di dalam
Kecamatan
surat keterangan waris, dan surat
membuatkan surat keterangan waris
keteragnan kematian pewaris, akte
tersebut
6
sudah
ditetapkan
dapat
dengan
oleh
membantu
pertimbangan
bahwa ahli waris kurang memahami
ditandatangani
atau tidak mengerti cara membuat
Ketua Rukun Tetangga dan Ketua
surat
Rukun Warga, kemudian surat-surat
keterangan
melengkapi
waris.
persyaratan
Untuk didalam
tersebut
serta
dicap
diketahui
oleh
dan
pendaftaran tanah pegawai Kantor
ditandatangani serta diberi nomor
Kecamatan mempersiakan berupa :
dan tanggal oleh Lurah setempat.
surat pernyataan kematian, surat
Untuk proses terakhir maka ahli
pernyataan rela tidak menerima
waris membawa surat keterangan
warisan,
pernyataan
waris dan surat-surat lainnya seperti
pembagian warisan, surat kuasa.
surat pernyataan kematian, surat
Semua surat pernyataan diisi oleh
pernyataan rela tidak menerima
ahli waris sesuai dengan keadaan
warisan, surat pernyataa pembagian
sebenarnya dan bermaterai cukup.
warisan,
surat
c. Tahap Ketiga Pegawai
surat
kuasa,
untuk
menghadap Camat, setelah camat Kantor
Kecamatan
memeriksa identitas dan berkas-
memerintahkan kepada ahli waris
berkas
dan 2 (dua) orang saksi untuk
keterangan waris serta menanyakan
menandatangani surat keterangan
ahli waris maka semua surat tersebut
waris
tambahan
ditandatangani serta diberi nomor
lainnya berupa surat pernyataan
dan tanggal oleh Camat tempat
kematian, surat pernyataan rela tidak
tinggal
menerima warisan, surat pernyataan
meninggal
pembagian warisan, surat kuasa
berdomisili.
surat-surat tersebut ditandatangani
Prosedur
dan
surat-surat
persyaratan
pewaris dunia
dalam
pada dan
pembuatan
surat
waktu pewaris
surat
oleh ahli waris dan saksi-saksi.
keterangan waris yang ditetapkan oleh
Setelah surat keterangan waris dan
Notaris adalah sebagai berikut :
surat-surat lainnya yang berkaitan
a. Tahap pertama :
dengan
surat
keterangan
waris
1. Salah satu atau seluruh ahli waris
tersebut ditandatangani oleh ahli
sebagai
waris dan saksi-saksi, maka surat-
berkepentingan
surat
tertentu
diketahui
dan
7
pihak
yang menghadap
kepada Notaris untuk dibuatkan
yang dikeluarkan oleh Kantor
surat keterangan waris.
Catatan Sipil.
2. Notaris memperoleh keterangan langsung
dengan
kepada
ahli
4. Notaris meminta data pendukung
menanyakan
yaitu surat
apakah
keterangan
memang benar ahli waris tersebut
pernyataan
adalah ahli waris yang sah dari
dibuat dalam bentuk akta notariil
orang yang meninggal dunia,
yang isinya menerangkan siapa
siapa suami atau istri dari pewaris
istri atau suami dari orang yang
jika pewaris pernah kawin dan
meninggal dunia tersebut, siapa
dalam perkawinan pewaris yang
anak-anaknya, apakah pewaris
keberapa,
pewaris
pernah kawin dengan orang lain.
dimana
Surat keterangan saksi tersebut
meninggalnya pewaris, beberapa
dibuat dengan akta notariil maka
jumlah ahli waris, apakah pernah
Notaris meminta identitas dari 2
membuat surat perjianjian kawin,
(dua) orang saksi tersebut berupa
apakah ada anak di luar kawin
Kartu Tanda Penduduk yang
yang diakui, dan apa saja harta
masih berlaku, surat keterangan
yang ditinggalkan oleh pewaris
saksi tersebut aslinya dilekatkan
dan
pada minuta akta.
menikah,
waris
dari ahli waris
kapan kapan
apakah
dan
pewaris
pernah
membuat surat wasiat.
mencocokkan
saksi-saksi
yang
b. Tahap kedua :
3. Notaris memperoleh, memeriksa dan
saksi-saksi/surat
Setelah semua persyaratan untuk
serta
pembuatan surat keterangan waris
mempelajari berkas-berkas yang
telah memenuhi persyaratan yaitu
diperlukan guna pembuatan surat
surat pernyataan saksi atau surat
keterangan waris yaitu : Akta
pernyataan kesaksian waris yang
Kematian yang dikeluarkan oleh
dibuat secara notariil oleh Notaris
Kantor Kelurahan, Akte Nikah,
serta identitas pewaris dan para hali
Kartu Tanda Penduduk ahli waris
waris. Maka Notaris membaut akta
yang
surat pernyataan waris.
masih
berlaku,
Kartu
Keluarga, Akte Kelahiran Anak
c. Tahap ketiga :
8
Setelah Notaris membacakan dan
seluruh
meneliti isi dari surat keterangan
diperlukan jika tanah tersebut
waris
surat
akan dialihkan kepada pihak
tersebut
lain atau pihak ketiga. Jadi
ditandatangani oleh Notaris dan
menurut penulis tanda tangan
saksi-saksi.
surat keterangan waris tersebut
tersebut
keterangan
maka
waris
B. Kendala-Kendala Pembuatan
cukup
dalam
Surat
ahli
waris
ditandatangani
baru
oleh
seseorang atau beberapa orang
Keterangan
dari ahli waris saja.
Waris. a. Surat Keterangan Waris harus
b. Ahli
waris
memberikan
ditandatangani oleh seluruh ahli
keterangan palsu
waris.
Dalam ilmu hukum dikenal
Penandatangan surat keterangan
ajaran
mengenai
kebatalan,
waris oleh seluruh ahli waris
ajaran
tersebut
membagi
sebenarnya tidak harus terjadi
kebatalan dalam 2 jenis yaitu
jika
Lurah
mengetahui
atau
Camat
kebatalan mutlak dari suatu
tentang
proses
perbuatan yang disebut batal
pendaftaran atas tanah karena
demi
pewarisan
hukum
yaitu
dan
persyaratan
perbuatan
hanya
merupakan
batal meskipun tidak ada pihak
persyaratan untuk meyakinkan
yang mengajukan pembatalan
pihak
agar
atau tidak perlu dituntut secara
dan
tegas. Kebatalan nisbi adalah
diproses oleh pihak pertanahan
kebatalah suatu perbuatan yang
karena dalam pendaftaran tanah
terjadi
tersebut bahwa nama para ahli
pembatalan oleh orang yang
waris yang namanya tercantum
berkepentingan. Kebatalan nisbi
dalam surat keterangan waris
mensyaratkan adanya tindakan
tersebut
aktif pihak yang berkepentingan
tersebut
pertanahan
permohonan
akan
diterima
lebih
utama
hukum
suatu
setelah
diminta
karena nama yang tercantum
untuk
dalam sertifikat. Tanda tangan
suatu hubungan hukum tertentu.
9
memohon
dianggap
pembatalan
Batal atas kekuatan sendiri
Membuat surat palsu dapat
dimana kepada hakim diminta
berupa membuat surat yang
agar
batal,
sebagian atau seluruh isi surat
kebatalan nisbi atas kekuatan
tidak sesuai atau bertentangan
sendiri
dengan kebenaran,
membuat
surat
demikian
menyatakan
adalah
karena
pembatalan
dikemudian
ditemukan
hari
cacat
dalam
palsu
disebut
yang
dengan
pemalsuan
pembuatan surat tersebut. Dapat
intelektual.
dibatalkan dimana hakim akan
Berdasarkan
membatalkan, apabila terbukti
Pokok Agraria pada tanggal 24
suatu
September 1960, maka sistem
perbuatan
hukum
Undang-Undang
ditemukan adanya hal-hal yang
pendaftaran
menyebbakan kebatalan seperti
menjadi sistem pendaftaran hak,
adanya
dimana hal tersebut ditetapkan
paksaan,
kekeliruan,
tanah
penipuan. Jadi ahli waris yang
dalam
dirugikan
menggugat
Undang Nomor 5 Tahun 1960
secara perdata ke Pengadilan
tentang Undang-Undang Pokok
Negeri karena surat keterangan
Agraria :
waris tersebut cacat hukum dan
1) Untuk menjamin kepastian
dapat
Pasal
19
berubah
menggugat kantor pertanahan
hukum
untuk membatalkan pendaftaran
diadakan pendaftaran tanah
peralihan hak karena pewarisan
diseluruh wilayah Republik
karena
Indonesia
Kantor
cacat
administrasi.
pertanahan
membatalkan
akan
pendaftaran
setelah
diatur
menerima
mengenai
menurut
dengan
yang
Peraturan
Pemerintah. 2) Pendaftaran tanah meliputi :
keputusan tetap dari Pengadilan negeri
pemerintah
ketentuan-ketentuan
peralihan hak karena pewarisan tersebut
oleh
Undang-
a. Pengukuran,
surat
pemetaan
dan pembukuann tanah
keterangan waris tersebut.
10
b. Pendaftaran
hak-hak
tanah tersebut dapat dibatalkan
tanah dan peralihan hak-
yang kemudian diberikan kepada
hak tersebut.
pihak yang lebih berhak.3
c. Pemberian
surat-surat
Berdasarkan
tanda bukti hak yang
Mahkamah
berlaku
Oktober
sebagai
alat
pembuktian yang kuat Perbedaan
Putusan
agung 1996
tanggal Nomor
28 3490
K/Pdt/1993. Keputusan Pengadilan
kewenangan
Tinggi
Bandung,
tanggal
dalam sistem pendaftaran tanah
Agustus
seperti diuraikan di atas jelas
186/Pdt/1993/PT.Bdg.,
tertuang dalam ketentuan angka 2 b
Pengadilan Negeri Bagor, tanggal 8
dan c dimana pendaftaran tanah
Ojktober
melakukan
pendaftaran
hak
134/Pdt/G/1991/PN.Bgr.4
termasuk
peralihan
dan
pembebanannya serta
1993
12
Putusan
1992
Putusan
pemberian
Nomor
menetapkan
Nomor
tersebut bahwa
di
atas
penggugat,
surat-surat tanda bukti termasuk
tergugat dan para tergugat bersama-
sertifikat
sama menjadi ahli waris dari
tanah
sebagai
alat
pembuktian yang kuat.
almarhum.
Dalam ketentuan angka 2
Pembagian
harta
walaupun diketahui oleh Kepala
huruf c di atas disebutkan surat
Desa/Kelurahan,
tanda
diterbitkan
dihadiri oleh semua ahli waris dan
sebagai alat bukti yang kuat bukan
belum semua ahli waris mendapat
terkuat atau mutlak, hal ini berarti
bagian,
pendaftaran tanah di Indonesia
dilakukan pembagian ulang.
bukti
yang
harus
tetapi
dibatalkan
tidak
dan
menganut stelsel negatif dimana apabila
sertifikat
tanah
telah
III. PENUTUP
diterbitkan atas nama seseorang dan ada pihak lain yang dapat
3
Boedi Harsono, 2004, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan : Jakarta, Hlm. 525 4 Pjajas Meliala, 2001, Himpunan Hukum Yurisprudensi Hukum Waris Indonesia. Nuansa Mulia Bandung, Hlm. 88
membuktikan sebagai pemilik yang lebih
berhak
melalui
putusan
lembaga peradilan maka sertifikat
11
A. Kesimpulan
B. Saran
1. Berdasarkan
hasil
penelitian
1. Diperlukan adanya peraturan
terhadap surat keterangan waris
pelaksanaan
yang dibuat oleh ahli waris
pedoman
dalam
yang disaksikan oleh 2 (dua)
pembuatan
surat
orang saksi dengan dikuatkan
waris, baik surat keterangan
oleh Lurah dan camat,a da
waris yang dibuat ahli waris
proses
surat
yang dikuatkan oleh Lurah dan
keterangan waris yang dibuat
Camat maupun surat keterangan
oleh ahli waris yang telah
waris yang dibuat oleh Notaris.
pembuatan
melalui proses
yang
sesuai
2. Perlunya
yang
menjadi prosedur keterangan
ketelitian
dari
menurut ketentuan hukum yang
instansi-instansi
berlaku
proses
dalam proses pembuatan surat
keterangan
keterangan waris sehingga tidak
dan
pembuatan
ada
surat
yang terkait
waris yang dibuat oleh ahli
merugikan pihak-pihak
waris
waris
yang
tidak
sesuai
ketentuan (Pasal 111 ayat (1)
lainnya
yang
ahli berhak
sebagai ahli waris.
huruf c angka 4 Peraturan
3. Masyarakat
juga
Menteri Negara Agraria/Kepala
bebas
Badan
pilihan hukum kemana yang
Pertanahan
Nasional
untuk
seharusnya
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang
mereka
Ketentuan
melindungi
Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahu
1997
dan
lebih menjamin
Tentang
4. Perlu adanya anca semacam seminar hukum yang dilakukan
penelitian
oleh pejabat setempat, sehingga
bahwa kurangnya pemahaman
Instansi-instasi yang terkait dan
masyarakat
hukum
masyarakat memahami dengan
Waris Khususnya Pendaftaran
benar tentang hukum khususnya
Hak
hukum
atas
hasil
anggap
haknya.
Pendaftaran Tanah. 2. Berdasarkan
menentukan
tentang
tanah
karena
pewarisan.
12
waris.
5.
DAFTAR PUSTAKA
13
Bachtiar effendi, pendaftaran tanah di indonesia dan peraturan pelaksana, bandung, 1993. Harsono, Boedi..Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Djambatan ; Jakarta. 2003. Meliala, Pjajas, Himpunan Yurispudensi Hukum Waris Indonesia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Nuansa Mulia : Bandung. 2000. Purwaka, I Gede, Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuot Oleh Notaris Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta. 1999. Satrio, J. Hukum Waris, Cetakan Kedua. Arumni : Bandung. 1992. B. peraturan perundang-undangan Peraturan pemerintah nomor 24 pasal 1 ayat 1 1997.
BIODATA
14
Nama
: Silvana Mukti Djayanti
Tempat,Tanggal Lahir : Palu, 25 Januari 1992 Alamat Rumah
: jl.poros palu bangga no. 26 sibedi
Alamat e-mail
: djayantis_gmail.com
No Telp/Hp
: 082337005277
15